Sudut pandang edisi oktober 2015

Rp. 42.500,-*

(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ) Edisi Oktober 2015 MAJALAH BULANAN

Kisah Sukses Pendiri RM Sederhana

KOPASSUS PASUKAN ELIT TNI-AD BERTABUR PRESTASI

POLITISI KEMBALI TERJERAT KORUPSI

SKMA 073 Kebanggaan dan Prihatin

Darmadi Durianto:

“Kebijakan Kemendag Berpotensi Langgar Undang-Undang” Farida Sulistyani:

“Iman dan Ekonomi Penyebab Orang Sakit Jiwa” Pro Kontra

“HUKUMAN KEBIRI” PERSIB JUARA PIALA PRESIDEN

BANDUNG BERPESTA

PROGRAM BELA NEGARA ALEXIUS TANTRAJAYA:

Bukan Solusi Bentuk Masyarakat Disiplin

Kabuli House “Mengkreasikan Suasana Acara” menjadi peristiwa berkesan yang tak terlupakan Perpaduan rasa, warna dan tekstur menjadikan Sajian Menu Restaurant dan Parasmanan ala La Ruz semakin terasa nikmat dengan keramahan pelayanan dan kenyamanan suasana décor buffee,yang dapat menciptakan moment terindah La Ruz Resto Memperhatikan setiap detail, mengkreasikan setiap aspek dari peristiwa tak “tergantikan” yang akan mengubah acara Anda menjadi peristiwa berkesan.

Larasati Restaurant, Catering and Services

RUKO Mega Grosir Cempaka Mas Blok D 1 No. 11, Jakarta Pusat Tel.+62 21 42906699 +62 21 42906799 +62 21 081319906999 Fax.+62 21 4290 6809 la_ruz_resto@yahoo.com

SUDUT REDAKSI

Pro Kontra Kebijakan Dewan Pembina Muara Karta Simatupang, SH, MM

Asalamualaikum.Wr.Wb

Dewan Penasihat Prof.DR.Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA Penasihat Rohani H.Tadjudin Nur, H.Romani Penasihat Hukum

Puji syukur kami panjatkan atas karunia Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat bagi kita semua, termasuk terbitnya kembali majalah bulanan Sudut Pandang edisi Oktober 2015.

Terima kasih kepada semua pihak yang tetap mendukung dan mengapresiasi kehadiran media ini.

Sumbang saran kami nantikan untuk perbaikan dan eksistensi kedepan. Semoga kita bisa terus bersama-sama menyatukan pandangan untuk terus berkontribusi bagi negeri ini.

Pada edisi ini, redaksi menyoroti berbagai kebijakan dan program pemerintah yang menuai pro kontra seperti Program Bela Negara, hukuman kebiri bagi paedofil, razia barang impor ilegal dan lainnya.

Memperingati HUT TNI ke-70, redaksi menyajikan informasi tentang pasukan elit TNI yang membanggakan bangsa ini. Hal ini menandakan TNI tetap solid sebagai penjaga kedaulan NKRI. Berbagai peristiwa hukum seperti penetapan tersangka mantan Sekjen Partai Nasdem RPC dan DYL politisi Partai Hanura yang tertangkap tangan oleh KPK juga menyita perhatian publik dan mendapat pandangan beragam.

Tak hanya itu, pandangan hukum dan marketing yang ditulis oleh para pakar juga senantiaisa kami kami sajikan sebagai pengetahuan bagi pembaca.

Selamat membaca..

Salam Pemimpin Redaksi

Sentot Pancawardhana, SH, MH, Hartono Tanuwidjaja, SH, M.Si, Sabar Ompu Sunggu, SH, MH,M.Yuntri, SH, MH, Jhon SE Panggabean, SH, Jou Hasyim Waimahing, SH, Ika Safitri Umar, SH, Ikraman Thalib, SH, M.Si, Kurnianto Purnama, SH, MH

Pemimpin Panji Ginanjar Saputra, ST Perusahaan Pemimpin Redaksi Dra.Umi Sjarifah Dewan Redaksi

RR Sri Budhi RN (Bunda Iik)

Redaktur Rukmana Reporter Umi, Ksatria Ali, Adam, Ardi,Jojo K, Rizki, Syamsudin Wirabrata, Firmansyah, Fila Yudha Murdani Fotografer Babeali Photology Design Grafis

Abdul Rosid

IT Konsultan Adi Malia Darma Marketing Siti Ropikoh Administrasi Siti Masitoh Sirkulasi

Jona

Biro Daerah Bekasi : Yul Chaidir, Ali Imron, Depok: Anto, Karawang : Nilan, Bandung : Deni Supriatna, Zainal Mutaqin, Yusman, Tasikmalaya : Asep Zainal, Ciamis : Nanang Irawan, Brebes, Tegal dan Purwokerto : Wildansyah, Wonogiri : Yulianto Setiadi, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik: Yosua, Bengkulu : Santo Bolodewo, Dede Hermawan, Maluku: Agustina Penerbit PT Persada Jaya Abadi Sakti - Akta Notaris Heli Weliya, SH, M.Kn Redaksi Jl Aliyan No.53 F Klender Jakarta Timur Telp 021 977 87 256 - 0818 700 392 Email: redaksi.sudutpandang@gmail.com Rek BCA 0072 408 797 A/n Umi Sjarifah

Dalam menjalankan tugas, reporter kami dibekali ID, Surat Tugas dan namanya tercantum dalam box redaksi

PEMASANGAN iklan: Dra.Umi Sjarifah

0813 1414 6934 SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

3

CONTENT Program Bela Negara 6 TB Hasanuddin: 8 “Program Bela Negara Sulit Direalisasikan” Mengenal Pasukan Elit TNI 10 KOPASSUS 11 Pasukan Elit TNI-AD Bertabur Prestasi “TNI Semakin Solid Menjaga Kedaulatan NKRI" 12 L a u n c h i n g B u k u 14 “Islam dan Terorisme: Antara Imajinasi dan Kenyataan” SKMA 073 15 Kebanggaan dan Prihatin Setahun Pemerintahan Jokowi-JK 18 Pemerintah Jangan 19 Seperti Mantri Keliling Predator Anak Dikebiri 20 Yvonne M Nurima : 22 “Hukuman Kebiri Akan Beri Efek Jera” Hukuman Kebiri di Sejumlah Negara 24 Farida Sulistyani: 25 “Iman dan Ekonomi Penyebab Orang Sakit Jiwa” Di Balik Harga Nol Rupiah 28

SURAT PEMBACA

Razia Pasar Menggangu Keamanan Berusaha 30 Politisi Kembali Terjerat Korupsi 32 Deklarasi Partai Idaman 34 Persib Juara Piala Presiden, Bandung Berpesta 36 Bohal P Lubis Jabat Kasipidum Kejari Jakbar 38 Perayaan Idul Adha 1436 H PN Jakarta Pusat 41 Penal Mediation 44 Presiden Jokowi Apresiasi Kinerja Bea Cukai 48 Kisah Sukses Pendiri 49 RM Sederhana Kecanduan Smartphone? 52 Ini Langkah Menghentikannya

Redaksi majalah Sudut Pandang menerima kiriman artikel dan opini yang berkaitan dengan politik, hukum, ekonomi, dan beragam informasi yang mengedukasi serta memberikan pencerahan bagi pembaca.

Setiap artikel yang dikirimkan, redaksi berhak mengedit tanpa mengurangi makna.

Kirimkan tulisan atau artikel anda ke : redaksi.sudutpandang@gmail.com

INVITES US TO BE PART OF YOUR BUSINESS STANDART Rp 425.000,-/Nett (18 Rooms) DELUXE Rp 450.000,-/Nett (10 Rooms) TWIN Rp 500.000,- /Nett (10 Rooms) SUITE Rp 750.000,-/Nett (1 Rooms) FAMILI ROOM Rp 600.000,- /Nett (2 Rooms) EXTRA BED Rp 75.000,- / Pc

GALERI 678

RUMAH TAMU 678 SOTO KUDUS 678

678HOTEL

MEETING ROOM

Jl.Kemang Selatan Raya 125A, Kemang Jakarta Selatan 12730 Telp: 021-71792838 / Fax: 021-71792852 hotel678kemang@yahoo.com rumahtamu678@yahoo.com

HEADLINE

PROGRAM BELA NEGARA ALEXIUS TANTRAJAYA:

“Bukan Solusi Bentuk Masyarakat Disiplin” 6

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

“INTINYA, JANGAN SAMPAI PROGRAM INI JUSTRU AKAN MEMBAHAYAKAN KEAMANAN KITA. KEMUDIAN TERCIPTANYA PASUKAN PREMAN TERORGANISIR BARU YANG BERTINDAK AROGAN DENGAN MENGATASNAMAKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ATAU APAPUN WADAHNYA,” JAKARTA, SUDUT PANDANG

R

encana pemerintah mengadakan program Bela Negara menuai perdebatan. Banyak kalangan mempertanyakan program yang didengungkan Kementerian Pertahanan secara tiba-tiba tersebut. Program ini juga dianggap hanya pencitraan, bukan solusi untuk menciptakan disiplin masyarakat seperti yang dikemukakan.

“Program Bela Negara bukan solusi untuk membuat masyarakat menjadi disiplin. Jika penegakan hukum di negara kita masih lemah, dan belum dapat menjadi panglima, jangan harap terciptanya kedisiplinan masyarakat,” ujar praktisi hukum terkemuka Alexius Tantrajaya, SH kepada majalah Sudut Pandang di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Alexius, sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk membela negaranya, namun

”

tidak serta merta merealisasikannya melalui perekrutan pelatihan militer.

Pasalnya, jika negara dalam keadaan darurat dengan sendirinya setiap warga negara akan bersatu padu untuk membela negara.

“Pelatihan ini secara semu seperti wajib militer di negara-negara lain.

Harus diperjelas ini bela negara atau bukan. Jangan sampai membentuk pasukan-pasukan yang justru akan menjadi bumerang untuk negara kita,” katanya.

Selain itu, tambah dia, jika rekuitmen dilakukan secara sembarangan dikhawatirkan akan menjadi peluang bagi para penyusup. Sebab, kondisi di Indonesia berbeda dengan luar negeri yang pengawasannya sudah berjalan sangat baik.

“Intinya, jangan sampai program ini justru akan membahayakan keamanan kita. Kemudian terciptanya pasukan preman terorganisir baru yang bertindak arogan dengan

HEADLINE

mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan atau apapun wadahnya,” ungkap dia.

Meski alasan untuk bela negara, lanjut dia, program ini juga akan menimbulkan pertanyaan besar bagi negara-negara lain yang akan menilai Indonesia sedang membentuk pasukan dan menggalang kekuatan.

“Negara lain akan menilai Indonesia sedang menyusun kekuatan, mereka tidak mengerti bela negara.

Kecurigaan negara-negara luar ini, efeknya akan menyulitkan kita dan tidak sesederhana seperti yang kita pikirkan,” tuturnya.

Dia berpendapat, lebih baik prioritaskan penegakan hukum tidak sebatas wacana sehingga dapat menjadi panglima di negeri ini. “Bila law enforcement ditegakkan, niscaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan lebih baik, termasuk membentuk disiplin warga negara,” tandas pengacara yang berkantor di bilangan Kebon Jeruk Jakarta Barat ini. Red/Um

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

7

HEADLINE TB HASANUDDIN:

“Program Bela Negara Sulit Direalisasikan” orang kader bela negara minimal Rp10 juta dengan memakai asumsi 50 juta orang saja maka dibutuhkan anggaran Rp500 triliun. ”Uang dari mana sebanyak itu hanya untuk pelatihan bela negara?,” tanya TB Hasanuddin.

Kemudian, tambah dia, dari segi target 100 juta orang dalam waktu 10 tahun juga sangat sulit direalisasikan.

Misalnya merekrut 10 juta orang setiap tahun sama saja dengan merekrut 833.000 orang per bulan. ”Jumlah ini sangat fantastis dibandingkan dengan sarana pelatihan yang dimiliki oleh badan pendidikan dan latihan Kemhan yang hanya mampu menampung 600 orang,” ujar mantan sekretaris militer di era Presiden Megawati Soekarnoputri ini.

JAKARTA, SUDUT PANDLANG

Rencana pemerintah merekrut kader bela negara sebanyak 100 juta orang dinilai sulit direalisasikan. Selain dari segi anggaran, dari segi infrastruktur juga belum memungkinkan. ”Ini sulit dipahami. Gagasan Kemhan ini membutuhkan anggaran yang tinggi,” kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, belum lama ini.

Misalnya, jelas dia, bila biaya per

DASAR HUKUM TB Hasanuddin juga menyoroti dasar hukum tentang bela negara yang dinilainya belum lengkap. Pasalnya, prinsip bela negara baru ada dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 yang isinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Kemudian dalam ayat 5, dijelaskan syarat-syarat keikutsertaan

warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan UU. Lalu dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 3 juga menyebutkan ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan UU. ”Jadi sampai sekarang kita belum memiliki UU Bela Negara hingga peraturan-peraturan pendukungnya seperti perpres atau keppres masih belum jelas. Tanpa UU Bela Negara dan tanpa aturan pendukungnya, akan sulit mewujudkan kebijakan dan upaya bela negara itu,” jelas purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini.

Karena alasan-alasan itu, Hasanuddin berpendapat bahwa rencana itu sebaiknya didiskusikan ulang. Apalagi, saat ini untuk anggaran TNI dalam pengadaan alutsista saja pemerintah malah menguranginya. ”Saat ini untuk kebutuhan pembelian Alutsista tahun 2016 saja TNI masih kurang anggaran sebesar Rp36 triliun. Andaikan tidak terpenuhi maka bisa dipastikan Renstra II pembangunan MEF (minimum essential force ) kekuatan TNI tak akan tercapai pada 2019,” tukasnya.

Ali/Ant

Warga Negara Wajib Ikut Program Bela Negara JAKARTA,

tinggi," tegasnya.

SUDUT

Menurutnya, kekuatan sebuah negara tak hanya terletak pada alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga rasa nasionalisme warga negara terhadap negaranya.

Sebagai tahap awal, pembentukan 4.500 kader pembina bela negara r diresmikan secara serentak pada 19 Oktober 2015 di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Selanjutnya, pada 2016 dan seterusnya diharapkan program bela negara ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pemda).

PANDANG

Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana merekrut 100 juta kader bela negara dalam 10 tahun mendatang untuk memperkuat pertahanan nasional. Seluruh elemen masyarakat ke depannya diwajibkan mengikuti bela negara. Mulai dari TK hingga pegawai kantoran, tidak ada yang luput dari program Kemhan ini. ”Indonesia dengan populasi penduduk sebanyak 250 juta jiwa, memiliki 100 juta penduduk yang berpotensi untuk dilibatkan dalam pembelaan negara sebagai kader militan,” ujar Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu di Kantor Kemhan Jakarta, baru-baru ini.

“Kalau tak suka bela negara di sini, tidak cinta tanah air, ya angkat kaki saja dari sini. Kita bangkit dan hancur harus bersama. Dan akan ada kurikulum untuk bela negara, mulai TK hingga perguruan

8

”Alutsista itu kecil. 100 juta militan itu kekuatan yang luar biasa. Kalau terbentuk, kita nomor satu di dunia ini,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.

Ryamizard menuturkan, pelatihan bela negara ini akan berlangsung selama sebulan. Setiap warga negara akan diajarkan bagaimana mencintai bangsa dan negaranya, menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pilar utama negara, dan membangun kebersamaan.

BUKAN WAJIB MILITER “Mereka dapat mewujudkan Indonesia yang kuat dalam menghadapi kompleksi-

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

tas ancaman. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945. Bela negara bukan wajib militer, melainkan perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Program pembentukan kader bela negara merupakan gagasan pemerintah untuk mempersiapkan rakyat menghadapi dua bentuk ancaman, yakni ancaman militer dan nonmiliter,” paparnya.

Meski Indonesia adalah negara yang cinta damai dan bukan agresor, kata Ryamizard, tiap warga harus selalu siaga terhadap ancaman yang mengintai kedaulatan negara. ”Kalau kedaulatan kita disinggung, kalau perlu kita perang. Kalau perang, seluruh komponen harus mempertahankan negara. Itu namanya perang rakyat semesta,” tegas Ryamizard.

Dia berharap semua komponen bangsa untuk berperan aktif mengikuti pembentukan kader pembinaan bela negara.

Tugas pokok kader bela negara adalah menjaga kedaulatan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, kader bela negara juga merupakan perwujudan cinta produk dalam negeri dan sebagai persiapan dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Red/Ali

HEADLINE sebentar, selama empat bulan dan hanya diterapkan jika mereka kekurangan tentara.

Salah satu alasan penghapusan wajib militer adalah penghargaan terhadap hak individu dengan tidak memaksa mereka turun ke peperangan yang tidak mereka sukai.

Selain itu, peraturan ini dianggap kuno karena peperangan saat ini tidak lagi memerlukan penurunan pasukan dalam jumlah besar, melainkan adu teknologi tempur seperti serangan jet, perang siber dan pengerahan pasukan khusus dalam jumlah kecil, terutama dalam operasi pemberantasan terorisme.

Negara Eropa Mulai Tinggalkan Wajib Militer GEORGE MASON UNIVERSITY, AS, BRYAN DOUGLAS CAPLAN, MENGATAKAN BAHWA WAJIB MILITER ADALAH BENTUK LAIN DARI PERBUDAKAN.

I

su wajib militer kembali mengemuka di Indonesia dengan munculnya istilah bela negara yang diusung pemerintah. Kementerian Pertahanan RI disebut akan mewajibkan bela negara terhadap 100 juta warga negara Indonesia.

Namun di Eropa, wajib militer mulai ditinggalkan.

Banyak negara anggota Uni Eropa kini mengandalkan tentara profesional untuk mempertahankan negara, tidak dengan melatih rakyatnya untuk angkat senjata.

Media Deutsche Welle menuliskan, dari 28 negara anggota NATO, 23 di antaranya telah menanggalkan wajib militer. Sementara itu 21 negara Uni Eropa telah menghapuskan wajib militer. Negara Eropa yang masih menerapkannya adalah Austria, Cyprus, Denmark, Finlandia, Norwegia, Swiss, Moldova, Turki dan Estonia.

Prancis adalah negara pertama di Eropa yang menghapuskan wajib militer pada tahun 2001. Jerman memutuskan menghapuskannya pada 2011, namun wajib militer masih masuk dalam konstitusi dan bisa kembali diterapkan jika situasi darurat terjadi di negara itu.

Wajib militer paling lama Eropa adalah di Cyprus dengan 26 bulan latihan. Sementara Denmark paling

PERBUDAKAN Pandangan lainnya datang dari professor ekonomi di George Mason University, AS, Bryan Douglas Caplan, yang mengatakan bahwa wajib militer adalah bentuk lain dari perbudakan.

