Legislative Magazine Edisi 2

Edisi 2 | Maret 2017

Torang pe Bank

LOKASI TUJUAN WISATA UTAMA TERSEBAR LUAR

INI DIA MAGNIT WISATA SITARO

OLLY GULIR FORMASI JABATAN oPD

SULUT BERPRESTASI ANGGOTA DPD MARHANY VICTOR POLY PUA

NEGARA PANCASIILA ITU HARGA MATI

2

RUBRIKASI

content

20

Dekab Bolmut Mengawal Aspirasi Musrenbang Kecamatan

24

DPRD Bolmong Berhasil Godok Dua Ranperda Inisiatif

44

Fraksi Dekot Tomohon Terima dan Menyetujui 3 Ranperda

30

DPRD Kotamobagu Paripurnakan Tujuh Ranperda

56

Kewenangan Partai Politik di Daerah

14

17

EDISI 2 | MARET 2017

4

7

44

L E GISL ATO RIAL

3

Bersiap Terbit Regular LEGISLATIVE MAGAZINE terbit kembali pada edisi Maret 2017 ini, sekaligus menjadi wahana komunikasi intra-inter parlemen Sulut dan Gorontalo (plus DPD, DPR RI). Media ini idealnya dapat menjembatani fungsi sosialisasi media pada umumnya, secara khusus dilandasi pada kepentingan mewartakan kinerja parlemen ke hadapan warga.

Olehnya media satu-satunya yang hadir dari ‘rahim’ parlemen Sulut ini, sedari awal memang hendak digarap tuntas dan sistematis menjawab galibnya sebuah unit usaha media berproduksi. Ada komitmen kuat dari pemrakarsa untuk menyinambungkan penerbitan bulanan media ini.

Selagi memenuhi berbagai kebutuhan administrasi formil usaha media, juga penyiapan sumberdaya tim yang memadai sementara dilakukan. Dalam proyeksi tahun 2017, majalah ini dirancangkan terbit berkala mulai April dan selanjutnya hadir bulanan.

Ada nilai lebih dari pengelolaan media berbasis news parlemen ini yaitu telah terbangunnya jaringan ke seluruh parlemen yang ada di Sulut, termasuk ke pihak eksekutif yang ada di daerah ini. Menyadari kebutuhan pembaca yang heterogen, media ini juga ikut menampilkan isu/tema umum yang masih berkaitan dengan basis interaksi media ini.

So, bagi big family parlemen Sulut juga para relasi yang ada, silahkan manfaatkan media ini untuk meluaskan jangkauan anda ke hadapan

Managing Director/Penanggung Jawab Janny Kopalit Manager Keuangan, Marketing & Event Chrissie Durand Pemimpin Redaksi Reymoond ‘Kex’ Mudami Tim Redaksi Donald Kopalit Ronald Marcus Robert Rimas Steven Lucky Raynald Jaffier Art & Design Yamamoto Akay Marketing & Event Jacky Patiro Feyci Tatilu Natalia Gabriel Photographer Ronald Marcus Alamat

publik. LEGISLATIVE MAGAZINE adalah partner yang pas dan bernas untuk anda semua. Tabea. (*)

EVENT - MAGAZINE - WEBSITE Jln. Sam Ratulangi 9 No.26 Manado Email legislativemagazine@gmail.com Percetakan: TRINITY Jl. Tikala Ares No.53, Komo Luar, Wenang, Kota Manado Sulawesi Utara

MARET 2017 | EDISI 2

4

C OV ER S T O RY

Olly Gulir Formasi Jabatan OPD

SULUT BERPRESTASI SEMANGAT membangun Sulut yang berprestasi di segala lini, inilah tekad yang mencuat dari guliran formasi jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.

Komitmen ini dilengkapi dengan keterpanggilan para pejabat untuk meningkatkan prestasi kerja, berdisiplin, agar target peningkatan kesejahteraan rakyat boleh terwujud.

INIL AH pernyataan yang acap dilontarkan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey berkaitan dengan implementasi OPD di Sulut pada 2017 ini.

Sebagaimana diketahui, Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai perubahan terhadap PeraturanPemerintah sebelumnya. Selain PP No. 41/2007, penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan bentuk sebagai berikut.

Perangkat Daerah Provinsi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

EDISI 2 | MARET 2017

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Pembentukan organisais perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

AKSI LANJUT Penerapan OPD di Pemprov Sulut ditandai Gubernur Olly di awal tahun ini melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang selanjutnya memperkuat Kabinet OD-SK. Pelantikan ini digelar di depan Monumen Soekarno di Jln. Ir Soekarno Maumbi Minahasa Utara (Minut).

Pelantikan dilakukan untuk memenuhi formasi jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, sesuai tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pejabat yang dilantik telah mengi-

C OVE R STO RY

5

kuti Assessment Test dan dinyatakan lulus.“Setiap jabatan adalah amanah, jalankan amanah dengan baik dan berusahalah pahami maksud pimpinan agar koordinasi berjalan dengan baik,” kata Gubernur.

Olly menghendaki para pejabat dapat bersinergi menjalankan program untuk terus membangun Sulut dan mensejahterakan rakyat. “Para pejabat harus meningkatkan kinerja, berprestasi di kerja, kompak, solid, terus melakukan konsolidasi internal, dengan begitu maka kita dapat meningkatkan mutu pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan warga’’ papar Gubernur.(kex/*)

Olly Inginkan Visi Trisakti Terwujud

BAGI Gubernur Olly Dondokambey, SE, pelantikan pejabat baru sesuai penetapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sulut juga mengandung pesan strategis lainnya. Berikut nukilan sikap Olly berkait kebutuhan membangun Sulut hebat, ditulis dengan gaya bertutur. (kex/*)

Pemerintahan kami (Olly Dondokambey dan Steven Kandouw), (ODSK) pengejewantahan nilai Tri Sakti yaitu berdikari di bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Olehnya pelantikan di depan monumen Ir Soekarno- bagian mengingatkan visi misi ODSK pada saat dipilih yakni Trisakti dan 10 bidang lain turunan dari Visi Misi utama tersebut Bagi para pejabat jalankan amanah dengan baik, harus melakukan loncatan dan peningkatan kinerja, melakukan konsolidasi internal, karena penilaian yang dilakukan pimpinan pasti semua berdasarkan kinerja. Kalau bekerja dengan benar, pasti tidak ada masalah. Bila berprestasi harus ada penghargaan, kalau tidak tentu ada punishment.

Saya berharap kemitraan dengan Kota Kabupaten di Sulut, demikian halnya dengan pihak legislatif (Deprov Sulut) boleh terus terjalin secara proporsianal, untuk selanjutnya bersinergi membangun daerah ini bersama-sama’’.

DATA OPD sesuai PP nomor 16 tahun 2016 tentang perangkat daerah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah OPD Sulut dikategorikan tipe A Tipe A : eselon 1B tetap 1, eselon 2A tetap 42, eselon 2B dari 11 menjadi 9, eselon 3a dari 270 tetap 270, eselon 3B dari 9 dikosongkan/hilang, eselon 4A dri 753 menjadi 723, 4B kosong.

MARET 2017 | EDISI 2

6

J EDA H

Tree House Urongo Rasakan Bedanya !

WAHANA Tree House, terletak sekitar 300 meter di atas permukaan danau Tondano. Dapat dicapai 20 menit dari pusat kota, anda disuguhi sebuah objek dengan potensi alam plus desain lokasi wisata yang berbeda.

meniti jembatan bambu sejauh kurang lebih 10 meter. Anda punya pegangan di bagian sisi kanan. Benar-benar menguji nyali. Tak usah khawatir karena pengelola menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung.

Selain dapat menikmati pemandangan Danau Tondano yang indah, pengunjung diberi kesempatan menjajal sensasi objek wisata Tree House, rumah di atas pohon dengan tinggi 10 meteran.

Bagi yang ingin mendapat servis alam dan objek wisata unik ini silahkan datang berkunjung, cukup membayar bea masuk secara seperlunya. ‘’Silahkan datang dan nikmati sendiri, kami berusaha memberi kepuasan bagi setiap pengunjung’’ kata Rainer Pieter pengelola.(kex)

4 rumah pohon terpancak di atas bukit, salah satu di antaranya paling ‘sakral’, karena harus

EDISI 2 | MARET 2017

RA

IN

ER

PIE

T E R,

pengelola

PRESENT

8

LI P U TA N U TA M A

Legislative Sulut-GO EXPO 2017

Baku Dapa Rakyat dan Wakil Rakyat AJANG Legislative Sulut-GO Expo yang ke 6, tahun 2017 digelar lagi. Mengambil tema ‘Baku Dapa dengan Rakyat dan Sesama Wakil Rakyat’, ivent tahunan ini digeber mulai 29-31 Maret, berlokasi di Manado Town Square (Mantos 2), kawasan Boulevard Manado. Pihak penyelenggara memastikan kegiatan diikuti oleh DPRD se-Sulut, plus Gorontalo juga pusat dalam hal ini MPR-RI, DPR-RI, DPR-RI dapil Sulut.

Tiap tahun penyelenggaraan Legislative Sulut-GO Expo selalu mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah partisipan maupun secara menyeluruh kualitas penggarapan acara. Panitia memastikan ivent ini mengikutkan sedikitnya 6 acara utama, pembukaan dan pentas seni budaya, Expo/Pameran, Forum Diskusi Legislative, Temu Wakil Rakyat Bersama Kelompok Organisasi,, Kotak Aspirasi Masyarakat, Penutupan dan Konser Paduan Suara.

EDISI 2 | MARET 2017

Juga masih ada dalam rangkaian acara ini, pelaksanaan seminar dan dialog kebangsaan 4 Pilar NKRI dan Kerukunan Umat Beragama dengan pembicara pemerintah dan anggota dewan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pemuda. Dengan para peserta senat mahasiswa dan pengurus OSIS SMA/SMK serta organisasi kepemudaan dan keagamaan.

Tak ketinggalan juga acara di bidang seni yang bertajuk The Voice Legislative dengan peserta Pimpinan/Anggota Dewan atau Sekertariat Dewan. Peserta bisa trio atau vocal grup dan menyanyikan dua buah lagu (pop atau rohani).

Pelaksanaan ivent tahunan ini disiapkan dengan baik oleh pihak penyelenggara, termasuk koordinasi dengan seluruh partisipan telah dilaksanakan melalui berbagai forum di dalamnya tehnical meeting.

Dijelaskan pihak penyelenggara melalui Penanggung-jawab kegiatan ini, Janny

Kopalit persiapan sudah rampung tinggal berproses sesuai dengan agenda kerja. ‘’Semua sudah beproses dan kami berharap sampai dengan kelak acara pembukaan tak mengalami hambatan, demikian seterusnya sampai acara penutupan nanti’’ tukas Kopalit di sela rapat tim kerja.

Ivent ini menjadi special dan strategis bagi lembaga legislatif yang ada, bermanfaat dalam kerangka mendekatkan peran anggota legislatif dengan warga.

Ini termaktub dalam 5 maksud dan tujuan dilaksanakannya ivent Legislative Expo Sulut Go. ‘’Artinya ini wadah yang kami adakan, dan bersinergi dengan para pihak terutama pihak legislatif untuk mensosialisasikan tugas, fungsi dan kinerja mereka, tinggal bagaimana memanfaatkan begitu juga dengan warga dapat mengikuti kegiatan ini untuk mengenal lebih dekat lagi peran dan fungsi para anggota dewan ’’ kata Kopalit. (kex)

RUBRIK ASI

INFORIAL

PUSAT MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI SULUT Deprov DPRD Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu, Bolmong, Bolmut, Bolses, Boltim, Minahasa, Minsel, Mitra, Minut, Sangihe, Talaud, SiTaRo, Kesbang Pol GORONTALO Deprov Gorontalo DPRD Kota Gorontalo, Kab Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, Bone Bolango, Pohuwato

PESERTA

TEMA

Waktu : Rabu s/d Jumat Tanggal : 29-31 Maret 2017 Tempat : Manado Town Square (Mantos 2)

02 03 05 06

Baku dapa dengan Rakyat dan Sesama Wakil Rakyat

01

ACARA

04

9

Pembukaan dan Pentas Budaya Expo/Pameran

Forum Diskusi Legislative Temuk Wakil rakyat Bersama Kelompok Organisasi

PELAKSANA

Kotak Aspirasi Masyarakat Penutupun, Konser Paduan Suara

MARET 2017 | EDISI 2

10

LI P U TA N U TA M A

Kian Prestisius dan Strategis di Ivent ke 5 TELAH menjadi ivent tahunan, kegiatan Legislative Sulut-GO Expo memasuki penyelenggaraan ke 5 setelah sukses dilaunching pada tahun 2011.

