Gaung AMAN Edisi 47 Februari 2013

TaJUK Konflik agraria struktural terus meningkat, dan kini hampir seluruh wilayah Indonesia diselimuti konflik agraria yang juga menerpa wilayah masyarakat adat.

Konflik Ini merujuk pada pertentangan klaim, siapa yang paling berhak atas akses tanah, sumber daya alam (SDA) dan wilayah tertentu. Antara satu komunitas adat atau rakyat pedesaan berhadapan dengan badan usaha raksasa yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi dan lainnya. Konflik agraria sebenarnya sudah sejak dari pemberian ijin/ hak oleh pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi Dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur dan Bupati. Mereka memasukkan tanah, SDA, dan wilayah rakyat ke- dalam konsesi perusahaan-perusahaan raksasa dalam bidang ekstrasi, produksi, maupun konservasi berbasiskan sumberdaya alam.

Kolom Kritik ini ditulis oleh Noer Fauzi Rachman.

GaunG aman Edisi ke 47 februari 2013

Gaung AMAN terbit dua bulan sekali untuk membuat perkembangan dan kegiatan organisasi.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bertujuan memajukan gerakan masyarakat adat, dan berhak mengedit-nya tanpa mengubah substansi.

SAMPUL DEPAN Memperkuat Suara Masyarakat Adat

Pada akhir tahun 2011 RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat resmi terdaftar sebagai salah satu RUU dalam Prolegnas 2012.

Beberapa bulan setelahnya AMAN harus menanti dengan pertanyaan; bagaimana kira-kira Badan Legislasi menanggapi isu-isu pokok dalam draf yang diusulkan oleh AMAN tersebut?. Akhirnya Badan Legislasi mulai “menggarap” RUU itu.

Sejauh informasi yang didapat Badan Legislasi melakukan semacam konsultasi ke beberapa wilayah dan yang paling mengejutkan adalah bahwa Badan Legislasi “berkonsultasi” dengan beberapa bekas kerajaan. Padahal patut dicatat bahwa hingga hari ini Badan Legislasi belum menanggapi surat yang dilayangkan oleh AMAN untuk hearing ataupun dengar pendapat. Badan Legislasi sudah melakukan,“tourney,” ke bekas-bekas kerajaan. Padahal gagasan AMAN di dalam RUU sama sekali tak menyertakan point bekas-bekas kerajaan itu dalam rancangan sebab ditengarai membangkitkan entitas politik masa lalu itu. Sebuah refleksi yang ditulis oleh Erasmus Cahyadi.

DITERBITKAN Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Suku Talang Mamak masuk dalam kategori Melayu Tua (Proto Melayu) hidup menyeba r di pedalaman Indragiri Hulu, Propinsi Riau hingga ke Propinsi Jambi. Suku Talang Mamak memiliki tradisi Gawai Gedang, (perhelatan nikah adat besar). Ritual ini merupakan pesta nikah untuk dua mempelai yang berasal dari Desa Talang Perigi dan Ampang Delapan. Namun gawai kali ini berbeda dengan pesta pernikahan adat biasa, karena melibatkan pemangku adat tertinggi Talang Mamak.

LAYOUT Alex Tege Snik

Sekjen AMAN berkunjung ke Komunitas Sahu di Halmahera Barat dalam kunjungan itu Abdon Nababan mengatakan; “Sumberdaya alam di atas tanah adat kebanyakan telah diekploitasi perusahan tambang dan perkebunan sawit.

Kemudian kita disuap Corporate Social Responsibility atau CSR. Lebih parah lagi masyarakat adat menjadi buruh di atas tanah sendiri dan kerap menerima nasib dikriminalisasi oleh pihak kepolisian dan penguasa,”.

Berita komunitas lainnya Peresmian Balai Adat Afnawi Noeh, Musyawarah Wilayah AMAN NTB, Musda AMAN Tanah Rejang (Bengkulu), Negeri Tananahu (Maluku Tengah) secara resmi mengambil alih wilayah petuanannya.

Galeri photo dari pra Rakernas Kalimatan-Tengah dan Rakernas Tana Luwu, Sulawesi Selatan, September 2011.

Salam Solidaritas Masyarakat Adat. ***

Cerita sampul Arifin Saleh “monang” adalah salah satu kader penggerak masyarakat adat yang berasal dari Rakyat Penunggu.

PENANGGUNG JAWAB Arifin Saleh Deputi I PB AMAN; Bidang Kelembagaan, Komunikasi dan Penggalangan Sumberdaya PIMPINAN REDAKSI Direktur Informasi dan Komunikasi PB AMAN REDAKTUR PELAKSANA Jeffar Lumban Gaol EDITOR Jeffar Lumban Gaol

KONTRIBUTOR Abdon Nababan Eustobio Rero Renggi Farid Mina Setra Erasmus Cahyadi Patricia Wattimena Mahir Takaka Taryudi Caklid Annas Radin Sarif Elisabeth Nusmartaty Yoga Saipul Rizal “Kipli” Rukka Sombolinggi Rainny Situmorang Simon Pabaras Surti Handayani PW AMAN PD AMAN DISTRIBUSI Yohanes Senda Debi Lisa Sitanala Yusuf ALAMAT REDAKSI Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A Jakarta Selatan 12820 Telp/Fax: +62 21 8297954/8370 6282 E-mail: rumahaman@cbn.net.id Website: www.aman.or.id

2 februari 2013

DAFTAR ISI

27 I Tokoh Muda Dibalik

Gawe Gedang Talang Mamak

4 I info aman Penyelamatan Hutan Tersisa Tidak Bisa Lagi Ditunda

13 I

6 I Laporan utama Audiensi RAKERNAS AMAN dengan Pak Agustina Teras Narang-Gubernur Kalteng I Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Antara Citacita dan Realitas Politik Indonesia

20 I berita komunitas Peresmian Balai Adat Afnawi Noeh I KMusyawarah Daerah AMAN Tanah Rejang

I Musyawarah Wilayah AMAN Nusa Tenggara Barat I Tokoh Muda Dibalik Gawai Gedang Talang Mamak I Musyawarah Daerah AMAN Rejang I Negeri Tananahu Secara Resmi Mengambil Alih Wilayah Petuanannya I ISekjen AMAN dan Wakil Ketua Komnas HAM berdialog denganKomunitas Sahu

46 I Galeri 32 I Sejarah dalam CERMIN

Barisan Pemuda Adat

3 februari 2013

info aman

“Penyelamatan Hutan Tersisa Tidak Bisa Lagi Ditunda�

Koalisi

Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global

Hancurnya Kemenyan Masyarakat Adat Sipituhuta oleh PT. IIV : Sumber photo dokumen AMAN Hutan Sui Utik: Sumber photo dokumen AMAN

Jakarta, 28 Januari 2013. Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mempertanyakan perwujudan komitemen pro-poor dan pro-green pemerintah.

Langkah-langkah penyelamatan hutan yang tercantum di dalam Stratnas REDD+ terancam tidak bisa diimplementasikan karena kelembagaan REDD+ sebagaimana dimandatkan di dalamnya bahkan belum terbentuk. Padahal, Satgas REDD+ telah usai masa tugasnya.

M

enambah kegentingan yang ada, Penundaan Pemberian Izin Baru dan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan yang dituangkan melalui Inpres No.10

4 februari 2013

Tahun 2011 (baca: Inpres Moratorium) akan habis masa berlakunya pada Mei 2013 ini dan belum jelas langkah nyata selanjutnya. Hutan alam tersisa luasannya terus menyusut setiap

tahunnya, sebagaimana yang terjadi di Propinsi Papua. Berdasarkan analisis PIPIB revisi 3, Greenpeace menemukan terjadi lagi perubahan fungsi kawasan dari hutan lindung menjadi hutan produksi seluas 339.791 Ha.

Regulasi ini pun belum mampu memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia secara mendasar karena pelaksanaannya dibatasi oleh

info aman

Di sisi lain, bencana yang telah terjadi akibat terus berkurangnya luasan hutan sebagai daerah tangkapan air (water catchment area) maupun sarana pendukung ekologis lain sudah masif terjadi. Banjir di Jambi, Kalimantan Tengah, dan yang tentu belum terlepas dari ingatan

Salah satu komunitas di hutan Sui Utik: Sumber photo dokumen AMAN

adalah banjir bandang di Wasior Papua seharusnya sudah bisa menjadi warning bagi pengelolaan hutan.

Banjir Jakarta baru-baru ini harus menjadi pelajaran yang menggugah kesadaran untuk menyelamatkan hutan.

melalui perpanjangan pelaksanaan moratorium berbasis capaian dan implementasi Strategi Nasional REDD+ secara menyeluruh untuk menyelesaikan secara sistemik persoalan pengabaian hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini memicu konflik Namun, upaya demi tenurial dan mendorong hutan upaya penyelamatan hutan selalu Indonesia ke jurang kehancuran. mendapatkan penjegalan. Moratorium penerbitan izin dijegal sedari proses Disampaikan oleh Koalisi penerbitannya dan substansinya lalu Penyelamatan Hutan Indonesia dan dikerdilkan. Pasal pengecualian yang Iklim Global. termuat di dalam Inpres tersebut menyiratkan diakomodasinya kepentingan untuk terus merusak hutan. Selain dasar hukum yang lemah dan cakupan serta pembagian tugas yang sumir dan tidak jelas, kaji ulang atas perizinan yang pernah diterbitkan juga dibuang dari naskah Inpres tersebut.

Strategi Nasional REDD+ disusun sebagai upaya perbaikan tata kelola kehutanan Indonesia secara mendasar dan menyeluruh.

Penyusunannya dilakukan secara terbuka dan mengikutsertakan para pihak terkait. Telah disadari bahwa saat ini tengah terdapat persoalan akut tata kelola kehutanan sehingga resolusinya pun harus luar biasa (extraordinary), bukan business as usual. Akan tetapi, upaya ini dilemahkan juga. Stranas yang tadinya diharapkan diterbitkan setidaknya oleh Peraturan Presiden ini pada akhirnya hanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (SK No.02/SATGAS REDD+/09/2012), proses pelemahan hukum yang sangat jelas.

Menyikapi situasi di atas, Koalisi mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan mendasar dan menyeluruh tata kelola sumber daya alam

Apai Janggut Pelindung Pelestari Hutan Sui Utik: Sumber photo dokumen AMAN

waktu yang hanya 2 tahun. Hingga saat ini, kawasan hutan yang telah dikukuhkan dan memiliki legalitas status baru sekitar 14 persen. Selain itu, hingga 2012, hanya 14 propinsi yang telah memiliki Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP). Padahal, RTRWP berperan penting guna mengontrol sekaligus mengamankan luasan hutan dari sasaran obral perijinan Pemerintah Daerah. Tata kelola yang buruk ini menyebabkan konflik kehutanan terus berkembang. Dewan Kehutanan Nasional bahkan mencatat terjadinya konflik tenurial pengelolaan kawasan hutan pada 19.420 desa di 33 propinsi seantero Indonesia, seperti yang terjadi di Mesuji, Senyerang, dan Pulau Padang, sementara 31.957 desa di dalam dan di kawasan hutan belum jelas statusnya. Luasan konflik di sektor kehutanan ini paling tinggi dibandingkan sektor agraria lainnya, yakni mencapai lebih dari 1,2 juta hektar (HuMa, 2012).

5 februari 2013

info aman

Fhoto bersama DAMANNAS, PB AMAN, Gubernur Kalteng dan BPH AMAN Kalteng Pra RAKERNAS: Sumber photo dokumen AMAN

Audiensi RAKERNAS AMAN III Pak Agustin Teras Narang, Gubern Palangkaraya, Sabtu, 8 Desember 2012.

"Saya menyambut penyelenggaraan RAKERNAS AMAN 2012 di Kalimantan Tengah dengan es i a pe, siap !,� demikian pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang pagi itu di ruang VIP Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, saat bertemu dengan Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS), Sekjen AMAN dan Pengurus Wilayah (PW) AMAN Kalimantan Tengah.

6 februari 2013

laporan utama

“Semua rencana yang baik kalau dilakukan lewat cara berbagi tugas pasti bisa kita laksanakan!”, janji Gubernur Kalteng memberi semangat penuh keyakinan.

Begitu pak Teras Narang memberi tanggapan berkait dengan rencana AMAN untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan Rakernas ke III yang akan diselenggarakan di Kota Palangkaraya dan Kampung Tumbang Malahoi, Kabupaten Gunung Mas. Sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, Pak Agustin Teras Narang berjanji akan memberikan bantuan yang baik berdasarkan kemampuan yang ada agar pelaksanaan kegiatan nantinya berjalan dengan baik. Sebagai contoh antara Gunung Mas dengan Palangka Raya jarak tempuhnya lewat darat memakan waktu tiga jam, akan diupayakan jadi dua jam setengah.

dengan nur Kalteng S

aya baru saja kembali dari Doha dan merasa sangat tersanjung dalam event tingkat internasional yang menampilkan masyarakat adat Kalimantan Tengah tersebut, kemudian ada masyarakat adat yang memelihara hutan. Rakernas AMAN

ke III di Kalimantan Tengah nantinya akan memperkuat keberpihakan pada masyarakat adat terutama pengakuan atas hak-haknya. Oleh karena itu perjuangan ini harus terus dipelihara dan kita bangun estafet generasi, khususnya pemuda dan perempuan adat.

Saya yakin apa yang kita kerjakan dan lakukan ini adalah usaha bersama.

Sudah jadi komitmen pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dengan AMAN, bahwa masyarakat adat harus memperoleh tempat yang layak karena merupakan soko guru bagi kehidupan.

Dalam pertemuan ini Ketua Dewan AMAN Nasional, Hein Namotemo, tak lupa mengucapkan terimakasih atas dukungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan Kongres AMAN ke - IV di Tobelo, April awal tahun 2012 lalu, sekaligus menyampaikan keputusan penting.

Hein Namotemo yang juga adalah Bupati Halmahera Utara itu minta dukungan dan doa dari Gubernur Kalimantan Tengah, untuk ikut serta dalam barisan perjuangan AMAN, baik di daerah-daerah hingga ke tingkat nasional. “Salah satu yang terpenting saat ini untuk kita perjuangkan bersama adalah pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat yang sedang dibahas oleh Baleg DPR RI”, lanjut Hein Namotemo.

7 februari 2013

laporan utama

Pada bagian lain, Sekjen AMAN, Abdon Nababan, menjelaskan rangkaian kegiatan Rakernas nantinya akan dihadiri oleh sekitar 250-an orang peserta dari seluruh pelosok Nusantara.

Agustin Teras Narang sebagai Gubernur mewakili rakyat Kalimantan Tengah dan sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional mewakili masyarakat adat di Kalimantan berkomitmen mensukseskan acara ini dan siap berbagi sumberdaya sesuai dengan kemampuan,� ujar Gubernur sekaligus presiden masyarakat adat Kalimantan Tengah itu.