Wajib militer adalah perbudakan. Perbudakan adalah kerja paksa, wajib militer adalah pelayanan militer paksa. Tidak hanya wajib militer itu adalah perbudakan, namun ini secara khusus adalah bentuk perbudakan kejam yang kerap berakhir dengan kecacatan dan kematian," kata Caplan dalam sebuah tulisannya pada tahun 2011.

Sementara para pendukung kebijakan ini mengatakan bahwa wajib militer perlu untuk menanamkan kedisiplinan dan nasionalisme di diri para pemuda. Banyak negara yang menerapkan peraturan ini karena kesulitan merekruit tentara. Kendala lainnya, tentara profesional lebih mahal ketimbang pasukan sukarela.

Austria tahun 2013 sempat mengadakan referendum untuk mengakhiri wajib militer. Namun hampir 60 persen warganya menginginkan peraturan ini tetap diberlakukan.

Wajib militer pertama kali dikenal pasca-revolusi Perancis saat tahun 1793 Dewan Nasional Perancis membentuk 300 ribu tentara dari berbagai provinsi.

Saat ini, wajib militer juga digunakan berbagai negara untuk memaksakan rakyatnya yang tidak ingin angkat senjata untuk berlatih militer. Namun beberapa negara mulai kembali mempertimbangkan wajib militer karena situasi konflik. Lithuania dan Latvia contohnya, yang awal tahun ini mempertimbangkan menerapkan kembali wajib militer karena kondisi perang di Ukraina.

Langkah ini diambil kedua negara setelah beberapa negara di kawasan seperti Rumania dan Republik Ceko meningkatkan anggaran pertahanan dan juga mempertimbangkan melakukan wajib militer.

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

9

MENGENAL PASUKAN ELIT TNI Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah benteng terdepan yang menjaga kedaulatan NKRI, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Untuk menunjang hal itu, TNI dibagi menjadi tiga matra alias angkatan, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Dari ketiga matra itu, TNI punya pasukan elit yang dibebani tugas berat. Tidak semua anggota TNI bisa menjadi bagian dari pasukan elit. Ketatnya proses seleksi membuat pasukan elit hanya bisa dijalankan oleh mereka yang punya kemampuan khusus sesuai kriteria.

DENBRAVO-90 Detasemen Bravo 90 (disingkat DENBRAVO-90) dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI-AU pada 1990, Bravo berarti yang terbaik. Konsep pembentukannya merujuk kepada pemikiran Jenderal Guilio Douchet : Lebih mudah dan lebih efektif menghancurkan kekuatan udara lawan dengan cara menghancurkan pangkalan/instalasi serta alutsista-nya di darat daripada harus bertempur di udara. Kemampuan 1 orang DENBRAVO-90 setara dengan 5 orang TNI. KOPASSUS Komando Pasukan Khusus yang disingkat menjadi KOPASSUS adalah bagian dari Komando Utama (KOTAMA) tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, Indonesia. KOPASSUS memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti teror. Kemampuan 1 orang KOPASSUS sama dengan 8 orang TNI. KOPASKA Komando Pasukan Katak atau lebih dikenal dengan sebutan KOPASKA didirikan 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya.

10

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

KOPASKA berkekuatan 3.000 prajurit. Satu grup di Armada Barat di Jakarta, dan satu grup di Armada Timur di Surabaya. Tugas utama mereka adalah menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai dan operasi pendaratan kekuatan amfibi. Kemampuan 1 Orang Kopaska setara dengan 24 orang TNI. YONTAIFIB Batalyon Intai Amfibi atau disingkat YONTAIFIB adalah satuan elit dalam Korps Marinir seperti halnya KOPASSUS dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya satuan ini dikenal dengan nama KIPAM (Komando Intai Para Amfibi). Untuk menjadi anggota YONTAIFIB, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal dua tahun.

Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan YONTAIFIB, adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat, sejauh 6 km di Selat Madura. Dari satuan ini kemudian direkrut lagi prajurit terbaik untuk masuk kedalam Detasemen Jala Mengkara (DENJAKA), pasukan elitnya TNI Angkatan Laut. Dalam segi tingkat kemampuan 1 orang YONTAIFIB sama dengan 24 orang TNI. DENJAKA Detasemen Jala Mangkara (disingkat DENJAKA) adalah sebuah detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut. DENJAKA adalah satuan gabungan antara personel KOPASKA dan YONTAIFIB Korps Marinir TNI-AL. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL (Penanggulangan Teror Aspek Laut). Lama pendidikan ini adalah 9 bulan. Intinya DENJAKA memang dikhususkan untuk satuan anti teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan dimana saja terutama anti teror aspek laut. Dalam segi tingkat kemampuan 1 orang DENJAKA sama dengan 120 orang TNI. Red/Berbagai Sumber

PASUKAN TNI

KOPASSUS PASUKAN ELIT TNI-AD BERTABUR PRESTASI Sebagai pasukan khusus di TNI Angkatan Darat, Korps Pasukan Khusus (Kopassus) punya tugas berat mulai dari gerak cepat di medan perang, menembak dengan tepat, pengintaian, hingga kemampuan antiteror.

menggunakan senjata atau tanpa senjata.

Mereka juga mampu bertempur dalam segala medan, baik di darat, laut, maupun udara. Kemampuan intelijen dan pengintaian juga jadi kesatuan yang melekat pada setiap individu.

Beragam prestasi apik dicatat Kopassus, di antaranya penumpasan DI/TII, operasi militer Permesta, penumpasan G30S/PKI, operasi Trikora dan Dwikora, operasi Pepera di Irian Barat, dan Operasi Seroja di Timor Timur. Pasukan ini juga berhasil saat membebaskan sandera di Bandara Don Muang Thailand, pembebasan sandera oleh perompak Somalia, operasi pembebasan sandera di Mapenduma, serta beragam operasi lainnya.

Untuk jadi bagian Kopassus, setiap orang wajib memiliki kemampuan fisik dan intelektual yang baik. Bahkan dari segi fisik, anggota Kopassus harus punya ketahanan yang luar biasa.

Dikenal dengan pasukan baret merah, Kopassus memiliki motto “Berani, Benar, Berhasil�. Secara resmi, nama Kopassus digunakan sejak 26 Desember 1986.

Sebelumnya, Kopassus sempat memakai beragam nama, di antaranya Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha), Pusat Pasukan Khusus AD (Puspassus AD), dan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).

Dalam menjalankan tugasnya, Kopassus biasanya tidak melibatkan banyak personel. Mereka lebih banyak bergerak secara tersembunyi dan rapi. Hal itu berbeda dengan infanteri lain yang melibatkan banyak personel dalam operasinya.

Anggota Kopassus memiliki kemampuan bertempur jarak dekat dan jauh, baik

PRAJURIT TANGGUH Beragam pendidikan keras pun harus diterima anggota Kopassus selama berbulan-bulan. Mental dan fisik mereka digembleng agar jadi prajurit tangguh.

Salah satu yang terberat dalam proses latihan adalah harus bisa berenang sejauh 2 kilometer tanpa henti. Mereka juga harus berenang ponco menyeberangi selat dari Cilacap ke Pulau Nusakambangan.

Simulasi perang melawan musuh juga jadi bagian yang wajib dicicipi. Jika ada yang tertangkap 'musuh', yang bersangkutan harus siap-siap mengalami penderitaan. Mereka akan disiksa selayaknya tawanan perang. Hantaman, tendangan, hingga benda-benda keras mendarat di tubuh harus diterima anggota Kopassus.

Meski penyiksaan tawanan perang dilarang dalam Konvensi Jenewa, hal itu sengaja dilakukan agar para prajurit Kopassus bisa menghadapi berbagai kemungkinan. Singkatnya, prajurit Kopassus akan siap dengan segala risiko pertempu-

ran, termasuk penyiksaan yang bisa saja dilakukan secara terselubung maupun terbuka oleh musuh.

Sebagai pasukan elit, Kopassus jelas sangat membanggakan.Beragam prestasi dan pengakuan dunia disematkan pada Kopassus. Berikut ini beberapa prestasi Kopassus dilansir Sudut Pandang dari berbagai sumber: 1. Membebaskan penumpang pesawat Garuda Indonesia yang disandera teroris pada tahun 1981. Lima teroris menyamar sebagai penumpang dalam pesawat rute Jakarta-Palembang-Medan. Pembajakan selama empat hari itu pun berhasil diatasi.

2. Kopassus menempati urutan dua di bawah Delta Force USA dari 35 dalam hal keberhasilan dan kesuksesan operasi militer pada pertemuan Elite Forces in Tactical, Deployment and Assault di Wina Austria.

3. Kopassus dinobatkan Discovery Channel Military sebagai pasukan elit terbaik ketiga dunia pada 2008 di bawah Special Air Force Inggris dan Mossad Israel.

4. Kopassus dipercaya melatih pasukan elit berbagai negara. Salah satunya pasukan Paspampres Kamboja. Negara-negara di Afrika Utara hingga Barat juga dilatih oleh Kopassus. Red/Filla/Berbagai Sumber

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

11

Muara Karta:

“TNI Semakin Solid Menjaga Kedaulatan NKRI" JAKARTA, SUDUT PANDANG 70 tahun sudah Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi penjaga kedaulatan NKRI. TNI terus menunjukan soliditas dan profesionalisme dalam mengemban tugasnya demi bangsa.

“Selamat ulang tahun TNI ke-70, semakin solid, bersatu untuk menjaga kedaulatan NKRI,” ucap Ketua Umum Perhimpunan Putra Putri AURI (PPP AURI), Muara Karta, SH, MM kepada Sudut Pandang di Jakarta, belum lama ini.

Muara Karta mengaku bangga dengan semangat TNI yang senantiasa memegah teguh Sapta Marga. Sehingga tetap menjadi garda terdepan pertahanan dan keamanan bangsa.

“Dengan segala keterbatasan alutista, TNI tetap berjaya dan diakui oleh dunia.

Salah satu buktinya, pada tahun 2015 masuk `Global Fire Power Military` dan diakui dunia sebagai kekuatan nomor 12 di dunia di antara negara-negara maju lainnya,” ungkap pengacara senior ini.

Selain menjalankan tugas pokoknya, jelas dia, TNI juga terus aktif membantu Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur Undang-Undang, membantu penanggulangan bencana alam, pengungsian, Search and Rescue (SAR) dan kegiatan lainnya.

“Kita harus belajar dari TNI, untuk itu saya setuju dan mendukung program bela negara yang digagas oleh Kementerian Pertahanan. Ini membentuk kedisiplinan dan meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa ini,” ujarnya. Red/Umi

12

SUDUT PANDANG EDISI SEPTEMBER 2015

DIRGAHAYU TNI KE-70 MUARA KARTA SIMATUPANG, SH, MM KETUA UMUM PPP AURI

LAUNCHING BUKU

Dr.Ray Larasati Simatupang, SPd, MSi (tengah) saat tampil sebagai pembicara launching buku “Islam dan Terorisme: Antara Imajinasi dan Kenyataan” di gedung Pascasarjana UI Salemba

“Islam dan Terorisme: Antara Imajinasi dan Kenyataan” JAKARTA, SUDUT PANDANG

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Ikatan Alumni (ILUNI) Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) meluncurkan buku berjudul 'Islam dan Terorisme: Antara Imajinasi dan Kenyataan” di Gedung Pascasarjana UI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2015) lalu.

“Islam itu bukan teroris, sebab Islam mengajarkan semua umatnya agar menghormati sesama manusia dan senantiasa hidup dalam damai,” ujar Dr.Ray.Larasati Simatupang, SPd, MSi, saat tampil menjadi pembicara launching buku tersebut.

Kriminolog UI ini yang turut serta dalam penulisan buku ini tidak sependapat jika Islam selalu disudutkan dalam berbagai aksi terorisme dan terus mendapat stigma negatif. “Perlu diketahui di negara-negara Eropa dan Amerika, Islam itu selalu hidup bedampingan di tengah keberagaman agama dan etnis,” ungkap wanita cantik ini.

Selain ambil bagian dalam penulisan buku ini, ia juga telah menuangkan pemikiranNYA melalui disertasi berjudul “Model Pencegahan Terorisme Di Indonesia Oleh

14

BNPT” saat meraih gelar doktor dari Departemen Kriminologi FISIP UI. “Dalam buku ini, saya turut berkontribusi melalui tulisan berjudul Pencegahan Terorisme Berbasis Kemitraan. Salah satu point penting terkait penanggulangan terorisme adalah kerjasama antar lembaga yang perlu diperkuat,” tuturnya.

Melalui buku ini, jelas dia, ingin menyampaikan ide bahwa penanggulangan terorisme perlu dilakukan melalui kemitraan berbagai kalangan terkait pendekatan multikausa.“Gabungan dari psikologis, hukum, politik, ekonomi, agama, dan sosiologi. Dengan demikian kita bisa mengetahui sebab mengapa terorisme bisa terjadi,” paparnya HARUS DILAKUKAN BERSAMA Dia menegaskan, penanganan terorisme harus dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat agama, golongan, suku, dan bangsa.

Selain kelembagaan, hal krusial yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan para stakeholder yang terdiri dari individu, komunitas kecil dan besar seperti pelajar, maha-

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

DR.RAY LARASTI SIMATUPANG, SPD, MSI:

“Mari kita menyamakan pandangan dalam penanganan terorisme. Ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh BNPT, tetapi semua pihak harus berkontribusi dalam penanggulangan terorisme ini.”

siswa, pekerja, bahkan Ibu Rumah Tangga. “Mari kita menyamakan pandangan dalam penanganan terorisme. Ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh BNPT, tetapi semua pihak harus berkontribusi dalam penanggulangan terorisme ini,” ajaknya.

Buku yang ditulis dengan kata pengantar oleh Direktur Konvensi dan Perangkat Hukum Internasional BNPT, Brigjen TNI (Mar) Prang Verry Kunto Guratno, SH melibatkan banyak pihak, antara lain Firman Maulana Noor, Ahmad Jum'a Khatib Nur Ali, Kholidah Tamami, MSi, Rusydi Yusuf, Alfon Satria Harbi, MSi, Siti Haniatunnisa, MH, Kol (Mar) Werijon, Dr.iur Damos Dumoli Agusman, dan Dr Ray Larasati Simatupang, SPd, MSi dengan editor Yanuardi Syukur MSi (Iluni Pps UI) Selain para tokoh tersebut, acara launching dengan keynote speaker Direktur Deradikalisasi BNPT Prof.Irfan Idris juga menghadirkan pembicara lain seperti M Luthfi Zuhdi (Pengamat Terorisme UI), Dr Hendra Kurniawan (UI) dan moderator Marion Kansil SC, MSi (Kajian Strategik Intelijen UI). Red/Umi

SUDUT HUKUM

Bandung tidak melakukan lagi pengecekan kelengkapan persyaratan pasal 2 dan pasal 3 sebagaimana tersebut pada SKMA073. Karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan masing-masing OA sebagai bentuk Bagaikan turunnya hujan dalam beberapa jam saja menghapus pe- kemandinantian kemarau panjang selama riannya ( 7 tahun di tengah padang pasir. self govAntusiasme dan eforia tercermin erning ).

SKMA 073 Kebanggaan dan Prihatin

sedemikian rupa dari belasan ribu calon advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) seluruh Indonesia yang berharap bisa mendapat Berita Acara Sumpah (BAS) dengan terbitnya surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 073/KMA/HK.01/ IX/2015 tanggal 25 September 2015 (SKMA-073) tentang penyumpahan Advokat. Karena selama ini sering terlarang beracara di pengadilan.

Tindakan tersebut terkesan telah memberlakukan “amnesti prosedur” atau mengabaikan prosedur yang semestinya ditempuh “by system” sesuai protap (prosedur tetap) agar bisa diantisipasi kemungkinan terjadinya halhal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

OLEH :MUHAMMAD YUNTRI *) PENDIRI INDONESIA ADVOCATE WATCH

Apakah ada hal yang tersirat dibalik itu semua, sehingga terkesan mengejar suatu target tertentu, baik percepatan pelaksanaan sumpah atau terproduknya Advokat baru yang bisa beracara di daerah.

Kebanggaan

Dengan telah disumpahnya 182 Advokat KAI oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bandung tanggal 7 Oktober 2015 lalu, seolah menunjukan SKMA-073 tersebut memang bisa diwujudkan dan berpihak kepada Organisasi Advokat (OA) KAI. Ucapan selamat sebagai bentuk kebanggaan telah menjadi Advokat sejati, terlihat dari senyum sumringah setiap peserta prosesi penyumpahan.Demikian juga dengan institusi Organisasi Advokat yang mengusung permohonannya merasa eksistensinya juga diakui oleh pemerintah qq.Judikatif dan legalitas dianggap benar.

Tidak disangka begitu cepatnya proses pelaksanaan SKMA-073 tersebut yang belum berusia dua minggu sejak diterbitkan, yang biasanya diperkirakan cukup lama realisasinya bagi suatu kebijakan umum pada lazimnya.

Perkiraan Dampak Dari kondisi di atas ada beberapa pertanyaan yang mengelitik, yaitu : 1. Apakah kebijakan ketua PT Bandung ini akan bisa menjadi “rule model” bagi PT seluruh Indonesia nantinya, yang berusaha berlomba-lomba untuk segera mengabulkan permohonan

penyumpahan yang diajukan suatu OA dan tidak melakukan lagi pengecekan atas semua persyaratan pasal 2 dan pasal 3 UU Advokat No.18 tahun 2003 (UUA) sebagaimana disebutkan dalam SKMA-073 ?

2. Apakah setiap OA pengusung prosesi sumpah legal standingnya dianggap benar walau saat ini masih dalam sengketa di PTUN ?

3. Bisakah Ketua PT yangbersangkutan dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana sebagai medepleger ( turut serta ) sebagaimana dirumuskan pasal 55 dan pasal 56 KUHP, atas kesengajaan ataupun kelalaiannya telah mengambil sumpah oknum Advokat yang cacat hukum yang setelah diusut ternyata tidak memenuhi syarat pasal 2 dan atau pasal 3 UUA ?atau OA-nya melanggar pasal 59 UU Organisasi No.17 tahun 2013 sebagai perubahan UU No.8 tahun 1985.

Prihatin Dibalik kebanggaan di atas, dengan telah terlaksananya prosesi penyumpahan bagi sebagian kecil dari belasan ribu Advokat muda KAI seluruh Indonesia, tersirat suatu keprihatinan.

Sebagaimana informasinya, Ketua PT

Ataukah ada “hiden agenda” dibalik semuanya itu. Bahkan diperoleh informasi bahwa ratusan ataupun ribuan lembar BAS yang telah diterbitkan oleh PT untuk Advokat Peradi tidak ada arsipnya sama sekali di PT setempat. Nah ini bagaimana pertanggung jawabannya ? Apakah MA-RI sebagai regulator dan pimpinan tertinggi Yudikatif tidak mengawasi hal ini?

Bukankah suatu arsip negara itu baru bisa dimusnahkan setelah 30 tahun kedepan, yang berarti selama waktu tenggang tersebut akan bisa dicek keberadaan arsipnya, serta membantu bagi yang BAS aslinya hilang/musnah.