Kegiatan ini kemudian digelar berturut, 2012, (jedah di 2013 & 2014), lanjut lagi di 2015, 2016, dan saat ini. Dalam evaluasi penyelenggara, Legislative Sulut-GO Expo (sebelum tahun 2016, hanya bertajuk Legislative Sulut Expo, tanpa Gorontalo), dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan penggarapan yang bermuara pada membaiknya mutu pelaksanaan ivent. ‘’Peserta bertambah, kemudian hal-hal teknis juga kami lengkapi, demikian pula tentu dengan penampilan semua kontestasi menunjukan kesiapan dari waktu ke waktu. Ini penting mengingat begitu strategisnya manfaat kegiatan ini baik bagi institusi maupun bagi warga atau berbagai pihak yang saling terhubung,’’ kata Janny Kopalit penanggung-jawab program.

Untuk ivent 2017 ini, peserta dari Gorontalo dan Pusat (MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI) ikut mengambil bagian. Olehnya penyelenggara berusaha memberi EDISI 2 | MARET 2017

ruang berinteraksi yang seluas mungkin. Lokasi stan serta agenda acara disiapkan dengan baik, agar semua peserta dapat tersosialisasi dengan baik.

Demikian halnya dengan 6 acara yang digeber dalam 3 hari penyelenggaraan, diupayakan dapat mencapai hasil sebagaimana yang ditargetkan. Tak kalah penting ivent ini menjadi wadah untuk saling mempertemukan para wakil rakyat dan rakyat pada umumnya. ‘’Kan ada stan masing-masing silahkan warga datang berkunjung, bertanya dan mengenal lebih dekat kegiatan anggota Dewan ‘’ imbuh Kopalit.

LEGISLATIVE MAGAZINE selaku pihak pelaksana kegiatan berharap ivent tahun ini dapat menggarap banyak sisi positif yang selama ini belum terjembatani. Label sebagai kegiatan tahunan, memberi catatan jika ivent ini menjadi strategis untuk semua pihak. Kopalit menambahkan, Legislative Sulut-GO Expo adalah satu-satunya wadah berkegiatan yang menempatkan lembaga Legislatif di Sulut, Gorontalo dan Pusat secara bersama-sama dalam satu tahun sekali. (kex)

L IP UTAN UTAMA

11

6 Kegiatan Menghentak

Pentas Seni Budaya dan Konser Paduan Suara BERTAJUK Legislative Sulut-GO Expo, namun ivent tahunan ini tak hanya menggelar kegiatan yang berkaitan semata dengan dinamika Legislatif. Sebagaimana kreasi dan pengalaman pelaksana, ivent ini juga memberdayakan sejumlah kegiatan sosial,budaya bahkan seni.

Di acara pembukaan akan tampil kasi pentas seni budaya dari Minahasa, Bolaang Mongondow, Nusa Utara dan Gorontalo. Demikian halnya di acara penutupan akan diisi dengan konser paduan suara. Di antara kegiatan berdurasi tiga hari ini juga digelar forum diskusi, juga forum bakudapa di stan masing-masing.

Keragaman acara yang dikemas ini menjadi target penggarapan pelaksana, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari misi ivent ini. Dikatakan Penjab

Kegiatan Janny Kopalit, keragaman acara sebagai bagian untuk mendekatkan lembaga dewan dengan berbagai lapisan warga.

PRESTISE

‘’Agar publik tahu bahwa begitu luas sebetulnya tanggung jawab kerja pihak Legislatif, olehnya relasi dengan warga dan semua kalangan senantiasi dibangun dan diciptakan, nah kami berusaha untuk mewadahi bermacam kepentingan itu’’ kata Kopalit.

Sisi prestise ivent ini menjadi pertaruhan tiap kontestan, semua terpacu menampilkan yang terbaik, menarik simpati pengunjung, dan fight untuk dinilai.

Berkaca pada pelaksaaan ivent ini dari tahun ke tahun, semua peserta rata-rata menyiapkan diri dengan baik, apalagi secara kelembagaan peran tiap kontestasi ini sudah disiapkan jauh-jauh hari, administrasi maupun hal-hal teknis lainnya.

Secara keseluruhan rangkaian acara yang digelar ini tetap dikontrol melalui mekanisme penilaian.

Objek penilaian di antaranya stan, kemudian juga lomba seperti Voice Legislatif, Pidato Politik, dan anugerah juga Juara Umum, juga juara Favorit.

Pelaksana menyiapkan hadiah juara untuk semua item kegiatan yang dilombakan.

Demikian pula untuk peserta lomba rata-rata mengalokasikan kesiapan mereka untuk tampil dengan kemampuan terbaik. ‘’Seperti biasa kami dari Dekot Manado sudah menyiapkan segala sesuatu, diback penuh oleh semua, termasuk oleh kesekertariatan’’ tegas Ketua Dekot Manado Nortje Van Bone.(kex) MARET 2017 | EDISI 2

12

LI P U TA N U TA M A

Ssstt…

Ada Lomba Pidato Politik Peserta Pimpinan/ Anggota Dewan

ADU kecakapan di panggung terbuka bakal tersaji antara Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan. Kali ini pelaksana ivent memberi kesempatan luas bagi mereka unjuk wawasan dalam lomba pidato yang dikemas apik. Setiap peserta membawakan pidato politik selama 10 menit.

Tema yang diangkat juga tak kalah ‘seksi’nya yaitu ; Wakil Rakyat yang Siap Perjuangkan Aspirasi Rakyat’’. Tema ini seolah menantang peserta untuk menyatakan pendapat secara lugas berkaitan dengan keberpihakan mereka terhadap kepentingan rakyat.

Selama ini secara umum, masih berkembang tanggapan di tengah warga mengenai kuatnya keberpihakan anggota dewan itu. Kesan sudah duduk dan lupa konsituen, menjadi motivasi khusus bagi para wakil rakyat untuk membeber komitmen mereka.

Guna menggali kualitas lomba, pelaksana mencantumkan frame isi pidato di antaranya tidak menyebut nama orang, institusi atau partai politik, olehnya tiap peserta perlu melampirkan teks pidato. ‘’Yah ini semacam proses berdialektika sesame wakil rakyat, bagaimana mereka menyatakan sikap untuk pro kepentingan warga. Saya yakin semua siap menampilkan yang terbaik’’ kata Janny Kopalit sambil menambahkan juri akan menilai dengan independen dan profesional.(kex)

EDISI 2 | MARET 2017

RUBRIK ASI

Apa Saja yang Ditampilkan?

Adu Gengsi Peserta di Lomba Stan

PERSAINGAN sengit bakal tersaji di petak-petak stan yang dihuni segenap peserta Legislative Sulut Go Expo (LSE) 2017. Stan ini menjadi ajang kreativitas dan kesungguhan peserta memobilisir materi/alat peraga sebagaimana yang disyaratkan oleh pelaksana.

Peserta diberi kesempatan mendesain dekorasi menyesuaikan engan ciri khas masing-masing daerah. Lalu apa saja yang mesti diisi di stan?, di antaranya 3 fungsi dewan, program kerja baik yang belum, sementara berjalan dan yang sudah terlaksana. Termasuk visualisasi penerimaan aspirasi masyarakat.

Juga menampilkan kinerja studi banding dan hasil-hasil yang dicapai (Perda-Perda), struktur dewan, AKD, Fraksi dan Sekretariat Dewan.

Dibutuhkan kecakapan dan kreativitas peserta untuk mengatur isi stan dan mendesain pesan materi sebagaimana yang disyaratkan.

Punggawa tiap stan harus mampu menggawangi stan, karena selain menampilkan alat peraga, juga mengelola aspirasi masyarakat dan berbagai kunjungan. Salah satu item yang ikut dinilai banyaknya pengunjung yang akan diganjar dengan apresiasi atau penghargaan sebagai stan favorit.

Nah..selamat menampilkan yang terbaik.(kex)

KLASIFIKASI JUARA UMUM Setiap peserta LSE harus mengikuti semua acara, kegiatan dan Lomba-lomba yang disiapkan Panitia Prosentasi Juara 1 lebih banyak Jumlah nilai paling tinggi Panitia menyediakan hadiah untuk juara Umum Tim Juri Independen dan professional

JUARA FAVORIT Stan yang paling banyak dikunjungi dengan membuktikan buku tamu Panitia menyediakan hadiah juara favorit

MARET 2017 | EDISI 2

13

14

S I TA R O

Sitaro Kelola Rp 494 M

SKPD Extra Hati-hati CUKUP besar dana yang mengalir dari Pusat baik DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun DAU (Dana Alokasi Umum) untuk 2017 ke Kabupaten Sitaro. DAK sebesar Rp 115,5 miliar, untuk DAU bakal diperoleh Rp 379 miliar. Besaran angka ini sesuai yang dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Sulut.

Respon cepat ditunjukan Bupati Toni Supit SE MM berkaitan dengan bakal pengelolaan dana-dan atersebut.

Supit mengingatkan seluruh SKPD yang mendapat dana pemerintah pusat tersebut diminta bersikap proaktif.

Di dalamnya wajib melaksanakan secara disiplin sesuai mekanisme tata kelola yang ada di masing-masing SKPD. Baik monitoring pelaksanaan kegiatan, fisik maupun non fisik hingga pelaporan, semua tahapan bagian kerja ini wajib dilaksanakan secara teratur. Semua jenis kegiatan yang dibiayai dari DAK harus diawasi dengan baik termasuk proses pelaporannya juga tepat waktu.

Bupati menambahkan, pengetatan bertujuan agar tidak terjadi keterlambatan dalam keseluruhan kegiatan . Baik itu pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun pelaporan, karena berimbas pada molornya transferan DAK tahap selanjutnya. (kex/*) EDISI 2 | MARET 2017

Toni Supit SE MM Bupati Kabupaten Sitaro

Supit: Pengelolaan Harus Baik SEBAGAI top eksekutif, Bupati Toni Supit menyadari besarnya tanggung jawab yang harus ia emban. Termasuk dalam hal merespono kerja SPKD berkait pengelolaan DAK dan DAU 2017 yang besar nilainya. Berikut vocal point Supit ditulis bertutur. “Pertama harus dipahami bahwa ini sesuatu yang strategis karena jika dikelola dengan baik, akan sangat membantu performance setiap daerah. Namu tentu bukan berarti tidak ada tanda awas. Saya sudah mengingatkan, perlu diantisipasi khusus.

Semua SKPD yang dapat DAK harus proaktif. Kami juga berencana membentuk kelompok kerja atau Pokja khusus DAK, supaya lebih intensif dalam proses pengelolaan nanti. Keberhasilan pengelolaan sangat bergantung pada pendisiplinan semua mata rantai yang mengelola program atu kegiatan yang ada’’. (kex)

Lokasi Tujuan Wisata Utama Tersebar Luas

Ini Dia Magnit Wisata Sitaro JANGAN ragu untuk menjajaki alam wisata SiTaro. Di bawah kepemimpinan Bupati Toni Supit, banyak spot yang dibenahi menjadi objek kunjungan para wisatawan.

Kabupaten pala ini mengalami pemberdayaan pesat dalam rangka memberdayakan potensi sumberdaya yang ada di sejumlah kawasan.

