PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA Hidayatul Sabrina hiddaa12@gmail.com Pembuktian merupakan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana proses pembuktian itu dilakukan. Dalam hukum pembuktian, terdapat 4 sistem, yaitu: 1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan, yaitu bahwa hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya, walaupun tidak ada alat buktu, hakim dapat menjatuhkan pidana dan hakim tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya. Dalam sistem ini hakim memiliki kebebasan penuh untuk menjatuhkan putusan. 2. Teori pembuktian positif, sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Sistem ini berbanding terbalik dengan pembuktian berdasarkan keyakinan, karena apabila sidah terbukti dengan alat bukti maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. 3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis. Alat bukti dalam sistem ini tidak diatur secara limitative oleh undang-undang. Sistem ini juga disebut pembuktian bebas karena
hakim
bebas
menyebutkan alasan-alasannya dalam
menjatuhkan putusan. 4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Menurut sistem ini, dalam membuktikan kesalahan terdakwa, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang—undang. Kedua hak tersebut tidak dapat dipisahkan ataupun berdiri sendiri.
Dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh kehayikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.� Alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. oleh karena itu, hukum di indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.