Ancaman Pidana Konsekuensi mengikuti persyaratan tentu akan membutuhkan waktu dan prosedur khusus. Dan jika prosedurnya dihilangkan akan berpotensi menimbulkan masalah baru. Kalau hanya mentarget diri menyelesaikan suatu masalah tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan masalah baru, cara kerja seperti ini tidak masuk kualifikasi professional, dan bahkan cenderung dikatakan sembrono.

Ancaman pidana yang berpotensi muncul adalah : 1. Penggunaan ijazah S1 Hukum bodong oleh oknum advokat yang tidak sempat diperiksa Ketua PT setempat. Begitu juga dengan ijazah atau sertifikat PKPA yang diterbitkan oleh institusi yang tidak memiliki izin dari Kemendiknas R.I. Ancaman pidana tentang penggunaan ijazah bodong ini termuat

SUDUT PANDANG EDISI SEPTEMBER 2015

15

SUDUT HUKUM

pada pasal 67-71 UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda Rp.500 juta bagi pengguna dan 10 tahun penjara dan Rp. 1 Miliar bagi penyelenggara pendidikan tanpa izin.

Sebagai catatan dari penulis, bahwa beberapa tahun terakhir ini mulai terendus adanya transaksi jual beli Kartu Advokat.

Dengan indikasi modus, 100 orang yang ikut ujian 130 orang yang dilantik sebagai advokat.

Ada KTA yang diberikan secara cuma-cuma kepada mantan pejabat, kolega, dan lain-lain. Mungkin ada juga OA yang tidak punya “data based” para anggotanya.

Selayaknya izin penyelenggaran PKPA dari Kemendiknas R.I ini

Sebaiknya SKMA-073 ini diikuti dengan juklak dan juknis tersendiri agar adanya pegangan bagi semua pihak dan tidak dimultitafsirkan yang bisa berpotensi memberi peluang terjadinya modus kejahatan.

akukan koordinasi lebih dulu dengan pimpinan MA-RI, dan menyurati Kemendiknas R.I tentang eksistensi izin penyelenggaraan PKPA oleh penyelenggara qq. Organisasi Advokat yang bersangkutan, atau melakukan koordinasi dengan Kemenkumham R.I tentang legalitas dan legal standing badan hukum OA yang terdaftar apakah tidak melanggar pasal 59 UU No.17 tahun 2013 sebagai pengganti UU No.8 tahun 1985.

Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menjadi preseden kedepannya.

Hal mana terkesan dan telah diakui eksistensi oleh pemerintah terhadap OA pengusung permohonan sumpah advokat, serta sekaligus terjadinya pembiaran terhadap pelanggaran hukum atas pasal 67-71 UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 dan ataupun pelanggaran terhadap pasal 59 UU Organisasi No, 17 tahun 2013 sebagai perubahan dari UU No.8 tahun 1985.

Preseden ini tergolong buruk, dan akan bisa dicontoh dan diikuti oleh berbagai OA yang baru dilahirkan dengan cara-cara tidak mematuhi prosedur hukum yang berlaku.

Kualitas Profesi dicantumkan di ijazah atau sertifikat PKPA. 2. Pertanggung jawaban atas dana masyarakat yang dipungut OA untuk keperluan sumpah profesi ini, yang jika ternyata dikemudian hari badan hukum OA tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Seperti apa pertanggung-jawabannya.

Saat ini, dampak kisruh OA Peradi maupun KAI yang masing-masing pecah 3 (tiga), ada yang masih berstatus sengketa di PTUN tentang keabsahan badan hukumnya, karena ketiga-tiga OA memakai nama yang sama. Bahkan ada juga OA yang namanya terdaftar di Kemenkumham R.I dengan nama “A” tetapi memakai nama “B” di kop suratnya saat mengajukan permohonan sumpah di PT setempat. Apakah hal ini masuk kategori penipuan bagi masyarakat, karena para advokat tertarik mendaftar menjadi anggotanya karena dianggap sebagai OA lama, padahal kenyataannya terdaftar di Kemenkumham R.I dengan menggunakan nama OA yang baru.

Preseden Sangatlah dipujikan jika ada langkah preventif dari PT DKI Jakarta sebagai barometer nasional sebelum melakukan penyumpahan akan mel-

16

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

Bahwa sebagaimana amanah pasal 28 ayat (1) UUA, tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Suatu profesi yang berkualitas harus berproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah profesi yang diberlakukan. Dan tidak dibutuhkan ketergesaan/buru-buru mencapai target. Karena ketergesaan itu lebih cenderung jauh dari kesempurnaan, alias mengandung banyak cacat prosedur ataupun cacat hukum.

Disisi lain, semestinya level sosok advokat itu dibutuhkan pada wilayah perkotaan yang maju dan menonjolkan diripada segmen pekerjaan di bidang korporasi. Sedangkan untuk kebutuhan daerah pedesaan dan kota kecil, lebih cenderung untuk perkara-perkara selevel/segmen “prodeo” akan bisa ditangani oleh “para legal” ataupun aktivis Lembaga Bantuan Hukum/“Posbakum” Organisasi Kemasyarakatan, LBH Kampus, yang personalnya cukup direkrut dan diproduk berdasarkan UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau familiar dengan sebutan UU Posbakum.

Sedangkan advokat yang direkrut khusus berdasarkan UU Advokat No.18 tahun 2003, kiranya sangat kurang tepat jika pengambilan sumpah profesinya harus dikaitkan dengan untuk mengejar target kebutuhan advokat di daerah.

Sebagai catatan, semestinya mereka yang mengaku Advokat harus lebih bagus kualitasnya dan lebih

tinggi tanggung jawabnya dibanding level “paralegal” yang berpraktek di Posbakum atau LBH Kampus atau LBH Ormas, yang tugasnya sebagai “Pembelaan Umum.” Karena hal ini akan berbanding lurus dengan besarnya lawyer fee dan success fee yang bakal mereka terima dari klien atas dasar suatu pekerjaan yang dianggap professional.

Sehingga sangatlah wajar jika ada kebijakan sebelum tahun 2003 dibedakannya antara istilah “Advokat dengan pengacara praktek.” Dimana advokat diwajibkan minimal telah menangani 10 perkara perdata dan 10 kasus pidana lebih dulu sebelum diangkat, yang menunjukan perbedaan level maupun kualitas profesi mereka. Jika dalam tidak membedakannya atau menganggap semuanya adalah Advokat bukan berarti harus dilakukan “amnesti prosedur” dalam prosesi penyumpahan Advokat, yang mungkin bisa berdampak kepada menurunnya kualitas profesi advokat itu sendiri.

Saran Agar efektifnya misi SKMA-073 tentang penyumpahan Advokat tanpa memandang OA yang mengajukan permohonan sumpah, yang juga seiring dengan aplikasi pelaksanaan putusan MK-36 atau MK-12 dan sekaligus telah mencabut SKMA-089 sebelumnya tentang penyumpahan advokat hanya melalui Peradi, dan tidak muncul lagi permasalahan baru dikemudiah hari, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Sebaiknya SKMA-073 ini diikuti dengan juklak dan juknis tersendiri agar adanya pegangan bagi semua pihak dan tidak dimultitafsirkan yang bisa berpotensi memberi peluang terjadinya modus kejahatan.

2. Dalam pelaksanaan prosesi penyumpahannya sendiri, disarankan Ketua PT setempat membentuk kepantiaan khusus agar terlaksananya tertib administrasi dan tertib manajerial, dan tidak terulangnya kembali adanya BAS tanpa arsip di PT tersebut.

Perlu dilakukannya koordinasi lebih dulu dengan Kemenkumham R.I tentang legalitas dan legal-standing serta keabsahanan dan kewenangan OA tersebut untuk mengajukan prosesi sumpah Advokat, mengingat hanya OA yang didirikan setelah lahirnya UUA tahun 2003 yang semestinya dipertimbangkan. Kesemuanya ini merupakan cermin dari dimilikinya “sense of crisis” dalam menyikapi kondisi kisruhnya berbagai OA saat ini sehingga cukup sulit membedakan yang mana valid legalitasnya dengan yang tidak.

SUDUT HUKUM

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK Harapan setinggi langit mengiringi duduknya Jokowi sebagai presiden. Sebuah pesta yang disebut sebagai pesta rakyat digelar di Lapangan Monas.

Pasar juga merespons positif yang ditunjukkan dengan melesatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jelang, saat, dan beberapa hari setelah pelantikan itu. Bahkan, kala itu IHSG terus membuat harga

tertinggi baru yang oleh para analis pasar modal disebut sebagai berkat Jokowi effect.

Namun, bulan madu itu sepertinya cepat berlalu. Sejumlah kebijakan Jokowi-JK dinilai justru membuat perekonomian melambat, perpolitikan gaduh, dan penegakan hukum menjadi tidak pasti. Triwulan pertama memerintah, gejolak ketidakpuasan terhadap

pemerintahan presiden yang saat kampanye menggunakan tagline “Jokowi adalah kita� itu langsung menguat dan meluas.

Setahun pemerintahan Jokowi-JK memang belum seperti espektasi yang diharapkan masyarakat. Namun, di tengah plus dan minus tersebut, tetap ada harapan untuk perbaikan ke depan.

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

17

SUDUT NASIONAL

CSIS: Meski Masih Percaya, Tapi Publik Tidak Puas yang menyatakan publik tak puas dengan kinerja Jokowi.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis survei setahun pasca Pilpres 2014 yang menghadapkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan peran aktor-aktor politik di sekelilingnya.

Menurut Philips, kepuasan dan kepercayaan publik harus dipisahkan. Sejauh ini, menurut survei CSIS, publik masih menaruh harapan terhadap pemerintahan yang baru berjalan satu tahun ini.

Hasilnya, kurang lebih 80 persen responden menyatakan percaya pada presiden dan 75 persen percaya pada wakil presiden.

"Hasil survey nasional CSIS ini menemukan bahwa amat penting untuk memisahkan tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan Jokowi-JK dengan tingkat kepuasan," kata Philips dalam konferensi pers di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Hasil ini diakui Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips Vermonte, cukup mengejutkan karena berbeda dari hasil survei serupa yang digelar sejumlah lembaga survei beberapa waktu lalu

Sementara itu, tingkat kepuasan

publik terhadap Kinerja pemerintah menunjukkan sebanyak 50,6 persen publik mengaku puas dan 48,2 persen menyatakan tak puas.

Selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, pada umumya publik menyatakan ketidakpuasannya pada empat bidang yakni ekonomi, hukum, politik dan maritim. Dari empat bidang utama ini, hanya bidang maritim yang relatif mendapat apresiasi lebih baik dibandingkan bidang lainnya. "Hasil ini juga menemukan bahwa publik tidak puas dengan kinerja Menko. Hanya Menko Maritim dan Sumberdaya yang dipimpin Pak Rizal Ramli mendapat apresiasi positif," ungkap Philips. Rizki/Oke

MARTHINUS MONOD: :

“Satu Tahun Belum Jadi Tolak Ukur” tolok ukur keberhasilan.

“Satu tahun belum bisa jadi tolak ukur untuk menilai berhasil atau tidaknya pemerintahan Jokowi-JK. Tidak mungkin instan, mana bisa setahun menyelesaikan segudang permasalahan bangsa ini hanya dalam satu tahun,” ucap praktisi hukum Martinus Monod saat dihubungi Sudut Pandang, belum lama ini.

Kurun waktu satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) belum dapat dijadikan sebagai

18

Menurut pengacara senior ini, boleh saja mengkritik pemerintah sepanjang tujuannya untuk membangun bangsa bukan ada maksud lain. Sebab, yang namanya menyalahkan atau mencari-cari kesalahan itu paling mudah dilakukan.

Pada bidang hukum, Martinus Monod berharap aparat penegak

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

hukum bekerja secara profesional.

Tidak terus mencari kesalahan seseorang untuk mengejar prestasi atau target tertentu. “Tolak ukur penegak hukum bukan dari banyaknya kasus yang ditangani. Jika satu daerah tidak ada kasus, itu berarti bagus dong menandakan daerah itu aman,” kata dia.

Dia menyayangkan jika ada tradisi mengejar target kasus untuk pencitraan prestasi, bahkan jadi ajang keuntungan oknum penegak hukum.

“Penegak hukum jangan mau jadi alat, tegakan hukum sesuai prosedur bukan tujuan lain. Jangan salah kaprah memaknai semangat penegakan hukum. Jika tidak salah, jangan dicari kesalahannya,” tandasnya. Red/SP

SUDUT NASIONAL

Pemerintah Jangan Seperti Mantri Keliling Kaspudin Nor: “Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Harus ada pemetaan masalah dalam hal ini. Jika hanya bertindak pasca kejadian, maka akan tergesa-gesa dan hanya sebatas meredam semata.

Pemerintah jangan seperti mantri keliling yang terus berkeliling mengobati pasiennya kesana sini.”

JAKARTA, SUDUT PANDANG

Pemerintah harus mengetahui keinginan dan kemampuan dalam menjalankan berbagai program untuk kesejahteraan rakyat. Jika tidak, meski terdapat segudang program hasilnya tidak akan berjalan dengan baik.

“Selain harus mengetahui keinginan rakyat juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran dan didukung profesionalisme aparatur pemerintah. Kalau negara ingin makmur dan maju, itulah kuncinya,” ujar pengamat hukum, Kaspudin Nor, SH, MSi kepada Sudut Pandang di Jakarta, belum lama ini.

Pria bersahaja yang dikenal sebagai dosen itu mengatakan, pemerintah juga harus menyusun program dengan baik, efisien dan tepat sasaran. “Postur kabinet harus ramping, sehingga tidak tumpang tindih. Buat apa banyak kementerian namun hasilnya tidak efektif, bahkan hanya menghabiskan anggaran,” tutur Kaspudin.

Dia juga menyarankan supaya pemerintah dapat mendeteksi dan memahami setiap permasalahan yang akan terjadi.

Sehingga tidak terus memperbaiki atau mengobati.

“Mencegah itu lebih baik daripada

mengobati. Harus ada pemetaan masalah dalam hal ini. Jika hanya bertindak pasca kejadian, maka akan tergesa-gesa dan hanya sebatas meredam semata. Pemerintah jangan seperti mantri keliling yang terus berkeliling mengobati pasiennya kesana sini,” ungkap mantan Komisioner Komjak itu.

DANA DESA Pada kesempatan itu, Kaspudin menyoroti program dana alokasi desa.

Menurutnya program ini harus ditangani oleh orang-orang yang profesional, sehingga transparan, dan tepat sasaran.

Sebab, dananya murni berasal dari APBN dengan jumlah yang sangat signifikan.

“Dikhawatirkan rawan penyimpangan, seperti dana bantuan sosial. Sehingga pengelolaannya harus dijalankan secara profesional, termasuk pengawasannya.

Jangan membuat program yang hanya dijadikan project. Ingat ini uang rakyat,” pesan pria yang pada tahun 1996 pernah berjuang melawan orde baru dalam kasus 27 Juli tersebut.

Seluruh komponen masyarakat, lanjut dia, harus bersinergi mengawal program dana desa ini. Termasuk akademisi dari

berbagai perguruan tinggi bisa berperan aktif memberikan pendidikan dan pelatihan pada perangkat desa. Selain itu, para perangkat desa juga harus didorong aktif untuk belajar.

Pengacara yang berjuang bersama ICW sebagai kuasa hukum Bambang Widjayanto dan Teten Masduki pada tahun 1998 ini, menyarankan agar desa lebih terbuka serta mensosialisasikan informasi kepada warga terkait dana desa. Pengajuan anggaran desa bisa diketahui oleh umum sehingga masyarakat desa bisa ikut mengawasi.

“Yang menanganinya juga harus satu pintu, jangan semua pihak ingin terlibat. Seharusnya ada Menkokesra yang didalamnya terdapat bidang-bidang yang fokus untuk mensejahterakan rakyat,” kata penerima penghargaan dari Megawati Soekarnoputri dan anugerah Award pada tahun 2005 dari MEXA dalam membela rakyat kecil yang buta hukum ini.

Menko juga harus dijabat oleh orang yang paham dengan masalah, bukan diisi oleh politisi, atau orang dekat yang merasa berjasa menghantarkan penguasa saat ini. “Jangan niatnya untuk bangkit, malah membuat bangkrut,” pungkasnya. Red/Um

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

19

SUDUT HUKUM

Predator Anak Dikebiri

Spesialis Andrologi dan Seksologi dari RS Siloam, Heru H Oentoeng menjelaskan, kebiri adalah menghilangkan testis sebagai tempat diproduksinya benih sperma dan hormon testoteron. “Dampak hilangnya testoteron akan membuat gairah seks seseorang menurun drastis sehingga gejala fisik seperti kegemukan, impoten atau mandul akan terjadi pada seseorang yang telah dikebiri,” jelasnya.

Kebiri bisa dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan operasi bedah dan penyuntikan zat kimia tertentu. “Tekniknya bisa dengan membuang buah pelir atau testis melalui operasi, dipotong lalu sisanya diikat kemudian dijahit, itu nanti dilakukan oleh ahli bedah urologi,” katanya. Red/Berbagai Sumber

Kak Seto Tolak Pedofil Dikebiri Jakarta, Sudut Pandang Pemerhati anak yang juga mantan Ketua Komnas Perlindungan Anak,

20

Seto Mulyadi (Kak Seto) tidak sepakat dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu hukuman kebiri bagi predator seksual terhadap anak. Hukuman kebiri, kata Kak Seto, justru akan membuat penjahat seksual anak semakin beringas.

ada korban 100 orang anak' itu yang harus dipertimbangkan," jelas Kak Seto.

"Mohon ini dipertimbangkan berdasarkan aspek kesehatan dan psikologisnya. Psikologinya tadi itu dikhawatirkan justru yang dikebiri ini bisa bertindak lebih agresif.

Jadi dia bukan menyasar sekadar kekerasan seksual, tapi menyasar kekerasan segala-galanya," kata Kak Seto di Mapolda Metro Jaya, Rabu (21/10/2015) lalu.

Tapi, undang-undang yang ada juga haruslah berpihak kepada para korban kekerasan terhadap anak.

"Jangan sampai jadi bumerang atau malah justru menciptakan kondisi yang tidak lebih aman bagi anak-anak indonesia," tuturnya.

Kak Seto menambahkan, jika diterapkan hukuman kebiri dikhawatirkan akan ada balas dendam kepada negara dari sang predator seksual anak. "'OK lihat saja, dari korban 2 atau 3 orang anak, 'saya takut akan

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

Menurutnya, hukuman yang tepat terhadap predator seksual terhadap anak adalah dengan menjatuhkan hukuman maksimal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Mungkin kalau untuk narkoba dan segala hal, jika itu disetujui pemerintah, karena dampak (narkoba) juga merusak generasi pemerintah, ya mungkin memang terbaik ya silakan. Artinya harus dilihat dari aspek kesehatan dan psikologisnya," tambahnya. Red/Rima

SUDUT HUKUM JAKARTA, SUDUT PANDANG

Pemerintah tengah menyiapkan payung hukum baru yang akan memperkuat landasan hukum pada upaya perlindungan anak, terutama terkait pemberatan hukuman bagi predator dan pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur.

