Buku Apa Itu REDD

REDD apa itu

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

REDD apa itu

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

REDD apa itu

Apa itu REDD? Sebuah Panduan untuk Masyarakat Adat Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Forest Peoples Programme (FPP) International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) Tebtebba Copyright Š AIPP, FPP, IWGIA, Tebtebba 2010 Isi buku ini boleh direproduksi dan didistribusikan untuk keperluan non-komersil jika pemberitahuan sebelumnya telah disampaikan kepada pemegang hak cipta serta sumber dan nama-nama penulis dicantumkan.

Dipublikasikan oleh Asia Indigenous Peoples’ Pact (AIPP), Forest Peoples Programme (FPP), International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Tebtebba AIPP: www.aippnet.org FPP: www.forestpeoples.org IWGIA: www.iwgia.org Tebtebba: www.tebtebba.org Editor Christian Erni & Helen Tugendhat Penulis Eleonor Baldo-Soriano, Raymond de Chavez, Christian Erni, Helen Tugendhat Penerjemah Aditya Warman Penyunting Bahasa Abdon Nababan, Mardi Minangsari.

Disain Sampul dan Layout Alex Tege Foto-foto Dokumentasi AMAN dan Telapak, foto lainnya diambil oleh Christian Erni

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

DA F TA R I S I PENDAHULUAN___________________ 3

Bagian Pertama

PERUBAHAN IKLIM _______________ 7

Bagian Kedua REDD __________________________ 25 Bagian Ketiga

UNDRIP DAN APA YANG MASYARAKAT ADAT DAPAT LAKUKAN________________ 51 DAFTAR ISIAN PEMERIKSAAN UNTUK MASYARAKAT_ _______________ 62 DAFTAR KATA__________________________________________________ 71 SINGKATAN____________________________________________________ 75

1

REDD apa itu

Buku ini diproduksi dengan dukungan dana dari the Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)

2

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

PENDAHULUAN

B

uku ini berisi informasi tentang REDD – Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan di negara-negara berkembang sebagai langkah mitigasi terhadap perubahan iklim, dan akibatnya bagi masyarakat adat. Buku ini ditujukan khususnya bagi masyarakat adat sebagai panduan untuk memahami perubahan iklim, REDD dan bagaimana REDD terkait dengan pengakuan dan penggunaan hak kolektif masyarakat adat.

Sebagai panduan untuk masyarakat, isi buku ini telah disederhanakan dan disertai dengan banyak ilustrasi dan foto untuk visualisasi. Terjemahan Panduan ini dalam berbagai bahasa juga akan diterbitkan di berbagai negara di Asia di mana REDD diaplikasikan.

Publikasi tentang REDD dan masyarakat adat dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama merupakan ikhtisar tentang perubahan iklim dan adaptasi. Bagian ini menyediakan pemahaman dasar tentang fenomena perubahan iklim, faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global, dampak atau akibat perubahan iklim terhadap masyarakat adat dan sumber penghidupan mereka di berbagai lansekap dan daerah. Bagian ini juga berisi langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah negara-negara dan masyarakat internasional. Bagian ini juga memuat sebuah rangkuman informasi tentang langkah-langkah utama adaptasi dan mitigasi yang disepakati negara-negara menurut Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Di akhir bagian pertama ini terdapat kumpulan pernyataan kolektif masyarakat adat yang disebut the Anchorage Declaration, yang berisi pandangan dan sikap serta tuntutan dan rekomendasi masyarakat adat terkait masalah perubahan iklim. Bagian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lengkap tentang perubahan iklim, namun lebih ditujukan untuk memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat adat tentang isu yang kompleks ini, dan konteks REDD yang dikupas di bagian dua Panduan ini.

Bagian kedua adalah tentang REDD. Peran dan pentingnya hutan serta mengapa konsep REDD sampai muncul ada di bagian ini. Bagian ini juga memuat proses implementasi REDD dan peran negara-negara menurut skema REDD ini, serta peran negara-negara maju. Karena REDD utamanya adalah tentang karbon dan pendanaan, bagian ini juga menyediakan informasi tentang pendanaan REDD seperti yang disediakan Bank Dunia, PBB serta perusahaan swasta dan kaitan pendanaan ini dengan perdagangan karbon dan pasar karbon. Bagian ini juga memuat informasi tentang mekanisme pasar karbon. Bagian pertama tentang REDD ini memberikan pemahaman dasar tentang skema REDD,dan pemain-pemain utamanya sebagai tindakan utama mitigasi perubahan iklim yang disepakati di tingkat global.

Bagian kedua tentang REDD memuat kaitan REDD dengan masyarakat adat dan alasan mengapa amat penting bagi masyarakat adat untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang REDD, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah hutan. Lalu ada kupasan tentang dampak spesifik REDD untuk masyarakat adat dari perspektif masyarakat adat sendiri. Dengan demikian, bagian ini secara panjang lebar membicarakan REDD dalam hubungannya dengan peran hutan terhadap perubahan iklim, dan dengan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya terhadap pengakuan dan pelaksanaan hak kolektif masyarakat adat, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam di atasnya, sumber penghidupan masyarakat adat dan kesejahteraan mereka. Di sisi lain, bagian ini juga memuat manfaat-manfaat dan peluang-

3

REDD apa itu

peluang yang dapat masyarakat adat raih dari skema REDD untuk menguatkan pengakuan hak-hak mereka, dan menjamin manfaat-manfaat untuk peningkatan ekonomi mereka.

Bagian ketiga membicarakan tentang Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan bagaimana Deklarasi ini dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan melindungi hakhak masyarakat adat dalam REDD,dan aksi-aksi lainnya yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di dalamnya termuat sebuah rangkuman isi UNDRIP, dan kupasan tentang hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam di atasnya, hak atas pembangunan, dan atas persetujuan tanpa paksaan (Free Prior and Informed Consent/FPIC) dari masyarakat adat. Bagian ini juga berisi sejumlah tindakan praktis yang dapat dilakukan masyarakat adat untuk mempromosikan, menyokong dan menegaskan pengakuan dan pemenuhan hak-hak kolektif mereka dalam hubungannya dengan REDD and aksi-aksi perubahan iklim lainnya. Di akhir bagian ini ada daftar materi lain terkait REDD dan perubahan iklim yang dapat diakses masyarakat adat serta panduan daftar isian pemeriksaan (Community Checklist Guide) tentang proyek-proyek dan program-program karbon.

Sebagai panduan informasi bagi masyarakat adat, publikasi ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat adat untuk memobilisasi mereka untuk melakukan aksi dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak mereka yang terkait dengan REDD dan aksiaksi perubahan iklim.

The International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA), the Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), the Forest Peoples Programme (FPP) dan the Tebtebba Foundation bekerja sama menyiapkan buku panduan ini. Upaya ini merupakan bagian dari kolaborasi organisasi-organisasi dan institusi-institusi ini terhadap perubahan iklim, REDD dan masyarakat adat dengan bantuan pendanaan dari the Norwegian Agency for Development Cooperati on (NORAD).

4

SEBUAH

SEBUAH

PANDUAN PANDUAN UNTUK UNTUK

MASY ARAKAT MASY ARAKAT ADAT ADAT

5

REDD apa itu itu apa

6

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

Bagian Pertama PERUBAHAN IKLIM BAGAIMANA KONDISI CUACA HARI INI?

B

agi masyarakat adat, cuaca merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan kebudayaan. Terbit dan terbenamnya matahari, arah angin, banyaknya hujan dan perubahan musim seluruhnya memiliki makna dan hubungan terhadap cara hidup suatu kelompok masyarakat. Belakangan ini, lonjakan perubahan atas pola cuaca telah diamati.

Perubahan-perubahan ini selanjutnya telah mengubah pola hidup satwa liar dan tanaman, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat adat.

APA YANG TERJADI?

C

uaca berubah-ubah dalam periode waktu yang singkat. Bahkan dalam satu hari, cuaca berubah dari pagi yang cerah menjadi siang yang mendung. Lewat kurun waktu yang panjang, katakanlah 30 tahun, suatu daerah akan menunjukkan suatu pola cuaca. Cuaca “rata-rata” ini disebut sebagai iklim. Salah satu cara yang mudah untuk mengingat perbedaan ini adalah bahwa iklim adalah apa yang kita duga, misalnya musim panas yang amat panas, sedangkan cuaca adalah apa yang kita dapatkan, misalnya hari yang panas disertai badai. Yang terjadi adalah, iklim berubah dan perubahan ini terutama diakibatkan oleh aktifitas manusia. Yang lebih buruk, iklim berubah dengan amat cepat.

BAGAIMANA KITA TAHU BAHWA IKLIM BERUBAH?

B

umi, seperti yang kita ketahui, beredar mengelilingi matahari. Mataharilah yang memanaskan udara yang melingkupi bumi, dan menyebabkan terjadinya berbagai iklim di daerah yang berbeda. Udara yang melingkupi bumi disebut atmosfir dan terdiri dari campuran berbagai gas. Beberapa dari gas-gas ini menimbulkan dampak besar terhadap iklim kita, dan gasgas inilah yang secara khusus menjadi pusat perhatian kita di sini. Gas-gas ini disebut ‘gas rumah kaca’ (GRK) karena mereka bertindak seperti dinding kaca pada rumah kaca, yang mengijinkan sinar matahari masuk, memantulkan kembali radiasi berbahaya dari matahari dan menyimpan kehangatan di dekat permukaan bumi, dan membuat bumi tempat yang dapat kita huni sekarang.

7

REDD apa itu

Sebagian panas dari matahari yang dipantulkan oleh gas rumah kaca dan oleh bumi kembali ke luar angkasa. Sebagian terperangkap oleh gas rumah kaca dan tertahan di atmosfir, menjadikan bumi hangat. Jika tidak demikian, bumi pasti dingin sekali – terlalu dingin untuk ditinggali manusia.

Proses alam ini disebut efek rumah kaca. Karena manusia dan kegiatannya melepas lebih banyak karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya ke atmosfir, efek rumah kaca semakin kuat. Akibatnya adalah pemanasan global. Gas rumah kaca adalah senyawa kimia seperti uap air, karbondioksida, metana dan nitro oksida. Semua senyawa ini memang merupakan bagian dari atmosfir. Namun, manusia menambahkan lebih banyak gas-gas ini ke atmosfir akibat aktivitas seperti pembakaran minyak dan gas untuk menjalankan pabrik, membangkitkan listrik dan untuk transportasi, pembangunan atau pertanian!

Karbondioksida adalah gas rumah kaca utama dan sumber utamanya adalah pembakaran bahan bakar asal fosil seperti minyak bumi, gas bumi atau batubara yang kita gunakan untuk menjalankan mesin misalnya mesin mobil dan untuk menghasilkan energi. Bahan bakar asal fosil disebut demikian karena mereka berasal dari pembusukan, penguburan dan pemadatan vegetasi di atas tanah dan organisme laut di dasar laut dan terbentuk lewat proses jutaan tahun.

Sumber utama karbon lainnya adalah akibat penghancuran atau perusakan hutan.

Penghancuran dan perusakan ini meliputi penebangan besar-besaran, penambangan, kebakaran hutan dan perluasan lahan pertanian. Sebenarnya, para ilmuwan memperkirakan bahwa seperlima dari pelepasan emisi karbon ke udara berasal dari aktivitas-aktivitas ini. Kita sudah mulai merasakan sebagian dampak dari perubahan iklim, yaitu: • Pola hujan, hujan salju dan hujan es telah mengalami perubahan. Sebagian daerah di dunia mengalami hujan lebih banyak dari biasanya, dan hujannya pun lebih lebat, sementara bagian dunia lain mengalami hujan yang lebih sedikit. • Peristiwa cuaca ekstrim seperti badai yang lebih dahsyat, kekeringan, gelombang panas dan hujan lebih sering terjadi. • Tutupan salju di gunung-gunung yang sangat tinggi semakin menipis dari sebelumnya dan glasier sedang mencair dengan cepat.

8

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT • Banyak negara kepulauan menghadapi bahaya besar karena permukaan laut terus naik.

Permukaan laut akan naik jika es di kedua kutub bumi mencair seiring dengan kenaikan suhu. • Terumbu karang di lautan sekarat karena pemanasan suhu lautan dan peningkatan asam dalam air laut.

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENINGKATAN GAS RUMAH KACA YANG CEPAT INI?

S

ebagian besar gas rumah kaca yang ada di atmosfir berasal dari pembakaran bahan bakar asal fosil untuk membangkitkan energi dan dari Pemanasan Global aktivitas industri seperti penyulingan minyak bumi dan pabrik semen. Ketika manusia mulai rata-rata adalah kenaikan menggunakan mesin sekitar 250 tahun yang bumi dan lalu, mereka mulai membakar banyak bahan suhu permukaan dengan bakar asal fosil untuk pabrik dan pertanian laut dibandingkan nya. m mereka. Manusia mulai membangun kota dan abad-abad sebelu adalah menggunakan kendaraan dan mesin lain yang Pemanasan global kunci membutuhkan bahan bakar asal fosil untuk salah satu aspek menjalankannya. Era yang disebut Revolusi perubahan iklim.

Industri ini dimulai di Ingris dan menyebar ke seluruh Eropa dan ke Amerika. Dewasa ini, negara-negara ini disebut “Negara-negara Industri� dan juga meliputi beberapa negara di Asia dan Tepian Pasifik. Jelas kini bahwa negara-negara maju di Amerika Utara, Eropa dan Australia inilah yang menurut sejarah bertanggung jawab melepaskan sebagian besar gas-gas rumah kaca ini akibat gaya hidup mereka yang boros dan tergantung pada energi serta akibat ekonomi mereka yang tergantung pada pembakaran bakar asal fosil.

Namun, dampak perubahan iklim dirasakan pertama kali oleh lingkungan yang rentan, pulaupulau kecil, dan negara-negara dan wilayah masyarakat adat yang tidak berkontribusi banyak pada emisi gas-gas ini di masa lalu. Orang-orang yang tidak mampu bepergian naik mobil dan pesawat terbang, yang tidak memiliki pemanas atau pengatur suhu (AC) di rumah-rumah mereka namun mempraktekan gaya hidup yang berkelanjutan adalah orang-orang yang sama yang akan pertama kali mengalami dampak perubahan iklim.

9

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

REDD apa itu itu apa

MEMANG KENAPA JIKA IKLIM BERUBAH? MENGAPA KITA, MASYARAKAT ADAT, ADALAH YANG PALING TERKENA DAMPAKNYA?

S

elama ribuan tahun, kita masyarakat adat telah hidup dalam hubungan yang erat dengan tanah kita dan dengan alam. Tanaman dan hewan di wilayah adat kita adalah sumber makanan, obat-obatan dan sumber penghidupan kita. Sumber air dan tanah adat kita tidak hanya bermanfaat bagi kita, kita juga menganggapnya sakral. Banyak dari kita masih menjalankan kehidupan di mana kita menghasilkan dan memanen apa yang kita butuhkan, namun juga menjamin bahwa sumber daya alam kita masih tetap ada bagi anak cucu kita. Yang kita lakukan adalah yang sekarang disebut pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan.

Justru karena kita memiliki hubungan yang erat dan ketergantungan pada alam inilah maka kita lebih merasakan dampak perubahan iklim dibandingkan pada kelompok masyarakat lain. Bahkan dengan tingkat pemanasan yang rendah saja, dampak perubahan iklim akan langsung mempengaruhi kehidupan kita masyarakat adat. Sebagai contoh, peningkatan suhu global sebesar satu derajat Celsius saja akan merubah pola tumbuh tanaman di hutan dan pola bertelur ikan di laut. Dengan peningkatan suhu global sebesar dua derajat Celsius, banyak tanaman dan hewan akan menghilang dan digantikan oleh tanaman dan hewan lain, dan sebagian terumbu karang akan mati. Bayangkan apa yang akan terjadi jika suhu global semakin meningkat. Lebih banyak orang akan mengalami banjir, kekeringan, penyakit yang lebih banyak, peristiwa cuaca ekstrim dan punahnya sebagian spesies mahluk hidup.

Masyarakat adat yang hidup secara tradisional tidak menggunakan banyak input eksternal dalam bentuk mesin, bahan bakar, pupuk dan berbagai produk industri. Kita menghasilkan apa yang kita butuhkan, dan kita tidak banyak mengkonsumsi. Ini berarti bahwa cara hidup kita hanya sedikit sekali melepaskan karbon atau gas-gas rumah kaca lain ke atmosfir. Dan karena kita memelihara lingkungan kita

10

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, kita meningkatkan tangkapan (atau sequestration) karbon di alam. Dalam istilah keilmuan, cara hidup kita dapat dikatakan “netral karbon,� yang berarti: karbon apa pun yang kita lepaskan akan ditangkap kembali oleh vegetasi yang dipelihara lewat praktek pengelolaan sumber daya alam kita. Lewat pemanfaatan sumber daya alam kita yang berkelanjutan, kita masyarakat adat juga telah memelihara keanekaragaman hayati wilayah adat kita. Namun, meskipun masyarakat adat memberikan kontribusi paling kecil pada perubahan iklim, tanah dan wilayah adat kitalah yang paling merasakan dampak perubahan iklim. Selama ribuan tahun, masyarakat adat telah bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang beragam, yang kadang-kadang amat kejam. Masyarakat adat kini hidup dari: 33 Berburu dan menangkap ikan di daerah artik dan sub-artik; 33 Memelihara ternak seperti kambing, unta, dan lain-lain. atau berburu dan mengumpulkan hasil alam di daerah kering dan sub-humid seperti padang rumput dan gurun pasir; 33 Berburu, mengumpulkan hasil alam, ladang gilir balik dan berbagai bentuk pertanian di daerah tropis dan subtropis, hutan temperate dan boreal; 33 Memelihara ternak dan bertani di gunung-gunung tinggi; 33 Menangkap ikan dan bertani di daerah pantai dan dataran rendah, pulau-pulau kecil, rawa dan hutan bakau.

BAGAIMANA PERSISNYA PERUBAHAN IKLIM AKAN MEMPENGARUHI KITA?

P

erubahan iklim akan atau telah mulai mempengaruhi masyarakat adat di semua aspek kehidupan: 33 Banjir besar, badai kencang, siklon dan taifun dan topan badai menimbulkan kehancuran pada infrastruktur (rumah, jembatan, jalan, jaringan listrik, dsb.) atau pada lahan pertanian, ladang, ternak, hutan, lautan dan sumber daya pesisir yang menyebabkan penurunan pendapatan dan kekurangan makanan. Contoh-contoh paling baru adalah longsor besar di wilayah Cordillera di Filipina atau banjir di India Selatan

11

REDD apa itu

33 Perubahan iklim juga menimbulkan hilangnya sumber air bersih dan meningkatnya mikroorganisme dan parasit dalam air yang membuat kita sakit. Sebagian besar perempuan dan anak-anak adat menghadapi risiko penurunan kesehatan dan kematian.

33 Kekeringan serta banjir yang lebih sering dan berkepanjangan menyebabkan punahnya tanaman dan hewan yang penting sebagai sumber makanan atau penting bagi kehidupan ritual adat kita.

33 Musim dingin yang ekstrim dan belum pernah terjadi serta hujan dan kelembaban yang berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti hypothermia, bronchitis dan pneumonia, terutama di kalangan orang tua dan anak-anak. Beban perawatan keluarga yang sakit umumnya terletak di tangan perempuan, yang membuat mereka tidak dapat ikut serta menikmati peluang-peluang sosiopolitis atau memperhatikan pengembangan diri mereka.

12

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT 33 Turunnya permukaan air tanah, kekeringan yang berkepanjangan, penandusan (desertification) atau intrusi air laut ke wilayah pesisir menyebabkan hilangnya lahan pertanian dan akibatnya timbul lebih banyak kelaparan dan pemiskinan. Kerawanan air dan pangan semakin buruk. Sebagai pengumpul air, perempuan adat harus menghadapi konflik perebutan sumber air.

