PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Muhamad Yovi muhamad.yovi-2019@fh.unair.ac.id
Dasar Konstitusional berdirinya PTUN ada pada pasal 24 Ayat 2 UUD NRI 1945 dan latar belakang berdirinya PTUN adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, ada empat konsep negara hukum yakni pengakuan HAM, pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan UU, dan peradilan administrasi.Selanjutnya pada tahun 1986 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum maka dibentuklah PTUN dengan dasar hukum UU No.5 Tahun 1986 kemudian diubah ke dalam UU No.9 Tahun 2004 dan diubah lagi ke dalam UU No.51 Tahun 2009.Letak hirarki PTUN adalah Pengadilan Tinggi TUN yang berada di Provinsi lalu ada Pengadilan Tingkat I yang berada di Kab/kota.Faktanya PT TUN dan Pengadilan Tingkat I belum semua ada, Pengadilan Tingkat I baru ada 28 dan PT TUN baru ada 4 yakni berada di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Yurisdiksi PTUN berdasarkan UU No.5 Tahun 1986 hanya sebatas pada KTUN saja dan semua unsur dalam KTUN seperti penetapan tertulis oleh pejabat TUN atau badan TUN, konkret, individual, dan final harus terpenuhi.Tertulis artinya harus ada hitam diatas putih tidak boleh bersifat oral, konkret artinya berwujud tertentu dan dapat ditentukan misalnya pengangkatan x sebagai Kepala dinas, individual artinya bukan untuk umum tetapi untuk tertentu baik alamat atau pun hal yang dituju bila orangnya lebih dari satu maka tiap-tiap nama dari orang yang terkenan keputusan harus disebutkan pada lampiran.Kalau satu aja unsur dari KTUN tidak terpenuhi maka gugatan tersebut akan ditolak, tentu hal tersebut membuat masyarakat kesulitan dalam menggugat pemerintah sehingga UU No.30 Tahun 2014 memperluas Yurisdiksi PTUN bukan hanya KTUN saja tetapi juga memasukkan perbuatan faktual pemerintah.Perbedaan PTUN dengan peradilan yang lain terletak pada subjeknya yakni masyarakat versus pemerintah tidak boleh pemerintah yang menggugat masyarakat lalu ada prinsip hakim aktif berbeda dengan kasus perdata dimana hakim pasif.Prinsip hakim aktif maksudnya adalah hakim wajib membantu masyarakat.