STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PT. ARFAK INDRA Kantor Pusat : Wisma Nugraha Lt. 4 Jl. Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat Telepon (021)31904328 Fax (021)31904329 Kantor Perwakilan : Jl Yos Sudarso No.88 Fakfak Papua Barat Indonesia Telepon (0956)22854
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN HUTAN DARI PENCURIAN HASIL HUTAN
1.
No. Dok.
: SOP-0404
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011
PENGERTIAN
Perlindungan hutan dari pencurian hasil hutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu dan hasil hutan lainnya yang diambil secara tidak sah atau tidak mendapat wewenang dari Perusahaan Pemegang Hak. Kegiatan tersebut memuat :
Inventarisasi daerah rawan penebangan liar,
inventarisasi tegakan hutan,
penjagaan dan patroli hutan,
koordinasi pemberantasan penebangan liar dan peredaran hasil hutan dengan instasi terkait lainnya,
pelaksanaan operasi fungsional,
operasi gabungan dan operasi khusus pemberantasan penebangan liar di didalam kawasan hutan dan peredarannya.
2.
TUJUAN
Tujuan dari perlindungan hutan dari pencurian hasil hutan adalah untuk memberikan arah dalam mencegah dan memberantas dan pencurian, penebangan liar di dalam kawasan hutann serta peredarannya; serta mencegah kemungkinan terjadinya pencurian kayu dan hasil hutan lainnya di areal hutan produksi yang merugikan perusahaan. 3.
SASARAN
Sasaran obyek kegiatan penanggulangan pencurian kayu adalah seluruh areal hutan produksi. 4.
PENANGGUNG JAWAB a. Manager Camp Manager Camp bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. b. Kepala Bagian Perlindungan Hutan dan Keamanan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN HUTAN DARI PENCURIAN HASIL HUTAN
No. Dok.
: SOP-0404
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011
Kepala Bagian Perlindungan Hutan dan Keamanan bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan perlindungan hutan dan keamanan dan menjamin agar seluruh proses dapat terkendali, sehingga dapat menjamin kelestarian produksi dan berdampak minimal terhadap lingkungan. Dan bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara internal pelaksanaan perlindungan hutan dan keamana di lapangan apakah telah sesuai dengan target dan prosedur kerja standar yang digunakan. c. Kepala Seksi dibawah Kepala Bagian Perlindungan Hutan dan Keamanan Setiap Kepala Seksi dibawah Kepala Bagian Perlindungan Hutan dan Keamanan bertanggung jawab secara operasional terhadap pelaksanaan lapangannya. 5.
MASUKAN YANG DIBUTUHKAN (1)
Peta areal kerja.
(2)
Peta hasil identifikasi daerah-daerah terjadi pencurian kayu.
(3)
Peta land use.
6. KELUARAN YANG DIHASILKAN (1) Hasil analisis terjadinya pencurian hasil hutan (pelaku, lokasi kejadian, jumlah pencurian, dll) (2) Rekapitulasi data hasil pelaksanaan perlindungan hutan dari pencurian hasil hutan. 7. CYCLE TIME Waktu pelaksanaan perlindungan hutan dari pencurian hasil hutan secara rutin setiap periode melalui patroli keamanan. 8. TAHAPAN KERJA 8.1 Persiapan Tim pelaksana penangulangan pencurian kayu adalah: (1) Satpam HPH di wilayah kerja HPH. (2) Jagawana dan PPNS di wilayah kawasan hutan non HPH (hutan lindung, hutan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan lokasi yang rawan peredaran hasil hutan kayu). Sarana pengamanan meliputi: (1) Alat transportasi yang jenisnya disesuaikan dengan jarak kawasan hutan dan kondisi lapangan, antara lain berupa: kendaraan roda empat, roda dua, speed boat, kuda dan lain-lain. (2) Alat komunikasi seperti: SSB, HT, telepon dan lain-lain.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN HUTAN DARI PENCURIAN HASIL HUTAN
No. Dok.
