STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PT. ARFAK INDRA Kantor Pusat : Wisma Nugraha Lt. 4 Jl. Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat Telepon (021)31904328 Fax (021)31904329 Kantor Perwakilan : Jl Yos Sudarso No.88 Fakfak Papua Barat Indonesia Telepon (0956)22854
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KAWASAN LINDUNG
I.
No. Dok.
: SOP-0501
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011
PENGERTIAN 1. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan berkelanjutan. 2. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/saluran
irigasi
primer,
yang
mempunyai
manfaat
penting
untuk
mempertahankan fungsi sungai (KEPRES RI 32, Tahun 1990). 3. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) adalah suatu tipe kawasan pelestarian di dalam habitat aslinya (in situ) di kawasan hutan produksi untuk kepentingan pelestarian plasma nutfah baik dari jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik (KEPMENHUTBUN 375/Kpts-II/1998). 4. Areal Sumber Daya Genetik (ASDG) adalah suatu areal yang ditetapkan sebagai tempat untuk konservasi in situ sumber daya genetik jenis sasaran dalam hutan dan sebagai sumber benih (KepDirJen RRL 067/Kpts/V/98). 5. Areal Penelitian Riap (Petak Ukur Permanen) adalah suatu areal dengan luas tertentu yang diberi tanda batas yang jelas, berbentuk segi empat yang digunakan untuk pemantauan pertumbuhan dan riap tegakan hutan (Kepmenhut 237/KptsII/95). 6. Tata batas kawasan lindung/konservasi adalah pengelolaan lingkungan terhadap kawasan lindung/konservasi berupa buffer zone hutan lindung, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan pelestarian plasma nutfah, daerah pengungsian satwa/perlindungan satwa, buffer sepanjang APL (Areal Penggunaan Lain), daerah peka erosi, kawasan insitu (makam keramat dan pohon keramat). 7. Jenis Kawasan Lindung yang mungkin berada di areal Unit Manajemen adalah : a. Hutan Lindung b. Kawasan hutan dengan : 
Skoring faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah dan curah hujan > 175 (SK Mentan No. 837/Kpts/Um/11/1980)
1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KAWASAN LINDUNG
No. Dok.
: SOP-0501
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011

