SUARA GUBERNUR

edisi 001 Rp. 50.000

simalakama

APBD

daftar isi 26

8 politik

8  Pilkada Serentak 2015 Rebutan

12  SImalakama APBD

20  Menanti Kereta Api

di Timur Indonesia 22  Ketika Semen Tak Lagi Naik Pesawat Udara

otonomi

25  Sulawesi Selatan Menjawab

Kebutuhan Nasional 26  Torehkan Rekor Pencapaian Produksi Beras 28  Pendapatan Petani Tertinggi di Indonesia

54

34  Penguatan UU Pemda

Merebut Kembali Kewenangan Gubernur 37  Pertambangan dan Tata Ruang

budaya

39  Festival Erau Pesta Rakyat Kukar Yang Melegenda

komoditi unggulan

Menanti Perhatian Pemerintah Indonesia 46  Jejak-Jejak Pejuang di Pengasingan Boven Digoel 48  Geliat Pembangunan Di Boven Digoel Pantang Menyerah Meski Minim Infrastruktur 48  Geliat Pembangunan Di Boven Digoel Pantang Menyerah Meski Minim Infrastruktur

4  Tajuk 5  Surat 32  Kolom 50  Etalase Daerah 54  Olahraga 56  Wisatawan

LAPORAN UTAMA

investasi

42  30 Ribu Warga Boven Digoel

reguler

Pengaruh di Sembilan Provinsi

Belanja Rawan Penjara Tak Belanja Rakyat Sengsara 14  Memilah Jerat Pidana dan Administratif di Istana Bogor 16  Belajar Belanja dari Palangkaraya 18  Lampu Hijau Penjaga Kuningan

laporan khusus

39

56

42

20 SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 3

tajuk penerbit PT. KINARYA KREASI INDONESIA PELINDUNG/penasehat • H. Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat) • Dr.H.Soekarwo, SH,H.Hum (Gubernur Jawa Timur) • Anwar Adnan Saleh (Gubernur Sulawesi Barat) STAF AHLI • Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M. A. • Dr. Aviliani, S.E, M.Si. • Andi Irmanputra Sidin

I have come to believe over and over again that what is most important to me must be spoken, made verbal and shared, even at the risk of having it bruised or misunderstood.” - Audre Lorde

dewan komisaris Presiden Komisaris Baharuddin Nur Direktur Utama Martin Mohede Direktur Pemasaran & Pengembangan Bisnis Lukmanul Hakim Direktur Umum, Keuangan dan SDM Asih Sulistyaningsih Direktur Media dan Komunikasi Siswo Hadi Konsultan Pemasaran dan Iklan Nurhaeda Burhan Pemimpin Umum Baharuddin Nur

B

Umum Anasrullah

ersuara berbeda dari sekedar berbunyi, meski antara suara dan bunyi terkadang sulit dibedakan kecuali bahwa bunyibunyian memiliki makna sementara suarasuaraan tak bermakna sama sekali.

Suara Gubernur bukan suara-suaraan apalagi bunyi-bunyian yang sekedar menambah riuhnya kebisingan yang sudah ada.

Suara Gubernur diniatkan menjadi sebuah saluran pemikiran, saluran komunikasi saluran ide, informasi, harapan, impian dan perjuangan agar makna keberadaan Gubernur, pemimpin di wilayahnya masing-masing menjadi rahmat bagi rakyatnya dan berkah bagi bangsanya.

Sebagaimana kata Audrey Geraldine Lorde, seorang penulis dan pejuang hak asasi perempuan berkebangsaan Amerika-Karibia, setelah memikirkan secara mendalam bahwa apa yang penting baginya harus disuarakan, dibuat menjadi verbal dan dibagikan, meski resikonya suara itu bisa dipelintir atau disalahpahami.

Yang terutama dan paling utama adalah niatnya untuk kebajikan. Bukankah dalam setiap agama niat sangat diutamakan? Dan niat baik yang diutarakan itulah yang memberi jalan lahirnya Majalah Suara Gubernur. Media yang diniatkan sebagai wadah penyampai informasi, saluran komunikasi dua arah dan referensi yang mengedukasi pembacanya dalam hal pelaksanaan tata kelola pemerintahan, manajemen pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakoni oleh setiap Gubernur di wilayahnya masing-masing.

Edisi ini adalah edisi pre-launch yang akan beredar di kalangan terbatas di lingkungan yang disebut stakeholder langsung dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebelum versi perdana penuh yang diniatkan diluncurkan pada 1 Oktober 2015.

Akhir kata, bila ada kue brownies beraroma pandan, sudi kiranya berbagi setalang. Kalau Suara Gubernur kita harapkan menjadi majalah terpandang, sudi kiranya luangkan waktu menyumbang saran.

Semoga Majalah Suara Gubernur benar-benar menjadi majalah PENTING dan DIPERLUKAN di negeri ini.

IT Support, Web Development & Media Sosial Teten Sutendi

Salam,

Pemimpin Perusahaan Martin Mohede Pemimpin Redaksi Lukmanul Hakim Dewan Redaksi Baharuddin Nur, Lukmanul Hakim, Martin Mohede, Wawan Setiawan, Asih Sulistyaningsih, Siswo Hadi Kontributor Humas 34 Provinsi Hubungan Antar Lembaga Cecep M.A Hidayat redaksional Redaktur Pelaksana Hapsoro Sekretaris Redaksi Fitri Komalasari Redaktur Charlie S, Darren Adrian Wartawan Rega, Dimas, Indra artistik Tata Letak Artoio Gomes, Imam Fotographer Ivan Ferdian, Wawan Gumay usaha Keuangan, SDM dan Umum Asih Sulistyaningsih Pemasaran dan Iklan Martin Mohede Sirkulasi dan Distribusi Siswo Hadi, Rohman, Asman

alamat redaksi Sekretariat Asosiasi Pemimpin Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) The City Tower Lt. 18 Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat 10310 Telp. : 021 - 31997137, 31997138 Fax. : 021 - 31997139 alamat tata usaha Jl. Asia Afrika - Pintu Satu Stadion Tenis Senayan(Samping kantor PP Pelti) Jakarta Pusat Telp./Fax: 021 57903573

4 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Lukmanul Hakim Pemimpin Redaksi

surat

Pilkada Serentak Harus Berjalan Aman dan Damai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan mengemban tugas berat.

Mengawal suksesnya tiap tahapan penyelenggaraan hajatan besar berdemokrasi negeri ini, pilkada serentak. Gelombang pertama bakal digelar 9 Desember 2015, di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota.

Kendati Polri telah berpengalaman dalam pengamanan pilkada, namun ajang pilkada serentak kali pertama ini tentu memiliki situasi yang sangat berbeda. Karena itu perlu penanganan yang berbeda pula.

Polri siap all out dalam pengamanan.

Di beberapa daerah penyelenggara pilkada serentak, suhu politik sudah terasa panas sejak di tahapan pendaftaran pasan-

Kereta Cepat vs Tol Laut Kesenjangan Infrastuktur antara Jawa dan Luar Jawa Presiden RI Joko Widodo harus fokus menyediakan infrstruktur dan sarana transportasi di luar Jawa. Sebagai negara kepulauan yang memiliki pulau-pulau besar dan kecil, Indonesia mempunyai kesenjangan insfrastuktur transportasi.

Jawa sudah lengkap infrastruktur transportasinya, namun di luar Jawa masih minus sarana dan prasarana transportasi.

Karenanya, pembangunan kereta api cepat atau sedang Jakarta-Bandung hanya akan semakin memperlebar kesenjangan infrastuktur antara Jawa dan luar Jawa.

