Legislative Magazine Edisi 3

Edisi III | Mei 2017

Best Western The Lagoon Hotel Manado ®

Torang pe Bank

dprd bolmong juara umum LSE 2017

tuah konsep rumah adat bolmong eksotisme 3 objek wisata air terjun di boltim cover story

PARIPURNA DPRD, PENYAMPAIAN LKPJ GUBERNUR SULUT 2017

content 12

jangan khianati para pendiri bangsa

16

gsvl wacanakan kelurahan pandu cerdas

18

legislative sulutgo expo 2017

49

dprd bolmong bentuk pansus kawal dua perusahaan

55

eksotisme 3 objek wisata air terjun eksotis di boltim

18

52

EDISI 3 | MEI 2017

10

12

42

L E GISL ATO RIAL

3

(SETELAH) LKPJ TEMA LKPJ menjadi bahasan sentral dalam liputan utama LEGISLATIVE EDISI kali ini. Redaksi berminat mengangkat tema ini dalam kerangka menghadirkan sebuah bacaan yang lebih komprehensif dan terintegrasi sebagai satu kesatuan perangkat kerja yang ada di Sulut, Kota dan Kabupaten. Secara normative sebagaimana amanat aturan, LKPJ menjadi tahapan regular yang menandai komitmen setiap kepala daerah dan di dalamnya, lembaga legislatif berkesempatan untuk melakukan kajian dan memberi masukan termasuk sampai pada tahap terbitnya rekomendasi.

Tentu yang tak kalah pentingnya disikapi kemudian adalah bagaimana semua pihak termasuk publik umum mendorong agar hasil LKPJ selanjutnya dapat diejewantah dalam mekanisme kelembagaan yang up to date. Dengan bahasa yang lebih operasional, LKPJ menjadi wahana untuk diimplementasikan dalam satuan-satuan kerja yang ada di unit-unit teknis eksekutif. Itulah esensi yang menjadi substansi sehingga LKPJ adalah cermin kinerja kelembagaan yang di dalamnya aksentuasi kepentingan warga dapat terasosiasi.

Sebagaimana klausul , salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemerintah Daerah adalah memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. Ini sifatnya check and balances yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. 1. LKPJ Kepala Daerah adalah wahana untuk menyampaikan laporan kinerja Pemda dan sebagai sarana bagi DPRD untuk menyampaikan Tanggapan dalam bentuk catatan dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja Pemnda tahun berikutnya. 2. LKPJ KD disampaikan kepada DPRD melalui sidang paripurnah dalam tempo tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (bulan April). 3. Penyusunan dan cacatan rekomendasi DPRD dilakukan melalui mekanisme sesuai Tata Tertib DPRD dan dituangkan ke dalam keputusan DPRD tentang catatan dan Rekomendasi atas LKPJ KD yang akan disampaikan kembali kepada Pemda melalui sidang paripurna istimewa.

Akhirnya patut semua kita syukuri dan apresiasi, pihak legislatif dan eksekutif dapat menuntaskan agenda LKPJ ini, selanjutnya mari semua kita bekerja, meningkatkan etos agar peri kehidupan kita di Sulut dapat meningkat dan berkualitas di segala dimensi kehidupan.

Managing Director/Penanggung Jawab Janny Kopalit Manager Keuangan, Marketing & Event Chrissie Durand Pemimpin Redaksi Reymoond ‘Kex’ Mudami Tim Redaksi Donald Kopalit Hubertus Rimas Lucky S. Musung Yunita C. Sandala Art & Design Yamamoto Akay Marketing & Event Raynald JR Kopalit Rafika Kalondo Distribusi & Sirkulasi Jacky J. Patiro Allan F. Paulus Alamat

MAGAZINE - EVENT - WEBSITE

Jln. Sam Ratulangi 9 No.26 Manado Hp: 0852 5620 9999 / 0852 4088 8868 Email legislativemagazine@gmail.com Percetakan: TRINITY Jl. Tikala Ares No.53, Komo Luar, Kecamatan Wenang, Kota Manado Sulawesi Utara Telp. 0431-860322 / 852976

MEI 2017 | EDISI 3

4

LI P U TA N U TA M A

Paripurna DPRD, Penyampaian LKPJ Gubernur Sulut 2016

OLLY MELAMPAUI TARGET CATATAN apresiatif disampaikan DPRD Propinsi Sulut menyikapi Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey Tahun 2016. Sebagaimana yang tersampaikan dalam keputusan DPRD Sulut, optimalisasi pengelolaan pendapatan Sulut tahun 2016 dinilai berhasil dan melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besarnya hampir satu triliun rupiah.

DEMIKIAN Ketua Pansus LKPJ, Ferdinand Mangumbahang (Gerindra) saat membacakan keputusan DPRD Sulut. “DPRD mengapresiasi kinerja Pemprov. Sulut dalam mengelola pendapatan daerah karena telah berhasil mencapai target sasaran PAD. Nilai capaian realisasi sebesar Rp. 981.071.815.882 atau mencapai 100,18 persen dari target yang ditetapkan yakni Rp. 979.353.945.492,” kata Mangumbahang.

Selain itu, Sulut juga memperoleh dana perimbangan sebesar Rp. 1.923.527.808.000 dan pendapatan daerah lainnya sebesar Rp. 7.985.274.000 yang ditotalkan semuanya sebesar Rp 2.910.867.027.492.

Dalam rangka mendukung agar selalu tercapainya target pendapatan daerah, DPRD memberikan sejumlah catatan. “Kami mengharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat meningkatkan pendapatan yang bersumber dari hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, bukan hanya didominasi dari pajak daerah,” ungkap Mangumbahang.

Rapat paripurna istimewa DPRD Sulut dalam rangka penyampaian keputusan DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2016 disampaikan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, EDISI 3 | MEI 2017

MA JU: Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, di ruangan sidang DPRD, optimis Sulut lebih maju

di ruangan sidang DPRD ( Kamis (27/4/2017).

PROGRESS REPORT Dikatakan Kandouw, LKPJ Kepala Daerah bukanlah semata-mata laporan kemajuan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun, namun hal tersebut lebih dari pada sebuah progress report. “Ini merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang

dilaksanakan oleh pemerintah provinsi,” kata Kandouw.

Penyusunan LKPJ untuk memenuhi asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. LKPJ ini sekaligus memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas serta berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi DPRD terhadap jalannya pemerintah daerah.

KEMAJUAN Sementara dalam sambutan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur yang disampaikan

L IP UTAN UTAMA

5

Siap Tindaklanjuti Catatan dan Masukan SELAIN membahas pengelolaan pendapatan daerah, materi LKPJ Gubernur Sulut yang diserahkan ke DPRD juga meliputi lima hal pokok, yaitu kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum anggaran, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Terkait hal itu, DPRD merekomendasikan

kepada Pemprov. Sulut untuk memaksimalkan fungsi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Dumoga yang letaknya jauh dari pemukiman warga dan tidak memiliki akses jalan yang baik.

Laporan LKPJ disampaikan dalam Sidang Paripurna Istimewa, dipimpin langsung Ketua DPRD Andrei Angouw (PDIP), didampingi Wakil Ketua DPRD, Marthen Manoppo (Demokrat) dan Wenny Lumentut (Gerindra).

Serta dihadiri Kepala SKPD Pemprov Sulut, TNI dan Polda Sulut, Kejaksaan Tinggi Sulut, BPK Sulut dan undangan lainnya.(kex)

Paripurna LKPJ Pemda se-Sulut

Membangun Kota-Kabupaten Lebih Maju di Segala Lini langsung Gubernur Sulut Olly Donddokambey SE, pada intinya membeber terjadi kemajuan yang sangat baik untuk daerah dari berbagai aspek Ekonomi, Pendidikan, Pariwisata, Kesehatan, Sosial, Pembangunan Infrastruktur dan komunikasi yang semakin maju dan berkembang.(kex)

BERDASARKAN Peraturan Pemerintah Nomor 3 T ahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Adapun ruang lingkup LKPJ adalah mencakup penyelenggaraan: urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. LKPJ itu sendiri terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagaimana dinamika LKPJ Pemda yang ada di Sulut ?, berikut nukilan kegiatan yang dirangkum dari LKPJ 15 kota-kabupaten tersebut.

MEI 2017 | EDISI 3

6

LI P U TA N U TA M A

LKPJ Bupati Talaud BUPATI Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip SE (SWM), menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2016 dalam Rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD, (Senin, 10/4).

Rapat paripurna dipimpin Ketua Dekab Talaud, George Rompah SPd, Wakil Ketua Dekab Jakob Mangole SE dan dihadiri oleh 17 angkota Dekab, Forkopimda, pejabat tinggi pratama, eselon III, IV serta para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Penyampaian LKPJ tahun 2016 ini merupakan rangkaian dari seluruh siklus rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk secara transparan dan akuntabel menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun 2016 yang tentunya telah disetujui bersama dalam peraturan daerah penetapan APBD dan perubahan APBD tahun anggaran 2016," ujar Bupati.

Fokus terbesar Talaud dalam LKPJ Kepala Daerah Tahun 2016 adalah pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2016 berpedoman pada

perda nomor 3 tahun 2015 tentang APBD tahun anggaran 2016 yang telah diubah dengan perda nomor 2 tahun 2016 tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2016 Usai penyampaian LKPJ, Ketua DPRD Talaud George Rompah yang juga pimpinan sidang didampingi Wakil Ketua DPRD Jakop Mangole kemudian meminta persetujuan bersama terkait teknis pembahasan LKPJ kepada anggota DPRD yang lain. Disepakati bahwa pembahasan akan diawali oleh komisi dan mitra kerja yang dilanjutkan dengan pembahasan gabungan komisi bersama pimpinan DPRD.(kex/*)

LKPJ Walikota Tomohon FAKTA anyar setelah Provinsi Sulut, Tomohon adalah daerah pertama di Sulut yang mendapat rekomendasi dari DPRD tentang LKPJ Tahun 2016.

Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SEAk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pansus LKPJ dan para anggota DPRD Kota Tomohon yang telah melaksanakan

pembahasan dan memberikan rekomendasi terhadap LKPJ tahun anggaran 2016. �Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan yang akuntabel tergambarkan dari mekanisme pelaporan secara baik kepada masyarakat,� tukas wali kota.

Walikota Tomohon berketetapan mengenai perbedaan pendapat dalam proses pembahasan LKPJ oleh DPRD , namun hal ini

menjadi bagian dari komitmen untuk terus membangun Kota Tomohon. Hadir pada Rapat Paripurna Istimewa, Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf Nixon Purnama STh., Wakapolres Tomohon Kompol Dewa Made Palguna SH SIK, mewakili Kajari Tomohon Jaksa Fungsional Mariska Kandou SH MH serta jajaran Pemerintah Kota Tomohon. (kex)

LKPJ Bupati Minahasa DPRD Kabupaten Minahasa, menggelar Rapat Paripurna Dewan penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Minahasa Tahun 2016, yang bertempat di ruang sidang Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa (Jumat (21/4/2017).

Dalam rapat paripurna ketua DPRD Mina-

EDISI 3 | MEI 2017

hasa James Raung,SH, menyerahkan Surat Keputusan Rekomendasi LKPJ, Kepada Bupati Minahasa Drs.Jantje Wowiling Sajow,M.Si. Dalam sambutan JWS memberikan apresiasi yang tinggi kepada Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, yang telah melakukan evaluasi serta mereview kembali pada sisi mana yang dianggap belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dan pada sisi mana yang dianggap masih sangat penting untuk dipacu pencapa-

iannya di masa mendatang.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Minahasa James Raung,SH, yang di hadiri langsung Bupati Minahasa Drs.Jantje Wowiling Sajow.M.Si, Wakil Bupati Ivan Sarundajang, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry R. Korengkeng,SH,M.Si, Forkopimda, Para Assisten dan Sejumlah Pejabat dilingkungan Pemkab Minahasa.(kex)

L IP UTAN UTAMA

LKPJ Bupati Minahasa Tenggara PLENO rapat paripurna istimewa atas laporan keuangan dalam LKPJ bupati mitra 2016 dituntaskan (Jumat (21/4/2017), setelah sebelumnya sekian tahapan panitia khusus (Pansus) DPRD Mitra melakukan uji lapangan terhadap LKPJ 2016.