PESAT – Pembangunan Kabupaten Sitaro maju pesat beberapa tahun terakhir

Identifikasi bahkan masuknya program pengembangan sarana pendukung untuk optimalisasi nilai setiap objek wisata, telah dilakukan Pemkab Sitaro. Hal ini sekaligus bersinergi dengan program Pemprov Sulut yang membuka luas akses masuknya turis ke Sulut. Tujuan utama masuknya turis tersebut adalah ke kota/kabupaten yang ada di Sulut. Sitaro telah berbenah, ‘’Silahkan datang kunjungi dan rasakan kelebihannya’’ kata Supit.(kex)

SITARO

SPOT

15

Objek Wisata Alam : Gunung Api Karangetang Objek Wisata Alam : Danau Makalehi Objek Wisata Alam : Permandian Air Panas Lehi Objek Wisata Alam : Danau Kapeta Objek Wisata Alam : Daerah Beong Objek Wisata Alam : Ake Sio (Permandian Bidadari) Objek Wisata Alam : Pantai Lanage Objek Wisata Alam : Daerah Buise Objek Wisata Alam : Pantai Taman Laut Balirangen Objek Wisata Alam : Pantai Kalihiang Objek Wisata Bahari : Pantai Tanganga Objek Wisata Bahari : Pantai Pulau Pahepa Objek Wisata Bahari : Pantai Manupitaeng Objek Wisata Bahari : Pulau Mahoro Objek Wisata Sejarah : Rumah Raja M.D. Kansil Objek Wisata Sejarah : Makam HENGKENGUNAUNG Objek Wisata Sejarah : Makam Raja LOKONGBANUA Objek Wisata Sejarah : Monumen Pembantaian Korban Melawan Jepang 22 Juni 1945 Makalehi Objek Wisata Sejarah : Monumen Peristiwa Merah Putih 1 Januari 1946 – Kamp. Peling Objek Wisata Religi : Makam Pdt Paul Kelling Objek Wisata Religi : Peninggalan Missioner Objek Wisata Religi : Gereja Tua Objek Eko Wisata : Sarang Burung Walet Objek Wisata Agro : Perkebunan Pala SUMBER : Website Pemkab Sitaro

UNIK : Spot aer panas pantai Lehi, daya tarik tersendiri

MARET 2017 | EDISI 2

16

S EK WA N N EW S

AKTIF: Gubernur memberi apresiasi yang baik untuk kegiatan ini

FKS Sukses, Olly Menitip Pesan Khusus FORUM Komunikasi Sekretariat (FKS) DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Utara telah dilaksanakan di Hotel Grand Puri Manado Jumat 24 April 2017 silam. Kegiatan ini berlangsung sukses dan menggarap sejumlah bahasan berkait kinerja Sekwan.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka langsung Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili oleh Sekretaris DPRD Sulut Bartolomeus Mononutu,SH. Bartolomeus Mononutu

Dalam sambutanya yang dibaca Mononutu, Gubernur memberi apresiasi yang baik untuk kegiatan ini yang nantinya sangat bermanfaat bagi secretariat dewan agar supaya lebih memperlancar dalam berbagai pengesahan aturan.

Gubernur juga berharap agar para sekwan yang ada di Kabupaten/Kota dapat lebih baik uutuk mengatur soal pengelolahan keuangan. Dalam Kegiatan ini sosialisasi ini panitia menghadirkan dua nara sumber dari irjen kemendagri yakni Drs,Kusnan Herman selaku inspektorat Khusus dan Aldi Prinayoga SE. Selaku Auditor.(nal)

EDISI 2 | MARET 2017

MITRA K ITA

17

CANGGIH : CC mengintegrasikan pengawasan kota secara realtime dan mampu memecahkan masalah-masalah secara efektif dan efisien

CERDAS COMMENT CENTER (C3)

Mengawasi Kota Melayani Warga MANADO, LM – Mengawai Kota Melayani Warga, kurang lebih seperti inilah semangat yang di-ejawantah oleh Sistem pengawasan atau pusat kendali tersebut biasa dinamakan Command Center (CC) Pemkot Manado. Manado sebagai kota yang pertumbuhannya semakin tinggi, dibutuhkan system perkotaan yang lebih canggih untuk pelayanan publik.

DASAR PELAKSANAAN a. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diuraikan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik b. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government c. RPJMD Kota Mando Tahun 2016-2021 melalui Visi “Manado Kota Cerdas 20021” d. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 (Sulut Hebat) e. Keputusan Walikota Manado Nomor: 106 Tahun 2011 tentang Penetapan Kepemilikan Domain manadokota.go.id Pemerintah Kota Manado SUMBER : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado (Maret 2017)

CC mengintegrasikan pengawasan kota secara realtime dan mampu memecahkan masalah-masalah secara efektif dan efisien.

Command Center adalah salah satu fasilitas yang diperlukan oleh Pemerintah dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian secara digital. Command Center juga merupakan fasilitas dari Pemerintah untuk melakukan meeting, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang memerlukan respon terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado Erwin Kontu SH, Pemerintah Kota Manado Walikota G.S. Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan melakukan terobosan ini sebagai bagian dari Manado Kota Cerdas 2021 dan Manado Smart City. ‘’ Selama ini, sistem-sistem aplikasi yang dibangun Perangkat Daerah masih bersifat sektoral atau berjalan masing-masing. Namun dengan keberadaan Cerdas Command Center ini semua data dari berbagai Perangkat Daerah akan terintegrasi’’ kata Kontu.

Cerdas Command Center (C3) berfungsi ; Pengawasan dan Pemantauan secara digital.

Mengawas dan memantau seluruh permasalahan Kota Manado dan sekitarnya serta menidaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara cepat dan efisien. (kex/*) MARET 2017 | EDISI 2

18

MI T R A K I TA

Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Kota Bitung

Mantiri: Profesional dan Hindari Praktek KKN DALAM rangka meningkatkan sistem manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, setiap unsur dari ASN sampai Ketua RT diharapkan mampu berkolaborasi serta berkomitmen teguh dalam melayani masyarakat.

Demikian penegasan Wakil Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Kota Bitung di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Maesa. Mantiri didampingi Ketua TPPKK Kota Bitung Khouni Lomban Rawung, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bitung Oktafianus Tumundo serta Plt. Camat Maesa Sefferson Sumampouw membuka kegiatan tersebut yang

melibatkan ASN, THL, Kepala Lingkungan dan Ketua RT di jajaran Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bitung.

“Aspek pendidikan dan pelatihan bagi aparatur menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus sebagai proses investasi jangka panjang dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional” jelas Mantiri Mantiri berharap segenap ASN, THL, Kepala Lingkungan dan Ketua RT mampu bekerja profesional serta menghindari praktek-praktek KKN dalam tugasnya melayani masyarakat.

Kegiatan ini selanjutnya akan dilaksanakan di setiap Kecamatan Kota Bitung yang pelaksanaannya Jumat (10/3) dengan pemateri Ketua TP-PKK Kota Bitung, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bitung, Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Bitung, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung, Kepala Dinas Sosial Kota Bitung, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bitung, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bitung, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Bitung.(kex/hums)

4 Tahun JWS-Ivansa

Minahasa Nyata Berubah TAHUN keempat kepemimpinan Jantje Wowiling Sajow (JWS) dan Ivan Sarundajang (Ivansa) sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada Jumat (17/3/2017), merekomendasikan fakta : Minahasa kini berubah dan menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, seperti terbangunnya infrastruktur daerah dan tersedianya fasilitas serta ruang publik,yang selama bertahun tahun lamanya kurang menjadi perhatian dari pemerintahan sebelumnya.

pertanian dalam arti luas juga memperoleh perhatian dan sentuhan khusus, terutama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Minahasa yang pada umumnya bergerak di sector pertanian.

Berbagai perubahan menyentuh bidang. Perbaikan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana perekonomian, di sector kesehatan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan, nampak perkembangan yang cukup pesat yang ditandai dengan terbangunnya 15 Unit Puskesmas Baru yang representatif.

Untuk infrastruktur Pemerintahan, tercatat sampai saat ini sudah dilakukan rehabilitasi Kantor Bupati MInahasa yang merupakan pusat pelayanan Pemerintahan.

Pemerintah Daerah juga telah memberikan sentuhan pembangunan antara lain dengan membangun Taman Kota DR. Sam Ratulangi Tondano dan Benteng Moraya sebagai Land Mark Kota Tondano. Di sector Pemerintahan selain melakukan Reformasi Birokrasi melalui penataan struktur dan kultur Pemerintahan, juga diikuti dengan peningkatan take home pay Aparatur Sipil Negara yang dapat memberikan ruang bagi ASN untuk hidup layak.

Di sector Pendidikan selang 4 tahun berjalan telah pula dilakukan perbaikan dan pembangun Insfrastrutur pendidikan yang tersebar di Kabupaten Minahasa. Di sector

Dari aspek kehidupan social kemasyarakatan, terlihat perkembangan yang sangat positif, dimana kondisi kehidupan masyarakat Minahasa makin kondusif, aman

EDISI 2 | MARET 2017

dan damai. Sejak tahun 2015 Bupati Minahasa telah memberikan himbauan kepada seluruh jajaran dari Kabupaten sampai Desa dan kelurahan untuk menjadi contoh dan teladan dengan tidak menyediakan minuman beralkohol dalam berbagai acara keramaian maupun Pengucapan syukur maupun Natal.

Perkembangan positif ini telah ikut mendorong perkembangan ekonomi makro Kabupaten Minahasa yang ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2015 telah mencapai 6,17 %, PDRB atas harga berlaku mencapai 12.030.503.2,0. Perkembangan polsitif selama 4 tahun kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati Minahasa telah memperoleh berbagai penghargaan. ‘’Semua ini representasi kerja semua kita, olehnya tetap diharapkan sumbangan ide, tenaga dan kekompakan untuk membangun Minahasa yang maju di segala lini’’ kata Sajouw. (kex/*)

MITRA K ITA

19

Tetty, Cabe Merah dan Solusi Ekonomi Warga BOLEH juga kreativitas Bupati Minsel Christiany Eugenia Tetty Paruntu dengan aksi menggalakan gerakan tanam cabe merah di Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini dianggap sebagai solusi altenatif mengerek masalah keuangan keluarga apabila harga pasar cabe merah naik drastis di pasaran.

Aksi positif ini langsung dimulai dengan membagikan bibit rica oleh Dinas Pertanian Minsel kepada masyarakat dan petani yang diserahkan langsung Bupati dan Wakil Bupati Minsel Frangky Wongkar.

MOTIVASI: Bisa menjadi suatu produk pertanian yang diunggulkan dari Minsel

Dalam sambutannya Bupati mengajak agar masyarakat terdorong dan termotivasi memberdayakan lahan tidur dengan menanam cabe merah. ‘’Selain itu, penanaman

cabe merah juga bisa menjadi suatu produk pertanian yang dapat diunggulkan dari Minsel karena memiliki kwalitas yang baik terlebih dalam panen dengan skala besa’’ kata Bupati.

Gerakan menanam cabe ini sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Minsel sekaligus mensukseskan ketahanan pangan nasional dan diharapkan gerakan ini bisa menjadi pilot projek atau barometer ketahanan pangan nasional. Turut hadir dalam hajatan gerakan ini Sekda Minsel D Rindengan Forkopimda, SKPD terkait dan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan dan kelompok kelompok tani Minsel.(nal)

Gelar Rakorev Keuangan Pemkot Tomohon

Sinergi Searah Sevisi

ENSINERGIKAN upaya kerja dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya pada bidang keuangan daerah di Kota Tomohon serta meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Inilah maksud yang melatari kegiatan Pemerintah Kota Tomohon dari gelar pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) keuangan Triwulan I, Selasa (21/3/2017) di Aula Kantor Wali Kota Tomohon. Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak saat membuka kegiatan mengatakan kegiatan rakorev Triwulan I ini dimaksudkan untuk mensinergikan upaya kerja dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya pada bidang keuangan daerah di Kota Tomohon.

Perwujudan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Tomohon yang termuat dalam RPJMD

Kota Tomohon 2016-2021, yaitu meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan lima arah kebijakannya yang meliputi meningkatkan kualitas kebijakan pengembanan pendapatan daerah, melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, melaksanakan perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja, serta melaksanakan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen anggaran.

“Ini berkaitan dengan visi misi Pemerintah Kota Tomohon melalui Walikota dan Wakil Walikota Tomohon. Sehubungan dengan itu, dalam rangka perwujudan akan arah kebijakan tersebut, maka pelaksanaannya merupakan kunci sebagai koordinasi dari seluruh perangkat daerah,” ujar Eman.

tiga kali berturut-turut penghargaan Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipertahankan. Apalagi Kota Tomohon mendapat kepercayaan dari pihak auditor karena proses pemeriksaan dari perangkat daerah yang memberikan data secara elektronik sehingga berjalan dengan mudah.

“Pada unsur perangkat daerah, hendaknya bersikap kooperatif dengan pihak auditor BPK dalam rangka tahapan audit ini, sehingga prosesnya akan.berlangsung lancar,” kata Eman.

Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan mengharapkan seluruh perangkat daerah lebih maksimal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terlebih dalam hal pengelolaan keuangan. (kex/*)

Terkait hal itu, Eman mengingatkan pencapaian

MARET 2017 | EDISI 2

20

N EW S PA R LEM E N

PRO AKTIF Salah satu kegiatan Dekab pada pembukaan Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Dekab Bolmut Mengawal Aspirasi Musrenbang Kecamatan PELAKSANAAN Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menjadi bagian garapan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).

Dipastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat saat pelaksanaan Musyawarah dikawal sepenuhnya oleh pihak DPRD. Ketua DPRD Bolmut Karel Bangko SH, di sela kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di sebuah Kecamatan menegaskan, kepentingan Dewan dalam mensukseskan kegiatan ini.

