KEDAULATAN NEGARA ATAS WILAYAH LAUT DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LAUT SECARA MEDIASI
Dzaka Ananda Hidayat dzakaananda77@gmail.com
Pengaturan secara internasional tentang kedaulatan negara di laut baru di mulai pada konferensi Kodifikasi Hukum Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1930 yang membicarakan tentang nationality, laut teritorial dan tanggung jawab negara. Pada saat itu sudah di capai kesepakatan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan terhadap laut yang ada di dekat wilayah daratannya yaitu laut teritorial. Pencemaran laut menurut PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
mempunyai pengertian atau definisi sebagai masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Konvensi hukum laut 1982 meminta agar setiap negara untuk melakukan upaya-upaya untuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari setiap sumber pencemaran seperti pencemaran dari pembuangan limbah berbahaya dan beracun serta berasal dari sumber dataran, dumping, dari kapal, dari instansi eksplorasi dan eksploitasi. Dalam kegiatan tersebut, setiap negara harus melakukan kerjasama baik kerjasama regional maupun global yang diatur sesuai dalam pasal 197 – 201 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 Setiap masalah internasional bisa di selesaikan dengan cara mediasi yang tentunya baik bagi kedua negara, menyelesaikan permasalahan dengan damai. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dengan melibatkan pihak ketuga, yaitu suatu negara yang netral dan independen sehingga dapat memberikan saran yang tidak memihak salah satu negara pihak sengketa. Pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah pihak yang tengah bersengketa untuk melakukan negosisasi ulang, dan perlu di ketahui bahwa mediasi merupakan tingkat lanjut penyelesaian sengketa hukum internasuonal setelah negosiasi.