33 Di luar pertanian, banyak pekerjaan tradisional seperti berburu dan mengumpulkan hasil hutan, ternak, menangkap ikan, mengumpulkan tanaman liar atau pekerjaan lain terkait penanganan lahan akan hilang akibat perubahan iklim.

33 Dampak negatif terhadap sumber daya tradisional dan lingkungan di mana mereka berada juga berarti hilangnya pengetahuan, inovasi dan kearifan tradisional yang terkait dengan sumber penghidupan dan lingkungan ini. Kapasitas perempuan kita untuk melakukan perannya sebagai ibu rumah tangga dan penerus budaya dan bahasa, antara lain, juga akan musnah.

33 Hilangnya sumber pendapatan dan peluang ekonomi di wilayah kita dan bersama dengan itu hilangnya praktek budaya tradisional yang terkait dengannya diperkirakan akan sangat melemahkan masyarakat kita. Akibatnya, semakin banyak dari kita yang akan meninggalkan komunitas untuk mencari peluang ekonomi di lain tempat. Perpindahan generasi muda dan kepala keluarga selanjutnya akan membatasi peluang dan kapasitas kita untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Hal ini akan menyebabkan terjadinya erosi ekonomi adat dan musnahnya budaya kita. Dan kaum perempuanlah yang akan menanggung tanggung jawab yang berat untuk mempertahankan kelangsungan keluarga masing-masing.

33 Semakin banyak anggota masyarakat kita akan berakhir sebagai pengungsi lingkungan karena tanah kita telah tenggelam atau hancur akibat longsor.

APA YANG TELAH DILAKUKAN PEMERINTAH-PEMERINTAH KITA UNTUK MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM?

P

emerintah-pemerintah kita merupakan bagian dari kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia untuk merespon perubahan iklim. Kesepakatan ini disebut Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) Para Pihak Annex 1 dan telah diberlakukan sejak 1994. us, Belgia, Namun, dengan adanya kenyataan bahwa emisi gas rumah kaca terus meningkat di seluruh dunia, negaranegara penandatangan UNFCCC (disebut ‘Para Pihak’ dari UNFCCC) mulai melakukan negosiasi untuk menghasilkan sebuah “komitmen yang tegas dan mengikat dari negara-negara maju untuk mengurangi emisi.” Karena negosiasi tersebut dilaksanakan di Kyoto, Jepang, kesepakatan yang dicapai disebut Protokol Kyoto (Kyoto Protocol).

a, Belar Australia, Austri asia, Republik ro K a, ad an K , ia Bulgar ark, Estonia, Cekoslavia, Denm man, Yunani, cis,Jer Finlandia, Peran ia, Irlandia, Itali, Hungaria, Esland nstein, Lithuania, iechte dia Jepang, Latvia,L aco, Belanda,Selan on M , rg u bo em x u l, L Polandia, Portuga Baru, Norwegia, , i Rusia, Slovakia as er ed F , ia an om R urki, , Swedia, Swiss, T , ol y an p S , ia en v lo S ra dan Irlandia Uta Ukraina, Inggris p serta Uni Ero a at ik er S a ik er m A

13

REDD apa itu

Dalam periode antara 2008 dan 2012, Protokol Kyoto menetapkan target) n la P target bagi negara-negara industri untuk ion The Bali Act ( li a B menurunkan polusi mereka. Protokol i s k A Rencana The u a t a C ini juga memberikan keleluasaan bagi C C Pihak UNF f the UNFCCC a r a P i s mereka untuk melakukannya, yang n Konfere s (COP) o uk mengkaji ie t r a P f o t e berarti bahwa mereka dapat memenuhi Conferenc an setiap tahun un C. Pada tahun k C a r target-target ini dengan cara yang C a F g N diseleng g dibuat U i Bali, Indonesia, n a y n a berbeda.

Negara-negara industri ju a ulang kem pertemuan ke-13 d si Bali (The Bali (disebut juga negara-negara “maju”) a 2007, pad silkan Rencana Ak jukan untuk a u yang telah berikrar dan karenanya h it g d n i COP me temuan in gkah yang perlu r e P . ) n harus mememenuhi target-target ini la Action P ngkah-lan atan tentang apa la i s a k ifi t dicantumkan dalam Annex 1 Protokol mengiden mencapai kesepak ubahan iklim r k e Kyoto, dan di UNFCCC dan Protokol u p t p n a u diambil an terhad gat bahwa periode k u k a il d Kyoto mereka disebut “Annex 1 n yang aka n 2012. Harap diin ahun t i r a d h la Parties” (Para Pihak Annex 1). u a h setelah ta n Protokol Kyoto ad l dalam rencana komitme ahun 2012. Satu ha arakat adat Beban yang jauh lebih berat untuk asy pai t 2008 sam ang menarik bagi m tentang mitigasi mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut y umkannya diskusi an emisi dari dibebankan kepada negara-negara g t n n a a adalah dic iklim lewat pengur i negara-negara maju. Ini dipandang adil karena d yang a perubahan an degradasi hutan s r a k a mereka mampu membayar biaya r id uah p ai g a b e s deforestas . Hal itu adalah seb i in pengurangan emisi dan juga secara m buku ng berkemba nal lebih lanjut dala historis, kontribusi negara-negara ke REDD. akan kita maju dalam pelepasan gas rumah kaca jauh lebih besar dibandingkan negara-negara berkembang. Ini disebut sebagai prinsip “tanggung jawab yang sama namun berbeda”.

Meskipun begitu, penting untuk mengetahui bahwa target-target yang ditetapkan Protokol Kyoto tidak cukup tinggi untuk secara sungguh-sungguh menghentikan perubahan iklim dan komitmen selanjutnya setelah tahun 2012 perlu menetapkan target-target yang lebih tinggi.

MENGAPA NEGOSIASI PERUBAHAN IKLIM TIDAK MAJU-MAJU?

M

asalah pemanasan global kebanyakan merupakan akibat dari aktivitas industrialisasi selama berpuluh-puluh tahun di mana negara-negara kaya melepaskan sejumlah besar karbon dan gas-gas rumah kaca lainnya ke atmosfir. Sekitar 75% dari emisi karbon global disebabkan oleh negara-negara maju (negara-negara Annex I dalam Protokol Kyoto). Karenanya negaranegara ini bertanggung jawab untuk mengambil tindakan drastis untuk mengurangi tingkat emisi karbon mereka, dan mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan bantuan pada negara-negara lain yang menderita akibat dampak perubahan iklim. Ini dikatakan sebagai hutang historis negara-negara industri pada dunia.

Beberapa isu kunci yang alot Saat ini, ada dua arah negosiasi global untuk mencapai kesepakatan internasional dalam perubahan iklim. Pertama adalah Protokol Kyoto (PK), di mana negara-negara maju (kecuali

14

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT AS) telah memberikan komitmen untuk memotong emisi mereka sebesar 5,2% pada 2012 dibandingkan dengan tingkat emisi mereka di tahun 1990. ini adalah kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum. Namun, para ilmuwan bersepakat bahwa negara-negara maju harus memotong emisi mereka paling tidak sebanyak 20%-40% pada tahun 2020 jka kita ingin mencegah naiknya temperatur global di atas 2 derajat Celcius, yang akan memiliki dampak mengerikan. Karena itu, komitmen putaran kedua harusnya dihasilkan di Kopenhagen pada COP ke-15. Namun, negara-negara maju hanya berkomitmen pada target pemotongan emisi yang rendah (11-18%, termasuk AS). Pada negosiasi di COP 15, negara-negara berkembang (negara eda rsama namun berb G77 dan Cina) meminta pengurangan Tanggung jawab be sejumlah 40%, sehingga mereka tidak negara historis negarag n ta u harus terlalu banyak mengurangi emisi h an u k perubahan Dalam penga si global untuk ia dan karenanya masih memiliki peluang os eg n p si a n ri maju, p ung jawab bersam gg an “T untuk pembangunan ekonomi untuk an ak ruh iklinm dinam rarti bahwa selu be i in memenuhi kebutuhan populasi mereka a� ed rb be namun an untuk engambil tindak yang jauh lebih besar. m s u ar h a gai ar eg n bahan iklim seba u er p ah al as m mengatasi a industri pi negara-negar ta Masalah lainnya adalah negara maju a, am rs be ena ah masal g lebih berat kar an y n ba be ingin mencapai pengurangan emisi lewat l bi m bkan harus menga g jawab menyeba n u gg offset karbon (yaitu kompensasi emisi an rt be a merek bangunan al, tingkat pem karbon, yang akan dijelaskan lebih lanjut) ob gl an as an eka em p a kapasitas mer rt se n aa yang dilakukan di luar negara mereka ay ek k mereka, han iklim i dampak peruba ap dan bukan melalui pengurangan emisi ad gh en m dalam di negara mereka. Sementara mereka menolak untuk mengurangi emisi secara drastis di negara mereka sendiri, pada saat yang sama mereka menuntut komitmen yang mengikat secara hukum untuk pengurangan sejumlah besar emisi dari negara-negara besar seperti India, Cina dan Brazil. Karena posisi demikian dari negara-negara maju, maka negosiasi di bawah Protokol Kyoto tidak juga maju seperti yang dibutuhkan dan komitmen putaran kedua tidak tercapai.

15

REDD apa itu itu apa

Arah lain negosiasi adalah di bawah Aksi Kerja Sama Jangka Panjang (Longterm Cooperative Action-LCA) yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Bali tahun 2007 untuk pelaksanaan UNFCCC. Dalam LCA, negara-negara maju harus menyediakan dana dan berkomitmen untuk transfer teknologi sehingga negara-negara berkembang dapat menghadapi dampak perubahan iklim secara efektif. Lagi-lagi ini merupakan bagian dari hutang historis negara maju kepada negara berkembang. Namun, negara maju sekali lagi hanya memberikan komitmen kecil untuk pendanaan mitigasi dan adaptasi. Laporan Departemen urusan Ekonomi dan Sosial PBB menyebutkan bahwa sekitar 500-600 miliar US$ dibutuhkan oleh negara berkembang untuk mitigasi dan adaptasi. Namun negara maju, khususnya Uni Eropa memperkitakan hanya 100 miliar yang dibutuhkan dan mengusulkan bahwa pendanaan diambil dari 20-40% sumbangan negara maju, 40% dari pasar karbon dan 20-40% dari pendanaan swadaya negara berkembang.

Bagi negara berkembang (G77 dan Cina) ini tidak dapat diterima, terlebih karena mereka juga membutuhkan sumberdaya untuk pembangunan berkelanjutan dan pada waktu yang sama juga harus menghadapi dampak perubahan iklim.

Terlebih lagi, negara berkembang mengusulkan bahwa dana mitigasi dan adaptasi diatur dalam COP, yang memastikan kesetaraan hak antar negara. Negara maju malah mengusulkan bahwa pendanaan ini diatur di bawah Bank Dunia, yang dikendalikan oleh negara maju.

Isu alot terakhir adalah transfer teknologi ramah lingkungan dari negara maju ke negara berkembang untuk membantu mereka mencapai target emisinya sambil tetap bisa melaksanakan pembangunan ekonomi. Namun negara maju enggan melakukannya dan menggunakan alasan perlunya melindungi HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Karenanya negara berkembang menuntut pengecualian hak properti intelektual dalam teknologi ramah iklim dan bahwa pool teknologi perlu dibentuk untuk kebutuhan negara berkembang.

Secara singkat, negosiasi untuk mencapai kesepakatan perubahan iklim global tidak hanya kompleks secara teknis tapi juga sangat politis, terutama karena kepentingan ekonomi dari para pemerintah dan perusahaanperusahaan besar. Sangatlah penting bahwa kepentingan-kepentingan ini harus ditolak atas dasar hutang historis, keadilan sosial dan pengakuan hak dan bahwa mereka terus mendukung perjanjian tentang perubahan iklim untuk mencari solusi nyata masalah global ini dan juga mencapai pembangunan yang berkelanjutan bagi semua.

16

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT APA TEPATNYA TINDAKAN YANG SEDANG DILAKUKAN UNTUK MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM?

A

da berbagai cara orang menghadapi dampak perubahan iklim. Semua tindakan untuk mengurangi emisi atau meningkatkan penyerapan karbondioksida oleh tanaman disebut Mitigasi. Contoh upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca antara lain meningkatkan efisiensi kendaraan, meningkatkan akses ke dan pemanfaatan transportasi umum, mengganti bahan bakar asal fosil dengan energi angin atau matahari, atau meningkatkan kualitas insulasi gedung. Intervensi manusia yang ditujukan untuk membantu masyarakat, bangsa atau negara-negara yang menghadapi dampak perubahan iklim yang sedang terjadi disebut Adaptasi.

Mitigasi

Bentuk mitigasi yang paling penting adalah mengurangi emisi gas rumah kaca di sumbernya – yang berarti utamanya adalah di negara-negara maju. Pendekatan sebaliknya adalah untuk meningkatkan penangkapan gas rumah kaca, yang berarti menyerap atau memerangkap gasgas ini dengan berbagai cara, misalnya lewat penanaman pohon. Karena tanaman menyerap karbondioksida dari atmosfir saat mereka tumbuh, banyak kandungan karbon yang diserap ke dalam tanaman. Oleh karena itu, hutan, padang rumput atau alga secara literal disebut sebagai “serapan karbon” (carbon sink).

Dalam Protokol Kyoto, pemerintah negara-negara memberi beberapa opsi untuk mengurangi emisi mereka. Selain mengurangi emisi di negara masing-masing, mereka mengenalkan caracara lain untuk mengurangi emisi yang mereka sebut dengan “mekanisme mitigasi berbasis pasar” (market-based mitigation mechanisms). Mekanisme ini disebut “berbasis pasar” karena mereka bertindak seperti sistem perdagangan atau pasar. Harap diingat bahwa negara-negara maju diberi target-target untuk menurunkan gas rumah kaca. Karena karbondioksida adalah yang menjadi masalah, target-target ini adalah batasan jumlah karbon yang boleh dilepaskan negara-negara maju. Saat suatu negara berhasil mengurangi emisi mereka lebih dari yang

17

REDD apa itu

diperlukan (melebihi target), mereka memiliki cadangan emisi (ijin karbon) yang diperbolehkan untuk dijual ke negara lain yang telah menghabiskan kuota mereka. Ijin karbon ini lalu dapat dijual ke negara-negara yang tidak mampu memenuhi target. Dalam kenyataannya, proses ini jauh lebih kompleks, dan ada kemungkinan untuk membayar seseorang di suatu negara yang tidak memiliki batasan emisi untuk mengurangi emisi mereka dan memungkinkan sebuah negara maju untuk melepas emisi lebih besar, namun penjelasan ini merupakan prinsip dasar dari “mekanisme mitigasi berbasis pasar”. Mekanisme pasar juga diusulkan sebagai salah satu cara pembiayaan REDD, tapi ini belum disetujui oleh para pemerintah. Pelaksanaan mekanisme pasar sampai saat ini masih berbasis voluntary atau sukarela.

Untuk informasi lebih lanjut tentang “mekanisme pasar” seperti apa yang mungkin dimasukkan ke dalam kesepakatan-kesepakatan di masa depan dan apa implikasinya silakan lihat halaman 29-31 dalam buku ini.

Mekanisme pasar yang dimasukkan dalam Protokol Kyoto adalah: 1. Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM), 2. Perdagangan Emisi (Emissions Trading/ET) dan 3. Implementasi Bersama (Joint Implementation/JI).

Mekanisme-mekanisme pasar ini diharapkan dapat menurunkan ongkos pencapaian targettarget emisi. CDM memungkinkan negara maju untuk menginvestasikan uang dalam proyekproyek di negara berkembang yang diharapkan dapat menurunkan jumlah karbon di udara. Ini meliputi proyek-proyek seperti perkebunan kelapa sawit untuk keperluan produksi bahan bakar nabati (bahan bakar dari minyak kelapa sawit untuk menggantikan bahan bakar asal fosil), produksi energi terbarukan (mengurangi energi yang dihasilkan pembangkit energi berbahan bakar batubara atau minyak), atau proyek-proyek yang dapat menciptakan atau meningkatkan penyerap karbon (carbon sink), misalnya lewat penanaman hutan kembali.

Emisi karbon yang dikatakan berhasil diturunkan atau penyerap karbon yang dihasilkan lalu diukur dan atas prestasi ini sejumlah “kredit karbon” diberikan kepada negara yang mendanai proyekproyek tersebut. Demikian juga lewat Implementasi Bersama negara maju bisa mendapatkan kredit karbon atas investasinya dalam proyek-proyek di negara maju lainnya.

Dan seluruh kredit karbon yang didapat lewat kedua mekanisme ini dapat diperdagangkan oleh negara-negara maju di antara mereka.

Tentu saja, cara terbaik untuk mitigasi perubahan iklim adalah merubah produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan yang masih merupakan sistem yang digunakan secara luas di dunia.

Langkah mitigasi terbaik meliputi perubahan gaya hidup, baik secara individu maupun kolektif, dan merubah arah pembangunan ke arah sistem produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dan rendah karbon.

18

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

Sangat penting bagi kita masyarakat adat untuk memahami sepenuhnya tentang mekanismemekanisme berbasis pasar ini. Dengan informasi yang memadai, kita dapat mengevaluasi risiko-risiko dan peluang-peluang yang memungkinkan kita mengambil keputusan tentang apakah kita akan terlibat dalam pasar emisi atau tidak. Tolong lihat “daftar isian pemeriksaan masyarakat� di halaman 62-65 untuk sebagian pertanyaan yang perlu kita pertimbangkan jika sebuah proyek perdagangan karbon akan dilaksanakan di dekat atau di tanah, wilayah atau sumber daya alam kita.

Adaptasi

Mitigasi merupakan salah satu perhatian utama UNFCCC dan Protokol Kyoto. Adaptasi adalah satunya lagi. Adaptasi adalah mencari cara untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap manusia dan lingkungan. Di seluruh dunia, masyarakat adat telah mengembangkan langkahlangkah adaptasi inovatif untuk menghadapi perubahan iklim berdasarkan pengetahuan tradisional mereka. Langkah-langkah ini meliputi menanam berbagai tanaman dan varietas tanaman, memindahkan ladang, mengubah strategi berburu dan teknik menangkap ikan dan lain-lain.

19

REDD apa itu

MENGAPA UPAYA-UPAYA MITIGASI PERLU MENJADI PERHATIAN MASYARAKAT ADAT?

K

adang solusi yang ditawarkan negara industri tidak terlalu baik atau setidaknya tidak baik untuk semua orang. Salah satu usulan ini adalah upaya menghasilkan lebih banyak bahan bakar nabati, yang sering disebut agro-fuel, sehingga pemakaian bahan bakar asal fosil dapat dikurangi. Namun, untuk mendapatkan keuntungan dibutuhkan lahan perkebunan besar, dan untuk itu hutan di negara-negara tropis di mana masyarakat adat tinggal ditebang secara besarbesaran.

Perkebunan besar ini memang memproduksi bahan bakar nabati seperti etanol (dari tebu) atau biodiesel (dari kelapa sawit dan tanaman jarak), dan dalam hal ini mereka memang menggantikan bahan bakar konvensional asal fosil.

Namun, kerusakan hutan untuk membuka perkebunan ini, pembangunan lahan, penggunaan pupuk dan pestisida, transportasi dan pemrosesan bahan baku melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfir. Jadi perkebunan-perkebunan ini malah melepaskan lebih banyak karbon daripada yang dapat dihemat lewat produksi bahan bakar nabati. Sementara itu, masyarakat adat dan komunitas lain yang tinggal di hutan-hutan yang diubah menjadi perkebunan ini sering kali tergusur oleh proyek-proyek tersebut.

