WASPADA
A3
Senin 17 Februari 2020
Menko PMK Pastikan Mahasiswa Dari Wuhan Bisa Lanjutkan Studi NATUNA (Waspada): Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan bahwa siswa Indonesia akan tetap bisa melanjutkan studinya baik kembali ke China atau melanjutkan di dalam negeri.
Menkes Ajak Gemar Minum Jamu Antara
MENKO PMK Muhadjir Effendy (kanan) dan Menkes Terawan (kiri) ketika ditemui di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (15/2).
Merdeka Belajar Ala Nadiem Direspon Baik J A K A RTA ( Wa s p a d a ) : Pengamat politik Lembata Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti mengatakan, gagasan kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim soal Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka mendapat respon cukup baik dari kalangan pendidik. “Kesan yang dimunculkan dari gagasan itu adalah menghilangkan kerumitan proses birokrasi dan administratif dalam pendidikan. Kedua hal itu memang jadi ganjalan rasanya selama ini dalam alur pendidikan,” ujar Aisah, Minggu (16/2).
Aisah berpendapat, sosok Nadiem Makarim berlatar belakang profesional wirausaha muda tentu amat menolak sulitnya proses birokrasi dan administrasi. “Lalu Nadiem juga sudah terkenal sebagai anak muda inovator. Jadi selalu memunculkan ide-ide pembaruan (untuk pendidikan) meskipun tetap harus diuji ke depan realisasinya,” ucap Aisah. Sektor pendidikan berdasarkan survei berhasil menempati urutan kedua tingkat kepuasan publik pada 100 hari pertama kinerja Kabinet Indonesia Maju (KIM). Bahkan, sekaligus juga membuat peringkat
sektor pendidikan menanjak urutannya dibandingkan akhir periode pemerintahan Presiden Jokowi jilid pertama. Survei Alvara Research Center merilis, tingkat kepuasan publik sampai akhir Januari lalu pada kinerja Kabinet Indonesia Maju menempatkan pendidikan berada di urutan kedua dengan skor 84,4 persen. Sektor pendidikan selama 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju juga berhasil naik peringkat. Dari yang sebelumnya urutan ketiga pada akhir periode pemerintahan Presiden Jokowi di akhir Agustus 2019. (dianw)
Gayus Lumbuun:
Tolak Masuk WNI Eks ISIS Demi Keamanan Negara JAKARTA (Waspada): Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai tepat langkah Pemerintahan Presiden Joko Widodo menolak kembalinya sekitar 600 WNI eks ISIS untuk menjamin dan demi terjaminnya keamanan negara serta rasa aman untuk seluruh rakyat Indonesia. “Keputusan Presiden Jokowi menolak kembalinya sekitar 600 WNI eks ISIS sudah sangat tepat. Itu kewenangan pemerinah untuk mencegah eks ISIS masuk wilayah Indonesia dari berbagai negara,” kata Gayus di Jakarta, Sabtu. Dia menjelaskan terkait hak kewarganegaraan WNI telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 ten-
tang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, dan Pembatalan Kewarganegaraan. Selain itu menurut dia diatur juga dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 28 D UUD 1945, dan Konvensi Internasional tahun 1993. “Juga diatur tentang tata cara memperoleh, kehilangan, penghapusan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang disebabkan adanya pelanggaran berbagai UU dan peraturan,” ujarnya. Gayus menilai keputusan hukum atas hal-hal tersebut adalah wilayah pengadilan melalui pemeriksaan dalam proses persidangan yang independen dan merdeka untuk memberikan keadilan seutuhnya. Sebelumnya, dalam rapat
kabinet digelar tertutup oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah kementerian di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2), memutuskan bahwa pemerintah tidak akan memulangkan ratusan WNI eks ISIS ke Indonesia. “Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan ‘foreign terrorist fighter’ (FTF) ke Indonesia,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud mengatakan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan keamanan bagi ratusan juta penduduk di Indonesia. Dari data terbaru, terdapat 689 WNI eks ISIS tersebar di sejumlah wilayah seperti Suriah dan Turki.(ant)
JAKARTA (Waspada): Menteri Kesehatan, Agus Terawan Putranto mengajak keluarga Indonesia gemar minum jamu, karena telah dipercaya secara turun temurun menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh. “Rasanya enak dan bahanbahan pembuatannya juga mudah didapat, pantas dijadikan bagian gaya hidup sehat”, katanya saat senam bersama dalam acara “gerakan hidup sehat minum jamu”, di lapangan Kantor Kemenkes, Jalan H R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/2). Menurutnya, jamu juga dibuat sendiri karena banyak petunjuk untuk itu serta bahannya bisa dibeli di pasar bahkan menanam sendiri juga bisa. “Pokoknya, kalau tidak minum jamu, bagi saya seperti makan sayur tanpa garam”,ujarnya. Disebutkannya, Riset Tumbuhan Obat dan Jamu (Ristoja) dilaksanakan Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, telah menghasilkan database pengetahuan etnofarmakologi berupa informasi ramuan obat tradisional sebanyak 33.000 ramuan yang secara empiris terbukti mampu menjaga kesehatan masyarakat, terdiri dari 2.800 spesies tumbuhan obat. Selain identifikasi tumbuhan obat, Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional telah menghasilkan 12 formula jamu teruji klinik. Di antaranya adalah formula jamu untuk asam urat, tekanan darah tinggi, wasir, radang sendi, kolesterol tinggi, gangguan lambung, batu saluran kencing, kencing manis, penurun berat badan, dan pelancar ASI. Selain itu, jamu juga digunakan untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran bahkan kecantikan. Saat ini, perkembangan dalam dunia pengobatan telah mencapai pada cara pemahaman baru yang meyakini bahwa semua dari alam akan memberikan manfaat lebih baik bagi kesehatan dari pada produk kimiawi atau sintesa (back to nature). “Dunia saat ini sedang berlomba-lomba meningkatkan pemahaman dan pengetahuan (race of knowledge) terkait pemanfaatan tanaman obat, sampai ke hasil akhir berupa obat dan produk-produk herbal”, jelasnya. Untuk mendorong pemanfaatan Jamu secara luas di masyarakat, pada tahun 2015 Kementerian Kesehatan telah mencanangkan Gerakan Nasional Bugar dengan Jamu (Gernas Bude Jamu) dan hingga saat ini terus digaungkan. Dalam kesempatan itu juga, Menkes mengajak keluarga seluruh Indonesia untuk ikut melaksanakan gerakan minum jamu. “Ibu-ibu perlu diedukasi agar dapat mengenali bahan jamu, cara meracik hingga cara konsumsi. Anak-anak harus dikenalkan minum jamu untuk kesehatan. Dengan membudayakan minum jamu, kesehatan keluarga terjaga, dan anak anak dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, dan cerdas,’ imbuh menkes. Sambil bercanda Menkes Agus Terawan juga mengatakan kepada siapa saja, kalau sayang pada pasangan maka berikanlah jamu. “Kalau sayang sama pasangan, ungkapkan dengan jamu,” katanya, disambut tawa yang hadir. (dianw/B)
Surat Utang Negara (SUN) yang bunganya lebih tinggi dari bunga deposito. Kondisi ini diperparah lagi dengan menggunungnya total utang luar negeri, baik pemerintah (termasuk BUMN) maupun Swasta. Total utang luar negeri sampai Januari 2020, mencapai sedikitnya Rp 5.076,17 triliun. Dari jumlah ini, total utang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (sampai dengan kuartal III 2019 saja) sudah mencapai Rp 2.759,92 triliun. Nilai ini naik sekitar Rp 251,59 triliun dibandingkan dengan kuartal III 2018. Utang sebesar itu mulai menghadapi masalah karena melemahnya pendapatan negara sebagai akibat ekspor yang menurun dan pemasukan pajak tidak mencapai target. Total ekspor selama Januari-November 2019, mencapai US$153,11 miliar, turun 7,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2018. Sedangkan total impor selama Januari-November 2019, mencapai US$150,34 miliar, naik 3,94 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2018. Kecuali daya beli yang merosot, kondisi masyarakat diper-
sulit penghapusan sejumlah subsidi seperti subsidi pupuk dan gas, selain dinaikkannya iuran BPJS dan tarif tol. Dalam kondisi yang sulit tersebut, muncul dan mewabahnyaVirus Corona/Covid-19 bermula dari Wuhan, Republik Rakyat China (RRC). Memasuki pekan kedua Februari 2020, terdapat 1.110 korban jiwa di China akibat serangan Corona, dan 44.200 orang diketahui terjangkit virus tersebut. Wabah Corona di China berdampak langsung pada kondisi perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Apalagi China merupakan sekutu dagang yang cukup karib bagi Indonesia, setidaknya dalam masa lima sampai enam tahun terakhir. Kondisi tak menentu dalam konteks kerjasama dagang antara Indonesia dan China masih terus terjadi, mengingat akses transportasi dari dan ke China untuk saat ini ditutup oleh otoritas Indonesia sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kondisi ini makin memukul kondisi perekonomian nasional karena ekspor ke China menempati porsi terbesar dari total ekspor Indonesia. (ant)
Angara
CYRILLUS Kerong (tengah) Koordinator, Viktus Murin Juru Bicara Tim Sembilan Partai Golkar menyampaikan pernyataan sikapnya di Jakarta Jumat (14/2) bersama Fransiskus Roi Lewar, Mahadi Nasution dan Fredrik Lanitaman.
sepanjang bidang studi atau kajiannya sesuai. Untuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa terutama dari pemerintah akan ada diskusi lebih lanjut mengenai hal tersebut karena koordinasi mengenai masalah beasiswa berada di bawah ranah Kemenko PMK. Kondisi 238 warga negara Indonesia (WNI) yang berada dalam observasi di Natuna juga dinyatakan sehat tanpa adanya gejala-gejala COVID-19, kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang ikut melepas kepulangan para WNI tersebut.