Pembangunan kereta api cepat diprediksi bisa mematikan salah satu angkutan yang sudah ada. Artinya kebijakan pemerintah membangun kereta api cepat membuat mubazir infrstruktur yang telah ada sebelumnya, padahal di luar Jawa minus infrastruktur transportasi.

Pembangunan kereta juga menurutnya akan menambah beban lingkungan terhadap Pulau Jawa yang sudah padat penduduk dan banyak mengalami alih fungsi lahan-lahan produktifnya.

Amanda Putri Mahasiswa, Jakarta

gan calon, dan akan terus berlanjut di tahapan-tahapan berikutnya hingga pelantikan pasangan calon terpilih.

Dengan kesiapan yang matang dan menyeluruh, baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun seluruh elemen terkait, semoga akan terbangun sinergitas bersama, bersatupadu mengesampingkan sikap ego sektoral, dan memiliki satu tujuan yakni agar pelaksanaan pilkada serentak berjalan aman dan damai demi kepentingan bangsa dan negara. Semoga Pilkada seretantak berjalan damai.

Marwan Hidayat hidayat_mawran08@gmail.com

Awasi, Penggunaan Dana Desa GUBERNUR sebagai wakil pemerintah pusat diminta untuk berinisitif dalam mengawasi dan memantau penggunaan dana desa.

Apakah akan digunakan untuk pembuatan infrastruktur pedesaan, atau penguatan ekonomi masyarakat harus dipantau langsung, biar tidak di selewengkan.

Setidaknya, Pemprov dapat langsung turun ke lapangan memantau realisasi pembangunan yang dilaksaakan dengan alokasi dana desa (ADD) di sejumlah desa.

Langkah itu untuk memastikan sejauhmana pelaksanaan ADD sudah direalisasi, selain itu untuk menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan percepatan realisasi dana desa yang dikelola perangkat desa.

Pencairan ADD harus dipercepat agar bisa segera digunakan. Karena penggunaan dana desa bisa membantu penyerapan anggaran dan mengembalikan stabilitas ekonomi masyarakat.

Rahmat Mulia mulia_rahmat@yahoo.com

Minta Perhatian Pemerintah Kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Saya salah seorang warga Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Cigorowong, RT 16, RW 04, Desa Sukasetia, Kecamatan Cisayong. Melalui media ini, saya ingin menyampaikan harapan, semoga ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk meninjau dan memberi perhatian pada kondisi jalan di Cigorowong.

Jalan tersebut menjadi jalan utama bagi warga setempat, namun kondisinya sangat mengkhawatirkan. Bahkan sering memakan korban, meski sampai hari ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tapi kondisi jalan tersebut sangat tidak nyaman untuk aktifitas warga. Medannya sangat terjal, dengan bebatuan yang besar. Kalau sedang turun hujan, benar-benar membahayakan para pengguna jalan.

Sekali lagi, mohon ada perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Terima kasih. asep sutisna asep.bareuh@gmail.com

Redaksi Suara Gubernur menerima surat pembaca yang berisi kritik, saran,pengaduan, serta tanggapan atas suatu masalah. Isi surat menjadi tanggungjawab pengirim. Redaksi hanya akan menayangkan surat pembaca yang disertai identitas lengkap sesuai kolom yang ada. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan surat pembaca jika dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pembaca diharapkan menuliskan suratnya dalam bahasa yang santun dan mudah dipahami. Surat pembaca dikirimkan melalui email: redaksi@suaragubernur.com.

SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 5

politik

Pilkada Serentak 2015

Rebutan Pengaruh di Sembilan Provinsi Sebanyak 20 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tersebar di sembilan provinsi di Indonesia akan saling merebut pengaruh rakyat dalam perhelatan pilkada serentak pada Rabu 9 Desember 2015 nanti.

8 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan kandidat gubernur dan wakil gubernur yang bakal berlaga dalam Pilkada serentak Desember 2015 nanti. Ada sembilan provinsi dan 20 calon yang bakal bertarung memperebutkan kursi Gubernur dan wagub. Terhitung sejak 27 Agustus 2015, mereka berhak untuk mulai melakukan kampanye. Berikut daftar nama para kandidat yang akan bertarung di tingkat provinsi sebagaimana dikutif dari laman resmi KPU:

Provinsi Kep Riau 1. Soerya Respationo dan Ansar Ahmad Partai pengusung: PDIP Kepri, DPD Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Golkar dan PKS 2. HM Sani dan Nurdin Basirun Partai pengusung: NasDem,Demokrat, PPP, PKB, dan Gerindra.

Provinsi Sumatra Barat 1. Muslim Kasim dan Fauzi Bahar Partai pengusung: Partai Nasdem, PDIP, Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional.

2. Irwan Prayitno dan Nasrul Abit Partai pengusung: PKS dan Gerindra PROVINSI BENGKULU 1. Ridwan Mukti - Rohidin Mersyah

Partai Pengusung : Partai Nasdem, PKPI, Hanura, dan PKB.

2. Sultan Bachtiar Najamudin - Mujiono Partai Pengusung : PDI P dan Demokrat

D

ari 20 pasangan tersebut, terdapat dua pasangan yang melaju dari jalur perseorangan alias independen.

Selain pemilihan gubernur, pilkada serentak juga akan digelar di 219 kabupaten dan 33 kota. Inilah pilkada serentak untuk kali pertama di negeri ini. Namun, ada sejumlah daerah dipastikan tertunda pelaksanaan pilkada-nya lantaran hanya mengusung calon tunggal.

Provinsi Kalimantan Selatan 1. Muhidin dan Farid Hasan Aman Calon Perseorangan 2. Sahbirin Noor - Rudy Resnawan Partai pengusung PDIP, Gerindra, PKS, PAN, dan Hanura.

3. Zairullah Azhar - Muhammad Syafii Partai Pengusung PKB, Nasdem, dan Partai Demokrat.

PROVINSI JAMBI 1. Zumi Zola dan Fachrori Umar Partai Pengusung : Partai Nasdem, PKB, PAN, dan Hanura.

2. Hasan Basri Agus dan Edi Purwanto Partai Pengusung PDIP, PKS, dan Partai Gerindra.

Berdasarkan penetapan penetapan pasangan calon peserta Pilkada oleh KPU pada 24 Agustus, pilkada di Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kutai Kertanegara dan Denpasar ditunda hingga 2017. Sedangkan yang berpotensi memiliki potensi calon tunggal adalah Fakfak. Kini, tahapan Pilkada 2015 sudah memasuki masa kampanye yang berlangsung hingga 5 Desember 2015. Setelah diberi jeda tiga hari, momen penentuan digelar pada 9 Desember.

Terkait kampanye, KPU telah membuat rambu-rambu agar para calon dan tim suksesnya mengetahui secara detail aturan serta ancaman sanksi bagi yang melanggar seperti tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye

Provinsi Kalimantan Tengah 1. H. Ujang Iskandar dan H. Jawawi Partai pengusung: NasDem, PPP, Hanura, PKPI 2. Willy M. Yosef - HM. Wahyudi K. Anwar Partai pengusung: PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Utara 1. Jusuf SK dan Martin Billa Partai pengusung: Hanura, Nasdem, PKB Dan PKPI 2. Irianto Lambrie dan Udin Hianggio Partai pengusung: PDI-P, PKB, PAN, dan PKS dan partai yang ditolak KPU Partai Demokrat, Golkar dan Gerindra

Provinsi Sulawesi Utara 1. Olly Dondokambey dan Steven Kandouw Partai pengusung: PDIP 2. Dr. Maya Rumantir dan Mayjen Punawirawan Glenny Kairupan Partai pengusung: Demokrat dan Gerindra Provinsi Sulawesi Tengah 1. Longki Djanggola dan Sudarto Partai pengusung: Gerindra, PAN, PKB dan PBB 2. Rusdy Mastura dan Ihwan Datu Adam Partai pengusung: Golkar dan Hanura

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Komisioner KPU Ferry Rizky Kurniansyah menegaskan, pihaknya membuat regulasi tapi teknis pelaksanaan ada di tangan komisi pemilu daerah. Terkait hal ini, KPU pusat sudah berkoordinasi dan memberikan bimbingan teknis dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggara daerah. “Pilkada SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 9

politik serentak ujung tombaknya ada di temanteman KPU daerah. Mereka yang harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait secara langsung di daerah,” kata Ferry.