Sekretaris Pansus Jois J Tuda menyampaikan beberapa tanggapan. “Diminta pihak eksekutif memberikan perhatian lebih terhadap penanganan nelayan

dan penduduk pesisir pantai Mitra, pemberdayaan masyarakat pesisir dan Pelatihan Pol pp serta, tingkatkan jaringan sistim internet di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara untuk mendukung sistim administrasi keuangan yang online’’ kata Tuda.

Pansus juga meminta untuk meningkatkan mutu kegiatan generasi muda serta olah raga, mendukung progaram keuangan dalam mempertahankan WTP. Di sisi lain, Dekab Mitra mengakui peningkatan pembangunan Mitra yang signifikan dan mendorong untuk

terus melanjutkan sistim pemerintahan dan pembangunan mitra yang berintegritas berkelanjutan demi kesejahtraan rakyat.

Bupati James Sumendap, SH dalam sambutan menyampaikan terima kasih atas kinerja legislatif yang telah berusaha turun lapangan dalam membuktikan LKPJ 2016 benar -benar nyata. Bupati mengapresiasi Pansus yang dapat menyampaikan hasil tanggapan masyarakat atas kerja nyata eksekutif dalam memajukan pemerintahan dan pembangunan Mitra.(kex)

LKPJ Bupati Siau Tagulandang Biaro DARI Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Bupati Toni Supit SE MM, menyampaikan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di ruang rapat paripurna Dewan, Jumat (28/4), dipimpin Wakil Ketua DPRD, Hironimus Makainas SE. Dalam pidato pengantar, Bupati mengatakan, penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai sarana akuntabilitas atas pencapaian kinerja sepanjang tahun 2016 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan sepanjang tahun anggaran berkenaan.

Dalam rincian laporan, realisasi pendapatan daerah tahun 2016 tercatat Rp 654,242 milyar dengan prosentase 92, 28 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD 2016 sebesar Rp 709,003 milyar, terdiri dari realisasi PAD Rp 19,372 milyar yang melampaui target Rp 18,304 (105?84 persen), dana transfer Rp 567,775 milyar (91 persen dari target Rp

AKUNTABILITA S : Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Toni Supit SE MM, menyampaikan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

623,322 milyar), dan lain-lain pendapatan yang sah terealisasi Rp 67,092 milyar (99,58 persen dari target Rp 67,376 milyar).

Untuk total belanja mencapai angka realisasi Rp 679,706 atau 89 persen dari target sebesar Rp 759,731 persen, yang terdiri dari belanja tidak langsung terealisasi Rp 299,941 milyar atau 94,22 persen dari target Rp 318,334 milyar, serta belanja langsung men-

capai Rp 309,612 milyar atau sebesar 86,612 persen dari target Rp 341,988 milyar.

Rapat paripurna diikuti seluruh anggota DPRD, tampak hadir pula Wakil Bupati, Siska Salindeho SE yang mendampingi Bupati duduk di jajaran pimpinan sidang, bersama pimpinan satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. (kex)

MEI 2017 | EDISI 3

7

8

LI P U TA N U TA M A

LKPJ Bupati Minahasa Selatan BUPATI Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu, SE menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD Minsel.

LKPJ ini diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minsel yang diadakan di Kantor DPRD Minsel (Jumat, 31/3/2017). LKPJ ini merupakan ‘Proggres Report’, terhadap pelaksanaan tugas-tu-

gas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang dicapai selama tahun 2016. Hal ini dalam rangka memperoleh rekomendasi guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan demi kemajuan dan kejayaan Kabupaten Minsel’’ tutur Paruntu Rapat Paripurna DPRD Minsel dipimpin oleh Ketua DPRD Jenny J. Tumbuan, SE yang didampingi oleh Wakil Ketua Frangky Lelengboto, ST dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Minsel.(kex/*)

JAYA : Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu, SE menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD Minsel

LKPJ Bupati Sangihe PANITIA khusus (pansus) LKPJ Bupati Sangihe tahun 2016 menggelar paripurna, Sabtu (29/4), setelah merampungkan pembahasan di tiga Komisi di DPRD Sangihe, Sidang paripurna dalam penyampaian beberapa catatan strategis Pansus dipimpin Ketua DPRD Sangihe Benhur Takasihaeng SE dan dihadiri Penjabat Bupati Sangihe Drs John H Palandung MSi bersama anggota DPRD Sangihe, kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe.

Panitia khusus (pansus) LKPJ Bupati Sangihe tahun 2016 menggelar paripurna, Sabtu (29/4).

Sidang paripurna dalam penyampaian beberapa catatan strategis Pansus dipimpin Ketua DPRD Sangihe Benhur Takasihaeng SE dan dihadiri Penjabat Bupati Sangihe Drs John H Palandung MSi bersama anggota DPRD Sangihe, kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe.

yang berada di Dusun Balane Kampung Petta Induk Kecamatan sebanyak 12 KK untuk mendapat perhatian, serta beberapa catatan strategis lainnya, diakhiri dengan penyerahan berita acara hasil pansus oleh Ketua DPRD Sangihe Benhur Takasihaeng SE kepada Penjabat Bupati Sangihe Drs John H Palandung MSi.

Ketua Pansus Handry S Abast membacakan hasil dengan rekomendasi Pansus terkait dengan LKPJ Bupati tahun 2016, selanjutnya Sekwan Novi J Makagansa SH MM membacakan surat keputusan mengenai hasil pansus, diantaranya meminta kepada pemerintah terkait dengan penempatan tenaga pendidik antara di kota dan desa agar ada pemerataan.

Dalam sambutannya Palandung mengatakan tentunya apa yang disampaikan oleh Pansus melalui rapat paripurna DPRD ini terkait dengan beberapa catatan akan ditindaklanjuti, selaku Penjabat dirinya menyampaikan terima kasih atas berbagai masukan yang baik, serta koreksi yang berimplikasi kepada berbagai perbaikan pemerintahan ke depan.(kex/*)

Pembagian RTLH khusus bagi masyarakat

LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Utara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Sidang Paripurna penyampaian tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2016, di ruang Paripurna DPRD Bolmut. (Kamis, 14/3, 2017).

Wakil Ketua I DPRD Bolmut Arman Lumoto, S.PdI memimpin jalannya sidang. “ Keputusan DPRD disampaikan kepada EDISI 3 | MEI 2017

kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan, “ tambahnya lagi.

Sidang paripurna DPRD Bolmut tentang penyampaian LKPJ Bupati Bolmut tahun 2016 dihadiri 13 anggota DPRD Bolmut, Bupati Bolmut Drs. H. Depri Pontoh, Wakil Bupati Bolmut Suriansyah Korompot, SH, pimpinan SKPD, Camat dan para sangadi. (kex)

AMANAH: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggelar Sidang Paripurna penyampaian Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2016

L IP UTAN UTAMA

LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Timur DARI Boltim, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) juga menggelar rapat paripurna LKPJ Tahun 2016 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Boltim, (Kamis 23/3/2017).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Boltim, Marsaoleh Mamonto, didampingi Wakil Ketua Sehan Mokoagow, Efendy Muaya. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Boltim, Sehan Landjar, Wakil Bupati, Rusdi Gumalangit, Sekretar-

is Daerah (Sekda) M Assagaf, Kapolsek Urban Kotabunan Kompol Meydi Wowiling,para Asisten Sekda, Kepala SKPD dan tamu undangan lainnya.

Semua fraksi di DPRD Boltim sepakat menerima LKPJ tahun anggaran 2016 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. "Setelah melalui rapat badan musyawarah DPRD Kabupaten Boltim pada 6 Maret 2017, maka hari ini kita agendakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2016," kata Mamonto.

Bupati Boltim, Sehan Landjar dalam pen-

jelasannya mengatakan, penyampaian LKPJ kepala daerah ini merupakan refleksi dari nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas yang disampaikan kepada DPRD sebagai mitra kerja Pemda yang mengemban fungsi lembaga wakil rakyat.

"Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan yang harmonis serta menciptakan sebuah dinamika yang konstruktif dalam melaksanakan berbagai program untuk kemajuan daerah yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD," tutup Sehan. (kex)

LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Selatan Dewan Kabupaten (Dekab) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Sidang Paripurna Tahap I LKPJ Kepala Daerah Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2016. Ketua DPRD Bolsel Hi Abdi Van Gobel SE, menyampaikan tentang dasar dan tujuan penyempaian LKPJ Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel Kepada Dekab.

Dalam Pandangan Umum terhadap penyampain LKPJ 2016 seluruh fraksi di Dekab yakni Fraksi Trisakti Perjuangan, Gerakan Golkar, Demokrat serta harapan pembangunan menerima penyampaian LKPJ kepala dearah tahun 2016 Untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Wakil Bupati Iskandar Kamaru dalam sambutanyya menyampaikan perkembangan daerah Bolsel selama tahun 2016. “Untuk mewujudkan pelaksanaaan otonomi daerah

yang bersih dan bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan Good Governance dan Clean Government,” kata Kamaru Sidang Paripurna DPRD dihadiri oleh Wakil Bupati Iskandar Kamaru S Pt, Ketua dan Anggota DPRD, Jajaran Pejabat Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Camat, Sangadi, dan insan pers, serta jajaran Sekretariat DPRD Bolsel.(kex)

LKPJ Bupati Bolaang Mongondow DPRD Bolmong melaksanakan Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawan (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2016.

Terhadap kinerja semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemkab Bolmong.

“Sudah dilakukan rapat Banmus, yang

dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Abdul Kadir Mangkat. Jadi pada keputusan rapat ini, besok kita akan laksnakan paripurna LKPJ tahun 2016,” ujar Sekretaris Dewan (Sekwan) Yahya Fasah, (Rabu, 3/5/2017) di ruang kerjanya.

DPRD Bolmong telah membentuk pansus LKPJ Bupati ini pada paripurna sebelumnya sesuai deadlien waktu untuk mempertanya-

kan semua kinerja eksekutif. “Pansus sudah selesai dilaksanakan, untuk yang sangat, di prioritaskan adalah pansus LKPJ karna kita sudah di kejar waktu yang sangat mepet.

Sehingga, ini harus dilaksanakan, dan pada dasarnya besok akan direkomendasi, lewat hasil yang telah dilakukan selama pansus berjalan,” jelasnya.(kex/*)

MEI 2017 | EDISI 3

9

10

LI P U TA N U TA M A

LKPJ Walikota Manado WALIKOTA Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) kepala daerah di hadapan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Selasa (25/04) malam. GSVL mengatakan laporan pertanggungjawaban memuat arah kebijakan umum pemerintah daerah termasuk kebijakan pengolahan keuangan daerah secara makro baik dari aspek pendapatan maupun belanja daerah.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp288.228.847.854, yang terealisasi sebesar Rp308.939.630.147, atau sebesar 107,19 persen. Untuk dana perimbangan, ditargetkan sebesar Rp1.079.332.993.400,­dengan realisasi Rp1.031.123.896.718 atau sebesar 95.53 persen. Tidak tercapainya target penerimaan dan perimbangan disebabkan tidak terealisasinya target dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Di mana dari yang ditargetkan sebesar Rp55.771.933.000, yang

terealisasi adalah Rp53.042.981.749, atau sebesar 95,11 persen.

Selanjutnya, untuk dana tugas pembantuan pada tahun 2015 telah diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Manado yang diterima masing-masing Perangkat Daerah. Rapat paripurna LKPJ Walikota Manado

dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna. DPRD Manado dan dipimpin Ketua DPRD Manado Nortje Henny Van Bone didampingi para wakil ketua dan dihadiri anggota DPRD Manado, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Drs Rum Dj Usulu, para kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Manado.(kex)

LKPJ Walikota Bitung WALIKOTA Bitung Maximilian J Lomban SE MSi, menerima Catatancatatan Strategis sebagai Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Bitung Tahun 2016, dalam Rapat Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bitung, (Selasa (25/4/2017).

“Catatan Strategis yang telah disampaikan melalui keputusan DPRD Kota Bitung merupakan koreksi positif bagi eksekutif, untuk selanjutnya menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti melalui pengambilan

EDISI 3 | MEI 2017

kekurangan yang ada sambil memohonkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan, yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala niat baik dan upaya tulus kita bersama untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Kota Bitung,” ujarnya.