Karel Bangko

EDISI 2 | MARET 2017

”Ini sudah menjadi tanggung-jawab kami, olehnya kami mengawal aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk bisa ditindaklanjuti oleh Pemkab

melalui masing-masing SKPD, sehingga apa yang masuk dalam proses kegiatan bisa terpenuhi,” terang Bangko.

Aspirasi di Musrembang ini menjadi bahan dalam Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD), di dalamnya mengacu pada hasil pelaksanaan Musrenbang dan reses yang dilaksanakan anggota dewan.

Dekab sesuai dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya selalu senantiasa menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan jalannya pembangunan di Kabupaten Bolmut. “ Fungsi anggaran, maka telah didelegasikan kepada semua Anggota DPRD Bolmut, untuk kembali ke Dapilnya Masing-masing dalam hal menjadi narasumber pada Musrenbang, Terkait dengan perencanaan pembangunan ini’’ papar Bangko. (kex/*)

K AMUS SINGK AT

BERDASARK AN Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musrenbang Kecamatan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkatkecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akandiajukan kepada

21

SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan RencanaKerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraanMusrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan.

Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu,dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

(SUMBER : info anggaran.com)

MARET 2017 | EDISI 2

22

RUBRIKASI

RUBRIK ASI

23

24

N EW S PA R LEM E N MAJU: Sesi penetapan persetujuan rancangan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif

DPRD Bolmong Berhasil Godok Dua Ranperda Inisiatif MELEWATI sejumlah proses formil, akhirnya pihak DPRD Bolmong, (Jumat 10/3/2017) mencapai tahapan pelaksanaan rapat paripurna untuk pembicaraan tingkat dua, penetapan persetujuan rancangan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif 2017.

Proses ini terkonfirmasi melalui Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling sebagaimana penyampain di rapat paripurna, dari Anggota Legislatif (Aleg) DPRD yang hadir dua puluh satu dengan total tiga puluh anggota, dan menandatangi daftar hadir anggota maka telah memenuhi forum.

Welty Komaling

EDISI 2 | MARET 2017

Sebelumnya, agenda rapat yang dimulai pada Pukul.15.00 wita, tersebut dihadiri seluruh jajarang Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Sangadi se Bolmong. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Bolmong, telah melaksanakan rapat-rapat pembahasan terhadap beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dengan bersama pihak eksekutif, serta melakukan fasilitas Ranperda kepada Gubernur Sulut melalui Biro Hukum Setda Provinsi Sulut atas Ranperda tentang penyelenggaraan

jalan dan ranperda tentang penanggulangan bencana. “Setelah melalui sejumlah tahapan sebagai bagian proses kegiatan, di antaranya mendengarkan, penyampaian dari Bapperda, atas hasil pembahasan dua Ranperda tentang pembentukan produk hukum yang dibahas oleh DPRD dan kepala daerah, melalui II tingkat pembicaraan pada pembicaraan tingkat II meliputi, penyampaian laporan pimpinan komisi, maka dengan persetujuan forum yang ada, dua ranperda penyelenggaraan jalan dan ranperda penanggulangan bencana daerah, ditetapkan menjadi Perda,� kata Komaling di pandangan akhir paripurna.

Rapat paripurna ikut dihadiri para legislator, di antaranya, Yusra Alhabsy, Moh Syarudin Mokoagow, I Nyoman Sarwa, Nengah Sukarma, I Ketut Sukadi, Ahadin Mamonto, Vera Pandelaki,Cindra Opod, Masri Daeng Masenge, Swempri Rugian, Doni Lumenta, Teddi Jong, Deddy Senduk, Toni Tumbelaka, Robby Giroth dan tiga Pimpinan DPRD Bolmong.(kex/*)

N E W S PARL E ME N

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017

SEKRETARIS Drs. Hi. YAHYA FASA

KABAG UMUM FADLY POTABUGA, SH

PLt. KASUBAG UMUM & PERLENGKAPAN FERA J. LUMINTANG, Am.Ak

KASUBAG TATA USAHA & KESEKRETARIATAN FATMA H. DILAPANGA, SE

KABAG PERSIDANGAN DAN RISALAH Hi. JENLI MONGILONG, S.Kom

KASUBAG RISALAH & ASPIRASI MASYARAKAT FRANGKI PANELEWEN, S.Sos. M.SI

KASUBAG PERSIDANGAN, PER-UUD & PROTOKOLER RICKY DAHLAN, SH

KABAG KEUANGAN MELANIA J. TULUSAN, S.Pt, ME

KASUBAG ANGGARAN & PERBENDAHARAAN SUHERDY MOHAMAD, SE

KASUBAG VERIFIKASI & PEMBUKUAN BIRAHMAT MALETENG

MARET 2017 | EDISI 2

25

26

N EW S PA R LEM E N STABIL: Pasangan calon terpilih, Darwis Moridu-Anas Jusuf (DAMAI)

DPRD Boalemo Gelar Rapat Paripurna

Pengusulan Pelantikan Paslon Terpilih ke Mendagri LANGKAH formil ditempuh DPRD Kabupaten Boalemo menindak lanjut Rapat Pleno Penetapan oleh KPUD Boalemo pada (14/3) yang lalu, DPRD Kabupaten Boalemo, Senin (20/3) menggelar Rapat Paripurna Istimewa pengumuman penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Oktohari Dalanggo.

Oktohari Dalanggo

EDISI 2 | MARET 2017

Sesuai ketentuan, apabila tidak ada gugatan dari pihak terkait terhadap Surat Keputusan (SK) Penetapan KPUD Boalemo atas sengketa Perselisihan

Hasil Pemilu (PHP) yang diberikan tenggang waktu 3X24 jam, maka DPRD melanjutkan tahapan administrasi usulan pelantikan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri untuk dijadwalkan pelantikan.

Rapat Paripurna Istimewa ini berlangsung hikmat dan damai. Diketahui pasangan calon nomor urut 2, Darwis Moridu-Anas Jusuf (DAMAI) beroleh 48.971 suara sah. Sedangkan pasangan calon nomor urut 3, Uwes Abubakar-Buyung Puluhulawa (UNGGUL) hanya beroleh 32.259 suara sah.(*)

N E W S PARL E ME N

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOALEMO Sekretaris DPRD Drs. Burhan Hinta

Bagian Umum Dra. Monru Mopangga

Bagian Fasilitasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Winda Idrus Mahmud, SE

Bagian Keuangan Jamaris Amili, Am.Ak

Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program Agustinwaty Dako, SH

Sub Bagian Perundangundangan dan Pengawasan Kesni DJ. Biya, SH

Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan Sabrawati Ursina, S.Sos

Sub Bagian Persuratan, Perlengkapan dan Kepegawaian Yula Ahmad

Sub Bagian Risalah, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Fakhruddin, S.Sos

Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Vivin Mointi, S.Sos

MARET 2017 | EDISI 2

27

28

N EW S PA R LEM E N

SINERGI: Rapat Paripurna DPRD Bitung sepakat mengalokasikan penertaan modal

DPRD Kota Bitung Sehati

Menyatu Membangun Sulut Hebat KABAR positif dihembus politisi di gedung kerucut DPRD Kota Bitung. Para wakil rakyat bersama Pemerintah kota (Pemkot) bersatu dan sepakat mengalokasikan dana sebesar 25 miliar rupiah sebagai penyertaan modal pemkot Bitung kepada PT Membangun Sulut Hebat.

HAL ini tertuang dalam kesepakatan di Rapat Paripurna DPRD Bitung dalam pembicaraan tingkat 1 pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Bitung Tahun 2017 tentang Pernyataan modal pemerintah kota Bitung pada PT Membangun Sulut Hebat, (Selasa, (28/02/2017).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bitung Laurensius Supit didampingi Wakil Ketua Yulita Takalamingan dan Joel Jerry Lengkong. Memang ada sejumlah catatan dari beberapa fraksi namun, akhirnya semua fraksi di DPRD Bitung sepakat menerima dan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, sekaligus membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Ranperda tersebut.

Walikota Bitung, Maxmilian Jonas Lomban, SE MSi pada kesempatan tersebut mengatakan,

EDISI 2 | MARET 2017

dana penyertaan modal ini sangat penting, karena selain menopang eksistensi PT Membangun Sulut Hebat yang nantinya akan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), juga akan memberi dampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kota Bitung. “PT Membangun Sulut Hebat akan lebih focus di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Oleh karenanya, dana penyertaan modal ini penting, karena nantinya akan membawa dampka positif, terutama dalam hal PAD, karena BUMD akan akan meberikan pendapatan bagi daerah,� ujar Lomban.

Hadir pada rapat paripurna tersebut, Plt Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Bitung, Yoke Senduk, SH MSI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bitung. (kex/*)

N E W S PARL E ME N

29

SERAP: Kegiatan reses diperlukan untuk menjembatani aspirasi warga

MINGGU pertama bulan Maret, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) berfokus menjaring aspirasi warga yang ada di Tiga Daerah Pemilihan (Dapil). Kegiatan ini adalah bagian dari reses DPRD Bolsel.

DPRD Bolsel Fokus Jaring Aspirasi Warga KETIGA Dapil yang menjadi fokus garapan tim yaitu Posigadan, Bolaang Uki dan Pinolosian Bersatu. Reses para anggota dewan ini, dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing Dapil. Anggota dewan yang turun reses dari berbagai fraksi ini, turut didampingi oleh staf sekertariat DPRD Bolsel. Untuk Dapil Bolaang Uki, dihadiri oleh Abdi Van Gobel (Ketua DPRD), Abdul Razak Bunsal (Wakil Ketua I), Fadly Tuliabu (Wakil Ketua II), Sukri Adam, Sunardi Kadullah, James Lontoh dan Marsel Aliu.

Di Dapil Pinolosian Bersatu dihadiri oleh Dedi Abdul Hamid, Ruslan Paputungan, Salman Mokoagow, Petrus Keni. Irma Dilapanga, Marini Suryadiharja, Supatia Kobandaha. Begitu juga Dapil Posigadan anggota DPRD yang turun reses diantaranya, Riston Mokoagow, Jalaludin Botutihe, Dedi Sabihi, Yolman Tempongbuka, Harson Mooduto, Hartina Badu.

Ketua DPRD Abdi Van Gobel, menegaskan masyarakat yang mengajukan usulan atau aspirasi pada reses akan berupaya ditindaklanjuti, sebagai wujud konkrit kerja dan tanggung-jawab kelembagaan. “Di mana aspirasi mas-

yarakat yang sduah disampiakan ini kami gosok, dan bisa ditindaklanjuti pada penganggaran berikutnya, ini salah satu strategi agar apa yang dibangun sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan” kata Abdi.

Proses pasca reses di antaranya, usulan baru bisa masuk atau dianggarkan pada penyusunan anggaran berikutnya, karena harus melalui berbagai proses agar usulan tersebut bisa masuk dalam anggaran Pemerintah Daerah. “Pada reses kali ini, masyarakat banyak menyampaikan aspirasi yang benar-benar menjadi pokok persoalan di daerah mereka masing masing, ini yang kami harapkan agar kualitas reses bisa dipertanggung-jawabkan” terangnya.

Sejumlah isu terungkap dari aspirasi yang diterima dari masyarakat seperti pembangunan, perbaikan, rehabilitasi, jalan kebun, jembatan, talud, saluran air, dan tempat ibadah serta perhatian khusus untuk aspek pariwisata, pendidikan dan kesehatan. ‘’Kami berupaya agar asporasi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan maksimal’’ imbuh Abdi.(kex/*) MARET 2017 | EDISI 2

30

N EW S PA R LEM E N

DPRD Kotamobagu Paripurnakan Tujuh Ranperda TUJUH Ranperda disetujui dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kotamobagu lewat sidang paripurna. Ranperda Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji menjadi Peraturan Daerah, serta menyetujui pembahasan enam Ranperda lain untuk dibahas lebih lanjut di internal lembaga itu.