Pada bagian akhir sambutannya, di hadapan Sekda dan para pimpinan SKPD, Gubernur meminta kepada PW AMAN Kalimantan Tengah untuk segera menindak-lanjuti rencana ini, bekerja sama dengan Sekda dan jajaran aparat Pemerin-

Ketua DAMANNAS menyerahkan bendera AMAN kepada Gubernur Kalteng Sumber photo: Dokumen AMAN

DAMANNAS photo bersama dengan Gubernur Kalteng Sumber photo: Dokumen AMAN

8 februari 2013

laporan utama

Rancangan Undang-Undang

tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

Antara Cita dan Realitas Politik Indonesia

J

auh sebelum AMAN dideklarasikan pada tahun 1999 komunitas-komunitas masyarakat adat dan para aktivis gerakan masyarakat adat menyadari bahwa salah satu penyebab ketertindasan masyarakat adat adalah tidak adanya pengakuan yang cukup memadai dari negara terhadap masyarakat adat dan hak-haknya. Bahkan ketertindasan masyarakat adat itu disebabkan oleh karena pengaturan yang sedemikian rupa oleh negara yang “mengingkari” masyarakat adat dan hak-hak yang melekat dan membentuk identitasnya itu. Kita bisa catat sejumlah peraturan perundang-undangan yang memang dirancang untuk memuluskan langkah negara dalam pengambilalihan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka. Sebut saja Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) yang meskipun diagung-agungkan sebagai salah satu UU terbaik yang pernah dihasilkan Republik, toh UU ini pula yang mengawali pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat dalam sistem hukum nasional. Setelah itu, lahir beberapa undang-undang seperti UU penanaman modal asing, UU Desa, UU Pertambangan dan UU Kehutanan.

Sangat menyedihkan lagi bahwa “perampokan” hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam melalui aturan hukum itu dilakukan negara bukan untuk kemakmuran Republik tetapi untuk diserahkan kepada sektor swasta. Keuntungan dari pengerukan harta kekayaan masyarakat adat

Celakanya, desentralisasi ini salah kaprah di banyak tempat. Bagi-bagi kuasa dan harta sangat kental mewarnai proses densentralisasi. Jika di era sentralistik kuasa lebih mudah ditelusuri, maka era desentralisasi kuasa tidaklah mudah ditelusuri.

Raja-raja kecil bermunculan bak jamur di musim hujan yang justeru semakin menjauhkan masyarakat adat dari kesejahteraan. Yang terjadi adalah jumlah “peperampok” bertambah. Ada juga yang berganti baju.

Mengambil Peran dalam Politik Oleh: Erasmus Cahyadi

Hukum sebagai Pilihan Masyarakat Adat

itu pun diangkut keluar dari wilayah Republik. Dalam proses itulah sesungguhnya pemerintah kita tak lebih dari sekadar “kacung” orang lain.

Adalah angin reformasi yang kemudian memunculkan setitik asa pada perubahan yang lebih baik di masa depan. Amandemen UUD 1945 memunculkan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya meskipun pengakuan UUD 1945 masih menyisakan pertanyaan karena ia melanggengkan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat sebagaimana telah ada sebelumnya dalam UUPA. Reformasi juga melahirkan desentralisasi yang memungkinkan daerah lebih kreatif karena membuka ruang pada perancangan pembangunan yang lebih kontekstual.

AMAN sebagai wadah perjuangan masyarakat adat di seluruh nusantara sangat gelisah dengan situasi itu. Jika di era otoritarianisme hanya imajinasi yang tidak dapat dipenjara yang menyebabkan masyarakat nyaris tidak ada pilihan selain “menengadah ke langit” tentu di era reformasi sikap itu tidak pantas lagi ditunjukan. Reformasi telah membuka ruang pada kebebasan dan partisipasi. Namun, apa yang terjadi? Dalam banyak hal, reformasi dilaksanakan dengan mengabaikan tujuan yang hendak dicapai sehingga malah menghadirkan persoalan yang lebih rumit. Perampokan atas harta kekayaan di wilayah-wilayah adat serta pengingkaran atas identitas masyarakat adat semakin tidak

9 februari 2013

laporan utama terkendali dan dilakukan dengan terang-terangan tanpa rasa malu.

Sejarah kelam era otoritarianisme terulang lagi.

Sebagai wadah perjuangan masyarakat adat AMAN tentu harus mengambil bagian dalam proses perubahan sosial. Bagi AMAN, berkecimpung dalam belantara politik hukum adalah pilihan yang harus diambil dalam rangka menghadirkan perubahan mendasar bagi masyarakat adat. Diskusi-diskusi kemudian dilakukan yang kemudian memperkuat gagasan untuk mendorong satu undang-undang yang memungkinkan masyarakat adat berdaulat, mandiri dan bermartabat. Cita-cita itu tidaklah berlebihan karena itu pulalah yang diidam-idamkan oleh para pendiri bangsa ini, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan bermartabat. Setidaknya dalam 3 kali Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) gagasan tentang undang-undang masyarakat adat itu muncul dengan sangat kuatnya. Melalui kerja-kerja marathon sejak tahun 2010 yang dilakukan baik di tingkat nasional, wilayah, daerah maupun di komunitas anggota AMAN, pada pertengahan 2011 AMAN telah menyelesaikan kajian akademik dan pada akhir tahun 2011 AMAN telah mengantongi draf RUU dengan judul “RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Ini adalah “lisensi” untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012.

Proses di Badan Legislasi

Pada akhir tahun 2011 RUU Pengakuan dan Perlindungan HakHak Masyarakat Adat resmi terdaftar sebagai salah satu RUU dalam Prolegnas 2012. Beberapa bulan setelahnya adalah masa di mana AMAN harus menanti kira-kira bagaimana Badan

10 februari 2013

Konsultasi Nasional RUU PPHMA khusus Perempuan Adat di Bogor: Sumber photo: Dokumen AMAN

"M

engambil

Peran dalam Politik Hukum

Legislasi menanggapi isu-isu pokok dalam draf yang diusulkan oleh AMAN. Setelah beberapa bulan terlewati, akhirnya Badan Legislasi mulai “menggarap” RUU itu. Sejauh informasi yang didapat ketika itu, Badan Legislasi melakukan semacam konsultasi ke beberapa wilayah. Yang mengejutkan adalah informasi bahwa Badan Legislasi “berkonsultasi” dengan beberapa bekas kerajaan. Padahal patut dicatat bahwa hingga hari ini Badan Legislasi belum menanggapi surat yang dilayangkan oleh AMAN untuk hearing ataupun dengar pendapat. Informasi bahwa Badan Legislasi melakukan “tourne” ke bekas-bekas kerajaan, tentu membuat kita geleng-geleng kepala terlebih karena gagasan AMAN di dalam RUU sama sekali tidak dimaksudkan untuk membangkitkan feodalisme entitas politik masa lalu itu.

Namun demikian, informasi itu tentu membuat kita bertanya diri. Jangan jangan kita memang kurang “approach” ke Badan Legislasi sehingga ada beberapa gagasan kita yang tidak “nyampe” atau tidak “nyangkut” di

kepala orang-orang di badan Legislasi itu atau mungkin gagasan pokok yang kita dorong itu “berseberangan” dengan arus di bawah tanah yang sangat mungkin mengalir deras di Badan Legislasi atau bahkan lebih luas dari sekadar Badan Legislasi. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu pun tak cukup tersedia karena dunia politik dalam prakteknya lebih menyukai jawaban yang samar yang dengan itu tiap aktor bisa bebas mengartikulasikan kepentingan bahkan yang tersembunyi sekalipun. Adalah tantangan bagi AMAN untuk mendapatkan jawaban yang terang benderang dari persoalan-persoalan itu karena masyarakat adat perlu kepastian mengenai masa depan mereka.

Isu Kunci dalam RUU PPHMA

AMAN bukanlah aktor formal dalam penyusunan undang-undang di DPR. Karena itu AMAN harus memiliki “telinga” yang mampu mendengar dengan cermat. Dari draf badan legislasi per September 2012 lalu dan dari hasil “dengar-dengar” ternyata

laporan utama

"

sebagai

Pilihan Masyarakat Adat

ada bagian dari konsep kunci yang diusung oleh AMAN tidak dapat atau paling tidak sejauh ini mendapat tantangan yang berat. Pertama, identifikasi masyarakat adat. Di dalam draf badan legislasi, pemerintah diberi kewenangan absolut dalam melakukan identifikasi sementara masyarakat adat hanya berperanserta. Pada sisi lain AMAN mengusung proses identifikasi yang dilakukan oleh masyarakat adat itu sendiri. Pemerintah (daerah) bersama-sama dengan akademisi, LSM dan masyarakat adat akan melakukan proses verifikasi untuk memastikan apakah identifikasi yang telah dilakukan oleh masyarakat adat itu benar atau tidak. Bahaya dari identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah adanya peluang yang besar pada kekeliruan dalam melihat entitas masyarakat adat dan lebih jauh lagi bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dalam menentukan ada atau tidak adanya masyarakat adat meskipun ada lips service dalam draf RUU yang disusun Baleg mengenai keterlibatan masyarakat

adat dalam proses itu.

AMAN adalah supaya penetapan ini dilakukan di tingkat daerah melalui SK Bupati. Ini gagasan sederhana karena proses identifikasi dan verifikasi dilakukan di tingkat daerah.

Lagi pula bukankah lebih baik jika tanggungjawab untuk menetapkan keberadaan sebagai konsekuensi logis dari adanya pengakuan terhadap masyarakat adat itu diletakkan ke pemerintah daerah supaya sejalan dengan gagasan desentralisasi? Di samping tiga tema tersebut, masih ada beberapa tema yang juga tidak kalah sensitifnya yang patut selalu dicermati oleh masyarakat adat.

Misalnya saja mengenai pendanaan, perempuan, dan peradilan adat.

Tantangan yang harus dihadapi

Saat ini proses pembahasan di Baleg masih pada tahaptahap pengumpulan data dan informasi melalui Rapat-Rapat Dengar pendapat Umum dengan beberapa pihak yang dianggap Baleg berkompeten misalnya dengan para pakar hukum. Sayangnya dalam jadwal yang dirilis Baleg beberapa waktu lalu tidak ditemukan adanya agenda Rapat dengar Pendapat Umum dengan AMAN sebagai inisiator RUU PPHMA. Tidaklah cukup menghabiskan waktu dengan bertanya “KENAPA� Baleg tidak mengagendakan satu Rapat dengar Pendapat Umum dengan AMAN?

Kedua, kelembagaan. Ada kegerahan di badan legislasi untuk menambah lembaga negara dengan menghadirkan Komisi Nasional Masyarakat Adat dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah alasan beban negara (APBN dan APBD) yang akan meningkat. Padahal AMAN mendorong adanya lembaga khusus ini karena ada ketidakpercayaan yang akut – berdasarkan sistem ketatanegaraan dan permainan politik yang kental – pada lembaga-lembaga negara yang ada saat ini di samping untuk menghindari terulangnya watak

AMAN sudah melaksanakan sektoralisme dan parsialitas yang rangkaian konsultasi di sebagian bemengakar kuat dalam pengurusan sar kepengurusan AMAN di tingkat masyarakat adat di Indonesia. wilayah. Konsultasi itu diarahkan

Ketiga, sentralisme dalam untuk mencermati tema-tema pentpenetapan masyarakat adat. Dalam ing sebagaimana disebutkan di atas. draf Badan Legislasi penetapan ma- Beberapa wilayah bahkan mengirimsyarakat adat dilakukan oleh Pres- kan langsung masukan atau usulan iden dengan SK Presiden. Tidak perubahan atas draf Baleg melalui bisa kita bayangkan berapa ribu SK pos ataupun fax. Yang penting diPresiden yang akan lahir dari UU ini lakukan saat ini adalah desakan nantinya. Padahal maksud awal dari yang kuat kepada Baleg untuk ti-

11 februari 2013

laporan utama dak hanya memperhatikan dengan serius masukan-masukan dari AMAN tetapi juga membuka ruang bagi AMAN – sekali lagi tidak hanya sebagai inisiator dari RUU PPHMA tetapi juga sebagai organisasi yang berkepentingan terhadap lahirnya satu UU yang berkualitas – untuk memberikan pendapat secara resmi pada rapat-rapat pembahasan di Baleg.

AMA Kons N Terus M u di Ti ltasi RU elakuan ngka U PP t Wi HM Daer layah da A ah n

*****

Mina Susana Setra (Deputi II) dalam Konsultasi Nasional RUU PPHMA di Surabaya Sumber photo: Dokumen AMAN

Konsultasi Nasional RUU PPHMA di Kalbar: Sumber photo: Dokumen AMAN

12 februari 2013

kritik

Mengapa Konflik-­konflik Agraria Terus-­menerus Meletus Di sana-­sini?

Hukum memenjarakan laki dan perempuan, tersangka yang mencuri seekor angsa dari tanah kepunyaan bersama.

Namun tersangka yang lebih besar lolos begitu saja, yakni mereka yang mencuri tanah milik bersama dari angsa itu …

Dan para angsa terus hidup dalam kekurangan tanah bersama Sampai mereka masuk dan mencurinya kembali (Pepatah protes pada enclosure atau perampasan tanah dari abad ke-17 di Inggeris)

K

onflik agraria struktural yang dimaksud dalam artikel ini merujuk pada pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses pada tanah, sumber daya alam (SDA), dan wilayah antara suatu kelompok rakyat pedesaan dengan badan usaha raksasa yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya. Pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak, secara langsung maupun tidak, menghilangkan klaim pihak lain. Konflik agraria dimulai pemberian ijin/ hak oleh pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi Dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur, dan Bupati, yang memasukkan tanah, SDA dan wilayah rakyat tertentu ke dalam konsesi perusahaan-perusahaan raksasa yang bergerak dalam bidang ekstrasi, produksi, maupun konservasi berbasiskan sumberdaya alam.

Konflik agraria yang dimaksud dalam artikel ini dimulai dengan pemberian ijin/ hak pemanfaatan oleh pejabat publik yang mengekslusi

sekelompok rakyat dari tanah, SDA, dan wilayah kelolanya. Akses yang telah dipunyai sekelompok rakyat itu dibatasi, atau dihilangkan sepenuhnya. Dalam literature studi agraria terbaru, konsep akses dan ekslusi adalah dua konsep yang diletakkan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Akses diberi makna sebagai “kemampuan untuk mendapat manfaat dari sesuatu, termasuk objek-objek material, orang-orang, institusi-institusi dan simbol-simbol”

Oleh: Noer Fauzi Rachman gai “cara-cara dimana orang lain dicegah untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu (lebih khususnya, tanah)” (Hall dkk. 2011:7).

Artikel ini secara lugas mengungkap dan membahas rantai *) Noer Fauzi Rachman, PhD adalah Advisor pada Kemi- penjelas (sebab langsung, sebab traan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan; peneliti senstruktural, dan kondisi-kondisi ior dan direktur Sajogyo Institute, Bogor; dan pengajar mata kuliah “Politik dan Gerakan Agraria” pada Departe- yang melestarikannya) dari konflik men Ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat agraria, dengan mengambil ilus(KPM), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertatrasi konflik agraria yang secara nian Bogor (IPB).