STRATEGIS : Walikota Bitung Maximilian J Lomban SE MSi. dalam Rapat Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bitung,

keputusan yang strategis guna kemajuan Kota Bitung di masa yang akan datang, serta bertekad untuk terus berbenah memperbaiki

Lomban memberik apresiasi kepada DPRD yang telah membawa implikasi positif dalam evaluasi LKPJ, sebagai bekal bagi perjalanan Kota Bitung ke depan. “Pemkot Bitung akan terus berbenah dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Prestasi dan Inovasi yang telah diraih akan terus dipertahankan bahkan akan terus ditingkatkan menuju Bitung Hebat,” kata Lomban.(robert dimas)

L IP UTAN UTAMA

LKPJ Walikota Kotamobagu DPRD Kota Kotamobagu Selasa (04/04/2017), kemarin, resmi menggelar Paripurna Pembicaraan Tingkat Pertama atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2016.

Bertempat di Ruang Paripurna DPRD, Jalan Paloko Kinalang, Kotamobagu, rapat dipimpin langsung Ketua DPRD, Hi Ahmad Sabir. Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, hadir dan menyampaikan sambutan dalam Paripurna Pembicaraan Tingkat Pertama LKPJ Walikota Dalam paripurna ini, empat Fraksi Utuh, yakni Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PDI-P, serta dua Fraksi Gabungan yang baru terbentuk, Fraksi Keadilan Bangsa (FKB) dan Fraksi Gerakan Nurani Indonesia Raya (FGNIR), secara bulat menyepakati dilakukannya pembahasan ke tahap lebih lanjut atas LKPJ Walikota.

Ketua DPRD, Hi Ahmad Sabir, dalam kesempatan tersebut, mengungkapkan

jika nantinya akan dibentuk Pansus yang akan melakukan pembahasan ke tahap lebih lanjut.

“Dengan diterimanya LKPJ Walikota untuk dibahas ke tahap lebih lanjut, maka sesudah ini akan

segera dibentuk Pansus yang akan melakukan pembahasan LKPJ, sebelum diparipurnakan ke pembicaraan tingkat II nanti,” ujar Sabir.(kex/*)

LKPJ Bupati Minahasa Utara DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar Rapat Paripurna Tahap II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut tahun 2016 di suang sidang DPRD, (Kamis, 30/3/2017).

yang telah bersinergi dengan baik selang kurun waktu 2016 lalu, dalam menjalankan roda pemerintahan di Minut untuk kepentingan kemajuan daerah dan masyarakat,” ujar Kapojos membuka sidang.

pemanfaatan anggaran dan pengelolaan yang sesuai peruntukannya, Minut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut pada APBD tahun 2015 lalu.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Minut Berty Kapojos SSos dan dihadiri sekitar 23 anggota DPRD dari 30 jumlah keseluruhan wakil rakyat Minut.

Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan hadir didampingi Sekda Minut Arnolus Didi Wolajan SSTP. Dalam sambutannya Bupati memaparkan capaian pemerintah sepanjang tahun 2016. Panambunan menjelaskan, kondisi keuangan tahun 2016 yang sempat terjadi pemangkasan anggaran APBN sehingga berimbas pada APBD Minut.

“Terima kasih kepada pemerintah daerah

Lanjut Panambunan, patut disyukuri dengan

“Di tahun 2016, kita meraih penghargaan Pangripta Nusantara. Di bidang pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran juga kita tekan melalui program-program industri rumah tangga. Namun, hal itu masih menjadi pekerjaan berat kita bersama agar di tahun-tahun akan datang dapat kita optimalkan pengurangan angka kemiskinan’’ kata Bupati.(kex/*)

MEI 2017 | EDISI 3

11

12

EX EC U T I V E N E W S

Peluncuran Aksi Bela Negara di Sulut

Jangan Khianati Para Pendiri Bangsa

NASIONALISME: Peluncuran aksi bela negara di Grand Kawanua International City (GKIC) Manado

MANADO-Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak bisa digantikan oleh siapapun. Maraknya agenda yang mengarah pada upaya mengganti dasar dan bentuk negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap para pendiri bangsa.

Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE pada acara peluncuran aksi bela negara di Grand Kawanua International City (GKIC) Manado, Rabu (3/5/2017).

Dikatakan gubernur peluncuran aksi bela negara se Indonesia yang digelar di Sulut merupakan momentum penting untuk mempertahankan Pancasila dan menggiatkan kembali pemahaman arti pentingnya bela negara kepada masyarakat.

EDISI 3 | MEI 2017

"Dilaunchingnya aksi bela negara ini merupakan momentum strategis untuk menggiatkan dan menumbuhkembangkan penyadaran serta pemahaman akan arti pentingnya upaya bela negara kepada setiap warga negara," imbuhnya.

Lebih lanjut Olly mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program bela negara. Ditambahkannya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Penting bagi kita semua untuk bersama-sama menyukseskan dan mendukung penuh program ini," ungkapnya.(kex/hums)

E XE C UTIVE NE W S

13

Ryacudu: Bela Negara Bukan Hanya Fisik DALAM kesempatan yang sama Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib menjalankan bela negara sesuai dengan profesinya. "Bela negara bukan hanya fisik tetapi jiwanya. Bela negara dapat diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara," ujarnya.

Menurutnya, masing-masing profesi tentu mengajarkan berbuat yang terbaik untuk mencinta tanah air, menerapkan ideologi Pancasila, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ryamizard juga menekankan untuk tidak memusuhi warga negara yang menganut pemikiran radikal. Ia menilai mereka masih dapat diubah dan diberdayakan sebagai kader bela negara.

"Jangan dimusuhi. Kita tinggal latih saja, ganti pemikirannya dengan Pancasila," lanjutnya.

Peluncuran aksi bela negara tersebut juga diselingi penampilan penyanyi senior Titiek Puspa bersama vokal grup anak binaannya yang menyanyikan lagu dari album duta cinta.

Program Bela Negara merupakan program prioritas dan unggulan Kementerian Pertahanan untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman sekaligus untuk mewujudkan ketahanan nasional. Hal itu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dukungan dari pemerintah dan masyarakat Sulut.

Dipilihnya Sulut menjadi tempat dimulainya Aksi Bela Negara 2017 sangatlah tepat, karena Sulut merupakan pintu gerbang Indonesia bagian timur.

Bahkan, pada tahun ini Kota Manado juga akan menjadi tempat pusat Peringatan Hari Bela Nega-

ra Ke 69 pada tanggal 19 Desember 2017.

Kegiatan Aksi Bela Negara yang diprakarsai Pemprov Sulut dan Kementerian Pertahanan ini diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan Program Bela Negara untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran Bela Negara kepada masyarakat.

Melalui upaya pembinaan kesadaran Bela Negara diharapkan akan menjadi potensi bangsa Indonesia untuk membangun diri menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Nilai-nilai Bela Negara sangat penting untuk ditanamkan sebagai landasan sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Bela Negara diaktualisasikan

dalam peran dan profesi setiap warga negara.

Nilai-nilai Bela Negara meliputi Cinta Tanah Air, Sadar Berbangsa dan Bernegara, Yakin pada Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban Untuk Bangsa dan Negara serta Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara Kegiatan peluncuran aksi bela negara turut dihadiri Ketua DPRD Andrei Angouw, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw, Sekdaprov Edwin H. Silangen, SE, M.Si, bupati dan walikota di Sulut, jajaran Forkopimda, Ketua Umum Jaringan Bela Negara Nasional Laksamana Madya (Purn) TNI Gunadi, MDA, Ketua Jaringan Bela Negara Sulut Rocky Wowor, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa dan pelajar.(kex/hums) MEI 2017 | EDISI 3

14

EX EC U T I V E N E W S

Supit Buka Naskah UN di SMP 1 Sibar

Target Lulus 100 Persen PESERTA UJIAN NASIONAL

1090 SISWA 1021 siswa SMP negeri 63 siswa SMP swasta 6 siswa dari Madrasah Tsanawiyah Al Miftahul Hikmah Biaro ONDONG - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) secara serentak di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ditandai dengan pembukaan naskah ujian oleh Bupati Toni Supit SE MM di SMP Negeri 1 Siau Barat, Selasa (02/05,2017) pagi.

Dalam sambutan mengawali pembukaan naskah, Bupati Supit memberi motivasi pada peserta ujian untuk berkonsentrasi dalam mengerjakan soal agar bisa membuahkan hasil ujian yang tidak saja memuaskan tapi membanggakan. Karena hanya dengan berkonsentrasi yang dibarengi dengan persiapan diri yang maksimal, prestasi dapat dicapai.

"Fokus dan kerjakan secara cermat, kerjakan dulu soal ujian yang dianggap mudah hingga nomor terakhir, setelah itu kembali fokus pada soal-soal yang membutuhkan pemahaman dan daya fikir yang lebih serius untuk menjawabnya," kata Bupati di hadapan murid SMP. Bupati Supit menegaskan, pemerintah menargetkan kelulusan 100 persen bagi semua tingkatan lembaga pendidikan di daerah ini. Mulai dari tingkat SLTA yang telah selesai mengikuti UN pada pekan lalu, pekan ini tingkat SLTP, dan tingkat sekolah dasar yang dijadwalkan pelaksanaan ujian nasional pada pekan depan.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Dra A Budiman menjelaskan, peserta ujian nasional tingkat SLTP se kabupaten Sitaro tahun ini berjumlah 1090 orang siswa, terdiri dari 1021 siswa SMP negeri, 63 siswa SMP swasta, dan 6 siswa dari Madrasah Tsanawiyah Al Miftahul Hikmah Biaro. (kex/hums) EDISI 3 | MEI 2017

MOTIVASI: Bupati Toni Supit SE MM saat membuka naskah ujian, dan memberi motivasi bagi pelajar

Sejarah Kabupaten Sitaro

KATA DATA

KABUPATEN Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan Kabupaten Otonom yang baru dimekarkan dari Kabupaten induknya yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe yang secara resmi dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 2007, tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara.

(sumber : website Pemkab SiTaRo)

E XE C UTIVE NE W S

15

Tetty, Kritikan dan Tekad Majukan Minsel KRITIKAN hal biasa dan harus dibiasakan untuk didengar, karena dengan begitu saya jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi dan diinginkan warga. Selaku pimpinan daerah kritik yang santun dan membangun bisa saya jadikan sebagai bahan melakukan penilaian seluruh jajaran yang ada

INIL AH pernyataan lugas Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE, berkait dengan tekad jajaran Pemkab Minsel dalam memperjuangan kepentingan masyarakat.

Tetty sapaan Bupati Minsel ini meminta kepada masyarakat untuk berperan penting dalam kerja pembangunanan yang sedang dikerjakan oleh Pemkab Minsel.

Namun ditegaskannya, tidak semua kritikan serta merta begitu saja didengar, sebab selaku pimpinan daerah ia harus menerima informasi secara utuh dan komprehensif, supaya dalam pengambilan keputusan selalu berada di jalur yang benar. “Mekanisme pemerintahan ada aturan dan ketentuan perundangan yang berlaku dan mengatur setiap langkah dan keputusan yang harus diambil, ini juga harus dipahami warga, tetapi satu hal yang saya tegaskan, sampai kapan pun komitmen saya adalah untuk kemajuan daerah yang kita cintai bersama ini maju dengan cepat, sehingga terkadang ada langka yang saya tempuh kurang mampu diterima, tetapi ini semua tentu sudah melewati kajian dan pertimbangan yang cukup,� tegas bupati terinpirasi tahun 2017 ini.

LUGAS : Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE terus melakukan yang terbaik

Bupati juga meminta apa yang sudah dikerjakan saat ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. “Perhatian dan kepedulian serta peran aktif warga mengawal dan mengawasi jalannya roda pembangunan memberi saya tambahan motivasi dan tenaga untuk bekerja lebih baik lagi, saya harapkan hal tersebut terus dipertahankan demi Minsel Hebat dan Terdepan,� simpul Tetty.(kex/*)

MEI 2017 | EDISI 3

16

EX EC U T I V E N E W S

Serap Keluhan Warga Relokasi Korban Bencana

GSVL Wacanakan Kelurahan Pandu Cerdas WARGA korban bencana banjir bandang 15 Januari 2014 yang direlokasi di Kelurahan Pandu, Kecamatan Mapanget dapat giliran khusus ditemui langsung Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA. Selama ini, dana bantuan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah diterima korban.

KOMIT : Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA melihat langsung kondisi lapangan

WALIKOTA ikut melakukan pemantauan di lokasi pembangunan rumah korban bencana di Pandu, Selasa (02/05) didampingi Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Micler CS Lakat SH MH, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Maxmilian Tatahede SSos dan Camat Bunaken Wiliam Wongkar, Walikota GSVL datang menemui warga.

"Selama tinggal di sini, apa saja kendala yang dialami," tanya Walikota dua periode itu, saat bersua dengan warga penghuni relokasi Pandu.