Mitigasi perubahan iklim tidak hanya tentang mengurangi emisi gas rumah kaca namun juga tentang kesetaraan, keadilan sosial, HAM dan keberlanjutan. Bagaimana dunia akan berbagi beban mengurangi emisi gas rumah kaca? Siapa yang harus mendapat kompensasi untuk apa? Bagaimana upaya-upaya ini mempengaruhi hak atas air, makanan, perrlindungan dan kesehatan? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu diajukan saat datang usulan untuk melakukan upaya mitigasi perubahan iklim. Masyarakat adat telah memberi dan masih terus memberi kontribusi yang besar terhadap penurunan gas rumah kaca karena cara hidup mereka yang

20

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT rendah karbon atau bahkan netral karbon. Tak hanya itu, mereka telah berjuang mencegah ekstrasi minyak, gas dan mineral di wilayah mereka dan masih terus melakukan perlawanan terhadap deforestasi, yang kesemuanya ini dapat menahan banyak karbon di bawah tanah dan di dalam pohon. Sayangnya, kontribusi-kontribusi ini tidak diakui dan diperhitungkan di pasar karbon. Oleh karena itu, dalam hal ini prinsip-prinsip kesetaraan dan keberlanjutan tidak dihormati secara layak.

Cukup buruk bahwa tidak ada satu pun mekanisme untuk mengakui, memperhitungkan dan mengintegrasikan kontribusi masyarakat adat terhadap upaya mitigasi. Namun, yang lebih buruk adalah bahwa sebagian upaya mitigasi telah menimbulkan pelanggaran HAM masyarakat adat.

Beberapa dampak negatif dari upaya mitigasi terhadap masyarakat adat adalah pelanggaran hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam di atasnya, kriminalisasi atas mata pencarian traditional seperti perladangan gilir balik atau meningkatnya harga makanan yang menyebabkan ketidakamanan pangan. Salah satu contoh dari ini telah diberikan di atas, yaitu ketika tanah masyarakat adat diambil secara paksa untuk dijadikan perkebunan.

Pencantuman REDD (Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim menimbulkan ancaman sekaligus peluang bagi masyarakat adat. Walaupun REDD yang sedang diusulkan untuk dijadikan bagian dari kesepakatan iklim setelah tahun 2012 mungkin memberikan peluang finansial dan peluang lainnya bagi masyarakat adat yang tinggal di dan menggantungkan hidup pada hutan, konsep dan cara penyusunan dan penerapannya menimbulkan beberapa masalah yang harus diatasi. Masyarakat adat khawatir bahwa mereka akan digusur sekali lagi dari hutan mereka seperti yang terjadi saat penetapan Kawasan Hutan Lindung di masa lalu. Jika hutan mereka ditetapkan sebagai hutan karbon dan digunakan untuk perdagangan emisi, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan dilarang melakukan praktek pengelolaan hutan tradisional mereka dan untuk memanfaatkan hutan untuk keperluan ritual, ladang gilir balik, sumber kayu dan hasil hutan bukan kayu dan obat-obatan, dan berbagai aktifitas agroforestry lainnya. Kita akan menemukan penjelasan tentang hal ini dan diskusi lainnya tentang REDD di bagian berikut.

21

REDD apa itu

DEKLARASI ANCHORAGE Pada tanggal 20 – 24 April, 2009, perwakilan masyarakat adat dari seluruh dunia berkumpul di Anchorage, Alaska, untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi dampak perubahan iklim, dan untuk menghasilkan pesan-pesan dan rekomendasirekomendasi kunci yang akan disuarakan saat UNFCCC mengadakan konferensi ke-15 (COP15) di Kopenhagen, Denmark, bulan Desember 2009.

Ini adalah pertama kalinya sebuah pertemuan perubahan iklim difokuskan sepenuhnya pada masyarakat adat.

Dalam pertemuan ini, perwakilan masyarakat adat menghasilkan Deklarasi Anchorage yang menantang negara-negara dunia untuk “meninggalkan solusi semu untuk perubahan iklim yang berdampak negatif terhadap hak, tanah, udara, lautan, hutan, wilayah dan perairan masyarakat adat. Solusi semu dimaksud mencakup energi nuklir, bendungan besar, teknik rekayasa alam (geo-engineering), batu bara bersih, bahan bakar nabati, perkebunan dan mekanisme pasar seperti perdagangan karbon, Mekanisme Pembangunan Bersih dan penggantian hutan (forest offsets).”Mereka juga menyerukan agar “… HAM masyarakat adat untuk melindungi hutan dan hasil hutan … diakui, dihormati dan dijamin.”

22

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

23

REDD apa apa itu itu

24

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

Bagian Kedua REDD

MENGAPA HUTAN PENTING UNTUK PERUBAHAN IKLIM?

J

ika hutan dihancurkan atau dirusak, sejumlah besar gas-gas yang menyebabkan pemanasan global akan dilepaskan dalam jumlah besar ke atmosfir. Gas yang paling penting adalah karbondioksida, atau CO2, yaitu gas yang terdapat dalam jumlah besar di dalam tanaman, hutan, hewan dan alam. Ketika pohon tumbuh, mereka akan menyerap CO2 dari atmosfir dan menjadikannya bagian dari diri dan sistem akarnya. Ketika pohon mati, gas ini akan dilepas kembali ke atmosfir.

Dalam hutan yang sudah lama terbentuk, gas secara konstan diserap dan dilepaskan dan secara keseluruhan menciptakan suatu keseimbangan. Namun, ketika terjadi penebangan hutan besar-besaran atau hutan yang sudah tua ini diubah menjadi perkebunan atau hutan dengan tutupan yang lebih tipis, sejumlah besar CO2 dilepaskan tanpa ada penyerapan kembali yang cukup. Diperkirakan bahwa 18% dari emisi CO2 global berasal dari tindakan penghancuran dan perusakan hutan. Ini berarti bahwa deforestasi dan kerusakan hutan merupakan penyebab utama perubahan iklim, meskipun tidak sebesar yang dilepaskan industri dan pembangkit energi.

Hutan juga menjadi korban perubahan iklim. Perubahan iklim dapat merusak kesehatan hutan jika mereka tidak menerima hujan yang cukup dan jika temperatur naik. Perubahan iklim juga menimbulkan kebakaran hutan yang lebih sering karena cuaca menjadi semakin tidak dapat diprediksi dan lebih tidak bersahabat. Ini berarti bahwa mengubah iklim pada kenyataannya dapat membuat kerusakan hutan semakin parah.

25

REDD apa itu

Istilah “hutan terdegradasiâ€? mengacu pada hutan rusak dan tidak sehat yang tutupan pohonnya telah berkurang. Hutan dapat terdegradasi karena penebangan atau karena diubah menjadi perkebunan atau lahan pertanian. Hutan yang rusak dan tidak sehat tidak dapat menyediakan jasa ekosistem yang menjadi tumpuan banyak manusia di dunia dan terutama mereka yang tinggal di dalam dan dekat hutan, misalnya: mengontrol erosi tanah, • menyediakan air bersih, • memberi tempat hidup bagi satwa liar dan tanaman yang merupakan sumber penghidupan penting terutama bagi masyarakat adat , • banyak jasa dan peran lain untuk hidup kita, termasuk peran budaya dan spiritual.

Hutan adalah bagian penting dari ekosistem dan lingkungan kita. Perlindungan hutan dunia yang terus menerus berarti bahwa bumi, ekosistem, flora dan fauna serta manusia akan lebih mampu dalam beradaptasi dan menghadapi perubahan iklim. Hutan-hutan luas terutama di wilayah perbukitan dan pegunungan membantu hewan dan tanaman beradaptasi terhadap naiknya temperatur dan perubahan pola hujan: mereka dapat pindah ke bagian yang lebih tinggi yang lebih sejuk; spesies yang lebih mampu beradaptasi dengan iklim yang lebih panas dapat menggantikan mereka di bagian yang lebih rendah.

Perlindungan atas hutan perawan dan hutan yang sudah tumbuh lama juga berarti bahwa perubahan iklim sendiri dapat diperlambat karena banyak emisi CO2 dapat dihindari dengan menjamin keberadaan hutan.

APA ARTI ‘REDD’?

D

ikarenakan peran penting hutan dalam mengurangi efek perubahan iklim dan peran penting lainnya dalam hidup kita, dan karena kehancuran mereka akan menimbulkan emisi lebih banyak, jelas bahwa kita perlu memperlambat deforestasi dan degradasi hutan dan memelihara kesehatan sistem hutan yang telah tumbuh lama.

26

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT Ini menimbulkan ide untuk “mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan”, yaitu ide yang berupaya menghentikan penebangan atau perusakan hutan dan karenanya mengurangi jumlah CO2 yang dilepas ke udara. Dalam arti paling sederhana, inilah “REDD.” Namun, ide ini telah diadopsi banyak negara dan lembaga dan badan-badan antar negara dan telah berkembang menjadi sebuah ide yang lebih spesifik, yaitu bahwa negara maju membayar sejumlah besar uang kepada negara berkembang untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan proyek untuk menghentikan kerusakan dan degradasi hutan di negara tersebut.

Dalam beberapa proposal disebutkan bahwa negara maju berhak membakar lebih banyak bahan bakar asal fosil dari yang selama ini mereka bakar sebagai imbalan pembayaran tersebut, dalam proposal-proposal lainnya mereka tidak berhak. Ide kebijakan khusus ini dikenal sebagai Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in developing countries – REDD (Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di negara berkembang).

REDD adalah ide yang amat baru, yang dipromosikan beberapa negara maju dan negara berkembang dan sejumlah NGO konservasi besar. Ada beberapa usulan yang berbeda untuk mekanisme REDD terutama pada masalah bagaimana pengorganisasian pendanaan untuk REDD dan pada level apa proyek REDD dapat diorganisasikan (apakah pada level national atau sub-nasional). Dalam semua usulan-usulan ini ide dasarnya tetap sama, yaitu bahwa negara maju membayar negara berkembang untuk menurunkan tingkat deforestasi atau degradasi hutan dan bahwa negara maju tidak harus mengurangi emisi mereka pada tingkat yang sama sebagai ganti pembayaran pemeliharaan hutan di negara berkembang.

Namun, aktivitas apa yang akan dibayar dan akan dipahami untuk menurunkan tingkat deforestasi masih dalam perdebatan. Salah satu usulan yang disampaikan adalah suatu usulan yang disebut “REDD+” yang mengusulkan bahwa aktivitas tambahan juga perlu mendapat pendanaan, termasuk mungkin “pengelolaan hutan berkelanjutan” (termasuk sebagian aktivitas penebangan), perkebunan dan penghutanan kembali. REDD+ membawa dampak lain terhadap masyarakat adat yang juga akan kita diskusikan di sini.

REDD masih belum menjadi bagian dari kesepakatan global tentang perubahan iklim, namun diusulkan untuk dimasukkan ke dalam kesepakatan baru yang akan didiskusikan dalam Conference of Parties yang akan berlangsung di Mexico pada 2010. Sementara ini, skema uji coba REDD sedang dilaksanakan dan mekanisme pendanaan sedang disusun lembagalembaga PBB seperti UNDP, UNEP, FAO, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti

27

REDD apa itu

Bank Dunia dan juga perusahaan-perusahaan swasta, pemerintah dan organisasi-organisasi lingkungan.

Mereka semua berharap REDD akan dimasukkan ke dalam kesepakatan perubahan iklim yang baru.

NAMUN BAGAIMANA SESUNGGUHNYA CARA KERJA REDD?

N

Prinsip

dasar Prinsip das ar yang me landasi seluruh usu lan mekanis me REDD adala h bahwa ne gara berkemban g akan dibe rikan pendanaan untuk men gurangi emisi dari d eforestasi a tau degradasi h utan.

egara yang menerima pendanaan harus mengimplementasikan kebijakan dan program yang dapat mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Setiap pendekatan yang dapat mengurangi deforestasi dan degradasi secara teoritis dapat diterapkan.

Beberapa contoh langkah yang mungkin dapat diterapkan adalah: pemerintah menguatkan penegakan hukum, memiliki penanganan kebakaran yang lebih baik dan mempraktekkan pengelolaan hutan berkelanjutan atau mengubah hukum untuk menghentikan penebangan besar-besaran atau konversi hutan, misalnya menjadi perkebunan.

Arti dari semua ini adalah bahwa menurut REDD akan ada penciptaan “kawasan llindung karbon� jenis baru di atas wilayah hutan yang luas, dengan tujuan utama untuk mengurangi emisi CO2 dengan menghindari deforestasi dan degradasi hutan-hutan tersebut.

Pertanyaan besar yang belum terjawab adalah: bagaimana REDD akan didanai? Masalah ini masih sedang dalam perdebatan sengit.

28

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT Siapa yang membayar dan bagaimana caranya?

Pada dasarnya, ada dua posisi dalam perdebatan ini, yang mendukung dua proposal yang berbeda tentang bagaimana penggalangan uang yang dibayarkan untuk perlindungan hutan menurut REDD. Salah satu proposal mengusulkan untuk melakukannya lewat pembentukan dana, proposal satunya lagi lewat pemanfaatan sebuah “pasar” untuk “ijin dan kredit karbon”, yang berarti lewat penjualan dan pembelian kredit untuk mengurangi emisi yang memungkinkan negara industri untuk lebih sedikit mengurangi emisi mereka sendiri. Meskipun para pemerintah belum bersepakat dalam UNFCCC, kelihatannya kedua jenis pembiayaan ini akan digunakan untuk mendanai REDD, sehingga kedua mekanisme ini akan didiskusikan di sini karena keduanya akan menimbulkan implikasi khusus terhadap masyarakat adat.

1. Pembiayaan lewat mekanisme pasar Sebagaimana telah dipelajari di bab sebelumnya, pasar karbon adalah mekanisme kunci yang digunakan negara penanda tangan Protokol Kyoto untuk berupaya mengurangi dampak perubahan iklim. Anda masih ingat bagaimana cara kerjanya? Secara sederhana: setiap negara diijinkan untuk melepaskan sejumlah tertentu karbon setiap tahunnya. Jika mereka melepaskan karbon lebih sedikit, maka mereka memiliki “ijin karbon ekstra” yang dapat mereka jual ke negara lain; jika mereka melepas karbon lebih banyak, maka mereka harus membeli ijin karbon dari negara lain sebagai kompensasi kelebihan karbon yang mereka lepas. Atau mereka membayar seseorang di negara berkembang, yang tidak memiliki batasan emisi, untuk mengurangi emisi karbon negara bersangkutan. “Pengurangan karbon ini’ menciptakan “kredit” yang juga mengijinkan negara maju untuk membakar lebih banyak bahan bakar dari pada yang dijinkan bagi mereka menurut kesepakatan iklim internasional.

Satu ijin atau kredit karbon setara dengan satu ton karbon, dan ijin dan kredit karbon ini diperdagangkan antara negara atau perusahaan “penjual” dan negara atau perusahaan “pedagang”.

Ijin Karbon, Kredit Karb

on

Ijin karbon adalah ju mlah emisi karbon Beberapa kalangan mengusulkan agar yang dialokasikan pa da negara (sebagai pasar karbon diatur menurut sistem PBB, bagian dari target m ereka), namun kred it sementara beberapa lainnya mengusulkan karbon hanya dapat ‘diciptakan’ lewat untuk melakukannya lewat pasar pengurangan emisi se jumlah itu. Ijin karbon sukarela, yang menggunakan karbon dan kredit ka rbon dapat saling standar dan peraturan mereka sendiri. diperdagangkan, tapi mereka adalah Sementara ini sudah ada sejumlah dua hal yang berbed a. Jika Anda ingin perusahaan baru yang dibentuk hanya menimbulkan polusi lebih banyak, Anda untuk memperdagangkan dan meraup dapat membeli kred it yang dihasilkan keuntungan dari kredit karbon. orang lain, atau mem beli ijin yang belum digunakan orang lain Anda juga telah belajar bahwa jika suatu . negara atau perusahaan terlibat dalam aktivitas pengikatan karbon (menyerap karbon dari atmosfir seperti halnya pohon) dan bukannya melepaskan karbon, mereka juga dapat menciptakan kredit karbon. Dan jika mereka mencegah emisi karbon, misalnya ketika mereka melindungi kerusakan akibat dari penebangan atau konversi menjadi perkebunan, mereka juga dapat menciptakan kredit karbon.

29

REDD apa itu

30

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT Jadi, ide di balik usulan “solusi pasar� ini adalah untuk mendanai proyek-proyek REDD lewat penjualan kredit karbon yang diciptakan ketika hutan dilindungi.

36% dari kredit karbon yang diperdagangkan di pasar sukarela berasal dari proyek-proyek di bidang reforestasi dan penghutanan kembali. Namun, perdagangan kredit yang diciptakan dari deforestasi yang berhasil dihindari (ketika berhasil mencegah deforestasi yang direncanakan atau diperkirakan) sejauh ini masih sedikit, hanya mencapai 3% dari pasar sukarela.

Terdapat banyak implikasi dari sistem pasar terhadap masyarakat adat, dan amatlah penting untuk memikirkan dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi jika kita sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan sebuah proyek yang didanai lewat pasar. “Daftar isian pemeriksaan� di halaman 61-65 ditujukan untuk membantu kita memikirkan beberapa implikasi ini.

Sistem pasar kredit karbon mendulang kritik karena mengijinkan negara industri untuk membeli kredit karbon di negara lain, terutama negara berkembang, yang mungkin lebih murah dari pada biaya pengurangan emisi karbon mereka sendiri. Karenanya, sistem ini memungkinkan negara-negara maju untuk terus mencemarkan atmosfir sebanyak sebelumnya selama mereka mampu membeli kredit karbon untuk menggantikan emisi karbon mereka. Ini sama saja dengan membeli hak untuk tetap melakukan pencemaran.

2. Pembiayaan lewat pendanaan Pendanaan adalah suatu mekanisme yang digunakan orang, lembaga atau pemerintah untuk mengumpulkan uang untuk mendanai suatu program, proyek, usaha atau lembaga (seperti sekolah atau panti asuhan, dll.). Uang hasil pendanaan ini disimpan dalam sebuah rekening bank, dan ada orang yang mengurusnya, yang berarti bahwa tugasnya adalah memastikan uang tersebut digunakan sesuai tujuan pengumpulannya. Dana ini bisa berasal dari dana publik (Bank Dunia, atau pemerintah nasional) atau uang swasta (dari bank, atau yayasan atau perusahaan).

Dana untuk REDD dapat diciptakan pada tingkat global, atau tingkat regional (seperti Asia, Afrika, dll.). Sebagai contoh, pemerintah Tuvalu, sebuah negara kepulauan kecil di Samudera Pasifik, mengusulkan pembentukan Dana Retensi Hutan Internasional. Pemerintah negara-negara lalu menyetorkan sejumlah uang hasil pemungutan pajak dari kegiatan yang berbahaya bagi iklim (seperti perjalanan udara, bahan bakar asal fosil yang menjalankan kapal laut, pesawat terbang, dll.) ke dalam dana tersebut. Uang ini lalu akan digunakan untuk membiayai konservasi hutan. Usulan ini mencakup kompensasi bagi kelompok masyarakat yang melindungi dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Pemerintah negara-negara yang menerima uang ini akan membuat laporan setiap tahunnya ke UNFCC COP (Pertemuan tahunan negara-negara anggota UNFCCC) tentang perkembangan upaya konservasi hutan mereka.