1 “The law locks up the man or woman ; Who steals the langsung diakibatkan oleh ekspansi goose from off the common ; But leaves the greater villain loose; Who steals the common from off the goose; … perkebunan kelapa sawit itu. Tanpa And geese will still a common lack; Till they go and steal mengurus secara adekuat ketigit back.” Kalimat-kalimat protes atas enclosure (peramanya itumaka konflik agraria akan pasan tanah) yang merupakan gejala umumdi Inggris mulai abad 17. Dalam literature terbaru, kalimat-kalimat terus-menerus meletus di sana-sini, ini dikutip kembali untuk menunjukkan relevansi kon- menjadi kronis dan berdampak luas. sep analitik “enclosure’. Lihat misalnya Ollman (2008:8), Pelajaran pokok yang hendak dikeKloppenburg (2010:367). mukakan tulisan ini adalah bahwa (Ribot and Peluso: 2003:153), se- dalam menangani konflik-konflik dangkan ekslusi dimaknakan seba- agraria struktural yang sudah bersifat struktural, kronis dan berdampak -----------------------

13 februari 2013

laporan utama kritik mencapai 11,5 juta hektar. Perkebunanperkebunan kelapa sawit sering lebih luas dari konsesi legalnya. Dari luasan ini berapa persen partisipasi petanipetani yang bertanam kelapa sawit di tanahnya sendiri. Menurut Dirjen Perkebunan, Departemen Pertanian, luasan kebun sawit milik petani adalah diatas 40 % (sebagaimana dikutip oleh Sawit Watch 2012), Sementara menurut Sawit Watch (2012), jumlahnya adalah kurang dari 30 %. Dengan percepatan luasan 400.000 ha per Potret umum konflik agraria sebagai tahun, luasan kebun sawit Indonesia akibat ekspansi perkebunan kelapa digenjot pemerintah, perusahaansawit perusahaan swasta, dan petani-petani sawit, luasan kebun Sawit di Indonesia Produksi Crude Palm Oil dicanangkan mencapai 20 juta hektar (CPO) Indonesia terus tumbuh pesat pada tahun 2025. dari tahun ke tahun. Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di du- Menarik sekali untuk memnia. Pemantauan dari Indonesian perhatikan data dari Direktur PascapCommercial News Letter (Juli 2011) anen dan Pembinaan Usaha Direktorat produksi CPO meningkat menjadi 21,0 Jenderal (Ditjen) Perkebunan pada juta pada 2010 dari tahun sebelumn- Kementerian Pertanian, Herdradya 19,4 juta ton. Pada 2011 produksi jat Natawidjaja (2012), sebagaimana diperkirakan akan naik 4,7% menjadi dimuat dalam Kompas 26 Januari sekitar 22,0 juta ton. Sementara itu, 2011, “Lahan Sawit Rawan Konflik“. Ia total ekspor juga meningkat, pada menyampaikan data dalam satu rapat 2010 tercatat sekitar 15,65 juta ton, koordinasi perkebunan berkelanjutan kemudian diperkirakan akan mel- di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, onjak menjadi 18,0 juta ton pada pada tanggal 25 Januari 2012. Ia me2011. Dari total produksi tersebut nyebutkan bahwa sekitar 59 persen diperkirakan hanya sekitar 25% dari 1.000 perusahaan kelapa sawit sekitar 5,45 juta ton yang dikon- di seluruh daerah Indonesia terlibat sumsi oleh pasar domestik. Produksi konflik dengan masyarakat terkait CPO sebanyak itu ditopang oleh to- lahan. Tim dari Ditjen Perkebunan sutal luas konsesi perkebunan kelapa dah mengidentifikasi konflik itu di 22 sawit yang terus bertambah yaitu provinsi dan 143 kabupaten. Totalnya menjadi 7,9 juta hektar pada 2011 ada sekitar 591 konflik, dengan urutan dari 7,5 juta hektar pada 2010. pertama banyaknya konflik ditempati luas. Kita tidak bisa mengandalkan cara-cara tambal-sulam dengan sekedar mengatasi secara cepat dan darurat, terutama sehubungan dengan eskalasi dan ekses yang tampak dari konflik-konflik itu. Selain memahami apa-apa yang tampak, konflik agraria seperti ini perlu ditemukan cara mengatasinya dengan secara sungguh-sungguh memahami rantai penyebab dan kondisi yang melestarikannya.

Data Dirjenbun menunjukkan bahwa luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 8,1 juta (Dirjenbun 2012 sebagaimana dikutip oleh Sawit Watch 2012). Luas perkebunan ini, lebih kecil dari yang sesungguhnya, yang diperkirakan menurut Sawit Watch (2012) telah

14 februari 2013

Kalimantan Tengah dengan 250 kasus, disusul Sumatera Utara 101 kasus, Kalimantan Timur 78 kasus, Kalimantan Barat 77 kasus, dan Kalimantan Selatan 34 kasus.

Dalam banyak konflik-konflik agraria kita juga menyaksikan in-

strumentasi hukum, penggunaan kekerasan, kriminalisasi tokoh penduduk, manipulasi, penipuan, dan pemaksaaan persetujuan, yang dilakukan secara sistematik dan meluas. Semua ini sering menyertai upaya penghilangan klaim rakyat, atau pengalihan penguasaan atas tanah, SDA dan wilayah kelola rakyat setempat ke konsesi yang dipunyai oleh badanbadan usaha raksasa termaksud. Hal ini sekaligus merupakan ekslusi atau pembatasan akses rakyat terhadap tanah, SDA, maupun wilayah kelolanya. Sebaliknya, perlawanan langsung dari rakyat, maupun yang difasilitasi oleh organisasi-organisasi gerakan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun elit politik, dilakukan untuk menentang eksklusi, atau pembatasan paksa akses rakyat tersebut.

Sudah diakui bahwa masalah pengadaan tanah untuk perkebunan sawit di Indonesia cenderung berujung pada konflik agraria. Pertentangan klaim hak atas tanah antara pengusaha yang telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah dengan masyarakat petani yang telah hidup bertahun-tahun di sebuah wilayah dengan sistem tenurialnya sendiri (Colchester et al 2006).

Sebab-sebab Struktural Agraria

dari

Konflik

Penjelasan mengenai konflik agraria yang belum banyak diungkap adalah sebab-sebab struktural dari padanya, yang berhubungan dengan bagaimana ekonomi pasar kapitalistik bekerja. Harus dipahami bahwa ekonomi pasar kapitalistik bekerja sama sekali berbeda dengan ekonomi pasar sederhana dimana terjadi tukarmenukar barang melalui tindakan belanja dan membeli yang diperantarai oleh uang. Dalam ekonomi pasar ka-

laporan utama kritik pitalis, “bukanlah ekonomi yang melekat ke dalam hubungan-hubungan sosial, melainkan hubungan-hubungan sosial lah yang melekat ke dalam sistem ekonomi kapitalis itu� (Polanyi 1944/1957:57). Pasar kapitalis memiliki kekuatannya sendiri yang dipercayai bisa mengatur dirinya sendiri. Tapi, sebagaimana ditunjukkan oleh Polanyi, badan-badan negara lah yang sesungguhnya membuat pasar kapitalis demikian itu bisa bekerja.

Ekonomi pasar kapitalis terus bergerak. Kalau tidak bergerak dia mati. Gerakan pasar dapat dibedakan sebagai penyedia kesempatan dan juga dapat sebagai kekuatan pemaksa. Ellen Wood (1994) mengistilahkannya sebagai market-as-opportunity (pasar-sebagai-kesempatan), dan market-as-imperative (pasar-sebagaikeharusan). Pasar sebagai kesempatan bekerja melalui proses sirkulasi barang dagangan. Kebutuhan manusia pada gilirannya dibentuk agar dapat mengkonsumsi apa-apa yang diproduksi. Sebagai suatu sistem produksi yang khusus, ia mendominasi cara pertukaran komoditas melalui pasar.

Lebih dari itu, perusahaan kapitalisme sanggup membentuk bagaimana cara sector ekonomi dikelola oleh badanbadan pemerintahan hingga ke pemikiran cara bagaimana cara ekonomi pasar itu diagung-agungkan.

Negara Indonesia secaraterus-menerus dibentuk menjadi negara neoliberal dalam rangka melancarkan bekerjanya ekonomi pasar kapitalis di zaman globalisasi sekarang ini. Hal ini perlu dipahami dengan kerangka pasar-sebagai-keharusan. Pasar-sebagai-keharusan dapat dipahami mulai dari karakter sistem produksi kapitalis sebagai yang paling mampu dalam mengakumulasikan keuntungan melalui kemajuan dan

sofistikasi teknologi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja perunit kerja, dan efisiensi hubungan sosial dan pembagian kerja produksi dan sirkulasi barang dagangan. Kesemuanya mengakibatkan penggantian pabrik-pabrik yang telah usang, sektor-sektor ekonomi yang tidak kompetitif, hingga ketrampilan para pekerja tidak lagi dapat dipakai

Sebagai sistem produksi yang khusus, kapitalisme ini memberi tempat hidup dan insentif bagi semua yang efisien, dan menghukum mati atau membiarkan mati hal-hal yang tidak sanggup menyesuaikan diri dengannya. Selanjutnya, di atas apa-apa yang telah dihancurleburkan itulah dibangun sesuatu yang baru, yang dapat lebih menjamin keberlangsungan akumulasi keuntungan. Schumpeter (1944/1976:81-86) menyebut hal ini sebagai the process of creative destruction (proses penghancuran yang kreatif).

Sejarah penguasaan agraria di Indonesia hampir mirip dengan sejarah yang terjadi di negara-negara paskakolonial di Asia, Amerika Latin hingga Afrika. Pemberlakuan hukum agraria yang baru, termasuk di dalamnya hukum yang mengatur usaha-usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, merupakan suatu cara agar perusahaan-perusahaan kapitalis dari negara-negara penjajah di Eropa maupun Amerika dapat memperoleh akses eksklusif atas tanah dan kekayaan alam, yang kemudian mereka definisikan sebagai modal perusahaan-perusahaan itu.

Di Indonesia paska kolonial, kran liberalisasi sumberdaya alam tersebut sangat jelas ketika Orde Baru pimpinan Soeharto mulai berkuasa, tahun 1967. Liberalisasi ini

telah merampas kedaulatan rakyat atas tanah untuk kedua kalinya setelah pemerintah kolonial melakukan cara serupa semasa penjajahan sebelumnya. Badan-badan pemerintahan dan perusahaan-perusahaan mulai mengkapling-kapling untuk konsesi perkebunan, kehutanan dan pertambangan, dan mengeluarkan penduduk yang hidup di dalam konsesi itu. Hubungan dan cara penduduk menikmati hasil dari tanah dan alam telah diputus melalui pemberlakuan hukum, penggunaan kekerasan, pemagaran wilayah secara fisik, hingga penggunaan simbol-simbol baru yang menunjukkan status kepemilikan yang bukan lagi dipangku oleh mereka. Bila saja sekelompok rakyat melakukan protes dan perlawanan untuk menguasai dan menikmati kembali tanah dan wilayah yang telah diambil alih pemerintah dan perusahaan-perusahaan itu, akibatnya sangat nyata, yakni mereka dapat dikriminalisasi, dikenai sanksi oleh birokrasi hukum, atau tindakan kekerasan lainnya yang dapat saja dibenarkan secara hukum.

Pengkaplingan dan pemutusan hubungan itu pada intinya adalah penghentian secara paksa akses petani atas tanah dan kekayaan alam tertentu. Tanah dan kekayaan alam itu kemudian masuk ke dalam modal perusahaan-perusahaan kapitalistik.

Jadi, perubahan dari alam menjadi sumberdaya alam ini berakibat sangat pahit bagi rakyat petani yang harus tersingkir dari tanah asalnya dan sebagian dipaksa berubah menjadi tenaga kerja/ buruh upahan.

Proses demikian dipahami oleh Adam Smith – pemikir ekonomi terkenal yang menteorikan mengenai “tangan-tangan tak kelihatan (in-

15 februari 2013

laporan utama kritik visible hands)” yang bekerja dalam mengatur bagaimana pasar bekerja—dalam karya terkenalnya The Weath of Nations bahwa “akumulasi kekayaan alam harus terjadi dulu sebelum pembagian kerja” (1776, I.3:277). Belajar dari kenyataan dan keniscayaan ini, Karl Marx mengembangkan teori “the so-called primitive accumulation”, yang mendudukkan proses perampasan tanah ini sebagai satu sisi dari mata uang, dan kemudian memasangkannya dengan sisi lainnya, yaitu penciptaan tenaga kerja bebas (Marx, Das Capital, 1867).

Ini adalah proses paksa menciptakan orang-orang yang tidak lagi bekerja terikat pada tanah dan alam. Orangorang ini mengandalkan hanya pada tenaga yang melekat pada dirinya saja, lalu menjadi para pekerja bebas. Sebagian mereka pergi dari tanah mereka di desa-desa ke kotakota untuk mendapatkan pekerjaan.

Kantung-kantung kemiskinan di kota-kota juga dilahirkan oleh proses

16 februari 2013

ini (Davis 2006).

David Harvey (2003, 2005) mengemukakan istilah accumulation by dispossession (akumulasi dengan cara perampasan) yang dibedakan dengan accumulation by exploitation, yakni akumulasi modal secara meluas melalui eksploitasi tenaga kerja dalam proses produksi dan sirkulasi barang dagangan. Dalam proses akumulasi dengan cara perampasan, dia menekankan pentingnya ”produksi ruang, organisasi pembagian kerja secara keseluruhannya baru dalam wilayah yang baru pula, pembukaan berbagai macam cara perolehan sumberdaya baru yang jauh lebih murah, pembukaan wilayah-wilayah baru sebagai bagian dari dinamika ruangruang akumulasi modal, dan penetrasi terhadap formasi sosial yang ada oleh hubungan-hubungan sosial kapitalis dan tatanan kelembagaannya (contohnya aturan kontrak dan kepemilikan pribadi) membuka jalan

bagi penyerapan surplus modal maupun tenaga kerja” (Harvey 2003:116).

Reorganisasi dan rekonstruksi geografis untuk pembukaan ruang-ruang baru bagi sistem produksi kapitalis ini dimulai dengan menghancur-lebur hubungan kepemilikan rakyat pedesaan dengan tanah, kekayaan alam, dan wilayahnya, dan segala hal-ihwal kebudayaannya yang hidup, melekat secara sosial pada tempat-tempat itu.