“Pada prinsipnya Presiden Jokowi menyetujui berbagai usulan yang disampaikan dalam ratas. Bahkan menginstruksikan kepada para menteri untuk segera menindaklanjuti secara lebih teknis," Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa

Payung hukum tersebut merupakan turunan dari UU Perlindungan Anak, yang akan lebih spesifik mengatur pemberatan hukuman, dan sanksi bagi pelaku kekerasan dan pelecehen seksual terhadap anak.

“Tadi digelar rapat terbatas, terkait pencegahan kekerasan terhadap anak.

Presiden setuju adanya pemberatan hukuman bagi pelakunya,” kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa sebelum Raker dengan Komisi VIII DPR, di Jakarta, baru-baru ini.

Seluruh menteri dan kepala lembaga yang hadir dalam ratas, seperti Jaksa Agung, Kapolri, dan Menkes memberi masukan. “Salah satunya sanksi pengebirian syaraf libido terhadap predator anak,” kata Khofifah.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya dalam bentuk fedofilia, sodomi dan kekerasan seksual lainnya, namun juga pada kejahatan-kejahatan berat. “Pada prinsipnya Presiden Jokowi menyetujui berbagai usulan yang disampaikan dalam ratas.

Bahkan menginstruksikan kepada para menteri untuk segera menindaklanjuti secara lebih teknis,’ tegasnya.

Kemensos sendiri, kata Khofifah, mengusulkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) pengarusutamaan perlindungan anak dalam pembangunan. “Kemensos bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengajukan, draftnya sudah dikomunikasikan,” ungkap dia.

Khofifah menegaskan bahwa payung hukum baru yang lebih spesifik sangat dibutuhkan meski negara telah memiliki UU Perlindungan Anak. “Kita butuh aturan turunan yang. Lebih spesifik,” kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni’am Sholeh mengusulkan agar aturan yang mengatur pemberatan hukuman terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

“Kami (KPAI) telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar untuk menerbitkan Perpu sebagai dasar hukum untuk memberikan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Dan presiden mengapresiasi, mendukung, dan meminta untuk segera ditindaklanjuti,” ungkap Asrorun. Red Jojo

BERIKAN EFEK JERA an seksual,” jelas dia.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, yakin hukuman dikebiri sebagai pemberatan hukuman pelaku kekerasan seksual pada anak dapat mengurangi kasus kekerasan anak.

Menurut dia, hukuman tersebut bisa memberikan efek jera kepada predator ditambah dengan diterapkan sanksi sosial yakni menyebarluaskan serta menempel foto-foto pelaku di tempat-tempat umum.

“Ini kami harapkan memberikan efek jera. Dikebiri ini bukan diputus hasrat seksual tetapi dikontrol sehingga tidak melakukan tindak-

Jaksa Agung, HM Prasetyo mengatakan usulan sanksi kebiri banyak didukung karena selama sanksi bagi pelaku pelanggaran UU Perlindungan Anak masih kurang efektif dan tidak ada efek jeranya.

“Makanya terpikir kami kasih hukuman tambahan supaya tidak melakukan hal yang sama. Berulang kali mereka melakukan kekerasan seksual. Makanya untuk dihentikan ya dikebiri,” katanya Red Jojo

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

21

SUDUT HUKUM

YVONNE M NURIMA : “HUKUMAN KEBIRI AKAN BERI EFEK JERA” “Jangan dilihat begitu kejamnya hukuman itu, tapi lihat juga kondisi korban yang sudah diperlakukan oleh pelakunya dengan sangat amat teramat kejam. Jika dibilang melanggar HAM, semua hukuman termasuk dipenjara juga melanggar HAM.”

JAKARTA, SUDUT PANDANG

Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menuai dukungan. Hukuman bagi paedofil yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan memberikan efek jera.

Salah satu dukungan terlontar dari pengacara wanita Yvonne M Nurima, SH. Ia berpandangan hukuman tersebut sangat tepat untuk menekan kejahatan seksual pada anak yang kondisi sudah sangat memprihatinkan.

“Saya setuju dan mendukung jika paedofil dikebiri. Hukuman itu akan menjadi shock therapy supaya tidak terus terulang lagi untuk menyelamatkan dan melindungi anak-anak Indonesia,” ujar Yvonne saat dihubungi Sudut Pandang, belum lama ini.

Menurut Yvonne, hukuman kebiri sudah terbukti efektif di sejumlah negara seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Jerman, Polandia, dan negara lainnya yang sudah menerapkan hukuman tersebut.

“Jangan dilihat begitu kejamnya hukuman itu, tapi lihat juga kondisi korban yang sudah diperlakukan oleh pelakunya dengan sangat amat teramat kejam. Jika dibilang melanggar HAM, semua hukuman termasuk dipenjara juga melanggar HAM,” ucap Alumni FH Trisakti Jakarta itu.

PRIHATIN Dia pun mengaku prihatin dengan maraknya kasus kejahatan seksual yang menimpa anak-anak. Salah satu faktornya lantaran masih lemahnya sanksi hukum terhadap pelakunya.

“Meski dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sudah mengatur hukuman 15 tahun penjara bagi pelaku, namun banyak yang tidak dijatuhi hukuman maksimal. Sehingga hal ini tidak memberi efek jera, dan terus terulang kejadian serupa,” ungkapnya.

Dengan adanya hukuman kebiri ini, kata dia, anak-anak Indonesia akan terlindungi. Namun, tentunya sebagai orangtua harus terus memonitor buah hatinya. “Sebagai orangtua, kita harus menjaga anak kita dengan baik, dan benar-benar berperan sebagai orangtua dalam mendidik serta membesarkannya dengan kasih sayang,” tutur Srikandi Hukum yang dikenal tegas ini.Red/Umi

22

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

SUDUT HUKUM

Kenapa Harus Dikebiri ?

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam A Brief History of Castration 2nd Edition, 2006, menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.0009.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan.

Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya.

Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.

Di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu.

Kini, kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku paedofilia, di sejumlah negara. Prosesnya beragam. Ada yang dengan cara tradisional, yakni pembedahan untuk membuang testis (buah zakar), dikenal sebagai kebiri fisik, atau menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi.

Dalam istilah medis, kebiri disebut kastrasi. Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, mengatakan, dibuangnya kedua testis dalam kebiri tradisional membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Hormon ini memengaruhi dorongan seksual pada pria atau wanita.

Penghasil testosteron utama di tubuh adalah testis. Hormon itu juga dihasilkan kelenjar anak ginjal dengan jumlah amat sedikit. ”Tanpa

hormon testosteron, pria kehilangan hasrat seksual, tak mampu ereksi, dan tak mampu berhubungan seksual,” kata dia.

KEBIRI KIMIAWI Zaman berganti, pengebirian berubah. Proses itu tak lagi dengan membuang kedua testis, tetapi dengan menyuntikkan obat antiandrogen, seperti medroxyprogesterone acetate atau cyproterone. Obat-obatan itu menekan fungsi hormon testosteron.

Kebiri kimiawi dianggap lebih beradab sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain menekan dorongan seksual dan menghilangkan kemampuan ereksi, antiandrogen menekan produksi sel spermatozoa sehingga membuat mandul. ”Kastrasi kimiawi memberi efek sama tanpa perlu membuang kedua testis,” ucap Wimpie.

Antiandrogen bukan obat khusus untuk kebiri. Obat itu umum dipakai pada pria penderita kanker prostat, alat kontrasepsi pada wanita, serta untuk menekan pertumbuhan rambut seperti pria yang tumbuh pada tubuh perempuan.

Meski demikian, pemberian antiandrogen mempercepat penuaan tubuh. Obat antiandrogen mengurangi kerapatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat itu juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.”Jika pemberian antiandrogen dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi seseorang akan muncul lagi,” terangnya.

DAMPAK PSIKOLOGIS Kepala Bagian Psikologi Klinis Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Dinastuti mengatakan, kebiri pada orang yang memandang seksualitas penting dalam hidup bisa menimbulkan stres, putus asa, dan depresi Stres itu bisa dialihkan pada hal positif, seperti olahraga atau fokus bekerja, dibarengi adanya teman untuk bercerita atau konseling dengan psikolog atau konselor. Sebaliknya, mereka yang tak bisa mengelola stres, tak punya kawan, dan tak bisa mengakses layanan kesehatan mental bisa berbuat kekerasan dalam bentuk lain.

Karena itu, penjahat seksual perlu diperiksa secara medis. Itu untuk memastikan apakah mereka berbuat karena gangguan medis atau tidak, seperti ada tumor di otak, masalah genetik, atau kelainan hormon tertentu. Jika tak ada masalah medis terkait seksualitas, pelaku perlu diperiksa kesehatan mentalnya. Ini untuk mengetahui apakah pelaku mengalami gangguan jiwa terkait seks atau masalah kepribadian sehingga menyalurkan hasrat seks secara tak sehat.

Gangguan jiwa terkait seks bisa berupa disfungsi seksual atau gangguan parafilia (seperti paedofilia, ekshibisionisme, fetisisme, dan masokhisme). Adapun masalah kepribadian seperti terlalu pemalu atau rendah diri untuk berhubungan intim yang sehat. ”Orang yang sulit menjalin relasi seksual tetap punya hasrat seksual. Jika tak bisa mengelolanya secara sehat, ia bisa memaksa, mengancam, atau menyakiti orang lain,” jelas dia.

Dinastuti mengatakan, kebiri bermanfaat bagi yang ingin mengurangi dorongan seksual yang berlebih, biasanya secara sukarela. Namun, kebiri pada orang yang tak punya masalah dorongan seksual bisa merugikan. ”Efek (psikologis) kastrasi fisik atau kimiawi tak sama pada tiap orang,” ucap dia. Red/Berbagai Sumber

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

23

SUDUT HUKUM HUKUMAN KEBIRI DI SEJUMLAH NEGARA Berikut negara-negara di dunia yang memberlakukan hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual: Amerika Serikat Negara bagian California merupakan yang negara bagian AS pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996.

Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri diberlakukan sejak tahun 1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin.

Di beberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimiawi bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama.

Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual.

Pada utamanya, otoritas negara bagian AS tersebut menyatakan hukuman kebiri layak diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Polandia Pemerintah Polandia meloloskan aturan yang mengatur hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak sejak tahun 2009. Namun aturan tersebut baru diberlakukan sejak tahun 2010. Penerapan hukum kebiri di Polandia dilakukan secara paksa terhadap pelaku yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Maldova Mulai pertengahan tahun 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak. Namun hukuman ini mendapat kecaman dari Amnesty International dan disebut perlakuan tidak manusiawi.

Amnesty International menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.

Estonia Pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks mulai tahun 2012. Menteri Kehakiman Estonia saat itu, Kristen Michal menyatakan bahwa hukuman kebiri secara kimiawi akan diberikan melalui pengobatan untuk menekan libido pelaku kejahatan seks.

Hukuman kebiri di Estonia utamanya

24

diberlakukan kepada pelaku paedofil (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil).

Israel Tidak diketahui pasti sejak kapal pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada Mei 2009.

Hukuman tersebut diberlakukan secara sukarela, sehingga harus ada kesediaan dari si pelaku untuk menjalankannya. Saat itu, kedua pelaku yang merupakan kakak beradik bersedia menjalani pengobatan untuk menekan libido mereka demi mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama di masa mendatang.

Sebelum menjalani hukuman kebiri, kedua pelaku telah menjalani hukuman penjara terlebih dahulu

Argentina Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010. Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi Hukuman kebiri di Provinsi Mendoza diberlakukan secara sukarela agar tidak melanggar hukum internasional atau konstitusional Argentina. Sebanyak 11 terpidana kasus pemerkosaan di Mendoza sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi. Selain itu, dengan bersedia menjalani hukuman kebiri, para pelaku kejahatan seksual juga mendapat imbalan peringanan hukuman penjara yang harus mereka jalani.

Australia Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria.

Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

pengobatan untuk mengurangi libidonya. Pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.

Korea Selatan Mulai Juli 2011, pemerintah Korea Selatan (Korsel) memberikan izin kepada hakim di negaranya untuk menjatuhkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Perintah hukuman kebiri dikoordinasikan oleh komisi pada Kementerian Kehakiman Korsel.

Untuk pertama kalinya, pada Mei 2012, seorang pelaku kejahatan seksual yang berulang kali melakukan pidana yang sama, Park menjadi orang pertama yang dijatuhi hukuman kebiri kimiawi, namun oleh komisi Kementerian Kehakiman Korsel. Saat itu, Park dinyatakan bersalah atas empat dakwaan pemerkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur.

Kemudian pada Januari 2013, seorang pria yang berusia 31 tahun dinyatakan bersalah atas kejahatan seksual dan divonis 15 tahun penjara, serta hukuman kebiri kimiawi. Vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan Korsel ini merupakan vonis kebiri kimiawi yang pertama dijatuhkan.

Rusia Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun.

Berdasar aturan yang berlaku, perintah hukuman kebiri kimiawi akan dilakukan oleh ahli psikiater forensik yang ditunjuk langsung oleh pengadilan yang menangani kasus kejahatan seksual tersebut. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Red/Berbagai Sumber

SUDUT HUKUM KASUS KEKERASAN ANAK TERUS TERULANG

Anak-anak memang tiada kekuatan melawan kekerasan yang terjadi pada mereka. Jumlah kasus kekerasan pada para bocah tak terhitung. Lagi dan lagi masyarakat terus dikejutkan dengan kasus pemukulan, penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan anak dalam kardus Wajar bila jika seluruh bangsa harus jengah, bahkan marah akan segala bentuk kasus yang terus terjadi. Namun, tidak cukup sampai di situ. Kasus kekerasan terhadap anak yang berulang adalah alarm akan kelemahan besar bangsa ini dalam melindungi aset masa depan.

Farida Sulistyani:

“Iman dan Ekonomi Penyebab Orang Sakit Jiwa” JAKARTA, SUDUT PANDANG

Lemahnya iman dan keterbatasan ekonomi menjadikan seseorang gelap mata sehingga berbuat hal yang di luar batas kewajaran manusia. Kedua hal inilah membentuk predator-predator yang terus mengintai korbannya. Alhasil, kasus pelecehan seksual termasuk terhadap anak-anak terus terjadi.

“Saat ini semua informasi sangat mudah sekali diakses melalui internet oleh siapapun melalui ponsel termasuk media sosial yang kontennya sama sekali tak ada filternya. Bagi mereka yang imannya tipis dan keterbatasan ekonomi, maka akan sakit jiwa sehingga berbuat nekad,” kata praktisi hukum Farida Sulistyani, SH, CN, LL.M kepada Sudut Pandang di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Farida, seseorang yang

imannya tipis akan mengalami gangguan psikologis atau sakit jiwa akibat terpengaruh konten-konten seperti pornografi. Untuk itu, harus ada edukasi dan pencerahan rohani dari para pemuka agama untuk meningkatkan keimanannya.

informasi melalui media sosial harus ada filter. “Harus ada filternya, jika tidak akan sangat berbahaya sekali.

Sudah banyak kejadian yang membuat kita geram, jangan terus terulang.

Belajar dari kejadian, jangan bertindak setelah terjadi,” tegasnya.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kita semua.

Jangan bertindak setelah adanya kejadian. Inilah yang terus terjadi di negeri ini. Seperti Komisi Perlindungan Anak jangan hanya turun saat ada korban,” ujar pengacara wanita yang merampungkan gelar Master Hukum di University Technology Of Sydney Australia ini.

Terkait sanksi hukum, Farida berpendapat seberat apapun hukuman yang diberikan jika tidak ada upaya pencegahan, maka tetap akan ada orang yang sakit jiwa. Pencegahan merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan.

Kemudian, lanjut dia, Keminfo juga harus memblokir semua situs porno sehingga tidak dapat diakses dan membuat regulasi yang intinya supaya

“Artian sakit jiwa yang dimaksud bukan berarti pelakunya itu orang gila yang bisa terlepas dari jeratan hukum.

Namun, orang ini berbuat lantaran lemahnya iman sehingga mentalnya menjadi bobrok,” ungkapnya. Red/Um

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

25

SUDUT HUKUM

PRO KONTRA HUKUMAN KEBIRI BAGI PEDOFIL HM. PRASETYO,

TRI RISMAHARINI

JAKSA AGUNG

Calon Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku setuju jika pemerintah menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak, termasuk hukuman kebiri. "Apapun hukumannya, asalkan bisa membuat jera pelakunya, termasuk hukuman kebiri juga tidak apa-apa," kata Risma, Kamis (22/10/2015) lalu.

Jaksa Agung HM. Prasetyo menilai kejahatan kekerasan seksual terhadap anak harusnya menjadi kejahatan luar biasa, atau extraordinary crime, sehingga harus ada pula penanganan proses penegakan hukum yang luar biasa.

"Saya sendiri katakan bahwa kekerasan seksual itu sudah jadi kejahatan luar biasa dan harus ditangani dengan luar biasa juga," ungkap Prasetyo.

Menurutnya, landasan hukum yang paling dinilai cepat yakni Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). “Kalau revisi UU kan lama, makanya yang dianggap landasan paling cepat ya Perppu," kata Prasetyo.

BADRODIN HAITI, KEPALA POLISI RI Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyambut baik usulan tersebut. Hukuman tambahan itu dapat memberikan efek jera para predator anak. "Diharapkan ada sanksi tambahan. Dalam rapat kita didiskusikan kemungkinan kebiri untuk pedofil karena kejahatan yang berulang harus diberikan efek jera," ucapnya.

Hukuman tambahan tersebut nanti diusulkan masuk ke dalam Uudang-undang atau mengeluarkan Perppu.

AHOK, GUBERNUR DKI JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setuju dengan sikap pemerintah pusat yang menerapkan hukuman kebiri bagi pedofil.

"Kalau ada undang-undangnya, sih, oke-oke saja. Cocok dong, dipotong saja (kemaluan pelaku kejahatan seksual)," kata Ahok.

26

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

Hukuman itu, kata Risma, menitikberatkan kepada aspek perilaku korban yang cenderung akan melakukan hal yang sama di kemudian hari.

"Korban saat ini, cenderung akan menjadi pelaku di masa yang akan datang," ucap Risma.

DR. BOYKE DIAN NUGRAHA, PAKAR SEKSOLOGI Pakar seksologi dr. Boyke Dian Nugraha menilai hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak tidaklah efektif. Dia berpendapat pelaku kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati.

"Yang sakit itu kan jiwanya. Kastrasi atau kebiri tidak akan menyelesaikan jiwanya. Makanya saya kurang setuju dengan diberlakukannya itu," kata Boyke.