31

REDD apa itu

Dana Publik Beberapa organisasi internasional juga telah membentuk dana atau program yang dimaksudkan untuk mendukung REDD. Bank Dunia telah membentuk Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF) dan Program Investasi Hutan (Forest Investment Program/ FIP). PBB telah membentuk Program Kolaboratif PBB untuk REDD (UN Collaborative Program on REDD) atau UN-REDD, yaitu sebuah program kemitraan antara Badan Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agricultural Organisation/FAO), Program Pembangunan PBB (UNDP) dan Program Lingkungan Hidup PBB Penting untu k dicatat bah (UNEP). Kita akan belajar lebih lanjut tentang mereka wa ‌ Berlawana nanti. n dengan s istem pasa kredit kar r bon, menu rut sistem pendanaan Beberapa negara industri juga telah membentuk yang diusu lkan tidak dana untuk mendukung REDD. Norwegia, mungkin b lah agi pemerin tah negara misalnya, telah meluncurkan Prakarsa Hutan dan mana pun , dan karen anya juga negara-ne Iklim Internasional mereka (International Climate gara indus tri yang ka untuk men and Forest Initiative) dan akan menyediakan dana ya, gganti emis i (“mengha sebesar 600 juta dolar Amerika setiap tahunnya emisi) yan pusâ€? g mereka t imbulkan. selama enam tahun ke depan untuk mendukung program UN-REDD dan proyek-proyek lainnya (termasuk FIP-nya Bank Dunia).

Norwegia berkeyakinan bahwa pendekatan berbasis pasar dan berbasis dana untuk REDD keduanya dibutuhkan. Contoh lain adalah Australia yang berkomitmen untuk menyediakan pendanaan sebesar 185 juta dolar Amerika selama 5 tahun ke depan terutama untuk Indonesia, Papua Nugini dan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan milik Bank Dunia.

Penting untuk Kita ketahui adalah bahwa dana-dana publik ini menyatakan bahwa mereka akan menghentikan kegiatan mereka akhir tahun 2012 kecuali mereka diminta oleh negara anggota UNFCCC untuk melanjutkannya. Alasan yang mereka berikan adalah bahwa UNFCCC masih belum menentukan peraturan internasional apa saja yang akan diterapkan untuk REDD dan bagaimana REDD akan dibiayai. Keduanya merupakan isu-isu sulit yang saat ini sedang diperdebatkan dalam negosiasi-negosiasi UNFCCC.

Dana Swasta Selain dana yang dibentuk organisasi-organisasi dan pemerintah-pemerintah internasional, ada dana swasta yang jumlahnya meningkat secara tetap yang dibentuk oleh tidak hanya lembaga konservasi alam (seperti Nature Conservancy, Conservation International, World Wide Fund for Nature US, Center for International Forestry Research, dll.), namun juga yayasan-yayasan dan perusahaan-perusahaan swasta.

Salah satu contoh proyek REDD yang didukung oleh yayasan swasta adalah the Rainforest Project, yang diluncurkan oleh Pangeran Charles dari negara Inggris. Proyek ini didanai oleh 12 perusahaan besar seperti perusahaan tambang Rio Tinto, atau bank-bank seperti Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank. Contoh lain untuk prakarsa besar bersama adalah the Noel Kempff Climate Action Project di Bolivia oleh yang dijalankan oleh The Nature

32

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT Conservancy (TNC), Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), pemerintah Bolivian, dan tiga perusahaan energi (American Electric Power, Pacifi Corp, dan BP Amoco). Di Indonesia, Bank Merrill Lynch dari AS mendanai proyek Ulu Masen di Sumatra. Beberapa yayasan telah mempunyai program deforestasi sebelumnya dan kini mereka mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan REDD. Diantara yayasan-yayasan ini adalah Gordon and Bett y Moore Foundation yang memiliki proyek di sungai Amazon, dan David and Lucile Packard Foundation di Brasil; atau Rockefeller Foundation yang mendukung Prakarsa Iklim Clinton (Clinton Climate Initiative) untuk mengembangkan Bagaimana membuktikan … proyek kehutanan di negara-negara tropis.

Meskipun demikian, penting diingat bahwa banyak dari proyek-proyek baru dimulai dan sebagian menghadapi banyak kritikan tentang apakah mereka sungguh-sungguh dapat mengurangi emisi atau tidak. Proyek Aksi Iklim Noel Kempff (Noel Kempff Climate Action Project) di Bolivia, misalnya, dikritik Greenpeace, yang mengatakan bahwa proyek ini sampai sekarang belum mampu membuktikan klaimnya untuk mengurangi emisi secara permanen dan efektif. (Lihat bagian ‘informasi lebih lanjut’ untuk berita lebih detil).

Sebuah masalah mendasar ten tang proyek REDD yang sudah ber jalan adalah amatlah sulit bagi proyek-proye k ini untuk membuktikan (“memverifikasi ” dalam bahasa resmi) bahwa mereka sungguhsungguh dapat mengurangi em isi dari deforestasi dan degradasi hutan . Jika mereka tidak dapat menguran gi emisi, maka seluruh landasan sistem REDD perlu dipertanyakan. Tolong lihat bag ian “Untuk keterangan lebih lanjut” di akh ir dokumen ini untuk informasi tambahan tentang masalah-masalah ini.

Karena dana swasta bersifat sukarela, mereka tidak tergantung pada kesepakatan internasional manapun tentang pendanaan REDD di masa depan.

Pengaturan pendanaan di masa mendatang Karena UNFCCC masih perlu memutuskan bagaimana pelaksanaan pendanaan REDD di masa depan, program-program yang sudah ada yang sedang mengujicobakan berbagai cara pendanaan REDD menjadi amat penting dan berpengaruh besar. Program-program ini diduga sangat berpengaruh hanya karena mereka menawarkan sebuah model bagaimana pendanaan dapat dilakukan. Yang paling berpengaruh dari program-program ini adalah program UN-REDD dan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (World Bank’s Forest Carbon Partnership Facility) milik Bank Dunia dan Program Investasi Hutan (Forest Investment Programme).

BANK DUNIA DAN REDD

B

ank Dunia ingin memainkan peranan utama dalam mempromosikan dan membentuk REDD. Bank ini telah membentuk dua Dana Investasi Iklim (Climate Investment Funds/CIFs) yang besar, Dana Iklim Strategis (Strategic Climate Fund/SCF) dan Dana Teknologi Bersih (Clean Technology Fund/CTF), yang ditujukan untuk mendukung

33

REDD apa itu

pengembangan teknologi bersih dan prakarsa-prakarsa lain yang berhubungan dengan perubahan iklim. Salah satu program di bawah prakarsa SCF, adalah Program Investasi Hutan (Forest Investment Programme/FIP) yang langsung berkenaan dengan REDD (Kita akan mempelajari hal ini di halaman-halaman berikut). Terpisah dari dana-dana ini, namun terkait erat dengan tugas yang mereka lakukan adalah Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF). Marilah kita lihat program ini dulu dari dekat.

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (The Forest Carbon Partnership Facility) Mekanisme utama Bank Dunia untuk mempromosikan REDD (di samping FIP, yang akan kita bahas kemudian) adalah sebuah skema yang disebut Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF). FCPF bertujuan membantu upaya negara berkembang mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Ini rencananya akan dicapai lewat dua pendanaan: 1. Mekanisme Kesiapan (The Readiness Mechanism) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi REDD. Idenya adalah negara yang ingin memulai program-program REDD perlu memiliki pengetahuan dan kecakapan teknis yang diperlukan sebelum mereka mampu melaksanakannya. FCPF membantu 37 negara berkembang di daerah tropis dan sub-tropis menyiapkan program-program besar REDD di masa depan. Langkah konkrit yang dilakukan FCPF adalah: 1) Membantu negara-negara membuat perkiraan seluruh karbon yang ada di hutan-hutan mereka (cadangan karbon hutan nasional), dan mengidentifikasi sumber-sumber emisi karbon dari hutan; 2) Membantu para negara-negara mendefinisikan apa yang disebut sebagai “skenario referensi” (reference scenario). Jika kita ingin mengetahui berapa banyak emisi karbon yang kita cegah di tahun tertentu dengan menurunkan deforestasi lewat REDD, kita perlu mengetahui berapa banyak karbon yang ada sebelum program REDD dimulai.

Perkiraaan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan sebelum dimulainya program REDD adalah apa yang disebut “skenario referensi” karena itu adalah referensi yang harus diacu pihak pemerintah saat melaporkan berapa banyak karbon yang telah berhasil dikurangi. Bank Dunia juga menyediakan bantuan teknis bagi negaranegara ini untuk menghitung dan membandingkan ongkos berbagai cara menurunkan deforestasi dan degradasi hutan, dan merancang strategi REDD masing-masing berdasarkan perhitungan ini.

2. Mekanisme Pembiayaan Karbon (The Carbon Finance Mechanism). Baru sedikit negara yang ikut serta dalam Mekanisme Kesiapan diundang untuk menjadi bagian dari program uji coba untuk menguji REDD. Ingat, ide dasar REDD adalah untuk menyediakan kompensasi finansial atas upaya melindungi hutan (dan bukannya menebangi atau mengubahnya menjadi perkebunan, dsb.), dan dengan demikian mengurangi emisi karbon.

Tawaran untuk memberikan penghargaaan finansial atas upaya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan disebut “menciptakan insentif positif”. Pembayaran kompensasi akan diberikan kepada suatu negara jika mereka mampu mengurangi emisi di bawah level “skenario referensi” yang dijelaskan di atas.

34

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT Namun, banyak orang dan di atas segalanya masyarakat adat, sama sekali tidak senang dengan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan, dan kita sering kali mengecam Bank Dunia dengan keras. Pertama-tama, Bank Dunia sebelumnya tidak melakukan konsultasi dengan masyarakat adat secara layak. Dalam hal ini Bank Dunia bahkan mengabaikan kebijakan perlindungannya sendiri dan peraturan FCPF. Menurut kebijakan ini, Bank Dunia diwajibkan untuk mempertimbangkan kebutuhan akan partisipasi yang efektif dari masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari hutan dan masyarakat lain yang tinggal di hutan dalam semua keputusan yang dapat merugikan mereka.

Hak-hak mereka yang dijamin undang-undang nasional dan kewajiban internasional (jika negara bersangkutan merupakan penanda tangan kesepakatan internasional mana pun tentang HAM) harus dihormati.

Mekanisme Kesiapan dan Mekanisme Pendanaan Karbon ini dipandang dapat menuju ke pembentukan sebuah sistem pendanaan REDD yang jauh lebih besar di masa depan. Bank Dunia sendiri menuliskan di situsnya bahwa mereka berharap dapat “mengembangkan sebuah instrumen besar baru yang realistis dan hemat untuk melawan deforestasi, untuk melindungi iklim dunia, menurunkan kemiskinan, menangani sumber daya air bersih, dan melindungi keanekaragaman hayati�.

Jadi, terdengar hebat, bukan?

Namun, di setiap negara yang telah menyajikan strategi dan proposal REDD nasional mereka yang telah disetujui oleh Bank Dunia atas pendanaan awalnya (Indonesia, Panama dan Guyana) konsultasi dengan masyarakat adat tidak dilakukan dengan layak, dan partisipasi masyarakat ini dalam proses pengambilan keputusan tidak dijamin. Baik di Indonesia maupun di Guyana, organisasi masyarakat adat di tingkat nasional telah mendesak Bank Dunia untuk menahan pengucuran pendanaan apa pun lewat Mekanisme Kesiapan sampai isu-isu penting yang amat mendasar seperti hak atas tanah dan konsultasi yang layak dapat ditangani.

Bank Dunia memiliki beberapa kebijakan dan prosedur yang antara lain dipandang dapat menjamin bahwa HAM tidak dilanggar. Di antaranya adalah Prosedur Operasional 4.10 tentang masyarakat adat yang memberikan perlindungan tertentu bagi masyarakat adat, meskipun standarnya jauh lebih rendah dari perlindungan yang diberikan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Paling tidak, prosedur ini Anda perlu m engetahui bah mengikat negara yang menerima pinjaman atau hibah wa FCPF memilik i apa yang dis ebut dari Bank Dunia untuk melakukan konsultasi dengan sebagai Kom ite Anggota (P a rt ic masyarakat adat yang tanahnya terkena dampak, dan Committee), ipant yang menyed iakan dua untuk memastikan bahwa ada “dukungan masyarakat kursi bagi w akil masyarak at adat. luas� bagi sebuah proyek atau kegiatan sebelum Bank Jadi, jika nega ra Anda ikut se Dunia memberikan persetujuan pendanaannya. dalam FCPF, A rta nda bisa mend apatkan informasi lebih b a n y a k d en gan Kebijakan perlindungan dari Bank Dunia ini menghubun gi wakil-wakil ini (lihat tidak hanya kurang jelas dan lemah, namun ada informasi di a khir buku ini) kebingungan dan ketidakjelasan tentang bagaimana .

35

REDD apa itu

dan kapan kebijakan dan prosedur ini diaplikasikan dalam kegiatan yang direncanakan menurut Mekanisme Kesiapan FCPF. Sampai bulan September 2009, belum ada satu pun rencana yang dikembangkan menurut FCPF dikaji secara penuh oleh Bank Dunia untuk melihat apakah mereka sejalan atau tidak dengan kebijakan dan prosedur Bank Dunia.

FCPF juga memiliki Piagamnya sendiri, yaitu dokumen yang memberikan peraturan yang harus dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan yang direncanakannya. Piagam tersebut, di antara persyaratannya, mengatakan bahwa kegiatan yang didanai oleh Fasilitas harus juga memenuhi kewajiban internasional dari negara peminjam. Kewajiban ini mengacu pada kesepakatan internasional (seperti Konvensi atau Kovenan) yang ditandatangani banyak negara. Namun, meskipun FCPF telah bekerja sejak tahun 2008 masih belum ada cara yang jelas bagi Fasilitas untuk menjamin bahwa standar penting ini dapat dipenuhi.

Program Investasi Hutan (The Forest Investment Programme/FIP) Bank Dunia akan mulai mendanai kegiatan-kegiatan di bawah skema Program Investasi Hutan (Forest Investment Programme/FIP) di tahun 2010. FIP berharap akan menerima pendanaan sebesar 1 - 2 miliar dolar AS untuk kegiatan mempromosikan dan mendukung “pengelolaan hutan berkelanjutan” dan penghutanan kembali, termasuk REDD. FIP merupakan sesuatu yang menarik secara khusus bagi masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan karena berupaya mencapai empat tujuan, yang semuanya penting bagi masyarakat adat. Keempat tujuan tersebut adalah: 1. Mempengaruhi kebijakan kehutanan negara-negara berkembang “secara transformasional” (yang berarti: dengan tujuan untuk mengubahnya) dengan meningkatkan pendanaan, mendukung penegakan hukum kehutanan, menangani “penyebab deforestasi” dan kegiatan lainnya; 2. Mendorong pendanaan untuk REDD; 3. Mengadakan proyek uji coba yang menunjukkan kaitan antara kebijakan dan perundangundangan dengan konservasi, peningkatan retensi tutupan hutan dan cadangan karbon; serta 4. Menghasilkan pembelajaran untuk negosiasi di Kopenhagen di bawah UNFCCC. Jadi, salah satu tujuan FIP adalah mengubah UU dan kebijakan negara bersangkutan. Tentu saja ini berarti nk Keterlibatan Ba m bahwa FIP akan memiliki dampak la a d si ik d a tr Kon langsung kepada kehidupan dan sumber Dunia terlibatan penghidupan masyarakat penghuni hutan. rakan tentang ke ca bi em m a ik n et K anisme pendanaa Wakil masyarakat adat berjuang dengan ek m m la da ia un Bank D unjukkan sengit untuk memastikan bahwa FIP akan , kita harus men lim ik n ha ba ru pe si mensyaratkan persetujuan tanpa paksaan k Dunia di satu si bahwa walau Ban k tu (FPIC) dari masyarakat adat sebelum komitmennya un an ik as ar kl de men arsamereka menyetujui suatu kegiatan yang n iklim lewat prak elawan perubaha m danai memiliki dampak terhadap masyarakat ia juga terus men P, FI i rt pe se sa akar sil skala adat dan tanah mereka. Namun, terlepas pr han bakar asal fo ba an ng ba em ng pe ri ekstraktif. besar dan indust

36

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT dari upaya ini, referensi yang diusulkan tentang persetujuan tanpa paksaan telah dicabut dari dokumen final. Kita memiliki alasan yang jelas atas kekhawatiran kita bahwa FIP tidak akan mengadopsi atau mengikuti pendekatan pembangunan dan konservasi hutan yang didasarkan atas pengakuan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat hutan lainnya.

Ada keprihatinan baik dari kelompok pemerhati HAM dan kelompok pemerhati lingkungan bahwa FIP mungkin digunakan untuk mendukung perkebunan konvensional skala besar dan kegiatan penebangan. Keprihatinan ini muncul karena sesuai dengan Dokumen Rancangan Program Investasi Hutan, Bank Dunia berniat untuk mempromosikan “investasi pertanian dalam konteks perencanaan pemanfaatan lahan yang dirasionalisasikan; dan intensifikasi pertanian termasuk “agro kehutanan” (halaman 7). Amatlah mungkin penebangan dan perkebunan skala besar akan dimasukkan sebagai bagian dari “perencanaan pemanfaatan lahan yang dirasionalisasikan“ atau sebagai salah satu bentuk dari “agro kehutanan”.

Masyarakat adat telah menekan Bank Dunia tentang partisipasi yang efektif dalam perancangan program tersebut, dan perwakilan masyarakat adat dilibatkan dalam lokakarya perancangan.

Namun, seruan berulang kali untuk menghormati UNDRIP dan hak atas persetujuan tanpa paksaan diabaikan dan karenaya tidak dicantumkan dalam dokumen perancangan akhir.

FIP saat ini sedang dalam proses pembentukan Dan janji lainnya …

“Sub-Komite” yang akan mengawasi dan memandu kerjanya, dan yang akan memberi persetujuan k CPF dan FIP, Ban pendanaan proyek atau program. Diharapkan Terpisah dari F an mempublikasik bahwa Sub-Komite sudah terbentuk menjelang Dunia juga telah k ntuk membentu kuartal pertama tahun 2010 dan akan memasukkan komitmennya u i permanen bagi as lt su on k e m is sedikitnya dua wakil masyarakat adat. mekan at at dan masyarak masyarakat ad gan manajemen Bank Dunia juga telah mengumumkan kepada penghuni hutan den un, proses ini publik bahwa ia akan membentuk sebuah Bank Dunia. Nam ih itunda dan mas “Prakarsa Khusus” bagi masyarakat adat dan tampaknya telah d bagaimana atau masyarakat penghuni hutan dalam skema FIP belum jelas kapan, e seperti itu akan yang memungkinkan masyarakat adat memiliki apakah mekanism an. uh dikembangk akses langsung kepada pendanaan dan dukungan sungguh-sungg bagi kegiatan mereka terkait upaya mengurangi deforestasi. Namun, prakarsa ini masih dalam tahap perencanaan.

PROGRAM KOLABORATIF PBB TENTANG REDD (UN-REDD)

P

rogram UN-REDD dibentuk di bulan September 2008 dan dijalankan bersama oleh tiga organ PBB terbesar, yaitu UNDP, UNEP dan FAO. Pemerintah Norwegia telah menyediakan pendanaan awal untuk UN-REDD meskipun program ini sedang menggalang pendanaan lebih besar dari pemerintah lainnya.

37

REDD apa itu

Sasaran UN-REDD adalah untuk membantu negara berkembang dan masyarakat internasional untuk mendapatkan pengalaman dalam berbagai cara pembayaran REDD dan bagaimana menangani risiko terkait.

UN-REDD secara eksplisit sedang mempromosikan REDD berbasis pasar dan yang disebut sebagai Pembayaran Jasa Lingkungan (Payments for Ecosystem Services/PES), meskipun ada perbedaan yang amat penting antara PES dan REDD. Jika REDD masih mengijinkan polusi untuk berlanjut di tempat lain, dan menimbulkan masalah-masalah polusi biasa, PES tidak.