Tugas KPU daerah meliputi komunikasi dan koordinasi serta membuat kesepahaman dengan tim kampanye pasangan calon dan pemerintah daerah (Pemda), Satpol PP, kepolisian, TNI, dan media terkait pelaksanaan dan pengawasan kampanye.

Kemudian, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye, alat peraga yang boleh dipasang adalah yang diproduksi KPU dan dipasang di tempat-tempat tertentu. "Harus dijelaskan sedetail mungkin dan tidak boleh ada pasangan calon atau tim kampanye membuat alat peraga atau bahan kampanye selain yang diproduksi KPU," kata Ferry.

Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon. Sedangkan alat peraga yang dilarang antara lain baliho, spanduk, videotron. Adapun bahan kampanye yang tidak boleh dibuat kandidat yaitu pamlfet, flyer, poster, serta leaflet.

“Kalau mug, kaos, payung, topi, pulpen, stiker boleh. Namun nilainya tidak boleh lebih dari Rp50 ribu,” tuturnya.

Untuk jadwal pelaksanaan kampanye pasangan calon gubernur/wakil gubernur ditetapkan KPU provinsi, sementara bupati dan wali kota ditetapkan KPU kabupaten/ kota dengan memerhatikan usulan dari pasangan calon. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan saat kampanye di tempat umum.

Jika pasangan calon atau tim kampanye melakukan penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye di luar ketentuan, akan ada perintah penarikan dalam waktu 1x24 jam. Bila diabaikan, badan pengawas berhak menurunkan paksa.

Perlu diketahui pula, sanksi terberat akan diberikan jika pasangan calon melakukan pelanggaran berupa penayangan iklan kampanye melalui media massa seperti televisi dan radio. Namun, sebelumnya mereka diberikan peringatan tertulis dan perintah penghentian penayangan iklan dalam waktu 1x24 jam. “Jika dilanggar, pasangan calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan calon atau diskualifikasi,” tandas Ferry.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga mengingatkan seluruh kontestan agar mematuhi seluruh peraturan tentang kampanye, termasuk penggunaan alat peraga atau media kampanye. Untuk itu, Bawaslu telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah,

10 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Kesiapan kepolisian Indonesia (Polri) menjelang Pilkada Serentak tidak perlu diragukan lagi

partai politik, dan tim sukses para kandidat agar bersama-sama mematuhi aturan.

Pemerintah daerah diminta secara khusus menertibkan alat peraga sosialisasi dengan mengerahkan Satpol PP, dinas perhubungan, dan dinas lingkungan hidup.

Bawaslu merasa perlu bekerjasama juga dengan dinas lingkungan hidup karena kegiatan kampanye mengguna-

kan tempat-tempat publik. Dikhawatirkan, kegiatan kampanye merusak lingkungan, misalnya penempelan atau pemasangan spanduk di pohon atau poster di dinding.

“Kami (Bawaslu) tidak mau kampanye tak berwawasan lingkungan,” kata anggota Bawaslu, Nasrullah. Soal iklan di media, Bawaslu telah berkoordinasi juga dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

TAHAPAN PILKADA 2015

Sanksi terberat akan diberikan jika pasangan calon melakukan pelanggaran berupa penayangan iklan kampanye melalui media massa seperti televisi dan radio.

seperti tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015:

F. PENETAPAN CALON TERPILIH

• Penetapan pasangan calon bupati/wakil bupati atau calon wali kota/wakil wali kota terpilih: 21-22 Desember • Penetapan pasangan calon gubernur/wakil gubernur terpilih: 22-23 Desember

“Sanksi paling ringan berupa peringatan, kalau berat didiskualifikasi,” ujarnya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyatakan siap mengawal pelaksanaan Pilkada.

Polri juga telah memetakan daerah-daerah rawan konflik. Untuk itu, kepala satuan wilayah diminta mewaspadai daerah rawan konflik. Daerah-daerah yang diperkirakan rentan bentrokan fisik antara lain Bima, Dompu, Palopo, Tolikara, dan Nias Selatan.

Badrodin juga mengimbau kepada seluruh jajaran Polri untuk terus menjaga keamanan menjelang Pilkada. Sebab, pada 24 Agustus 2015 para kandidat sudah berkampanye dan sosialisasi. “Kita berharap semuanya terkendali, aman dan lancar. Pertaruhan Polri sangat besar,” ucapnya.

E. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA • Pemungutan dan penghitungan suara serentak di TPS: 9 Desember 2015 • Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS: 9-15 Desember 2015 • Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan: 10-16 Desember 2015 • Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kab/kota: 16-18 Desember 2015 • Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU provinsi: 19-27 Desember 2015

D. LAPORAN dan AUDIT DANA KAMPANYE

• Penyerahan laporan awal dana kampanye; 26 Agustus 2015 • Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye: 16 Otober 2015 • Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK): 6 Desember 2015 • Audit LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik: 7-22 Desember 2015 • Pengumuman hasil audit dana kampanye: 24-26 Desember 2015

C. KAMPANYE

• Masa kampanye: 27 Agustus-5 Desember 2015 • Debat publik/terbuka antar pasangan calon: 27 Agustus-5 Desember 2015 • Masa tenang dan pembersihan alat peraga: 6-8 Desember 2015

B. PENDAFTARAN PASANGAN CALON • • • • • •

Pendaftaran pasangan calon: 26-28 Juli 2015 Pemeriksaan kesehatan: 26 Juli-1 Agustus 2015 Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan: 1-2 Agustus 2015 Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon: 28 Juli-3 Agustus 2015 Pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan/calon: 3-4 Agustus 2015 Perbaikan syarat pencalonan/calon dari partai politik/gabungan partai politik/perseorangan: 4-7 Agustus 2015 • Penetapan pasangan calon: 24 Agustus 2015 • Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon 25-26 Agustus 2015

A. PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

• Penyerahan syarat dukungan calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi: 8-12 Juni • Penyerahan syarat dukungan calon bupati atau wakil bupati, calon wali kota atau wakil walikota kepada KPU Kabupaten/Kota: 11-15 Juni • Penelitian administratif dan faktual di tingkat desa/kelurahan: 23 Juni-6 Juli • Rekapitulasi di tingkat kecamatan: 7-13 Juli • Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota: 14-19 Juli • Rekapitulasi di tingkat provinsi: 22-24 Juli

SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 11

laporan utama

SIMALAKAMA APBD

Belanja Rawan Penjara Tak Belanja Rakyat Sengsara Semua gubernur kompak menyebut rendahnya penyerapan anggaran karena tersandera persoalan hukum. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang seharusnya dibelanjakan berubah jadi buah simalakama.

S

atu kaki sudah di penjara. Begitulah ungkapan para pejabat daerah yang hendak membelanjakan anggaran daerahnya. Padahal, mungkin mereka sebenarnya tak berniat sama sekali menilep duit rakyat. Hanya karena kesalahan administrasi, semuanya bisa berakhir di hotel prodeo.