Enam Ranperda yang akan dibahas tersebut, yakni Ranpeda Pemekaran Kelurahan Gogagoman, Ranperda Pemekaran Kelurahan Biga Dayanan, Ranperda Keterbukaan Informasi Public dan Ranperda Penamaan Jalan, Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Ranperda Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Empat fraksi di lembaga tersebut menyatakan persetujuan mereka terhadap seluruh Ranperda yang telah ditetapkan dan akan dibahas. Dimana, hal ini diungkapkan oleh juru bicara masing-masing Fraksi, yakni Kadir Rumoroy dari Fraksi EDISI 2 | MARET 2017

Gerakan Indonesia Raya Sejahtera, Alfrets Nelson Paath Fraksi PAN, Djelantik Mokodompit Fraksi Partai Golkar dan Adrianus Mokoginta Fraksi PDIP. Fraksi Partai Demokrat tidak hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Dewan Ahmad Sabir, karena sedang menghadiri Rapimnas Partai yang dikomandoi mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. “Dengan disahkannya Ranperda yang ditandatangani antara pihak Pihak Legislatif dan Eksekutif itu, maka biaya perjalanan domestik jamaah Haji, akan dianggarkan di APBD Kotamobagu,� kata Ketua DPRD Kotamobagu Hi Ahmad Sabir SE. Enam Ranperda lainnya yang telah diparipurnakan tahap I, Sabir mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera membahas hal itu dengan melibatkan unsur eksekutif. (ttbn-news/*)

Suasana sidang paripurna DPRD Kotamobagu

N E W S PARL E ME N

31

SINERGI: Paripurna yang berhasil mengarahkan semangat membangun Minsel

Dari Gelar Rapat Paripurna Tutup Buka Masa Sidang

Tumbuan Ajak Tumbuhkan Spirit Membangun Minsel

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) usai menggelar paripurna tutup masa sidang III tahun 2016 dan buka masa sidang I tahun 2017. Berbagai agenda dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan membanggakan.

Dari kegiatan ini tercetus spirit dan apresiasi untuk berisnergi menumbukan capaian dan prestasi Kabupaten Minsel di segala lini dalam pembangunan kemasyarakatn.

Seperti refleksi yang disampaikan Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE yang mengajak mengapresiasi jajaran Pemkab Minsel yang telah bekerja keras memperhatikan aspek pembangunan dan tata pemerintahan dengan pelayanan prima berdasarkan profesi masing-masing.

“Berbagai prestasi yang dituai Bupati dan jajaran di tahun 2016 seperti penghargaan – penghargaan dari presiden kepada Bupati, sepatutnya ini menjadi modal semangat bagi kita bersama untuk terus memajukan daerah ini” ujarnya.

PARIPURNA

saat membacakan sambutan bupati.

Rapat yang dipimpin langsung Tumbuan SE dan didampingi wakil ketua Rommy Pondaag SH MH, serta wakil ketua Frangky Lelengboto ST berlangsung dinamis. Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE dalam sambutannya yang dibacakan Sekdakab Minsel Drs Danny Rindengan MSi mengatakan, memasuki masa persidangan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Minsel yang telah menyelasaikan masa persidangan ketiga tahun 2016.

Dia berharap anggota DPRD dan jajaran Pemkab Mikael senantiasa membangun komunikasi kemitraan serta kedekatan dengan masyarakat yang bermuara pada pelayanan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai kebersamaan yang tinggi sambil terus meningkatkan kualitas SDM, seiring dengan upaya untuk terus membangun daerah secara berkesinambungan.

Pertama di tahun 2017 ini, dimulai dengan tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dan penuh tantangan. Karena itu, sebagai bagian dari elemen bangsa, kiranya meningkatkan sinergitas dan kebersamaan bagi segenap anggota DPRD yang terhormat dalam menggeluti bagi kemajuan Minsel di pentas pembangunan nasional.

“Perkenankan saya menitipkan beberapa pesan untuk kiranya dapat diaktualisasikan dalam mengemban tugas kita ke depan,” kata Rindengan

“Mengingatkan juga kepada para pejabat yang baru dilantik baik definitif ataupun pelaksana kiranya dapat menjalankan amanat karena itu merupakan kepercayaan dari pimpinan, dan juga diharapakan sesuai program Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Minsel maka para pejabat sekalian untuk lebih memahami dunia IT guna tata kepemerintahan yang baik,” ungkapnya.

Hadir dalam paripurna tersebut antara lain, Wakapolres Minsel, Perwira Penghubung (Pabung), para Asisten, Kepala – kepala SKPD, Anggota DPRD, Camat dan instansi terkait lainnya.(kex/*) MARET 2017 | EDISI 2

32

N EW S PA R LEM E N

EDISI 2 | MARET 2017

N E W S PARL E ME N

33

Berfokus Garap 13 Ranperda SEMANGAT: Penghuni gedung ini diperhadapkan pada peran besar di tahun ini.

INISIATIF DPRD MINAHASA Tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES Perangkat Desa, Air Minum Penataan Desa Revisi Perda HUT Minahasa Revisi Perda penganugerahan gelar adat Revisi tata tertib DPRD Kabupaten Minahasa.

RANPERDA USULAN EKSKUTIF Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2016, APBD Perubahan tahun anggaran 2017, APBD 2017 Pengelolaan sampah Perubahan pertama peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah Perubahan ke dua peraturan daerag nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah.

DPRD Minahasa On Fire 2017 yang sementara terjelang saat ini bagi institusi DPRD Minahasa tak ubahnya sebagai sebuah gerak lokomotiv kereta api. Perangkat pelayanan wakil rakyat ini dipastikan harus tetap on fire menyusul dipastikannya pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang bakal dijadikan Peraturan Daerah Pada 2017.

Sebagaimana diketahui keputusan tersebut sudah disepakati bersama dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa, di ruang Paripurna DPRD Minahasa akhir tahun silam Jumat.

Dalam sidang yang dihadiri oleh Bupati Minahasa Jantje Sajow, dan dipimpin oleh Ketua DPRD Minahasa James Rawung didampingi dua wakilnya, dan dihadiri oleh anggota DPRD, dan SKPD, serta pejabat Pemkab Minahasa, juga perwakilan Forkopimda, menghasilkan putusan strategis berkait peneloran Ranperda dimaksud.

Pada kesempatan tersebut, dibacakan 13 rancangan peraturan daerah yang bakal dibahas tahun depan, tujuh di antaranya inisiatif DPRD Minahasa yaitu Ranperda tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES,

Perangkat Desa, Air Minum, Penataan Desa, Revisi Perda HUT Minahasa, Revisi Perda penganugerahan gelar adat, revisi tata tertib DPRD Kabupaten Minahasa.

Sedangkan 6 Ranperda usulan Ekskutif yaitu Ranperda Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2016, APBD Perubahan tahun anggaran 2017, APBD 2017, pengelolaan sampah, perubahan pertama peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah, dan perubahan ke dua peraturan daerag nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah.

Usulan Ranperda tersebut kemudian disepakati bersama untuk dilaksanakan pada 2017, setelah semua fraksi menyatakan pandangannya.

Pun dengan RAPBD 2017 sudah disepakati bersama untuk kemudian dibahas di tingkat II dalam paripurna tersebut.

Pada kesempatan tersebut semua komisi menyampaikan harapan mereka agar terakomodir dalam APBD 2017 yang penyampaiannya diwakili oleh Revly Sondakh, di antaranya agar Pilhut bisa berlangung lebih baik, anggaran panitia pilhut ditambah.(kex/*)

MARET 2017 | EDISI 2

34

N EW S PA R LEM E N

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MINAHASA

BUPATI Drs. JANTJE W. SAJOW, M.Si WAKIL BUPATI IVAN SARUNDAJANG

PIMPINAN DPRD James S. RAWUNG, SH Careig N. Runtu, S.IP Ventje V. Mawuntu

SEKRETARIS DAERAH J.R Korengkeng, SH, M.Si

KELOMPOK TENAGA AHLI

SEKRETARIS DPRD DR. Vicky CH.H.S. TANOR, S.PI,M.Si

BAGIAN UMUM FERRY WENAS, S.SOS

BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALA LONA O.K.WATTIE, S.STP

BAGIAN KEUANGAN NANCY M. MAWUNTU, SS

Sub Bagian Tata Usaha Anneke M. Ratumbuisang, SE

Sub Bagian Risalah dan Pendataan Debby O. Muntu, S.Pd

Sub Bagian Perencanaan Santy Y. Walla, SIP

Sub Bagian Urusan Dalam Sofyan Mampawa, SH

Sub Bagian Persidanga Johanes Tombuku, SH

Sub Bagian Perbendaharaan Ivonne Pakasi

Sub Bagian Protokol/Perjalanan dan Humas Getroida Tompunu, SH

Sub Bagian Perudang-Undangan dan Perpustakaan Olviane M. Ratumbuisang, SE

EDISI 2 | MARET 2017

N E W S PARL E ME N

35

SAH: Tahapan yang membawa Mitra ke arah yang lebih baik lagi.

KEBERPIHAKAN terhadap kepentingan publik secara lebih khusus untuk tahun 2017 ini ditunjukan oleh lembaga wakil rakyat DPRD kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Tenggara (Mitra) menjadi saksi, kinerja para wakil rakyat tersebut.

Tiga Ranperda Disahkan

DPRD Mitra Komit di Jalur Kepentingan Publik R APAT yang dipimpin ketua Dekab Tavif Watuseke, didampingi Wakil ketua, Tonny Lasut dan Khaterin Mokodaser, mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (Perda), (Rabu, 8/3/2017). Ketiga Perda yang disahkan yakni penggunaan Pasar Rakyat, Penamaan Rumah Sakit Daerah (RSUD) serta adminitrasi Kependudukan.

Ketiga Perda ini berhubungan langsung dengan kepentingan warga sehari-hari, olehnya dengan hadirnya aturan ini diharapkan terjdi peningkatan pelayanan baik di bidang pasar, kesejhatan maupun pelayanan administrasi di jawatan kependudukan.

Pihak eksekutif menyambut baik capaian ini.

Bupati James Sumendap SH misalnya memberikan apresiasi bagi pimpinan DPRD bahkan Pansus, yang sudah bekerja maksimal, sehingga

disahkannya tiga ranperda tersebut.

“Pada intinya saya memberikan apresiasi yang setingi-tingginya atas kinerja pimpinan bahkan pansus dewan yang sudah bekerja keras. Sehingga tiga ranperda tersebut boleh disahkan saat ini,” kata Sumendap.

Ditegaskan Bupati, ketika tiga ranperda yang disahkan agar langsung ditindaklanjuti oleh instansi masing-masing, sebab ini untuk kepentingan publik. “Peran DPRD juga sangat diharapkan dalam melakukam pengawasan terhadap tiga ranperda yang telah disahkan tersebut,” ujarnya.

Selain peran pemerintah, masyarakat juga diminta Sumendap, agar proaktif membantu setiap program pemerintah. Peran serta masyarakat sangat signifikan dalam mengejewantahkan nilai-nilai yang diatur dalam perda.(kex/*) MARET 2017 | EDISI 2

36

RUBRIKASI

N E W S PARL E ME N

37

BERUBAH: DPRD Minut berkomitmen meningkatkan kualitas kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

2017 Tahun Peningkatan Kualitas Kinerja

Wind Of Change dari DPRD Minut ANGIN perubahan, lirik lagu yang dipopulerkan grup rock lawas Jerman, mengilhami semangat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Minut) di tahun 2017 ini. Para wakil rakyat ini berkomitmen meningkatkan kualitas kerja demi pembangunan daerah untuk perubahan kesejahteraan masyarakat.

KOMITMEN ini telah ditabuh dari awal ketika dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka sidang ketiga tahun 2016 anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dengan masa jabatan tahun 20142019 dan penutupan masa persidangan I tahun sidang ketiga tahun 2016. Serta pembukaan masa persidangan II tahun sidang ketiga tahun 2017, yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Minut, Senin (9/1/2017).

Suport penuh eksekutif dalam semangat angin perubahan ini ditunjukan lewat kehadiran top leader.

Terlihat Bupati Vonnie Anneke Panambunan, Wakil Bupati Ir Joppi Lengkong, Sekretaris Daerah Sandra Moniaga, Ketua Pengadilan Agus Mahendra, Kejari Minut Rustiningsi, Kapolres Minut AKBP Eko Irianto SIK, Sekretaris DPRD dr Harly Sompotan, serta jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Minut.

Ketua DPRD Minut Berty Kapojos SSos didampingi Wakil Ketua Drs Denny Wowiling MSi, dalam rapat tersebut, mendengarkan laporan hasil masa reses anggota DPRD pada persidangan I tahun sidang ketiga telah selesai.

“Kami DPRD Minut mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yang mengapresiasi kinerja para anggota dewan yang bertugas di daerah pemilihan masing-masing.

Tentu akan ada skala prioritas di setiap dapil, yang akan ditindaklanjuti dalam APBD,” ujar Kapojos.

Vonnie dalam sambutan serta tanggapannya mengatakan sangat ingin merealisasikan seluruh hasil reses para anggota DPRD Minut, namun terkendala anggaran. “Anggaran kita tidak cukup untuk memenuhi semua permintaan, pasti ada keinginan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi. Namun, kita akan memprioritaskan kebutuhan mana yang paling penting. Sambil kita tetap percaya pada Tuhan untuk menolong kita semua sampai akhir tahun,” kata Bupati.

