STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PT. ARFAK INDRA Kantor Pusat : Wisma Nugraha Lt. 4 Jl. Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat Telepon (021)31904328 Fax (021)31904329 Kantor Perwakilan : Jl Yos Sudarso No.88 Fakfak Papua Barat Indonesia Telepon (0956)22854
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DELINIASI BATAS KAWASAN KONSESI DENGAN KAWASAN MASYARAKAT SETEMPAT
No. Dok.
: SOP-0701
Revisi
: 04
Terbit
:
19/11/2011
1. PENGERTIAN a. Deliniasi adalah batas pemisah antara masing-masing strata atau kelompok hutan, atau delinisiasi juga dapat diartikan suatu kegiatan penilaian atau seleksi visual dan pembedaan wujud gambaran pada berbagai data dan informasi keadaan faktual lapangan atau areal hutan dengan jalan menarik garis batas. b. Ketergantungan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan pada sumber daya hutan merupakan kondisi yang sangat umum di Indonesia. Interaksi antara hutan dengan masyarakat demikian eratnya sehingga setiap nafas kehidupan yang ada di masyarakat selalu kembali ke alam. Dalam menggunakan sumber daya alam disekitarnya, terutama lahan, didasarkan pada tatanan budaya yang sudah turun temurun. Interaksi ini dipertahankan sejak lama karena hutan dirasakan mampu memberikan kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat. c. Tatanan sosial budaya yang berkembang pada masyarakat setempat tidak menutup kemungkinan terdapatnya kawasan hutan yang diakui masyarakat setempat sebagai hak adat atau hak ulayat mereka, dan ada kemungkinan hutan adat atau tanah ulayat ini berada di dalam areal hutan yang dikelola oleh Unit Manajemen. Unit Manajemen akan menghormati keberadaan hak adat/ulayat ini dan mencari penyelesaian yang baik dalam pemanfaatan kayu di dalam kawasan hak adat/ulayat ini melalui berbagai kesepakatan dengan masyarakat setempat secara partisipatif dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. d. Permasalahan pengunaan lahan dan pengusahaan hutan untuk sektor kehutanan semakin menjadi permasalahan yang sulit dikendalikan. Pemantapan kawasan hutan yang berkaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan lahan oleh masyarakat juga merupakan persoalan yang timbul dilapangan karena adanya konflik kepentingan penggunaan lahan. Pelaksanaan penataan batas hutan (dengan menggunakan batas alam di lapangan dan di atas peta) hampir tidak pernah memperhatikan keberadaan serta kebutuhan lahan masyarakat di dalam dan di sekitarnya. e. Dalam penyelesaian kondisi tersebut di atas memerlukan persamaan cara pandang dalam penyelesaian proses pemantapan kawasan hutan. Terutama yang berkaitan dengan adanya hak-hak pihak ketiga yang ada di dalamnya. Penyelesaian ini harus mengutamakan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DELINIASI BATAS KAWASAN KONSESI DENGAN KAWASAN MASYARAKAT SETEMPAT
No. Dok.
: SOP-0701
Revisi
: 04
Terbit
:
19/11/2011
kepentingan masyarakat luas. Untuk itu unit manajemen dan masyarakat harus dapat duduk bersama dan mempunyai niat baik untuk mencari jalan keluar. f.
Diperlukan Penataan batas secara pertisipatif untuk mendeliniasi keberadaan laha-lahan yang telah diusakan masyarakat. Prinsip dasar “partisipasi masyarakat” dalam proses tata batas partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. TUJUAN DAN SASARAN a. Tujuan kegiatan penataan batas partisipatif antara Areal Unit manajemen dengan Kawasan Hukum Adat/tanah Adat atau Ulayat dan areal yang dikelola masyarakat ini adalah :
Untuk menghasilkan kawasan hutan yang aman terhadap konflik kepentingan jangka panjang dengan menghindari tumpang tindih dengan kegiatan masyarakat;
Mengenali proses penataan batas hutan yang paling akomodatif bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan unit manajemen;
Memprakarsai proses pelibatan masyarakat secara aktif dalam negosiasi dan tahapan penetapan tata batas;
Mendukung upaya-upaya penyelesaian sengketa tata batas dan proses perencanaan pengelolaan kawasan hutan secara kolaboratif.
b. Sasaran kegiatan penataan batas partisipatif antara Areal Unit manajemen dengan Kawasan Hukum Adat/tanah Adat atau Ulayat dan areal yang dikelola masyarakat ini adalah :
Adanya batas yang jelas dan disepakati para pihak antara areal yang akan dikelola oleh Unit Manajemen dengan lahan yang telah diusahakan oleh masyarakat.
Perhitungan yang jelas tentang luas
kawasan hutan yang aman konflik dengan
mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan pengakuan hak-hak atas tanah masyarakat setempat.
Pengakuan hak-hak atas tanah (pengelolaan, penguasaan, penggunaan, kepemilikan) melalui jaminan kepastian hukum.