: SOP-0404
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011
(3) Perlengkapan patroli berupa: ransel, stoples, headless, golok, buku saku, perlengkapan tidur, masak dan senjata api. 8.2 Pelaksanaan Perlindungan Hutan dari Pencurian Hasil Hutan 8.2.1
Pengamanan hutan secara fungsional
(1) Kegiatan deteksi yaitu membuat prakiraan keadaan atas kemungkinan terjadinya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan. (2) Kegiatan yang bersifat rutin dan selektif, dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan atas hutan dan hasil hutan. kegiatan tersebut antara lain: (a) Patroli berlanjut, rutin dan selektif. (b) Penjagaan tempat-tempat yang telah ditentukan. (c) Pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan. (3) Kegiatan Bimbingan masyarakat (BINMAS), meliputi: (a) Penyuluhan kepada masyarakat. (b) Program kelola social. (4)
Kegiatan represif atau penegakan hokum : (a)
Membuat dan menandatangani laporan kejadian.
(b)
Mengamankan tempat kejadian (tersangka dan barang bukti).
(c)
Segera melaporkan/menyerahkan masalah kepada PPNS kehutanan atau penyidik Polri.
8.2.3
Pengamanan Hutan Secara Gabungan
(1) penyidikan pelaku, jaringan kejadian, modus operasi, otak penggerak, tempat berkumpul dan penadah. (2) Penyusunan personil dan pembagian tugas. (3) Dukungan logistik/dana dan piranti lunak (formulir isian hasil operasi). (4) Operasi gabungan hanya dilaksanakan pada tingkat instansi kehutanan. 8.2.4
Pengamanan Hutan Secara Terpadu
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN HUTAN DARI PENCURIAN HASIL HUTAN
No. Dok.
: SOP-0404
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011
Kegiatan ini secara khusus dilakukan pada saat kegiatan a dan b kurang menyelesaikan masalah. Penanganan hutan secara terpadu ini dilaksanakan secara lintas sektoral terdiri dari unsur kehutanan, kejaksaan, ABRI dan instansi lain terkait. 8.3 PENYELESAIAN DAN PENANGANAN HASIL OPERASI 8.3.1
Hasil Hutan Temuan
Hasil hutan temuan adalah hasil hutan berupa kayu, satwa liar beserta bagian-bagiannya dan hasilnya, hasil hutan ikutan lainnya yang ditemukan di dalam kawasan dan di luar kawasan hutan, dimana pemiliknya tidak diketahui identitas baik nama maupun alamatnya. Dalam hal penanganan Hasil hutan temuan ini satuan tugas operasi jagawana segera membuat berita acara penemuan hasil hutan, setelah itu berita acara tersebut diserahkan kepada instansi kehutanan setempat untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 8.3.2 Hasil Hutan Sitaan Hasil hutan sitaan adalah hasil hutan berupa kayu, satwa liar beserta bagian-bagiannya dan hasilnya, hasil hutan ikutan lainnya yang disita di dalam kawasan dan di luar kawasan hutan, dimana pemiliknya diketahui identitasnya dan apabila hasil hutan tersebut: (1) Tidak disertai surat-surat atau dokumen pengangkutan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Dicurigai sebagai hasil penebangan pohon-pohon tanpa ijin atau mengambil/memungut hasil hutan tanpa ijin oleh oknum/masyarakat dari kawasan hutan. Dalam hal penanganan hasil hutan sitaan ini melalui prosedur: (1)
Satuan tugas operasi jagawana membuat laporan tentang tersangka/pelaku dan penyitaan sementara barang bukti.
(2)
Satuan tugas operasi jagawana membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.
(3)
Dalam waktu 1 x 24 jam laporan sebagaimanan dimaksud butir 2, harus diserahkan kepada PPNS kehutanan/penyidik polri berikut barang bukti untuk diproses lebh lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9.
PELAPORAN Kegiatan pengendalian penanggulangan perambahan dan perburuan liar:
(1) Rekapitulasi hasil tindakan penangulangan pencurian kayu. (2) Data tentang terjadinya pencurian kayu.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN HUTAN DARI PENCURIAN HASIL HUTAN
No. Dok.
: SOP-0404
Revisi
: 04
Terbit
: 19/11/2011
(3) Berita acara tentang terjadinya pencurian kayu. Laporan Kegiatan ini disampaikan kepada Instansi yang berwenang.