Cara terbaik menghadapi pedofilia, menurut Boyke, adalah dengan memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak."Kemudian anak-anak diberikan pendidikan seks sehingga mereka bisa melindungi diri sendiri dari monster seksual," katanya.

SUDUT HUKUM Kejagung Jamin

Jaksa Agung Tidak Terlibat Kasus Rio Capella JAKARTA, SUDUT PANDANG

Kejaksaan Agung membantah keterlibatan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam kasus Bansos. Ini menyusul penetapan bekas Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka oleh KPK. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kejaksaan Agung , E.S Maruli Hutagalung membantah keterlibatan Jaksa Agung H.M Prasetyo dalam kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella. ”Saya jamin Pak HM.Prasetyo tidak terlibat dalam kasus yang sedang ditangani oleh KPK tersebut,” tegas Maruli saat Press Conference pencapaian kinerja Jamdatun kejaksaan seluruh Indonesia periode bulan Januari hingga Juni tahun 2015

di Gedung Bundar Jakarta, (20/10/2015).

Menurut Maruli, tidak ada hubungannya antara Patrice Rio Capella dengan kasus bantuan sosial yang ditangani oleh pihak Kejagung.

“Saya tegaskan, Pak HM Prasetyo sejak dilantik sebagai Jaksa Agung sudah bukan orang Partai Nasdem.

Sehingga tidak ada hubungannya lagi dengan urusan partai. Jangan ada kasus menimpa orang partai lantas dikaitkan-kaitkan dengan Jaksa Agung,” tandas mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua ini.

Dia berharap, semua pihak termasuk media tidak mendeskredit-

Direktur Penyidikan pada Jampidus Kejaksaan Agung , E.S Maruli Hutagalung

kan hal-hal yang tidak sesuai fakta hukum. ”Kasus ini sudah ditangani KPK. Jadi biarlah KPK menangani kasus tersebut. Saya yakin dan jamin bahwa pimpinan Saya tidak ada keterlibatannya dengan kasus tersebut,”tandasnya.

Hal senada juga ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Amir Yanto. “Kita menjamin bahwa Pak Prasetyo tidak terlibat kasus itu,” kata mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu. ANS

Jalin Komunikasi dengan Wartawan

KEJARI JAKARTA UTARA GELAR PRESS GATHERING JAKARTA, SUDUT PANDANG

Untuk menjalin komunikasi dengan para wartawan, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melakukan kegiatan “Press Gathering”, Rabu (23/9/2015 lalu.

Kegiatan yang bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara itu di pimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Agung Komanindyo Dipo, SH, MH dan dihadiri oleh para wartawan peliput berita kegiatan di lingkungan Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

“Acara ini merupakan kegiatan komunikasi tatap muka dengan para wartawan yang akan diagendakan

secara berkala,” ucap Agung Dipo.

Pada kesempatan itu, Agung Dipo, mengenalkan Web Site Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di www.Kejari-jakut.go.id . Situs sebagai bentuk keterbukaan informasi Kejaksaan N egeri Jakarta Utara.

“Wartawan maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi tentang kejaksaan Negeri Jakarta Utara tinggal buka saja,”jelas Agung Dipo.

“Jadi jangan beranggapan bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta tidak trans-

paran.”Inilah buktinya kita terbuka lebar memberikan informasi kepada publik,”tegasnya.

Tampak hadir dalam acara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Toto Roedianto S.Sos, SH, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Irwan Setiawan SH, MH, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Dwi Astuti Beniyati SH, MH, Kasi Pidana Umum (Pidum) Dado Achmad SH, Mkn, Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin) Intan Sirait SH MH. Red/Umi SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

27

SUDUT MARKETING

Di Balik Harga Nol Rupiah OLEH: DARMADI DURIANTO LIM PAKAR PEMASARAN

DI SAMPING MENCIPTAKAN PELANGGAN LOYAL, LANGKAH INI JUGA AKAN MENGHASILKAN PROMOSI DARI MULUT KE MULUT (WORD OF MOUTH) YANG EFEKTIF. RUGI DI DEPAN TIDAK MASALAH DEMI KEUNTUNGAN BERLIPAT SELANJUTNYA.

Pada saat Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, seperti biasa, mal, plaza, pasar swalayan, department store, dan lain sebagainya berlomba mengumbar diskon. Pemotongan harga tak bisa dihindari akibat persaingan yang semakin ketat. Semua itu untuk menarik simpati konsumen yang hendak merayakan hari kemenangannya.

Lihatlah Ramayana, salah satu ritel modern yang menjual pakaian anak-anak hingga dewasa, memenuhi latarnya dengan penawaran diskon; bisa antara 30%-70%. Matahari, department store yang menyasar kelas agak atas pun tak jauh berbeda.

Saban hari kita bisa menemukan iklan di media massa yang intinya menawarkan potongan harga dari ritel tersebut.

Ritel merupakan industri yang paling jorjoran menggelontorkan diskon. Wajar karena di kala hari raya, industri ini paling ketiban “kebahagiaan� (rezeki). Meski demikian, strategi semacam ini bukan hal yang

28

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

membanggakan. Sebab, di samping mengurangi keuntungan dengan dalih mengincar ceruk yang lebih besar, pemasar tak perlu belajar lebih pintar hanya sekadar untuk memberikan diskon. Siapa pun bisa menjual dengan memangkas atau mengobral harga barangnya.

Namun, bukan berarti semua strategi melayangkan diskon bisa dipandang enteng. Coba bayangkan, bagaimana mungkin AirAsia bisa hidup dengan tarif yang lebih dari sekadar diskon? Seperti kita lihat, mungkin juga Anda pernah rasakan, maskapai asal Malaysia itu acap kali menawarkan tarif Rp0 untuk penerbangan ke berbagai kota tujuan, baik

domestik maupun internasional.

Memang tidak semua kursi Rp0 dan tak selalu begitu. Tapi, harga AirAsia sering kali menggelitik pasar. Bahkan, belum lama ini maskapai tersebut berhasil memecahkan rekor penjualan terbanyak, yakni 500.000 tiket, dalam sehari, karena mengiming-imingi konsumen untuk terbang hanya dengan selembar uang Rp10.000 (dari Indonesia) atau RM1 (dari Malaysia) ke berbagai kota tujuan, baik domestik maupun internasional.

Siapa bisa seperti AirAsia? Dulu, Cathay Pacific Airways pernah melakukannya; entah masih atau tidak sekarang. Yang jelas, maskapai ini

SUDUT MARKETING menawarkan satu tiket gratis yang menjadi rebutan pasar penerbangan.

Banderol tanpa tarif itu mirip siasat perusahaan perbankan dalam memasarkan kartu kredit yang membebaskan iuran satu tahun pertama.

BERHARAP KETAGIHAN

Memberikan diskon sangat mudah, tapi menetapkan tarif Rp0 tak sama dengan memberikan diskon. Kondisinya akan berbanding terbalik dengan sekadar menawarkan potongan harga. Jika diskon mempertimbangkan biaya pokoknya, sedangkan produk cuma-cuma benar-benar tidak ada pengembalian yang diterima perusahaan.

Smart Telecom, salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia, pun berani mempromosikan produknya dengan strategi semacam ini. Dulu, baru-barunya masuk ke pasar, perusahaan ini menawari konsumen dengan cukup membayar pulsa sekitar Rp150.000-an dan akan

DENI

memberikan handset CDMA gratis.

Smart Telecom telah berani menyubsidi harga handset yang dibagikan kepada konsumen tersebut.

Lalu, apa untungnya? Jawabannya sama halnya saat Anda datang ke kantor pemasaran sebuah perumahan baru untuk makan durian montong atau menikmati es krim gratis.

Apa hubungannya antara makan durian atau es krim dengan perumahan itu? Manajemen perumahan mencoba menarik pengunjung untuk melihat langsung cpntoh rumah dan berharap menghasilkan penjualan.

Artinya, sebenarnya keuntungan AirAsia, Cathay Pacific Airways, Smart Telecom, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang membanderol produknya tanpa harga sedang menawarkan pengalaman tersendiri bagi konsumen. Jika seseorang pernah menikmati layanan maskapai tersebut, diharapkan ia akan kembali menunggang untuk kedua, ketiga kalinya, dan seterusnya.

Begitu pula dengan Smart Telecom yang menyodorkan pengalaman berkomunikasi seluler kepada konsumen berbekal kualitas yang dimiliki. Flexi dan Esia, dua pemain telekomunikasi seluler lainnya, juga pernah menggratiskan biaya sambungan teleponnya. Setelah merasakan secara langsung, konsumen akan berbagi pengalaman mengesankan kepada orang-orang terdekat mereka.

Jadi, di samping menciptakan pelanggan loyal, langkah ini juga akan menghasilkan promosi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang efektif.

Rugi di depan tidak masalah demi keuntungan berlipat selanjutnya. Intinya, perusahaan harus rela berkorban terlebih dahulu demi mengeruk keuntungan di masa mendatang, sekaligus mendapatkan pasar masa depan. Ingat, Rp0 bukan sekadar diskon!

Murah dan Amanah

sepatu sport

s berkualita

ADE

Koboy Shoes

085320859819

Menerima order grosir dan eceran

ADE KREDIT

Ciparay Tengah Cibaduyut Bandung- 0899 190 4531

Alamat: Cangkuang Sindang Palay RT 04/08 Bandung

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

29

Razia Pasar Menggangu Keamanan Berusaha

Darmadi Durianto:

“Kebijakan Kemendag Berpotensi Langgar Undang-Undang” JAKARTA, SUDUT PANDANG

Kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memerangi barang-barang impor ilegal dan belum memiliki SNI yang beredar di pasar telah meresahkan para pedagang. Implementasi atas Permendag Nomor 72 dan 73 Tahun 2015 yang dilakukan telah membuat situasi bisnis di berbagai pusat pembelajaan dihantui ketakutan.

Betapa tidak, penerapan di lapangan berubah menjadi razia dan penindakan terhadap barang-barang para pedagang.

“Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 2 huruf d, salah satu kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas keamanan berusaha.

Kenapa implementasi atas Permendag Nomor 72 dan 73 Tahun 2015 ini membuat para pedagang tidak nyaman?,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto kepada wartawan, memonitor langsung kondisi Mangga Dua dan Glodok Jakarta, Senin (26/10/2015).

Menurut Darmadi Durianto, dirinya mendukung pemberantasan barang-barang ilegal, namun bukan dilakukan dengan merazia langsung ke toko-toko. Razia itu akan membuat gaduh dan dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan.

“Banyak toko tutup karena takut barang-barang mereka yang sudah dibeli akan diangkut. Ini tidak bisa dibiarkan, mereka sudah membeli dari importir dengan harga yang telah dinaikan oleh importir. Mereka belum dapat sosialiasi atas kebijakan Menteri Perdagangan ini,” ungkap Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang mengecam kebijakan tersebut.

BELUM ADA SOSIALISASI Sidak atau razia ini, kata dia, telah membuat kondisi psikologis pasar terganggu. Saat daya beli menurun, sekarang mereka harus menghadapi razia yang sama sekali belum ada sosialisasi. “Jika kebijakan ini dilakukan di pelabuhan bersama Bea Cukai itu tidak menjadi

30

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

persoalan, bukan langsung merazia barang ke toko-toko.

Menyelesaikan persoalan itu harus dari hulu bukan main pukul hilirnya,” tegasnya.

Dia mengatakan, para pedagang juga manusia yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarga, dan karyawan. “Jangan potong secara mendadak sumber penghasilan mereka,” tandasnya.

Atas kebijakan itu, tambah dia, Kementerian Perdagangan diduga berpotensi telah melanggar Undang-Undang Perdagangan No.7 Tahun 2014. Dimana kebijakannya diiduga telah menciptakan rasa tidak aman.

“Menteri Perdagangan harus tunduk dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2014. Saya langsung turun ke lapangan berdasarkan aduan dari konstituen di dapil saya Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Mereka banyak panik dan merasa merasa tidak nyaman dalam berbisnis.

Untuk itu saya menghimbau untuk moratium dulu atas razia yang yang telah menyebabkan psikologis pasar terganggu,” ucap wakil rakyat yang dikenal aktif blusukan menemui konstituen ini.

Selain memonitor langsung ke Mangga Dua dan Glodok, melalui staff ahli, Alex Ferry telah menyampaikan secara langsung persoalan ini kepada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Menurutnya, razia sudah tidak dilakukan di pusat perbelanjaan, namun ke pelabuhan fokus ke baju bekas. Ia berharap pedagang untuk tenang dan berdagang seperti biasa. Rkm

INVITES US TO BE PART OF YOUR BUSINESS STANDART Rp 425.000,-/Nett (5 Rooms) DELUXE / TWIN Rp 450.000,-/Nett (2 Rooms) SUPERIOR Rp 500.000,- /Nett (12 Rooms) FAMILY Rp 600.000,-/Nett (2 Rooms) VIP Rp 600.000,- /Nett (1 Rooms) SUITE Rp 800.000 (2 Rooms) EXTRA BED Rp 75.000

OM START FR SPA AND FITNESS CENTER

CONVENTION HALL & MEETING ROOM

678HOTEL

Jalan D.I Panjaitan Lingkar Cawang No. 1B, Jakarta Timur 13650 Jakarta, Indonesia Telp: 021-85902012 http://678hotel.co.id/ Email: cs@678hotel.co.id

SUDUT POLITIK

POLITISI KEMBALI TERJERAT KORUPSI

Muara Karta:

“Politik Masih Menjadi Panglima” Di saat gonjang-ganjing revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga anti rasuah ini kembali menunjukkan taringnya.

Operasi tangkap tangan terhadap anggota DPR dari Fraksi Hanura Dewie Yasin Limpo semakin menambah panjang daftar politisi yang dijerat kasus korupsi.

Dewie merupakan orang ketiga dari anggota DPR RI periode 2014-2019 yang harus berurusan dengan KPK. Sebelumnya KPK telah menangkap tangan anggota Fraksi PDI-P Adriansyah dan menetapkan anggota Fraksi Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka kasus korupsi.

Meski nama-nama tersebut baru ditetapkan sebagai tersangka dan belum berkeputusan hukum tetap, namun pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa politisi tak kunjung jera melakukan korupsi?

32

JAKARTA, SUDUT PANDANG

semua lini.

Salah satu penyebab masih maraknya praktik korupsi di negeri ini lantaran politik masih menjadi panglima mengalahkan supremasi hukum. Jika hal itu masih berlangsung, maka koruptor tidak akan pernah mengurungkan niatnya untuk menggerus uang negara di

“Saya pikir lingkaran korupsi tidak ada habis-habisnya. Mereka tetap mencari cela untuk korupsi selama hukum belum menjadi panglima di negeri ini. Salah satu cara itu terlihat dengan usulan revisi Undang-Undang KPK melalui kekuatan politik di DPR,”

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

Muara Karta:

SUDUT POLITIK

kata praktisi hukum Muara Karta, SH, MM kepada Sudut Pandang di Jakarta, baru-baru ini.

“Menegakan hukum bukan berarti harus melanggar aturan hukum dan HAM. Penangguhan penahanan merupakan hak tersangka atau terdakwa,”

Alumni FH UI ini mengatakan, apapun dalihnya revisi Undang-Undang KPK diduga kuat untuk mengkebiri kewenangan anti rasuah ini sehingga langkah dan geraknya menjadi terbatas. Hal ini terlihat dari revisi yang diusulkan seperti membatasi usia KPK hanya 12 tahun, dan revisi lainnya yang sangat jelas untuk melemahkan.

“Memang wajar bila sebuah Undang-Undang yang telah berumur cukup lama dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Namun, revisi itu harus memperkuatkan bukan melemahkan. Terlebih dalam situasi saat ini, banyak politisi tertangkap tangan terjerat tindak pidana korupsi, upaya revisi UU KPK bisa diartikan untuk kepentingan para pembuat Undang-Undang,” ungkapnya.

PASKALIS PIETER:

“UNDANG-UNDANG KPK BUKAN KITAB SUCI” JAKARTA, SUDUT PANDANG

RUU Pengampunan Nasional

Dia juga mengaku heran dengan RUU Pengampunan Nasional. Sebab, pengampunan itu diberikan kepada siapa saja, termasuk koruptor dan pelaku tindak pidana pencucian uang yang mau melaporkan dan memasukkan dananya ke dalam negeri.

“RUU Pengampunan Nasional sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Itulah bentuk-bentuk perlawanan para koruptor melalui jaringannya yang menyebar di semua lini, baik legislatif, eksekutif dan yudikatif,” ungkap Muara Karta.

“KPK teruskan kinerjanya jangan terus dihambat dan dilemahkan dengan berbagai macam cara, kemudian kepolisian dan kejaksaan harus diperkuat untuk bersinergi memberantas korupsi. Ingat kita telah berkomitmen bahwa korupsi merupakan musuh bersama,” tandasnya. Red/Um

Semua Undang-Undang pasti mengalami perubahan dan pembaharuan mengikuti perkembangan zaman, seperti UUD 1945 yang telah diamandemen. Hal itu juga berlaku pada Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Undang-Undang bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah, sehingga jangan terus berpikir revisi terhadap Undang-Undang KPK dianggap akan melemahkan,” kata praktisi hukum Paskalis Pieter, SH, MH saat dihubungi Sudut Pandang di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Paskalis Pieter, revisi diperlukan sebagai evaluasi kinerja untuk perbaikan kedepan. Seperti selama ini KPK tidak pernah memberikan penangguhan penahanan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Menegakan hukum bukan berarti harus melanggar aturan hukum dan HAM. Penangguhan penahanan merupakan hak tersangka atau terdakwa,” ujar lulusan Pasca Sarjana FH Unpad Bandung ini Kendati demikian, ia mengaku tidak sependapat jika ada usulan KPK hanya dibatasi sampai 12 tahun saja. Sebab, lembaga anti rasuah ini dipandang perlu untuk memperkuat pemberantasan korupsi bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan. “Itu kan baru usulan dan pandangan sehingga jangan terus berburuk sangka, Presiden Jokowi juga telah menolak usulan revisi terhadap Undang-Undang KPK,” ungkapnya.

Dia juga berharap semangat pemberantasan korupsi jangan jadi ajang pencitraan atau mencari popularitas semata.”Penegakan hukum termasuk penanganan kasus korupsi merupakan tugas penegak hukum, bukan untuk mencari sensasi, popularitas atau motif lain selain murni penegakan hukum,” tegas pengacara senior asal NTT itu. Red/Um

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

33

SUDUT POLITIK DEKLARASI PARTAI IDAMAN

RHOMA IRAMA SAMPAIKAN VISI MISI LEWAT LAGU ingin tampil beda," kata Rhoma sambil membawa gitarnya dihadapan massa yang memadati area Tugu Proklamasi.

D

JAKARTA, SUDUT PANDANG

eklarasi Pengurus Nasional Partai Islam Damai Aman (Idaman) berlangsung meriah di area Tugu Proklamasi, Jakarta, Rabu (14/10/2015). Acara yang bertepatan dengan bertepatan dengan tanggal 1 Muharam 1437 Hijriah ini dilakukan dengan cara unik. Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama memaparkan visi dan misi dengan melantunkan lagu.