Rata-rata mereka mengaku masih kesulitan dalam mendapatkan air bersih. "Kami di sini Pak Wali, sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Selain harus mengambil ditempat yang sangat jauh. Seringkali, kami harus pulang ke rumah asal untuk mencuci pakaian.

Jadi, kami mohon untuk air bersih dapat diperhatikan," ujar Jein Dien, warga relokasi.

Mendengar keluhan tersebut, Walikota GSVL langsung memerintahkan Kepala BPBD Manado dan pelaksana pekerjaan agar tidak EDISI 3 | MEI 2017

menutup mata terhadap persoalan itu."Tolong keluhan warga ini segera ditindak-lanjuti. Karena, kebutuhan akan air bersih ini sangat vital," tandas Walikota GSVL. Selain itu, tambahnya, fasiltas umum seperti sekolah, Puskesmas dan tempat ibadah harus secepatnya diselesaikan agar tidak ada lagi warga yang kembali ke tempat asalnya.

"Kalau sudah ramai disini, saya akan membentuk kelurahan baru yang namanya Kelurahan Pandu Cerdas. Saya berharap, mereka yang tinggal disini bisa menjadi Cerdas semua," tandas Walikota GSVL, yang intens terhadap para korban bancana.(kex/*)

LIPUTAN KHUSUS

LEGISLATIVE 2017

ATRIUM MANTOS 2 MANADO 29-31 MARET 2017

FOTO-FOTO BY: RONALD MARCUS

18

LI P U TA N K H U S U S

LEGISLATIVE SULUTGO EXPO 2017

BERKOMPETISI, MENYATU DALAM KEBERAGAMAN USAI sudah perhepatan event tahunan Legislative SulutGo Expo 2017 yang dihelat selama tiga hari berturut-turut di Manado Town Square, 27-29 Maret 2017. Kegiatan yang dilaksanakan di bawah manajemen LEGISLATIVE MAGAZINE ini menuai sukses di tengah iklim lomba dan kompetisi yang ketat, namun semua partisipan tetap menyatu dalam semangat kebersamaan.

Dalam edisi ini, kegiatan yang memantik animo ribuan pengunjung itu diberitakan menjadi sebuah laporan khusus, dengan tujuan sebagaimana evaluasi Koordinator Kegiatan Janny Kopalit, agara semua para mitra lembaga legislatif yang ada di Sulut plus Gorontalo, dapat referensi yang kuat dalam kerangka menguatkan kerja kelembagaan dewan masing-masing, serta diniatkan untuk menjadi bahan refleksi ke depan, termasuk antisipasi bagi pelaksanaan event di 2018.

Simak liputan khusus yang dikerjakan oleh tim LEGISLATIVE MAGAZINE. Sumber Data: Janny Kopalit, Chrissie Durand, Donald Kopalit, Robert Dimas, Steven Lucky, Junita Kakondo Editor: Emon ‘Kex’ Mudami

EDISI 3 | MEI 2017

L IP UTAN K HUSUS

STAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEI 2017 | EDISI 3

19

20

LI P U TA N K H U S U S

STAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI 3 | MEI 2017

L IP UTAN K HUSUS

STAN DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

MEI 2017 | EDISI 3

21

22

LI P U TA N K H U S U S

STAN DPRD KOTA MANADO

EDISI 3 | MEI 2017

L IP UTAN K HUSUS

STAN DPRD KOTA KOTAMOBAGU

MEI 2017 | EDISI 3

23

24

LI P U TA N K H U S U S

STAN DPRD KOTA BITUNG

EDISI 3 | MEI 2017

L IP UTAN K HUSUS

STAN DPRD KOTA TOMOHON

MEI 2017 | EDISI 3

25

26

LI P U TA N K H U S U S

STAN DPRD KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO

EDISI 3 | MEI 2017

L IP UTAN K HUSUS

STAN DPRD KABUPATEN MINAHASA

MEI 2017 | EDISI 3

27

28

LI P U TA N K H U S U S

STAN DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA

EDISI 3 | MEI 2017

L IP UTAN K HUSUS

STAN DPRD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

MEI 2017 | EDISI 3

29

30

LI P U TA N K H U S U S

STAN DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

EDISI 3 | MEI 2017

L IP UTAN K HUSUS

STAN DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEI 2017 | EDISI 3

31

32

LI P U TA N K H U S U S

STAN DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

EDISI 3 | MEI 2017

L IP UTAN K HUSUS

STAN DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEI 2017 | EDISI 3

33

34

LI P U TA N K H U S U S

STAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

EDISI 3 | MEI 2017

L IP UTAN K HUSUS

STAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

MEI 2017 | EDISI 3

35

36

LI P U TA N K H U S U S

STAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

EDISI 3 | MEI 2017

L IP UTAN K HUSUS

37

DPRD Bolmong Juara Umum Legislative SulutGo Expo 2017

Tuah Konsep Rumah Adat Bolmong

BERTUAH, dengan mengusung replica konsep rumah adat Bolmong ternyata mampu memikat pengunjung untuk datang ke stand DPRD Bolmong, untuk melihat semua yang dipamerkan. Secara keseluruhan partisipan DPRD Bolmong berhasil ke luar sebagai juara umum untuk event tahunan Legislative SulutGo Expo 2017 di Manado Town Square yang digelar akhir Maret silam.

"Konsep rumah adat Bolmong ternyata mampu memikat pengunjung untuk datang ke stand kami,

untuk melihat semua yang kami pamerkan," kata Yahya Fasah, Sekretaris DPRD Bolmong, Minggu (2/3).

Tampilan yang dipamerkan yakni hasil kerja legislator selama ini beserta struktur organisasi. Selain itu konsep rumah adat ini sebagai visualisasi perda tentang bangunan gedung yang mengatur rumah adat.

Di bagian lain, kepala Bagian Risalah DPRD Bolmong, Jenli Mongilong menambahkan selain

stand, penilaian yang dilakukan mulai dari keaktifan anggota, lomba pidato yang juga dimenangkan oleh ketua DPRD Welty Komaling serta memenangi lomba lainnya.

"Selain itu kami juga memperkenalkan berbagai potensi yang ada di Kabupaten Bolmong. Di antaranya potensi pertanian, kelautan, pelabuhan, perusahaan swasta. Juga ada beberapa perda yang dihasilkan, dibahas dan sudah berjalan," ungkapnya. (kex/tm) MEI 2017 | EDISI 3

38

LI P U TA N K H U S U S

TIM PELAKSANA KEGIATAN LEGISLATIVE SULUTGO EXPO 2017

KATA DATA lomba Stan JUARA I DPRD Sangihe JUARA II DPRD Bolmong JUARA III DPRD Boalemo JUARA UMUM DRPD KABUPATEN BOLMONG JUARA FAVORIT DPR-RI

EDISI 3 | MEI 2017

Janny: Juara Umum Itu Mutlak Penuhi Syarat

SEBAGAI bentuk tanggung-jawab moril pelaksanaan kegiatan tahunan ini, juga menjaga independensi dan kredibilitas penyelenggara, Managing Director Janny Kopalit merasa memberi penjelasan sebagai bentuk apresiasi bagi seluruh partisipasan, relasi dan pembaca majalah ini.

Dikatakan Janny di sela evaluasi dan monitoring yang dilaksanakkandi sebuah hotel bilangan Martadinata, bersama kru redaksi LEGISLATIVE MAGAZINE, event tahun ini berjalan lancar, dinamis, penuh antusiasme peserta dan animo pengunjung yang tinggi. Secara lebih khusus, sebagaimana event yang di dalamnya mengusung semangat berlomba, maka panitia memastikan segala sesuatu berjalan baik dan netral. ‘’Sejak semula event ini, kami sebagai penyelenggara berusaha menjaga kualitas kegiatan, termasuk berkaitan dengan lomba dan penilaian, diserahkan semua kepada tim yang kapasitasnya dipertaruhkan

juga, sehingga mutu event ini dari tahun ke tahun dapat ditingkatkan’’ kata Janny didampingi Chrissie Durand Manajer Event Legislativ Expo.

Yang tak kalah menarik dan seru adalah mengawal perhitungan bagi yang memenangkan juara umum dalam perhelatan ini. Menurut Janny, juara umum mutlak memenuhi syarat yang ketat dan mengikat. Di antaranya ; Harus mengikuti acara, kegiatan dan lomba-lomba antara dewan yaitu acara pembukaan, acara penutupan, kegiatan forum diskusi, kegiatan dialog temu wakil rakyat yang harus diikuti oleh pimpinan, anggota dewan dan sekertaris dewan. ‘’Penentuan juara umum selain berdasarkan peraih juara satu terbanyak , juga ikut memperhitungkan koefisien poin setiap lomba, sehingga akan ikut mempengaruhi akumulasi untuk penentuan juara umum sebagaimana proposal kegiatan’’ kata Janny.(robert)

L IP UTAN K HUSUS

39

DPRD Bolmong Juara Umum Karena….

JUARA Umum event Legislative Expo SulutGo 2017 direbut tim DPRD Bolmong. Hal ini sesuai dengan standarisasi penilaian secara menyeluruh.

Dijelaskan Managing Director Janny Kopalit, kemenangan tim DPRD Bolmong ikut ditunjang oleh penampilan unsur pimpinan Dewan dan anggota yang selalu hadir di acara pembukaan juga penutupan, dan kegiatan lainnya.

Faktor kehadiran tersebut ikut menjadi bahan penilaian dan menambah poin. ‘’Demikian halnya saat pelaksanaan kegiatan forum diskusi dan dialog temu wakil rakyat, pimpinan dan anggota DPRD Bolmong itu selalu hadir. Sehingga ikut menambah poin secara keseluruhan ditambah poin item kegiatan lain yang diikuti dan dimenangi mereka’’ pungkas Janny.(robert) MEI 2017 | EDISI 3

40

LI P U TA N K H U S U S

Lomba Pidato Antar Dewan Juara I DPRD Bolmong Juara II DPRD Boalemo Juara III DPRD Talaud

Lomba The Voice Juara I DPRD Boalemeo Juara II DPRD Propinsi Sulut Juara III DPRD Boltim

Lomba Pidato Antar SMU/SMK Juara I

Juara II

Juara III

Fransisca Mandagi SMK N6 Manado Novena Pontoh SMU Karitas Tomohon Kezia Wattie SMA Kr Eben Haezer Manado

Lomba Yel Yel Terbaik Antar SMU/SMK SMA Katolik Frater Dos Bosco

EDISI 3 | MEI 2017

88,125 85.975 83,5

SERBA SERBI LEGISLATIVE SULUTGO EXPO 2017

L IP UTAN K HUSUS

41

Sitaro Angkat Kearifan Lokal

Fransiska Bersyukur Juara Pidato BERBAGAI atraksi dikedepankan peserta Legislative Expo SulutGo 2017. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mengangkat kearifan lokal dalam Legislative EXPO Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) tahun 2017.

"Dalam pameran tersebut DPRD Sitaro memamerkan kearifan lokal masyarakat yang mampu memberikan nilai tambah yang cukup tinggi," kata Staf Sekretaris Dewan Kabupaten Sitaro Yunita Komaling Komoditas pala, katanya, sangat diminati oleh pasar internasional lebih khusus negara bagian Eropa karena dijadikan rempah-rempah, farmasi dan bahan makanan. "Yang menjadi unggulan masyarakat Sitaro yakni komoditas pala mampu menembus pasar internasional," katanya.(kex)

TERKEJUT itulah ekspresi mula-mula Fransiska Mandagi (17), siswi SMK Negeri 6 Manado dinobatkan terpilih menjadi juara satu dalam lomba pidato Legislative SulutGo Expo, (Kamis (30/3) di Manado Town Square (Mantos) 2.

Ika mengaku tidak menyangka, apalagi ia hanya mempunyai satu hari persiapan. “Intinya saya ingin wakil rakyat sadar bahwa bekerja untuk rakyat. Diam, dan dengar dengarkan suara kami, suara rakyat ialah suara Tuhan,� katanya berorasi.

Kata-kata itu diulang teman-temannya dalam bentuk lagu. Lagu itu dibawakan mereka dalam lomba yel-yel.