Siapapun tentu saja tak ingin menginap di balik sel penjara.

Alhasil, para kepala daerah lebih memilih mengerem proyek-proyek yang seharusnya digarap. Ketimbang masuk penjara, pembangunan pun akhirnya dikorbankan. Penyerapan anggaran pun terbilang sangat rendah.

Tentu saja, itu terjadi di seluruh Indonesia.

Dari 34 Provinsi di Indonesia, tercatat lima provinsi yang penyerapan anggarannya minim . Kelimanya adalah Riau, Jawa Barat, Papua, DKI Jakarta, dan Kalimantan Utara.

12 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Rendahnya serapan di Provinsi Riau diakui Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, salah satunya disebabkan adanya kekhawatiran berurusan dengan penegak hukum. Akibatnya, para pejabat terkesan lamban mengeksekusi program karena terlalu berhati-hati.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan juga mengakui rendahnya penyerapan anggaran di provinsi yang dipimpinnya karena ketakutan dalam teknis menggunakan anggaran yang berujung pada persoalan hukum. Menurut Aher, ketakutan menggunakan anggaranjuga terjadi di seluruh provinsi.

"Di mana-mana lah (bukan hanya di Jabar saja). Itu kan situasi nasional, karena situasi nasional, (gubernur, bupati/wali kota, kepolisian, kejaksaan) dikumpulkan semuanya," kata Aher.

Gubernur Papua, Lukas Enembe juga mengakuinya. Ketakutan yang dimaksud adalah ketakutan para pengambil kebijakan, untuk berurusan dengan hukum. Hal itu menyebabkan banyak program Pemerintah tidak berjalan maksimal dan menghambat penyerapan anggaran. Permasalahan teknologi informasi juga berkontribusi dalam masalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran di Papua. Pasalnya Pemerintah Pusat mewajibkan tender harus sudah dilakukan secara elektronik, menggunakan komputer dan jaringan Internet. "Komputer kita kan macet macet, mungkin itu kendala kita," tandasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok pun begitu. Menurut dia, hal tersebut juga disebabkan karena keputusannya menutup peluang pegawai untuk menyalahgunakan anggaran. Terlebih, ia menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga keuangan lain untuk mengawasi penggunaan APBD. Sementara itu, Pejabat (Pj) Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko pun tak menampik kabar ini. Namun, kata dia, rendahnya realisasi serapan anggaran juga disebabkan faktor lain terutama jumlah personel. Sokongan personel pegawai hanya kurang lebih 900 orang diyakini belum mampu menjawab tantangan realisasi serapan anggaran yang diharap optimal. “Memang seharusnya segera ada penambahan personel (pegawai). Tapi kemudian di tahun 2015 ini kan tidak ada formasi.

Sementara itu masih banyak jabatan-jabatan yang kosong. Itu juga memengaruhi serapan anggaran,� bebernya. (***)

Realisasi APBD Provinsi s/d Juli TA 2015 N. Aceh Darussalam

33.5%

Sumatera Utara

39.4%

Sumatera Barat

45.4%

Jambi

48.0%

Riau

25.5%

Kepulauan Riau

35.3%

Kep. Bangka Belitung

38.9%

Sumatera Selatan

35.0%

Bengkulu

45.2%

Lampung

31.2%

Banten

30.2%

DKI Jakarta

19.4%

Jawa Barat

25.5%

Jawa Tengah

38.7%

DI Yogyakarta

44.0%

Jawa Timur

48.6%

Bali

27.3%

Nusa Tenggara Barat

43.5%

Nusa Tenggara Timur

50.3%

Kalimantan Barat

48.4%

Kalimantan Selatan

37.5%

Kalimantan Timur

38.7%

Kalimantan Tengah

56.0%

Kalimantan Utara

18.6%

Sulawesi Selatan

41.5%

Sulawesi Tengah

41.9%

Sulawesi Barat

41.9%

Sulawesi Tenggara

50.7%

Gorontalo

53.8%

Sulawesi Utara

47.3%

Maluku Utara

53.0%

Maluku

48.0%

Papua Barat

28.4% 21.7%

Papua 0.0 10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Rata-rata penyerapan APBD provinsi s/d Juli TA 2015 sebesar 39.2% SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 13

laporan utama

A

wan cerah sudah dua bulan menyelimuti Istana Bogor. Di siang yang panas, Senin (24/8), para tamu satu per satu memasuki area Istana. Mereka datang dari Sabang hingga Merauke.

Agendanya mengikuti arahan dari sang tuan rumah, Presiden Joko Widodo. Kumpulkumpul para pejabat setingkat Gubernur, Kapolda, Kajati, termasuk KPK itu memang cukup spesial. Yakni ketika dolar AS kian perkasa menghantam rupiah hingga mencapai 14.000 per dolar AS. Bukan sekadar menuding, tetapi salah satu penyebab keperkasaan dolar AS adalah rendahnya serapan anggaran Pemerintah.

Selama ini rendahnya penyerapan anggaran memang sudah sangat mengganggu pembangunan. Pangkal masalahnya mudah ditebak yakni karena para kepala daerah ketakutan terjerat masalah hukum saat mencairkan anggaran. "Ketakutan yang muncul sehingga serapan rendah, jadi tadi dipahami bersama-sama sehingga kepolisian, KPK, Kejaksaan, semua bisa mengoptimalkan dulu pengawas internal," ujar Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai mengikuti rapat.

Dengan adanya pengawasan internal, maka jika ada potensi tindak pidana bisa dicegah. Penegak hukum tidak perlu masuk di kemudian hari. Rapat dimulai sekitar pukul 11.15 WIB. Sedikit lebih mundur dari agenda yang dijadwalkan pukul 10.30 WIB. Para kepala daerah mulai meninggalkan lokasi sekitar pukul 12.30 WIB. Dalam kata sambutannya, Jokowi memang sempat mempersoalkan masalah serapan anggaran. Mulai dari APBN dan APBD. "Kalau dilihat sekarang ini ada masalah di serapan anggaran, di belanja baik APBN dan APBD," ungkap Jokowi.

Diketahui, APBN menjadi tugas pemerintah pusat. Jokowi mengakui adanya keterlambatan dalam pencairan anggaran. Namun ini karena ada perubahan nomenklatur untuk kementerian/lembaga (K/L) dengan anggaran terbesar. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedangkan APBD menjadi kewenangan dari gubernur, bupati, dan wali kota. Sejak awal tahun, transfer ke daerah dijalankan dengan cepat. Apa lacur, penyerapan dari pemerintahan daerah tidak sesuai harapan.

Menurut Jokowi, bila belanja tersebut dioptimalkan dengan baik, maka bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi. Diketahui pada semester I-2015, ekonomi secara nasional cuma mampu tumbuh sampai 4,7 persen. "Mengenai tujuan kita berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat adil dan 14 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Memilah Jerat Pidana dan Administratif di Istana Bogor

makmur. Itu bisa kita capai kalau kita punya ekonomi yang baik, dan pertumbuhan yang baik itu ditopang banyak hal. Oleh APBN, oleh APBD, BUMN, dan juga investasi swasta," paparnya panjang lebar.

Jokowi memang sengaja mengundang para penegak hukum agar terjadi satu keselarasan langkah.

Sebagai gantinya, Jokowi juga meminta agar peran para pengawas internal lebih diperkuat. "Perintah Presiden, kalau memang itu nyolong, ya tangkap aja. Tapi kalau salah administrasi ya coba diberikan ke pengawas

internal dulu," tutup Ganjar.