Lereng lapangan > 40%

Ketinggian > 2.000 m

Lereng lapangan > 15% untuk jenis tanah sangat peka erosi (regosol, litosol, organosol dan renzina);
c. Kawasan bergambut di hulu sungai dan rawa (tebal > 3 m) d. Kawasan resapan air e. Sempadan pantai (100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat) f. Sempadan sungai: sungai kecil (lebar < 30 m) lebar sempadan 50 M; sungai besar (lebar > 30 m) lebar sempadan 100 m g. Kawasan sekitar danau/waduk dengan lebar sempadan 100 m h. Kawasan sekitar mata air dengan radius 200 m i. Kawasan Suaka Alam (cagar alam dan suaka margasatwa) j. Kawasan Pelestarian Alam (taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam) k. Buffer zone hutan lindung, lebar 500 m (telah ditata batas) atau 1.000 m (belum ditata batas) l. Buffer zone Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, lebar 500 m (telah ditata batas) atau 1.000 m (belum ditata batas) m. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) n. Kawasan pengungsian/perlindungan satwa liar o. Kawasan pantai berhutan mangrove: lebar 50 m dari tepi hutan menghadap ke arah pantai; lebar 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan yang diukur dari garis surut terendah dan titik pasang tertinggi; lebar 10 m dari tepi hutan menghadap ke arah sungai p. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan: Daerah Karst (kering dan berair); daerah dengan budaya masyarakat istimewa; dan kawasan lokasi situs purbakala/peninggalan sejarah bernilai tinggi q. Kawasan rawan bencana alam r. Hutan produksi alam yang masih tetap dipertahankan keberadaannya dalam areal kerja.
II.
TUJUAN Adapun tujuan dari penetapan kawasan lindung adalah: 1. Menetapkan metode penetapan kawasan lindung dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya di areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). 2. untuk menjamin kelestarian fungsi ekologi, yaitu terjaminnya fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies asli dan ekosistem di dalam Unit Manajemen.
2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KAWASAN LINDUNG III.
No. Dok.
: SOP-0501
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011
SASARAN Seluruh Areal IUPHHK PT. Arfak Indra.
IV.
DASAR DAN ACUAN 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1998 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah di Hutan Produksi; 8. Pedoman Pembuatan Kebun Plasma Nutfah.
V.
PENANGGUNG JAWAB Penanggungjawab pekerjaan penetapan kawasan lindung adalah sebagi berikut: 1. Kepala Bagian Kelola Lingkungan dan SCR (Social Community Responsibility) bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan penetapan kawasan lindung. 2. Kepala Seksi Pengelolaan Lingkungan dibawah Kepala Bagian Kelola Lingkungan dan SCR (Social Community Responsibility) bertanggung jawab secara operasional terhadap pelaksanaan lapangannya, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara internal di lapangan apakah telah sesuai dengan target dan prosedur kerja standar yang digunakan.
VI.
MASUKAN YANG DIBUTUHKAN Masukan yang dibutuhkan dari kegiatan penetapan kawasan lindung ini adalah: 1. Peta RKT skala 1 : 50.000 2. Kapasitas kerja per team 3. Tabel supply logistik, material, medikal survey
VII.
KELUARAN YANG DIHASILKAN Keluaran yang diharapkan dari kegiatan penetapan kawasan lindung ini adalah: 1. Peta kawasan lindung skala 1:10.000 yang menggambarkan : a. Lokasi penetapan kawasan lindung b. Kondisi flora dan fauna yang ada didalam kawasan lindung/konservasi
3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KAWASAN LINDUNG VIII.
No. Dok.
: SOP-0501
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011
WAKTU PELAKSANAAN Waktu pelaksanaan kegiatan tata batas kawasan lindung/konservasi diatur sebagai berikut: 1. Waktu pelaksanaan tata batas disesuaikan dengan schedule pada Activity Plan Bagian Pengelolaan Lingkungan dan SCR di Site 2. Tata batas kawasan lindung/konservasi dilaksanakan pada awal kegiatan rencana kerja.
IX.
URUTAN KERJA (PROSES) 1. Persiapan Kerja a.
Tim Survey Tim survey dibentuk untuk menetapkan lokasi titik kegiatan penetapan kawasan lindung dan terdiri dari 10 (sepuluh) orang dengan pembagian tugas sebagai berikut :
b.
1 orang ketua tim merangkap pemegang peralatan pengukuran.
1 orang pencatat data.
2 orang pemegang tali.
2 orang pembuat rintis jalur.
2 orang pemasang tanda batas.
1 orang pembawa alat ukur.
1 pembantu umum.
Peralatan
Penyiapan peta kerja dan peta topografi
Peralatan yang digunakan antara lain: - GPS dengan koreksi minimal 5 digit. - Theodolit, BTM, T-nol lengkap dengan rambu dan kompas. - Pita ukur atau tali sepanjang 25 m. - Parang. - Cat berwarna.
c.
Penetapan Lokasi
Perencanaan penetapan kawasan lindung/konservasi berdasarkan peta penataan hutan sebagaimana telah disajikan pada Peta Penataan Hutan.
Penentuan letak titik ikat batas kawasan sedapat mungkin didasarkan kepada titik yang mudah ditemukan di lapangan (misal titik belokan sungai, titik triangulasi, titik kontrol kehutanan lain atau titik pada jalan angkutan yang telah ada.
Titik ikat ini ditentukan pula koordinat lintang dan bujurnya.
Lokasi yang terpilih dan memenuhi persyaratan ditandai secara visual langsung di lapangan.
4
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KAWASAN LINDUNG
No. Dok.
: SOP-0501
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011
Pada peta topografi dan petak kerja, maka ditandai tanda merah untuk lokasi yang terpilih.
2. Pelaksanaan Kerja Tahapan dalam pelaksanaan tata batas kawasan lindung/konservasi adalah: a. Mencari dan menetapkan titik ikat kawasan di lapangan berdasarkan data-data pada peta kerja yang telah dipersiapkan. b. Menetapkan azimuth antara titik ikat dengan titik nol dan selanjutnya mencari titik nol di lapangan dengan mengukur jarak antara titik ikat dengan titik nol dengan peralatan yang telah dipersiapkan. c. Apabila telah ditemukan titik nol di lapangan, selanjutnya dibuat alur batas kawasan selebar 1 meter. d. Memancang pal batas di lapangan yaitu pada setiap sudut. Setiap pal batas dicat warna kuning mencolok. e. Memberikan tanda-tanda batas kawasan lindung/konservasi di lapangan. Selanjutnya dapat dibuat peta hasil pengukuran dengan skala 1 : 10.000. f. Pencatatan hasil pemetaan pada register petak. 3. Pelaporan Kegiatan tata batas kawasan lindung/konservasi meliputi :
Periksa data-data dari hasil pendataan lapangan dan pastikan bahwa datadata tersebut sudah benar dan disahkan oleh penanggung jawab.
Lakukan perhitungan secara manual, bila ada data yang perlu dihitung terlebih dahulu.
Lakukan proses pengolahan data dengan menggunakan komputer sesuai dengan petunjuk dari masing-masing kegiatan.
Setelah proses pengolahan data selesai, periksa kembali untuk perbaikan-
perbaikan seperlunya. Pastikan bahwa proses pengolahan data sudah benar dan data-data
tersebut sudah siap untuk dijadikan dasar pembuatan laporan. Pembuatan Laporan Periksa kembali seluruh data-data yang ada dan pastikan bahwa
seluruh data-data telah lengkap dan telah dilakukan pengolahan. Buat laporan berdasarkan data-data tersebut sesuai petunjuk masing-masing kegiatan. Periksa dan koreksi kembali laporan yang telah dibuat, kemudian pastikan bahwa laporan yang telah dibuat tersebut sudah benar. Setelah pembuatan laporan selesai, lakukan pencetakan (print out) dan serahkan hasil cetakan kepada penanggung jawab untuk diperiksa dan diberikan pengesahan.
5
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KAWASAN LINDUNG
No. Dok.
: SOP-0501
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011
ď&#x201A;§ Periksa kembali dan pastikan bahwa pembuatan laporan sudah lengkap dan benar. Laporan Kegiatan tata batas kawasan lindung/konservasi disampaikan kepada Instansi Kehutanan. 4. Lampiran Terdiri atas : a. Peta tata batas kawasan lindung/konservasi b. Data kondisi kawasan lindung/konservasi yang ditata batas
6