Reorganisasi dan rekonstruksi geografis inilah yang sedang kita alami dengan pemberian konsesi-konsesi tanah dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditaskomoditas global seperti yang dirancang secara terpusat dengan Masterplan Percepatan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Dalam MP3EI itu, tiap koridor ekonomi dirancang untuk menghasilkan andalan-andalan komoditas global tertentu (lihat table 1 di bawah).

kritik laporan utama Tabel 1. Pembagian Koridor Ekonomi menurut MP3EI

Koridor Ekonomi

Produksi Komoditas Global yang Diandalkan

Sumatera – Banten Utara Jawa

sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional dengan fokus sektor pada minyak kelapa sawit/CPO, Karet, dan Batubara pendorong industri dan jasa nasional dengan fokus sektor pada produk makanan, tekstil dan industri alat angkut pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional dengan fokus sektor pada migas, minyak kelapa sawit, dan batubara pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional dengan fokus sektor pada tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan pertambangan nikel pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional dengan fokus sektor pada pariwisata serta pertanian dan peternakan pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan SDM yang sejahtera dengan fokus sektor pada pertambangan serta pertanian dan perkebunan

Kalimantan Sulawesi – Maluku Utara Bali – Nusa Tenggara Papua – Maluku

Rantai penjelas mengapa konflik agraria terus berlangsung

Merujuk pada puisi yang dikutip di awal tulisan ini, di kalangan kaum terdidik, termasuk para ahli hukum, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan bumi lainnya, kita dihadapkan oleh dua macam pemikiran yang bertentangan satu sama lainnya, yakni mereka yang mempelajari “orang-orang yang mencuri seekor angsa dari tanah milik bersama”, dan mereka yang mempelajari mereka “yang mencuri tanah milik bersama dari angsa itu” (Ollman 2008:8). Tulisan ini membela mereka yang “mencuri angsa” dari “tanah milik bersama” itu, dengan berusaha mengemukakan cara kerja mereka ”yang mencuri tanah milik bersama dari angsa itu”. Untuk memperjelas siapa ”yang mencuri tanah milik bersama dari angsa itu” itulah, telah saya jelaskan sebab-sebab strukturalnya dari konflik-konflik agraria itu.

seperti yang terjadi sehubungan dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit, dipahami hanya sebatas problem kriminalitas rakyat, maka pendekatan polisionil yang diterapkan sebagai konsekuensi dari pemahaman itu berakibat pada semakin rumitnya konflik-konflik agraria tersebut. Penulis menganjurkan mendudukkan konflikkonflik agraria yang berhubungan dengan perluasan perkebunan sawit di Indonesia dalam perspektif yang lebih luas, yakni bagian dari perkembangan kapitalisme yang tidak sama dan seragam antara satu tempat dan tempat lainnya. Akibat lanjutan dari konflik agraria ini adalah meluasnya konflik itu sendiri, dari sekedar konflik klaim atas tanah, sumberdaya alam dan wilayah menjadi konflikkonflik lain. Konflik agraria yang berkepanjangan menciptakan krisis sosial-ekologi, termasuk yang mendorong penduduk desa bermigrasi

Kita sudah saksikan bahwa ke wilayah-wilayah baru untuk menjika konflik-konflik agraria struktural, dapatkan tanah pertanian baru, atau

pergi dan hidup menjadi golongan miskin kota. Hal ini menjadi sumber masalah baru di kota-kota.

Lebih jauh dari itu, artikulasi konflik agraria dapat membentuk-bentuk konflik lain seperti konflik antara para petani pemilik asal tanah dengan pekerja perkebunan, konflik antar kelompok etnis, antar “penduduk asli” dan pendatang, bahkan hingga konflik antar kampung/desa. Ketika konflik-konflik itu berlangsung dalam intensitas yang tinggi, rakyat mencari akses ke organisasi gerakan sosial, LSM, DPRD, Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Kehutanan, hingga DPR Pusat, Komnas HAM, dll. Dalam sejumlah kasus klaim dan keperluan rakyat korban bisa diurus sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masingmasing lembaga. Namun, tidak demikian halnya untuk kasus-kasus karakteristik konfliknya bersifat struktural, dan sudah kronis, serta

17 februari 2013

laporan utama kritik akibat-akibatnya telah meluas.

Konflik agraria struktural macam ini dilestarikan oleh tidak adanya koreksi/ralat atas putusanputusan pejabat publik (Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri ESDM, Bupati dan Gubernur) yang memasukkan tanah, SDA, dan wilayah hidup rakyat ke

dalam konsesi badan usaha raksasa untuk produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Kita tahu bahwa berdasarkan kewenangannya, pejabat publik itu dimotivasi oleh keperluan perolehan rente maupun untuk pertumbuhan ekonomi, mereka melanjutkan dan terus-menerus memproses pemberian izin/hak pada badan-badan usaha/proyek raksasa tersebut. Kita

tahu pula bahwa bila suatu koreksi demikian dilakukan, pejabat-pejabat publik dapat dituntut balik oleh perusahaan-perusahaan yang konsesinya dikurangi atau apalagi dibatalkan.

Resiko kerugian yang bakal diderita bila kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentu dihindari oleh pejabat publik yang bersangkutan.

berkuasa menekankan kewajibankewajiban sosial penduduk, dan bukan memenuhi hak-hak sipil-politik dan ekonomi, sosial dan budaya penduduk (Saich dkk 2010, 2011). Dalam konteks ini, perjuangan rakyat miskin pedesaan yang utama saat ini adalah memperjuangkan posisi kewarganegarannya, yakni untuk �berhak mempunyai hak�, dan sekaligus mendorong transformasi kelembagaan Negara Republik Indonesia. Indonesia saat ini bukan hanya memerlukan Reformasi atas pemerintahan yang otoritarian dan sentralistik dan digantikan oleh suatu pemerintahan demokratis dan desentralistis, melainkan juga transformasi kelembagaan yang menyeluruh dari apa-apa yang diwarisi rejim Demokrasi Terpimpin dan rejim Orde Baru itu

agar kaum birokrat di masa Reformasi tidak terus berlaku sebagai penguasa dan bertindak semaunya saja, termasuk menjadi pelayan pasar kapitalis.

Penutup

Dalam situasi konflik agraria yang berkepanjangan, rakyat bertanya mengenai posisi dan peran pemerintah. Rakyat bisa sampai pada perasaan tidak adanya pemerintah yang melindungi dan mengayomi. Pada tingkat awal mereka akan memprotes pemerintah. Ketika kriminalisasi diberlakukan terhadap mereka, mereka merasa dimusuhi pemerintah. Pada gilirannya, merosotnya kepercayaan rakyat korban itu terhadap pemerintah inilah sampai pada pertanyaan apakah mereka “berhak mempunyai hak�?

Indonesia di bawah Demokrasi Terpimpin (1957-1965) dan Orde Baru (1966-1998) mewariskan cara bagaimana pemerintah yang

18 februari 2013

Kalau hal ini diteruskan, kita akan semakin jauh dari pencapaian cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Bandung, 7 Januari 2013 (Tulisan ini sudah pernah dipublikasikan)

laporan utama kritik Daftar Pustaka Colchester, M., Jiwan, N., Sirait, M.T., Firdaus, A.Y., Surambo, A. & Pane, H. ( 2006). Promised Land:

Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implications for Local Communities and

Indigenous Peoples (published by Forest People Programme (FPP), Sawit Watch, HUMA,

World Agroforestry Centre (ICRAF) - SEA. Hall, Derek, Philip Hirsch, dan Tania Li. 2011. Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia.

Singapore and Manoa: NUS Press.

Indonesian Commercial Letter. 2011. “Indonesian Commercial Letter, July 2011”

http://www.datacon.co.id/Sawit-2011Kelapa.html (Unduh terakhir tanggal 04 Oktober 2012).

Polanyi, Karl. 1967 (1944). The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time.

Boston: Beacon Press. _____. 2001 (1944) The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time.

Boston: Beacon Press.

Ribot, Jesse dan Nancy Lee Peluso. 2003. “A Theory of Access”. Rural Sociology 68(2):153-81.

Sawit Watch. 2012. “Menerka Luasan Kebun Sawit Rakyat”

http://sawitwatch.or.id/2012/07/menerka-luasan-kebun-sawit-rakyat/ (Unduh terakhir

tanggal 04 Oktober 2012).

Saich, Anthony, David Dapice, Tarek Masoud, Dwight Perkins, Jonathan Pincus, Jay Rosengard,

Thomas Vallely, Ben Wilkinson, and Jeffrey Williams. 2010. Indonesia Menentukan Nasib: dari

Reformasi ke Transformasi Kelembagaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. _____. 2011. From Reformasi to Institutional Transformation: A strategic Assessment of Indonesia’s

Prospects for Growth, Equity and Democratic Governance. Harvard Kennedy School Indonesia

Program, Harvard, USA. Davis, Mike. 2006. Planet of Slums. New York: Verso.

Harvey, David. 2003. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press. _____. 2004. "The 'New' Imperialism: Accumulation by Disposession." in Socialist Register 2004,

edited by L. Panitch and C. Leys. New York: Monthly Review Press. _____. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011. Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, 2011 Kloppenburg, Jack. 2010. “Impeding dispossession, enabling repossession: biological open source and

the recovery of seed sovereignty”. Journal of Agrarian Change 10:3 (July): 367-388.

Ollman, Bertell. 2008. “Why Dialectics? Why Now?”, Dialectics for the New Century. Edited by Bertell

Ollman dan Tony Smith. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Wood, Ellen Meiksins. 1994. “From Opportunity to Imperative: The History of the Market”. Monthly

Review 46(3). ____. 2002. The Origin of Capitalism. A Longer View. London, Verso.

Aksi Agraria di depan Istana Presiden: Sumber photo: Dokumen AMAN

19 februari 2013

berita komunitas

PERESMIAN BALAI ADAT AFNAWI NOEH

Ketua BPH AMAN Sumut menandatangani peresmian Balai Adat Afnawi Noeh: Sumber photo: Dokumen AMAN

12-12-2012 Percut Sei Tuan.

P

ara pemangku-pemangku adat, ketua-ketua kampong, pemuda adat, perempuan adat serta perwakilan warga masyarakat adat Rakyat Penunggu juga dari kampong-kampong yang tersebar di Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Sidikalang dan Pakpak Barat datang berduyun-duyun memadati

20 februari 2013

Kampong Tanjung Mulia. Mereka berkumpul dan menyaksikan kedatangan Ketua Umum BPRPI yang juga adalah Ketua BPH AMAN Sumut, Plt Gubernur Sumatera Utara, KOMNAS HAM dan DAMANAS untuk meresmikan Balai Adat Afnawi Noeh di tanah adat Rakyat Penunggu Kampong Tanjung Mulia, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Kehadiran Ketua Umum Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), bapak Harun Noeh yang juga Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Utara (BPH AMAN Sumut) bersama bapak plt Gubernur Sumatera Utara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

berita komunitas ini dilakukan dengan penandatanganan batu prasasti oleh Ketua Umum BPRPI, KOMNAS HAM, Gubernur Sumatera Utara dan Ketua DAMANAS mendampingi Pemangku Adat di Kampong Tanjung Mulia, disaksikan oleh Pemangku-pemangku adat Rakyat Penunggu lainnya.

dialami Rakyat Penunggu atas perlakuan kekerasan aparat bersama PTPN-2 terhadap mereka.

Dalam sambutannya bapak Hein Namotemo, Ketua DAMANAS yang juga adalah Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, menyampaikan rasa salut atas perjuangan dan kepemimpinan almarhum Afnawi Noeh saat masih mempimpin perjuangan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang sejak lama dirampas oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Bapak Hein Namotemo menyarankan agar para pemuda adat dan perempuan adat Rakyat Penunggu menyadari kekuatan basisnya yang luar biasa di Sumatera Utara, ini pasti bisa duduki kursi pemerintahan dan keluarlah kebijakan yang pro rakyat.

Pak Hein berharap agar acara seperti ini bisa diadakan kembali pada tahun berikutnya di kampong-kampong lain.

Bapak Harun Noeh mengatakan bahwa terbangunnya gerakan ini, sebagai ungkapan rasa syukur pemangku-pemangku adat dan warga Rakyat Penunggu atas gerakan yang dilakukan oleh pejuang pendahulu masyarakat adat Rakyat Penunggu, seperti apa yang telah dilakukan oleh almarhum Afnawi Noeh dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Bapak Harun Noeh juga menyampaikan bahwa pembangunan dan peresmian balai adat di kampong Tanjung Gusta yang berada di Kabupaten Deli Serdang serta Kampong Secanggang di wilayah Kabupaten Langkat (R-A) sudah berdiri.

Dalam sambutannya Pemangku adat Kampong Tanjung Mulia bapak Sahrum, mengatakan bahwa terlaksananya pembangunan dan peresmian balai adat ini karena kemauan serta keinginan besar dari warga Rakyat Penunggu. Balai adat ini akan digunakan sebagai tempat pertemuan musyawarah-mufakat adat untuk memperkuat perjuangan Rakyat Penunggu dalam memperjuangkan wilayah adatnya yang sudah diperjual-belikan oleh para preman, oknum pemerintah yang Bapak Dianto Bachriadi tak bertanggung jawab, bersama dari KOMNAS HAM mengatakan, PT. Perkebunan Nusantara 2 (PTPN-2) akan membentuk tim khusus untuk

Peresmian Balai Adat menangani pelanggaran hak asasi AFNAWI NOEH di wilayah adat Rakyat manusia serius yang selama ini Penunggu kampong Tanjung Mulia

ami HAK K ya u t i u n Kala ib Hukum dan Waj Merebut ya n Untukertahankann Darah Memp Nyawa da pun nya Walau Taruhan

"

"

(KOMNAS HAM) bapak Dianto Bachriadi, Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (DAMANAS) Region Sumatera bapak Alfi Syahrin dan Ketua DAMANAS bapak Hein Namotemo disambut serta dielu-elukan dengan antusias. Perhelatan budaya adat digelar. Pencak silat Melayu, tarian anggrek Jawa, tarian japin Melayu, tarian Karo, tarian tor-tor Batak sudah menyatu dalam wilayah adat Rakyat Penunggu.

Photo bersama di Balai Adat Afnawi Noeh Sumber photo: Dokumen AMAN

21 februari 2013

berita komunitas

M

erujuk pada Anggaran Dasar AMAN, Musyawarah-Daerah, disingkat MUSDA, diselenggarakan sedikitnya sekali dalam lima tahun: a. Menyusun Program Kerja AMANDA. b. Menilai Pertanggung jawa ban BPH AMANDA dan

DAMANDA sebagai-

Pengurus Daerah. c. Memilih dan menetapkan

anggota-anggota DAMANDA

dan Ketua BPH AMANDA. d. M enetapkan keputusan-

keputusan lainnya yang berada dalam batas wewenangnya.

Acara pembukaan Musyawarah Daerah AMAN Tanah Rejang dihadiri berbagai komunitas masyarakat adat. Komunitas adat Bermani Ilir, Selupu Rejang, Juru Kalang dan sebagai tuan rumah Masyarakat Adat Bermani Ulu. Musda ini dihadiri Dinas Kehutanan Kabupaten Rejang Lebong, Wakapolres Kabupaten Rejang Lebong, Kepala Desa, Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong, DPRD Provinsi Bengkulu dan Pengurus Wilayah AMAN Bengkulu.

Dalam kata sambutannya, Kepala Desa Air Pikat berharap agar AMAN bisa berkontribusi pada masyarakat adat. Sementara itu anggota DPRD Junaidi Albab Setiawan sekaligus Dewan pakar AMAN, Bengkulu mengatakan; masyarakat adat merupakan subyek utama dari pembangunan sehingga tujuan pembangunan pemerintah yakni keadilan dan kesejahteraan masyarakat akan terlaksana, jika AMAN sebagai organisasi gerakan masyarakat adat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mencapai masyarakat yang mandiri, berdaulat dan bermartabat.

“Berbagai tantangan yang

22 februari 2013

Musyawarah Daer

Penyerahan bendera AMAN oleh Deftri Hamri: Sumber photo: Dokumen AMAN

Rejang, Bengkulu, 5 – 6 Januari 2013. Musyawarah Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tanah Rejang berlangsung dengan baik. Musda ini adalah musyawarah daerah pertama yang diselenggarakan untuk membentuk pengurus daerah AMAN Tanah Rejang. Musda telah berhasil memilih dan menetapkan Ketua BPH PD AMAN Tanah Rejang dan Dewan AMAN Daerah. dihadapi oleh masyarakat adat mulai dari tantangan ekonomi, politik sosial budaya, wilayah dan pengelolaan sumber daya akan dibahas dalam sidang-sidang musda dengan berpijak pada kecerdasan serta kearifan masyarakat adat,� sambut Def Tri Hamri selaku Ketua BPH sebelum membuka Musda secara resmi.

