STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PT. ARFAK INDRA Kantor Pusat : Wisma Nugraha Lt. 4 Jl. Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat Telepon (021)31904328 Fax (021)31904329 Kantor Perwakilan : Jl Yos Sudarso No.88 Fakfak Papua Barat Indonesia Telepon (0956)22854
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT ADAT (HAK ULAYAT)
No. Dok.
: SOP-0703
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011
1. PENGERTIAN a. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. b. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam satu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. c. Tanah ulayat/adat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. d. Biaya kompensasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pengusahaan hutan sebagai pengganti menurunnya kualitas hutan dan hilangnya akses dengan hutan sebagai lapangan kerja akibat dampak eksploitasi kegiatan pengusahaan hutan. 2. TUJUAN Adapun tujuan dari pemberian kompensasi bagi masyarakat adapt (Hak Ulayat) adalah sebagai berikut : a. Mengatasi permasalahan (konflik) antara Unit Manajemen IUPHHK PT. Arfak Indra dengan masyarakat adat sekitar hutan. b. Meningkatnya akses dan peran serta masyarakat setempat dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu dengan mengembangkan pola pemanfaatan lestari hasil hutan non kayu oleh masyarakat setempat . c. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif di dalam pengelolaan hutan dalam wadah lembaga-lembaga ekonomi masyarakat (koperasi-koperasi desa), sehingga masyarakat akan memperoleh sharing
manfaat dan keuntungan dari hasil pengelolaan hutan oleh Unit
Manajemen IUPHHK PT. Arfak Indra. d. Mengalokasikan lahan di dalam areal pengelolaan Unit Manajemen yang telah dan akan dipergunakan untuk perladangan, usaha pertanian lain dan pemukiman serta perkembangannya, sehingga kebutuhan lahan oleh masyarakat dapat terpenuhi dengan tidak mengganggu kawasan hutan efektif yang akan dikelola oleh Unit Manajemen. 3. SASARAN Sasaran pemberian kompensasi bagi masyarakat adat (Hak Ulayat) adalah sebagai berikut : a. Terjaganya akses masyarakat terhadap kawasan hutan dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu secara lestari sehingga mampu menopang kehidupan masyarakat generasi sekarang maupun generasi mendatang.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT ADAT (HAK ULAYAT)
No. Dok.
: SOP-0703
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011
b. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang dapat diperoleh dari pengelolaan hutan oleh Unit Manajemen IUPHHK PT. Arfak Indra. c. Tetap terjaganya hak-hak masyarakat akan kawasan hutan (hak adat atau ulayat), sehingga dapat meniadakan konflik-konflik kepentingan pemanfaatan lahan atau kawasan hutan antara Unit manajemen IUPHHK PT. Arfak Indra dengan masyarakat setempat. d. Terjaganya keamanan jangka panjang kawasan hutan areal pengelolaan Unit Manajemen dari berbagai bentuk klaim dari masyarakat setempat dan terciptanya rasa aman dalam usaha kehutanan dan terjalin hubungan yang harmonis antara Unit Manajemen IUPHHK PT. Arfak Indra dengan masyarakat sekitar. 4. PENANGGUNGJAWAB a. Kabag Kelola Lingkungan dan SCR bertanggung jawab atas kebenaran proses pengolahan dan pelaporan data. b. Kasi Kelola Sosial dan SCR bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan dan hasil pekerjaan yangdilakukan dilapangan. 5. WAKTU PELAKSANAAN Kegiatan ini dimulai sejak keluarnya SK IUPHHK PT. Arfak Indra dan dimulainya kegiatan pengelolaan di lapangan sampai dengan berakhirnya ijin UPHHK Unit Manajemen ini. 6. ACUAN a. Peta penyebaran Hak Ulayat. b. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. c. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1999 tentang pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi. d. Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 184 Tahun 2004 tentang Standar pemberian kompensasi Bagi Masyarakat Adat atas Kayu Yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Di Provinsi Papua. 7. PROSEDUR KERJA •
Unit Manajemen PT. Arfak Indra bersama dengan Masyarakat adat sekitar hutan melakukan musyawarah mengenai kompensasi hak ulayat. Kemudian kedua belah pihak (Unit Manajemen dengan masyarakat adat) melakukan pengecekan lapangan (cek potensi kayu).
•
Setelah dilakukan pengecekan, Unit Manajemen bersama masyarakat adat melakukan pembahasan mengenai hasil pengecekan lapangan dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan. Hasil pembahasan tersebut kemudian dimusyawarahkan dan dilakukan perhitungan Kompensasi hak ulayat guna mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut kemudian disahkan dihadapan notaris yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh instansi terkait.
•
Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak ulayat oleh pemegang IUPHHK PT. Arfak Indra diberikan kepada yang berhak, yaitu pemilik hak ulayat/hak adat yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah adat dan berdasarkan peta Penyebaran Hak Ulayat.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT ADAT (HAK ULAYAT) •
No. Dok.
: SOP-0703
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011
Keberadaan Masyarakat adat atas hak ulayat pada areal kerja IUPHHK PT. Arfak Indra yang berhak menerima pembayaran hak ulayat/hak adat serta proporsi alokasi kompensasi hak ulayat untuk setiap pihak yang berwenang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota setempat berdasarkan hasil musyawarah adat dengan memperhatikan pendapat/masukan dari Kepala Distrik, Pemegang IUPHHK PT. Arfak Indra serta masyarakat adat setempat.
•
Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak ulayat disesuaikan dengan besarnya realisasi penjualan kayu bulat berdasarkan penerbitan Surat Keterangan Sahnya kayu Bulat (SKSKB) yang diperhitungkan secara terbuka serta dibayarkan satu minggu setelah kegiatan Loding.
•
Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak ulayat dilaksanakan di Rumah Adat atau di tempat lain yang disepakati bersama dengan disaksikan oleh Kepala Distrik serta instansi terkait dan dituangkan dalam Berita Acara.
Bagan Alir proses pemberian kompensasi bagi masyarakat adat (Hak Ulayat) adalah sebagai berikut :
Musyawarah negosiasi antara unit manajemen dengan masyarakat (Pertemuan tahap I)
Penyampaian tujuan
Pengecekan lapangan (Cek potensi kayu)
Pembahasan hasil pengecekan lapangan Dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (Pertemuan tahap II)
Penghitungan kompensasi hak ulayat
Kesepakatan yang dinotariskan
Realisasi pembayaran kompensasi
Berita Acara Pembayaran Kompensasi yang Ditandatangani kedua belah pihak dan Disaksikan oleh instansi terkait.
8. PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN •
Pembayaran kompensasi yang diterima oleh masyarakat adapt pemilik hak ulayat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat adat setempat.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT ADAT (HAK ULAYAT) •
No. Dok.
: SOP-0703
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011
Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembayaran kompensasi hak ulayat dilaksanakan oleh bupati dan dinas kehutanan provinsi Papua barat secara koordinatif
•
Setiap enam bulan sekali (per semester), unit manajemen PT.Arfak Indra membuat laporan penyelesaian pembayaran kompensasi hak ulayat kepada bupati dengan tembusan kepada kepala dinas kehutanan Provinsi Papua Barat, Kepala dinas kehutanan Kabupaten Fakfak dan Kementerian Kehutanan.