UN-REDD saat ini sedang mendukung proyek uji coba di sepuluh negara, yaitu Bolivia, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Tanzania, Vietnam, dan Zambia.

Seperti program FCPF-nya Bank Dunia, proyek-proyek ujicoba ini memiliki dua tujuan: 1. Mencoba mebantu negara-negara menyiapkan skema REDD masa depan (disebut ”kegiatan kesiapan” karena mereka dicanangkan untuk menciptakan kapasitas pemerintah yang “siap” untuk REDD); 2. Menguji sistem pembayaran REDD yang telah dikembangkan.

Ini berarti bahwa dengan bantuan proyek-proyek ujicoba ini program UN-REDD ingin mengkaji apakah dukungan teknis yang disediakan dan sistem pembayaran yang dirancang dapat sungguh-sungguh menciptakan insentif yang dibutuhkan untuk menjamin tercapainya reduksi emisi yang jelas, terukur dan berlangsung lama. Di saat yang sama, jasa ekosistem lainnya yang disediakan hutan (seperti konservasi keanekaragaman hayati, air bersih, dll.) selayaknya dipelihara dan ditingkatkan.

Yang paling penting untuk Anda ketahui adalah bahwa Program UN-REDD menyatakan bahwa program ini akan menerapkan “pendekatan berbasis hak”. Ini berarti bahwa dalam semua kegiatan yang ia dukung program ini harus menghormati dan mempromosikan hak-hak seluruh masyarakat yang terkena dampak atau terlibat dalam kegiatan ini.

Program UN-REDD juga telah membuat rencana tentang cara memonitor kegiatannya, dan menjamin bahwa cara-cara ini akan sesuai dengan peraturan program. Sebagai contoh, program ini berniat untuk menyediakan pelatihan bagi pemerintah negaranegara tentang Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, untuk meningkatkan kesadaran tentang pengetahuan adat dan untuk mengembangkan alat-alat untuk mengkaji “manfaat bersama” (yang berarti manfaat lain di luar pengurangan emisi karbon).

Namun dalam rencana monitoring tersebut sejauh ini terdapat kekurangan hal-hal yang paling krusial, yaitu kriteria, indikator dan alat untuk memonitor dan untuk

38

Baik untuk diketahui …

UN-REDD juga menyatakan bahwa mereka akan mematuhi PedomanPedoman Kelompok Pembangunan PBB tentang Masyarakat Adat (United Nations Development Group Guidelines on Indigenous Peoples). Di bulan Pebruari 2008 pedoman-pedoman ini diperbarui untuk membuatnya konsisten dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Pedoman-pedoman ini antara lain merekomendasikan bahwa langkahlangkah PBB harus menghormati hak atas persetujuan tanpa paksaan dan mengakui hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka.

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT memverifikasi secara independen dampak pada HAM, atau seberapa baiknya program-program REDD dijalankan oleh pemerintah terkait.

Karenanya tetap menjadi kurang jelas bagaimana PBB akan menjamin bahwa komitmennya pada pendekatan berbasis hak akan dapat diaplikasikan dalam kenyataannya atau bagaimana PBB akan merespon tuntutan masyarakat adat bahwa mekanisme monitoring yang dikembangkan dapat memberi jaminan bahwa seluruh kegiatan sesuai dengan Panduan Masyarakat Adat ini.

MENGAPA PENTING BAGI MASYARAKAT ADAT UNTUK MENGENAL REDD?

D

ari apa yang sudah Anda pelajari sampai sejauh ini, Anda sudah dapat membayangkan bahwa REDD mempunyai potensi untuk merugikan hak Anda untuk memanfaatkan, memiliki dan mengelola tanah dan sumber daya alam Anda. REDD bisa berdampak pada seluruh cara hidup Anda, ke arah yang lebih baik atau lebih buruk.

REDD sedang diimplementasikan di negara-negara berkembang di daerah tropis dan subtropis dan difokuskan pada wilayah hutan – di banyak tempat, wilayah tradisional dan adat milik masyarakat adat. Hutan-hutan ini telah dihuni oleh masyarakat kita selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Kita telah memanfaatkan, mengelola dan membentuk hutan-hutan dengan cara yang berbeda-beda. Bukannya menghancurkannya, praktek-praktek pemanfaatan dan pengelolaan lahan tradisional telah menciptakan lansekap yang lebih beragam, dan karenanya menambah keanekaragaman hayati.

REDD bertujuan untuk mendukung konservasi hutan, dan akan menyediakan uang dalam jumlah besar sekali dari negara-negara industri untuk tujuan ini.

Meskipun kita mungkin sepakat bahwa konservasi hutan adalah kepentingan semua orang, dan pastinya merupakan kepentingan masyarakat adat yang mengantungkan sumber penghidupannya pada hutan, kita dapat mengharapkan, sebagaimana akan kita lihat di bawah, bahwa program-program ini juga dapat berdampak sangat negatif terhadap masyarakat adat.

Skema REDD akan menyusun peraturan-peraturan tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di dalam hutan, mengatur kegiatan seperti pertanian, perburuan, pengumpulan tanaman pangan, obat-obatan, kayu bakar dan kayu bangunan atau pemanfaatan sumber daya hutan lainnya.

39

REDD apa itu

Amatlah mungkin bahwa proyek-proyek REDD akan berdampak terhadap masyarakat adat seperti kawasan lindung. Sebenarnya, dalam hal-hal tertentu mereka merupakan bentuk baru dari kawasan lindung, yaitu kawasan lindung karbon.

Masyarakat adat di seluruh dunia merasa semakin cemas akan REDD karena pengalaman masa lalu mereka menunjukkan bahwa pemerintah dan kalangan usaha swasta sering kali menolak untuk mengakui hak-hak dan kepentingan mereka dalam kebijakan dan program kehutanan.

Masyarakat adat juga prihatin dengan dampak proyek-proyek REDD terhadap kepemilikan atau pengakuan atas penguasaan lahan, terutama karena tidak satupun perundangan-undangan nasional yang baru tentang REDD dan tidak satupun program-program REDD internasional menjadikan keamanan penguasaan lahan sebagai pra-kondisi untuk REDD. Serupa dengan apa yang terjadi dengan konsesi pertambangan dan penebangan, adalah mungkin bahwa pemerintah akan memilih untuk menjual hak karbon pada lahan tanpa kepemilikan tanpa mengacu atau berkonsultasi dengan pemilik tradisional lahan terkait.

Namun, mungkin juga ada peluang-peluang baru yang dapat membantu masyarakat adat dalam perjuangannya jika hak-hak mendasar masyarakat adat dihormati dan jika kontrol atas rancangan dan pengelolaan proyek-proyek REDD berada di tangan masyarakat adat. Posisi organisasi-organisasi masyarakat adat terhadap REDD karenanya amat berbeda. Sebagian bersikeras menentang ide memperlakukan hutan terutama hanya sebagai penyimpan karbon, dan mereka menolak semua jenis perdagangan karbon hutan. Yang lainnya menerima bahwa mungkin terdapat manfaat-manfaat, dan menuntut posisi masyarakat adat dicantumkan dalam proses nasional dan internasional.

Dalam setiap kasus, baik untuk Anda maupun untuk masyarakat mengetahui segalanya tentang REDD, apa saja manfaat yang saja dampak negatif yang dapat diperkirakan darinya, sehingga bernegosiasi dan mempertahankan hak-hak Anda seandainya mengincar tanah dan wilayah Anda.

Anda adalah penting untuk bisa didapat darinya, apa Anda akan siap dan dapat ada program REDD yang

APA SAJA DAMPAK YANG MUNGKIN DITIMBULKAN REDD TERHADAP MASYARAKAT ADAT?

MASALAH UMUM DENGAN REDD

S

udah menjadi jelas bahwa REDD, sebagaimana ia dirancang, memiliki beberapa kelemahan, bahkan bahaya. Sebagian merupakan masalah teknis, namun sebagian besar merupakan masalah etika.

40

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT Masalah “kebocoran”: Melindungi di sini, menebang di sana Kebocoran terjadi ketika ada lubang pada sebuah wadah. Dalam konteks REDD hal ini mengacu pada masalah memastikan bahwa program atau proyek REDD tidak memiliki “lubang”, yaitu, bahwa ketika deforestasi dicegah di satu daerah, ia tidak pindah ke daerah lain. Misalnya, bayangkan bahwa pemerintah memberikan sebuah konsesi kepada perusahaan untuk mengkonversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Dikarenakan program REDD hutan tidak ditebang dan tidak diubah menjadi perkebunan kelapa sawit karena perusahaan dan pemerintah menerima kompensasi atas persetujuan untuk tidak menebangi hutan dan menanam kelapa sawit. Namun, bagaimana kita bisa memastikan bahwa perusahaan yang sama (dan instansi yang berwewenang) tidak membuka perkebunan di lain tempat, yang selama ini tidak diperuntukan untuk perkebunan? Itulah yang disebut sebagai “kebocoran”.

Masalah “tambahan” and “insentif sesat”: Membayar orang yang salah dan mendorong deforestasi Untuk dapat dimasukkan ke dalam sebuah program REDD, sang pemilik bersangkutan – pemerintah, perusahaan atau masyarakat – harus dapat membuktikan bahwa “carbon gains”, yaitu karbon yang dicegah terlepas ke atmosfir (dan malah disimpan di pohon), tidak akan terjadi tanpa pembayaran kompensasi yang ditawarkan. Dengan kata lain, mereka harus dapat membuktikan bahwa tanpa pembayaran kompensasi maka hutan akan ditebang. Istilah teknis untuk hal ini adalah membuktikan “additionality”, yang berarti membuktikan bahwa “ada karbon “tambahan” yang berhasil disimpan. Hal ini penting karena karbon yang disimpan dijual sebagai “kredit” karbon kepada seseorang di negera berkembang sehingga mereka dapat memenuhi batasan emisi mereka, atau melampauinya.

Jadi, jika orang melindungi hutan untuk alasan selain menyimpan karbon di pohon, mereka tidak berhak atas kompensasi dan karenanya tidak dimasukkan ke dalam program REDD. Atau singkat kata: hanya hutan yang langsung terancam kehancuran atau degradasi saja yang diperhatikan REDD. Hal ini juga berarti bahwa orang yang akhirnya mendapatkan manfaat dari REDD adalah mereka yang menghancurkan hutan seperti pemilik peternakan atau perusahan kelapa sawit, dan bukan mereka yang melindungi hutan, seperti masyarakat adat.

Dan yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa REDD mungkin dalam kenyataan justru mendorong orang atau perusahaan seperti ini untuk mulai menghancurkan hutan agar dapat dimasukkan ke dalam program REDD dan mendapatkan akses ke

41

REDD apa itu

uang kompensasi. Karena dorongan atau “insentif� seperti ini sama sekali bertolak belakang dengan tujuan REDD maka hal ini disebut “insentif sesat�.

Jadi, sesungguhnya ada risiko yang serius akan terjadinya peningkatan deforestasi selama fase negosiasi tentang REDD yang sekarang sedang berlangsung. Misalnya, pemerintah Guyana mengancam akan meningkatkan tingkat deforestasi kecuali negara ini diberi kompensasi dari REDD untuk tidak melakukannya.

Masalah lainnya adalah definisi hutan yang digunakan di PBB tidak membedakan antara hutan alam dan perkebunan. Ini berarti bahwa sebuah perusahaan dapat mengganti hutan dengan perkebunan, dan masih sah untuk diberi dukungan menurut program REDD. Terakhir, begitu program-program REDD dibentuk, akan ada aliran dana yang luar biasa besar dari negara industri ke negara berkembang. Ada risiko serius hilangnya sejumlah besar dana akibat korupsi karena dana tersebut dikucurkan kepada beberapa pemerintahan terkorup di dunia.

Mengukur dan memonitor – dan melupakan masyarakat dan akar penyebab deforestasi Skema REDD sebagaimana perencanaannya kini menaruh banyak penekanan pada sistem pengukuran karbon yang kompleks (berapa banyak karbon disimpan dalam sebuah hutan?), akuntansi dan monitoring (berapa banyak karbon dapat disimpan lewat prakarsa REDD, dibandingkan tanpa prakarsa REDD?), melakukan pendataan hutan yang baru (di mana jenis hutan apa?), dan pada metode yang dapat membantu membuktikan bahwa pengurangan emisi telah terjadi.

Namun, sangat sedikit perhatian sejauh ini ditujukan pada reformasi hukum yang menyediakan kepastian hak kepemilikan atas tanah dan hutan bagi masyarakat dan karenanya memberdayakan mereka untuk perlindungan hutan. Dan sangat sedikit program memasukkan pengawasan dampak REDD terhadap masyarakat hutan, atau pengawasan apakah dan seberapa baik penanggung jawab program (pemerintah dan lembaga donor) melakukan tugas mereka.

Dalam semua hal ini lembaga internasional memfokuskan diri pada aksi di negara berkembang dan mereka tidak menangani pendorong utama kerusakan hutan, yaitu perdagangan global dan konsumsi global komoditas pertanian, kayu dan hasil hutan lainnya.

42

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

Ada berapa banyak karbon tersimpan dalam sebuah pohon?

Jumlah karbon yang tersimpan dalam sebatang pohon tergantung pada kepadatan kayunya. Makin padat dan makin keras kayu, makin banyak karbon yang tersimpan.

Sebuah pohon dengan tinggi ratarata 15m dengan kepadatan kayu sedang, menyimpan sekitar 100kg karbon. Jadi untuk 1 ton karbon diperlukan sekitar 10 pohon.

Dalam jangka panjang, perlindungan hutan hanya akan berfungsi jika ada tindakan serius untuk menyelesaikan ketidakseimbangan dalam penguasaan lahan, diskriminasi terhadap masyarakat adat, korupsi didalam kalangan pemerintah dan perusahaan, konsumsi berlebihan dan industrialisasi yang tidak terkontrol.

Perdagangan karbon hutan: membantu pembuat polusi dan bukan membantu perubahan iklim Perdagangan karbon yang disimpan di hutan akan memungkinkan pembuat polusi berat di negara industri untuk terus melepas gas rumah kaca. Amatlah mungkin bahwa jika perdagangan karbon hutan diijinkan, hal ini akan menuju pada peningkatan kredit karbon yang tersedia di pasar karbon. Seperti halnya pada seluruh komoditas yang diperdagangkan di pasar bebas, harga akan jatuh dengan cepat jika suplai meningkat. Oleh karena itu, berdagang karbon hutan mungkin tidak memiliki potensi nyata untuk membantu mengatasi perubahan iklim. Kita hanya perlu menemukan cara untuk menghentikan pembakaran bahan bakar asal fosil, bukan menciptakan celah yang memungkinkan polusi terus berlanjut.

43 43

REDD apa itu

APA SAJA DAMPAK NEGATIF REDD TERHADAP MASYARAKAT KITA?

S

elama tidak ada jaminan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi program REDD mana pun, ada bahaya nyata bahwa mereka akan berdampak amat serius terhadap masyarakat Anda.

Mengabaikan hak-hak masyarakat adat: Relokasi dan perampasan lahan Puluhan tahun terakhir, masyarakat adat dan masyarakat penghuni hutan lainnya telah berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan untuk konservasi hutan berbasis masyarakat. Dan dalam banyak kasus, mereka berhasil. Namun, dengan REDD kita khawatir bahwa seluruh manfaat ini akan lenyap dan bahwa pemerintah akan lebih condong pada pendekatan “pagar dan denda”. Dalam banyak kasus ini mungkin tidak hanya berarti peraturan yang ketat bagi masyarakat hutan, namun pengusiran masyarakat dari “kawasan lindung karbon”.

Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa pendekatan “pagar dan denda” tidak berjalan baik dan gagal mencegah kerusakan hutan atau musnahnya keanekaragaman hayati. Tidak adanya pengakuan akan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat hutan lainnya mencegah mereka memperhatikan konservasi hutan dan mendorong pelanggaran oleh kelompok lain.

Malah, diperkirakan bahwa di bawah REDD akan terjadi peningkatan “pengkotakan wilayah (zoning)” hutan oleh pemerintah, perusahaan dan NGO konservasi, dan bahwa akan terjadi peningkatan pematokan kawasan lindung, cagar alam atau zona pengelolaan hutan berkelanjutan (untuk penebangan bersertifikat) untuk menerima pembayaran REDD. Mayoritas “zoning hutan” dan “program pengkelasan lahan” yang sudah ada di seluruh dunia mengabaikan hak-hak adat dari masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka.

Dengan REDD nilai hutan akan meningkat dan karenanya tidak dapat diharapkan bahwa pemerintah akan tertarik untuk memenuhi tuntutan masyarakat adat akan pengakuan hak-hak mereka atas tanah dan wilayah mereka. Pembayaran kompensasi untuk konservasi hutan juga mungkin akan menghasilkan spekulasi lahan di wilayah hutan, dan kecuali program REDD melakukan tindakan untuk menjamin dan mengakui hak tanah adat masyarakat Anda, ada risiko serius bahwa akan ada lebih banyak hutan yang diambil alih pendatang dan perusahaan swasta.

44

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT Berebut manfaat: bahaya meningkatnya ketidaksetaraan dan konflik sosial Seiring dengan peningkatan pengambilan dan penjarahan manfaat hutan oleh orang luar dari hutan masyarakat adat, konflik sosial akan meningkat. Namun REDD juga mungkin menimbulkan lebih banyak konflik antar dan bahkan dalam masyarakat Anda. Peningkatan nilai hutan dan manfaat yang dapat diperkirakan dari program REDD tidak diragukan lagi akan menimbulkan lebih banyak konflik tapal batas antar masyarakat, atau antara tuan tanah lokal dan pemilik hutan.

Begitu pembayaran kompensasi menurut skema REDD mulai mengalir, terdapat juga risiko bahwa akan ada lebih banyak konflik dan konflik-konflik baru antar dan di dalam masyarakat jika tidak ada tindakan cermat untuk memastikan bahwa berbagai kelompok dan rumah tangga yang berbeda dalam masyarakat ini mendapatkan manfaat yang sama dari pembayaran ini.

Mengincar praktek pemanfaatan lahan masyarakat adat: Melarang cara hidup Api sudah lama menjadi alat penting dalam pemanfaatan lahan dan pengelolaan hutan bagi banyak masyarakat adat, tidak hanya bagi mereka yang tinggal di hutan tropis dan sub-tropis. Di sabana Afrika, misalnya, peternak dan pemburu telah menggunakan api untuk mempertahankan produktifitas ekosistem untuk ternak dan perburuan selama ribuan tahun. Api juga merupakan teknologi kunci dalam perladangan gilir balik, yaitu sebuah metode pertanian yang diperkirakan dipraktekkan 300 sampai 500 juta orang di seluruh dunia, yang banyak diantaranya adalah masyarakat adat.

Namun, penggunaan api oleh masyarakat adat, sama halnya dengan banyak aspek dalam sistem pemanfaatan sumber daya alam mereka, tidak banyak dipahami secara benar oleh orang luar, terutama pakar kehutanan, jagawana dan mereka yang terlibat dalam pengelolaan dan konservasi hutan. Akibatnya, praktek-praktek seperti itu telah dikecilkan dan dalam banyak kasus bahkan dinyatakan ilegal.

Di abad perubahan iklim global ini, pemanfaatan dan praktek pengelolaan sumber daya alam yang tergantung pada api semakin mendapat tekanan. Terutama dalam hal perladangan gilir balik. Atas nama konservasi hutan pemerintah di seluruh dunia dan khususnya di Asia telah lama berupaya mencari jalan untuk menghapuskan bentuk pemanfaatan lahan seperti ini. Wacana

45

REDD apa itu

perubahan iklim kini menyediakan argumentasi tambahan untuk melarang perladangan gilir balik. Di beberapa negara setiap tahunnya petani adat ditangkap karena melakukan perladangan gilir balik.

