LEGAL SHARING WRITING EVENT "KRIMINALISASI PEJUANG LINGKUNGAN" by PAMELA PUTRI KORAAG

KRIMINALISASI PEJUANG LINGKUNGAN Pamela Putri Koraag pamelaputrik9c25@yahoo.com Mulai dari Salim Kancil, Indra Pelani hingga Poro Duka harus membayar harga mahal sebagai pejuang lingkungan. Kali ini, 7 orang dibui tanpa alasan jelas demi memperjuangkan hak atas lingkungan. 7 orang ini adalah Iss, Sutarno, Kelvin, Danang, Bambang, Sukemi dan Brillian. Mereka ditangkap oleh beberapa polisi tanpa seragam dan surat keterangan penangkapan, meninggalkan keluarga di rumah tanpa kepastian. Penangkapan ini merupakan buntut dari demo warga Sukoharjo terkait limbah yang dihasilkan PT. RUM. Limbah ini menyebabkan pencemaran sungai dan bau yang tak sedap yang menimbulkan penyakit.

Sebelum demo, ribuan warga protes kepada Bupati Wardoyo namun hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Setelah Bupati Wardoyo mengesahkan SK penghentian sementara produksi PT. RUM, perburuan dimulai.

Sukemi, Kelvin, Bril, Iss dan Sutarno ditangkap atas tuduhan perusakan barang dan fasilitas. Sedangkan Danang dan Bambang dituding melanggar UU ITE atas provokasi dan ujaran kebencian di medial sosial. Menurut Pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang berhak mengajukan keberatan dan melakukan pengaduan dugaan pencemaran lingkungan hidup. Pada kasus ini, warga telah mengajukan keberatan kepada Bupati Wardoyo namun beliau hanya mengeluarkan pernyataan sikap pribadi dan tidak melibatkan warga. Lalu kepada siapakah warga harus mengadu? Pasal 66 UU PPLH juga menjamin setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Disinilah muncul permasalahan baru.

Pasal ini hanya berlaku bagi korban dan pelapor yang menempuh jalur hukum.

Bagaimana dengan mereka yang tidak menempuh jalur hukum? Pasal ‘penjamin’ ini justru menomerduakan HAM. Sedikit cerita dari 7 orang tersebut, ayah Sutarno meninggal dunia saat ia masih didalam penjara. Sutarno sudah berusaha untuk meminta ijin pulang sebentar namun dipersulit dengan berbagai macam alasan dan syarat, seperti harus membayar uang minimal 10 juta jika ingin izin. Inikah hukum di Indonesia ?