Kemenkes sendiri sudah mengeluarkan surat keterangan bebas COVID-19 untuk dibawa para WNI yang pulang ke daerahnya masing-masing. Tapi, Menkes sudah meminta dinas kesehatan daerah untuk tetap memantau kondisikondisi mereka. “Jadi itu untuk membantu mereka-mereka juga di dalam bersosialisasi dengan masyarakat maupun dengan keluarga. Jadi tetap dinas kesehatan bertanggung jawab dan terus memantau dan kita sudah koordinasikan dengan mereka,” kata Menkes Terawan.(ant)
Antara
DIREKTUR Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat diwawancarai awak media.
23,7 Persen Publik Tak terima Gibran Sebagai Calon Wali Kota JAKARTA (Waspada): Lembaga Survei Indo Barometer merilis hasil survei terbaru menunjukkan bahwa 23,7 persen publik tidak menerima jika Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, maju sebagai calon Wali Kota Surakarta pada Pilkada 2020. “Ada lima alasan publik tidak menerima. Paling besar karena menganggap Gibran belum berpengalaman dalam pemerintahan (37 persen),” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari di Jakarta, Minggu. Empat alasan lain tidak menerima, yakni menciptakan dinasti politik (28,1 persen), masih banyak calon lain yang lebih kompeten (12,3 persen),
masih terlalu muda (8,9 persen), dan dapat menimbulkan kontroversi publik (6,8 persen). Namun, Qodari menyebutkan mayoritas publik, yakni 67,5 persen dapat menerima jika Gibran maju sebagai calon wali kota. Ada lima alasan publik dapat menerima, yakni semua warga negara berhak memilih dan dipilih (49,4 persen), hak ikut berdemokrasi (13,9 persen), dan tidak masalah jika memenuhi syarat pencalonan (13,9 persen). Berikutnya, melanjutkan Jokowi yang pernah memimpin Solo (9,4 persen) dan Gibran mempunyai kepribadian dan kemampuan yang baik sebesar 7,7 persen. Hasil survei itu juga
merilis bahwa ternyata masih ada yang tidak mengetahui Gibran akan mencalon sebagai wali kota sebesar 39,3 persen, sementara yang mengetahui sebesar 51,4 persen. Survei nasional itu dilaksanakan Indo Barometer pada tanggal 9—15 Januari 2020 menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan memiliki margin of error lebih kurang 2,83 persen. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuosioner dengan syarat responden WNI yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.(ant)
Ini Saran Mantan KSAU Soal Rencana Beli Pesawat Tempur
Tim Sembilan Partai Golkar Pertanyakan Peran Airlangga JAKARTA (Waspada): Tim 9 Partai Golkar pertanyakan peranan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terhadap kondisi daya beli masyarakat Indonesia sekarang ini semakin merosot. Pernyataan itu disampaikan Tim 9 Partai Golkar pasca Munas kini mereka menyatakan menjadi Lembaga Pengkajian Masalah Bangsa. Lembaga mengeluarkan pernyataan sikap Tim Sembilan Partai Golkar dalam konferensi pers, di Jakarta Jumat (14/2) berjudul, Kondisi Perekonomian Nasional yang Rentan dan Ancaman Instabilitas Politik. Mencermati kondisi perekonomian nasional dan situasi sosial-politik semakin rentan hari-hari ini, Memasuki tahun 2020, kondisi kehidupan rakyat Indonesia makin sulit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan daya beli masyarakat yang makin merosot dan kondisi ekonomi yang makin sulit. Ini antara lain sebagai akibat pertumbuhan kredit bakal lebih rendah dari 7 persen selama 2020. Dalam kondisi yang sulit ini, sebagian besar uang tersebut, tersedot untuk membeli
“Kelanjutan studi akan kita bicarakan lebih lanjut setelah ini selesai.Yang penting mereka sudah kembali ke Indonesia. Biar tenang dulu, bersosialisasi dulu. Kemudian baru kita hitung, terutama para mahasiswa, apakah akan kembali ke tempat studi mereka sampai menunggu wabah ini berkakhir,” kata Menko PMK saat berada di Lanud Raden Sadjad, Natuna, Kepulauan Riau pada Sabtu. Menurut Menko PMK, jika memang kemauan mahasiswa tersebut studi kredit mereka bisa ditransfer untuk melanjutkan pendidikan mereka di tanah air,
Antara
KETUA Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP Puan Maharani usai membuka Rakerda DPD PDIP Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (15/2).