Selanjutnya anggota DPRD mengirim satu perwakilan untuk membacakan hasil reses setiap daerah pemilihan (Dapil), masing-masing Dapil 1 meliputi Kecamatan Wori, Likupang Barat dan Likupang Timur, Dapil 2 meliputi Kecamatan Kauditan dan Kema, Dapil 3 mencakup Kecamatan Airmadidi dan Kalawat serta Dapil 4, mencakup Kecamatan Talawaan, Dimembe dan Likupang Selatan.(*/kex) MARET 2017 | EDISI 2

38

RUBRIKASI

PEMERINTAH KABUPAT SEKRETARIAT DEWAN PERW

TEN MINAHASA UTARA WAKILAN RAKYAT DAERAH

RUBRIK ASI

39

40

N EW S PA R LEM E N

DPRD Boltim Tampil Beda

Siapkan Kejutan di Legislative SulutGo Expo KESERIUSAN ditunjukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dalam partisipasi di Legislative Sulutgo Expo (LSE) V di Manado, pada 29-31 Maret 2017.

Ketua DPRD Kab Boltim Drs Marsaoleh Mamonto

Dikatakan Sekretaris DPRD Boltim, Pryamos mengatakan DPRD Boltim telah siap mengikuti even tahunan tersebut.

“Ada sekitar 60 produk perda yang telah disahkan DPRD sejak Boltim dimekarkan,” bebernya, pada Minggu (19/3).

Pihaknya akan menata stand DPRD Boltim lebih menarik dari tahun sebelumnya. “Kita akan tampilkan perda dalam slide. Kita siapkan soft copi, jika ada yang minta tinggal dicopi,” ujarnya.

Tak hanya itu, proses penyerapan aspirasi masyarakat dan pola penyelesaian aduan masyarakat akan dipresentasikan dalam slide di sebuah televisi ukuran besar. “Kita akan tampilkan terobosan DPRD termasuk penyelesaian masalah yang responsif dan bagaimana memelihara hubungan harmonis dengan eksekutif,” terangnya.

Sebanyak 20 anggota DPRD Boltim akan ikut serta dalam even tersebut. Mereka siap mengikuti lomba-lomba disiapkan panitia. “Kegiatan ini memberi banyak manfaat bagi anggota DPRD. Mereka akan tukar pikiran dengan daerah lain terkait fungsi dan tahapan pembuatan produk hukum,” terangnya.

DPRD juga akan mendapatkan pembekalan terkait temuan BPK, pembuatan perda, penyusunan APBD, pembahasan LKPj dan persoalan reses. Sebagaimana diketahui Legislative Sulut-GO Expo yang ke 5, tahun 2017 digelar lagi.

Mengambil tema ‘Baku Dapa dengan Rakyat dan Sesama Wakil Rakyat’, ivent tahunan ini digeber mulai 29-31 Maret, berlokasi di Manado Town Square (Mantos 2), kawasan Boulevard Manado. Pihak penyelenggara memastikan kegiatan diikuti oleh DPRD se-Sulut, plus Gorontalo juga pusat dalam hal ini MPR-RI, DPR-RI, DPR-RI dapil Sulut.(kex/*) EDISI 2 | MARET 2017

Sekretaris DPRD Boltim Pryamos, SH

N E W S PARL E ME N

41

ADIL: Pansus KTR (Kawasan Tanpa Rokok) dalam sebuah acara pembahasan.

Pansus KTR DPRD kota Manado

(Agar) Perokok dan Bukan Perokok Saling Mengerti Aturan di dalamnya bisa juga membuat perokok dan bukan perokok dalam kedudukan saling mengerti...

PERNYATAAN di atas bagian pernyataan Ketua Pansus KTR (Kawasan Tanpa Rokok) yang digagas DPRD Manado, Syarifuddin Saafa.

Sebagaimana yang terjadi, Pansus tengah menggodok bakal regulasi ini untuk masuk pada tahap penetapan di paripurna. ‘‘Pembahasannya sudah beberapa kali lalu sudah dengan pihak Pemkot Manado pula,” kata Saafa kepada awak media.

Menurut Safaa, semangat aturan ini di dalamnya bisa juga membuat perokok dan bukan perokok dalam kedudukan saling

mengerti. Olehnya memang Pansus cukup hati-hati melengkapi bahasan KTR. Diperkirakan, produk ini akan diterbitkan tak lama lagi akan menjadi lembar daerah, menjadi payung hukum, di mana warga bisa menaati aturan yang tertuang di dalamnya.

Kajian yang sedang ditunggu dari Pemprov Sulut dan setelah itu diketuk menjadi Perda bagi Kota Manado. “Harapannya Perda ini jadi barometer di Kota Manado sehingga kawasan tertentu bebas rokok benar-benar terwujud,” harapnya.(kex) MARET 2017 | EDISI 2

42

RUBRIKASI

EDISI 2 | MARET 2017

N E W S PARL E ME N

43

TUNJANG: Kemitraan yang produktif antara Pemprov dan Deprov Gorontalo

Deprov Gorontalo Genjot Ramperda Karawo dan UMKM APRESIASI atas suksesnya penyelenggaraan pilkada dan siapapun yang terpilih itulah putra-putri terbaik Gorontalo, dan mengenai dua ramperda yang perlu diingat semuanya harus sesuai yuridisnya dan inplementasi dari perda tersebut, sebab sewaktu di kementerian ada perda dari daerah yuridis ataupun implementasinya tak sesuai kehendak masyarakat dan mudah-mudahan perda ini tak seperti itu tetapi merupakan bagian kehendak masyarakat.

Demikian sambutan Plt, Gubernur Gorontalo Zudan Fakrullah saat Rapat Paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat I terhadap 2 Ramperda, oleh Dewan perwakilan

rakyat daerah (DPRD) provinsi Gorontalo, antara lain Pelestarian dan Pengelolaan Karawo dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh ketua Deprov Paris Jusuf dan anggota dewan lainnya, paripurna tersebut juga dihadiri langsung oleh PLT. Gubernur gorontalo Zudan Fakrullah serta Forkopinda.

Yang paling terpenting bagi seorang pemimpin adalah bagaimana memahami apa yang menjadi kehendak masyarakat, sebab masyarakat itu hanya butuh tiga hal pokok antara lain lindungi kami, keadilan untuk kami serta sejahterakan kami, dan itu yang harus dipenuhi oleh masyarakat. (slt/*) MARET 2017 | EDISI 2

44

N EW S PA R LEM E N

SETUJU: menyatukan persepsi dan interpretasi.

Fraksi Dekot Tomohon Terima dan Menyetujui 3 Ranperda RAPAT Paripurna Dekot Tomohon, (Jumat (20/1/2017) di ruang rapat kantor DPRD Kota Tomohon merespon 3 Ranperda yang baru saja diajukan Wali Kota Jimmy F Eman SE Ak.

Sebelumnya, 4 fraksi yang ada DPRD Kota Tomohon melalui rapat paripurna pemandangan umum fraksi langsung menanggapi serta menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas dalam tahap selanjutnya.

Sementara itu Wali kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak pada kesempatan tersebut mengatakan mencermati proses pemandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi.

Kemudian ini akan melalui beberapa tahapan proses pembahasan dalam rangka untuk menyatukan persepsi dan interpretasi.

Sehingga hal tersebut kita dipahami bersama merupakan bagian dari perwujudan nilai-nilai demokrasi dengan mengedepankan logika rasional dan kontruktif demi memperoleh hasil yang optimal serta memberikan yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan tugas pemer-

EDISI 2 | MARET 2017

intahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tomohon.

“Ranperda-ranperda ini adalah bagian yang sangat penting dalam mendukung gerak pemerintah Kota Tomohon di tahun ini maupun tahun-tahun mendatang” kata Eman.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada sagenap anggota DPRD Kota Tomohon, atas segala masukan serta usulan terhadap ranperda yang baru diajukan tadi, semoga dengan hikmat yang Tuhan beri, kita akan tunjukan bakti terbaik bagi Kota Tomohon”, imbuhnya.

Diketahui, sebelumnya pembacaan surat masuk oleh Sekwan F F Lantang SSTP tentang rekomendasi nama pemberitahuan anggota pansus DPRD kaitannya dengan ranperda yang diajukan. (cs/*)

N E W S PARL E ME N

MARET 2017 | EDISI 2

45

46

N EW S PA R LEM E N

MAJU: Berbagai kemajuan telah diraih

DPRD Sangihe Gelar Rapat Paripurna Istimewa

Lepas dari Predikat Daerah Tertinggal KABUPATEN Sangihe telah terlepas dari predikat daerah tertinggal dan miskin. Olehnya seluruh stekholder bersama Eksekutif dan Legislatif serta seluruh komponen masyarakat lebih fokus mempertahankan bahkan meningkatkannya.

DEMIKIAN sambutan Wakil Gubernur Steven Kandow dalam paripurna istimewa DPRD HUT Daerah Sangihe yang ke 592 Tahun. Kegiatan yang dilaksanakan Selasa (31/01) memperingati HUT Daerah Sangihe yang ke 592 Tahun.

tertinggal dan miskin. Terkait keberhasilan itu, Kandow meminta seluruh stekholder bersama Eksekutif dan Legislatif serta seluruh komponen masyarakat lebih fokus mempertahankan bahkan meningkatkannya.

Paripurna istimewa diawali agenda pembukaan ketua dewan, Benhur Takasihaeng yang dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan secara berturut-turut oleh Penjabat Bupati, Drs. John Palandung MSi dan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandow.

�Prestasi ini tentunya tidak mudah diraih. Untuk itu sangat diharapkan semua komponen di daerah fokus mempertahankan bahkan meningkatkannya,�tegas Kandow.

Palandung dalam bagian sambutannya, turut memaparkan berbagai kemajuan yang telah diraih serta turut menggambarkan potensi daerah dan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Wakil Gubernur Steven Kandow ketika membawakan sambutannya, langsung mengawalinya dengan apresiasi yang tinggi atas progres atau kemajuan Kabupaten Sangihe,termasuk salah satunya Sangihe telah terlepas dari predikat daerah EDISI 2 | MARET 2017

Rapat paripurna dewan juga ditandai dengan penyerahan bebagai bantuan Pemprov Sulut oleh Wakil Gubernur kepada masyarakat setempat lewat kelompok nelayan dan petani serta bantuan fasilitas kesehatan yang diterima Kepala Dinas Kesehatan Sangihe, Dr. Handry Pasandaran.

Di pagi hari itu juga telah dilaksanakan upacara bendera peringatan HUT daerah yang dipusatkan di lapangan Gesit Tahuna, dengan Inspektur Upacara Penjabat Bupati Drs. John Palandung MSi.(mp/*)

RUBRIK ASI

MARET 2017 | EDISI 2

47

48

N EW S PA R LEM E N

AMAN: Program Sitaro bebas rabies mulai terwujud

DPRD - Dekab Sitaro Setuju

Ranperda Penanganan Rabies jadi Perda INI kabar baik, produk aturan tak lama lagi ditelorkan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bahaya Rabies.

Dikatakan Kabag Humas Pemkab Sitaro Rony Romansyah, hal tersebut sejalan dengan dilakukan persetujuan bersama antara Bupati Toni Supit SE MM dengan DPRD Sitaro terhadap Ranperda tersebut, pada Rapat Paripurna DPRD Sitaro.

"Bupati dan DPRD menyatakan setuju Ranperda Penanggulangan Rabies ditetapkan menjadi Perda dalam rangka mensukseskan program Sitaro bebas rabies,"kata Romansyah.

Selama ini, penanganan kasus rabies di Sitaro cukup baik.

Bahkan Kabupaten Sitaro saat ini dipercaya sebagai pilot project sebagai daerah bebas rabies. “Dan keberadaan Perda ini dihadapkan mampu mendukung upaya pemerintah meminimalisir rabies di Sitaro,� kata Romansyah sambil menambahkan jika produk aturan ini sekiranya dapat menjawab tuntutan warga selama ini. (swk/*) EDISI 2 | MARET 2017

N E W S PARL E ME N

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

SEKRETARIAT DPRD Ir. NOVIA TAMAKA

KABAG ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN PROGRAM DAN KEUANGAN MISJE DIANNE TAMAKA, SH

KABAG HUKUM dan PERSIDANGAN E. M. MAKIKUI, SH

KABAG PENGANGGARAN dan PENGAWASAN JULIN MOSE, SE

KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN RAYMOND A. AYAL, S. SOS

KASUBAG HUKUM dan PERSIDANGAN MAUKO BAWEKES, SH

KASUBAG PENGANGGARAN TRYANI TATORI, SE

KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM dan KEUANGAN ELSJE MUTIARA TOLOSANG, SS

KASUBAG PERSIDANGAN, RISALAH dan PROTOKOL V. G. MANGERONGKONDA, S.IP, M.IP

KASUBAG PENGAWASAN YUNITA KOMALING, SH, MH

MARET 2017 | EDISI 2

49

50

N EW S PA R LEM E N

PRODUKTIF: Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baru

DPRD Talaud Tetapkan AKD

Makin Berkualitas Mengemban Amanat DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah menggelar Rapat Paripurna dalam Rangka Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2017. Rapat digelar di Gedung Sidang DPRD dan dihadiri 17 dari 20 anggota legislator dan telah memenuhi quorum.