Tidak hanya perladangan gilir balik, namun bentuk pemanfaatan lahan masyarakat adat lainnya, seperti pembakaran hutan terkontrol untuk meningkatkan keragaman habitat bagi hewan buruan dan hewan ternak, pengumpulan kayu bakar, penebangan pohon untuk bahan bangunan dan keperluan lainnya, bahkan mengumpulkan hasil hutan lainnya kini dianggap sebagai salah satu bentuk “degradasi hutan� menurut program-program REDD. Dan karena REDD bertujuan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, masyarakat adat telah menjadi dan akan semakin menjadi incaran program-program tersebut. Ini akan menimbulkan dampak yang dahsyat terhadap cara hidup dan keamanan sumber penghidupan masyarakat yang terkena program.

NAMUN MUNGKINKAH REDD JUGA BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT ADAT?

M

eskipun banyak masyarakat adat meyakini bahwa REDD sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi mereka, sebagian lainnya merasa bahwa ada kondisi-kondisi di mana REDD dapat membantu mereka merealisasikan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam, dan memberikan manfaat finansial bagi masyarakat mereka.

Sebelum kita bicara lebih banyak tentang hal ini, Anda perlu menyadari bahwa meskipun terdapat perbedaan-perbedaan ada kesatuan antara masyarakat adat terkait salah satu posisi mendasar tentang REDD. Di Anchorage, Alaska, tahun 2009, sebuah pertemuan tingkat tinggi global masyarakat adat menyatakan bahwa REDD bisa berjalan terus jika didasarkan pada penghargaan PENUH terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk terhadap peraturanperaturan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat. Jika REDD dapat didasarkan pada pengakuan HAK-HAK masyarakat adat, REDD juga mungkin dapat membantu masyarakat Anda melindungi cara hidup Anda, sebagai berikut: • REDD bisa digunakan untuk mempromosikan reformasi progresif perundang-undangan dan kebijakan tanah, hutan dan daerah sehingga mereka secara penuh menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas konsultasi yang layak secara budaya dan persetujuan tanpa paksaan.

46

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT • Penyelesaian klaim lahan dan wilayah yang utama besar dapat menjadi persyaratan atau prakondisi untuk setiap proyek REDD. Masyarakat adat dapat menuntut reformasi kebijakan status kepemilikan lahan dan pembatasan sehingga tanah dan wilayah mereka diakui berdasarkan penempatan dan pemanfaatan adat, dan sertifikat kepemilikan dapat dikeluarkan.

• REDD dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendanaan, pengakuan dan dukungan untuk wilayah konservasi masyarakat atau hutan konservasi masyarakat, dengan pendanaan disediakan untuk mendukung praktek-praktek konservasi dan pengelolaan masyarakat adat.

• Jika dirancang dengan baik, REDD dapat mengakui bahwa praktek-praktek pertanian tradisional dan praktek-praktek adat lainnya (menebang untuk kayu bakar, menebang untuk bahan bangunan, dll.) tidak akan merusak hutan.

• REDD dapat memberikan pengakuan tingkat nasional bahwa pengetahuan tradisional masyarakat adat amat penting bagi konservasi hutan.

• REDD dapat mempromosikan status dan kepemilikan penuh wilayah tradisional untuk memungkinkan akses langsung kepada pendanaan REDD dan pendanaan terkait.

• Jika dan saat hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam mereka diakui dan dilindungi secara penuh, masyarakat adat atau masyarakat dapat mempertimbangkan untuk terlibat dalam program-program REDD atau menjalankan prakarsa mereka sendiri dan menjalin kemitraan dengan yayasan, lembaga konservasi, perusahaan swasta, atau pihak lain yang menawarkan kompensasi finansial untuk upaya mereka melindungi hutan mereka. Kesepakatan-kesepakatan seperti itu menyerupai proyek-proyek Pembayaran Atas Jasa-Jasa Lingkungan (PES) lainnya.

Namun, Anda harus menyadari bahwa jika skema seperti itu tidak didanai lewat dana yang secara tegas tidak memasukkan kompensasi (offsetting) emisi untuk donor terkait, atau yang melibatkan perdagangan karbon, skema-skema ini akan menimbulkan dampak tidak hanya pada Anda tetapi juga negara bekembang di mana emisi masih diijinkan berlanjut.

Apa yang harus dipertimbangkan oleh masyarakatku sebelum memutuskan untuk bergabung dengan proyek REDD? Skema PES – termasuk Kemitraan Karbon – sering kali dipromosikan sebagai salah satu cara untuk menjawab masalah kemiskinan, terutama di daerah pegunungan terpencil. Ada masyarakat adat yang sedang mempertimbangkan atau bahkan telah bersiap-siap untuk kemitraan karbon. Ini tidak hanya untuk kompensasi untuk penghijauan dan penghutanan kembali, namun juga untuk REDD. Kemitraan seperti itu bervariasi, mulai dari kesepakatan perdagangan karbon sederhana sampai kesepakatan yang lebih komprehensif yang mungkin secara jelas memasukkan jasa-jasa lingkungan lainnya seperti konservasi keanekaragaman hayati. Karena masyarakat dianggap mendapatkan kompensasi finansial untuk upaya konservasi hutan mereka, kemitraan-kemitraan seperti itu sungguh-sungguh mewakili bentuk pendapatan alternatif. Namun, ada sejumlah isu penting yang harus dipertimbangkan masyarakat sebelum memasuki kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Di antara hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

47

REDD apa itu

Pembayaran atas Jasa-Jasa Lingkungan, atau PES, adalah salah satu cara untuk menjamin bahwa mereka yang mendapatkan manfaat dari unsur-unsur dan jasajasa lingkungan membayar mereka yang menyediakan jasa-jasa tersebut.

Jasa-jasa ini misalnya termasuk perlindungan daerah tangkapan air atau konservasi hutan lainnya (dengan manfaat berganda seperti keanekaragaman hayati atau penyimpanan karbon, dll.)

Proyek-proyek PES yang lebih umum terkait dengan pengelolaan daerah tangkapan air. Dalam hal ini mereka yang tinggal di hilir, yang menggunakan air yang dibersihkan hutan jauh di hulu, misalnya untuk air minum desa atau kota, perusahaan air kemasan, dll. membayar masyarakat yang tinggal di hulu dan yang mengelola dan melindungi hutan-hutan di hulu ini, dan memastikan bahwa ada aliran yang berkelanjutan dari “jasa” ini di masa depan.

• REDD dan kesepakatan kemitraan karbon lainnya umumnya merupakan kontrak jangka panjang, yang bisa mencakup beberapa dekade.

Jadi, masyarakat akan terikat oleh kesepakatan tersebut untuk kurun waktu yang panjang dan mungkin amat sulit untuk mengadakan perubahan pada pemanfaatan dan pengelolaan lahan di daerah yang termasuk dalam kesepakatan.

• Kontrak terutama dengan perusahaan swasta – yang paling berminat mencari untung – merupakan hal yang kompleks dan rinci dan adalah perlu untuk mempelajarinya secara cermat agar tidak sampai menerima kondisi yang akibatnya tidak sepenuhnya dimengerti. Mungkin dibutuhkan jasa seorang ahli hukum untuk ini.

• Juga ada banyak tantangan teknis, yaitu proyekproyek REDD mengimplikasikan monitoring perubahan simpanan yang konstan. Ada contohcontoh yang menunjukkan bahwa masyarakat amat mampu melakukan ini jika daerah yang harus dimonitor tidak terlalu luas. Namun, banyak pihak yang berminat menjalin kemitraan REDD menginginkan daerah yang luas. Dalam beberapa kasus masyarakat mungkin sungguhsungguh memiliki daerah hutan yang luas, namun untuk monitoring daerah ini mungkin perlu melibatkan teknologi modern seperti pencitraan jauh. Masyarakat mungkin tidak memiliki sarana atau kemampuan untuk melakukannya dan harus tergantung pada pihak luar atau mitra kontrak. Hal ini menyiratkan bahaya bahwa mereka bisa kehilangan kontrol atas keseluruhan proses.

• Dalam kasus-kasus lainnya saat daerah yang dimasukkan cukup luas, beberapa kelompok masyarakat mungkin harus terlibat. Namun, sebagian mungkin tidak menaruh minat, dan jika seluruh kelompok sepakat untuk terlibat, koordinasi dan kerja sama harus ada dan mungkin organisasi yang mewakili seluruh kelompok masyarakat tersebut harus ditemukan atau dibentuk.

Terutama jika tidak ada organisasi sosial dan politik tradisional di tingkat yang lebih tinggi, tantangan besar akan datang untuk menjamin tata kelola proyek dan ada potensi besar terjadinya konflik.

Ada daftar isian pemeriksaan di akhir buku ini untuk memberi Anda pedoman tentang pertanyaanpertanyaan seperti apa yang perlu ditanyakan masyarakat sebelum menjalin kesepakatan kemitraan karbon. Mungkin juga baik jika dapat mencari informasi sebanyak mungkin dari sumber-sumber DI LUAR perusahaan yang berniat menjalankan proyek.

48

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

49 49

REDD apa itu

50

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

Bagian Ketiga UNDRIP DAN APA YANG MASYARAKAT ADAT DAPAT LAKUKAN

ANDA DAN MASYARAKAT ANDA: BERURUSAN DENGAN REDD LEWAT UNDRIP

A

nda adalah masyarakat adat. Mungkin Anda dan komunitas Anda tinggal di suatu area selama berpuluh-puluh tahun, atau mungkin ratusan tahun.

Adalah penting Anda memahami diskusi dan keputusan tentang perubahan iklim, termasuk REDD. Adalah penting Anda turut berperan dalam diskusi tentang tanah dan sumber penghidupan Anda. Adalah penting Anda turut bersuara, mengungkapkan pikiran Anda, atau bertanya, terutama saat akan mengambil suatu keputusan. Itu adalah hak Anda. Itu adalah hak asasi Anda. Itu adalah hak Anda sebagai masyarakat adat. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) juga menyatakan demikian.

APA ITU UNDRIP?

U

NDRIP adalah buah kerja selama lebih dari 20 tahun dari perwakilan adat, pemerintah dan para pakar – yang menyusun isi deklarasi, bernegosiasi, dan mencapai kata sepakat, sampai akhirnya diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 13 September 2007. Maksud dari deklarasi tersebut adalah untuk mengidentifikasi standar-standar, di mana pemerintah dapat mengakui hak-hak masyarakat adat.

Deklarasi tersebut menentukan standar minimum untuk kelangsungan hidup, martabat, dan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh dunia. Deklarasi tersebut bukanlah instrumen yang langsung mengikat secara hukum, namun menegaskan hak-hak yang terdapat dalam kesepakatan HAM internasional, dan oleh karena itu secara tidak langsung mengikat secara hukum. Karena alasan tersebut, dan karena mayoritas dari negara anggota PBB menyetujui isi deklarasi tersebut, masyarakat adat dapat menggunakan dan sedang menggunakannya untuk menekan pemerintah untuk memenuhi kewajiban mereka dalam mengakui dan melindungi hakhak kita.

Sebenarnya, pada tahun 2007, Bolivia telah mengadopsi UNDRIP sebagai hukum, dan dimasukkan ke dalam konstitusi mereka pada tahun 2009. Bolivia merasa bangga menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan instrumen internasional ini. Di Belize, desa suku Maya di Conejo dan Santa Cruz menggugat pemerintahan mereka pada tahun 2007 karena memberi izin kepada perusahaan penambangan, minyak dan hidro-elektris untuk melaksanakan proyek-proyek pada wilayah mereka dan peniadaan akses petani Maya ke tanah leluhur mereka.

Pengadilan Tinggi Belize berpihak pada suku Maya dan memerintahkan pemerintah nasional untuk mengakui hak adat suku Maya atas tanah mereka dan menghentikan setiap kegiatan

51

REDD apa itu

yang dapat menghambat mereka dalam memanfaatkan tanah mereka. Pengadilan mengacu secara tegas kepada UNDRIP. Itu merupakan keputusan pengadilan pertama yang mengacu pada UNDRIP, yang dapat mempengaruhi hasil kasus-kasus serupa di belahan dunia yang lain.

APA ISI UNDRIP?

D

eklarasi PBB ini memuat 24 paragraf mukadimah dan 46 buah pasal yang mencantumkan dan menjelaskan hak-hak asasi internasional masyarakat adat. Di antara isi Deklarasi yang penting adalah hak untuk mendefinisikan diri sendiri sebagai masyarakat adat; hak untuk menentukan nasib sendiri; hak atas tanah, wilayah dan sumber daya; hak memberikan persetujuan tanpa paksaan atas kegiatan pembangunan di tanah dan wilayah mereka; dan hakhak yang tercantum dalam instrumen-instrumen HAM lainnya. Deklarasi ini juga khusus karena berbicara tentang hak kolektif. Hal ini utamanya penting bagi masyarakat adat, karena banyak aspek kehidupan kita yang sama atau dilakukan secara bersama-sama, misalnya kepemilikan tanah dan sumber daya alam.

Jika Anda mengamati UNDRIP lebih cermat, Anda akan mendapati bahwa deklarasi ini terbentuk dari elemen-elemen yang dapat ditemukan dalam instrumen-instrumen hukum internasional lainnya, seperti Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, Kovenan HAM, dan konvensi-konvensi dan deklarasi-deklarasi lainnya seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi (CERD), konvensi-konvensi yang menangani genosida, minoritas dan intoleransi agama, serta Konvensi tentang Masyarakat Asli dan Masyarakat Adat No. 169 dari Organisasi Buruh Internasional (ILO).

52

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT UNDRIP – Rangkuman isinya Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, yang berarti bahwa mereka dengan bebas menentukan bersama sistem dan pengembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Mereka berhak melestarikan dan memperkuat institusi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri, sambil mempertahankan hak mereka untuk ikut serta secara penuh dalam kehidupan bernegara dalam aspek-aspek tersebut.

Mereka memiliki hak untuk menentukan sendiri identitas dan keanggotaan mereka; serta struktur dan pemilihan ketua kelembagaan mereka sesuai dengan prosedur, adat dan tradisi mereka sendiri.

Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya. Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah, wilayah dan sumber daya ini dengan menghormati adat dan tradisi sistem penguasaan lahan mereka.

Mereka memiliki hak untuk melestarikan dan menguatkan hubungan spiritual mereka dengan tanah, wilayah dan sumber daya lainnya dan untuk menegakkan tanggung jawab mereka terhadap generasi mendatang terkait hal-hal ini.

Negara harus menetapkan dan menerapkan, bersama-sama dengan masyarakat adat terkait, sebuah proses yang terbuka dan transparan untuk mengakui dan menyelesaikan perselisihan atas tanah, wilayah dan sumber daya.

Persetujuan tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) Masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan persetujuan tanpa paksaan atas halhal berikut: a. Kegiatan yang menyebabkan penggusuran atau pemindahan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. b. Perubahan dalam perundang-undangan yang berlaku atau penetapan peraturan atau perundang-undangan baru yang berdampak kepada mereka. c. Proyek yang berdampak kepada tanah dan wilayah mereka terutama yang berkaitan dengan pengembangan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya. d. Penyimpanan atau pembuangan benda-benda beracun atau berbahaya di tanah atau wilayah mereka.

53

REDD apa itu

FPIC berarti bahwa masyarakat adat akan menentukan apakah suatu proyek dapat dilaksanakan atau ditolak atau mereka menentukan syarat-syarat untuk pelaksanaan suatu propek berdasarkan pengambilan keputusan kolektif mereka.

Hak atas pembangunan Masyarakat adat memiliki hak untuk melestarikan dan mengembangkan sistem dan institusi politik, ekonomi dan sosial mereka sendiri dan untuk mengamankan sumber penghidupan dan pembangunan mereka, termasuk kebebasan untuk melakukan aktivitas adat dan ekonomi lainnya. Mereka yang tertindas hak-haknya berhak mendapatkan pemulihan yang adil dan jujur.

Mereka memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pembangunan mereka sendiri dan untuk terlibat aktif, dalam bidang kesehatan, perumahan dan program-program ekonomi dan sosial lainya yang jika memungkinkan akan mereka kelola lewat institusi-institusi mereka sendiri.

Negara harus mengambil langkah-langkah khusus untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat adat, seraya tetap memperhatikan hak-hak dan kebutuhankebutuhan para lansia, perempuan, generasi muda, anak-anak dan penderita cacat.

Negara harus mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi anak-anak adat dari eksploitasi ekonomi dan seluruh bentuk eksploitasi tenaga kerja anak.

Budaya dan Warisan Budaya Masyarakat adat, baik perseorangan maupun kelompok, memiliki hak untuk tidak menjadi target asimilasi secara paksa atau penghancuran budaya, dan Negara harus menyediakan mekanisme-mekanisme yang efektif untuk mencegah dan menyediakan pemulihan atas asimilasi secara paksa.

Masyarakat adat memiliki hak untuk mengejawantahkan, mempraktekkan, mengembangkan dan mengajarkan tradisi, adat dan upacara-upacara spiritual dan keagamaan mereka, termasuk penggunaan dan penguasaan obyek-obyek seremonial mereka dan pemulangan jasad mereka. Negara harus berupaya memungkinkan mereka bisa memiliki akses dan/atau membawa pulang obyek-obyek seremonial dan jasad mereka lewat mekanisme-mekanisme yang dikembangkan bersama masyarakat adat terkait.

Masyarakat adat memiliki hak untuk melestarikan, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional mereka serta perwujudan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya mereka.

Negara perlu melakukan tindakan untuk mengakui dan melindungi hak-hak ini.

54

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT Pendidikan Masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem dan institusiinstitusi pendidikan mereka dalam bahasa dan dengan metode mereka sendiri. Mereka juga berhak menerima seluruh tingkatan dan bentuk pendidikan dari Negara. Negara harus mengambil langkah-langkah yang efektif agar setiap masyarakat adat, jika memungkinkan, dapat mengakses suatu pendidikan yang sesuai dengan budaya mereka dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri.

Masyarakat adat memiliki hak atas martabat dan keberagaman budaya, tradisi, sejarah dan aspirasi mereka yang direfleksikan secara layak dalam informasi pendidikan dan informasi publik. Negara harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk melawan prasangka buruk dan menghapus diskriminasi dan memajukan toleransi, pemahaman dan hubungan yang serasi antar masyarakat adat dan antar seluruh elemen masyarakat.

Kesehatan Masyarakat adat memiliki hak atas obat-obatan tradisional mereka dan untuk melestarikan praktek-praktek pengobatan mereka dan hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai.

Negara harus menjamin bahwa saat masyarakat adat terkena benda beracun atau berbahaya tersedia program-program yang layak yang dapat meningkatkan dan memulihkan kesehatan masyarakat adat dan bahwa program-program kesehatan ini disusun oleh masyarakat adat yang menjadi korban.

Lalu Apa Hubungan Dekalarasi Ini Dengan Perubahan Iklim Dan REDD? UNDRIP selayaknya menjadi kerangka kerja sentral yang memandu rancangan dan implementasi kebijakan perubahan iklim karena masalah ini terkait dengan masyarakat adat.

Setiap kebijakan, program atau proyek, termasuk kebijakan, program atau proyek tentang perubahan iklim, yang akan diimplemntasikan di wilayah adat harus dilakukan atas persetujuan tanpa paksaan (FPIC) masyarakat adat. Banyak masalah yang dihadapi masyarakat adat tentang kegiatan yang berhubungan dengan perubahan iklim muncul dari pengabaian hak-hak ini dan prinsip FPIC.

Dapatkah Anda Memberitahu Lebih Banyak Tentang Persetujuan Tanpa Paksaan (FPIC)?