Jokowi memang layak pusing tujuh keliling. Lihat saja, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV yang digadanggadang bakal tinggi tampaknya sulit terjadi.

Pasalnya dalam sisa waktu kurang dari lima bulan, serapan anggaran masih belum maksimal.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, hingga pertengahan Agustus 2015 serapan anggaran atau belanja APBN 2015 baru mencapai 50 persen. "Summary bahwa per kemarin

belanja APBN yang sudah dicairkan atau sudah keluar dari rekening pemerintah itu sudah mencapai 50 persen," ungkapnya, Rabu (19/8).

Meski begitu, dia berharap serapan anggaran ke depannya bisa mencapai target yang dicanangkan,yaitu 96 persen hingga akhir tahun. "Tentunya kita berharap ke depan, karena sudah hampir akhir Agustus, dalam sisa waktu empat bulan berikutnya mudah-mudahan bisa dipacu sehingga perkiraan akhir tahun 96 persen bisa tercapai," tambahnya.(***)

PENYERAPAN ANGGARAN Presiden Joko Widodo didampingi Wapres jusuf Kalla serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja memberikan arahan kepada Gubernur, Kapolda, serta Kejati dari seluruh Indonesia saat pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8). Pertemuan tersebut membahas penyerapan anggaran daerah, serta sinergi antar kepala daerah dan penegak hukum. ANTARA

SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 15

laporan utama

Belajar Belanja dari Palangkaraya Kementerian Keuangan terus berupaya agar penyerapan anggaran di daerah tidak mengalami kebuntuan.

Pasalnya, pemerintah daerah ternyata hanya menyimpan dananya di bank, dan tidak digunakan untuk program kerjanya. Ada sekitar Rp 273 triliun dana pemda di Indonesia yang disimpan di bank.

16 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

M

enkeu Bambang Brodjonegoro menyampaikan, kenaikan dana menganggur tersebut terasa sejak awal 2015. Pada Desember 2014, dana idle tercatat Rp 113 triliun. Kemudian Januari 2015 naik menjadi Rp 168,9 triliun, Februari naik lagi menjadi Rp 181,2 triliun, Maret menjadi Rp 227,7 triliun, April menjadi Rp253,7 triliun, Mei menjadi Rp 255,3 triliun, dan Rp 273,5 triliun di Juli 2015. "Ini menjadi perhatiankarena posisinya dari akhir 2014, makin lama makin tinggi," terangnya.

Bambang mengatakan, dana tersebut tidak hanya diletakkan pada bank-bank daerah,namun juga bank-bank lain. "Ternyata tak cuma di bank daerah bahkan menyebar di banyak bank. Wajar karena ini adalah dana murah dan bisa membantu likuiditas bank.

Jadi tadinya didominasi oleh bank daerah, juga digerogoti oleh bank-bank lain," tukas Bambang.

Hal ini sudah disampaikan beberapa kali ke pemerintah daerah (pemda), namun menurut Bambang, belum ada perubahan hingga sekarang. Sehingga solusinya yang paling tepat adalah dengan menyiapkan sanksi untuk pemda.

"Motivasi kita memberikan sanksi karena memang sudah diberi warning, tapi jumlahnya terus meningkat.�Bambang mengatakan, sanksi pertama adalah dengan mengonversi dana transfer ke daerah ke dalam bentuk nontunai, yaitu lewat Surat Utang Negara (SUN). Artinya, pemda tidak akan mendapatkan dana tunai untuk bulan berikutnya dari Pemerintah Pusat.

"Kita akan konversi penyaluran dana ke daerah yang kurang bagus penyerapannya dari cash (tunai) menjadi nontunai, dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN).

Konsepnya itu dulu," ungkap Bambang di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/8). Kedua, adalah dengan mengurangi dan menghentikan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) tahun berikutnya. "Kalau tidak menyerap dengan benar, tidak dikerjakan sama sekali, DAK bisa ditahan dan bahkan dipotong untuk DAK untuk tahun berikutnya," jelas Bambang.

Sanksi ini akan dituangkan dalam UU APBN 2016. Kemudian ada penjelasan lebih teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang dikeluarkan setelah UU APBN 2016 disahkan DPR. "Dasar hukumnya nanti dalam UU APBN 2016. Teknisnya akan diatur dalam PMK," imbuhnya.

Adapun mekanisme sanksi tersebut, sebagaimana dijelaskan Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, penetapan dana menganggur diawali dengan penyampaian laporan posisi kas, perkiraan

kebutuhan belanja bulanan dan laporan realisasi APBD secara bulanan. Kemudian dihitung besarnya posisi kas Pemda yang belum, atau tidak digunakan untuk belanja APBD. "Posisi kas pemda yang belum atau tidak digunakan untuk belanja APBD akan dicocokkan dengan jumlah simpanan pemda di bank, untuk menventukan besarnya dana idle (menganggur) Pemda," jelas Boediarso.

Sedangkan kriteria dana menganggur adalah dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan, yang jumlahnya melebihi kebutuhan belanja APBD selama tiga bulan. Bila itu terpenuhi maka sanksi siap diberikan.

Tingginya penyerapan anggaran di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari kebersamaan seluruh perangkat.

Untuk sanksi dengan konversi ke SUN, memiliki tenor tiga bulan, nontradable dan dapat dicairkan sebelum jatuh tempo melalui buyback oleh Pemerintah. Syaratnya, pemda sudah tidak memiliki dana menganggur, atau mengalami kondisi darurat seperti bencana alam. Sementara sanksi penghentian dan penyaluran DAK di tahun berikutnya akan diberikan bila penyerapan kurang dari 75 persen. "Semakin kecil menyerapan maka akan menjadi perhitungan dalam pengalokasian DAK di tahun berikutnya," tukasnya.

Jika daerah lain terkesan lambat menyerap anggaran, tidak begitu dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Faktanya, provinsi ini mendapat peringkat tertinggi dalam realisasi APBD se-Indonesia.

Serapan anggaran pada posisi 31 Juli 2015 ini sebesar 56 persen. Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang menyampaikan, tingginya penyerapan anggaran di daerahnya tidak terlepas dari kebersamaan seluruh perangkat.

Menurutnya, masalah penyerapan anggaran merupakan suatu tugas konstitusi dan kewajiban bagi aparat pemda dan DPRD. “Kebersamaan dan semangat kemitraan dalam melaksanakan persiapan, pembahasan, dan penetapan perda secara tepat waktu. Komitmen aparatur pemda melaksanakan proses lelang melalui SKPD terkait sesuai dengan aturan dan tepat waktu,” ujar Teras Narang kepada Suara Gubernur, Selasa (25/8).

Terkait realisasi anggaran, Asisten II Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Syahrin Daulay mengatakan apa yang dicapai oleh Provinsi Kalimantan Tengah tidak serta merta mudah diperoleh. Perencanaan yang baik, menurutnya, kunci keberhasilan penyerapan anggaran.“Ini tidak ujuk-ujuk kita peroleh. Perencanaan yang matang dan baik adalah kuncinya. Dan ini sudah kita mulai sejak beberapa tahun yang lalu sejak periode pimpinan Pak Teras Narang,” tutur dia, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (25/8).