Pemenang juara satu pidato jatuh pada Fransiska Mandagi dari SMK N 6 Manado dengan nilai 88,125. Juara dua diraih Novena Pontoh dari SMU Karitas Tomohon dengan 85,875 sedangkan juara ketiga diraih Kezia Wattie dari SMA Kristen Eben Haezer dengan nilai 83,5 Pemenang pertama yel-yel diraih SMA Frater Don Bosco Manado dengan nilai 88,33. Kemudian SMA Katolik Karitas Tomohon juara dua dengan nilai 85,665 SMA Kristen Eben Haezer dengan nilai 79,665. (kex) MEI 2017 | EDISI 3

42

F OR U M B A N K

Musyawarah Nasional VI FKDK/P BPD-SI

Komisaris Utama Bank SulutGo Apresiasi Dukungan Pemprov Sulut

Kami berterimakasih atas dipilihnya Sulut sebagai tempat Munas ini. Ini akan membangkitkan semangat pengusaha untuk berinvestasi di Sulut," BUKA: Gubernur Olly Dondokambey SE membuka Musyawarah Nasional VI Forum Komunikasi Dewan Komisaris/Pengawas Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK/P BPD-SI) di Hotel Four Points Manado, Selasa (9/5)

MUSYAWARAH Nasional VI Forum Komunikasi Dewan Komisaris/Pengawas Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK/P BPD-SI) tuntas dilaksanakan di Hotel Four Points Manado, Selasa (9/5). Komisaris Utama Bank SulutGo Sanny Parengkuan mengapresiasi dukungan Pemprov Sulut dalam kegiatan ini.

"Kami berterimakasih atas dukungan Gubernur Olly Dondokambey dan jajarannya. Kami yakin melalui Munas ini seluruh Bank Pembangunan Daerah dapat bersaing di era digital ini," ujarnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) saat membuka acara ini menyatakan keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (PE) daerah secara maksimal, sehingga peningkatan investasi dapat tercapai.

"Kami mengharapkan dukungan BPD untuk mendorong investasi di Sulut. Semoga Munas ini EDISI 3 | MEI 2017

dapat menghasilkan keputusan-keputusan baik untuk kemajuan pembangunan daerah," kata OD. Menurutnya, majunya pembangunan daerah tergantung pada kemampuan dunia perbankan untuk mengolah dana yang dihimpunnya. "Perbankan memiliki peran strategis karena menghimpun dan menyalurkan dana yang digunankan untuk pembangunan daerah," jelasnya.

Terkait agenda pemilihan pengurus FKDK/P BPDSI yang baru, OD berharap lancar sehingga roda organisasi tetap berjalan baik.

"Saya berharap pemilihan pengurus dapat berjalan lancar. Pengurus baru nantinya dapat melanjutkan tugas pengurus yang lama," imbuhnya.

Tidak lupa, gubernur juga mengapresiasi atas dipilihnya Sulut sebagai tuan rumah pelaksanaan Munas bertema Tantangan Transformasi BPD dalam Menghadapi Era Digital Banking itu. "Kami

berterimakasih atas dipilihnya Sulut sebagai tempat Munas ini. Ini akan membangkitkan semangat pengusaha untuk berinvestasi di Sulut," tandasnya.

Di tempat yang sama, Komisaris Utama Bank SulutGo Sanny Parengkuan mengapresiasi dukungan Pemprov Sulut. "Kami berterimakasih atas dukungan Gubernur Olly Dondokambey dan jajarannya. Kami yakin melalui Munas ini seluruh Bank Pembangunan Daerah dapat bersaing di era digital ini," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua FKDKP BPD-SI Islahuddin. Dia mengatakan BPD dapat bersaing dengan bank-bank besar jika dapat memberikan layanan cepat kepada konsumen dengan memaksimalkan penggunaan teknologi digital. "Dengan layanan cepat, mudah, murah dan nyaman kepada konsumen, BPD pasti bisa memenangkan persaingan dengan bank lainnya,"katanya.(kex/*)

LEGISL ATIVE NE W S

43

Rapat Pansus Ranperda Penyertaan Modal

Memastikan Penggunaan Uang Rakyat saja, pihak pemerintah harus meyakinkan legislator sebagai wakil rakyat untuk apa uang sebanyak itu.

Laurensius Supit, Ketua DPRD Bitung

PENYERTAAN modal di Perusahan Daerah Sulut Hebat, menjadi salah satu point yang mencuat di kegiatan Rapat Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pernyataan modal di Perusahan Daerah Sulut Hebat di Dekot Bitung (Senin, 8/5)2017.

Rapat dipimpin oleh Femmy Lumatauw selaku Ketua Pansus, mendengar pertanyaan sejumlah legislator. Nabsar Badoa Ketua Fraksi PKPI Dekot Bitung ikut mempertanyakan apa yang akan dibuat perusahaan daerah tersebut.

“Kita ini mau ikut penyertaan modal yang notabene adalah uang masyarakat Kota Bitung dan tidak paham ini perusahaan daerah mau bikin apa ini uang, ” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa uang sebanyak itu harus jelas peruntukannya untuk apa.

“Kita ingin tahu, untuk apa investasi uang ini digunakan, ” jelas Badoa.

Bagi Franky Julianto pihaknya tidak menolak penyertaan modal ini. Hanya

“Kami ingin penjelasan pemerintah uang ini untuk apa dan kami ingin yakin bahwa uang ini dapat kami pertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Bitung, ” jelasnya.

Seperti diketahui, Perda Nomor 6 Tahun 2016 menjadi dasar pendirian Perusahaan Daerah Sulut Hebat. Hal ini disampaikan oleh Kabag Hukum Setda Kota Bitung Wenas Ch Nobel. “Sebenarnya, pihak pemprov melihat potensi yang sangat besar secara ekonomis, sehingga Kota Bitung dan Minut ditawari penyertaan modal,” jelasnya.

EKSISTENSI Akan halnya pendirian PT Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah (Perseroda) akan lebih mengoptimalkan eksistensi dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang telah terbentuk sesuai dengan PP Nomor 32 tahun 2014 tentang KEK Bitung.

Demikian antara lain penyampaian Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs Steven OE Kandouw saat Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda inisiatif DPRD tentang Pendirian PT Membangun ulut Hebat Perseroda.

Kandouw juga mengatakan bahwa KEK Bitung yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut diperlukan Perusahaan Daerah (Pemda) sebagai Wakil Pemda dalam pembangunan dan

EKSIS : Dibutuhkan suatu mekanisme untuk penyertaan modal dari Pemda, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota

pengelolaan KEK sesuai dengan PP 100 tahun 2012 tentang penyelenggaraan KEK pasal 34 a ayat 1.

“Disamping itu, ketika Pemda ingin mengalokasikan APBD ataupun APBN KEK Bitung untuk membangun infrastruktur dasar dan fasilitas di dalam KEK Bitung seperti membeli tanah maka dibutuhkan suatu mekanisme untuk penyertaan modal dari Pemda, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota ke PT. Membagun Sulut Hebat Perseroda,” ujarnya.(kex) MEI 2017 | EDISI 3

44

LEGI S LAT I V E N E W S

DPRD Manado Rekom Dinas Pendidikan Perhatikan Pelajar SEIRING pertumbuhan kota Manado yang kian kompleks dibarengi banyak tantangan kehidupan, selayaknya para pelajar mendapat perhatian ekstra. Di dalamnya peran aktif Dinas Pendidikan Kota Manado diharapkan dapat memberi jaminan bagi berkualitasnya kegiatan para pelajar.

Fakta selama ini, banyak pelajar yang tak lagi fokus dibangku sekolah oleh karena banyaknya masalah yan mendera para tunas bangsa itu.

Oleh karenanya, pihak Dewan Kota Manado perlu mengingatkan agar tak terjadi kemunduran kualitas sektor pendidikan yang ada.

Substansi pendidikan ini dicuatkan dalam rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Manado tahun 2016, serta penyerahan rekomendasi DPRD Kota Manado terhadap LKPJ Walikota Manado tahun 2016, (Jumat, 5-5-2017).

orang tua tersebut kurang mampu. Kedepan, DPRD berharap dinas pendidikan dapat merangkul siswa yang kurang mampu, serta dapat mengatur anggaran untuk sarana dan prasana.

Ketua Pansus LKPJ Walikota Manado tahun 2016, Royke Anter, meminta Kepada Dinas Pendidikan Kota Manado, agar lebih memperhatikan secara khusus sarana dan prasarana di sekolah-sekolah.

“Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pendidikan kepada anak karena terfokus masalah biaya pendidikan. Kedepan Dinas terkait dapat mengoptimalisasi sarana dan prasarana, penambahan komputer, alat informasi dan internet. Serta dapat mengalokasikan dana bantuan opesional, serta beasiswa berprestasi dan kurang mampu bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan lanjut,” kata Anter.

“Dinas pendidikan agar lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang masih kurang seperti, komputer, laptop, serta alat informasi atau internet,” kata Royke Anter.

Lanjut Royke Anter, saat ini terdapat kurangnya perhatian masyarakat atau orang tua terhadap anak untuk masalah pendidikan, tambah lagi jika

UNGGULAN Kadis Pendidikan dan Kebudayaan DR.Deysi Lumowa M.pd terungkap dalam sejumlah kesempatan menyatakan berusaha melakukan peningkatan kegiatan pendidikan. Ke depannya tidak lagi pilih-pilih sekolah unggulan. “Semua akan jadi sekolah unggulan karena kedepannya akan menjadi sama. Gurunya sama dan fasilitas juga akan ditingkatkan,” katanya.

Itu semua akan jadi sama apabila semua kepala sekolah mampu berinovasi dan membuat gebrakan menjadikan sekolah lebih baik dan bagus tentunya. “Jadi tetap kembali lagi kepada kepala sekolahnya,” ujar Lumowa.

Ia juga meminta orang tua ataupun anak untuk tidak menuju atau menginginkan masuk pada satu sekolah. Untuk zonasi penerimaan siswa tahun ini tidak ada lagi penumpukan jumlah pendaftar siswa pada satu sekolah.(kex)

AKTIF : Pendidikan Kota Manado, agar lebih memperhatikan secara khusus sarana dan prasarana di sekolah-sekolah.

EDISI 3 | MEI 2017

LEGISL ATIVE NE W S

45

Jadi Perhatian Komisi II DPRD Minahasa

Awasi Dana BOS Feybe Sanger

KOMISI II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa mengingatkan tentang penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS). Penyalurannya harus dipantau agar tepat sasaran.

bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu serta untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Setiap tahun hampir dipastikan setiap sekolah mendapatkan dana BOS dari pusat, hal tersebut tentunya menjadi angin segar bagi orang tua murid yang mempunyai impian anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan yang layak dan ditunjang dengan biaya yang cukup.

"Saya mengingatkan untuk kepala sekolah pastikan bahwa pertanggungjawaban dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel dan terhindar dari penyimpangan," jelas dia.

Feybe Sanger Wakil Ketua DPRD Minahasa berharap dana Bos di Minahasa bisa dimanfaatkan dengan baik, sebab sudab ada regulasi yang menjadi batasan pemanfaatan dana Bos ini dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang dikeluarkan pada 22 Februari 2017 lalu.

"Peraturan tersebut harus menjadi perhatian bahwa tujuan dana Bos ini untuk SD/SDLB/SMP/SMPLB antara lain untuk membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah,serta meringankan bahkan sampai membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat," jelas dia.

Sedangkan untuk siswa SMA/SMALB/SMK dana Bos bisa digunakan antara lain untuk mengurangi angka putus sekolah, memberikan kesempatan yang setara

Berkaca pada tahun sebelumnya DPRD menerima banyak masukan dan laporan perihal dana BOS saat turun ke sekolah-sekolah. "Ke depan juga kami akan intens turun ke sekolah dan meminta juga peran aktif dari masyarakat untuk sama-sama mengawal dan mengawasi ini sehingga kualitas pendidikan semakin baik dan tetap berpihak kepada masyarakat kurang mampu," jelas wakil ketua Komisi II ini.

PRIORITAS Sebagaimana diketahui BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi.

Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. (kex/*)

FOKUS : BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan

MEI 2017 | EDISI 3

46

LEGI S LAT I V E N E W S

Wenur Pimpin Rakor Sinergitas Ranperda Miki Wenur

Asisten Kesejahteraan Rakyat, Dra Truusje Kaunang, Kepala Bapelitbangda, Ir Ervinz Liuw MSi, Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs Gerardus Mogi dan jajaran Pemkot Tomohon.

KETUA DPRD Tomohon Ir Miki Wenur didampingi Wakil Ketua Carol Senduk SH dan Youddy Moningka SIP memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bunga.