Pemilihan AKD didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kode Etik tentang Tata Tertib DPRD, masa jabatan 2014 - 2019, bahwa masa tugas Alat Kelengkapan Dewan paling lama dua setengah tahun.

PIMPINAN AKD PERIODE 2017-2019

Paripurna dipimpin Wakil Ketua Jakop Mangole dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) didampingi Wakil Ketua DPRD Gunawan Talenggoran dari Partai Demokrat.

" Selamat bertugas, selamat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baru,dan tentunya kita berharap bahwa di periode dua tahun setengah ini (2017-2019) makin hari kualitas kinerja kita dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang kita sebagai DPRD, kepercayaan rakyat dan penyelenggara pemerintahan daerah akan menjadi semakin berkualitas.Ini harapan kita semua,"ujar Wakil Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Jakop Mangole.(rmc/*)

Ketua Komisi III Samuel Bentian

Alat Kelengkapan Dewan (AKD)yang ditetapkan usai pemilihan, (21/3/2017) yakni,Ketua Komisi I,II dan III termasuk komposisi di dalamnya,Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Bapenperda),Badan Musyawarah (Bamus),Badan Anggaran (Banggar )dan Badan Kehormatan (BK).

EDISI 2 | MARET 2017

Komisi I Jim W Maatuil menggantikan Samuel Bentian Ketua Komisi II Didimus Parapaga menggantikan Max Lua menggantikan Van Heivel Ambuliling Ketua Badan Kehormatan terpilih yakni Godfried Timpua menggantikan Meike Manganguwi Ketua Bapenperda Joutje Adam menggantikan Didimus Parapaga.

N E W S PARL E ME N

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Drs. SILOAM ANGKUMA, SMhK, M.si

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN

ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN FANMY S. UNSONG,SS MM

BAGIAN KAJIAN DAN LEGISLASI RANSLI PASIAK, S.Sos

BAGIAN DUKUNGAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN NORTON PAPOTOT, SE

SUB BAGIAN TATA USAHA& PROTOKOL GERALDUS C. MAANEMA, SH

SUB BAGIAN KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANGAN KUDCARD F. MAGA

SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN PENGANGGARAN JUNITA J. LARAWO, A.md

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM VONY PASIAK, S.IP

SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH ALEX TAMAWIWI, S.Sos

SUB BAGIAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ALFIANI UNSONG, S.IP

MARET 2017 | EDISI 2

51

52

T OKO H

Negara Pancasila Itu Harga Mati

Anggota DPD Marhany Victor Poly Pua BAGI Marhany Victor Poly Pua anggota DPD asal Sulawesi Utara, konsep negara berdasarkan Pancasila sudah menjadi harga mati, sejak para pendiri republik ini ada.

HANNY memang sosok yang konsisten dengan sikap nasionalismenya, ia pun dikenal yang figur kharismatik. Sejak dulu ia adalah sosok sentral yang selalu berjuang dalam rangka menolak Piagam Jakarta (The Jakarta Charter). “Negara berdasarkan Pancasila sudah menjadi harga mati, sejak para pendiri republik ini ada. Tak usah dirubah-rubah lagi, dan ini juga aspirasi masyarakat Minahasa yang juga berperan dalam mendirikan republik ini,� katanya tegas.

Perjuangan Hanny menolak Piagam Jakarta pernah ia wujudkan dalam mempelopori dilaksanakannya Kongres Minahasa Raya (KMR), yang dihadiri oleh Gus Dur, yang ketika itu menjabat sebagai RI-1. Bersama para anggota kongres, ia pun melakukan pressure langsung ke DPR-RI untuk membawa hasil kongres tersebut.

Hanny dikenal luas di komunitas masyarakat Sulut, ia adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI utusan Sulawesi Utara yang memenangkan pertarungan tersebut dengan meraih suara terbanyak.

Mantan Direktur Politeknik Negeri Ma-

EDISI 2 | MARET 2017

nado ini hampir tak mengeluarkan dana politik untuk terpilih sebagai Anggota DPD. Hampir tak pernah terdengar Hanny berkampanye saat pemilihan lalu. Bahkan saat banyak kandidat berkampanye, Hanny malah banyak menghabiskan waktunya di Jakarta untuk beberapa urusan Politeknik Negeri Manado.

Ia juga dikenal berani. Sikap itu pulalah yang membuat pria kelahiran Manado, 29 Mei 1963 ini mendapat dukungan komunitas masyarakat Sulut, yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Mantan Ketua Komisi Pemuda Sinode GMIM dan Mantan Ketua Pan Ad.Hoc II DPD/ MPR-RI ini, menikah dengan Sherley Runtunuwu, ST dan mereka dikaruniai 2 orang anak bernama: Praisel dan Gloria.

Ia punya prestasi yang cemerlang, pria low profile yang santun ini telah dianugerahi berbagai penghargaan untuk menghargai perjuangannya selama ini, seperti Penghargaan Tokoh Penggerak Pembangunan Bangsa (1999), Adi Karya Prima (2000), serta Executive ASEAN Award (2000),dll.

Pada Pemilu 2009, Hanny kembali terpilih

TO KO H BIODATA Nama : Marhany Victor Poly Pua Lahir : Manado, 29/05/1963 Profesi : Anggota DPD-RI (-) Agama : Kristen Protestan Pendidikan : FISIP Universitas Indonesia (-) Pekerjaan : Sebelum menjabat sebagai anggota DPR RI adalah sebagai berikut Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai 1 Maret 1991 sampai dengan 6 April 2004 dengan pekerjaan sebagai Dosen Politeknik Negeri Manado; Direktur Politeknik Negeri Manado; Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2004-2009 dan 2009-sekarang; Ketua Panitia Ad Hoc 1 DPD RI, tahun 2007-2009, dan Sekretaris Kelompok (Praksi) DPD RI di MPR RI tahun 2009-sekarang.

menjadi Anggota DPD/MPR-RI mewakili Sulawesi Utara. Ia tak kalah pamor walaupun sebagian pengamat memprediksi Hanny akan “jatuh pamor� karena mengikuti Pilkada Gubernur dan Walikota beberapa waktu yang lalu. Pada tahun 2010 Hanny menyelesaikan pendidikan Strata 2 di Program Studi Kebijakan Publik, FISIP, Universitas Indonesia (UI) dan meraih gelar MA.(kex/*)

MARET 2017 | EDISI 2

53

54

P OT EN S I A L

Boy Tumiwa Ketua Badan Legislasi

INTENS : Gubernur Sulut Olly Dondokambey aktif mempromosikan pariwisata Sulut

Tunjang Program Pemprov

DPRD Sulut Genjot Perda Pariwisata SINERGITAS legislatif dan eksekutif berkait pemberdayaan sektor pariwisata di Sulut menjadi komitmen kuat pihak DPRD Sulut.

Untuk 2017 ini, DPRD Sulut sudah mengagendakan pembahasan Perda Pariwisata menunjang visi-misi OD-SK. “Tahun 2017 kami mengagendakan membahas Perda Pariwisata, ini sebagai dukungan membantu visi-misi Olly-Steven dalam bidang pariwisata,” kata Ketua Badan Legislasi Boy Tumewu.

Sementara Perda pariwisata sudah diagendakan dalam Prolegda (perencanaan Program pembentukan peraturan daerah) Provinsi pada Desember 2016. Ada sekitar EDISI 2 | MARET 2017

18 Perda yang akan dibahas di tahun 2017.

Tumiwa menambahkan, tahun ini ada beberapa perda tahun lalu yang masih belum selesai, maka akan dibahas juga seperti Perda Pohon, Inisiatif serta Kewenangan dan lainnya. Ada beberapa Perda yang juga menunjang kerja Olly-Steven yaitu Perda di bidang Pertanian, Kelautan, Pertambangan dan Peternakan.

Ketua Komisi Dua bidang perekonomian Teddy Kumaat, jadi semua perda yang belum selesai akan segera diselesaikan.

“Hal ini untuk menunjang dan mempermudah kerja pemerintah Olly-Steven dalam membangun Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Kumaat.

LEADING SECTOR Pariwisata adalah leading sektor perekonomian daerah ini, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE menegaskan di acara Meet and Greet Welcome 2017 and Fashion Cultural Show by Indonesian National Arts Council yang dilaksanakan di Hotel Veranda Jakarta awal tahun ini.

Di hadapan lebih 40 Duta Besar negara-negara sahabat ini dan ratusan pelaku bisnis

dimanfaatkan, Gubernur memperkenalkan sekaligus mempromosikan potensi keindahan pariwisata Sulawesi Utara.

“Sulawesi Utara rumah investor mancanegara, siapa saja yang berniat baik ingin berinvestasi di Sulut akan kami bantu, terlebih lagi investasi di bidang pariwisata, karena itu adalah prioritas pembangunan kami” kata Gubernur. (kex/*)

P O TE NSIAL

55

DUA Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Budaya dan Bahasa, serta ranperda Pohon tengah digodok Deprov Sulut. Ketua Badan Legislasi (Baleg) Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Boy Tumiwa menyatakan Baleg sementara menggarap bakal produk regulasi ini.

MAJU: Suasana Rapat Bepemperda DPRD Sulut dengan tim ahli

Fokus Ranperda Budaya, Bahasa dan Pohon PERKEMBANGAN factual, khusus ranperda pohon ada pada tahap Bapemperda. Tim Ahli penyusun kajian akademik telah selesai mempresentasikan ke Bapemperda, hasilnya kajian akademik memenuhi syarat.

Hasil tahapan ini menjadi bahan untuk penanganan lebih lanjut ke tingkatan yang lebih maju lagi.

Dikatakan Tumiwa, Bapemperda tinggal berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Sulut sebagai komisi yang memprakarsai kedua perda tersebut. “Komisi III juga tinggal sekali lagi untuk mendengarkan hasil dari Bapemperda. Kemudian Tim Ahli ini menyempurnakan.

Selesai meyempurnakan, tinggal bersama-sama dengan pemrakarsa untuk mengusulkan ini,” kata Tumiwa.

Tahap yang dihadapi saat ini, setelah kajian akademiknya disempurnakan bersama dengan komisi III final, selanjutnya diserahkan kepada

pimpinan DPRD untuk diparipurnakan secara internal untuk meminta pendapat, baik dari fraksi maupun seluruh anggota DPRD. Proses ini adalah sesuatu yang normativ, karena memang seperti itu perjalanan pentaha[an setiap pembuatan Ranperda. “Ketika DPRD menyetujui ranperda ini dibahas dalam tingkat selanjutnya, maka pimpinan DPRD akan menindak lanjuti itu dengan rapat Banmus untuk penentuan agenda paripurna untuk dimintakan tanggapan dari gubernur,” ungkapnya.

PERTAMA Perda (Peraturan Daerah) Perlindungan Pohon yang pertama diproduksi oleh DPRD Kota Surabaya. Perda mengatur tentang perlindungan terhadap pohon beserta sanksi bagi pelaku yang melakukan penebangan pohon maupun pelanggaran lain terkait pohon.

Di mana sanksi yang berlaku bagi penebangan dan pelanggaran terhadap pohon tidak hanya berlaku pada masyarakat umum saja. Sanksi juga akan diterima oleh pemerintah jika melakukan penebangan pohon dan pelanggaran lain meskipun untuk tujuan pembangunan.(kex) MARET 2017 | EDISI 2

56

PA R LEM EN T OR

Kewenangan Partai Politik di Daerah Tulisan ini memaparkan secara singkat bagaimana di era desentralisasi demokrasi ini pola hubungan antara partai-partai politik di daerah dengan kantor pusat mereka dan otonomi apa yang mereka miliki khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Tulisan ini memfokuskan pada kewenangan yang dimiliki oleh partai-partai politik di tingkat lokal pada pemilihan kepala daerah.

