PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPR

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPR Nurasyifah Khoirala lalanurasyifah@gmail.com Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dikenal istilah PAW atau Penggantian Antarwaktu.

PAW juga bisa berarti Pemberhentian Antarwaktu, tetapi yang akan dibahas disini mengenai penggantian antarwaktu. Mekanisme penggantian antarwaktu terhadap anggota DPR diatur dalam Pasal 242 dan 243 UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPR dapat berhenti antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 239 ayat (1). Kriteria tersebut sifatnya alternatif, sehingga anggota DPR yang memenuhi salah satu kriteria tersebut dapat digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 242 ayat (1). Masa jabatan yang dimiliki oleh anggota DPR pengganti antarwaktu tersebut sesuai dengan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.

Dalam mekanisme PAW, Pimpinan DPR akan menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 242 ayat (1). Dalam hal pemberhentian dan pengangkatan anggota DPR tersebut diresmikan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 242 ayat (4). Konflik hukum yang berhubungan dengan PAW salah satunya terjadi pada calon anggota legislatif DPR dari PDIP, Harun Masiku. Kasus ini terjadi karena terdapat perbedaan pandangan antara KPU dengan PDIP mengenai calon anggota terpilih yang dapat menggantikan Nazarudin Kiemas yang merupakan anggota terpilih DPR dari PDIP yang meninggal dunia. KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin berdasarkan ketentuan dalam Pasal 426 ayat (3) UU No.7/2017, Pasal 242 ayat (1) UU No. 17/2014, PKPU No.5/2019. Sedangkan, PDIP menginginkan Harun sebagai pengganti Nazarudin dengan didasarkan pada Putusan MA Nomor 57P/HUM/2019 yang berisi tentang uji materil terhadap Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l jo Pasal 55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 dan Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019.