Pria yang pernah disebut-sebut dalam bursa calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu membawakan lima lagu. Kelima lagu tersebut adalah "Bersatulah", "Kita adalah Satu", "Reformasi", "Indonesia", dan "Pembaharuan".

Tak ayal, acara ini mampu menyedot dan menghipnotis undangan yang hadir dari seluruh provinsi di Indonesia.

Tampak hadir tokoh-tokoh terkemuka seperti Adhyaksa Daud, Jendral (Purn ) Joko Santoso, Nachrowi Ramli, Biem Banyamin, Ketum PPP versi Muktamar Surabaya, M.Romahurmuziy, dan tokoh lainnya.

Rhoma menilai bahwa penyampaian visi misi menggunakan lagu lebih efektif dan menyentuh para pendengarnya. "Kita

34

Meski berbasis ideologi Islam, jelas Rhoma, partai ini juga mengajak kepada semua kader dan masyarakat Indonesia dari semua golongan,ras dan Agama untuk bersatu padu dan bahu-membahu membangun bangsa. “Hal itu sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa NKRI itu telah dicita-citakan oleh “Founding Father” Indonesia,” tegas Rhoma.

Sekjen Partai Idaman, Ramdansyah Bakir menambahkan, Partai Idaman didirikan untuk menyampaikan pesan, agama Islam untuk Rahmatan Lilallamin bagi semua umat. “Islam adalah untuk semua umat manusia di muka bumi. Demikian pula, Partai Idaman hadir untuk seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

DIPERHITUNGKAN Pakar politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, menilai partai bentukan Rhoma ini berpotensi menjadi partai yang diperhitungkan, tak hanya jadi partai "penggembira."

“Kehadiran Partai Idama dapat menggerus dukungan bagi partai-partai berbasis massa Islam yang lain, asalkan Rhoma sebagai pendiri tak hanya mengandalkan nama besarnya untuk meraih dukungan masyarakat. Kalau bicara dukungan, Rho-

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

ma punya loyalis yang kuat," ungkap Hendri Selain itu, kata Hendri, figur Rhoma sebagai Raja Dangdut yang dekat dengan tokoh-tokoh Islam jadi salah satu penentu.

Apalagi Rhoma selama ini kerap dikaitkan dengan beberapa partai Islam lain seperti PKB dan PPP. “Rhoma bahkan menjadi salah satu faktor pengatrol suara PKB dalam pemilu legislatif tahun lalu, ketika PKB menyatakan akan mengusung Rhoma sebagai calon presiden.

Ini pula yang membuat keberadaan Partai Idaman bisa menggerus dukungan PKB,” ucapnya. Red/BabeAli

SUDUT POLITIK Mengenal Lebih Dekat

RAMDANSYAH SEKJEN PARTAI IDAMAN

Rhoma Irama menunjuk Mantan Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) DKI Jakarta, Ramdansyah Bakir jadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Idaman. Sebenarnya Ramdanysah selalu mengatakan lebih enak menjadi orang independen, dan sudah berulang kali menolak saat diajak menjadi pengurus, akan tetapi kali ini patuh.”Tetapi saya tidak dapat menolak permintaan Bang Haji untuk duduk di kepengurusan Partai Idaman,” katanya Ramdansyah mengaku mendapat amanat langsung dari Rhoma Irama selaku ketua umum Partai Idaman. Rhoma menganggap Ramdansyah memenuhi syarat menjadi Sekjen.Selain masih muda, Ramdansyah juga cukup dikenal di organisasi kepemudaan serta punya pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu.Menurut Ramdansyah, Partai Idaman punya prospek yang cerah. karena tanpa mesin partaipun Rhoma Irama sebenarnya sudah punya nilai positif untuk perolehan suara.

“Saya yakin Rhoma bisa memperoleh suara signifikan sekitar 5 persen di Pemilu 2019 seperti halnya dia dapat mendongkrak suara partai PKB di pemilu 2014,” terang Ramdansyah. Ramdansyah berharap dengan kepengurusan yang solid dan kompeten, Partai Idaman bisa memperoleh 10 hingga 15 persen suara nasional.

Pakar Organisasi

BIODATA Nama : Ramdansyah Bakir Umur : 45 Tahun Istri: Yuni Apriani Anak: Denis Pratama; Suci Ramdani Urbaningrum (Suci); Muhammad Rizky Ramdani (Kiki) dan Moch. Alexander Lee Ramadhan (Alee) Pendidikan: SD Lagoa 01 Pagi, Jakarta Utara SMPN 30, Jakarta Utara SMAN 13, Jakarta Utara S1 Universitas Indonesia (Satra Asia Barat dan Kriminologi) S1 Fakultas Hukum, Untag S2 Magister Kesehatan Masyarakat, UI S2 Filsafat Islam, Universitas Paramadina Karir:

RAMDANSYAH Bakir, setelah tidak menjabat sebagai Ketua Panwaslu DKI Jakarta, kesibukannya tak pernah berkurang. Bahkan bertambah padat. Hampir tiap hari bapak empat anak ini beredar ke sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek. Apalagi, kalau bukan urusan organisasi, diskusi, penelitian dan seabreg kegiatan lain. Beginilah kegiatan sehari hari saya. Selain melakukan komunikasi dengan warga Jakarta tentang beragam persoalan Jakarta, saya harus ke sana kemari untuk menghadiri diskusi, baik sebagai narasumber maupun peserta, ujar lelaki yang pernah menjadi peserta young enterpreneur di Ngee Yan, Singapura ini. Dan, sejak tidak lagi aktif sebagai wasit pemilu, sudah dua buku berhasil diselesaikan, yakni buku komik ‘Saya Bangga Jadi Warga Jakarta’ dan Ada Apa Bang Haji Rhoma.

Dalam buku Saya Bangga Jadi Warga Jakarta, lelaki dengan beragam gelar ini ingin berbagi ke publik tentang peristiwa-peristiwa penting seputar pemilihan kepala daerah di Jakarta. Komik ini mengungkap data penting dan analisis yang mendalam di setiap tahapan Pilkada Jakarta, seperti polemik DPT, perseteruan sengit tahapan kampanye, dan perang jejaring sosial. Beragam isue itu disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dalam bentuk karikatur, dengan ilustrasi yang lucu dan jenaka sehingga tema politik yang serius dan rumit menjadi sajian yang cair dan mudah dimengerti. Buku kedua adalah Ada Apa Bang Haji Rhoma yang berisikan wacana si Raja Dangdut menjadi calon Presiden dan isue sara di Pemilukada DKI Jakarta.

Aktif di luar, ia tetap aktif di kampungnya terutama di Masjid Al Mukarromah, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada bulan puasa lalu, mantan PJS Ketum PB HMI aktif di kegiatan masjid mulai dari buka puasa bersama, penyaluran zakat, infaq, shodaqoh, serta sejumlah bakti sosial. Di luar itu, ia juga berbisnis ikan hias, warnet, penjualan komputer, serta penyewaan alat pesta juga tetap dijalani. Sebagai seorang calon senator DKI Jakarta, saat ini lelaki yang juga peneliti ini aktif menjabat Sekjen di Asosiasi Hortikultura Nasional (AHN). Red Agus

Sekretaris Umum APKOMLAPAN 2004-2008 Sekjen Asosiasi Hortikultura Nasional Asisten Dosen FIB UI 1996-1999 Peneliti di Pusat Penelitian Kesehatan UI, 19962004 Peneliti di Pusat Kajian Politik FISIP UI, 1996-2006 Ketua Panwaslu DKI Jakarta Direktur Rumah Demokrasi SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

35

SUDUT OLAHRAGA

PERSIB JUARA PIALA PRESIDEN

BANDUNG BERPESTA P ersib Bandung berhasil menjadi juara Piala Presiden 2015 setelah menaklukkan Sriwijaya FC Palembang dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, (18/10/2015) lalu. Publik Bandung berpesta merayakan kemenangan ini.

Sejak peluit tanda pertandingan usai hingga kini, euforia terus berlangsung. Para bobotoh larut dalam kegembiraan. "Hidup Persib!" teriak mereka serempak dengan mengenakan seragam biru.

Bandung pun menjadi lautan biru.

36

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

Para bobotoh meneriakkan berbagai macam yel. "Persib Juara, Persib Juara, Persib Juara" dan "Halo-halo Bandung" terus berkumandang.

Tak ada yang melarang. Ini yang membuat ramai. Macam-macam atraksi diperagakan mereka. Mereka bernyanyi-nyanyi bahkan menari-nari tanpa busana, hanya tersisa celana dalam. Bendera kebesaran Persib pun terus di kibar-kibarkan.

Senin, (19/10/2015), tengah malam, para pemain Persib tiba di Bandung dalam perjalannnya dari Jakarta.

Ribuan bobotoh atau mungkin lebih, menyambut kedatangan para pilar

Maung Bandung.

Mereka larut dalam euforia. Para pemain diarak menggunakan Bandros, bus city tour, diantarkan menuju markas Persib, Stadion Sidolig, di Jalan Jendral Ahmad Yani.

Salah satu pemain andalan Persib, Zulham Zamrun kepada Kompas.com mengaku salut dan terharu dengan kekompakan para bobotoh. "Aku salut kepada para bobotoh, baru kali ini aku main di klub yang penndukungnya paling kompak dan paling dahsyat. Terima kasih bobotoh," kata Zulham di mess Persib, Selasa, (20/10/2015) dini hari. Deni/Kompas

SUDUT OLAHRAGA

Djajang Nurjaman:

“Kemenangan Ini untuk Bobotoh” Pelatih Persib Bandung, Djajang Nurdjaman, mengaku senang dengan kemenangan di final Piala Presiden. Djajang pun mempersembahkan trofi juara ini para pendukung 'Maung Bandung'.

Persib berhasil menjadi juara Piala Presiden usai menang 2-0 atas Sriwijaya FC pada final yang dihelat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (18/10/2015) malam WIB, lewat gol-gol Ahmad Jufriyanto dan Makan Konate, yang semuanya dicetak di babak pertama.

Kemenangan ini boleh dibilang terasa istimewa, mengingat Persib bermain di depan puluhan ribu bobotoh, sebutan pendukung Persib yang datang dari Bandung untuk menonton aksi tim kesayangan. "Saya ucapkan selamat pada pemain kami, yang telah memenangi babak final ini dan sudah memberikan gelar untuk warga Bandung," ujar Djajang dalam jumpa pers usai pertandingan.

"Bisa menang atas Sriwijaya di stadion GBK, kebanggaan para pemain Indonesia, dan dihadiri oleh ribuan bobotoh yang sudah melakukan perjuangan luar biasa untuk bisa datang ke sini. Itu sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat sekali lagi untuk para pemain," tambahnya. Syam/Dtk

ZULHAM ZAMRUN SISIHKAN RP 100 JUTA UNTUK PERSIB BANDUNG Penyerang Zulham Zamrun menyisihkan Rp 100 juta dari total hadiah individu di Piala Presiden untuk Persib Bandung.

Pada ajang yang dijuarai Persib, Zulham menjadi pemain terbaik dan top scorer.

Menjadi pemain terbaik, dia mendapat guyuran Rp 200 juta dari Mahaka Sports and Entertainment.

Sedangkan menjadi pencetak gol terbanyak memperoleh Rp 100 juta.

“Total 300 juta, saya enggak terima semua karena saya kasih 100 (juta) ke tim Persib. Karena keberhasilan saya bukan karena saya sendiri,” ujar Zulham, Minggu (25/10/2015).

Menurutnya, rekan-rekan setimnyalah yang membuatnya bisa meraih dua penghargaan tersebut. red.Tribune SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

37

Selama 2 tahun 7 bulan bertugas sebagai Kasi Pidum, Nasir selalu membaur dengan pegawai. Ada hal yang membuatnya terharu ketika ada pegawai yang meninggal saat menjalankan tugasnya. ”Saya sangat bangga mempunyai anak buah yang bertanggung jawab, namun Tuhan telah telah memanggilnya saat menjalankan tugas. Saat itu saya turut memakamkannya,“ kenang Nasir.

MENJAGA SILATURAHMI

Bohal P Lubis Jabat Kasipidum Kejari Jakbar JAKARTA, SUDUT PANDANG

Bohal P Lubis menjabat Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menggantikan M.Nasir yang mendapat tugas baru di Puspenkum Kejaksaan Agung. Kepala Kejari Jakarta Barat, Reda Manthovani memimpin langsung acara serah terima dan pelantikan yang berlangsung di Aula Kejari Jakarta Barat, Kamis (1/10/2015).

“Selamat menjalankan tugas kepada Bapak Bohal P Lubis . Terima kasih untuk Bapak M Nasir yang telah mendidikasikan diri dengan baik selama bertugas di Kejari Jakarta Barat, selamat bertugas di tempat yang baru,” ucap Reda Manthovani.

“Mari kita bersama-sama menjalankan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab, tugas ini merupakan amanah yang harus kita laksanakan dengan baik,” ajak Kajari yang dikenal tegas itu.

Suasana penuh haru begitu terasa saat acara pisah sambut. Semua jaksa, pegawai hingga penjaga tahanan menyalami M.Nasir. Selama berdinas, pria bersahaja ini memang dikenal dekat dengan semua pegawai. “Terima kasih semuanya, mari kita saling mendoakan.

Dimana pun bertugas jalinan silaturahmi akan tetap saya jaga dengan baik. Jangan segan-segan berkunjung ke Kejagung,” ucap M.Nasir.

Foto: copyright facebook.com/cctvnewschina Merawat orang yang sedang sakit bukanlah perkara mudah. Butuh kesungguhan hati, kesabaran, dan ketulusan luar biasa ketika merawat. Orang dewasa saja kadang masih kesulitan untuk merawat orang sakit.

Tapi bagi Qianqian, merawat ibu yang terbaring di rumah sakit adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Dikutip dari laman Facebook CCTV News, bocah 3 tahun asal Ruzhou, Provinsi Henan, Tiongkok ini telah menyentuh hati ribuan orang ketika ia terpotret sedang merawat ibunya yang terluka karena jadi korban tabrak lari. Ibu Qianqian, Wang Huixian mengalami sejumlah patah tulang akibat kecelakaan itu.

Wang pun harus dirawat di rumah sakit. Karena kedua orang tuanya sudah meninggal akibat kecelakaan dan sudah

38

Kasipidum baru Bohal P Lubis menegaskan, dirinya siap menjalankan tugas dengan baik sesuai arahan Kajari Jakarta Barat. Pria yang sebelumnya menjabat Kasi Intel Kejari Bogor itu juga mengapresiasi M.Nasir dan akan melanjutkan yang sudah berjalan supaya lebih baik lagi. ”Mohon doa dan kerjasamanya, karena dalam melaksanakan tugas dibutuhkan kerjasama yang baik. Tanpa adanya kerja sama, maka akan sulit untuk mengimplementasikan semua program kerja,” ujar pria yang datang bersama rombongan dari Kejari Bogor. Red/Umi

Bocah 3 Tahun Rawat Ibu yang Terbaring di Rumah Sakit

putus kontak dengan suaminya setelah bercerai, Wang hanya bisa menggantungkan hidupnya pada putri kecilnya, Qianqian.

Sungguh sangat disayangkan, pelaku tabrak lari Wang langsung kabur begitu saja. Akibatnya biaya pengobatan Wang pun tak ada yang menanggung. Wang dan putrinya benar-benar dalam keadaan tak berdaya.

Dalam laporan video yang merebak di media sosial, Qianqian terlihat menggunakan baju satu-satunya yang ia punya dan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang dewasa untuk merawat orang sakit seperti mengantar makanan dan minuman untuk ibunya. Qianqian juga menghapus air mata sang ibu dan membantu membuang kotorannya.

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

Dia juga berpesan agar Kasipidum baru, Bohal P Lubis supaya dapat menjaga silaturahmi di lingkungan Kejari Jakarta Barat.yang sudah terjalin dengan baik.

“Selamat menjalankan tugas, semoga semua dapat berjalan dengan baik, termasuk menjalin kemitraan dengan para jurnalis. Melalui kemitraan secara profesional dapat tercipta hubungan baik satu sama lain. Semuanya demi kinerja kejaksaan kedepan,” tuturnya.

BANTUAN BERDATANGAN Setelah video kisah Qianqian dan ibunya tersebar luas, bantuan donasi uang dan baju akhirnya berdatangan. Salah satu masyarakat yang menjenguk Qianqian dan sang ibu sampai meneteskan air mata karena tak kuasa dengan kesedihan yang ia rasa saat melihat mereka. "Anakku yang berusia 3 tahun belum bisa apa-apa di bawah naungan orang tuanya, tapi coba lihat Qianqian ini," ungkapnya.

Donasi yang terkumpul untuk Qianqian dan ibunya sudah mencapai 6.000 yuan atau sekitar 12 juta rupiah selain sumbangan baju dan makanan. Wang berkata ia telah mengatur rencana operasi dengan dokter dan sangat berterima kasih kepada orang-orang baik hati yang mau mengulurkan tangannya. Red/FB CCTV News

PERS RILIS BRIGADE PELAJAR ISLAM INDONESIA

Minta Presiden Keluarkan Inpres Pemutaran Film G30S/PKI di Sekolah Jakarta, Sudut Pandang Koordinator Pusat Brigade Pelajar Islam Indonesia (PII) mengadakan refleksi memperingati Pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau yang lebih kerap dikenal dengan nama G30 S/PKI dengan nonton bersama pemutaran Film dokumenter yang telah disiapkan oleh Dinas Penerangan Angkatan Darat.

Acara nonton bersama ini yang dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, warga Menteng ini berlangsung pukul 20.00 WIB di depan Sekretariat Pengurus Besar PII, Jalan Menteng Raya, No.58, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2015) lalu.

“Tujuan diadakan acara ini untuk refleksi kembali akan keganasan dan kebiadaban PKI, yang telah mengacaukan NKRI. Oleh sebab itu, harapan dengan adanya refleksi ini maka akan terbentuknya sikap waspada dalam diri masyarakat terhadap penyebaran paham Marxisme, Leninisme, Sosialisme, dan sejenisnya yang mempunyai ideologi tak bertuhan,” ujar

Kepala Komunikasi Eksternal Korpus Brigade PII, Saiful Haris, dalam Pers Release yang diterima Sudut Pandang.

Menurut Saiful Haris, paham-paham yang tidak bersesuaian dengan Pancasila di Negara Indonesia tidak diperbolehkan ‘ada’ sama sekali dan harus dibumi hanguskan jika terindikasi masih bertahan. Setidaknya berkaca pada fakta sejarah yang menjelaskan bahwa begitu kejamnya pembantaian yang tidak berkeprimanusiaan. “Kita berharap hal itu tidak akan terulang kembali di Indonesia,” harapnya.