Pada hari pertama Musda yang berlangsung di Desa Air Pikat,

Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ini melakukan sosialisasi hasil Musyawarah Wilayah (Mus-Wil) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bengkulu ke-II juga review sejarah organisasi oleh Ketua BPH AMAN Wilayah Bengkulu. Pada sore hari pukul 16.00 WIB sidang dimulai dipimpin oleh Riky Aprizal dan Iswadi sebagai pimpinan sidang sementara, membahas tentang quorum, tata

berita komunitas

rah AMAN Tanah Rejang

Suasana Musda AMAN Tanah Rejang: Sumber photo: Dokumen AMAN

tertib dan pemilihan pimpinan sidang tetap. Kemudian Musyawarah Daerah menetapkan saudara Edi Haryanto, Nedi Harian, Maryono Buchari untuk melanjutkan persidangan musda dan membagi peserta musda untuk melakukan sidang komisi membahas program kerja dan rekomendasi.

Pada hari ke-dua 6 Januari 2013 persidangan dilajutkan dengan agenda pleno hasil sidang komisi untuk menetapkan program kerja serta rekomendasi.

Sidang Pleno 3 dengan agenda pemilihan pengurus daerah AMAN

Tanah Rejang berhasil memilih dan simal mungkin menjalankan program kerja dan rekomendasi yang menetapkan. merupakan mandat dari seluruh koKetua Damanda : Edy Heryanto, munitas anggota. Agenda kerja dan A Yusuf sekretaris dan Betty selaku rekomendasi komunitas anggota dalam musda akan lebih mudah teranggota. laksana apabila komunitas anggota

Ketua BPH AMAN Tanah AMAN terlibat aktif untuk mencapai tujuan organisasi.

Rejang : Maryono buchari.

(Riky Aprizal PWAMAN Bengkulu).

Dengan demikian persidan- //***** gan musyawarah daerah AMAN Tanah Rejang, dianggap selesai. Acara secara resmi ditutup oleh ketua BPH AMAN Wilayah Bengkulu. Def Tri mengharapkan pengurus daerah AMAN Tanah Rejang terpilih harus bekerja semak-

23 februari 2013

berita komunitas

Musyawarah Wilayah AMAN Nusa Tenggara Barat masih akan melakukan upaya banding. MUSWIL juga merekomendasikan mendesak DPR RI agar RUU – PPHMA segera ditetapkan menjadi undangundang sesuai dengan draft yang disusun oleh PB AMAN.

Dalam pemilihan BPH AMAN Wilayah NTB secara aklamasi telah memilih dan menetapkan L. PRIMA WIRA PUTRA menggantikan L. SATRIAWANGSA SH sebagai ketua masa bakti 2013 s/d 2017. Sidang juga sudah memilih dan menetapkan 9 orang DAMANWIL terdiri dari: Motif Sumba 1. Lalu Satriawangsa, S.H

(Ketua DAMANDA WIL) 2. H. Abdurrahman ataram, 10 September Sembahukun 2013. AMAN Wilayah Proses kegiatan berjalan lan(Wakil DAMANDAWIL) Nusa Tenggra Barat pada tanggal, 8 car sesuai tahapan jadwal persidan3. BojongDwi s/d 9 Januari 2013 lalu, telah sukses gan, dipimpin oleh :

(Wakil DAMANDAWIL) melaksanakan musyawarah wilayah 1. Lalu Maskur 4. Mahniwati (anggota) di Gedung Asrama Haji, Selong, Lom2. Lalu Payasan 5. Baiq Mulyati (angota) bok Timur. Musyawarah diikuti oleh 3. Hj, Baiq Mulyati 6. Masidep (anggota) sekitar 60-an orang peserta utusan 4. Nora Maemunah 7. Drs. Mastam (anggota) komunitas, juga kehadiran perem5. Jasardi Gunawan 8. Datu Baharudin (anggota) puan adat dan pemuda adat sebagai 9. Lalu Dikjaya ( anggota) peninjau. Pembukaan acara muswil Musyawarah dibagi dalam 3 secara internal dilaksanakan oleh PB komisi yakni; Komisi A. Program, Komi Pelantikan pengurus AMAN AMAN PUSAT sedang pembukaan se- si B Rekomendasi dan Komisi C OrWilayah NTB dengan pengambicara eksternal oleh BUPATI LOMBOK ganisasi. Masing-masing komisi telah lan sumpah janji dilaksanakan oleh TIMUR dilaksanakan di pantai Tan- menghasilkan keputusan musyawarah Pengurus Besar AMAN dan selanjung Menagis, Desa Ketapang, Kec. yang ditetapkan dalam sidang pleno. jutnya diakhiri pidato oleh ketua terPringgabaya.

Program aksi AMAN Wilayah NTB yang pilih L. Prima Wira Putra. //*****

sangat mendesak adalah berkait den Rangkaian acara dilanjut- gan advokasi Kasus Masyarakat Adat kan dengan upacara ritual adat Pakasa (Sumbawa) sebagai gerakan REBO BUNTUNG atau disebut mandi hak –hak atas tanah adat, dimana safar. Ribuan masyarakat adat tump- saat ini Datu Pakasa sang pemimpin ah ruah menyaksikan upacara adat masih dalam tahanan dan telah diyang sakral tersebut. vonis 1.5 tahun penjara, namun AMAN

M

24 februari 2013

berita komunitas

Tokoh Muda Di balik Gawai Gedang Talang Mamak P

agi itu semerbak aroma wangi kemenyan seakan ikut menuntun tangan para lelaki Talang Mamak saat menegakkan “tiang gelanggang” di Desa Talang Perigi, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau . Desa Talang Perigi yang berada sekitar 200 kilometer dari Kota Pekanbaru itu jadi arena ritual adat Talang Mamak yang sudah selama 10 tahun berselang tak pernah diselenggarakan.

Berdirinya,”tiang elanggang,” sebagai penanda dimulainya gawai Gedang. Tiang kayu setinggi lima meter tersebut terbuat dari kayu,”pungai ,” bambu dan berbalut kain putih serta hiasan uang logam yang menggantung di puncaknya. Terang tanah, matahari mulai muncul dari ufuk Timur dan angin sepoi menerpa empat kain perlambang. Layar pun berkibar di arena ,” tiang gelanggang,” sebagai simbol persatuan warga dan penghormatan untuk para tokoh adat. Layar bercorak batik mewakili masyarakat, layar putih menandai batin, warna hitam untuk patih, dan layar merah untuk dubalang.

Suku Talang Mamak masuk dalam kategori Melayu Tua (Proto Melayu) yang hidup menyebar di pedalaman Indragiri Hulu, Propinsi Riau hingga ke Propinsi Jambi ini memiliki tradisi Gawai Gedang, (perhelatan nikah adat besar).

Nyaris Punah Ketua Panitia Gawai Gedang, Gilung menjelaskan bahwa ritual ini merupakan pesta nikah untuk dua mempelai yang berasal dari Desa Talang Perigi dan Ampang

sampai 16 Januari. Rangkaian ritual adat sering berlangsung hingga dini hari, seperti pembacaan petuah kehidupan (Gantung Pauh-pauh), ritual pengobatan dukun (Kemantan) dan Tari Piring.

Ritual Gawai Gedang tak bisa lepas dari tradisi sabung ayam dan kerap kali diwarnai perjudian.

Pihak keluarga pengantin nikah juga menyiapkan ayam aduan sendiri, diadu pada saat Gawai Gedang dimulai dan sebelum penutupan pada hari Gilung terakhir. Suku Talang Mamak per(Kader Penggerak Talang Mamak) caya adu ayam itu dapat mencegah Delapan. Namun gawai kali ini ber- roh jahat masuk ke rumah tempat beda dengan pesta pernikahan adat ritual adat digelar. biasa, karena melibatkan pemangku Gilung menerangkan bahwa adat tertinggi Talang Mamak (Patih), serta 20 dari 29 tokoh adat setingkat biaya yang dibutuhkan untuk Gawai kepala desa (batin). Masing-masing Gedang “membengkak” berlipatbatin mengajak puluhan warga untuk lipat untuk ukuran pesta nikah di meramaikan pesta. “Jumlah panitian- kampung. Pengeluaran paling banya saja ada 100 orang, berasal dari yak untuk pos konsumsi, karena tiap-tiap batin,” papar pergerak adat panitia sudah mulai berkumpul di lokasi pesta sejak dua minggu sebeberusia 33 tahun itu. lum acara berlangsung.

Ritual pesta nikah dilaksana“Kalau dikalkulasikan sekan bersama pesta sunatan massal, diikuti oleh enam orang anak laki- muanya, biaya Gawai Gedang lebih laki. Tiap kali ada tokoh adat tiba di dari Rp 200 juta,” papar Gilung. lokasi pesta, kedua mempelai bersaGilung mengakui bahwa ma pengantin sunat menyambutnya dengan berkeliling tiang gelanggang tingginya kebutuhan biaya tersebut sebanyak tiga putaran. Uniknya, para jadi salah satu penyebab warga Tapengantin itu berkeliling dengan cara lang Mamak kesulitan menggelar digendong di pundak pengiring pen- Gawai Gedang. Terakhir kali ritual itu digelar di Desa Durian Cacar, gantin.

Kecamatan Rakit Kulim tahun 2003.

Gawai Gedang berlangsung Akibatnya, banyak generasi muda selama tiga hari mulai tanggal 14 Talang Mamak tak lagi mengenal

25 februari 2013

berita komunitas ritual tradisi Gawai Gedang.

Namun Gilung menegaskan bahwa sudah ada kata sepakat dari para tokoh adat Talang Mamak, berikrar untuk “menghidupkan” kembali Gawai Gedang. Ritual nikah akbar seperti ini diyakini mempererat tali persaudaraan serta melestarikan budaya gotong-royong Suku Talang Mamak.

kehadiran agama Islam. Ketika banyak Mamak,” tahun 2013 ini. Semoga Gawai warga Talang Mamak memeluk Gedang bisa diselenggarakan lagi Islam, secara adat hal itu berarti untuk tahun-tahun mendatang. meninggalkan kepercayaan,”Langkah Lama,” yang dianut leluhur, papar Gilung menjelaskan situasi yang dihadapi ritual Suku Talang Mamak sebagai budaya Melayu Tua (Proto Melayu) tersebut. Biaya tinggi serta serbuan pengaruh budaya luar, adalah tantangan bagi Gilung sebagai Ketua Panitia Gawai Gedang,”Talang

Oleh karena itu ritual Gewai Gedang ini , ikut dipikul oleh 20 batin yang turut serta dalam prosesi ritualnya. Batin-batin mengumpulkan sumbangan dari warga Talang Mamak di daerahnya masing-masing. Setiap batin ikut membantu, ada yang sumbang uang, ada yang bawa beras tapi ada juga menyumbang tenaga saja.

“Penyebab lain Gawai Gedang mulai ditinggalkan karena pengaruh budaya luar, terutama

Suasana Upacara Gawe Gedang : Sumber photo: Dokumen AMAN

26 februari 2013

berita komunitas

Musyawarah Daerah AMAN Serdang sebab sudah tertera dalam deklarasi Perserikantan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu hak-hak masyarakat adat, meliputi hak atas ekonomi, sosial dan budaya.

Musda AMAN Serdang : Sumber photo: Dokumen AMAN

Pemuda Adat serta Perempuan Adat dan beberapa utusan undangan

Bandar Setia Kecamatan lainnya turut hadir.

Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang menjadi tempat musyawarah Dalam kata sambutannya Pemangku-pemangku masyarakat DAMANNAS Region Sumatera, adat Rakyat Penunggu dari Kampong- Alfi Syahrin, menegaskan bahwa kampong yang berada tersebar di AMAN adalah wujud dari wadah daerah Serdang. Musyawarah Daerah masyarakat adat yang tersebar di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara wilayah Nusantara dan merupakan (MUSDA AMAN) Serdang ini diadakan media perjuangan kolektif demi untuk menjawab berbagai persoalan memperjuangkan hak-hak masyarakat dan tantangan yang selama ini jadi adat yang selama ini dirampas hambatan masyarakat adat Rakyat oleh sistem dan regulasi Negara.

Penunggu, baik dalam pengakuan, Sehingga kita perlu energi yang pengembalian serta perlindungan kuat untuk mendorong pemangku atas hak-haknya. kebijakan (Pemerintah maupun Negara) untuk segera memberikan MUSDA AMAN Serdang pengakuan dan mengembalikan hakdiadakan di atas tanah perjuangan hak masyarakat adat. Sesuai dengan masyarakat adat Rakyat Penunggu kebijakan atau keputusan pemerintah Kampong Bandar Setia ini dihadiri oleh daerah maupun pusat yang pernah Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) dikeluarkan sebelumnya terkait Region Sumatera, Alfi Syahrin. Ketua penyelesaian konflik yang dialami oleh Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN masyarakat adat Rakyat Penunggu.

Sumatera Utara, Harun Nuh. Barisan Hal ini juga berkaitan secara universal, Sumatera Utara (27/01/13).

Seruan yang tak jauh beda dari DAMANAS Alfi Syahrin, Ketua BPH AMAN Sumatera Utara, Harun Nuh, juga menekankan perlunya pengorbanan sepenuh hati. Karena untuk menjalankan roda-roda Organisasi AMAN tantangannya cukup berat. Baik itu pengorbanan tenaga, dana, waktu, bahkan nyawa sekalipun, khususnya dalam menangani kasuskasus yang menimpa masyarakat adat pada masa lalu maupun yang kini sedang berlangsung, demi tercapainya masyarakat adat yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan bermartabat secara budaya.

Melihat begitu kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat Rakyat Penunggu, musyawarah dan mufakat tersebut merekomendasikan beberapa agenda penting antara lain dan utama adalah mendesak Pemerintah pusat untuk secepatnya mengesahkan dan menetapkan RUU Pengakuan, Perlindungan Masyarakat Adat.

Wakil Ketua I Dewan AMAN Daerah Serdang, Irwansyah, mewakili beberapa pengurus terpilih mengatakan, butir-butir rekomendasi begitu berat sehingga perlu kerja keras dan untuk mencapai visi dan misi tersebut harus sebangun dan sejalan dengan pikiran DAMANNAS Region Sumatera serta Ketua BPH AMAN SUMUT.//*****

27 februari 2013

berita komunitas

Negeri Tananahu

secara resmi mengambil alih

wilayah petuanannya

Sumber photo: http://regional.kompas.com

Pada tanggal 3 Januari 2012 Pemerintah Negeri Tananahu secara resmi telah mengambil alih wilayah petuanannya yang selama 30 tahun telah dikuasai oleh PTP Nusantara XIV.

PTP Nusantara XIV beroperasi sejak tahun 1982 dan ijin HGU-nya berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 lalu. Proses awal ijin di tahun 1982 penuh dengan kekerasan. Raja dan sekertaris negeri ditangkap dan dimasukan ke penjara. Saksi hidup dari peristiwa itu sekertaris negeri yang ketika itu baru berumur 32 tahun, kini masih hidup masih bisa menceritakannya dengan baik.

HGU yang dimiliki oleh PTP Nusantara XIV seluas 10.000 Ha, meliputi 5 negeri yaitu Negeri Waraka, Negeri Tananahu, Negeri

28 februari 2013

Liang, Negeri Sahulau dan Negeri Samasuru. Tanaman yang ada dalam perkebuanan adalah Kelapa, Coklat dan Karet.

