STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PT. ARFAK INDRA Kantor Pusat : Wisma Nugraha Lt. 4 Jl. Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat Telepon (021)31904328 Fax (021)31904329 Kantor Perwakilan : Jl Yos Sudarso No.88 Fakfak Papua Barat Indonesia Telepon (0956)22854
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUTAN
No. Dok.
: SOP-0702
Revisi
: 04
Terbit
: 27/09/2011
1. PENGERTIAN a. Hutan adalah areal yang cukup luas dengan tanah beserta segala isinya yang didalamnya tumbuh berbagai jenis pohon bersama-sama organisme lain, nabati maupun hewani yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lain secara lestari (Bab I pasal 1 KepMenHut Nomor 70/kptsII/2001) b. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang berada di dalam dan disekitar areal pengelolaan hutan Unit Manajemen. c. Masyarakat didalam hutan adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya baik sebagian maupun seluruhnya kepada keberadaan hutan baik sebagai pemukiman, mata pencaharian maupun melakukan interaksi lainnya. d. Masyarakat di sekitar hutan adalah masyarakat yang bermukim didesa terdekat dengan bagian tepi/luar hutan, yang memanfaatkan sumber daya hutan untuk kegiatan budidaya pertanian atau perladangan serta melakukan pemungutan hasil hutan untuk keperluan sehari-hari. e. Akses masyarakat terhadap hutan yang dimaksud adalah merupakan akses pemanfaatan lahan hutan dan hasil hutan (terutama hasil hutan non kayu) masyarakat di dalam areal pengelolaan unit manajemen serta peran serta aktif masyarakat terhadap pengelolaan hutan pada Unit Manajemen. f.
Kawasan hutan yang dimaksud merupakan kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan Unit Manajemen sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam.
g. Pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar hutan ialah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. h. Pemanfaatan hutan bertujuan agar seluruh masyarakat memperoleh manfaat bagi kesejahteraannya dengan tetap menjaga kelestarian hutan. i.
Partisipasi masyarakat sekitar hutan perlu dalam pengelolaan hutan karena masyarakat desa hutan mempunyai pengalaman dan keterampilan alami untuk melestarikan hutan, meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan akses masyarakat desa hutan terhadap sumber daya alam atau hutan.
j.
Ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan bukan hanya untuk penopang kehidupan generasi pada masa sekarang tetapi juga akan menjadi tumpuan harapan penghidupan generasi yang akan datang, sehingga pengelolaan hutan oleh Unit Manajemen
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUTAN
No. Dok.
: SOP-0702
Revisi
: 04
Terbit
: 27/09/2011
ini juga harus mampu menjaga kelestarian sumber penghidupan bagi generasi mendatang masyarakat setempat. 2. SASARAN DAN TUJUAN Sasaran peningkatan akses masyarakat setempat ini terhadap hutan adalah : a. Terjaganya akses masyarakat terhadap kawasan hutan dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu secara lestari sehingga mampu menopang kehidupan masyarakat generasi sekarang maupun generasi mendatang. b. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang dapat diperoleh dari pengelolaan hutan oleh Unit Manajemen. c. Tetap terjaganya hak-hak masyarakat akan kawasan hutan (hak adat atau ulayat), sehingga dapat meniadakan konflik-konflik kepentingan pemanfaatan lahan atau kawasan hutan antara Unit Manajemen dengan masyarakat setempat. d. Terjaganya keamanan jangka panjang kawasan hutan areal pengelolaan Unit Manajemen dari berbagai bentuk klaim dari masyarakat setempat. Tujuan peningkatan akses masyarakat terhadap hutan adalah : a. Meningkatkan akses dan peran serta masyarakat setempat dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu dengan mengembangkan pola pemanfaatan lestari hasil hutan non kayu oleh masyarakat setempat. b. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif di dalam pengelolaan hutan dalam wadah lembaga-lembaga ekonomi masyarakat (koperasi-koperasi desa), sehingga masyarakat akan memperoleh sharing manfaat dan keuntungan dari hasil pengelolaan hutan oleh Unit Manajemen. c. Mengalokasikan lahan di dalam areal pengelolaan Unit Manajemen yang telah dan akan dipergunakan
untuk
perladangan,
usaha
pertanian
lain
dan
permukiman
serta
perkembangannya, sehingga kebutuhan lahan oleh masyarakat dapat terpenuhi dengan tidak menganggu kawasan hutan efektif yang akan dikelola oleh Unit Manajemen. 3. PENANGGUNG JAWAB a.
Kabag Kelola Lingkungan dan SCR (Social Community Responsibility) Bertanggung jawab dalam pengaturan pelaksanaan kerja dan hasil kerja dari para Kepala Seksi yang berada di Bagian Kelola Sosial (SCR), baik hasil kerja di lapangan maupun administratif.
b.
Kabag Kelola Sosial/SCR Bertanggung jawab dalam pengaturan pelaksanaan kerja di lapangan maupun dalam administritif (pelaporan).
4. WAKTU PELAKSANAAN Kegiatan ini mulai dilaksanakan sejak keluarnya SK ijin UPHHK Unit Manajemen dan dimulainya kegiatan pengelolaan di lapangan sampai dengan berakhirnya ijin UPHHK Unit Manajemen ini.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUTAN
No. Dok.
: SOP-0702
Revisi
: 04
Terbit
: 27/09/2011
5. KETENTUAN UMUM a. Kegiatan peningkatan akses masyarakat setempat terhadap hutan dapat dilakukan bersamaan/menjadi salah satu program dalam Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang merupakan kewajiban bagi Unit Manajemen sehingga dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan ini. b. Rencana peningkatan akses masyarakat setempat terhadap hutan disusun bersama-sama dengan penyusunan rencana program Kelola Sosial (dahulu PMDH). c. Rencana Kelola Sosial ini sendiri merupakan bagian dari Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK). d. Rencana Kelola Sosial termasuk rencana kegiatan peningkatan akses masyarakat setempat terhadap hutan disusun melalui konsultasi dengan instansi terkait di
daerah dan
mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dibina secara partisipatif. e. Unit Manajemen akan menunjuk penanggung jawab dan petugas pelaksana kegiatan ini serta membentuk organisasi tersendiri atau mengembangkan organisasi yang telah ada. f.
Unit Manajemen akan membuat laporan kegiatan ini bersama-sama laporan kegiatan kelola sosial masyarakat didalam dan sekitar hutan secara periodik (per semester) kepada Dinas Kehutanan dan pemerintah daerah setempat.
g. Perlu dibuat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan akses masyarakat setempat terhadap hutan dan kegiatan Kelola Sosial setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan/kekurangan/kendala yang terjadi yang dapat dipergunakan sebagai feed back/umpan balik dalam penyusunan rencana jangka pendek dan jangka panjang. 6. URUTAN KERJA a. Melaksanakan survey potensi hasil hutan non kayu yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan yang potensial secara ekonomi dapat dimanfaatkan.
Survey potensi dilaksanakan
bersama-sama dengan masyarakat b. Mencari alternatif pola/sistem pemanfaatan lestari hasil hutan non kayu berdasarkan hasil survey potensi dan pola-pola pemanfaatan (kearifan tradisional) yang telah berkembang pada masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu ini. Pilihan terhadap pola pemanfaatan yang dipergunakan merupakan hasil musyawarah dengan masyarakat setempat secara partisipatif c. Membuat plot pengamatan riap hasil hutan non kayu dan melaksanakan pengamatannya secara periodik, sebagai dasar dalam menentukan hasil maksimum yang dapat diambil setiap tahunnya agar potensi hasil hutan non kayu ini dapat lestari. d. Mengupayakan alternatif pengolahan hasil hutan nirkayu agar memperoleh nilai tambah dan membina masyarakat dalam pengolahan hasil hutan non kayu tersebut dalam bentuk industri-industri rumah tangga.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUTAN
No. Dok.
: SOP-0702
Revisi
: 04
Terbit
: 27/09/2011
e. Mencari terobosan pemasaran hasil hutan non kayu dan produk olahannya dari industri rumah tangga, agar keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dari hasil hutan non kayu ini semakin besar karena dapat memotong rantai pemasarannya. f.
Membentuk dan membina koperasi-koperasi desa yang akan dijadikan mitra dalam berbagai tahapan kegiatan pengelolaan hutan seperti : pengadaan bibit, pengulitan kayu, penanaman areal kosong dan penyediaan kebutuhan-kebutuhan logistik yang diperlukan oleh Unit Manajemen maupun karyawan.
7. HASIL KEGIATAN Hasil dari kegiatan peningkatan akses masyarakat setempat terhadap hutan adalah: a. Data potensi hasil hutan yang selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan hasil hutan non kayu lain yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat menunjang kehidupan ekonomi masyarakat. b. Alternatif pola pemanfaatan lestari hasil hutan non kayu oleh masyarakat yang dapat menopang kehidupan masyarakat generasi sekarang dan generasi mendatang. c. Data mengenai riap hasil hutan nirkayu sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan lestari hasil hutan non kayu. d. Alternatif teknologi pengolahan hasil hutan non kayu yang dapat dikembangkan sebagai industri-industri rumah tangga pada masyarakat setempat. e. Mekanisme pemasaran hasil hutan non kayu dan produk olahannya yang efisien sehingga mampu memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat setempat. f.
Peta mengenai keberadaan ladang, kebun, lahan usaha tani lain, lahan untuk usaha lain dan permukiman yang terdapat di dalam areal Unit Manajemen serta deleniasi batas-batasnya.
g. Peta alokasi pengembangan penggunaan lahan untuk ladang, kebun, usaha tani lain, usaha lain dan permukiman, yang berada di dalam areal Unit manajemen dan deleniasinya yang telah disepakati bersama para pihak dan peta areal pengelolaan Unit Manajemen yang dibebani hak ulayat/adat. h. Berbagai kesepakatan-kesepakatan mengenai pemanfaatan kayu dan pengelolaan hutan oleh Unit Manajemen pada areal pengelolaan ini yang telah terbebani oleh hak ulayat/adat masyarakat setempat. i.
Terbentuknya koperasi-koperasi yang mampu menjadi mitra kerja Unit Manajemen dalam melaksanakan beberapa tahapan kegiatan pengelolaan hutan.