UPAYA PEMULANGAN ANAK EKS ANGGOTA ISIS DALAM RANGKA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA Alya Azalia, Amirah Zalfa Arindya, dan Delfira Rachmawati Universitas Airlangga Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dimana untuk tercapainya tujuan tersebut, negara Indonesia telah melindungi hak asasi manusia warga negaranya dengan mengatur mengenai hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang. Perlindungan HAM oleh pemerintah juga berlaku pada anak, dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945.1 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM utamanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia. 2 Sehingga, pada dasarnya hak asasi anak wajib dilindungi oleh negara, utamanya oleh pemerintah. Akan tetapi, akhirakhir ini dalam kasus pro kontra pemulangan WNI Eks-ISIS dimana dengan adanya pernyataan dari Pemerintah bahwa Pemerintah masih mempertimbangkan kemungkinan memulangkan anak-anak berusia di bawah 10 tahun dari kalangan WNI eks ISIS ke Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah tidak konsisten dalam melakukan perlindungan serta penegakan Hak Asasi Anak. 1
Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) 2