URGENSI PENGAWASAN PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG FINANCIAL TECHNOLOGY alsalcunair@yahoo.com ALSA Local Chapter Universitas Airlangga
Pada era yang serba digital saat ini, banyak sekali inovasi dalam bidang teknologi yang bermunculan dan semakin berkembang di setiap tahunnya, salah satunya adalah dengan kehadiran “Financial Technology” atau kerap disebut dengan “FinTech” di Indonesia. Menurut National Digital Research Centre (NDRC) FinTech merupakan suatu istilah yang kerap digunakan untuk inovasi dalam bidang jasa keuangan dan finansial yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh akses finansial dengan menggunakan teknologi. Selain itu, badan Otoritas Jasa Keuangan juga telah memberikan suatu definisi yang baku mengenai Inovasi Keuangan Digital atau IKD yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, yakni “Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital”. Di Indonesia sendiri, FinTech berkembang di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, peminjaman (lending), (personal
perencanaan finance),
keuangan
investasi
ritel,
pembiayaan (crowdfunding), remitansi, riset
keuangan,
dan
lain-lain.
Bersumber dari web resmi Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 22 Januari 2020, saat ini telah terdapat 164 perusahaan FinTech dalam bidang lending yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,beberapa
FinTech
dalam
bidang
lending
yang
terkenal
yakni
Danamas,Investree,Amartha,Dompet Kilat dan masih banyak lagi. Setiap masyarakat yang ingin
menggunakan layanan dari FinTech dapat dengan mudah mengaksesnya dengan melakukan download aplikasi melalui Play Store maupun Apple Store dan kemudian mengisi seluruh persyaratan-persyaratan sebelum mendapatkan dana pinjaman secara online. Pada saat ini banyak sekali masyarakat yang lebih tertarik untuk meminjam dana melalui FinTech daripada melalui bank konvensional, karena proses peminjamannya cenderung lebih mudah dan tidak perlu lagi datang secara langsung untuk mengajukan permohonan peminjaman dana seperti melalui bank konvensional pada umumnya. Karena, segala proses pinjaman dana melalui FinTech hanya dengan menggunakan Gawai dan koneksi internet saja sudah cukup. Meskipun proses peminjaman dana secara online melalui FinTech Lending terlihat sangat praktis dan mudah, namun ternyata dibalik itu semua terdapat banyak permasalahan rumit yang disebabkan melakukan peminjaman dana secara online. Permasalahan maupun kasus terkait FinTech ini rata-rata disebabkan banyaknya aplikasi penyedia layanan pinjaman online yang dibentuk secara ilegal atau tidak terdaftar sebagai perusahaan penyedia layanan pinjaman online di Otoritas Jasa Keuangan. Penyedia pinjaman online yang ilegal rata-rata lebih memberikan banyak tawaran menarik yang salah satunya yakni kemudahan proses pencairan dana pinjaman yang hanya memerlukan waktu 5 hingga 10 menit saja uang pinjaman telah masuk ke dalam rekening peminjam. Namun di balik proses kemudahan tersebut ternyata menimbulkan banyak permasalahan, yakni seperti besarnya tingkat suku bunga pinjaman yang bisa mencapai 50% hingga hampir 100%, kemudian prosedur penagihan yang kurang baik sehingga membuat peminjam dana online merasa terintimidasi dan ketakutan karena data pribadi peminjam disebarluaskan dan disalahgunakan oleh pihak pemberi pinjaman dana online. Sehingga kemudian pemerintah berupaya untuk segera meretas segala situs maupun aplikasi pinjaman online yang ilegal. Dan berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, ada sekitar 4.020 situs dan aplikasi FinTech yang ditangani dan yang termasuk diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi sepanjang Agustus 2018 hingga Desember 2019. Dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan FinTech di Indonesia, saat ini Otoritas Jasa Keuangan telah berupaya menangani satu demi satu permasalahan yang dilaporkan oleh korban akibat penggunaan layanan pinjaman online
melalui FinTech Lending yang ilegal.
Namun proses penanganan kasus FinTech Lending ilegal yang meresahkan masyarakat, sejauh ini sangat lambat. Hal tersebut terjadi karena, belum adanya regulasi atau undang-undang yang
secara khusus mengatur keberlakuan FinTech di Indonesia, dan meskipun telah dibentuk Peraturan OJK maupun Peraturan Bank Indonesia, peraturan tersebut belum mampu menindak secara tegas pelaku-pelaku penyedia layananan FinTech ilegal yang telah berperilaku secara sewenang-wenang kepada pihak peminjam dana. Sehingga memang dalam hal proses penyelesaian sengketa di bidang FinTech perlu adanya tindakan yang tegas dan secara langsung dari pihak pemerintah. Pertama, yakni bisa dengan melalui pembuatan suatu Undang-Undang mengenai Financial Technology, karena dengan adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur FinTech, maka diharapkan segala aduan masyarakat bisa dengan cepat ditangani dan diselesaikan, dan dalam Undang-Undang khusus FinTech ini nantinya dapat memuat aturan mengenai sanksi pidana yang bisa menjerat para penyedia layanan FinTech yang merugikan masyarakat. Kedua, dapat segera mempercepat proses realisasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Industri Financial Technology yang dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Karena, apabila lembaga tersebut telah ada di Indonesia, masyarakat bisa dengan mudah melaporkan segala kejadian yang berkaitan dengan FinTech dan dengan segera mendapatkan penyelesaian maupun jalan keluar yang terbaik. Maka dengan demikian, pemerintah sudah selayaknya turun tangan untuk mengatasi permasalahan FinTech di Indonesia untuk memininimalisir kejadian-kejadian yang sangat merugikan masyarakat ataupun pihak-pihak yang menjadi korban dari pengguna layanan pinjaman online pada Fintech yang ilegal di Indonesia. Sehingga untuk kedepannya perkembangan FinTech di Indonesia bisa semakin pesat menuju ke arah perkembangan yang positif dan saling memberikan keuntungan antara pihak pengguna pinjaman online dan penyedia pinjaman online. Dan apabila di kemudian hari terjadi suatu kasus mengenai FinTech, pemerintah Indonesia sudah memiliki rules atau aturan berupa Undang-Undang untuk mengawasi dan menyelesaikan proses penyelesaian sengketa dalam bidang Technology di Indonesia.
Financial