(Catatan: Secara harfiah FPIC berarti ‘persetujuan yang diberikan sebelum aktifitas dimulai, secara bebas/tanpa paksaan, setelah mendapatkan informasi yang cukup’)

55

REDD apa itu

FPIC merupakan konsensus/persetujuan masyarakat adat yang diberikan sesuai dengan hukum dan praktek-praktek adat. Ini tidak berarti bahwa setiap anggota masyarakat harus sepakat, namun bahwa konsensus akan ditentukan sesuai hukum dan praktek-praktek adat. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat mungkin memilih untuk menyatakan persetujuan mereka lewat prosedur dan institusi yang secara formal atau sepenuhnya tidak berbasis hukum dan praktek-praktek adat, seperti dewan atau pemerintah adat.

Apa pun sifat prosesnya, masyarakat adat yang terkena dampak memiliki hak untuk menolak atau menahan memberi persetujuan sampai kondisi tertentu dipenuhi. Persetujuan haruslah dicapai tanpa paksaan dan manipulasi (persetujuan ‘bebas’). Ia harus dicapai sebelum kegiatan dimulai (persetujuan ‘sebelumnya’) , dan setelah pihak pengusul proyek menyediakan semua informasi yang dibutuhkan untuk memahami secara penuh semua detil proyek, seperti tujuannya, cakupannya dan tentu saja dampaknya pada lingkungan dan masyarakat, dan informasi ini harus disediakan dalam bahasa yang dapat dipahami masyarakat adat terkait (persetujuan ‘yang terinformasi’)

56

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

PERSETUJUAN TANPA PAKSAAN (FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT) FPIC adalah sebuah mekanisme dan proses di mana masyarakat adat melakukan pengambilan keputusan bersama atas masalah-masalah yang mempengaruhi mereka, sebagai salah satu penenerapan hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya, hak mereka untuk menentukan sendiri dan hak atas integritas budaya.

FREE (BEBAS): Proses pengambilan keputusan tanpa pengaruh pihak lain • Tanpa paksaan atau bebas dari ide-ide sponsor atau tindakan manipulatif atau peyesatan untuk mencapai persetujuan; • Proses pengambilan keputusan sesuai dengan hukum adat.

PRIOR (SEDARI AWAL): Hak untuk berpendapat dan mengambil keputusan terhadap proyek yang berkaitan dengan mereka sebelum pelaksanaannya • Negara atau pihak ketiga yang berencana melakukan suatu aktifitas harus mendapatkan persetujuan awal secara layak sebelum otorisasi akhir dan dimulainya pelaksanaan kegiatan; • Waktu yang cukup untuk memahami dan menganalisa informasi yang mereka terima, dan untuk mendefinisikan dan mengambil keputusan kolektif mereka; • Penyediaan informasi yang pasti waktuya harus sesuai dengan situasi masyarakat adat; • Panjang waktu bagi masyarakat adat untuk melakukan konsultasi dan mencapai kesepakatan harus didefinisikan oleh masyarakat adat dan tidak dipaksakan pada mereka.

INFORMED (TERINFORMASI): Hak untuk diberikan informasi yang relevan dengan kegiatan/program yang direncanakan agar masyarakat adat dapat melaksanakan proses pengambilan keputusan mereka. Hal ini juga mencakup hak untuk mengakses informasi terkait.

• Termasuk pembukaan informasi terkait secara penuh dan akurat menurut hukum dalam bentuk yang dapat diakses dan dipahami (dalam hal bahasa) oleh mereka.

57

REDD apa itu

CONSENT (PERSETUJUAN): Persetujuan adalah buah dari proses pengambilan keputusan masyarakat adat secara kolektif, mandiri dan tanpa intervensi/paksaan • Keputusan akan persetujuan didasarkan atas keputusan bersama masyarakat dan bukan semata keputusan pemimpin; • Persetujuan sebagai keputusan kolektif masyarakat adat dapat meliputi persyaratan dan kondisi pengambilan keputusan, termasuk penarikan kembali persetujuan jika persyaratan dan kondisi dilanggar; • Persetujuan harus didapat dalam setiap tahapan atau fase proyek/kegiatan jika dipandang dapat menimbulkan dampak pada setiap tahapan proyek; • Penyajian informasi yang cukup dan benar, konsultasi dan partisipasi merupakan komponen paling penting dalam proses pencapaian persetujuan; • Dimasukkannya perspektif jender dan partisipasi perempuan adat adalah hal yang harus ada, begitu juga partisipasi anak-anak dan kaum muda secara layak.

Dalam UNDRIP, pasal-pasal yang terkait FPIC adalah: Pasal 10: Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka tanpa persetujuan tanpa paksaan (FPIC).

Pasal 11: Pemulihan harus diberikan pada masyarakat adat yang kekayaan budaya, intelektual, religi dan spiritual mereka diambil tanpa persetujuan tanpa paksaan (FPIC) mereka.

Pasal 19: FPIC harus didapatkan sebelum mengadopsi dan melaksanakan undang-undang atau tindakan administratif yang mungkin mempengaruhi mereka Pasal 28: Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas tanah, wilayah dan sumber daya yang disita, diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan tanpa paksaan mereka Pasal 29: Tidak boleh ada pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan tanpa paksaan mereka.

Pasal 32: FPIC harus didapat sebelum persetujuan atas suatu proyek apapun yang berpengaruh atas tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya yang lainnya, terutama eksploitasi atas mineral, air, dan sumber daya mereka yang lain.

58

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT REDD melibatkan hutan dan sumber daya kita, dan mungkin melibatkan tanah di mana saya tinggal. Adakah sesuatu dalam UNDRIP terkait hal-hal ini?

Masalah umum dan penting yang dihadapi masyarakat adat adalah pelanggaran terhadap hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya. Masalah ini semakin serius seiring perluasan ekstrasi sumber daya bahkan ke daerah terpencil, dan amat buruk terutama di negara-negara yang tidak memiliki undang-undang nasional yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah. Lebih dari itu, di banyak negara keberadaan masyarakat adat sama sekali tidak diakui dalam UU dan kebijakan mereka. Penyangkalan hak atas tanah dan sumber daya, begitu juga hak untuk memanfaatkan dan mengelola tanah dan sumber daya merupakan salah satu penyebab musnahnya keragaman di kalangan masyarakat adat, dan menimbulkan banyak kesulitan kepada banyak masyarakat kita.

Hak atas tanah dan sumber daya dapat ditemukan dalam pasal-pasal UNDRIP berikut: Pasal 25 Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang terkait hal-hal ini.

Pasal 26 Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.

Negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan pelindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.

Apa yang UNDRIP katakan tentang hak masyarakat adat atas pembangunan?

UNDRIP memberi tekanan pada hak atas pembangunan masyarakat adat atas keputusan sendiri. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 3, yang menyatakan: “Masyarakat adat memiliki hak untuk memutuskan sendiri. Atas dasar hak ini mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.�

Hak untuk menentukan sendiri dimanifestasikan dalam hal-hal berikut:

59

REDD apa itu

ÄÄ Otonomi atau pemerintah sendiri dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah internal dan lokal, serta cara mereka mendanai fungsi otonomi mereka; ÄÄ Penghormatan pada prinsip persetujuan tanpa paksaan dalam setiap kegiatan yang dapat mempengaruhi masyarakat adat; ÄÄ Partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat dalam setiap tahapan kegiatan yang mungkin secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi mereka. Partisipasi masyarakat adat dapat dilakukan lewat otoritas tradisional mereka atau organisasi yang mewakili mereka. Partisipasi ini dapat berbentuk pengelolaan bersama (mengelola proyek, program, daerah lindung, dsb. bersama institusi negara atau NGO); ÄÄ Pengakuan formal atas sistem organisasi sosial politik tradisional, institusi, pengadilan dan penyelesaian konflik masyarakat adat; ÄÄ Pengakuan atas hak masyarakat adat untuk secara bebas mendefinisikan dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Kini setelah saya mendapat semua informasi ini, apa yang dapat saya dan masyarakat saya lakukan dan bagaimana kita memanfaatkan UNDRIP? Karena masyarakat adat memainkan peranan vital dalam mitigasi perubahan iklim, adalah penting untuk memastikan partisipasi bermakna dan efektif dari mereka dalam setiap tingkatan kebijakan dan program yang mempengaruhi mereka. UNDRIP berperan sebagai salah satu kerangka kerja yang perlu menjadi acuan pembentukan kebijakan dan program yang mempengaruhi masyarakat adat Deklarasi Anchorage , yang disebutkan sebelumnya, menyatakan kembali hal ini, menegaskan bahwa “hak-hak yang melekat dari masyarakat adat, yang ditegaskan oleh UNDRIP, harus dihormati secara penuh dalam seluruh proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang berhubungan dengan perubahan iklim.”

Dengan UNDRIP sebagai kerangka kerja bagi keterlibatan masyarakat adat dalam proses perubahan iklim, mereka telah mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai yang perlu dilakukan oleh masyarakat adat ke depannya: ÄÄ Meningkatkan dan memperdalam pemahaman kita akan perubahan iklim untuk mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang lebih efektif dan tepat di tanah dan wilayah kita. Kita perlu melakukan kampanye pendidikan dan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat kita. ÄÄ Menguatkan pelibatan dan hubungan dengan masyarakat adat lainnya, serta dengan pemerintah dan NGO. ÄÄ Meningkatkan kapasitas kita untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim dengan menggunakan pengetahuan dan praktek pengelolaan hutan tradisional dan dengan mengimplementasikan pembangunan yang kita tentukan sendiri. ÄÄ Mendokumentasikan bagaimana masyarakat adat, termasuk kaum muda dan perempuannya, terkena dampak perubahan iklim, dan apa kontribusi mereka kepada strategi adaptasi dan mitigasi lokal. ÄÄ Tukar menukar informasi dengan kelompok masyarakat lain tentang strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang didasarkan pada pengetahuan, inovasi dan praktekpraktek tradisional yang meliputi pengetahuan dan pemanfaatan lahan, air, laut , pertanian

60

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

ÄÄ

ÄÄ

ÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄ

ÄÄ

tradisional, pengelolaan hutan, keragaman tanaman pertanian, peternakan, tanaman obat, dll. Dalam semua hal ini kita perlu memastikan bahwa hak-hak atas kekayaan intelektual dilindungi dan dihormati baik di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan perubahan iklim di berbagai tingkatan (lokal, nasional, regional dan global) dan keluarkan pendapat kita, tunjukkan posisi kita dan pertahankan hak-hak kita kalau memungkinkan. Pastikan keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam semua proses ini.

Tulis strategi-strategi tentang REDD dan isu-isu teknologi, pendanaan, adaptasi dan mitigasi, dan peningkatan kapasitas. Bantu untuk memastikan bahwa seluruh prakarsa di bawah REDD dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak-hak atas tanah mereka menurut praktek tradisional dan hukum adat.

Dukung kampanye-kampanye implementasi UNDRIP Jika belum diakui, kampanyekan pengakuan hak kita untuk mempertahankan pemanfaatan tanaman dan hewan lewat perburuan dan pengumpulan.

Bina dan kembangkan pengetahuan tradisional, teknologi ramah lingkungan, keragaman budaya dan keanekaragaman hayati di wilayah kita.

Dukung kampanye masyarakat adat menentang proyek dan kebijakan yang memperburuk perubahan iklim dan yang melanggar hak-hak kita (penambangan, penebangan, bendungan, dsb.)

Lakukan terus lobi dan advokasi dalam proses-proses UNFCCC, di antara lembaga dan badan PBB, serta lembaga multi lateral untuk memastikan partisipasi yang efektif dan bermakna dan bahwa hak-hak, perspektif dan usulan-usulan perubahan iklim kita dihormati dan diimplementasikan.

Berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan kebijakan nasional tentang perubahan iklim.

61

REDD apa itu

Proyek-proyek dan Program-program Karbon DAFTAR ISIAN PEMERIKSAAN UNTUK MASYARAKAT Jika masyarakat Anda didekati agar menjadi bagian dari sebuah proyek atau program yang akan didanai oleh pasar karbon, oleh dana pembiayaan karbon, atau yang akan menciptakan kredit karbon maka adalah penting untuk berupaya mendapatkan informasi sebanyak mungkin sebelum memutuskan untuk bergabung. Daftar isian pemeriksaan berikut ditujukan untuk menyediakan daftar minimal tentang pertanyaan yang perlu Anda cari jawabannya. Anda juga sebaiknya meminta nasihat dari pengacara yang dipercaya sebelum menandatangani sesuatu.

INFORMASI TENTANG PROYEK Informasi Pokok  Di mana proyek dilakukan, seberapa luas wilayah yang tercakup, siapa saja dan berapa jumlah masyarakat yang terkena dampak?  Hak tanah seperti apa yang dimiliki masyarakat Anda atas tanah dan wilayah Anda?

Apakah hak-hak Anda tersebut hak adat dan tidak bersertifikat atau hak adat dan bersertifikat, pribadi dan bersertifikat, pribadi dan tidak bersertifikat, komunal dan tidak bersertifikat atau komunal dan bersertifikat, atau hak dalam bentuk lainnya?  Apakah Anda ditawari menjadi salah satu pihak kontrak penjualan kredit karbon? Jika ya, siapa pihak penjualnya? Jika tidak, perusahaan, lembaga atau entitas mana yang menjadi pihak menjual?  Seberapa panjang cakupan pelaksanaan proyek? Apa saja tahapan proyek dan panjang waktu masing-masing tahapan?

MEKANISME PEMBIAYAAN  Apakah proyek mendapatkan dana lewat penjualan kredit penggantian karbon (carbon offset credit) atau lewat pendanaan lainnya atau campuran dari keduanya?  Jika proyek dibiayai oleh penjualan kredit penggantian karbon, informasi apa yang secara proaktif disampaikan kepada Anda, dan informasi apa yang diminta masyarakat selama negosiasi proyek dan kontrak tentang: ÄÄ Siapa pembelinya? Siapa yang membayar hak karbon yang masyarakat pertimbangkan untuk dijual dan dengan harga berapa? Berapa harga untuk proyek yang sebanding? ÄÄ Implikasi yang mungkin timbul dari penandatanganan kontrak penggantian karbon dan dampak yang mungkin terjadi akibat kontrak (jangka panjang) tersebut terhadap hak milik karbon di hutan, baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. ÄÄ Implikasi yang mungkin dari turunnya dan naiknya harga karbon untuk proyek tertentu? Misalnya, akankah masyarakat mendapatkan manfaat jika harga karbon naik atau apakah masyarakat menerima pembayaran yang jumlahnya

62

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT tetap tanpa melihat harga penggantian karbon yang diperdagangkan?

Sehubungan dengan jatuhnya harga, akankah pembayaran ke masyarakat dikaitkan dengan harga karbon di pasar karbon internasional? Apakah kewajiban kontrak terkait dengan pembayaran yang disepakati dalam kontrak karbon yang ditandatangani?

Yang perlu Anda ketahui ... ... tentang implikasi iklim dari penggantian karbon secara umum: (1) pembeli kredit karbon membeli hak untuk terus mengeluarkan emisi bahan bakar asal fosil di negara mereka dengan membayar masyarakat untuk mengubah perilaku dan karenanya mengurangi emisi yang menjadi tanggung jawab pembeli bersangkutan; (2) proyek penggantian karbon tidak pernah mengurangi emisi dan paling baik hanya membawa kita pada stabilisasi emisi sementara konsensus ilmiah adalah perlu mengurangi emisi sebanyak 80-90% dalam dekade mendatang dan mencapai puncaknya sekitar tahun 2015 jika bencana iklim ingin dihindari; (3) Proyek penggantian karbon akan menjustifikasi kelanjutan dan perluasan ekstrasi minyak dan batubara dengan semua konsekwensi HAM, sosial dan lingkunganya.

33 Jika proyek didanai oleh sebuah pendanaan, apakah informasi telah diberikan secara proaktif atau atas permintaan masyarakat selama presentasi dan negosiasi proyek tentang tujuan pendanaan, di mana dana tersebut dilokasikan, siapa yang menyediakan dana tersebut dan apakah mereka yang menyediakan dana mendapatkan hak-hak penggantian emisi karbon untuk kontribusi mereka.

PROSES KONSULTASI DAN NEGOSIASI  Siapa mitra negosiasi Anda, jika ada?  Siapa yang telah melakukan negosiasi untuk Anda atau diusulkan untuk melakukan negosiasi untuk Anda? Akahkah Anda bernegosiasi sendiri?  Siapa yang akan menandatangani kontrak mewakili masyarakat atau kelompok Anda?

Bagaimana ini diputuskan?  Apakah Anda telah mendapatkan nasehat hukum dan atau kesempatan untuk mendiskusikan kontrak dan implikasinya terhadap hak-hak Anda dengan seorang ahli hukum?  Adakah seorang pengacara mewakili Anda atau memberi nasehat saat negosiasi?  Apakah undang-undang nasional negara Anda dibicarakan karena undang-undang tersebut dapat mempengaruhi kontrak karbon?  Apakah kontrak ditulis dan disajikan dalam bahasa yang digunakan masyarakat Anda, atau setidaknya bahasa yang dimengerti oleh masyarakat Anda?

63

REDD apa itu

 Sudahkah kaum perempuan dilibatkan dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan?  Apakah proses konsultasi mengijinkan adanya umpan balik dari masyarakat Anda?

Apakah musyawarah masyarakat Anda didapat lewat proses yang sesuai dengan tradisi dan adat Anda? Jika tidak, mengapa?  Sudahkah masyarakat diberikan salinan kontrak and dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan proyek penggantian karbon dimaksud?  Andaikan ada pembatasan-pembatasan terhadap pemanfaatan hutan, bagaimana hal ini dinegosiasikan di antara masyarakat Anda?  Apakah pembatasan-pembatasan ini mempengaruhi seluruh anggota masyarakat Anda secara merata? Siapa yang mendapat dampak paling besar, siapa yang paling kecil?  Apakah ada proses untuk mengatasi dampak yang tidak adil?  Apakah proyek tersebut menciptakan lapangan kerja? Jika ya, lewat proses apa pekerjaan tersebut dialokasikan atau disediakan dan pekerjaan seperti apa?

Yang perlu Anda ketahui...

... tentang proses konsultasi yang benar.

The Inter-American Court of Human Rights memberikan pernyataan setelah menangani kasus antara masyarakat Saramaka versus pemerintah Suriname yang menjelaskan beberapa aspek kunci dari tanggung jawab untuk melakukan konsultasi. Hal yang sama juga perlu diterapkan pada negosiasi proyek karbon hutan: ÄÄ Negara dan pihak yang diberi wewenang olehnya berkewajiban untuk menerima dan menyebarkan informasi, dan memastikan adanya komunikasi yang konstan antar pihak terkait; ÄÄ Konsultasi harus dilakukan dengan niat baik, lewat prosedur yang sesuai dengan budaya dan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan; ÄÄ Masyarakat asli dan masyarakat adat harus diajak bicara, “sesuai dengan tradisi mereka, pada tahapan awal suatu rencana pembangunan atau investasi, tidak hanya ketika muncul kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan mereka. Pemberitahuan sejak dini memberikan waktu untuk berlangsungnya diskusi internal di kalangan masyarakat dan waktu bagi penyampaian umpan balik yang memadai kepada pemerintah;” ÄÄ Negara harus memastikan bahwa masyarakat asli dan masyarakat adat menyadari risiko yang mungkin timbul, termasuk risiko lingkungan dan kesehatan, sehingga proyek yang diusulkan diterima dengan sadar dan sukarela; dan, ÄÄ Terakhir, konsultasi haruslah mempertimbangkan metode pengambilan keputusan tradisional masyarakat asli dan masyarakat adat.

Apakah menurut Anda proses konsultasi dan negosiasi terkait proyek yang diusulkan memenuhi seluruh persyaratan ini?

