LEGAL SHARING WRITING EVENT "PENERAPAN NON-CONVICTION BASED ASET FORFEITURE DALAM TPPU DI INDONESIA"

PENERAPAN NON-CONVICTION BASED ASET FORFEITURE DALAM TPPU DI INDONESIA Avany Mahmudah avanymahmudah91@gmail.com Pencucian Uang adalah istilah yang digunakan dalam menjelaskan aktivitas, dalam hal menguraikan atau memindahkan asal usul yang tidak sah menjadi seolah olah sah, sehingga sumber asalnya tidak dapat diusut ataupun dideteksi. Konsep Non-Conviction Based Aset Forfeiture, pada hakikatnya merupakan tindakan merampas aset pelaku kejahatan tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu. Perampasan melalui jalur perdata ini dipilih, karena perampasan pidana yang sudah ada harus dikaitkan dengan kesalahan terdakwa. Dalam artian, aset tersebut harus terbukti sebagai hasil dari tindak pidana, baru negara dapat mengambil tindak seperti melakukan perampasan terhadap aset tersebut.

Diterapkannya prinsip NCB (Non-Conviction Based) dalam konsep perampasan aset TPPU di Indonesia hadir sebagai inovasi yang diperkenalkan oleh World Bank melalui United Nations Convenant Againts Corruption (UNCAC) tahun 2003 untuk mengatasi berkembangnya kejahatan pencucian uang yang semakin beragam modusnya. Penerapan prinsip NCB dalam konsep Aset Recovery dalam TPPU di Indonesia dalam penerapannya menemui hambatan cukup besar, yaitu: 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih memiliki keterbatasan dalam upaya pendeteksian TPPU, dan 2. Masih terdapat beragam penafsiran atas beberapa rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan mengenai TPPU yang berlaku saat ini.

Solusi utama dalam permasalahan ini yaitu segara dilakukannya pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dimana telah menjadi PROLEGNAS 2015-2019, sebagai keabsahan dan kepastian hukum atas perampasan aset dengan prinsip NCB dalam TPPU di Indonesia. Lalu, pentingnya kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang. Pengaturan tersebut selain harus komprehensif juga harus diintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat.