STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PT. ARFAK INDRA Kantor Pusat : Wisma Nugraha Lt. 4 Jl. Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat Telepon (021)31904328 Fax (021)31904329 Kantor Perwakilan : Jl Yos Sudarso No.88 Fakfak Papua Barat Indonesia Telepon (0956)22854
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DISTRIBUSI MANFAAT
I.
No. Dok
: SOP-0708
Revisi
: 00
Terbit
: 24/09/2012
PENGERTIAN a.
Para pihak adalah seseorang (karyawan) atau sekumpulan orang (masyarakat) yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan pengusahaan hutan.
b.
Distribusi manfaat kepada para pihak merupakan bentuk tanggung jawab pemegang IUPHHK-HA sebagai konsekuensi dari pengakuan terhadap hak-hak dasar karyawan dan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
c.
Karyawan adalah seluruh personal yang tercatat sebagai karyawan perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung berperanserta aktif dalam kegiatan operasional pengusahaan hutan.
d.
Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan adalah masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar hutan yang menggantungkan kehidupannya terhadap hutan.
II. REFERENSI 1.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
2.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 292/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Atau Bukan Kayu (IUPHHK dan atau IUPHHBK) Di Hutan Produksi Dengan Koperasi
III. SASARAN DAN TUJUAN Sasaran distribusi manfaat kepada para pihak adalah : 1.
Meningkatnya kesejahteraan para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengusahaan hutan.
2.
Menanamkan kesadaran rasa memiliki (sense of belonging) terhadap para pihak yang akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja karyawan dan meningkatnya rasa tanggungjawab masyarakat dalam menjaga keamanan hutan, kelancaran kegiatan pengusahaan hutan dan berperanserta aktif dalam pelestarian hutan.
3.
Kontribusi perusahaan terhadap pembangunan masyarakat sekitar, pemerintah daerah dan pemerintah pusat
Sedangkan tujuannya adalah terdistribusikannya manfaat yang adil dan merata kepada para pihak secara proporsional. IV. KETENTUAN UMUM 1.
Pemegang IUPHHK-HA wajib melaksanakan kegiatan yang menjamin terdistribusikannya manfaat yang adil dan proporsional kepada para pihak serta wajib menyediakan dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatannya.
2.
Lingkup kegiatan yang menjamin terdistribusikannya manfaat yang adil dan proporsional kepada para pihak meliputi :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DISTRIBUSI MANFAAT
No. Dok
: SOP-0708
Revisi
: 00
Terbit
: 24/09/2012
a.
Memenuhi hak-hak dasar karyawan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
b.
Mengikut sertakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai mitra perusahaan dalam kegiatan operasional pengusahaan hutan.
c.
Pembayaran kompensasi hak ulayat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pengakuan perusahaan terhadap hak masyarakat hukum adat yang areal ulayatnya berada di dalam kawasan areal hutan produksi yang diusahakan oleh perusahaan.
d.
Pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meliputi : PSDH, DR, Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan, PBB dan lain-lain