Rapat tersebut membahas soal sinergitas serta evaluasi tentang rancangan peraturan daerah, baik yang sudah, sementara dan akan diajukan oleh Pemkot Tomohon.

Wali Kota Tomohon, Jimmy Feidie Eman SE Ak mengatakan, Rakor ini merupakan tahap untuk menyamakan persepsi antara EDISI 3 | MEI 2017

pihak eksekutif dan legislatif.

Pihak legislatif berkesempatan memberi catatan dan masukan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan.

Rapat dilaksanakan demi kepentingan dan kemajuan Kota Tomohon. Pemkot Tomohon pun menerima masukan-masakan dari DPRD, selanjutnya menjadikan catatan sebagai bahan pembahasan selanjutnya.

Sebagaimana diketahui sampai saat ini pembangunan kota Tomohon mengalami kemajuan siginifikan.

Rakor dihadiri Anggota DPRD,

Sejak dimekarkan dari Kabupaten Minahasa perkembangan dan kemajuan kota Tomohon sangat signifikan. Dengan jumlah penduduk sebesar 105.122 jiwa per 31 Desember 2016, dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,47 %, kota Tomohon telah berada pada tingkat klasifikasi Kota Sedang, dan berdasarkan tingkat perkembangan kota, Tomohon masuk dalam kategori Kota Polis. (kex)

KATA DATA

Kota Tomohon berada pada 1°15' Lintang Utara dan 124°50' Bujur Timur Luas Kota Tomohon berdasarkan keputusan UU RI Nomor 10 Tahun 2003 sekitar 11.420 Ha dengan jumlah penduduk mencapai 87.719 jiwa.

Kota Tomohon terletak di ketinggian kira-kira 700-800 meter dari permukaan laut (dpl), diapit oleh 2 gunung berapi aktif, yaitu Gunung Lokon (1.689 m) dan Gunung Mahawu (1.311 m).

Suhu di Kota Tomohon pada waktu siang mampu mencapai 30 derajat Celsius dan 23-24 derajat Celsius pada malam hari.(*)

LEGISL ATIVE NE W S

47

Tumbuan Pimpin Rapat Dua Paripurna

K

ETUA DPRD Minsel Jenny J. Tumbuan dan didampinngi Wakil Ketua Rommy Pondaag dan Franky Jirro Lelengboto memimpin rapat paripurna dalam rangka penutupan masa persidangan kesatu dan pembukaan masa persidangan kedua tahun sidang 2017. Pembicaraan tingkat kesatu terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi atas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah kepada DPRD tahun anggaran 2016.

Paripurna ini dihadiri Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, Wabup Franky Donni Wongkar, unsur Forkopimda Minsel, Sekda Danny Rindengan, jajaran pejabat Pemkab Minsel serta anggota DPRD Minsel. Wabup Franky Donni Wongkar berkesempatan membacakan sambutan bupati. Menurut dia Ranperda ini sejatinya merupakan tindaklanjut dan penyesuaian atas pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, yang ditindaklanjuti dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 061/2911/SC/2016. Yang mana menginstruksikan kepada seluruh daerah untuk segera melakukan penyelesaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah.

RPJMD tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan mengacu pada undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah," papar Wongkar.

Ranperda ini akan membuat visi dan misi serta arah pembangunan daerah periode 2016-2021 yang tentunya diselaraskan dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana undang-undang 17 tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025, Perda Sulawesi Utara nomor 3 tahun 2011 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2025, dan

Perda Kabupaten Minsel nomor 6 tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Minsel tahun 20052025.

"Dalam dokumen Ranperda ini kami sepakat untuk tetap membawa visi terwujudnya Kabupaten Minsel yang berdaya saing, beriman, mandiri, berbudaya, hebat dan terdepan melalui kecepatan dan ketepatan pembangunan yang dijabarkan dalam 7 visi pembangunan," terangnya.

Berangkat dari hal tersebut dia menambahkan, dapat lihat bersama intesif dan strategisnya Ranperda RPJMD ini sebagai acuan bagi penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Tentunya semua berharap melalui Ranperda ini ke depan dapat terwujud pembangunan daerah yang terarah, terpadu, selaras dan berkelanjutan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.(*)

"Sehubungan dengan perangkat daerah sendiri telah kita laksanakan dengan pemberlakuan peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah Kabupaten Minsel," kata Wongkar.

Selanjutnya dia menjelaskan dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat, maka dokumen-dokumen perencanaan termasuk RPJMD Kabupaten Minsel yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian, sehingga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagai acuan bagi penyusunan renstra perangkat daerah penyusunan RKPD. "Penyesuaian Ranperda tentang perubahan

BERTUMBUH : sepakat untuk tetap membawa visi terwujudnya Kabupaten Minsel yang berdaya saing, beriman, mandiri, berbudaya, hebat dan terdepan MEI 2017 | EDISI 3

48

N EW S PA R LEM E N

DPRD Mitra Apresiasi Pembangunan Sektor Pertanian

SALAH satu perkembangan positif di Mitra adalah terbangunnya produktivitas sektor pertanian.

Hal ini dalam evaluasi DPRD Mitra tak lepas dari fokusnya Pemkab Mitra dalam menerjemahkan apa yang harusnya dikembangkan di lapangan sesuai dengan potensi lahan Mitra dan keberadaan para warga petani.

Olehnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Tenggara Tavif Watuseke secara terbuka menyatakan apresiasi kepada Bupati James Sumendap yang berhasil membangun sektor pertanian. "Kami dari lembaga legislatif memberikan apresiasi kepada Bupati yang mempunyai keseriusan dalam membangun sektor pertanian di Minahasa Tenggara, sehingga terlihat jika sektor ini dapat menjadi sebuah kekuatan baru" katanya.

Perhatian terhadap sektor pertanian di Minahasa Tenggara telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan para petani. ‘’Kami harus akui peningkatan pembangunan sektor pertanian di Minahasa Tenggara telah berdampak langsung pada peningEDISI 3 | MEI 2017

tandasnya.

Tavif Watuseke

katan kesejahteraan rakyat," kata Tavif.

Bahkan menurut Tavif peningkatan sektor pertanian yang dilakukan oleh bupati tersebut telah mendapatkan pengakuan dari Presiden Joko Widodo. "Apalagi Bupati sudah mendapat penghargaan dari Presiden yang Satya Lencana Pembangunan bidang pertanian di Aceh waktu lalu, ini bukti jika beliau sangat serius," ujarnya.

Menurut Tavif pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada Bupati James Sumendap dalam setiap programnya membangun sektor pertanian.

"Kami pun akan terus berkomitmen untuk mendukung setiap program dari bupati yang bersentuhan langsung kepada kesejahteeraan petani,"

Sektor pertanian Kabupaten Minahasa (Mitra) saat ini terus menapak maju mendekati Minahasa Induk. Sejak dimekarkan dari Minahasa 10 tahun lalu, Kabupaten Mitra terus melakukan terobosan di berbagai bidang, salah satunya pertanian.

Pertanian Kabupaten Mitra dianggap berhasil dan hal itu diakui sendiri oleh Presiden RI Ir Joko Widodo. Buktinya, pada Pembukaan Pekan Nasional (Penas) XV Tani dan Nelayan di Banda Aceh, Sabtu (6/5/2017) kemarin, Bupati Mitra James Sumendap mendapatkan penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Pertanian.

Beberapa keberhasilan Bupati James Sumendap antara lain adalah sukses mendorong budidaya Salak Pangu secara organik di lahan seluas 600 hektare. Hal itu juga disertai dengan beberapa produk turunannya. Kemudian ada juga infrastruktur dasar berupa jalan usaha tani sepanjang 27 kilometer dan irigasi tersier dengan panjang 17 kilometer.(kex)

N E W S PARL E ME N

49

DPRD Bolmong Bentuk Pansus

Kawal Dua Perusahaan sepenuhnya diselesaikan dengan pihak Pemerintah Daerah. Mudah-mudahan dengan dibentuknya pansus ini seluruh permasalahan yang ada di daerah ini akan selesai,” kata Panese.

FASILITASI : DPRD Bolmong membentuk Pansus untuk penyelesaian persoalan yang terjadi di dua perusahaan

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmong mulai membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk dua perusahaan yang ada di Bolmong.

Pembentukan pansus tersebut, dikarenakan, ada permasalahan dan polemic di tengah-tengah masyarakat. Pihak DPRD Bolmong membentuk Pansus untuk penyelesaian persoalan yang terjadi di dua perusahaan yang saat ini beroperasi di Kabupaten Bolmong.

TAMRIN MOKOGINTA legislator dari partai Demokrat saat mengikuti rapat pansus, menyatakan semua anggota pasti dilibatkan dikarenakan ada dua Pansus yang bakal dibentuk.

“Pansus Perusahaan JRBM (sebuah pertambangan emas terkemuka) yang berada di Desa Bakan dan Pansus untuk perusahaan PT Conch North Sulawesi Cement,” ujarnya.

Esra Panese dari Fraksi Gerindra menambahkan, untuk pembentukan pansus kali ini demi penyelesaikan konflik antara Pemkab dan perusahaan, begitu pun sebaliknya dengan masyarakat.

“Selama ini banyak laporan yang masuk ke kami, mulai dari hak buruh yang tidak sesuai dengan aturan, serta ijin perusahaan yang belum

PT. J Resources Bolaang Mongondow Bakan Site merupakan perusahaan tambang bijih emas yang terletak di Desa bakan, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Cadangan bijih emas ditambang dengan sistem tambang terbuka. Dalam kegiatan penambangannya PT. JRBM menggunakan pemboran dan peledakan untuk memberai batuan dengan target peledakan sebesar 300.000 BCM/Bulan. Perusahaan semen terbesar di Tiongkok dan salah satu perusahaan semen terbesar di dunia, Conch, bakal memperlebar sayap usahanya di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara (Sulut).

Conch dengan payung usaha PT Conch North Sulawesi Cement yang bekerja sama dengan PT Sulenco Bohusami Cement bakal menginvestasikan Rp 10 triliun untuk membangun pabrik semen.

Pembangunan pabrik semen di Bolaang Mongondow ini merupakan respons terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang antara lain untuk menstabilkan harga semen terutama di wilayah Indonesia bagian Timur. Investasi besar ini akan menjadikan Bolaang Mongondow khususnya, dan Bolaang Mongondow Raya (BMR) pada umumnya sebagai new cluster economic development (kelompok wilayah pengembangan ekonomi yang baru) yang dapat berfungsi sebagai penopang dan penguat cluster Manado, Bitung, dan Minahasa Raya, bahkan juga cluster Gorontalo.(kex/*)

MEI 2017 | EDISI 3

50

LEGI S LAT I V E N E W S

Kunker Pansus LKPJ Walikota DPRD Kota Kotamobagu ke Makassar

Observasi Peran Rekom Pansus

SINERGI : DPRD kota Makassar menerima kunjungan kerja Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Waikota DPRD Kota Kotamobagu TA. 2016 Provinsi Sulawesi Utaraa

PANSUS Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Waikota DPRD Kota Kotamobagu TA. 2016 Provinsi Sulawesi Utara, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Makassar,(Selasa, 09/05/17). Tim diterima di ruang Badan Anggaran DPRD Makassar oleh Anggota Komisi D DPRD Makassar, Mudzakkir Ali Djamil (F-PKS) didampingi Anggota Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahid (F-PPP) dan Kasub Protokol DPRD Makassar, Puspawati Haera.

Ketua DPRD kota Kota Kotamabagu, Ahmad Sabir selaku pimpinan rombongan menjelaskan maksud tujuan Pansus LKPJ Walikota DPRD kota Kotamobagu TA.2016 berkunjung ke DPRD Makassar ingin mengkonsultasikan seberapa besar peran rekomendasi Pansus LKPJ ke Walikota dalam EDISI 3 | MEI 2017

menilai kinerja SKPD yang dimana pada tahun sebelumnya rekomendasi Pansus LKPJ Walikota DPRD kota Kotamobagu tidak direalisasikan oleh Walikota Kotamobagu.

Anggota Komisi D DPRD Makassar, Mudzakkir Ali Djamil (F-PKS) menjelaskan bahwa pihaknya di DPRD Makassar selalu menjalin tali silaturahmi dengan pemerintah kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar, Ramdhan Pomanto selaku top leader dari pemerintah kota Makassar saat ini, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan baik itu Pansus ataupun Komisi-komisi di DPRD Makassar selalu menjadi perhatian Walikota. “ Setiap rekomendasi yang dihasilkan oleh setiap pansus ataupun komisi-komisi di DPRD Makassar selalu jadi perhatian Walikota Makassar karena

adanya komitmen antar Anggota DPRD Makassar selaku pengawas dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dengan Walikota Makassar selaku pemangku kebijakan pengguna Anggaran�, ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar ini.

