STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PT. ARFAK INDRA Kantor Pusat : Wisma Nugraha Lt. 4 Jl. Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat Telepon (021)31904328 Fax (021)31904329 Kantor Perwakilan : Jl Yos Sudarso No.88 Fakfak Papua Barat Indonesia Telepon (0956)22854
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES LEGAL ALAT-ALAT BERAT
I.
No. Dok.
: SOP-0111
Revisi
: 00
Terbit
: 27/09/2011
PENGERTIAN Adalah pengurusan ijin pendaratan dan penggunaan alat-alat berat baik untuk unit baru maupun lama seperti : traktor, motor grader, logging truck, excavator, dan lain-lain, dari Dirjen Bina Produksi Kehutanan untuk ditempatkan IUPHHK.
II.
III.
TUJUAN a.
Alat yang dibeli atau yang akan dimutasikan dapat dioperasikan di lapangan secara sah.
b.
Penggunaan alat-alat berat di camp dapat terkontrol setiap saat dengan baik.
c.
Menjaga performance perusahaan dengan cara mengikuti prosedur yang berlaku.
PELAKSANAAN Tempat
:
Untuk pengurusan di daerah dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Untuk di Jakarta dilakukan di Dirjen Bina Produksi Kehutanan
Pelaksana
:
Pejabat/pengurus perijinan dari perusahaan yang bertugas di Kantor Pusat Jakarta maupun Fakfak
IV.
Waktu
:
Setelah unit siap dan berada di tempat pemberangkatan
Penanggung jawab
:
Kepala Bagian Teknik dan Peralatan
MASUKAN YANG DIBUTUHKAN Informasi /data-data tentang unit yang akan dimutasikan/dikirim (untuk unit lama/ baru ), meliputi :
V.
Faktur/nota/kuitansi
Jenis alat berat
Type
No. Engine & Chasis
Tahun pembuatan
KELUARAN YANG DIHASILKAN Surat persetujuan/ijin pendaratan alat berat baik dari Dirjen Bina Produksi Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi untuk alat berat yang dimaksud.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES LEGAL ALAT-ALAT BERAT VI.
No. Dok.
: SOP-0111
Revisi
: 00
Terbit
: 27/09/2011
URUTAN KERJA
Pihak Perusahaan
Pihak Dinas
Pihak Dirjen
Permintaan Penambahan unit dari camp Pembelian unit baru / mutasi dari tempat lain
Unit siap di tempat pemberangkatan
Ajukan ijin ke Dinas Kehutanan Propinsi Beri rekomendasi yg. Ditujukan ke Dirjen BPK
Buat Surat Ijin pendaratan, cc.instansi terkait Pendaratan alat berat ke camp
Alat berat sampai di camp Dinas Kehutanan kabupaten melakukan cek unit
Buat BAP Pendaratan alat berat
Alat berat siap beroperasi
VII.
PROSES KERJA (a)
Camp/site mengajukan permohonan untuk penambahan atau pengurangan alat berat ke pihak Management.
(b)
Untuk penambahan unit baru, pihak camp mengajukan permohonan penambahan investasi kepada Direksi.
(c)
Setelah unit yang dimaksud tersedia dan siap di tempat pemberangkatan, selanjutnya pihak perusahaan mengajukan permohonan ijin untuk pendaratan dan penggunaan alat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES LEGAL ALAT-ALAT BERAT
No. Dok.
: SOP-0111
Revisi
: 00
Terbit
: 27/09/2011
berat yang dimaksud ke Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan ke Dirjen Bina Produksi Kehutanan (disertai lampiran tentang data unit). (d)
Dinas Kehutanan Provinsi
selanjutnya memberikan rekomendasi ijin pendaratan dan
penggunaan alat berat yang ditujukan ke Dirjen Bina Produksi Kehutanan (disampaikan melalui perusahaan). (e)
Copy surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi tersebut diinformasikan ke kantor Jakarta agar dapat membantu mempercepat proses perijinan di Dirjen BPK.
(f)
Sambil menunggu ijin dari Dirjen BPK, alat berat dapat langsung dikirim berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi tersebut.
(g)
Dirjen BPK mengeluarkan ijin pendaratan/pengiriman alat berat yang ditujukan ke Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan ke perusahaan/pemohon.
(h)
Berdasarkan ijin tersebut, maka Dinas Kehutanan Provinsi membuat surat ke perusahaan mengenai ijin/surat tersebut dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten,
(i)
Berdasarkan surat dari Dinas Kehutanan Provinsi tersebut, Dinas Kehutanan Kabupaten kemudian membuat surat lagi ke perusahaan pemohon, dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi, KBKPH dan KRPH mengenai rencana pengiriman petugas kehutanan dari Dinas Kehutanan Kabupaten untuk mengecek fisik alat berat yang dikirim.
(j)
Hasil
pengecekan
petugas
Dinas
Kehutanan
dituangkan
kedalam
Berita
Acara
Pemeriksaan (BAP) yang ditujukan ke Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan ke KBKPH, KRPH dan perusahaan pemohon. (k)
Dengan selesainya BAP yang ditandatangani oleh petugas DK Provinsi dan wakil perusahaan, maka unit/alat berat tersebut sudah legal untuk dioperasikan.
Catatan : Proses mutasi unit dari satu camp ke camp lain memiliki prosedur yang sama dengan yang diatas.