Melalui pemutaran film G30S/PKI ini, Brigade PII berpesan bahwa para guru dan orang tua mengajarkan sejarah dengan benar kepada anak-anaknya mengenai pemberontakan PKI dan mengapa paham komunis dilarang di Indonesia. Amanah refleksi ini nantinya akan disampaikan oleh Mayjen TNI (Purn), Muchdi Purwoprandjono, mantan Danjen Kopassus.

“Kami juga meminta secara

tegas kepada Presiden Republik Indonesia agar mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) yang berisi untuk melakukan pemutaran film pengkhianatan dan pemberontakan PKI (G30S/PKI) di setiap sekolah negeri dan swasta, mulai tingkat dasar hingga menengah.

Pemutaran film ini merupakan upaya serius untuk mempertahankan “memori sosial” masyarakat Indonesia, agar senantiasa tertanam dalam benak generasi bangsa,” ucapnya.

Kebijakan yang diharapkan PII tersebut juga sekaligus membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo beserta jajarannya bersih dari pengaruh, tekanan dan campur tangan kelompok komunis yang tersisa di Indonesia. “Sampai kapanpun PKI tetap musuh bangsa Indonesia, tidak ada ampun bagi PKI dan tidak boleh sejengkalpun tanah Indonesia diinjak oleh PKI,” tegas Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII). Red/Babeali

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

39

COM COMPUTER

&

ASSESORIES

UD. FAJAR ILLAHI JUAL ALAT PERKAKAS, PERTUKANGAN & SERVICE MESIN

Grand Mall Bekasi Lt.2 No.10 A Jl. Jenderal Sudirman Medan Satria Bekasi 0838 0728 43 42 – 089 89 161 088 sigmacombekasi@gmail.com

-Jl.Bekasi Timur KM 17 Pasar Klender Jakarta Timur (Samping Fly Over Klender)

Ifan 08211 445 984 23

-Jl.Kp Sumur No.1 Klender Jakarta Timur

Wallet Craftman

Yusman Pummet Pengrajin Sandal Rumahan

Kp. Culamega Pasir Jambu Ciwidey Bandung

0822 1604 5058 089636 866 952

Dompet Kulit dan Clotingan dengan Berbagai Design Menarik

Ciparay Tengah Cibaduyut Bandung Zainal : 0812 221 572 744 - 0896 226 48 724

Menerima Order Sandal Pria & Wanita Clotingan Dengan Beragam Design Menarik

IDUL QURBAN

GEMA IDUL ADHA 1436 HIJRIAH

PERAYAAN IDUL ADHA 1436 H PN JAKARTA PUSAT

JAKARTA, SUDUT PANDANG

SUTIO JUMAGI AKHIRNO:

“Sebagai umat Islam, kita harus meningkatkan kecintaan kita kepada Allah SWT, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Mari kita tunjukkan cinta kita kepada Allah SWT dengan berkurban. Setinggi apapun pangkat kita, harta banyak, jangan pernah lupa menyalurkannya kepada yang berhak."

Sebanyak lima ekor sapi dan satu ekor kambing disembelih dalam peringatan Hari Raya Idul Adha 1436 H di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jum’at (25/9/2015) lalu.

Satu ekor sapi seberat 200 kg merupakan qurban dari Ketua PN Jakarta Pusat, Dr.Gusrizal, SH.Mhum, sedangkan empat ekor sapi dan satu ekor kambing hasil sumbangan dari Hakim, Panitera dan karyawan PN Jakarta Pusat.

Gema takbir berkumandang saat penyembelihan hewan qurban yang berlangsung di halaman depan Masjid Al-Hikmah PN Jakarta Pusat.

“Setiap Idul Adha kami menyembelih hewan qurban sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Ini juga menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah SWT,” tutur Humas PN Jakarta Pusat, Sutio Jumagi Akhirno, SH, M.Hum kepada Sudut Pandang.

Hakim ramah yang didaulat

sebagai Ketua Panitia Qurban ini mengatakan, qurban merupakan bentuk dari peningkatan habluminallah dan hambluminannas, yakni mendekatkan diri kepada Allah SWT dan hubungan sosial terhadap sesama.

“Sebagai umat Islam, kita harus meningkatkan kecintaan kita kepada Allah SWT, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Mari kita tunjukkan cinta kita kepada Allah SWT dengan berkurban. Setinggi apapun pangkat kita, harta banyak, jangan pernah lupa menyalurkannya kepada yang berhak," pesan hakim yang dikenal relijius ini.

Daging kurban ini, jelas dia, dibagikan dengan sistim kupon.

Sebanyak 400 kupon telah disiapkan panitia bagi penerima supaya penyerahannya berlangsung tertib.

“Meski niatnya baik, kalau dilakukan dengan tidak baik maka akan terjadi yang tidak diinginkan.

Dengan niat tulus ikhlas, semoga qurban kita diterima oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi penerimanya,” ujar Sutio. Red/Umi SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

41

IDUL QURBAN

FOTO PERAYAAN IDUL ADHA 1436 H PN JAKARTA PUSAT

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Potong 3 Ekor Sapi “Penyembelihan hewan kurban ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk merayakan Hari Raya Idul Adha,”

AGUNG DIPO

K

JAKARTA, SUDUT PANDANG

ejaksaan Negeri Jakarta Utara menyembelih 3 ekor sapi dalam perayaan Idul Adha 1436 Hijriah. Pemotongan hewan qurban berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Jum’at (25/9/2015) lalu.

Tampak Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Agung Komanindyo Dipo, SH, MH beserta Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Toto Roedianto S.Sos, SH,Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Irwan Setiawan SH, MH, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Dwi Astuti Beniyati SH, MH, dan Kasi Pidana Umum (Pidum) Dado Achmad, SH, Mkn. “Penyembelihan hewan kurban ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk merayakan Hari Raya Idul Adha,” ujar Agung Dipo kepada Sudut Pandang di sela-sela pemotongan hewan qurban.

Selain bentuk ketaqwaan, kata Agung Dipo, penyembelihan hewan juga sebagai kepedulian terhadap sesama. “Semoga qurban ini bisa meringankan beban masyarakat yang tidak mampu, dan diterima sebagai amal ibadah kita,” harapnya.

Penyembelihan dilakukan oleh lima orang petugas jagal didampingi oleh petugas dari suku Dinas Perternakan dan Perikanan Jakarta Utara. Hal ini untuk menjamin kesehatan daging qurban. “Pembagian daging qurban melalui kupon, supaya terkoordinasi dengan baik. Sebanyak 300 kupon kita bagikan kepada warga sekitar dan pegawai Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,” ungkap Agung Dipo.Red/Umi

42

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

IDUL QURBAN

QURBAN SEBAGAI WUJUD RASA SYUKUR BUNDA IIE:

‘SEMOGA QURBAN INI BERMANFAAT BAGI WARGA” JAKARTA, SUDUT PANDANG

Sebagai wujud syukur dan ingin berbagi terhadap sesama pada Hari Raya Idul Adha 1346 H, Sri Budhirahayuningsih berkurban satu ekor sapi di kediamannya Jl.Kepu No.44 RT 005/01 Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Kamis (14/9/2015) lalu.

Wanita yang akrab disapa Bunda Iie ini berharap qurban tersebut dapat bermanfaat bagi warga sekitar

dan tentunya menjadi amal ibadah sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT. “Semoga qurban ini bermanfaat bagi warga sekitar dan tentunya semakin meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT,” ucap Bunda Iie kepada Sudut Pandang saat memantau langsung proses pemotongan hewan kurban.

Supaya tertib, jelas dia, pembagian daging kurban melalui sistem kupon. Proses pembagian melibatkan panitia dan pengurus RT. “Supaya tertib dan tepat sasaran, sehingga

warga yang berhak menerimanya mendapatkan daging qurban.

Alhamdulillah semua sudah terkoordinasi dengan baik,” tutur wanita ramah dan bersahaja ini.

Gema takbir berkumandang mengiringi penyembelihan sapi.

Semua panitia dibantu warga sekitar tampak dengan sigap membantu proses penyembelihan sehingga proses pemotongan berlangsung aman dan lancar.

“Alhamdulillah proses penyembelihan dan pembagian daging qurban berjalan dengan lancar. Semoga qurban ini bermanfaat bagi warga, khususnya RT 05 RW 01. Terima kasih Bunda Iie yang telah berkurban, semoga menjadi amal ibadah dan rezekinya semakin dimudahkan,” ucap. Red/Umi

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

43

PENAL MEDIATION I. ABSTRAKSI Ibnu Kaldun menyatakan, bahwa :

“JUSTICE IS SOMETHING FAMILIAR REQUIRES HARMONY IN THE WORLD”, OLEH KARENA ITU, JUSTICE MUST BE SEEN TO BE DONE IN ORDER TO CREATE ON ORDERLY AND HARMONIOUS SOCIETY.”

Bahwa Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritisi atau pun kalangan praktisinya, sejak lahirnya negara modern pada abad 17 Masehi hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (order).

Dalam pandangan Charles Sampford dalam bukunya yang berjudul “The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory (1989)”. Paradigma hukum sebagai suatu sistem bertumpu pada 3 (tiga) macam teori sistem hukum yang dianggapnya sudah conventional, yaitu : a. Teori sistem hukum yang berbasis pada sumber (source based), yakni teori-teori positivistis; b. Teori sistem hukum yang berbasis pada isi (content based), yakni teori-teori hukum alam; c. Teori sistem hukum yang berbasis pada fungsi (function based), yakni teori-teori sosiologis.

Bahwa terhadap paradigma ketiga teori hukum tersebut diatas Sampford melakukan kritik dengan menawarkan paradigma baru yang

44

disebutnya paradigma ketidakteraturan (disorder of law).

Bahwa mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr Harifin Tumpa, S.H., M.H., yang merupakan pelopor adanya putusan Penal Mediation sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 November 2009.

Penulis merasa salut terhadap keberanian Dr Harifin Tumpa, SH., MH, tersebut. Penal Mediation sangatlah diperlukan saat ini, kita dapat ketinggalan di bidang hukum karena kemauan aparat penegak hukum hanyalah menangkap, menahan terdakwa padahal sesungguhnya hal tersebut tidak perlu terjadi seperti kasus Michael Jackson (kasus sodomi) polisi, jaksa, maupun hakim tidak perlu menahan terdakwa sebab terdakwa telah memberikan uang jaminannya, demikian kasus mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, juga tidak ditahan karena adanya uang jaminan yang berkisar USD 50.000,II. PENDAHULUAN Bahwa Prof. Dr Bagir Mana, SH., MCL., Ph.D. menyatakan sebagai berikut : “Suatu putusan pengadilan wajib menggunakan pertimbangan keadilan dan manfaat putusannya walaupun demikian, hakim tetap memutus berdasarkan hukum.”

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

Bahwa di dalam pertimbangan hukum atas (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 November 2009) nama terdakwa Ismayawati tersebut di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat sebagai berikut : “Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai tinggi yang harus diakui, karena bagaimana pun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar daripada bila dilanjutkan. “

Selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia, berpendapat : “Bahwa ajaran Keadilan Restoratif mengajukan bahwa konflik yang disebut kejahatan karena dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan Kepentingan Umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan bahwa kami mampu memfasilitasi penyelesaian

konflik yang memuaskan untuk pada pihak yang berselisih.”

Azas keadilan mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan semua orang sama dihadapan hukum (pendapat dari Jeremy Bentham, equality before the law). Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa setiap materi muatan peratura perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Oleh karena hukum dalam proses terbentuknya (persiapan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebaran, maupun partisipasi masyarakat), penerapan dan pelaksanaannya harus berdasarkan landasan perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga masyarakat.

Beberapa perumusan mengenai keadilan adalah sebagai berikut :

III. PERMASALAHAN Bahwa Penal Mediation sudah pasti membawa permasalahan sebab ada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Maret 1962 Nomor 175 K/KR/1961 yang mempunyai kaidah hukum sebagai berikut : “Pembayaran kerugian oleh penuntut kasasi kepada pihak korban tidak menghapuskan kesalahan atas kejatahan yang dituduhkan kepadanya.”

Apabila Yurisprudensi tersebut diatas yang notabene dibuat pada tahun 1961 sudah pasti menurut penulis yurisprudensi yang dibuat berdasarkan putusan dari Dr Harifin Tumpa, SH., MH., tersebutlah yang wajib jadi panutan untuk para penegak hukum semuanya.

> Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi-Ulpianus);

JADI PERMASALAHANNYA APA ????

APAKAH PUTUSAN/ YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT MENGIKAT DAN WAJIB DIPATUHI OLEH HUKUM ?????

> Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara, dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (aristoteles);

IV. PEMBAHASAN

> Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya (keadilan Justinian); > Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Herbert Spencer); > Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi (Nelson); > Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual sehingga dengan demikian membatasi kebebasan individu dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia (John Salmon).

Descrates mengatakan : “Bahwa aku selalu mempunyai keinginan kuat, untuk mempelajari bagaimana membedakan yang benar dan yang salah supaya terlihat jelas bagaimana seharusnya aku bertindak dan bisa berkelana dengan keyakinan memalui hidup ini.”

Bahwa Konsep Mediasi Penal (Penal Mediation) adalah penjelasan perkara pidana di luar dari pengadilan.

Bahwa ketika penulis masih muda (the young lawyer) saat itu mempunyai prinsip yakni melakukan gugatan ke pengadilan negeri atau mengajukan perkara pidana melalui polisi. Penulis ketika saat itu dengan semangat yang masih membara, tetapi dengan

bertambahnya usia penulis yang saat ini sudah mempunyai KTP seumur hidup ditambah dengan pendidikan yang semakin tinggi maka Restoratif Justice pun haruslah menjadi pilihan utama.

Bahwa Mediasi Penal (Penal Mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : > Mediation In Criminal Cases, > Mediation In Penal Matters, > Strafbemiddeling (bahasa Belanda), > Der Außergerichtliche Tataus-Gleich disingkat ATA (bahwa German), > De Mediation Pénale (bahasa Perancis).

Sebab Mediasi Penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban maka Mediasi Penal ini sampai dikenal dengan istilah Victim Offender Mediation (VOM), Täter Opfer Ausgleich (TOA), atau Offender victim Arrangement (OVA).

Bahwa Mediasi Panel pun pernah penulis alami ketika paman penulis meninggal dunia di Bandung karena ditabrak oleh pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan. Pada waktu itu penulis ikut melayat kesana dan bermaksud agar pelaku pengendara motor yang menyebabkan paman punulis meninggal dunia dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP ketika itu.

Tetapi kenyataannya, tante penulis dan anak-anaknya meminta kepada polisi agar pelaku dibebaskan dan tidak dituntut apa pun. Bahwa penulis terkejut mendengar keputusan tersebut dan yang paling terkejut adalah si pelaku karena baru untuk pertamakali ada manusia yang mempunyai pemkira n demikain. Setelah penulis ingat bahwa paman penulis tersebut Beragama Advent dan mensitir ayat Alkitab yang terdapat di dalam 2 Samuel 14 Ayat 14, demikian isinya : Bahasa Indonesia

“SEBAB KITA PASTI MATI, KITA SEPERTI AIR YANG TERCURAH KE BUMI, YANG TIDAK TERKUMPULKAN. TETAPI ALLAH TIDAK MENGAMBIL NYAWA ORANG, SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

45

MELAINKAN IA MERANCANG SUPAYA SESEORANG YANG TERBUANG JANGAN TINGGAL TERBUANG DARI PADA NYA.”

Bahasa Inggris

“FOR WE WELL SURELY DIE AND BECOME LIKE WATER SPILLED ON THE GROUND, WHICH CANNOT AWAY A LIFE; BUT HE DIVISES MEANS, SO THAT HIS BANISHED ONES ARE NOT EXPELLED FROM HIM.”

Bahwa Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah ADR atau Alternative Dispute Resolution dan ada pula yang menyabutnya Apropriate Dispute Resolution. Dan ADR ini pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata dan tidak untuk kasus-kasus pidana. Dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (dalam hukum positif). Pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, seperti kasus kecelakaan yang dialami oleh : > Muhammad Rasyid Amrullah, anak mantan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa; > Ahmad Abdul Qodir Jaelni/ Dual, anak penyanyi Ahmad Dhani; > Christopher Daniel Syarif, yang baru-baru ini dipidana hukum percobaan karena hakim pengadilan menganut Restorasi Justice karena diantara mereka telahterjadi perdamaian.

berikut : a. Model Informal Mediation b. Model Traditional Village or Tribal Moots c. Model Reparation Negotiation Proggrams d. Model Community Panels of Courts e. Model Family and Community Group Conferences.

Ad) a. Model Informal Mediation :

• Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personel) dalam tugas normalnya yaitu dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan, dapat dilakukan oleh pekerja social atau pejabat pengawas (probation officer), oleh pejabat polisi, atau hakim.

Bahwa jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

Ad) b. Model Traditional Village or Tribal Moots

Hal ini berarti bawah pengadilan negeri cq hakim yang menyidakan perkara tersebut ikut juga melaksanakan tentang Restorative Juctice.

Dan menurut penulis hal itu sudah benar menurut hukum.

MODEL-MODEL MEDIASI PIDANA Bahwa dalam Explanatory Memorandum dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R.(99) 19 tentang Mediation in Penal Matters dikemukan beberapa Model Mediasi Penal, sebagai

46

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

• Menurut model ini, seluruh masyarat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/ pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masya-

rakat luas, model ini mendahului model barat dan telah memberikan inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern.

Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan sebagai keuntungan dan pertemuan suku (Tribal Moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

Ad) c. Model Victim Offender Mediation

• Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada di dalam pikiran orang.

Bahwa model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak fariasi model ini mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator indipenden, atau kombinasi keduanya. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelahnya.

Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus anak, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (missal: pengutilan, perampokan, dan pemerasan). Ada yang terutama pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

Ad) d. Model Raparation Negotiation Proggrams • Model ini untuk semata-mata menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi kepada para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencaan perbaikan materiil. Dalam model ini pelaku pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi (kompensaso).

Ad) e. Model Community Panels or Courts

• Model ini program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan kepada prosedus masyarakat yang lebih fleksibel. Dan informal dan sering melibatkan untuk mediasi atau negosiasi.

Ad) f. Model Family and Community Group Conferences

• Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand dan melibatkan masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan atau persoalan berikutnya.

V. PENUTUP Akhirnya penulis mengingatkan bahwa : “THE BIBLE TELLS US TO LOVE OUR NEIGHBOURS, AND ALSO TO LOVE OUR ENEMIE; PRO-

BABLY BECAUSE THEY ARE GENERALLY THE SAME PEOPLE.”