Dalam kunjungan ini terlihat jelas bagaimana keseriusan Pansus LKPJ Walikota DPRD kota Kotamobagu dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh beberapa Anggota Pansus.

Rombongan Pansus LKPJ Walikota DPRD kota Kotamobagu ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kota Kotamobagu, Ahmad Sabir (F-PAN) didampingi Ketua Pansus LKPJ Walikota DPRD kota Kotamobagu, Yusran (F-PKB) dan dihadiri oleh seluruh Anggota Pansus. (kex/lip8)

C E RMIN

51

Code of Conduct

by: Pitres Sombowadile

KEJADIAN penolakan Fahri Hamzah menjadi fakta yg pantas direnungkan. Sayangnya, kemudian masing-masing orang membela kelompoknya dan bahkan siap-siap meninggalkan komitmen Indonesia.

Apa yang salah dari bangsa ini? Apa yang mestinya dikoreksi bagi kita yang masih berkeyakinan dengan Indonesia sebagai rumah dan mahligai bersama kita.

dan mengawasi segenap kebijakan pemerintah. Ini yang sebelumnya saya rumuskan sebagai Pancasila Watch. Pancasila kini merupakan ideologi yg ditelantarkan oleh negara RI. Para pejabat tidak peduli ideologi itu dijalankan atau tidak, sebagian lagi terang-terangan ber-

komplot dengan para perusaknya.

Saya usulkan kita bangun kaidahkaidah standar pelaksanaan Pancasila yg dirumuskan berbagai kelompok masyarakat dan standar itu dipakai untuk menilai berbagai realitas. Tiap tahun diberikan Anugrah Parasamiah Pancasila yang diberikan

pada tokoh-tokoh, pejabat negara, dan daerah. Bahkan keberhasilan pembangunan kita harus diukur dari apa yang pantas kita sebut sebagai Indeks Pelaksanaan Pancasila. Saya juga usulkan bahkan indeks plotting anggaran menangkup ke dalamnya indeks Pancasila itu. (*)

Salah satu yang perlu diatur adalah conduct dari pejabat negara yang seharusnya selalu sesuai dgn jati diri azas dan nilai dari negara RI. Perlu dibuat code of conduct pejabat negara terkait dengan azas-azas dan nilai-nilai dasar negara RI. Asaz yang paling utama adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, semestinya revolusi mental pertama semua pejabat negara adalah revolusi menyesuaikan dirinya dengan standar perilaku dan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian para pejabat itu terterima di semua wilayah RI. Sulut yang demikian toleran selama ini tidak tahan lagi harus mendemonstrasikan penolakannya pada perilaku pejabat yang tdk mencerninkan dirinya berdiri di atas azas-azs dasar RI. Makanya ke depan hari dalam rangka kewaspadaan dini Code of Conduct pejabat negara Pancasilais itu harus dirumuskan negara.

Sekalian dengan rumusan bagaimana azas dan nilai-nilai dasar yaitu Pancasila itu dipakai untuk menilai art by jjurnal MEI 2017 | EDISI 3

52

C OV ER S T O RY

MENGAWAL

DPRD

MARWAH

TAK kecil tanggung jawab yang diemban seorang politisi Welty Komaling di tubuh DRPD Bolmong. Dengan kapsitas sebagai Ketua DPRD poltisi PDI Perjuangan ini , ia ditempatkan pada posisi yang strategis sekaligus kritis, dalam konteks memacu kinerja institusi DPRD, juga dalam memaksimalkan relasi dengan pihak eksekutif.

KEPADA LEGISLATIVE MAGAZINE, Welty terbuka menyatakan bahwa saat ini target kelembagaan di antaranya tergambar dari kehendak institusional dewan, yaitu mengawal pemerintah/bupati dan wakil sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan. Serta menyelesaikan tugas legislasi sebagaimana prolegda yang telah ditetapkan bersama eksekutif.

Apa tantangan yang dianggap memberati pencapaian misi tersebut di atas ?, menjawab pertanyaan ini Welty optmis menyatakan sejauh ini semua agenda yang ada dalam RKT Dewan terselesaikan dengan baik. Agenda kerja terjabar dan dituntaskan sesuai dengan mekanisme dan system kerja yang terbangun di lembaga dewan. ‘’Kami anggap proses secara institusional ini sudah maksimal, tentu saja ada bagian-bagian yang belum kuat, namun tentunya segala sesuatu senantiasa

EDISI 3 | MEI 2017

dapat dilengkapi seiring proses waktu yang dilewati bersama-sama’’ kata Welty.

Tentu saja disadari ke depan, peran dan tanggung-jawab dewan di dalamnya pengejewantahan kinerja personal anggota Dewan sebagai satu kesatuan fungsi sebagaimana diamanatkan aturan membutuhkan spirit dan aksi yang lebih progresif lagi. Belum lagi munculnya tantangan dari luar isntitusi dewan itu sendiri. ‘’Tantangan ke depan adalah bagaimana supaya marwah dari DRPD tetap ada dalam membangun dan mengawal kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, agar harapan masyarakat dapat terwujd dengan baik. Proses transisional di eksekutif ini sekiranya dapat diback-up secara maksimal, tujuannya sekali lagi agar proses pembangunan di Kabupaten Bolmong dapat ditingkatkan seutuhnya’’ pungkas Welty.(kex)

DATA

Istri : Anak :

Sandra Silvia Umboh, SE Immanuela Gratis Komaling Kayla Estelina Komaling

LEGISL ATIVE NE W S

53

DPRD Bolmut Apresiasi Pemkab

Ayo Sukseskan Festival Batu Pinagut

MOTIVASI

TEROBOSAN : Event ini merupakan salah satu terobosan Pemkab Bolmut dalam mempromosikan daerah. Sekda Bolmut Asripan Nani Menyampaikan Sambutan dalam Festival Pesona Batu Pinagut 2017, di acara Fest In Fest Festival Indondesia di Jakarta.(foto : ist)

KEGIATAN Festival Batu Pinagut, Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menyelenggarakan berbagai macam lomba. Untuk memeriahkan kegiatan tersebut, salah satu item kegiatan yang dilaksanakan lomba perahu yang diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bolmut ikut menaruh apresiasi positif bagi pelaksanaan kegiatan ini. Termasuk memberi dukungan penuh bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) yang telah memprogramkan berbagai macam lomba dalam rangka menyambut Festival Batu Pinagut tersebut.

Dikatakan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut, Arman Lumoto S.Ag.,M.Pdi, pihak DPRD mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut melalui

Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP), melalui berbagai macam lomba dalam rangka menyambut festival.

“Festival batu pinagut ini merupakan salah satu even nasional di tahun 2017 ini, sehingga butuh kerja ekstra dalam mematangkan kegiatan ini’’ harap Lumoto.

Event ini merupakan salah satu terobosan Pemkab Bolmut dalam mempromosikan daerah ini kepada para wisatawan, sehingga ke depannya apabila festival ini sukses digelar, dipastikan akan mendatangkan para wisatawan baik lokal maupun internasioanl untuk dapat berwisata di Kabupaten Bolmut.

“Kami sangat mendukung kegiatan festival Batu Pinagut ini, karena dengan adanya festival seperti ini, mampu mempromosikan sektor pariwisata di Kabupaten Bolmut, sehingga ke depannya para wisata lokal dan internasional akan berkunjung di Kabupaten Bolmut dengan adanya kegiatan ini,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Victor F. Nanlessy, S.Pi.,M.Si saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, pada intinya kegiatan ini merupakan tanggung jawab bersama semua elemen yang terkait penyelenggaraan lomba tersebut dan juga sebagai motivasi untuk para nelayan dalam mengembangkan usaha dibidang perikanan.

Lanjut Victor, adapun yang menjadi perlombaan kegiatan tersebut diantaranya, yakni lomba perahu hias dan perahu race (baca; perahu cepat) yang turut serta diikuti oleh para nelayan untuk memeriahkan ajang Festival Batu Pinagut di Kabupaten Bolmut.

“Dinas Kelautan Dan Perikanan telah menyediakan berbagai macam hadiah dan trofi bagi para pemenang lomba nanti. Untuk juara I akan mendapatkan satu buah katinting (perahu), dan juara dua dan tiga diberikan uang pembinaan ”jelas Nanlessy.(kex/*) MEI 2017 | EDISI 3

54

LEGI S LAT I V E N E W S

Pansus DPRD Bolsel Beri Masukan

Event Besar Tahunan Lebih Inovatif Lagi

PACU : Kegiatan wisata selalu mendatangkan keuntungan yang besar

DINAS Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bolsel dalam melaksanakan berbagai event besar tahunan, seharusnya bisa lebih inovatif lagi. Perlu dilakukan sejumlah pembaharuan agar pengunjung dapat tertarik dan tak Mudah bosan.

Demikian yang terlontar dari rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan.

Tim pansus DPRD menyoroti pelaksanaan sejumlah event besar. Hal ini dikatakan anggota Pansus Harson Mooduto, saat menghadiri rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2016. Mooduto mengatakan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bolsel dalam melaksanakan berbagai event besar tahunan, seharusnEDISI 3 | MEI 2017

ya bisa lebih inovatif lagi.

“Kita perlu inovasi-inovasi lebih baru lagi. Ini dikarenakan, event tahunan kita sudah masuk kalender tahunan. Jadi perlu untuk terus meng-upgrade, biar pengunjung tidak bosan,” kata Mooduto Ia melanjutkan, tahun ini menurutnya Festival Tolrangka kurang menarik. Menurutnya Bolsel sebagai daerah yang memiliki motto religius, harusnya bisa lebih memberikan sentuhan menarik dalam event keagamaan seperti contoh festival Tolrangka. “Festival ini jika kita kemas semenarik mungkin, bisa mendatangkan wisatawan lokal maupun internasional,” katanya.

Ketua Pansus LKPJ Sunardy Kadullah menyebutkan, destinasi wisata di Bolsel saat ini tengah gencar-gencarnya dipromosikan. Sehingga ia berharap peran aktif instansi pemerintah sangat dibutuhkan. “Tapi kita juga harus mengapresiasi kinerja Dispar Bolsel. Terbukti pelaksanaan FTT baru-baru ini, kita meraih dua rekor MURI. Ini adalah suatu hal yang patut dibanggakan masyarakat,” tuturnya.

Kepala Disparbud Resly Paputungan menerima semua masukan dari tim pansus. Hal ini diakui menjadi bahan evaluasi ke depan. “Kami menerima semua saran. Ini menjadi bahan pertimbangan kami. Semoga tahun berikutnya bisa lebih baik lagi,” tutup Paputungan.(kex/*)

Eksotisme 3 Objek Wisata Air Terjun Eksotis di Boltim

BOLAANG Mongondow Timur punya banyak potensi wisata alam. Tiga di antaranya sungguh eksotis.Simak informasi daya magis alam ini.(kex/tribun)

Sehan S. Landjar, Bupati Boltim

Air Terjun Liberia Timur

Tingginya sekitar 75 meter, lokasinya di Desa Matabulu atau sekitar 30 kilometer dari Tutuyan, ibu kota Boltim. Pengunjung dapat mengggunakan kendaraan untuk separuh perjalanan. Kendaaran bisa diparkir di perkebunan warga, selanjutnya pengunjung berjalan kaki sekitar 15 menit.

Dinding batuan dan pohon seolah membentengi air terjun tersebut. Sinar matahari yang masuk dicelah pohon dapat menghangatkan tubuh. Air terjun ini merupakan satu dari berlaksa-laksa bukti keagungan Sang Pencipta yang indah dan menawan.

55

POTENSIAL : Lokasi alamiah dengan air yang berih, pemandangan alam yang menakjubkan pengunjung dapat ditemui di Boltim

Air Terjun Dodandian

Kelelahan akan terbayar dengan pemandangan air yang jatuh dari ketinggian. Air turun melalui dinding batu, sehingga tak terlalu membahayakan pengunjung. Air yang sejuk membuat pengunjung berlama-lama mandi di kolamnya. Lokasinya masih alami, nyaris tak tampak sampah anorganik.

