LEGAL SHARING WRITING EVENT "REVISI UU KPK, JALAN MULUS PELEMAHAN LEMBAGA ANTIRASUAH" by APRISKA W.

REVISI UU KPK, JALAN MULUS PELEMAHAN LEMBAGA ANTIRASUAH Apriska Widiangela apriska.widiangela-2019@fh.unair.ac.id Pada tahun 2019, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik menjadi 40, dan berada di peringkat ke 85. Meskipun demikian, tentu saja hal tersebut masih jauh di bawah apabila dibandingkan dengan Denmark dan Selandia Baru. Sehingga andai kata Komisi Pemberantasan Korupsi tidak efektif, maka bisa saja IPK Indonesia menjadi lebih buruk dibandingkan sekarang. Sedangkan yang menghambat kemajuan IPK tersebut bisa jadi disebabkan oleh KPK secara konstitusional tak kunjung diperkuat, malah seringkali terancam pelemahan. Ketika KPK berhasil dilemahkan, maka yang paling berbahagia ialah pasti calon koruptor.

Terkait pelemahan KPK, hal ini terjadi dalam tubuh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menuai kontroversi karena terdapat kecacatan formil di dalamnya. Salah satunya tidak terdaftarnya revisi UU KPK tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2019, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 bahwa rancangan undang-undang disusun berdasarkan Prolegnas, maka revisi UU KPK ini tidak terlalu mendesak. Revisi UU KPK juga dinilai melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai yang diatur dalam pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 dengan tidak melibatkan elemen masyarakat sebagai masukan. Selain itu, terdapat poin-poin penting yang dinilai memperlemah KPK, seperti terbentuknya Dewan Pengawas yang dianggap sebagai hasil dari intervensi politik, hal ini justru merusak KPK sebagai lembaga yang independen.

Beberapa hal di atas hanyalah sebagian dari kecacatan formil yang terjadi dalam revisi UU KPK kita saat ini, hal tersebut menimbulkan penolakan dari masyarakat di luar sana.

Lantas apakah hal tersebut tidak menjadikan pertimbangan DPR selaku wakil rakyat untuk menghendaki sebagaimana yang dikehendaki rakyatnya? Bahkan asas hukum tertinggi adalah kehendak rakyat hanya menjadi asas yang abstrak tanpa ada perwujudan konkretnya.

Demikian, jalan terakhir untuk menuntaskan permasalahan ini ialah pengajuan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi setelah Presiden menolak untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Revisi UU KPK ini.