64

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT TENTANG ISI KONTRAK  Bagaimana cakupan durasi kontrak? Apakah sama dengan durasi proyek?  Apakah kontrak tersebut membatasi hak akses dan pemanfaatan Anda atau hak pemanfaatan masyarakat tetangga? Jika ya, apakah pembatasan ini sudah dinegosiasikan secara adil dan apakah kompensasi yang layak sudah disediakan dalam kontrak?  Bagaimana pembayaran ditentukan?  Jika penjualan kredit merupakan bagian dari kontrak, berapa banyak kredit yang dimaksud?  Apakah pembayaran yang diterima berkaitan dengan harga karbon?  Apakah Anda memiliki analisa finansial sendiri untuk membantu Anda dalam proses mencapai kesepakatan harga? Apakah pembayaran yang dilakukan merupakan pembayaran satu kali saja atau pembayaran yang berlanjut sepanjang kontrak?  Ketentuan atau peraturan apa yang digunakan untuk menjamin bahwa karbon tetap dalam hutan selama periode kontrak? Siapa yang menyediakan ketentuan dan peraturan ini?  Siapa yang menanggung risiko jika terjadi sesuatu di hutan/pepohonan? Apa yang terjadi jika karbon hilang akibat peristiwa tidak disengaja seperti kebakaran hutan?

Apakah dalam hal ini Anda harus mengembalikan uang kepada mitra kontrak?  Sudah adakah informasi yang cukup disediakan untuk Anda untuk memahami baik tanggung jawab maupun manfaat yang disepakati dalam kontrak?

IMPLEMENTASI DAN MONITORING  Siapa yang bertanggung jawab atas implementasi ketentuan dan peraturan yang disepakati dalam kontrak? Siapa yang memonitor pelaksanaan kontrak?  Mekanisme penegakan seperti apa yang ada untuk menjamin bahwa kewajiban kontrak dipenuhi?

Check-list diatas berdasarkan daftar pengembangan komunitas dari FERN dan the Forest Peoples Programme/FPP

65

REDD apa itu

DI MANA SAYA BISA MENDAPATKAN INFORMASI LEBIH BANYAK TENTANG SEMUA HAL INI? Tentang perubahan iklim Anchorage Declarati on, Indigenous Peoples’ Global Summit on ClimateChange: <http://www. forestpeoples.org/documents/forest_issues/anchorage_declarati on_apr09_eng.pdf> Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2007. Fourth Assessment Report Climate Change 2007: Synthesis Report, Summary for Policymakers <http://www.ipcc.ch/pdf/ assessmentreport/ar4/syr/ar4-syr-spm.pdf> International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) 2008. Indigenous Aff airs 1-2/08, special issue on Climate Change and Indigenous Peoples <htt p://www.iwgia.org/sw29009.asp> Tauli-Corpuz, Victoria and P Tamang 2007. Oil Palm and Other Commercial Tree Plantati ons, Monocropping: Impacts on Indigenous Peoples’ Land Tenure and Resource Management Systems and Livelihoods. Report prepared for the Sixth Session of the UNPFII. UN Document E/C.19/2007/ CRP.6. <http://www.un.org/esa/ socdev/unpfi i/documents/6session_crp6.doc> Tebtebba 2009. Guide on Climate Change and Indigenous Peoples - 2nd Editi on. Baguio, Philippines. <http://www.tebtebba.org/index.php?option=com_docman&task=doc_ download&gid=468&Itemid=27> United Nations Economic and Social Council (UN ECOSOC) 2008. Impact of Climate Change Miti gati on Measures on Indigenous Peoples and on their Territories and Lands. <http:// www.un.org/esa/socdev/unpfi i/documents/E_C19_2008_10.pdf> United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFIIS) 2007. Climate Change: An Overview, Paper prepared by the Secretariat of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. <http://www.un.org/esa/socdev/unpfi i/documents/Climate_change_ overview.doc>

Tentang REDD Bond, Ivan, Maryanne Grieg-Gran, Sheila Wertz-Kanounnikoff , Peter Hazlewood, Sven Wunder, Arild Angelsen 2009.. Incenti ves to sustain forest ecosystem services: A review and lessons for REDD, IIED. ISBN: 9781843697428. <htt p://www.iied.org/pubs/pdfs/13555IIED.pdf> Greenpeace 2009. Carbon Scam: Noel Kempff Climate Acti on Project and the Push for Sub-nati onal Forest Off sets. htt p://www.greenpeace.org/internati onal/campaigns/climate-change/ forests_for_climate/noelkempff

66

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT Griffiths, Tom with Francesco Martone 2009. Seeing ‘REDD’?: Forests, climate change miti gati on and the rights of indigenous peoples and local communiti es. Forest Peoples Programme. <http://www.forestpeoples.org/documents/ifi _igo/seeing_redd_update_may09_eng.pdf> International Work Group for Indigenous Aff airs (IWGIA) 2009. Indigenous Aff airs 1-2/09, special issue on REDD and Indigenous Peoples. <htt p://www.iwgia.org/sw29928.asp> Rights and Resources 2008a, Seeing People through the Trees: Scaling Up Eff orts to Advance Right and Address Poverty, Confl ict and Climate Change. <htt p://www.rightsandresources. org/documents/index. php?pubID=737> Lee, Erica and Sango Mahanty 2009. Payments for Environmental Servicesand Poverty Reducti on. Risks and Opportuniti es. RECOFTC, Bangkok.<htt p://www.recoft c.org/site/fi leadmin/ docs/publicati ons/The_Grey_Zone/2009/Issue_PaperISBN.pdf>

Tentang UN-REDD UN REDD web-site: www.unredd.net FAO, UNDP, UNEP 2008. UN Collaborati ve Programme on Reducing Emissions from Deforestati on and Forest Degradati on in Developing Countries (UN-REDD). Framework Document, 20 June 2008. <htt p://www.undp.org/mdtf /un-redd/docs/Annex-A-Framework-Document. pdf>

World Bank Forest Peoples Programme 2007. Indigenous Peoples & World Bank Projects: A Community Guide to Bank Dunia’s Indigenous Peoples Policy (OP/BP 4.10), , May 2007. <htt p://www. forestpeoples.org/documents/ifi _igo/wb_4_10_guide_may07_eng.pdf>

2009. The World Bank’s Forest Investment Programme (FIP): core elements and critical issues. Rights, forests and climate briefing series – October 2009. http://www.forestpeoples. org/documents/forest_issues/fip_briefing_oct09_eng.pdf

2009. Moving the goal posts? Accountability failures of the World Bank’s Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Rights, forests and climate briefing series – October 2009. http://www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/fcpf_briefing_oct09_eng.pdf

Forest Carbon Partnership Facility: <http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/> Forest Carbon Partnership Facility Charter: <http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/ forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/FCPF_Charter_06-13-08.pdf>

67

REDD apa itu

Forest Carbon Partnership Facility Participant Committee Observers: <http://www. forestcarbonpartnership.org/fcp/node/22>World Bank 2009. Revised Draft Design Document for the Forest Investment Program. April 2009. <http://siteresources.worldbank.org/INTCC/ Resources/3rdDesignMeetingRevisedDraftDesignDocument.pdf>

Forest Carbon Partnership Facility Participant Committee The current funded position for an indigenous peoplesâ&#x20AC;&#x2122; observer in the FCPF Participant Committee is filled by Estebancio Castro, who will remain in the position until May 2010 when the UN Permanent Forum on Indigenous Issues will facilitate a new selection process for a second term. Until May 2010, you can contact Estebancio at the details below: Estebancio Castro Diaz Executive Secretary/Secretario Ejecutivo International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of TropicalForests/Alianza Internacional de los Pueblos IndĂ­genas y Tribales de Bosques Tropicales Email: estebancio@international-alliance.org Phone: (507) 345 0216 Fax: (507) 345 0217 Cell: (507) 66816132

68

SEBUAH SEBUAH

PANDUAN UNTUK UNTUK MASYARAKAT ADAT

69 69

REDD apa itu

70

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT DAFTAR KATA Adaptation : Tindakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang telah menimpa tanah, ekosistem dan sumber penghidupan.

Aforestation: Mengembangkan hutan di atas tanah yang belum ditanami (dibandingkan dengan reforestasi, yaitu menanami kembali hutan yang sudah digunduli) Annex I Parties: Negara-negara industri yang tercantum dalam Annex I Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim. Hampir semuanya adalah negara-negara yang terikat kesepakatan target pengurangan emisi di bawah Protokol Kyoto.

Anthropogenic: sesuatu yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Istilah ini digunakan untuk membedakan pengurangan emisi gas rumah kaca secara alami dari pengurangan emisi lewat tindakan manusia.

Bali Action Plan: Salah satu bagian dari Bali Roadmap, Bali Action Plan adalah nama yang diberikan untuk keputusan yang diambil Konferensi Para Pihak UNFCC (Conference of the Parti es to theUNFCCC) yang secara khusus menangani negosiasi-negosiasi tentang amandemen-amandemen Konvensi di masa depan. Keputusan ini melahirkan sebuah Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperati ve Acti on/AWGLCA) untuk mempertimbangkan satu kumpulan tertentu dari isu-isu seputar Konvensi, yang juga dinyatakan dalam keputusan, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan pada saat Konferensi Perubahan Iklim PBB (UN Climate Change Conference)yang akan diselenggarakan di Kopenhagen di bulan December 2009 (UN Doc FCCC/CP/2007/L.7/Rev.1).

Bali Roadmap: Kumpulan keputusan-keputusan dan kesimpulan-kesimpulan yang diadopsi oleh para pihak anggota UNFCCC dan penanda tangan Protokol Kyoto di Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2007 (UN Climate Change Conference) di Bali, Indonesia, yang menyediakan suatu proses untuk menyepakati revisi dan tambahan mendatang untuk UNFCCC dan Protokol Kyoto. Roadmap ini menetapkan tujuan untuk memfinalisasi seluruh diskusi paska 2012 yang terjadi dalam seluruh forum oleh Konferensi Perubahan Iklim PBB yang akan diselenggarakan di Kopenhagen di bulan Desember 2009.

Baseline: Ketika kita ingin mengukur apakah sesuatu telah berkurang atau bertambah, kita harus mengukurnya berdasarkan tingkatan yang telah ada pada suatu waktu. Kita sering memilih sebuah tingkat pada tahun atau tanggal tertentu untuk dijadikan â&#x20AC;&#x153;titik pijakâ&#x20AC;? pengukuran. Titik pijak ini disebut baseline.

Carbon biosequestration: Simpanan karbon dalam tumbuhan, pohon dan flora lainnya, yang menyerap karbon dioksida dari atmosfir saat mereka tumbuh, melepas oksigen ke atmosfir, dan menyimpan karbon baik di dalam tubuh mereka dan di dalam tanah Carbon market: Transaksi penjualan ijin, pengurangan atau penggantian emisi membentuk

71

REDD apa itu

yang dinamakan pasar karbon (carbon market). Dalam kenyataannya, karbon dapat diperdagangkan sebagai karbon atau karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya juga dapat diperdagangkan dalam sejumlah “ pasar emisi”. Penting untuk diingat, saat ini tidak ada satu pasar karbon, yang ada adala sejumlah pasar perdagangan emisi dalam berbagai bentuk – beberapa berdasarkan aspek geografis (pasar Eropa), beberapa adalah pasar sukarela dan semuanya punya peraturan yang berbeda-beda.

Clean Development Mechanism (CDM): Suatu fasilitas yang dibentuk di bawah Protokol Kyoto, yang mengijinkan negara-negara dalam Annex I untuk mendanai proyek pengurangan emisi di negara-negara berkembang peserta Protokol Kyoto, dan kemudian menggunakan ‘pengurangan emisi bersertifikat’ (certified emissions reductions/CERs) hasil proyek untuk mengganti emisi mereka sendiri.

Conference of the Parties (COP): Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertemuan rutin negara-negara peserta suatu Konvensi PBB, misalnya konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UN Framework Convention on Climate Change) atau Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity). Ini merupakan sebuah badan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan di bawah Konvensi terkait.

Conference of the Parties bertindak sebagai Pertemuan Para Pihak (Meeting of the Parties atau COP/MOP): Ini merupakan pertemuan negara-negara peserta suatu Protokol (seperti Protokol Kyoto) dan sebuah badan yang berwewenang untuk mengambil keputusan di bawah Protokol terkait.

Climate change: Istilah ini mengacu pada kumpulan dampak terhadap sistem iklim alami bumi yang diakibatkan pemanasan global (lihat pernjelasan di bawah). Dampak dimaksud termasuk pola hujan dan tinggi permukaan laut, arah dan kecepatan angin dan arus laut, siklus musim, dan kemungkinan dan intensitas bencana iklim seperti kekeringan, badai dan banjir (IPCC, 2007).

Deforestation: Konversi lahan berhutan menjadi lahan tanpa hutan.

Emissions trading (or ‘carbon trading’): Penjualan dan pembelian ‘ijin’ untuk melepas emisi gas rumah kaca; atau ‘sertifikat’ atau ‘kredit’ yang membuktikan bahwa telah terjadi suatu pengurangan emisi dari suatu aktivitas di luar dari apa yang sebaliknya akan terjadi (yaitu emisi ‘seperti biasa’); atau sertifikat yang menunjukkan bahwa sejumlah emisi nyata telah ‘digantikan’ di suatu tempat, lewat misalnya, penyerapan karbon (carbon sequestration).

Forest degradation: Terjadi saat struktur atau fungsi sebuah hutan terpengaruh secara negatif, yang menurunkan kemampuannya untuk menyediakan jasa lingkungan atau hasil hutan.

(FAO, 2004).

Fossil fuels: Gas, batu bara, minyak dan produk turunan minyak seperti diesel. Bahan bakar asal fosil dibakar untuk membangkitkan listrik, untuk pemanasan, untuk menjalankan segala macam sarana transpostasi dan untuk menjalankan proses industri, seperti penambangan dan manufaktur.

72

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT Global warming: Seiring dengan peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, konsentrasi gas-gas ini di atmosfir juga meningkat, yang menaikkan temperatur bumi.

Greenhouse gases (GHGs): Sekelompok gas di atmosfir yang menyerap radiasi infra merah.

Konsentrasi terbesar mereka berada di lapisan atmosfir yang lebih rendah. Gas-gas ini meliputi uap air, ozon, karbon dioksida, metana, nitrat oksida, hidroflorokarbon, perflorokarbon dan sulfur heksaflorida.

Joint Implementation: Sebuah fasilitas yang dibentuk di bawah Protokol Kyoto, yang mengijinkan negara pihak Annex I untuk mendanai dan atau menjalankan sebuah proyek untuk mengurangi emisi di negara Annex I lainnya. Negara penyandang dana lalu dapat mengaplikasikan pengurangan emisi yang dihasilkan untuk membantu mereka memenuhi target emisi yang ditetapkan Protokol Kyoto.

Kyoto Protocol to the UN Framework Conventi on on Climate Change: Sebuah kesepakatan subsider (lebih rendah) dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, kesepakatan ini dicantumkan dalam bulan Desember 1997 namun belum ‘diberlakukan’ sampai bulan Februari 2002. Protokol ini bersifat mengikat negara yang menjadi ‘peserta’ protokol tersebut menurut undang-undang internasional.

Land use, land-use change and forestry (LULUCF): Ini merupakan sebuah kategori aktivitas yang berkontribusi baik terhadap emisi gas rumah kaca maupun terhadap penghapusan emisi. Kategori-kategori utama lainnya adalah emisi yang berkaitan dengan energi (baik produksi maupun konsumsi), pertanian dan aktivitas yang berkaitan dengan limbah.

Mitigation: Upaya untuk mengurangi jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfir akibat aktivitas manusia. Tindakan yang dimaksud dapat mencakup pengurangan penggunaan bahan bakar asal fosil dan mengubah cara pemanfaatan lahan – misalnya dengan mengurangi tingkat pembukaan hutan dan deforestasi dan meningkatkan penghutanan kembali.

Non-Annex I parties: Negara-negara berkembang yang tidak tercantum dalam Annex I Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Negara-negara ini tidak terikat oleh target pengurangan emisi yang ditetapkan Protokol Kyoto.

Parties: Anggota individual sebuah kesepakatan, seperti negara yang menandatangani kesepakatan hukum internasional.

Reforestation: proses penghutanan kembali atau regenerasi sebuah hutan.

Renewable energy: Energi jenis ini dapat digunakan untuk membangkitkan listrik, menjalankan pemanas atau sarana transportasi sama halnya dengan yang dilakukan bahan bakar asal fosil untuk tujuan yang sama. Tidak seperti minyak, gas dan batu bara, sumber energi terbarukan tidak terbatas. Sumber-sumber utamanya adalah kayu, dekomposisi limbah, panas bumi, angin dan energi matahari. Penggunaan energi terbarukan untuk membangkitkan energi biasanya mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dari pada penggunaan bahan bakar asal fosil.

73

REDD apa itu

Sequestration: ini adalah kebalikan dari emisi gas rumah kaca dan terjadi jika gas rumah kaca diambil dari atmosfir, misalnya dalam proses fotosintesis oleh pohon-pohon Sinks: Tempat atau lokasi yang menyerap atau menyimpan lebih banyak karbon dari pada yang mereka lepaskan. Penyerap karbon utama meliputi hutan dan lautan.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC): Sebuah kesepakatan internasional, yang dicapai pada tahun 1992 dan diberlakukan pada tahun 1993, UNFCCC menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama internasional tentang perubahan iklim.

74

SEBUAH

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT SINGKATAN CDM

: Clean Development Mechanism - Mekanisme Pembangunan Bersih

CEDAW

: The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women – Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Eliminasi dan Diskriminasi pada Perempuan

CERD

: the Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination - Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

CIFs

: Climate Investment Funds – Dana Investasi Iklim

CO2

: Carbon Dioxide – Karbon dioksida

COP

: Conference of the Parties.

CRC

: Convention on the Rights of the Child – Konvensi tentang Hak-hak Anak-anak

CTF

: Clean Technology Fund – Dana Teknologi Bersih

ET

: Emissions Trading – Perdagangan Emisi

FAO

: Food and Agriculture Organisation – Badan Pangan dan Pertanian Dunia

FCPF

: Forest Carbon Partnership Facility – Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan

FIP

: Forest Investment Programme – Program Investasi Hutan

FPIC

: Free, Prior and Informed Consent - Persetujuan Awal Tanpa Paksaan

GHG

: Greenhouse gases – Gas Rumah Kaca

ILO

: International Labour Organization – Badan Buruh Internasional

JI

: Joint Implementation – Implementasi Bersama

NGO

: Non-governmental organisations – Organisasi Non-Pemerintah

REDD

: Reduced Emissions from Deforestation – Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang

REDD+

: REDD seperti didefinisikan di atas, ditambah aktivitas tambahan yang bisa mendapatkan pendanaan, mungkin termasuk “pengelolaan hutan berkelanjutan” (termasuk sebagian aktifitas penebangan), perkebunan dan penghutanan kembali atau penghijauan

75

REDD apa itu

SFC

: Strategic Climate Fund – Dana Iklim Strategis

UN

: United Nations – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

UNDP

: United Nations Development Programme – Program Pembangunan PBB

UNDRIP

: United Nations Declaration on the Rights – Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat

UNEP

: United Nations Environment Programme – Program Lingkungan PBB

UNFCCC

: United Nations Framework Convention on Climate Change – Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim : the UN Collaborative Programme on REDD – Program Kolaboratif PBB tentang REDD

UN-REDD

76

REDD apa itu

SEBUAH

PANDUAN UNTUK

MASYARAKAT ADAT

diproduksi oleh,

Rumah AMAN Jl Tebet Utara 2C No 22 Jakarta Selatan 12820 Indonesia Telp/Fax : +62218297954 Email: rumahaman@cbn.net.id Milist : adatlist@yahoogroups.com www.aman.or.id