DE STINATIO N

Air Terjun Kosibidan Air terjun Kosibidan masih asing bagi banyak orang. Lokasi ini baru ditemukan oleh kelompok pencinta alam setempat pada tahun lalu. Padahal air terjur tersebut berada di Tutuyan. Air terjun ini sangat cocok bagi mereka yang hobi climbing.

Sebab air terjun Kosibidan memiliki delapan tingkat. Untuk menikmatinya harus memanjat. (*)

Lokasinya sekitar 47 kilometer dari Boltim. Dari perkampungan warga, pengunjung harus berjalan kaki sekitar satu jam. Kendaraan bermotor bisa mencapai hampir separuh perjalanannya. Jalan yang landai cocok bagi pemula. Pengunjung dapat menikmati hamparan ratusan hektare kebun kopi yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Udara dingin menyambut pengunjung yang datang ke lokasi tersebut. Maklum, air terjun tersebut berada dalam kawasan Cagar Alam Gunung Ambang. Air yang jatuh dari ketinggian sekitar 35 meter ini membentuk kolam kecil. Airnya tak dalam tapi terasa dingin. Kesejukan udara sekitar air terjun cocok untuk melepas penat sejenak.

MEI 2017 | EDISI 3

56

LEGI S LAT I V E N E W S

Hentikan Stigma Anti Toleransi Sesama Anak Bangsa WAKIL Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengajak semua pihak untuk menghentikan stigma anti toleransi sesama anak bangsa. Ia menghimbau kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk kembali ke semangat sumpah pemuda.

“Hentikan stigmatisasi isu anti toleransi sesama anak bangsa, itu pointnya. Jangan dilebar-lebarkan terus mengenai sikap intoleransi apapun. Kita kembali pada semangat jiwa komitmen sumpah pemuda, yakni berbangsa, berbahasa, dan bertanah air satu Indonesia. Itu adalah komitmen nasional NKRI kita,” tandas Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/05/2017).

Taufik Kurniawan

Taufik mengatakan, yang menjadi sumber permasalahan adalah karena semakin tidak terkendalinya berita-berita hoax, kemudian akhirnya membuat rakyat menjadi bingung, sehingga saling memberikan rasa curiga dan prasangka yang melebar kemana-mana.

“Artinya, sekarang ini seolah-olah kita digiring pada asumsi bahwa ada pada krisis toleransi yang terjadi di negara kita. Padahal saya sebagai Pimpinan DPR dan kader partai sudah berkeliling ke seluruh Indonesia, dan tidak ada yang sifatnya natural dari rakyat, ini tinggal dikalangan elitnya saja” jelasnya.

Taufik menghimbau agar menyerahkan sepenuhnya masalah keamanan NKRI kepada aparat TNI dan Polri, dan menjauhkan stigmatisasi yang mengesankan adanya anti toleransi kebhinekaan di Indonesia. “Kita harus kembali kepada semangat sumpah pemuda.

EDISI 3 | MEI 2017

Terkait dengan adanya isu penistaan agama dan sebagainya, itu konteksnya berbeda, sebab hal itu konteksnya adalah pidana,” pungkasnya.

GENERASI MUDA, SOLUSI Sementara di tempat lain, Kurniawan yang menjadi pembicara inti dalam Stadium General dengan tajuk 'Perkembangan Politik Indonesia Kontemporer' di Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), mendorong agar kader-kader Muhammadiyah bisa mengambil peran penting dalam pengambilan kebijakan nasional.

Di tengah situasi politik nasional yang memgalami dinamisasi, dia menekankan agar semua upaya politik harus mengedepankan kepentingan rakyat. Politisi dari Fraksi Partai PAN ini mengatakan meskipun Muhammadiyah tidak berpolitik secara praktis, namun naluri dakwa generasi muda kader Muhammadiyah bisa mewarnai setiap unsur kehidupan sosial masyarakat, demi kepentingan bangsa dan negara.

Di hadapan para Civitas Akademika UNIMUS dia menyampaikan harapan, hendaknya para kader Muhammadiyah tidak hanya menjadi penonton saja dalam dinamika perpolitikan nasional. Dia mendorong agar generasi muda bangsa menjadi bagian dari solusi menghadapi masalah nasional.

"Meskipun Muhammadiyah tidak berpolitik tapi kader-kader Muhammadiyah ada di mana. Harapan yang diinginkan tidak hanya sebagai penonton, tapi juga menjadi solusi dari bangsa ini," jelas Taufik.(dpr. go.id/kex)

LEGISL ATIVE NE W S

57

Disorot Fraksi PDIP

Cukup Sudah Galian C di Minut

LESTARI: Kegiatan galian C dapat merusak tata keseimbangan alam.

Saya tidak memandang siapapun pemilik dari galian C tersebut, tapi ini akan menjadi sorotan penting dari PDIP,"

TINGGINYA aktivitas galian C di Minahasa Utara, khususnya di kawasan hijau kaki gunung Klabat membuat Fraksi PDIP Dekab Minut angkat bicara. Ketua F-PDIP Dekab Minut Lucky Kiolol mengatakan, aktivitas galian C yang berada di kawasan green track (jalur hijau lingkar kaki gunung Klabat) sudah tak bisa lagi beroperasi, baik yang ada di Pinilih Kecamatan Dimembe maupun di Airmadidi.

"Saya tidak memandang siapapun pemilik dari galian C tersebut, tapi ini akan menjadi sorotan penting dari PDIP," tegas Kiolol. Kiolol menambahkan, rencana tata ruang wilayah (RTRW) Minut sudah jelas mengatur kawasan galian C ini hanya diperbolehkan di Kecamatan Likupang Timur dan Kema. Jadi jika ada yang masih melakukan aktivitas tambang galian bebatuan bukan logam itu akan kami soroti, kecuali jika memang sudah

ada perubahan RTRW, tapi sejauh ini tidak ada pergantian terkait Perda RTRW Minut. ‘’Kami juga berharap masyarakat yang memiliki tanah di sekitar green track itu, agar memahami RTRW dan jangan seenaknya melakukan aktivitas galian C, hal ini juga akan kami sampaikan dalam rapat paripurna sebagai pandangan fraksi," ujar legislator dua periode ini.

Menurut UU No.11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni Golongan A (yang disebut sebagai bahan strategis), Golongan B (bahan vital), dan Golongan C (bahan tidak strategis dan tidak vital).

Bahan Golongan C adalah bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat, dan asbes.(kex/tm) MEI 2017 | EDISI 3

58

LEGI S LAT I V E N E W S

Kunjungan Komisi B DPRD Sangihe

Perjuangkan Pengembangan Bandara Naha

LANCAR : Peningkatan kapasitas bandara udara Yudha Tindas Naha diupayakan

KOMISI B DRPD Sangihe bersama Bupati Kepulauan Sangihe didampingi asisten Dua Pemda, Kepala Bandara Naha dan pihak Pelabuhan Tahuna, 10-13 April 2017 melaksanakan kunjungan ke Dirjen Perhubungan Udara. Kunjungan ini bertujuan meminta dukungan untuk peningkatan kapasitas bandara udara Yudha Tindas Naha.

EDISI 3 | MEI 2017

ADA sejumlah item kegiatan yang siap direalisasikan terkait pengembangan Bandara Naha, yakni perpanjangan runway atau landas pacu, perluasan gedung terminal penumpang, pembangunan menara pengawas serta fasilitas penerangan dan marka lalulintas.

Bahkan secara khusus tim ini ikut melobi anggaran yang sedianya digunakan untuk perpanjangan landasan, serta membahas upaya pembebasan lahan di areal bandara. Selain itu juga, Komisi B DPRD melaksanakan dialog dengan pejabat pada Dirjen Perhubungan Laut terkait peningkatan pelayanan kepelabuhanan di Sangihe. Termasuk pelaksanaan program tol laut yg sementara ini dilaksanakan di Kabupaten kepulauan Sangihe.

Pemkab Sangihe terus berupaya memaksimalkan Pro-

gram Tol Laut yang telah eksis sejak tahun 2016 lalu.

Salah satu cara yg ditempuh, tak lain dengan melakukan terobosan langsung di Surabaya.

Penjabat Bupati Sangihe Drs. John Palandung MSi menjelaskan, Pemkab Sangihe telah melakukan koordinasi di Surabaya guna kelancaran kerjasama. Selain mengupayakan penambahan jenis barang yang masih terbatas, diharapkan barang strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terlayani.

Ia juga sangat berharap terobosan yang dilakukan pemkab turut diresponi dan ditunjang pengusaha lokal, sebab program Tol Laut bermuara pada stabilitas harga sesuai kebutuhan rakyat, termasuk dampaknya bertimbal balik dengan produk daerah yang dapat dipasarkan keluar daerah tak terkecuali Surabaya.(kex/*)

LEGISL ATIVE NE W S

59

Rekom Paripurna LKPJ Bupati Talaud

DPRD Talaud Komit Bangun Daerah RSUD kiranya lebih maksimal.

Dinas Kesehatan kiranya boleh memantau ketersediaan obat di Apotek RSUD dan puskesmas. Seperti meninjau pelayanan RS Gemeh dan Puskesmas Beo. Bagi kontraktor atau pengusaha yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik, harap tidak diberikan kerja sama lagi. Itulah sebagian besar yang menjadi perhatian, sehingga APBD terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai poin-poin rekomendasi yang disampaikan DPRD, Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip mengucapkan terima kasih. "Semua koreksi disambut baik. Semoga LKPJ 2017 mendatang, poin rekomendasinya berkurang. Kiranya hubungan baik eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin," kata Manalip.

UTUH: Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip menerima rekomendasi terhadap LKPJ yang diserahkan George Rompah

SEBAGAI institusi politik, DPRD Talaud komit mensuport penyelenggaran pembangunan yang dikelola oleh pihak eksekutif. Olehnya dengan fungsi kelembagaan dewan yakni legislasi, pengawasan, dan keuangan maka sepatutnya jika koreksi dan masukan disampaikan secara terbuka sesuai mekanisme yang ada.

Ini pula yang terwujud saat DPRD Talaud merespon LKPJ Bupati Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip, tahun anggaran 2016 bertempat di Aula DPRD, (Rabu, 10/5)silam. Dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD George Rompah tersebut, para ketua komisi membacakan rekomendasinya.

Ketua Komisi I Jim Maatuil meminta Pemkab memperhatikan setiap kepala desa yang terlibat masalah hukum. Khususnya terkait pengelolaan keuangan, supaya boleh diberi peringatan atau diberhentikan. Kemudian, segera mengupayakan pemekaran kecamatan. Dan dalam melaksanakan

perjanjian dengan pihak ketiga, Pemkab sekiranya melibatkan DPRD dalam melakukan pertimbangan.

Komisi II merekomendasikan apabila terjadi permasalahan di desa menyangkut kepala desa dan perangkatnya, agar diselesaikan dengan cepat.

Sehingga tidak mengganggu proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), yang berakibat keterlambatan pembangunan di desa.

Kemudian, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman harus menyediakan data base RTLH. Agar pemberian bantuan bisa merata dan tepat.

Pemkab juga diharapkan memperhatikan masalah pemadaman listrik di Pulau Karakelang yang berkepanjangan.

Komisi III merekomendasikan supaya Pemkab mengalokasikan dana untuk UAN sekolah dasar.

Agar tidak ada pembebanan anggaran bagi orang tua siswa. Juga pelayanan bagi peserta BPJS di

Manalip juga menanggapi sejumlah rekomendasi yang disampaikan. Di antaranya, pemekaran Kecamatan Marampit telah dilakukan persiapan dan akan terus dipantau perkembangannya. Sementara itu, perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sampai sekarang belum ada.

Manalip juga meyakinkan, kesejahteraan pegawai pada 2018 akan ditingkatkan. Untuk rekomendasi Komisi II terkait percepatan cetak sawah, Pemkab telah membantu dengan pengadaan air seperti membuat sumur bor. Untuk pasar baru akan segera dioperasikan, dan tinggal pembersihan. Kemudian untuk masalah pemadaman listrik bergilir di Pulau Karakelang, tim dari Pemkab maupun DPRD yang telah dan akan dibentuk, bakal segera menghubungi pimpinan PLN Suluttenggo.

Selanjutnya, untuk dana penyelenggaraan UAN SD, akan dirapatkan kembali dan bakal dibahas untuk anggaran 2018 nanti. Selain itu, RSUD telah memberikan kemudahan bagi pasien BPJS Kesehatan. “Sekiranya, peserta BPJS Kesehatan dapat secara rutin membayar iuran,� pungkasnya. (kex/*) MEI 2017 | EDISI 3