Kandidat Pilkada PDIP Diumumkan Bertahap JAKARTA (Waspada): Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bakal mengumumkan rekomendasi bakal calon kepala daerah yang akan diusung PDIP pada 270 Pilkada tingkat provinsi dan kabupaten/kota 2020, secara bertahap. “270 Rekomendasi di provinsi dan kabupaten/kota akan dikeluarkan secara bertahap mulai minggu depan, berapa jumlahnya tergantung ‘fit and proper test’ dan mekanisme sudah diselesaikan secara administrasi, kita tunggu saja,” kata Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP Puan Maharani di Semarang, Sabtu. Khusus untuk 21 pilkada di Provinsi Jawa Tengah, Puan berharap semua kandidat yang diusung PDIP bisa menang atau paling tidak mencapai target pemenangan sebesar 70 persen. “Tapi yang namanya politik itu berdinamika, bisa naik bisa turun, namun kita tetap solid berjuang bersama dan bergotong royong untuk memenangkan calon-calon PDIP, saya optimis Jateng akan tetap jadi kandang banteng,” ujar Puan usai membuka Rapat Kerja Daerah di kantor DPD PDIP Jawa Tengah. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP sekaligus Ketua DPD PDIP Jateng BambangWuryanto menambahkan bahwa pengumuman rekomendasi bakal calon kepala daerah dari PDIP akan terbagi menjadi tiga tahap. Pengumuman rekomendasi tahap pertama akan disampaikan minggu depan, tahap kedua pada minggu pertama Maret 2020, dan tahap ketiga pada akhir Maret 2020. “Kalau di PDIP, rekomendasi yang dikeluarkan itu satu paket (kepala daerah dan wakil kepala daerah, red) atau langsung ditunjuk,” katanya. Pria akrab disapa Bambang Pacul itu memastikan rekomendasi kandidat pilkada yang diusung PDIP akan selesai pada enam bulan sebelum pemungutan suara pilkada. “Setelah itu kita berpikir kedepan untuk menyiapkan pemenangan bagi pasangan calon kepala daerah atau dengan waktu efektif selama 5,5 bulan,” ujarnya. Dirinya belum dapat memastikan apakah kandidat Pilkada Kota Semarang dan Solo 2020 akan disampaikan juga oleh DPP PDIP pada pengumuman rekomendasi tahap pertama. “Tahap pertama Jateng pasti ikut, tapi jumlahnya saya tidak tahu dan tidak mau mendahului DPP PDIP, saya kira Petahana yang sudah kuat akan diumumkan pada tahap pertama,” katanya.(ant)
JAKARTA (Waspada): Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna menyampaikan sejumlah saran terkait rencana pembelian pesawat tempur untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista). “Begini, kalau memilih pesawat atau alutsista itu harus satu tingkat lengkap dari apa yang kita miliki,” katanya, usai menjadi pembicara diskusi “Technology and Security: What’s Next?” di @amerika Pacific Place, Jakarta, Sabtu. Ia mencontohkan Indonesia sekarang sudah memiliki pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30, berarti sebaiknya ke depan memperkuat pertahanan
udara dengan tipe Su-35. “Kita punya pesawat F-16 tipe A/B Block 15 25, ya (mestinya) yang Block 70 Viper. Jangan macemmacem, beli pesawat macemmacem,” kata Agus mencontohkan lagi. Apalagi, mantan Kepala Staf Umum TNI itu mengingatkan bahwa sistem pemeliharaan alutsista, termasuk pesawat tempur juga tidak mudah.“Yang mudah sekarang, enggak usah beli macem-macem, untuk tempur ya itu. Karena sistem pemeliharaan juga tidak mudah,” kata Agus. Sebelumnya diwartakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke sejumlah negara, salah satunya Perancis pada 11-13 Januari lalu untuk mempererat
kerja sama pertahanan kedua negara. Dalam kunjungan itu, dikabarkan bahwa Pemerintah Indonesia tertarik membeli 48 jet tempur Dassault Rafale dan 4 kapal selam Scorpene buatan Perancis. Surat kabar lokal Perancis, mengutip sumber Kementerian Pertahanan Perancis menyebut Pemerintah Indonesia juga tertarik membeli 2 kapal perang Korvet Gowind produksi Perancis. Namun, Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kunjungan Prabowo ke Perancis itu baru sebatas melihat-lihat alutsista yang dimiliki negara itu, belum sampai ke rencana pembelian. “Kalau namanya melihat kan boleh, masa gak boleh? Kan belum tentu beli,” katanya.(ant)
Antara
MANTAN Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, saat diskusi “Technology and Security: What’s Next?” di @amerika Pacific Place, Jakarta, Sabtu (15/2).