Pada awalnya 5 negeri sepakat untuk tak memperpanjang HGU, namun karena PTP Nusantara XIV menggunakan uang untuk membujuk mereka akhirnya beberapa raja negeri dan sekertaris negeri menandatangani proses perpanjangan HGU.

Masyarakat negeri Tananahu dalam rapat negeri telah memutuskan tak ingin lagi memperpanjang HGU

sebagaimana permintaan PTP Nusantara XIV. Pada tanggal 3 Januari 2013 proses pengambil alihan wilayah adat seluas 3.458 Ha dilakukan secara serentak oleh seluruh masyarakat Negeri Tananahu. Proses penebangan terhadap pohon coklat sebagai simbol pengambil-alihan kembali wilayah adat tersebut dilakukan oleh ; (1) Raja Negeri Tananahu, (2) Ketua Saniri Negeri Tananahu, (3) 5 orang kepala soa Negeri Tananahu, (4) Kepala Kampung Rumalait Negeri Tananahu (5) Ketua BPH AMAN Wilayah Maluku sekaligus

berita komunitas mewakili Tim Kuasa Hukum Negeri pihak direksi PTP Nusantara XIV yang Tananahu. hadir. Rakyat Negeri Samasuru tak mau memperpanjang kontrak dan

Setelah penebangan secara akan mengelola seluruh tanaman simbolis dilakukan, masyarakat karet yang berada dalam wilayah secara serempak melakukan petuanan Negeri Tananahu, karena penebangan pohon coklat dan yang memberi tanda tangani pohon kelapa seluas 5 Ha, di lokasi persetujuan perpanjangan HGU dari ini akan dibangun perkampungan negeri Tananahu adalah Sekertaris masyarakat Negeri Tananahu yang Negeri Tananahu. belum mampu membangun rumah karena tak ada tanah.

Tanggal 9 Januari 2013, sekitar jam 20.00 WIT, kurang lebih

Penebangan dijaga 100 150 anggota masyarakat dari Negeri orang lebih anggota POLSEK Sahulau yang tak setuju dengan Samasuru dan dari POLRES Maluku perpanjangan HGU datang ke negeri Tengah, serta kurang lebih 60 Tananahu untuk bersama - sama orang anggota TNI BKO dari Kodam mendiskusikan langkah - langkah Udayana yang bertugas di sekitar konkrit untuk membangun gerakan lokasi perkebunan. secara bersama - sama dengan Semua proses berjalan dengan pemerintah negeri dan masyarakat aman lalu ditutup dengan makan negeri Tananahu. Sementara diskusi patita bersama dan badendang berjalan dipimpin utusan AMAN menggunakan tifa deng totobuang Wilayah Maluku dan Tim Kuasa sebagai tanda telah merdeka dari Hukum Negeri Tananahu. Tiba - tiba penjajahan PTP N XIV selama 30 datang 5 truk dan 10 mobil angkot, tahun. diperkirakan membawa 250 orang lagi dari Negeri Samsuru , bergabung

Sebelumnya pada tanggal membangun perjuangan bersama 2 Januari, Pemerintah Negeri dengan Pemerintah dan Saniri agar Tananahu yang didampingi AMAN PTP Nusantara XIV dikeluarkan dari Wilayah Maluku dan Tim Kuasa kawasan adat negeri - negeri tersebut.

Hukum Negeri Tananahu, bertemu Pertemuan berlangsung hingga jam langsung dengan Bupati Maluku 01.00 WIT dini hari.

Tengah dan Kapolres Maluku Tengah, mendukungan pengambilalihan Tanggal 10 Januari 2013, lahan dengan catatan menjaga Masyarakat Negeri Samasuru dan stabilitas. masyarakat negeri Sahulau beramairamai masuk ke perkebunan karet,

Pada tanggal 9 Januari 2013 melakukan penyadapan pohon karet Komisi B DPRD Kabupaten Maluku untuk kepentingan ekonomi mereka.

Tengah mengundang Pemerintah Tindakan ini sebagai simbol bahwa Negeri Tananahu untuk memberi mereka telah mengambil alih kembali penjelasan atas pelaksanaan acara tanah petuanan negeri mereka, tanggal 3 Januari 2013 itu. Pemerintah walaupun Negeri Sahulau disetujui Negeri Tananahu didampingi oleh oleh Raja Negeri, sedangkan pada AMAN Wilayah Maluku serta Tim Negeri Samasuru hanya disetujui oleh Kuasa Hukum Negeri Tananahu. sekertaris negeri.

Dalam pertemuan tersebut Raja Saat ini hanya tinggal negeri Liang dan Negeri Samasuru membuat Waraka yang masih mempertahankan pernyataan cukup mengejutkan memperpanjang HGU dan semoga

dalam proses pengorganisasian ke depan kedua negeri setuju untuk tak memperpanjang HGU lagi.

Terhadap karyawan PTP Nusantara XIV yang menempati perumahan di dalam wilayah negeri Tananahu, Pemerintah Negeri Tananahu memutuskan untuk menerima mereka jadi bagian dari masyarakat negeri Tananahu dan akan turut terlibat secara penuh mengelola tanaman yang telah dikuasai kembali petuanan negeri Tananahu. (Leny Patty)//*****

29 februari 2013

berita komunitas

Sekjen AMAN & Wakil Ketua Komnas HAM

Berdialog Dengan Komunitas Sahu

Sekjen & Wakil Ketua KomnasHAM kunjungi Komunitas Sahu: Sumber photo: Dokumen AMAN

27/12/2012 Halmahera Barat. Sekjen AMAN Abdon Nababan dan Wakil Ketua Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga didaulat sebagai narasumber dalam dialog “Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Hak - Hak Masyarakat Adat Dalam Bingkai NKRI” sekaligus peresmian rumah adat Walalolom Suku Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara.

D

alam kesempatan tersebut Sekjen AMAN mengatakan; Bahwa masyarakat adat Sahu boleh bersyukur telah dititipkan oleh leluhur mereka tanah adat serta sumberdaya alam yang kaya melimpah. Namun jika warisan ini tak dikelola masyarakat adat dengan baik maka akan diambil alih oleh perusahan-perusahan besar

30 februari 2013

seperti tambang atau perkebunan.

Secara umum di berbagai tempat nasib masyarakat adat sangat tak beruntung, karena tanah yang kaya tadi justru membawa malapetaka.

“Sumberdaya alam di atas tanah adat kita kebanyakan diekploitasi perusahan tambang, perkebunan sawit. Kemudian kita disuap dengan Corporate Social

Responsibility atau CSR. Kita juga harus menjadi buruh di atas tanah sendiri dan kerap menerima nasib dikriminalisasi oleh pihak kepolisian dan penguasa,” papar Abdon Nababan.

Selama ini eksploitasi SDA di wilayah masyarakat adat berlangsung akibat kesalahan Pemerintah menerjemahkan

berita komunitas UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).

Negara mengambil alih hak-hak masyarakat adat lalu diserahkan kepada perusahaan. Pada akhirnya masyarakat adat lah yang sangat dirugikan.

Beliau mengatakan bahwa, masyarakat adat Sahu harus melakukan pemetaan wilayah adat secepat mungkin, supaya wilayah ini bisa dijaga dan dipertahankan.

Bahkan bisa dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat adat. Begitu juga bagi siapapun yang ingin melakukan eksploitasi di atas tanah adat Sahu, harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat yang diputuskan lewat musyawarah adat. Bukan atas ijin seseorang, lalu seenaknya melakukan eksploitasi, pungkas Nababan.

Sementara itu Sandra Moniaga sebagai Wakil Ketua Komnas HAM RI lebih menekankan perlunya perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya dilakukan oleh negara.

Hak masyarakat atas wilayah ini dalam undang-undang disebut dengan hak ulayat. Contohnya dalam masyarakat adat Sahu hak itu disebut Ji’o, namun faktanya hak masyarakat adat ini masih dilanggar.

Banyak undang-undang yang dibuat tak mengakui adanya hak - hak masyarakat adat, padahal dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah mengakui itu.

Di banyak tempat hak-hak atas tanahnya itu masih dikuasai oleh IUP, HPH dan ijin lainnya, yang dalam banyak kasus berpotensi melahirkan pelanggaran HAM. Penyelesaian masalah pelanggaran HAM ini mestinya diselesaikan secara damai dan tak seharusnya dilakukan dengan kekerasan.

Selesai dialog dilanjutkan dengan peresmian rumah adat walalolom yaitu penanda tanganan prasasti oleh Sekjen AMAN dan Wakil Ketua KOMNAS HAM. //***** (Munadi Kilkoda)

Menurut Sandra gerakan masyarakat adat itu dasarnya adalah hak asasi yang di perjuangkan. Hak asasi itu mau diakui atau tidak diakui oleh negara hak itu ada pada setiap manusia, melekat sebagai hak bawaan sejak lahir.

“Bahwa hak atas tanah adalah hak atas atas kekayaan yang harus dihormati oleh siapapun. Di atas hak atas tanah itulah masyarakat memiliki hak untuk bekerja jadi petani, nelayan demi memenuhi kebutuhan hidupnya,� ujar Sandra Moniaga.

Masyarakat juga memiliki hak untuk berorganisasi, itulah sebabnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara didirikan, sebagai organisasi untuk memperjuangkan hak asasi masyarakat adat tersebut. Terutama hak atas tanah, wilayah dan SDA.

31 februari 2013

rubrik khusus

Sejarah dalam cermin Barisan Pemuda Adat barisan pemuda adat, cuma wadahnya baru kita bentuk pada tahun 2007, karena ada kesibukan gerakan.

Alfi Syahrin DAMANNAS Region Sumatera

Sudah beberapa kali ini kalau ada masalah apa-apa di kampung-kampung, BPA yang turun. Pasukan hitam semua, raaaa...p semua seragam hitam bergerak duluan ke kampung itu. Memang kita tempa mereka bukan untuk bertempur, yang kita tempa ini untuk belajar.

Coba bayangkan, pemuda itu biasanya akan jadi emosionil ketika mereka merasa harkat orang tua kami diganggu, itu kan tanah adat kami dan itu muncul dengan spontan tak bisa dibendung bak air bah. Kita tinggal mengarahkan saja.

Gaung; Pendidikan apa lagi yang diberikan untuk Barisan Pemuda Adat BPRPI, disamping komputer ?

Alfi Syahrin; Ada banyak pelatihan, seperti pemetaan atau fasilitator, pemuda itu harus diisi Waktu cepat berlalu, tak terasa satu tahun sudah Simon Pabaras memimpin terus. Pertanian ada di kampungBarisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) sebagai Ketua Umum sejak dideklara- kampung, sebentar lagi pemuda kita sikan pada tanggal 29 Januari 2012 lalu di Curug Nangka, Bogor. Sayap organ- arahkan ke pertanian. isasi AMAN, Barisan Pemuda Adat Nusantara ini mengemban tugas penting dan

BPA kan sedang menemutrategis dalam perjuangan Masyarakat Adat masa depan. kan identitas mereka, ini yang harus betul-betul kita rawat. Ketika merntuk memberi gambaran barisan pemuda adat (BPA BPRPI) dan eka bertanya,� kami mau dibawa ke mana?,� itu kita arahkan. Dengan peran dan fungsi pemuda tahun berapa dibentuknya?. gejolak yang menggebu-gebu kita adat yang ideal serta bagaimana Alfi Syahrin; Sepanjang pen- harus pandai-pandai mengarahkan perkembangan terakhir sayap organ- getahuan saya ada tiga pilar yang mereka. isasi AMAN ini, Gaung AMAN memuat jadi pondasi dalam perjuangan BPRPI, Gaung; BPA BPRPI sekarang wawancara dengan dua sosok tokoh yaitu; sejarah, kaderisasi, uquah. Tiga yang kami anggap layak untuk mem- hal ini yang kita tahu dari Abah (pang- ini sudah berapa generasi? bagi pengalaman dan pikiran-nya gilan untuk pemimpin BPRPI Afnawi Alfi Syahrin; Sebenarnya kayaitu; DAMANAS, Region Sumatera, Noeh Alm) dan itu yang kita lanjutkan lau jaman Abah saja sudah angkatan bang Alfi Syahrin dan Ketua Umum hingga kini, barulah kemudian ada ke-tiga.

Perbedaan jaman Abah dulu BPAN, bung Simon Pabaras. Kita mulai program ekonomi yang berkelanjudengan pemuda adat generasi sekaberbincang dengan bang Alfi Syahrin tan. Bagaimana sikap dan nilai-nilai rang nggak jauhlah bedanya, cuma lebih dulu. dari para kader-kader, itu belakangan. ganti nama.

Dulu namanya Banser, Saat BPA kita lahirkan, belum lagi lahir

Gaung; Abang bisa ceritakan BPAN. Kita sudah dari dulu ada peran itu masa kepemimpinan Ustad Kadir dari tahun 1953 hingga tahun 1979. bagaimana sejarahnya hingga lahir

U

32 februari 2013

rubrik khusus Saat Abah mulai memimpin tahun pada 1979 dia berani pangkas setengah pimpinan BPRPI. Tahun 1979 sampai tahun 1995 Abbah melahirkan angkatan kami. Tahun 1984-an, aku dan Harun Nuh sudah ikut. Meski masih remaja, usia SMA kelas satu waktu itu.

Tahun 1995 Abah, pukul genderang perang. Sembilan puluh persen pemimpin dan pemangku digantinya, itu regenerasi. Abbah pun berani mengambil sikap. Sejak semula Abbah sudah memberi perhatian dan mempersiapkan pemuda, bagi Abah nomor satu ya pemuda itulah. Tiap kali turun ke kampung-kampung dia tanya; mana pemudanya?. Dibawalah satu per satu pemuda itu dari tiap kampung yang dikunjunginya. Kemudian Abah membawa mereka keliling dari satu kampung ke kampung lainnya, berminggu-minggu bahkan berbulanbulan baru dia pulang lagi ke rumah, begitu seterusnya.

Jadi menurutku disamping sejarah tadi yang harus mereka paham, mereka juga harus menggali sejarah untuk membuktikan bahwa itu tanah adatnya. Bagaimana dia cinta pada gerakan masyarakat adat ini kalau mereka gak tahu sejarah? Ketika mereka yakin itu tanah adatnya, pemuda akan bangkit membela itu.

Begitulah cara Abah ketika dia turun ke kampung-kampung, pertama sejarah disampaikan, ke-dua generasi muda dia rangkul, ke-tiga uquah, solidaritas rasa persatuan digalang, tanpa itu perjuangan tak bisa jalan. Tiga pondasi inilah yang kami terus lanjutkan bersama Harun Nuh ( Ketua Umum BPRPI-AMAN-SUMUT) sampai sekarang, hingga lahirlah Barisan Pemuda Adat BPRPI.

Waktu itu kami dikumpulkan, basisnya di Mabar. Abah rupanya sudah memukul bedug dan genderang perang, kepemimpinan sudah sembilan puluh persen di tangan pemuda. Dihajar serentaklah itu daerah sei Wampu dan sei Ular. “ Ini tanah adat-mu, hajar,” kata Abbah.

Raaaa...p tak lama dikuasai semua daerah di-situ. Ada yang ketangkap, ditembak dan segala macam. Itu semua resiko perjuangan.