Stefanus Sampe, Ph.D Koordinator Program Studi Ilmu Politik, FISPOL, Universitas Sam Ratulangi, Manado

UNTUK membahas lebih mendalam tentang hubungan antara partai politik di pusat dengan cabang-cabangnya di tingkat lokal, ada baiknya kita melihat konsep ‘veto player’. George Tsebelis dalam tulisannya berjudul ‘Decision making in political system: veto players in presidentialism, parliamentarism, multicameralism and multipartyism’ (1995:301) mendefenisikan ‘veto player’ sebagai ‘suatu individu atau aktor kolektif yang persetujuannya (dengan kekuasaan mayoritas bagi aktor kolektif) wajib diperlukan untuk suatu perubahan kebijakan’. Veto player memberikan hak istimewa dalam menentukan apakah suatu keputusan yang dibuat oleh aktor-aktor lain disetujui atau tidak.

Konsep ‘veto player’ di dalam pembahasan ini diterapkan secara internal di dalam partai-partai politik untuk mengerti kewenangan pembuatan keputusan di antara berbagai tingkatan berbeda di dalam struktur partai-partai politik, khususnya pengurus pusat dan pengurus daerah.

Pengurus pusat memiliki kekuasaan terhadap keputusan-keputusan yang paling penting di dalam partai, seperti memilih kandidat untuk bertarung dalam pemilihan. Sebagaimana dikatakan oleh Robert Michels dalam bukunya Political parties: a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy (1962:78), organisasi-organisasi partai memiliki kecenderungan-ke-

EDISI 2 | MARET 2017

cenderungan oligarki dan sentralistik. Pengurus pusat dapat memveto kandidat-kandidat yang dipilih pada tingkat lokal. Kewenangan memveto yang dipegang oleh elit-elit partai politik pusat ‘memberikan mereka sebuah hak istimewa akan karakter dasarnya yang oligarkis’ (Michels, 1962:127). Pengurus pusat, meskipun demikian, umumnya tidak menggunakan kekuatan ini dalam penentuan teknik-teknik kampanye pada pemilihan kepala daerah.

Organisasi-organisasi partai lokal diberikan kewenangan untuk memilih taktik dan aktivitas kampanye sendiri.

Sebagai perpanjangan struktur organisasi partai-partai politik nasional, partai-partai politik di daerah memiliki tanggung jawab yang didelegasikan kepada mereka oleh kantor pusat partai mereka. Tanggung jawab yang didesentralisasikan oleh kantor pusat partai kepada kantor cabang partai antara lain meliputi menyeleksi kandidat, mengorganisir koalisi dan mengatur kampanye. Meskipun demikian, desentralisasi tanggung jawab ini masih dimonitor oleh kantor pusat partai yang mana masih memegang hak veto terhadap

keputusan-keputusan yang dibuat pada tingkat lokal. Kekuatan veto ini telah digunakan oleh beberapa pengurus pusat partai politik dalam beberapa pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara.

Dengan memegang hak veto ini,

PARL E ME NTO R pengurus pusat partai dapat merubah keputusan yang tidak diingini oleh mereka yang dibuat oleh pengurus daerah mereka. Hal ini secara khusus terjadi pada penentuan kandidat dan pembentukan koalisi.

Persetujuan dari pengurus pusat partai diperlukan di dalam penentuan kandidat dan pembentukan koalisi. Di dalam beberapa pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara sering terjadi bahwa kandidat yang diseleksi di tingkat lokal tidak memperoleh persetujuan dari pengurus pusat partai yang mana merubah nominasi ke kandidat-kandidat lain yang diingini oleh pengurus pusat. Perubahan-perubahan strategis ini

menyebabkan partai-partai politik di daerah perlu mempertimbangkan kembali dan me’lobby’ partai politik lain di daerah untuk membentuk koalisi. Pengurus pusat atau daerah dari partai-partai yang lain yang sebelumnya mendukung nominasi lokal hasil koalisi sering menarik dukungan terhadap kandidat yang ditunjuk oleh pengurus pusat dari partai koalisi mereka. Ini mengharuskan partai-partai di daerah mencari beberapa partai koalisi yang baru untuk menominasikan kandidat mereka. Kurang kuatnya ideologi partai, khususnya di tingkat lokal, memudahkan pembentukan koalisi baru dengan partai-partai yang lain.

Lebih lanjut lagi, perubahan-perubahan strategis yang dilakukan oleh pengurus pusat partai sering menimbulkan konflik internal di dalam partai politik. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan anggota dan pemimpin partai di tingkat lokal terhadap kandidat yang ditentukan oleh pengurus pusat mereka. Anggota dan pemimpin partai yang tidak puas adakalanya memilih untuk mundur dari aktivitas partai selama proses pemilihan kepala daerah atau bahkan mundur dari

keanggotaan partai mereka.

Hal ini menyebabkan pengurus lokal partai tersebut harus berusaha mencari dan merekrut anggota-anggota yang lebih banyak untuk mengisi posisi-posisi yang

ditinggalkan oleh anggota-anggota pengurus yang tidak puas dengan kuputusan pengurus pusat dalam hal penentuan kandidat.

Pengurus pusat partai agak kurang mengintervansi dalam urusan kampanye daripada dalam penentuan kandidat dan membentuk koalisi dalam pemilihan-pemiihan kepala daerah di Sulawesi Utara. Pengurus pusat partai menyerahkan pilihan taktik kampanye kepada pengurus partai politik di daerah. Meskipun demikian, pemimpin-pemimpin pusat partai kadangkala terlibat di dalam kampanye-kampanye untuk menarik masyarakat untuk memilih kandidat partai mereka dalam pemilihan kepala daerah. Umumnya, dapat dikatakan bahwa desentrallisasi kewenangan dari pengurus pusat partai ke pengurus partai di daerah adalah bersyarat. Keputusan-keputusan strategis yang berhubungan dengan seleksi kandidat dan membentuk koalisi terdesentralisasi hanya sejauh pengurus pusat partai menyetujui keputusan-keputusan di tingkat lokal. Pengurus pusat memegang kekuatan veto di dalam seleksi kandidat dan membentuk koalisi dan dapat, jika itu diinginkan, mengesampingkan keputusan-keputusan pengurus di daerah mengenai strategi dan taktik kampanye. Meskipun demikian, urusan kampanye dilihat sebagai yang terbaik didesain dan diterapkan oleh aktor-aktor partai politik di daerah sehingga membuat hal ini tidak biasa diintervensi oleh pengurus pusat.

Mengintervensi urusan kampanye ini dilihat oleh pengurus pusat sebagai hal yang tidak strategis karena semua partai menggunakan taktik dan strategi yang sama hanya perbedaan utamanya pada penekan kampanye tersebut.

Dari pemaparan singkat di atas dapat disimpulkan beberapa hal.

57

Pertama, partai-partai politik di daerah memiliki desentralisasi kewenangan pembuatan keputusan yang terbatas dalam memilih kandidat dan membentuk koalisi pada setiap pemilihan kepala daerah karena kantor pusat mereka masih memegang dan menggunakan hak veto untuk merubah keputusan-keputusan strategis yang dibuat oleh mereka di tingkat lokal dalam pemilihan kepala daerah. Partai-partai politik di daerah harus memiliki persetujuan dari pengurus pusat mereka untuk dapat menominasikan kandidat-kandidat bersaing dalam pemilihan kepala daerah.

Kedua, desentralisasi hanya berlangsung di tingkatan pemerintahan tetapi tidak di dalam partai politik.

Partai-partai politik di Indonesia masih tersentralisir di tingkat pusat. Hal ini menyebabkan proses demokratisasi belum berjalan sepenuhnya.

Desentralisasi administratif mengalami lebih banyak kemajuan daripada desentralisasi politik. Memang, masyarakat lokal diberi hak untuk memilih calon kepala daerahnya di dalam pemilihan pemerintahan daerah, tetapi pilihan-pilihan kandidat yang bersaing dalam pilkada itu ditentukan secara tersentralistik oleh partai politik di tingkat pusat.

Karena itu ke depan perlu ada aturan yang menyelesaikan masalah ini sehingga masyarakat lokal tidak akan kehilangan kepercayaan terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Ketiga, perlu dipikirkan untuk mengakomodir partai-partai yang dibentuk secara lokal di daerah berpartisipasi di dalam pemilihan kepala daerah. Karena bagaimanapunn juga partai-partai lokal yang terdiri para politikus daerah lebih mengetahui situasi dan kondisi daerah mereka dan hal ini juga sejalan dengan semangat desentralisasi demokrasi. (*) MARET 2017 | EDISI 2

58

RUBRIKASI

K IP RAH

58

Si ‘Bat-Man’ di DPR RI Bara Krishna Hasibuan MASIH berusia muda, namun karir politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mewakili daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara ini terbilang cemerlang. Yah, Bara Krishna Hasibuan menyandang perpaduan dua entitas sekaligus dalam dirinya, ia adalah personifikasi Batak di satu sisi dan Manado di sisi yang lain, kombinasi yang kemudian melahirkan akronim Bat-Man (Batak-Manado).

Di PAN keberaadaannya bisa dikatakan sebagai politisi senior, Bara salah satu tokoh yang mendirikan PAN. Bara aktif terlibat di awal pendirian Partai Amanat Nasional di tahun 1998, dan resmi menjadi kader PAN, saat itu dipercaya menduduki posisi Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN. Pada periode kepengurusan PAN tahun 2015 – 2020 dibawa nahkoda Ketua Umum Zulkifli Hasan, Bara dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional.

Hal ini didukung oleh kapasitas akademisinya, -lihat data-. Minat Bara pada politik semakin dalam pada masa-masa sebelum era-Reformasi. Bara aktif digerakan reformasi dengan mendirikan Solidaritas Profesional Untuk Reformasi (SPUR), suatu kelompok professional muda Jakarta yang mendorong reformasi dan menuntut mundurnya Soeharto (1998).

Bara yang merupakan putra dari advokat senior mantan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia dan mantan Pemimpin Umum Harian Suara Pembaruan serta mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Dr. Albert Hasibuan dan Louise Walewangko, selain menjadi politikus muda Indonesia, Bara pernah menerima penghargaan Congressional Fellowship di Kongres Amerika Serikat dan mendapat kesempatan bekerja di sana.

Pulang dari Amerika, Bara mendirikan perusahaan konsultan strategis HD Asia Advisory dan menjadi konsultan manajemen dan politik. Bara K. Hasibuan dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada tanggal 10 Januari 2017 dari daerah pemilihan Sulawesi Utara sebagai menggantikan Yasti Soepredjo Mokoagow yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Bupati Bolaang Mongondow pada Pilkada Serentak 2017. Pada masa kerja 2014-2019, Bara bertugas di Komisi 7 (tujuh) yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.

Bara adalah politisi muda yang mendukung gagasan kemajemukan Indonesia, Bara percaya setiap warga Negara harus bisa menyalurkan aspirasi politiknya. Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan mayoritas pemeluk Kristiani menempati posisi unik dalam keragaman Indonesia, dan Bara adalah politisi yang hendak menjaga dan menyalurkan aspirasi tersebut sebagai bagian dari realitas nyata ke-Indonesiaan.(kex/*)

PENDIDIK AN SLTA, SMA Negeri 3. Jakarta (1989) S1, Political Science. Boston University.

Boston. Amerika Serikat (1994) S2, Political Science. Boston University.

Boston. Amerika Serikat (1996) S2, Public Administration. Harvard Kennedy School of Government. Boston. Amerika Serikat (2012) POLITIK Bara aktif terlibat di awal pendirian Partai Amanat Nasional di 1998 Ketua Bidang Hubungan Internasional (1998-2000) Wakil Sekretaris DPP PAN (2000-2001).

Memutuskan untuk bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pileg 2004, Bara mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif mewakili PKB untuk Dapil Sumatera Utara 3.

2010, ketika Hatta Rajasa resmi menjadi Ketua Umum PAN, Bara kembali bergabung menjadi kader PAN dan menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang Hubu­ ngan Internasional DPP PAN. (2010 - sekarang).

Pada Pileg 2014, Bara mencoba lagi mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif tapi kali ini di Dapil baru, Sulawesi Utara. Bara gagal terpilih menjadi Anggota DPR-RI. Oktober 2016, Yasti Soepredjo Mokoagow mengundurkan diri dari DPR-RI karena maju mencalonkan diri sebagai Bupati Bolaang Mongondow pada Pilkada Serentak 2017. Bara resmi dilantik menggantikan Yasti sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 10 Januari 2017.

MARET 2017 | EDISI 2

RUBRIK ASI

Alamat: Jl Yos Sudarso depan TMP Kairagi & Jl BW.Lapian Tikala Hp: 0852-4068-1660

59

60

RUBRIKASI