KESIMPULAN Menjawab permasalahan tersebut di atas, menurut penulis, Penal Mediation haruslah diterapkan atau haruslah dihidupkan dalam sistem peradilan di Indonesia, dan penyidik maupun penuntut hukum serta peradilan seharusnya mempunyai kesadara yang tinggi tidak hanya menggunakan Vergelding Theory sehingga sangat memuaskan apabila dapat menahan seorang advokat atau penegak hukum yang lainnya yang dilakukan oleh penegak hukum pula. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau berubah, kapan lagi kita akan menemukan The Living Law. Demikianlah artikel ini dipersembahkan oleh penulis untuk kita semua supaya bisa pandai dan mau belajar, sebab tidak ada maksud dan tujuan penulis untuk mengkampanyekan diri atau mempromosikan diri supaya bisa dikenal ataupun menjadi terkenal melalui tulisan ini, sebab sesama advokat pun melalui artikel ini menjadi alat untuk menjatuhkan penulis dengan alasan melanggar kode etik advokat.

Bahwa Justice Oliver Wendell Holmes, Hakim Agung dari Amerika mengatakan :

BAHAN BACAAN : 1. Holly Bible; 2. Dr Walker, “Konkordansi Alkitab”; 3. Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA, “Yurisprudensi Hukum Acara dan Pidana”; 4. Prof. A. Mukhthie Fadjar, SH, MS., “Teori-Teori Hukum Kontemporer”; 5. Prof. Dr Achmad Ali, SH, MH, “Menguat Teori Hukum dan Teori Peradilan”; 6. Surachmin, SH, MH & Dr Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA, “222 Asas dan Prinsip Hukum Penyelenggaran Negara”; 7. Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA, “Hukum dan Gaya Hidup, Edisi IX Agustus 2015”; 8. Varia Peradilan No. 291, Edisi Februari 2010; 9. T.Z. Lavine, “Petulangan Filsafat dari Socrates ke Sartre”; 10. www.unafel.or.jp/english/pdf/ PDF rms/ no61/ ch12.pdf; 11. Dr. Eva Achjanji Zulfa, SH, MH, “Keadilan Restoratif”; 12. Knock Knock Venice California,” In My Humble Opion”.

Jakarta, 29 Agustus 2015 Hormat Penulis

“PERADABAN AKAN BERHENTI KETIKA PEMBACA TERAKHIR TELAH BERHENTI MEMBACA.”

Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA, SH, MH, MBA. Advokat-Kurator-Dosen-Konsultan HKI-Saksi AhliKetua Litbang AAI-Anggota Litbang PERADIDosen Pasca Sarjana FH Universitas Jayabaya Dosen Pasca Sarjana FH Universitas Muhammadiyah Palembang

Law Office Prof.Dr.Suhandi Cahaya,SH,MH,MBA & Partners Jl. Gajahmada No.10 Lt.2, Jakarta Pusat Telp.: 021-6386.6636/ 021-6386.6637

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

47

SUDUT PERISTIWA

Gagalkan Impor Tektil Ilegal Presiden Jokowi Apresiasi Kinerja Bea Cukai Jakarta Timur ini langsung bergegas menuju 4 kontainer berisi 3.519 gulungan roll atau 376 ribu yard kain selundupan dari Tiongkok.

JAKARTA, SUDUT PANDANG

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan yang telah berhasil menggagalkan impor ilegal berupa 4 kontainer berisi bahan kain atau tekstil.

“Tertangkapnya impor tekstil ilegal senilai USD 1,028 juta atau setara Rp 14 miliar ini sebagai bukti kinerja Bea Cukai atas keluhan pengusaha tekstil. Negara telah dirugikan karena mereka tidak bayar bea masuk Rp 2,3 miliar. Saya senang perintah saya dikerjakan hari ini," kata Presiden Jokowi di kantor Bea Cukai Rawamangun Jakarta, Jum’at (16/10/2015) lalu.

Mengenakan kemeja batik dan celana bahan, Presiden Jokowi yang datang pukul 15.00 WIB ke kantor Ditjen Bea Cukai Rawamangun,

Saat itu, ia didampingi Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Sutrisno.

Selain mengapresiasi kinerja Bea Cukai, pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga meminta Kapolri Badrodin Haiti dan Jaksa Agung HM. Prasetyo ikut mendukung jajaran Bea Cukai untuk memberantas peredaran tekstil ilegal. "Saya telah perintahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk back up penuh Bea Cukai," tandas Jokowi.

PEMBUKTIAN BEA CUKAI Penggagalan modus impor tekstil ilegal oleh DJBC ini merupakan bukti tindak lanjut atas arahan Presiden Jokowi kepada Kementerian

dan Lembaga yang terlibat langsung dalam upaya pemberantasan barang impor ilegal dan upaya mendorong investasi industri dalam negeri.

Penggagalan tersebut bermula pada Jumat, 2 Oktober 2015, ketika Direktorat P2 Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC Jawa Barat, dan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok mendapat informasi terdapat 4 kontainer Kawasan Berikat PT KYH di Purwakarta, Jawa Barat yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan.

Setelah dilakukan analisa mendalam, berdasarkan profil importir dan barang, maka dilakukan penelusuran terhadap keberadaan kontainer-kontainer. Modus yang digunakan adalah membongkar barang impor di luar Kawasan Berikat PT KYH, di areal pergudangan Marunda Jakarta Utara untuk langsung diangkut ke tempat lain. Kemudian dijual ke pembeli akhir tanpa membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Atas pengungkapan ini, tersangka AI diduga melanggar UU Kepabeanan Pasal 102 (huruf d) tentang penyelundupan dan Pasal 103 (huruf a) tentang Pemalsuan. Tindak lanjut penangkapan tekstil impor ilegal tersebut ditingkatkan pada tahap penyidikan untuk diproses hukum lebih lanjut.

“Dengan penggagalan penyelundupan ini, DJBC telah berhasil melaksanakan fungsi industrial assistance dan trade facilitation. Kami akan semaksimal mungkin tetap berusaha mencegah komoditas tekstil ilegal masuk ke peredaran bebas yang tentunya akan mengganggu sektor industri tekstil dalam negeri,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi. Red/Umi

48

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

SUDUT INSPIRASI

Kisah Sukses Pendiri RM Sederhana Rumah Makan (RM) Sederhana telah merambah di semua penjuru Tanah Air, baik kota besar atau kecil dapat mudah kita jumpai. Resto yang menjajakan masakan Padang ini mampu bersaing dan melenggang sukses di antara ketatnya bisnis franchise/waralaba kuliner di Indonesia. Hal itulah yang menjadikannya bahan diskusi publik bersama para mahasiswa dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Essex di Inggris.

Dilansir dari Antara, pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Muhammad Akhyar Adnan, mengatakan, acuan sukses bisnis yang dimiliki H Bustaman itu didasari banyaknya cabang rumah makan tersebut di Indonesia.

Hingga 2015, tercatat lebih dari 100 cabang RM Sederhana asal Sumatera Barat itu tersebar di kota besar seperti Jakarta hingga Makassar.

Perhitungannya pembagian hasil mengacu pada perolehan poin yang dibedakan berdasarkan tugas spesifik masing-masing karyawan.

Poin ini kemudian dikalkulasikan dengan laba bersih tiap accounting cycle yang dilakukan per seratus hari atau dua bulan. "Bisa dikatakan manajemen rumah makan Padang ini berkonsep 'naik bersama, tumbuh bersama'. Intinya sama-sama menyokong, satu untung yang lain juga untung," ungkap dia.

Akhyar mengatakan, dengan diterapkannya sistem ini akan memacu adanya kontrol internal. Apabila ada karyawan berbuat curang, karyawan lain tentu tidak akan tinggal diam karena penghasilannya terkena dampak oleh perbuatan negatif. Kecuali jika dilaksanakan secara bersekongkol, namun dari catatan dosen yang berdomisili di Yogyakarta ini, hal tersebut jarang terjadi. "Sistem laporan keuangannya yang bersifat terbuka yang membuat semua pegawai dapat mengetahui arus keuangan rumah makan," ujarnya.

Dalam wawancaranya dengan perintis rumah makan Minang tersebut, Akhyar mengaku mengagumi bagaimana lulusan SD yang sempat menjadi tukang asongan dan penyadap karet ini menerapkan bagi hasil dalam arti sesungguhnya.

KEJUJURAN

Berbeda dengan bisnis lain yang terlihat membedakan antara karyawan dan pemilik bisnis, dalam franchise khas Minang itu, pembagian keuntungan yang diaplikasikan RM Sederhana secara nyata.

Maka dari itu, apabila ada keganjilan atau sesuatu yang tidak wajar dapat diantisipasi sejak dini.

"Kejujuran adalah nilai utama yang selalu diangkat oleh Pak Haji Bustaman dalam usahanya, selain

kepemimpinannya yang rendah hati dan selalu duduk sejajar dengan karyawan yang membuat bisnisnya terus berkembang," papar peneliti keuangan syariah itu.

Namun, di tengah meningkatnya permintaan baik di dalam maupun luar negeri, terutama di kawasan Timur Tengah, Bustaman mengaku pada Akhyar Adnan bahwa dirinya masih kesulitan untuk mengontrol kualitas makanan yang disajikan.

Walau sudah ada standar yang harus dipenuhi, tapi kekhawatiran rumah makan cabang tidak dapat memenuhi kualitas minimum, tetap ada.

Melihat kondisi itu, pria yang lahir pada tahun 1942 ini mengaku masih berpikir ulang untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri, terlebih membuka cabang di kawasan teluk dan sekitarnya. Persoalannya tidak saja terkait dengan kontrol kualitas rasa, masalah keuangan dan operasional keseharian tentu tidak akan sederhana. Red/Ali

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

49

TIPS

Kecanduan Smartphone?

Ini Langkah Menghentikannya Berdasarkan riset telah dilakukan tim psikolog University of Derby, kecanduan smartphone dapat mempengaruhi perkembangan psikologi karakter para penggunanya. Semakin sering digunakan, maka risiko kecanduan yang parah akan semakin meningkat.

Psikolog Dr Deepika Chopra melihat, penggunaan Ponsel pintar atau smartphone berlebihan smartphone saat ini ternyata juga disebabsudah dimiliki banyak kan pengaruh jejaring sosial. Ia mengatakan, orang, bahkan bisa terlalu banyaknya jejaring sosial yang ada dibilang menjadi di smartphone dapat kebutuhan dan gaya menyita waktu para penggunanya lebih hidup. Ponsel ini sangat bisa memenuhi banyak. Bahkan, porsi waktu pengunaan jejakeinginan penggunanya ring sosial lebih banyak dapat `membunuh` mulai pekerjaan, kehidupan sosial hiburan sampai edukasi. penggunanya di dunia Namun seiring dengan nyata

waktu berjalan, ponsel ini sudah dianggap seperti “narkoba” baru yang menjadi candu penggunanya.

Apakah Anda termasuk, dan ingin menghilangkan kecanduan tersebut? Berikut tips-tips terbaik untuk menghilangkan kecanduan smartphone secara berangsur-angsur: Matikan Notifikasi Cara termudah adalah Anda dapat mematikan semua notifikasi dari aplikasi jejaring sosial yang ter-install di smartphone Anda. Jika

50

SUDUT PANDANG EDISI OKTOBER 2015

beralasan mematikan notifikasi dapat `memutuskan` dari kontak orang penting seperti ibu, ayah, istri, suami atau pun hal berbau kerjaan, Anda masih bisa memilih opsi mematikan notifikasi aplikasi mana harus dinonaktifkan.

Terkadang, notifikasi menganggu datang kebanyakan dari aplikasi jejaring sosial. Mungkin Anda dapat menonaktifkan notifikasi jejaring sosial tersebut agar Anda tidak `gatal` membuka apa yang sedang terjadi di jejaring sosial yang Anda miliki.

Jangan Gunakan Sebagai Alarm Mungkin kebanyakan dari Anda menggunakan smartphone Anda sebagai jam weker untuk membangunkan tidur Anda di setiap pagi. Namun, pernahkah Anda merasakan bangun tidur, mematikan alarm smartphone lalu bergegas bangun begitu saja? Sepertinya tidak.

Kebanyakan para pengguna smartphone malah menghabiskan waktunya melihat jejaring sosial atau `mengotak-atik` isi smartphone-nya terlebih dahulu setelah mereka bangun mematikan alarm.

Berlakukan Waktu Bebas Smartphone Batasi diri Anda dari `keintiman` dengan smartphone kesayangan Anda. Tidak akan memerlukan perangkat tersebut jika sedang berada di meja makan, kamar mandi, membaca

buku atau pun menonton film.

Cobalah berlakukan waktu bebas smartphone, dimana Anda benar-benar terlepas dari perangkat mutakhir ini dan fokus ke kegiatan sedang dilakukan. Caranya mudah, Anda hanya aktifkan Airplane Mode ketika Anda sedang bekerja.

Atau melakukan kegiatan penting lainnya. Coba lakukan hal ini selama beberapa jam dalam waktu sehari, dijamin Anda tidak akan nempel lagi dengan smartphone Anda layaknya amplop dengan perangko.

Hitung Kerugian Waktu Kecanduan penggunaan smartphone tentunya berindikasi kepada kelebihan waktu yang tersita dari aktivitas harian.

Oleh karena itu, gunakan cara sederhana dimana Anda dapat mengetahui berapa lama waktu pemakaian smartphone. Hitunglah berapa waktu berharga yang bisa Anda jadikan sesuatu lebih penting lagi selain selain bersama smartphone. Besar sekali waktu yang orang-orang habiskan bersama smartphone sehingga mereka lupa dengan kehidupan nyata mereka.

Anda bisa mengunduh QualityTime untuk Android dan juga Moment pada iOS. Kedua aplikasi ini memiliki fungsi sama, memonitor waktu pemakaian smartphone dan akan menginfokan berapa jam jumlah pemakaian smartphone dihabiskan dalam waktu per hari. Red/Berbagai Sumber

LAWYER MAP DICTONARY LAW OFFICE MUARA KARTA, SH, MM, & PARTNERS

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D.1 No.11 Jl.Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640 Phone : 021 429 001 99 - 021 429 068 09 Fax : 021 21 429 068 09 muarakarta_lawyer@yahoo.co.id - muarakartalawyer.blogspot.com Muara Karta Simatupang, SH, MM Advocate & Legal Consultans -----------------------------------------------------------------------------------------------

LAW OFFICE SUHANDI CAHAYA & PARTNERS Jl.Gajah Mada No.10 Lt 2 Jakarta Pusat Phone/fax : (021) 6386 6636, 6386 6637 suhandicahaya@mailcity.com - doctor-suhandicahaya.com Prof.Dr.Suhandi Cahaya,SH, MH, MBA Advokat-Kurator-Mediator-Konsultan HKI-Dosen ------------------------------------------------------------------------------------------------

SAS LAW FIRM

Sentot Panca Wardhana & Associates Counsellors & Attoneys at Law Jl.Galur Sari Timur No.81 Kel.Utan Kayu Selatan Matraman Jakarta Timur Phone: 021 8194301 Sentot Pancawardhana, SH, MH Advocate & Legal Consultans ------------------------------------------------------------------------------------------------

HARTONO TANUWIDJAJA & PARTNERS

Wisma A.Rachim Lt. 2 Jl. Suryopranoto No. 83 Harmoni, Jakarta 10160 Phone: +62-21-3508214 Fax: +62-21350214 E-mail : jaguar_hartono@ yahoo.com Hartono Tanuwidjaja, SH, MSi Advocate & Legal Consultans ------------------------------------------------------------------------------------------------

SABAR OMPU SUNGGU & PARTNERS Copyright, Patent & Trade Mark Attorneys Office : Jalan Asem Baris Raya No.7 Jakarta Selatan Telp : (021) 8352175,(021) 8293214 Fax : (021) 8355690 Sabar Ompu Sunggu, SH, MH Advocate & Legal Consultans

------------------------------------------------------------------------------------------------

YUNTRI & PARTNERS LAW FIRM

Jl.Pendidikan Raya II No.85 A Lt.II Duren Sawit, Jakarta 13440 M.Yuntri, SH, MH Advocate & Legal Consultans ----------------------------------------------------------------------------------------------

KANTOR HUKUM

JHON S.E PANGGABEAN & REKAN

MTH Square lantai 3, Unit 5, Jl. M.T. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur Telp: 021- 290-67222 Fax: 021- 290-67247 Email: jhonse_lawyer@yahoo.co.id JHON S.E.PANGGABEAN, SH.MH Advocate & Legal Consultans ----------------------------------------------------------------------------------------------

JOU HASYIM WAIMAHING, SH & ASSOCIATES

Komp.Duta Merlin Blok B No.31-32 Jl. Gajah Mada No.3-5 Jakarta Pusat 10130 Jou Hasyim Waimahing, SH Advocate & Legal Consultans -----------------------------------------------------------------------------------------------

KANTOR ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

IKA SAFITRI UMAR, SH & REKAN Jl.Jatijajar I RT 02/02 Kec.Tapos Depok Telp/Fax: (021) 876 6594 - (021) 4878 9702 Email: ikasafitri123@gmail.com Ika Safitri Umar, SH Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum -----------------------------------------------------------------------------------------------

KANTOR HUKUM IKRAMAN THALIB SH MSI & REKAN

Jl.Mangga Besar, V No.55 Jakarta Telp: 021 6294626 Ikraman Thalib, SH, MSi Advocate & Legal Consultans ---------------------------------------------------------------------------------------------

KURNIANTO PURNAMA, SH, MH & PARTNERS

Citra Garden City 7 Rukan Blok A 03 No.19, Jakarta Barat Kurnianto Purnama, SH MH Advocate & Legal Consultans ----------------------------------------------------------------------------------------------

LAW OFFICE ALEXIUS TANTRAJAYA

Kantor Advokat & Pengacara Kurator & Pengurus Indonesia Alexius Tantrajaya,SH & Rekan Jl.Raya Perjuangan No.9.1 Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 5357752 -53 Fax : (021) 5357751 ------------------------------------------------------------------------------------------------

LAW OFFICE YVONNE M.NURIMA & ASSOCIATES

Jl.Arjuna Utara (d/h: Arjuna Raya)

Kav.8 No.14 E,Tomang Tol, Jakarta Barat Perum Green Garden Kedoya Blok A-9 No.26 Kedoya Utara Jakarta Barat Telp : (021)5818735, 5666684 Fax : (021) 5818735, 54002582 ------------------------------------------------------------------------------------------------

LAW OFFICE SITANGGANG & PARTNERS

Office : Jl.Pembangunan II No.7-D Jakarta Pusat Telp : (021) 633 9571- 72 Fax : (021) 634 0751 Muniar Sitanggang, SH MH Advocate & Legal Consultans ------------------------------------------------------------------------------------------------

MM ASSOCIATES

Jl.Wadas Raya No.3 Kav.BNI Jatiwaringin Jakarta Timur 021-840 1760 Marthinus Monod, SH Advocate & Legal Consultans ------------------------------------------------------------------------------------------------

RIZKI MEDIA JASA Le g a l Do cu men t S p e c ial ist 0815 115 49506 – 0812 822 567 86 rizki.mjasa2008@gmail.com

SIUP - PT - CV - UD - Paten - Merek Pajak Kendaraan - Balik Nama Design - Banner dll