Simon Pabaras (Ketua Umum BPAN)

“Laksanakan mandat dan rebut media” (Refleksi satu tahun Barisan Pemuda Adat Nusantara)

Gaung; Satu tahun sudah berlalu sejak Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) dideklarasikan, apa saja program-program BPAN yang sudah terlaksana?

Simon Pabaras;

Barisan Pemuda Adat BPRPI Mengawal Ketua DAMANNAS: Sumber photo: Dokumen AMAN

Jadi begini, kita tarik ke awalnya dulu, memang pembentukan sayap organisasi BPAN maupun Perempuan Adat Nusantara adalah mandat dari Kongres. Mulai Kongres ke-II di Tanjung, Lombok, Kongres III di Pontianak juga sudah memandatkan pembentukan BPAN dan Perempuan Adat Nusantara. Berkaitan dengan itu, sebelum Kongres ke IV Tobelo berlangsung dibentuklah Barisan Pemuda Adat Nusantara melalui Jambore Pemuda Adat Nusantara tanggal 29 Januari 2012 di Bogor. Itu sebenarnya momentum kebangkitan pemuda dan pemudi Adat Nusantara, deklarasi adanya

33 februari 2013

rubrik khusus

sayap organisasi yang kita maknai agar gerakan pemuda adat ini diketasebagai kebangkitan pemuda adat hui oleh publik? Disitulah pentingnya mobilisasi dan peran propaganda Nusantara. media. Kita ada agenda kerja investiSebelumnya gerakan gasi, mobilisasi dan propaganda mepemuda adat sudah ada di wilayah- dia. Bagaimana mobilisasi anggota, wilayah, seperti di Maluku Utara, Su- simpatisan dan lain sebagainya?. matera Utara dan lain-lain. Bagaima- Bagaimana melakukan propaganda na gerakan-gerakan yang ada di melalui media? itu penting. Karena wilayah ini kita akomodir secara media itu sebenarnya sebagai ujung nasional di Indonesia. Setelah kita tombak, corong untuk menyampaikan bentuk tentu tak lepas dari mandat, gerakan ke publik, itu yang ke-dua. apa sebenarnya yang kita inginkan Yang ke-tiga, juga tak dan kita sepakati saat Jambore pertama, berkaitan dengan program, kalah penting, bagaimana supaya orkonstitusi dan statuta segala ma- ganisasi ini menjadi wadah kaderisasi gerakan AMAN secara keseluruhan? cam di situ bisa kita lihat.

Aksi Barisan Pemuda Adat Nusant itu penting, karena tetua-tua adat Saya sebagai ketua sudah capek maka perlu regenerasi, Umum harus memilah-milah lagi, dari anak-anak muda inilah nantinya Yang ke-empat; di lingkunapa garis-garis besar program, apa tampil ke depan meneruskan perjuan- gan anak-anak muda ini kan banyak rekomendasinya dan kita jadikan gan para tetua. sekali membuat seni kreatifitas. Ada semacam master plan. Jabaran yang bisa menganyam, ada yang “Saya mandat dari Jambore itu ada lima bisa menari, sanggar-sangmerasa bahwa organisasi hal yang jadi prioritas untuk gerakan gar segala macam. awal ini. Setelah terbentuknya Bagaimana itu bisa sayap belum ditempatkan sebagai sebuah organisasi sayap AMAN tentu diakomodir. Yang harus diperkuat, nantinya BPAN kekuatan dalam gerakan AMAN. Sehingga banyak ada sanggar mistidak hanya pengurus nasional alnya kita rangkul, kawan-kawan enggan membentuk dan saja, tetapi akan kita bentuk juga kita kembangkan, menggerakkannya” pengurus-pengurus tingkat wilayah, dikemas dalam kesadadaerah hingga sampai ke kampungran bahwa sanggar-sanggar kampung yang kita sebut komisariat Ada Deitu tak hanya sekedar sanggar hipartemen pendikan dan Capacity buran. Tetapi harus ada sesuatu yang kampung.

Building, untuk menjawab bagaimana ingin disampaikan. Terus bagaimana Untuk penguatan gerakan kaderisasi AMAN dari segi seni kerajinan tangan membuahkan organisasi dalam satu tahun ini kita pemuda-nya. “Anggaplah anak muda rupiah?, misalnya ekonomi kreatif sudah membentuk 5 kepengurusan ini sebagai senjata yang belum ada juga kita akomodir.

BPAN tingkat wilayah, tentu ini pen- pelurunya dan peluru yang dimakcapaian luar biasa. Pembentukan sud di sini adalah ilmu pengetahuan,” “Kabarnya di Toraja ada BPAN pertama di Kalimantan Barat, transfer kearifan lokal dan lain-lain. anak muda yang lukisannya sampai kemudian Maluku Utara, Kalimantan ke-mana-mana, gitu kan? kek gitu itu Jadi ada training pemeta- kita akomodir tapi belum ter-realisasi Selatan, menyusul Sumatera Utara, an, training CO, Community Organ- secara maksimal,” itu yang ke-empat. lalu baru-baru ini NTB. iser, bagaimana pemuda mengorganUntuk Sumatera Utara, isir komunitas. Training investigasi, Terakhir yang ke-lima, mereka sebenarnya sudah punya bagaimana anak-anak muda ini men- bagaimana memastikan bahwa dalam organisasi pemuda adat sendiri, BPA jadi tim intelijen-nya masyarakat adat gerakan BPAN, baik dalam penyelengSumut namanya. Karena kita mau nantinya. garaan organisasi maupun dalam menggerakkan secara nasional, gerakannya, melibatkan perempuan.

Misalnya ketika medannya Supaya gerakan ini tak hanya didomimereka melebur ke dalam BPAN dan menyetujui statuta BPAN, jadilah begitu berat dan kita harus melewati nasi laki-laki, perempuan juga. Sebab pengurus di wilayah BPAN Sumut. medan itu, kasihan kan bapak-bapak ada hal-hal yang tak dikuasai laki-laki.

Begitu juga dengan NTB, di sana su- tua harus melalui medan itu, harus- Jadi agar ada balance, ada partisipasi dah ada BARALOSA (Barisan Pemuda nya anak mudalah yang bergerak. gerakannya perempuan, karena ini Adat Lombok-Sumbawa), juga me- Yang tua-tua sebagai penyemangat wadah kaderisasi. Walau bagaimansaja, yang turun ke–medan sulit sep- pun kita harus meng-kader pemudi lebur ke-dalam gerakan BPAN. erti itu anak mudalah jadi garda de- dalam gerakan BPAN. Supaya kelak Persoalannya bagaimana pan. Itu yang ke-tiga. perempuan punya kesempatan dan

34 februari 2013

rubrik khusus AMAN adalah mekanisme dalam pengambilan keputusan ter-tinggi. Untuk sayap khususnya Barisan Pemuda Adat Nusantara, Jambore merupakan kegiatan pertemuan seluruh anggota pemuda-pemudi adat Nusantara, secara nasional dan itu jadi mekanisme pengambilan keputusan tertinggi dalam BPAN. Jambore itu diadakan setiap tiga tahun sekali. Pergantian Ketua Umum di situ juga dilakukan, macam-macam diatur di situ.

tara (BPAN) di depan DPR RI: Sumber photo: Dokumen AMAN

berpeluang dalam pengambilan keputusan. Hak-hak mereka nantinya terakomodir, itulah mandat dari Jambore.

Gaung; Apa sebenarnya hajatan Jambore itu?

Simon Pabaras; Kalau di AMAN sendiri kan ada Kongres, telah disepakati bahwa BPAN ini adalah organisasi sayap, tidak boleh pakai kata kongres, karena hanya organisasi induk yang boleh menggunakan kata kongres. Kongres

kemari untuk mengisi departemendepartemen yang kosong, dengan tantangan; makan nggak makan asal ngumpul, asal bergerak?,”.

Kalau dalam komunikasi tak jadi masalah. Tapi dari segi organisasi, bagaimana induk memastikan sayap jalan, bagaimana memastikan pembentukan BPAN tidak hanya di pusat tapi juga di wilayah-wilayah, daerahdaerah dan di kampung-kampung.

“Saya merasa bahwa organ Gaung; Dalam perjalanan isasi sayap belum ditempatkan sebsatu tahun BPAN apa yang jadi pengagai sebuah kekuatan dalam gerakan hambat, komunikasi misalnya? apakah AMAN. Sehingga banyak kawan-kawan mandat dan program berjalan mulus? enggan membentuk dan menggerakTentu saja ada hambatan- kannya” saya membacanya begitu, nya! “Anggaplah ini seperti manusia, pungkas Simon Pabaras mengakhiri dalam usia satu tahun kan banyak perbincangan kami senja itu.//***** hambatan untuk berjalan, mulai dari merangkak dulu. Terutama dari segi human resources-nya (sdm) dan persoalan klasik, seperti kesulitan finansial. Dengan kondisi minim pada periode awal ini, kita kesulitan bergerak.

Katakanlah memastikan bahwa agenda organisasi jalan dengan adanya staf-staf, mengisi lima departeman yang ada di Pengurus Nasional. Siapa yang akan didatangkan untuk mengisi lima departemen yang ada?. “Ada engun tara gak orang dari wilayah mau datang Tah

ang t Nusan l U mat da Ada a l e S emu PAN) 13 P n (B ri 20 isa a Bar anu J 9 2

Photo bersama Jambore Pemuda Adat Nusantara di Bogor: Sumber photo: Dokumen AMAN

35 februari 2013

Surat pembaca Salam adat---

Salam Bangkit Bersatu----

Majalah Gaun AMAN belum terlalu bagus tapi menarik untuk dibaca. Semoga majalah ini terus terbit dan berkembang untuk memberitakan kejadian - kejadian yang dialami oleh masyarakat adat.

Seperti pelanggaran HAM maupun pelestarian budayanya, sering kali luput dari pemberitaan media cetak dan media elektronik Nasional.

Saya sungguh berharap majalah ini terdistribusi hingga ke daerah dan komunitas-komunitas yang tersebar di Nusantara, supaya timbul rasa rasa solidaritas antar sesama komunitas Masyarakat Adat dan satu saat nantinya diharapkan bisa mendongkrak serta mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan dan mensahkan UU PPHMA sehingga undang-undang ini bisa kita jadikan sebagai payung hukum bagi masyarakat adat di seluruh Nusantara.

Gaung AMAN merupakan media informasi yang cukup efektif untuk menyampaikan berita, khususnya di beberapa Komunitas Masyarakat Adat gaung AMAN masih menjadi media selain televisi yang memberi berita yang cukup rinci tentang perkembangan yang terjadi di Nusantara.

Kami dari Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) pun merasa bahwa Gaung AMAN membantu para kader muda di Komunitas Masyarakat Adat yang tidak mendapat akses komunikasi menjadi semakin faham dengan perkembangan dan tujuan dari gerakan Masyarakat Adat Nusantar. Pesan Pemuda untuk Gaung AMAN tetap berkarya dan berinovasi dalam mengisi konten berita dan maju terus Masyarakat Adat Nusantara

Salam Masyarakat Adat, Horas!

LAMBOK LUMBAN GAOL AMAN Tano Batak (Sipitu huta-Pandumaan )

Tabe’, Hotuuu..u!

Indra Wahid Dear redaksi Gaung Aman

Salam Adat-- Bagus sekali isi majalah Gaung AMAN ini , dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Semoga majalah Gaung AMAN bisa memotifasi banyak orang, khususnya masyarakat adat yang terus dihantui oleh berbagai kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada masyarakat adat. Harapan saya semoga majalah GAUNG AMAN bisa didistribusikan ke berbagai pelosok di negeri ini serta bisa menjadi sumber pengetahuan baru bagi masyarakat adat.

HIDUP MASYARAKAT ADAT....!!!

Salam dari saya ANDI LAHATA (Komunitas Serawai Seluma) PW.AMAN BENGKULU Salam Adat-- Majalah ini bagus dibaca karena semua permasalahan wilayah adat atau pun kegiatan masyarakat adat. Semoga nantinya semua berita bisa dimuat dalam majalah ini. Majalah Organisasi AMAN ini memberikan banyak informasi data data untuk orang banyak, khususnya masyarakat adat. Sehingga memberikan informasi & pengetahuan bagi masyarakat luas juga pemuda adatnya. Saran saya agar majalah Gaung AMAN ini selalu menghadirkan update terbaru masyarakat adat yang memberi Inspirasi pada masyarakat adat Nusantara. Terimakasih saya ucapkan kepada tim kerja majalah ini yang sudah memberi pengetahuan ataupun pelajaran khususnya untuk saya dan juga kepada Masyarakat Adat Nusantara.

Jekki Angkat, AMAN Tanoh Pak pak Njuah njuah

36 februari 2013

Terima kasih kami sudah menerima “Gaung Aman� edisi ke 46, dengan tampilan dan layout yang makin bagus. Sajian berita dan foto-foto juga semakin baik dan cukup informatif.

Hanya saja, kami melihat masih ada beberapa yang perlu perbaikan ke depan agar Gaung Aman tampil lebih menarik lagi, antara lain: - Pemilihan huruf untuk judul-judul tulisan (artikel), ba rangkali akan lebih bagus kalau menggunakan Times New Roman, Calibry, atau Arial.

- Bagaimana mengatasi agar jangan terlalu banyak space yang kosong (rata kanan-kiri), di samping terli hat kurang indah, sekaligus sebagai bentuk penghema tan kertas.

- Ucapan duka sebaiknya jangan ditempatkan di sampul luar, karena hal ini merupakan bentuk penghormatan kita terhadap para almarhum. Sampul luar sebaiknya diisi dengan informasi lain (tentang buku dan produk AMAN lainnya) - Tulisan/artikel lebih baik lagi kalau mewakili berba gai wilayah anggota AMAN, mengingat anggota AMAN berada hampir di seluruh nusantara. Barangkali perlu membangun kesepakatan dengan anggota AMAN di wilayah-wilayah agar bersedia mengirimkan tulisan un tuk memperkaya isi Gaung Aman.