Mantan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah ini menambahkan, agar serapan anggaran bisa terealisasi dengan cepat dan sesuai dengan jadwal, pelaksanaan lelang baik fisik ataupun nonfisik dilakukan pada akhir tahun. Syahrin menjelaskan, ini dilaukan agar pelaksanaan proyek bisa dilakukan di awal tahun. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun perencanaan untuk 2015 ini di 2014. Begitu pula proses lelang kegiatan, dilakukan di akhir 2014. Ini dilakukan agar proses penyerapan anggaran dan pembangunan di 2015 bisa berjalan efektif,” tuturnya. (***) SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 17

laporan utama

Lampu Hijau Penjaga Kuningan K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah momok yang paling menyeramkan bagi seluruh pejabat di negeri ini. Betapa tidak, lembaga antikorupsi yang berkantor di Kuningan, Jakarta, ini sudah menyeret puluhan pejabat negara ke sel penjara. Tidak peduli apakah tersangkanya seorang menteri, gubernur, wali kota, bupati, atau bahkan pejabat tinggi negara.

Namun, khusus soal rendahnya penyerapan anggaran, KPK telah memberikan lampu hijau agar kepala daerah tidak perlu takut mengeksekusi program-programnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi berpendapat, pejabat daerah tak langsung dipidana jika terbukti bersalah dalam menerapkan kebijakan penyerapan anggaran. Menurutnya, hal tersebut bukan ranah pidana.

"Kalau spending (pembelanjaan anggaran) misal terkait pengadaan barang dan jasa. Seharusnya tender tapi dia menunjuk langsung, itu bukan serta merta korupsi," ujar Johan saat mengikuti seleksi wawancara terbuka calon pimpinan KPK di Jakarta,

18 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi

Selasa (25/8). Menurut dia, pejabat dapat dipidanakan jika dalam pelaksanaan kebijakan terdapat niat jahat (mens rea) dan merugikan negara. "Kalau ada mens rea dan negara dirugikan, dan pejabat menerima suap, baru disebut korupsi," katanya.

Meski demikian, ia tak sepakat jika penegak hukum dituding sembarangan dalam penetapan tersangka sehingga menyebabkan ketakutan pejabat daerah menyerap anggaran. "Ini yang salah," ujarnya.

Johan melanjutkan, diperlukan pemahaman yang jelas terkait pemidananaan seorang. Dia mengklaim pimpinan lembag-

anya telah sesuai prosedur dalam menentukan seseorang menjadi tersangka korupsi.

Dasar penetapan adalah dua alat bukti yang diyakini sahih.

Plt Wakil Ketua KPK lainnya, Indriyanto Seno Aji juga mengamini. Dia mengatakan, gubernur dan bupati dapat dipidana jika diduga berniat atau telah melakukan korupsi.

Pidana tersebut berbeda dengan kesalahan administrasi gubernur dalam penyerapan APBD daerah masing-masing. "Bila terbukti adanya mens rea (niat jahat) maupun kickback atau bribery (penyuapan), maka hukum pidana dapat diterapkan untuk masalah ini," katanya di Jakarta, Senin (24/8).

Dia juga menjamin penegak hukum tak akan menyeret kepala daerah ke ranah pidana jika hanya terbukti kesalahan administrasi termasuk kebijakannya. Pasalnya, masalah kebijakan kepala daerah merupakan otoritas dan ranah hukum administrasi negara. Alhasil, pengadilan negeri yang akan mengusut dugaan kesalahan wewenang tersebut alih-alih pengadilan tindak pidana korupsi.(***)

200’ 150’ 100’ 95’ 90’ 85’ 80’ 75’ 70’ 65’ 60’ 55’ 50’ 45’ 40’ 35’ 30’

200’ 150’ 100’ 95’ 90’ 85’ 80’ 75’ 70’ 65’ 60’ 55’ 50’ 45’ 40’ 35’ 30’

TAHANAN KPK

Kepala Daerah yang tersandung KORUPSI

Selama tahun 2014 terdapat 10 kasus pejabat daerah yang teridentifikasi oleh KPK melakukan praktek korupsi. Sementara di tahun ini, 2015, KPK kembali mengungkapkan satu kasus.

2015

1

KASUS

2014 1.

2.

3.

KPK MELAKUKAN OTT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN (MUBA).

Sebanyak delapan orang ditangkap, dua diantaranya anggota DPRD setempat dan dua pejabat Pemkab Muba. KPK masih mengejar seorang pejabat tinggi yang diduga terkait dengan kasus RAPBD merupakan itu.

10 KASUS

Gubernur Riau, Annas Maamun diduga menerima suap Rp2 miliar terkait usulan perubahan status perkebunan sawit milik Gulat dan teman-temannya di Kuantan Singingi dari kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan. Saat ini, baru perkara Gulat yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Perkara Annas masih dalam tahap penyidikan.

Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.

Wali Kota Palembang, Romi Herton.

Perkara Romi Herton merupakan pengembangan dari kasus suap pengurusan sengketa Pilkada di MK.

4. Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang ditetapkan sebagai

tersangka dalam kasus suap pengurusan sengketa Pilkada di MK adalah Bonaran.

5. Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin diduga melakukan korupsi dalam Kerja Sama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012.

6. Bupati Bogor, Rachmat Yasin diduga menerima suap terkait rekomendasi izin tukar-menukar kawasan hutan di Bogor.

7. Bupati Karawang, Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah ditetapkan sebagai tersangka setelah kedapatan menerima uang yang diduga hasil pemerasan terkait izin penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR).

8. Bupati Sabu Raijua, Marthen Luther Dira Tome diduga melakukan korupsi

dana pendidikan luar biasa (PLS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT saat menjabat Kepala Subdinas PLS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT tahun 2007.

9. Bupati Lombok Barat, Zaini Arony diduga melakukan pemerasan terkait izin pengembangan kawasan wisata di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

10. Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk ditangkap KPK usai menerima uang sejumlah Sing$100 ribu dari Teddy Renyut. Pemberian uang itu dimaksudkan agar proyek Pembangunan Rekonstruksi Talud Abrasi Pantai pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang sedang diusulkan dalam APBN-P tahun anggaran 2014 diberikan kepada Teddy.

Ilustrasi : artoio gomes Sumber: hukumonline SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 19

investasi

Menanti Kereta Api di Timur Indonesia Moda kereta api sejatinya mampu mendongkrak perekonomian kawasan Indonesia Timur. Jalur kereta Trans Sulawesi yang akan menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Utara mulai dicanangkan.

P

emerintah seakan baru sadar bahwa pembangunan infrastruktur kereta api di luar Pulau Jawa sangat dibutuhkan masyarakat.

Faktanya, dari lima pulau besar dari 17.504 pulau di Indonesia, baru Sumatera yang mencicipi pembangunan kereta api.

Padahal, kereta api mampu meminimalkan biaya angkutan serta distribusi logistik, sehingga roda ekonomi daerah lebih menggeliat. Di sisi lain, kereta punya jalur khusus sehingga bebas macet dan lebih unggul dalam hal ramah lingkungan.

Berbagai keunggulan itu memicu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalur kereta api di Papua dan Kalimantan. Kini, Pemerintah membuat master plan pengembangan kereta api nasional dengan tiga prioritas, yaitu prioritas I Palu (2015-2019), prioritas II (2020-2024), dan prioritas III (2025-2030). Prioritas I dengan target pengembangan di luar Pulau Jawa, termasuk Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Mamuju Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan proyek tersebut akan dibangun dengan PARE-PARE - MAMUJU (225 KM) Pare-pare menggunakan Kajian kelayakan & trase (2015) Detail disain (2016) Anggaran PendaAMDAL dan Larap (2016) patan Belanja Pengadaan lahan (2017-2018) Konstruksi (2018-2019) Negara (APBN).

Adapun estimasi biaya pembaPMakassar - Pare-pare (145 KM) Pengadaan lahan (2015-2016) ngunan proyek kereta di luar Konstruksi (2015-2017) Jawa hingga 2019 sebesar Rp234 triliun.

Di Sulawesi, menurut Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub

Joice Hutajulu, panjang jalur kereta yang akan dibangun 1.772 km dengan kebutuhan dana Rp31,25 triliun.

