PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 20004
Rahardian Satya Mandala Putra rahardian_satya@yahoo.co.id
Dalam dunia industri, tentu akrab dengan apa yang disebut perselisihan. Perselisihan Hubungan Industrial sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, didalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 2 tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha/gabungan pengusaha dengan buruh/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan.
Undang - Undang Nomor 2 tahun 2004 telah menyebutkan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial dapat ditempuh melalui jalur; 1. Bipatrit : perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh
dengan
pengusaha
untuk
menyelesaikan
perselisihan
hubungan
industrial 2. Mediasi : penyelesaian
perselisihan
hak,
perselisihan
kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral 3.
Konsiliasi : penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.
4. Arbitrase : penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. 5. Pengadilan Hubungan Industrial : pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan
memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
Perlu diketahui bahwa menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial merupakan opsi yang terakhir apabila dirasa melalui perundingan bipatrit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase
dirasa
tidak
hubungan industrial.
mencukupi
untuk
menyelesaikan
permasalahan