Demikian masukan dari kami, mudah-mudahan Gaung Aman ke depan tampil lebih menarik dengan sajian-sajian berita yang semakin informatif.

salam (Suryati Simanjuntak)

laporan keuanGan Laporan Keuangan PB AMAN Per 31 Januari 2013

Penerimaan Dana terikat periode Juni 12-Jan 13

Jumlah

Penerimaan Dana terikat periode Juni 12-Jan 13

Jumlah

AIPP - National Training on HRs

94,488,055.00

AIPP - National Training on HRs

94,573,880.00

AIPP - Study Trip In indonesia

93,661,725.00

AIPP - Study Trip In indonesia

93,661,725.00

AIPP- Miserior

188,100,800.00

AIPP- Miserior

104,063,000.00

AIPP - IPHRD

48,395,241.36

AIPP - IPHRD

48,622,608.00

RFN - REDD

1,943,415,124.55

RFN - REDD

942,799,616.00

IWGIA/AIPP - REDD

2,643,101,286.24

IWGIA/AIPP - REDD

703,156,900.00

TamalPais

971,154,305.00

TamalPais

544,916,399.25

GreenPeace

35,000,000.00

NCIV

248,399,600.00

NCIV

333,814,751.95

Tebtebba - REDD

262,500,000.00

Tebtebba - REDD

378,430,274.00

Kemitraan

469,505,780.00

Kemitraan

576,599,000.00

JSDF

492,699,563.00

JSDF

3,775,000,000.00

Saldo

4,004,899,071.25

Saldo

11,081,160,563.10 Pengeluaran Organisasi

Penerimaan Dana tidak terikat

Jumlah

Jumlah

Musyawarah Wilayah

48,956,000.00

IURAN Komunitas

3,170,000.00

Musayawarah Daerah

70,670,000.00

IURAN Kader

497,000.00

Rapat Pengurus Besar

291,711,450.00

IURAN Kader Pemimpin

288,000.00

Rapat Kerja Nasional

64,960,000.00

IURAN Bebas dari Kader & Anggota

52,000.00

Rapat Kerja Wilayah

4,000,000.00

Donasi, sumbangan Staf dan lain-lain

651,365,875.57

Sumbangan/Donasi (acara adat, dll)

96,063,665.00

Saldo

655,372,875.57

Gaji Staf PB AMAN

739,100,000.00

11,736,533,438.67

Subsidi Operasional PEREMPUAN AMAN dan BPAN

120,000,000.00

Damannas

147,200,000.00

Biaya Konsumsi Anak Magang

22,750,000.00

Sisa Dana per 31 January 2013

Jumlah

Kas

306,900.00

Biaya operasional dan kegiatan organisasi

251,000,000.00

Dana Proyek per 31 January 2013

6,825,752,552.07

Saldo

1,856,411,115.00

Dana Organisasi per 31 January 2013

49,412,890.21

Saldo per 31 January 2013

6,875,472,342.28

Piutang Organisasi kepada Proyek

200,789,149.57

Saldo

7,076,261,491.85

5,861,310,186.25

Kontak Person Laporan Keuangan: Rainny Situmorang rainata@aman.or.id

37 februari 2013

laporan keuanGan

Iuran

Komunitas Anggota, Kader AMAN dan Sumb

Tanggal

Nama

30/09/2011 12/3/2012 4/17/2012 14/11/2012 13/11/2012 5/12/2012 7/12/2012 10/12/2012 20/12/2012 20/12/2012

Burani Tadje Burani Tadje Burani Tadje Afrida Afrida Robinson Misi (kepala suku sahu) Robinson Ariana Romba AMAN KALTENG

2/2/2010 29/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 29/08/2012

Ariana Hein Namotemo Alex Sanggenafa Kamardi Rukmini Emilia Kontesa Ambu Naptamis Alfi Syahrin Isjaya Kaladen Junus Ukru

38 februari 2013

Keterangan IURAN ANGGOTA KOMUNITAS Iuran Anggota Aman PD Muara Enim - Sumsel (Burani Tadje) Iuran anggota bpk burani Tadje Iuran anggota bpk burani Tadje Iuran Anggota Maluku - Pagu Iuran Anggota Maluku - Pagu Iuran Anggota Komunitas Sahu Jiotalai Padusua Kab. Halbar, Malut dari April 2010-2012 Iuran Anggota Halmahera Barat an Robinson Iuran Anggota Kalbar an Ariana Iuran anggota komunitas Bangadan Malimbong Iuran anggota komunitas Makatip IURAN KADER PEMIMPIN Iuran kader Pemimpin AMAN Iuran Kader Pemimpin AMAN Iuran Kader Pemimpin AMAN Iuran Kader Pemimpin AMAN Iuran Kader Pemimpin AMAN Iuran Kader Pemimpin AMAN Iuran Kader Pemimpin AMAN Iuran Kader Pemimpin AMAN Iuran Kader Pemimpin AMAN Iuran Kader Pemimpin AMAN

Jumlah 500,000 500,000 200,000 240,000 240,000 360,000 400,000 250,000 240,000 240,000 72,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

laporan keuanGan

mbangan-Sumbangan

Dari Anggota Untuk

Organisasi 29/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 20/12/2012 4/2/2012

Muhtarom Jajang Kurniawan Aleta Baun Ludia Mentansan Romba' Abdon Nababan

29/08/2012 4/2/2012 4/2/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/2/2012

Simon Pabaras Arifin Saleh Eustobio Mahir Takaka Silvia Rainny Situmorang Mina Susana Setra

29/08/2012 5/12/2012

Simon Pabaraas Robinson Misi (kepala suku sahu) Arifin Saleh Eustobio Rainny Situmorang Silvia

4/2/2012 4/2/2012 6/2/2012 6/2/2012

Iuran Kader Pemimpin AMAN Iuran Kader Pemimpin AMAN Iuran Kader Pemimpin AMAN Iuran Kader Pemimpin AMAN Iuran kader Pemimpin AMAN Iuran kader Pemimpin AMAN IURAN KADER PENGGERAK Iuran Kader Penggerak Iuran Kader Penggerak Iuran Kader Penggerak Iuran Kader Penggerak Iuran Kader Penggerak Iuran Kader Penggerak Iuran Kader Penggerak SUMBANGAN ORGANISASI Sumbangan Oganisasi sumbangan organisasi dari anggota Komunitas Sahu Jiotalai Padusua Kab. Halbar, Malut Sumbangan organisasi Sumbangan organisasi Sumbangan organisasi Sumbangan organisasi Total

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 75,000 24,000 48,000 48,000 48,000 24,000 48,000 48,000 4,000 40,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,007,000

39 februari 2013

iuran anggota

Surat Edaran Penarikan Iuran Anggota No. Surat : 25/Edaran-SEKJEN/PB AMAN/IX/2012 Perihal : Penarikan Iuran Anggota AMAN Sifat : Perhatian

Kepada Yth ; Komunitas Adat Anggota AMAN di seluruh Nusantara Dengan hormat, AMAN telah berdiri sejak Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (KMAN I) tahun 1999 dan sudah melewati KMAN IV 2012 di Tobelo Kaputen Halmahera Utara propinsi Maluku Utara. Dari periode ke periode terus terjadi pertambahan jumlah anggota AMAN, Di KMAN I tahun 1999 anggota AMAN hanya berjumlah 360 komunitas ditambah dengan organisasi masyarakat adat yang telah terbentuk. Di tahun 2003 KMAN II jumlah anggota AMAN berjumlah 777, pada tahun 2007 KMAN III jumlah anggota AMAN berjumlah 1696 dan kemudian pada KMAN IV tahun 2012 jumlah anggota AMAN bertambah menjadi 1992 komunitas adat.

Dalam rentang waktu hampir 14 tahun perjalanan organisasi ini, dengan penambahan jumlah anggota yang begitu cepat dan besar maka sudah seharusnya penggalangan dana organisasi secara bertahap dilakukan dengan cara mandiri. Ketergantungan dengan lembaga donor seperti saat ini, dalam jangka panjang akan membahayakan keberadaan dan kredibilitas AMAN sebagai ORMAS yang independen berbasis anggota. AMAN secara bertahap harus melakukan penganeka-ragaman sumber pendanaan, salah satunya dana dari iuran anggota dan sumbangan komunitas masyarakat adat yang sudah menjadi anggota AMAN. Iuran anggota adalah kewajiban yang sudah diatur di dalam Anggaran Dasar AMAN yang jumlahnya Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) per-tahun/komunitas Adat. AMAN harus memulai gerakan kemandirian ekonomi dengan memastikan pembayaran iuran tahunan sebagai bakti material keterikatan Masyarakat Adat (Anggota) dengan AMAN sebagai organisasi perjuangan bersama mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan kemartabatan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, melalui surat edaran ini, saya sebagai Sekjen AMAN yang bertanggung-jawab atas PENARIKAN IURAN ANGGOTA AMAN menyampaikan hal penting tentang tata cara pembayaran iuran anggota AMAN sebagai berikut: Penarikan iuran dilakukan oleh Pengurus Besar, Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah atau dikirimkan sendiri oleh Komunitas Adat melalui rekening khusus Iuran PB AMAN,

40 februari 2013

iuran anggota terhitung sejak tahun diterima dan disahkan sebagai anggota.

Besaran iuran komunitas masyarakat adat anggota AMAN jumlahnya sebesar Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per tahun yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar AMAN. Iuran disetorkan atau dikirimkan melalui Rekening Khusus Iuran atas Nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bank Mandiri cabang Pejaten, Jakarta No.Rekening: 127.00.0644161.1 Iuran juga dapat disetorkan melalui Wesel pos ke Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jl. Tebet Timur Dalam No.11 A Jakarta Selatan 12820.

Semua pengiriman atau setoran harus mencantumkan nama komunitas dan Konfirmasi atau Pemberitahuan bahwa PW atau PD atau Komunitas telah mengirimkan iuran dapat di kirimkan SMS pemberitahuan ke Nomor 081218334211 atau email: rumahaman@cbn.net.id Persentase pembagian (alokasi) iuran yang ditetapkan oleh Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan RPB X yaitu : 40 % untuk Pengurus Daerah, 30% untuk Pengurus Wilayah dan 30% untuk Pengurus Besar Setiap Komunitas adat anggota AMAN yang membayar iuran akan di publikasikan atau di umumkan melalui media AMAN antara lain website AMAN, Gaung AMAN dan SMS Adat.

Setiap komunitas adat yang telah melakukan pelunasan iuran anggota akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan upaya-upaya perlindungan, pembelaan, dan pelayanan AMAN sebagai Organisasi kepada anggota.

Bergerak dan majunya organisasi ini kedepan, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan komunitas adat sebagai anggota AMAN. Demikian pemberitahuan penarikan iuran ini di sampaikan , atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

Hormat Kami, Abdon Nababan Sekretaris Jenderal AMAN

Tembusan: 1. Seluruh Ketua BPH AMAN Wilayah 2. Seluruh Ketua BPH AMAN Daerah 3. DAMANNAS (sebagai laporan) 4. ARSIP

41 februari 2013

KalenDer aman

Agenda Kegiatan

Aliansi Masyarakat Bulan Oktober 2012 Tanggal 1-19 Oktober 2012

1-2 Oktober 2012 2 Oktober 2012

3 Oktober 2012

1-7 Oktober 2012 9 Oktober 2012

9 - 17 Oktober 2012

10 Oktober 2012

10 Oktober 2012 19 Oktober 2012

22 Oktober 2012

42 februari 2013

Kegiatan Yang Dihadiri AMAN COP 11 Konvensi keanekaragaman Hayati dan MOP 6 Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati di Hyderabad, India Workshop EITI/Makasar (1-2 Oktober 2012) Kajian Indikator Kemajuan forest governance Pusat perubahan Iklim & Kebijakan Kehutanan di Braja Mustika Hotel, Bogor Penyelenggaraan FGD "Strategi Global untuk konservasi Tumbuhan (GSPC) dan upaya implementasi bagi pelestarian tumbuhan di Indonesia di LIPI, Bogor The study trip to Central Sulawesi - AIPP/ AMAN FGD mengenai dukungan Tata Kelola Kehutanan berkelanjutan yang partisipatif dalam implementasi REDD+ di Indonesia. Hotel Sofyan betawi, Jakarta "EMERGENCY RESPONSE CAPACITY BUILDING: Project Design and Monitoring & Evaluation di Yogyakarta" Forum diskusi strategi kemitraan negara bank dunia untuk Indonesia di Stefan K, Jakarta.

Konferensi Negara Hukum. Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta Membicang RUU Perlindungan dan pengaturan Masyarakat Adat dari Berbagai sudut pandang. Newseum, Jakarta Rencana Strategi Media Infokom AMAN. Di Hotel Sofyan, Jakarta

kalenDer aMaN

Adat Nusantara 22 Oktober 2012

29 Oktober 2012

29 Oktober 2012

30 Oktober 2012

Konsultasi Publik rencana makro Pemantapan kawasan hutan di Grand Quality Hotel, Yogyakarta menghadiri konsultsi Nasional Hasil pengumpulan Data tata kelola hutan kesiapan REDD+ di Hotel Sangrila, Jakarta "Refleksi Kegiatan (Stock Taking) dan Rencana Kedepan Pembangun Rendah Karbon Di Provinsi Papua Jayapura. Papua Low Carbon Development Task Force" The 5Th Program Executive Board Meeting UN-REDD Programme Indonesia di Jakarta

Bulan November 2012 Tanggal 2 November 2012 4 November 2012 5 – 8 November 2012

7 November 2012 9 November 2012 14 November 2012 15-19 November 2012 15-18 November 2012 19-20 November 2012

Kegiatan Yang Dihadiri AMAN Pameran Foto suku using di GFJA, Jakarta Pemantauan pelaksanaan HAM Masyarakat adat dayak di Samarinda "Workshop dan Pelatihan tentang Isu Biomassa Masyarakat Adat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Anggaran Konsultasi RUU PPMA di Maluku Utara Workshop Project Pipeline Portfolio Anggaran Konsultasi RUU PPMA di Kalimantan Selatan JOAS Committee Exposure Visit to Aman.

Palu dan jakarta Rapat Pengurus Besar AMAN ke XI di Banyuwangi "ILO and UNDP APRC Joint Workshop on Masyarakat Adat Issues at Borobudur Hotel Jakarta

43 februari 2013

KalenDer aman 10-12 Desember 2012 17-18 Desember 2012

"Expert Workshop on Best Practices for REDD+ and Forestry di Bali, Indonesia" "Rapat Kerja Proyek Improving Governance for Sustainable Indigenous Community Livelihoods in Forested Areas “Konsolidasi Kesiapan Organisasi dan Perencanaan Strategi Implementasi” di Saung Dolken, Bogor"

Bulan Januari 2013 Tanggal 4-6 Januari 2013 8 Januari 2013 9-10 Januari 2013 12-17 Januari 2013 12-17 Januari 2013

14-18 Januari 2013 20-24 Januari 2013

27 Januari 2013 21-24 Januari 2013 29 Januari 2013

44 februari 2013

Kegiatan Yang Dihadiri AMAN "Musyawarah Daerah AMAN Tanah Rejang Propinsi Bengkulu" Konsultasi RUU PPMA di NTB Musyawarah Wilayah di NTB Konsultasi RUU PPMA di Riau "Pesta Adat Gawai Gedang Talang Mamak “ Memperkokoh Kebersamaan, Mewujudkan Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Talang Mamak Yang Berdaulat, Mandiri Dan Bermartabat ” Indragiri Hulu , Riau."

Training Software Keuangan Accurate di Bogor "Lokakarya Ahli: Memfasilitasi Dialog dalam Mengatasi Konflik Sumber Daya Alam: Membangun Komunitas Fasilitator Perdamaian Konflik SDA di Indonesia.Hotel Holiday Inn, Bali."

MUSYAWARAH DAERAH ( MUSDA ) AMAN SERDANG Training Technical and Financial Support for Indigenous Communities di CICO Resort, Bogor.

Presentasi Protokol Nagoya di Komisi VII DPR RI

Rumah Panjang

45 februari 2013

Galeri

Lensa RAKERNAS AMAN ke II 2011

Peserta RAKERNAS AMAN ke II di Kabupaten Luwu Utara

Persiapan Peserta RAKERNAS AMAN II Menuju Rinding Allo

Kondisi jalan yang Menantang menuju lokasi RAKERNAS AMAN II di Rinding Allo

46 februari 2013

Galeri

Lensa PRA RAKERNAS AMAN ke III 2013

Rumah Panjang

Pertemuan para SK, PD Kab. Gunung Mas, Persiapan RAKERNAS AMAN ke III

photo bersama Masyarakat Adat Tumbang Malahoi

Peninjau lokasi RAKERNAS AMAN ke III

Photo bersama Panitia RAKERNAS AMAN ke III dengan Bupati Gunung Mas

47 februari 2013