Kepastian usaha dan berusaha jangka panjang
Aman konflik lahan jangka panjang, penataan batas partisipatip ini akan membantu mengurangi konflik lahan sekarang dan di masa yang akan datang karena dalam penataan batas sudah ada rumusan-rumusan kesepakatan.
Pengamanan kawasan hutan sejak dini.
Terpenuhinya Kriteria dan indikator dan partisipasi dan pengelolaan hutan lestari.
Dokumentasi proses yang membantu proses legalitas kawasan.
3. KETENTUAN UMUM a. Unit Manajemen akan menunjuk penanggung jawab dan petugas pelaksana kegiatan ini serta membentuk organisasi tersendiri atau mengembangkan organisasi yang telah ada.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DELINIASI BATAS KAWASAN KONSESI DENGAN KAWASAN MASYARAKAT SETEMPAT
No. Dok.
: SOP-0701
Revisi
: 04
Terbit
:
19/11/2011
b. Unit Manajemen akan membuat laporan hasil kegiatan ini kepada instansi yang berwenang (pemerintah daerah : kecamatan, Kabupaten, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Fakfak) dalam menangani batas areal pengelolaan Unit Manajemen dengan lahan yang telah dan akan diusahakan masyarakat dan atau kawasan hukum adat/tanah adat/tanah ulayat. c.
Perlu dibuat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penataan batas partisipatif antara areal Unit Manajemen dengan Kawasan Hukum Adat/tanah Adat atau Ulayat dan areal yang dikelola
masyarakat
setiap
tahun
untuk
mengetahui
tingkat
keberhasilan
dan
kelemahan/kekurangan/kendala yang terjadi yang dapat dipergunakan sebagai feed back/umpan balik dalam penyelesaian masalah-masalah pemanfaatan lahan pada tahuntahun berikutnya. 4. URUTAN KERJA Penataan batas partisipatif pada kawasan hutan yang akan dan telah ditetapkan melalui proses sebagai berikut : a. Proses Perencanaan Proses ini akan mengakumulasikan semua informasi rencana penggunaan lahan dari semua sektor pembangunan baik oleh masyarakat maupun sektor non kehutanan, RTRW, sejarah penguasaan lahan. Bentuk ini berupa peta dasar yang telah memiliki informasi awal tentang penggunaan lahan dari berbagai pihak. 
Bersama-sama
dengan
masyarakat
setiap
dusun/kampung/desa
yang
ada
menginventarisasi dan mengidentifikasi keberadaan dan luas ladang, kebun dan usaha tani lainnya atau pemanfaatan lahan hutan untuk usaha lainnya, serta luas permukiman setiap dusun/kampung/desa yang berada di dalam areal pengelolaan Unit Manajemen b. Proses Identifikasi (social zoning) Proses ini dilakukan dengan metode participatory mapping untuk memperoleh gambaran kondisi fisik, sosial, ekonomi budaya masyarakat setempat. Baik berupa data primer maupun data sekunder. Dalam pelaksanaan identifikasi data yang diperlukan adalah : 1. Sejarah desa/kampung guna mengetahui sejarah keberadaan masyarakat pada kawasan hutan, apakah mereka ada pada kawasan hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan atau kawasan mereka yang di hutan negarakan oleh hukum Negara . 2. Pola penggunaan lahan untuk memperoleh kondisi visual penggunaan lahan oleh masyarakat berdasarkan kearifan lokal. 3. Sistim penguasaan SDA guna mengetahui akses masyarakat terhadap kawasan hutan berdasarkan kearifan lokal, norma adat istiadat yang masih berlaku kuat di masyarakat. 4. Tingkat ketergantungan terhadap sumber daya alam
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DELINIASI BATAS KAWASAN KONSESI DENGAN KAWASAN MASYARAKAT SETEMPAT
Bersama-sama
dengan
masyarakat
No. Dok.
: SOP-0701
Revisi
: 04
Terbit
:
setiap
19/11/2011
dusun/kampung/desa
yang
ada
melaksanakan cheking lapangan dan menentukan batas di lapangan keberadaan dan luas ladang, kebun dan usaha tani lainnya atau pemanfaatan lahan hutan untuk usaha lainnya, serta luas permukiman setiap dusun/kampung/desa yang berada di dalam areal pengelolaan Unit Manajemen
Bersama-sama dengan masyarakat mendeleniasi dan menentukan batas keberadaan ladang, kebun, lahan usaha tani dan usaha lainnya, serta permukiman, pada peta kerja Unit Manajemen yang diketahui/ditandatangani oleh semua pihak (pihak Unit Manajemen dan kepala dusun/kampung/desa) dan dituangkan dalam berita acara, masing-masing pihak memiliki peta dan berita acara hasil deleniasi ini
Bersama-sama dengan tokoh masyarakat/tetua adat, kepala dusun, kepala kampung,
kepala
desa,
camat
setempat
menentukan
lokasi
kemungkinan
pengembangan pemanfaatan lahan untuk ladang, kebun, lahan usaha tani dan usaha lainnya, serta permukiman, yang tidak menganggu pengelolaan hutan lestari oleh Unit Manajemen.
