DISHARMONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PENYEBARAN COVID-19 SEBAGAI BENTUK DISKRESI Nenes Renata nenesrenaa@gmail.com Sebulan yang lalu Indonesia dihadapkan dengan pandemic jenis baru yaitu Covid-19 yang menggemparkan media serta menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan ketidakpastian hukum yang terletak pada dilema kebijakan yang akan dikomandokan pemerintah pusat. Terlihat dari ditengah pandemic Covid-19, ternyata UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang sangat krusial eksistensinya belum juga memiliki amunisi Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini mendorong beberapa pemerintah daerah di Indonesia memulai start untuk menerapkan kebijakan masing-masing seperti pemerintah Kabupaten Tegal contohnya yang mengklaim menerapkan karantina wilayah. Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan yang dimaksud karantina wilayah adalah pembatasan akses keluar masuk pada suatu wilayah yang telah terinfeksi. Lebih lanjut dalam pasal 54 ayat (3) masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Namun bila beralih pada realita, pemerintah daerah yang mengklaim pemberlakukan karantina wilayah hanyalah membatasi jam akses keluar masuk wilayah. Maka kebijakan ini yang diterapkan beberapa pemerintah derah sejatinya bukanlah hal yang dapat dikatakan sepenuhnya salah. Hal ini dilakukan dalam mengatasi kekosongan hukum akibat tidak adanya PP terkait UU Kekarantinaan Kesehatan dan sebagai upaya yang bertujuan untuk menjalankan urusan konkuren Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan (pasal 12 ayat 1 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Diskresi yang dilakukan pemerintah daerah ini pun tidak menyalahi tujuan diadakannya yaitu melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Bila mengacu pada syarat diskresi dalam Pasal 24 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kebijakan diskresi telah terpenuhi syarat-syaratnya. Yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sejatinya memang tidak menerapkan karantina wilayah secara nyata-nyata. Diskresi juga berdasarkan alasan objektif yaitu penanganan Covid-19, sesuai dengan AUPB, tidak
menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik untuk melindungi masyarakat.