MALADMINISTRASI DALAM SURAT STAFSUS PRESIDEN Raymond Jonathan rjonathan21.rj@gmail.com
Tertanggal pada 1 April 2020, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Andi Taufan, menerbitkan ‘sepucuk’ surat untuk kepala camat di seluruh Indonesia. Surat berkop Sekretariat Kabinet RI itu membahas perihal kerjasama sebagai relawan desa lawan COVID19. Para kepala camat diharapkan dapat bekerjasama dengan tim lapangan dari Amartha, sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Andi. Tindakan Andi dianggap serampangan, bahkan Ombudsman RI menyebutnya sebagai tindakan maladministrasi. Mengacu pada UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, pengertian maladministrasi diatur dalam Pasal 1 Nomor 3. Singkatnya, maladministrasi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melampaui wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam pelayanan publik oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan orang perseorangan. Mengenai tindakan maladministrasi yang dilakukan Andi Taufan, maka sebagai Staf Khusus Presiden ia telah melanggar kewajibannya untuk menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 Perpres Nomor 17 Tahun 2012. Hal demikian dikarenakan kewenangan untuk surat menyurat kepada kepala camat seharusnya dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain itu, tugas Staf Khusus menurut uraian Alvin Lie dikutip dari rmol.id, anggota Ombudsman Republik Indonesia, adalah untuk memberikan pertimbangan dan masukan kepada Presiden sehingga staf khusus juga tidak memiliki kewenangan yang bersifat eksekutif, terlebih lagi dalam membuat surat edaran. Dengan adanya tindakan tersebut, maka juga berpotensi muncul konflik kepentingan. Meski kemudian Andi Taufan mengeluarkan permintaan maaf, namun harapannya pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh Staf Khusus Presiden diproses secara hukum untuk menjamin terselenggaranya kepastian hukum bagi semua pihak. Tidak hanya berhenti dari proses penindakan terhadap pelanggaran administrasi, harapan lebih lanjut agar Presiden Joko Widodo agar segera mengevaluasi kinerja Staf Khusus Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pemerintah agar tidak menimbulkan kontroversi melainkan menghasilkan prestasi.