Melaksanakan cheking lapangan lokasi pengembangan pemanfaatan lahan untuk masyarakat ini, kemudian menentukan batas-batasnya di lapangan dan dideleniasi batas-batas lahan pengembangan ini pada peta kerja Unit Manajemen yang diketahui/ditandatangani oleh semua pihak (pihak Unit Manajemen dan tetua adat/kepala dusun/kampung/desa/camat) dan dituangkan dalam berita acara, masing-masing pihak memiliki peta dan berita acara hasil deleniasi ini
Bersama-sama
dengan
masyarakat
setempat
terutama
tokoh
adat,
kepala
kampung/dusun/desa, mengidentifikasi, mendeleniasi dan menentukan batasbatasnya
di
lapangan
keberadaan
tanah
adat/ulayat
dari
setiap
kampung/dusun/desa atau suku/kelompok sosial yang berada di dalam areal pengelolaan Unit Manajemen c. Proses Kajian Ekologi
yang berkaitan dengan sistem pelestarian sumber daya alam
berdasarkan kearifan tradisional, aspek sosial budaya yang berkaitan erat dengan norma adat yang berlaku di masyarakat. d. Proses Sosialisasi yaitu penyebaran infomasi kepada masyarakat dalam proses penyelesaian konflik atau tumpang tindih penguasaan lahan melalui diskusi kelompok, penyuluhan, atau metode pendekatan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Proses ini memerlukan penjelasan penguatan. e. Proses Negosiasi merupakan kegiatan tawar menawar dalam menyepakati suatu kawasan dapat dikeluarkan atau tidak dan penentuan pilihan-pilihan bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat atau lainnya di dalam kawasan hutan yang perlu diakui pemerintah. Tahap ini akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan tawar-menawar dengan pihak terkait melalui :
Diskusi untuk mencapai kesepakatan.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DELINIASI BATAS KAWASAN KONSESI DENGAN KAWASAN MASYARAKAT SETEMPAT
f.
No. Dok.
: SOP-0701
Revisi
: 04
Terbit
:
19/11/2011
Penyampaian hasil identifikasi lokasi, pengkajian dan analisa oleh tim.
Penyampaian usulan - usulan masyarakat.
Perumusan kesepakatan dan pilih-pilih yang direkomendasikan.
Penyiapan dokumentasi kesepakatan.
Penyusunan rencana tindak lanjut untuk tindak lanjut rekomendasi.
Proses Kesepakatan merupakan proses yang memberikan posisi tawar kepada masyarakat setempat dalam penentuan pilihan bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat atau lainnya di dalam kawasan hutan.
Bersama-sama
dengan
masyarakat
setempat
terutama
tokoh
adat,
kepala
kampung/dusun/desa, memusyawarahkan keberadaan tanah adat/ulayat dari setiap kampung/dusun/desa atau suku/kelompok
sosial yang berada di dalam
areal
pengelolaan Unit Manajemen dalam kaitannya dengan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh Unit Manajemen.
Musyawarah dilakukan untuk memperoleh pola pemanfaatan
hasil kayu pada tanah adat ini yang dapat memberikan keuntungan pada para pihak secara adil dan proporsional. g. Proses Rekomendasi/Usulan daerah
merupakan penyampaian hasil penelitian lapangan
melalui proses negosiasi dan kesepakatan, terhadap kawasan yang telah teridentifikasi, melalui Bupati untuk proses pelaksanaan penataan batas hutan selanjutnya. 5. HASIL KEGIATAN Hasil dari kegiatan penataan batas partisipatif antara Areal Unit manajemen dengan Kawasan Hukum Adat/tanah Adat atau Ulayat dan areal yang dikelola masyarakat ini adalah sebagai berikut : a. Peta mengenai keberadaan ladang, kebun, lahan usaha tani lain, lahan untuk usaha lain dan permukiman yang terdapat di dalam areal Unit Manajemen serta deleniasi batas-batasnya yang telah disepakati bersama para pihak. b. Peta alokasi pengembangan penggunaan lahan untuk ladang, kebun, usaha tani lain, usaha lain dan permukiman, yang berada di dalam areal Unit Manajemen dan deleniasinya batasbatasnya yang telah disepakati bersama para pihak.
c.
Peta areal pengelolaan Unit Manajemen yang dibebani hak ulayat/adat yang batas-batasnya telah disepakati bersama oleh para pihak.
6. ORGANISASI YANG MELAKSANAKAN a. Kabag Kelola Lingkungan dan SCR (Social Community Responsibility)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DELINIASI BATAS KAWASAN KONSESI DENGAN KAWASAN MASYARAKAT SETEMPAT
No. Dok.
: SOP-0701
Revisi
: 04
Terbit
:
19/11/2011
b. Kasie Kelola Sosial
7. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan ini mulai dilaksanakan sejak keluarnya SK IUPHHK Unit Manajemen dan dimulainya kegiatan pengelolaan di lapangan sampai dengan berakhirnya ijin UPHHK Unit Manajemen ini.