TINDAKAN KEMANUSIAAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 DENGAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK Afina Luthfi Tsaniya afinaluthfiwow@gmail.com
Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 menimbulkan perdebatan dalam masyarakat. Masyarakat yang beranggapan bahwa tindakan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat karena ditakutkan para narapidana yang sudah dibebaskan tersebut akan melakukan tindakan pidana lagi dan dapat membahayakan lingkungan masyarakat. Sedangkan, masyarakat yang mendukung berpendapat bahwa tindakan tersebut sudah sesuai dengan tindakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 serta menjadikan ini sebagai suatu tindakan kemanusiaan terhadap hak-hak narapidana. Menurut catatan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, ada total 38.822 narapidana dan anak yang dibebsakan dengan program asimilasi serta integrasi dan hanya 13 orang yang kembali melakukan tindak pidana. Menurut pasal 1 angka 4 Permenkumham nomor 3 tahun 2018, Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Integrasi, pada angka 6, adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dua tindakan tersebut merupakan proses pembinaan narapidana dan anak agar dapat berbaur kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal ini memang sedikit menyimpangi dari konsep pemidanaan yang berisi penderitaan atau nestapa. Tetapi, kita juga harus melihat tujuan dilakukannya nestapa, yaitu agar narapidana menjadi jera dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi sehingga mereka dapat hidup di masyarakat sesuai dengan hukum. Sama dengan tujuan asimilasi dan integrasi, hanya saja tindakan ini lebih soft dan lebih mengedepankan hak asasi dibandingkan dengan nestapa pada pemidanaan.
Selain itu, pencegahan dan penanggulangan COVID-19 juga diutamakan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa lapas-lapas sudah over capacity dan menyebabkan penuh sesaknya manusia di dalamnya. Sedangkan, Indonesia sedang menerapkan social distancing, maka diharapkan dengan berkurangnya penghuni lapas, social distancing berjalan dan lebih dapat mencegah terjadinya COVID-19.