Nilai proyek bisa Manado - Bitung (48 KM) Kajian kelayakan & trase (2015) berubah karena sebagian AMDAL dan Larap (2016) ruas masih tahap studi Pengadaan lahan (2016-2017) Konstruksi (2017-2018) kelayakan (feasibility study). Apalagi, Bitung Prioritas 1 (2015-2019) kedua lokasi memiliki Prioritas 2 (2020-2024) Manado Prioritas 3 (2025-2030) karakteristik geografis berbeda sehingga bisa berpengaruh terhadap biaya konstruksi.

Gorontalo Joice menyebutIsimu kan, jalur kereta Trans Sulawesi Bitung - Gorontalo - Isimu (340 KM) akan mengKajian kelayakan & trase (2015) AMDAL dan Larap (2016) hubungkan Pengadaan lahan (2016-2018) Sulawesi SelatKonstruksi (2017-2019) an, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Utara. Rute Makassar-Parepare sepanjang 143 km sudah groundbreaking pada tahun lalu.

Sementara, untuk Papua, menurut Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Prihartono, pembangunan rel dimulai Kendari dari rute Sorong-Manokwari, Papua Barat. “Saat ini Kementerian Perhubungan masih melakukan studi kelayakan yang akan menentuBulukumba kan jalur kereta barang dan penumpang.

Makassar Kita harapkan FS itu bisa selesai akhir tahun ini," ujarnya.

Proyek kereta barang dan Makassar - Bulukumba -Watampone (259 KM) penumpang di Papua ini, lanjut Kajian kelayakan & trase (2015-2016) Bambang, ditujukan agar konekAMDAL dan Larap (2016) tivitas antardaerah di Papua lebih Pengadaan lahan (2016-2018) Konstruksi (2017-2019) memadai. Kereta barang juga

JALUR KERETA API TRANS SULAWESI

ILUSTRASI : artoio gomes

20 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

tujuan wisata akan lebih bergairah.

“Perjalanan dari Makassar ke Parepare menggunakan roda empat umum atau pribadi yang biasanya kurang lebih tiga jam,

berfungsi mendukung rencana pembangunan kawasan industri di Papua.

Bambang mengakui, persiapan pembangunan kereta Papua membutuhkan waktu lama. Setelah FS yang diperkirakan berbiaya Rp2-3 miliar, Kemenhub akan melaksanakan rancang bangun atau detail engineering design (DED) dengan estimasi biaya Rp30 miliar. Setelah itu, konstruksi fisik bisa dikerjakan.

Gubernur Sulawesi Utara HS.Sarundajang punya harapan besar dengan pembangunan jalur rel kereta lintas Pulau Sulawesi. Jalur kereta Manado-Bitung yang tak lain sebagai tahap pembangunan awal atau ground breaking seperti jalur Makasar-Pare-pare di Sulawesi Selatan sudah final dan dilaksanakan tahun ini, akan banyak menggerakan sendi perekonomian.

“Manfaat dari pembangunan rel kereta ini antara lain terbukannya lapangan kerja, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, serta tersentuhnya banyak daerah dengan perkembangan teknologi,” ujarnya.

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pembangunan proyek kereta api jalur Trans Sulawesi akan memicu pertumbuhan perekonomian di Sulsel. "Tidak ada negara di dunia yang maju tanpa kereta api," ujarnya saat meninjau contoh proyek rel kereta api trans Sulawesi di Desa Pekkae, Barru, Sulawesi Selatan, Jumat (21/8). Kereta api mendorong perputaran uang bergerak lebih cepat dan penyerapan tenaga kerja lebih banyak.

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’ang sependapat. Menurut dia, kereta api akan mengubah wajah sekaligus membawa masyarakat Sulsel memasuki peradaban baru. Selain itu, kehadiran jalur kereta api memberi angin segar bagi perekonomian rakyat hingga ke pelosok daerah, serta

dengan transportasi kereta api hanya butuh satu jam saja. Saya harap kemudahan akses membuat wisatawan lebih banyak datang,” kata Agus.(***)

JALUR KERETA API TRANS PAPUA Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3

Pembangunan jalur baru

390 Km

Total kebutuhan pembiayaan 2015-2019

Rp. 10.33 triliun Sorong

Manokwari Sarmi Jayapura

Nabire Timika

Sorong - Manokwari (390 KM) Masterplan jalur KA Pulau Papua (2015) Kajian kelayakan & trase (2015) Detail disain (2016) AMDAL dan Larap (2016) Pengadaan lahan (2017-2019) Konstruksi (2018-2019)

ILUSTRASI : artoio gomes

SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 21

investasi

B

egitu terpilih menjadi Presiden periode 2014-2019, Jokowi mulai menggenjot pembangunan infrastruktur. Tol laut, katanya, bukan menjadi langkah akhir untuk mengurangi kesenjangan. Sebab, pembangunan infrastruktur di darat juga harus dikembangkan. Salah satu caranya adalah dengan pembangunan rel ganda (double track) kereta api di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

"Iya memang harus, saya sampaikan dari pelabuhan masuk ke gunung, dan itu yang diperlukan double track-nya," jelas Jokowi.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur di darat sangat penting. Pasalnya, tanpa adanya penghubung antara kota dan pelabuhan, maka harga barang-barang akan tetap mahal dan sulit terjangkau.

"Kalau baru sampai pelabuhan saja tertentu bahan masih mahal, apalagi nanti sampai ke gunungnya. Kalian tahu berapa harga semen di atas pegunungan Papua?

Rp2,5 juta untuk satu sak semen," terangnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko, menjelaskan program pembangunan perkeretaapian di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah percepatan pembangunan jalur KA trans Papua, yaitu pengembangan jaringan kereta api baru di Papua Barat.

"Total kebutuhan pembiayaan pembangunan kereta api jalur Trans Papua tahun 2015-2019 sebesar Rp10,33 triliun," kata Hermanto.

Lintasan baru kereta menghubungkan Sorong-Merauke tersebut memiliki panjang 390 km. Dalam tahapan pembangunannya, pada 2015 akan dilakukan studi kelayakan dan untuk tahun 2016 akan masuk ke detail

22 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Ketika Semen Tak Lagi Naik Pesawat Udara Wacana pembangunan jalur kereta di Papua menjadi salah satu agenda besar kampanye Pilpres Joko Widodo (Jokowi). Ia sesumbar akan bangun rel kereta api dua jalur menembus pegunungan di Papua guna mengurangi mahalnya harga barang-barang di wilayah timur Indonesia itu. desain yang dilanjutkan dengan kajian Amdal pada 2016. Sementara itu, pengadaan lahan dilakukan pada 2017-2019 dan konstruksinya dilakukan pada 2018-2019.

Pembangunan jalur kereta di Papua diyakini bakal mengerek ekonomi kawasan sehingga potensi daerah termanfaatkan.

Namun, masih belum menguntungkan secara bisnis.

Pakar transportasi Universitas Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno menilai pembangunan jalur kereta di luar Pulau Jawa, khususnya Papua masih belum menguntungkan secara bisnis. Pasalnya,

kawasan tersebut memiliki daerah sepi penduduk sehingga dari sisi kelayakan proyek agak kurang.

Kendati demikian, dosen Universitas Soegijapranata Semarang itu yakin jaringan kereta bakal menggenjot laju perekonomi kawasan sehingga potensi daerah termanfaatkan. Apalagi, wilayah luar Jawa memiliki andil besar dalam menyumbang pendapatan ke Pemerintah Pusat. Dus, daerahdaerah tersebut juga memiliki sumber daya melimpah. "Indonesia pendapatannya bukan hanya dari Jawa saja tapi dari luar Jawa maka itu harus dikembalikan ke mereka," ujarnya.

Selain membangun jaringan kereta, pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk mengoperasikan kereta.

"Kita enggak hanya bangun fisik, tapi harus siapkan kelembagaan dan SDM. Kita punya akademi perkeretaapian. Sembari pembangunan fisik jalan, orang disekolahkan," tuturnya.

Pengamat Transportasi Darmaningtyas melihat ide yang digagas Jokowi sebaiknya memang harus segera diwujudkan. Sebab, di Papua memang memerlukan transportasi yang memadai bagi masyarakatnya.

Namum, menurutnya, pembangunan rel kereta di Papua seharusnya dilakukan di landasan datar, seperti di wilayah Merauke.

Sedangkan wilayah pegunungan, Jokowi lebih baik membangun landasan pesawat.

Tidak hanya itu, Darmaningtyas menambahkan, Jokowi juga jangan melupakan soal transportasi air. Banyaknya sungai dan lautan di Papua, seharusnya pemerintahan ke depan mampu memberikan infrastruktur yang bagus.

"Yang penting kalau di Papua kan punya banyak sungai. Itu harus dijayakan. Bukan hanya dihidupkan, tapi difasilitasi. Disubsidi operasionalnya juga. Apalagi di Papua juga banyak pulau-pulau transportasi laut juga penting," ujarnya.

Meski demikian, Darmaningtyas yakin ide mantan wali kota Solo itu dapat terwujud dalam pemerintahannya nanti. Sebab, kemajuan teknologi saat ini sudah dapat mewujudkan hal tersebut.

"Kalau bangun rel kereta begitu, menjabat satu periode bisa (terwujud). Soal teknologi tidak masalah. Rel kereta Jakarta sampai Jawa saja tembus gunung. Padahal itu kan dibangun satu abad yang lalu.

Teknologi sekarang kan canggih. Ya optimis, saya sangat setuju soal transportasi di Papua."(***)

Tanpa adanya penghubung antara kota dan pelabuhan, maka harga barang-barang akan tetap mahal dan sulit terjangkau.

SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 23

Komoditi Unggulan

Sulawesi Selatan

Menjawab Kebutuhan

Nasional

Untuk memenuhi kebutuhan nasional, Indonesia masih mengimpor beras. Tapi, kabar baiknya produksi padi dari tahun ke tahun, khususnya 2015 menunjukkan perbaikan dan diyakini terus meningkat.

B

adan Pusat Statistik (BPS) memprediksi angka produksi padi pada 2015 meningkat 6,64 persen atau sebanyak 75,55 juta ton dibandingkan 2014. Kalau benar, berarti angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Tahun ini, terjadi peningkatan produksi padi sebesar 6,64 persen. Sedangkan tahun lalu turun 0,61 persen dibandingkan 2013,

sementara pada 2013 naik 3,22 persen, 2012 5,02 persen, dan seterusnya. “Produksi padi nasional dari 2006-2015 grafiknya fluktuatif. Tapi, sepanjang 10 tahun baru tahun ini terjadi peningkatan paling tinggi karena upsus (upaya khusus) Pemerintah dan masyarakat. Bahkan, TNI sampai terlibat mengawal pupuk,” ujar Kepala BPS Suryamin bangga.

BPS berharap upsus Kementerian Pertanian dilakukan secara konsisten lewat pemberian benih, pupuk serta bantuan alat mesin pertanian kepada para petani. “Pemerintah kan sudah melakukan beberapa upaya khusus meningkatkan produksi dengan membantu benih, pupuk, alat mesin pertanian seperti traktor, pompa air, dan lainnya,” katanya.

Sekadar informasi, peningkatan produksi padi nasional tahun ini tersebut didasarkan pada angka tetap 2014 dan angka ramalan I 2015, angka subround I realisasi JanuariApril, hasil tanam Oktober-November plus Mei-Agustus. Sedangkan untuk subround II, berdasarkan luas tanam yang sudah terjadi di April-Mei. “Untuk subround III pada September-Desember berdasarkan prediksi seperti pola tahun lalu. Kalau dihitung berdasarkan realisasi luas tanam, kami perkirakan terjadi peningkatan 75,55 juta ton GKG. Sedangkan tahun 2014 sebesar 70,85 juta ton,” jelas Suryamin.

Dia beralasan, kenaikan produksi 4,7 juta ton atau 6,64 persen terjadi karena luas panen pada 2015 dari dua subround cukup lengkap. Luas tanam subround II sudah bisa diketahui April-Mei. “Bahkan, kita sekarang per bulan sudah bisa kita hitung luas tanamnya naik 512,06 ribu hektar atau

3,71 persen. Dan juga produktivitas yield per hektar diperkirakan naik 1,45 kwintal per hektar. Biasanya yield per hektar tidak langsung tinggi, tapi luas panen masih bisa,” kata Suryamin lagi.

Kenaikan produktivitas pada 2015 yang cukup tinggi tak lepas dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kegiatan itu antara lain upaya khusus (upsus) peningkatan pertanian khususnya beras dan tanaman pangan, ketepatan waktu dalam penyediaan bibit.

Lalu, pemerintah melakukan perluasan, optimasi, dan pengawalan masa tanam sehingga terjadi peningkatan menjadi 75,55 juta ton gabah kering giling. “Pemberian bantuan pompa dan traktor terealisasi di subround I dan sebagian subround II. Pupuk juga diupayakan ketepatannya pada bulan tanam, walau belum 100 persen,” ujar Suryamin.

Selain itu, pertambahan lahan 512.057 hektar menjadi 14,3 juta hektar dari 13,7 juta hektar pada 2014 turut andil dalam meningkatkan produksi padi. Pada akhirnya, mendorong peningkatan produktivitas padi 2,16 kuintal per hektar atau 4,36 persen.

BPS mencatat lima provinsi mengalami peningkatan produksi padi tertinggi hingga Juni 2015. Kelima provinsi ini adalah Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Di Lampung, angka produksi padi meningkat menjadi 541.000 ton pada periode Januari-Juni 2015. Selanjutnya, total produksi padi di Jawa Barat pada semester I tahun tercatat 373.000 ton, Sulsel 500 ribu ton. Kemudian, Sumatera Selatan sebanyak 434.000 ton.

“Lalu sumber lumbung padi Jawa Tengah sebanyak 954.000 ton, Jawa Timur sebanyak 381.000 ton,” katanya.  SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 25

Torehkan

Rekor Pencapaian Produksi Beras

26 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Komoditi Unggulan Indonesia pernah dikenal sebagai negara swasembada pangan. Bahan pangan pokok (beras) pun berlimpah. Wajar saja, ketika itu sektor pertanian menempati posisi penting dalam pembangunan.

Kini, kondisinya berbeda. Indonesia kini lebih dikenal sebagai pengimpor pangan, termasuk beras. Kendati jumlah produksi mencapai jutaan ton tiap tahun, ternyata tidak mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia.

berharap daerah lain mengikuti jejak Provinsi Sulawesi Selatan dalam memproduksi beras.

Kalau seluruh provinsi melakukan hal serupa, kita tidak perlu impor,” tukas Amran.

Secara nasional, Sulsel menyuplai beras ke 11 provinsi yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Riau, Maluku, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat Papua dan Aceh. Jumlahnya 1.025 ton.

Pengiriman ini merupakan bagian dari total kontrak yang disepakati sebanyak 55.000 ton beras kelas premium dengan nilai Rp429 miliar. Dalam acara pelepasan pengiriman beras Sulsel yang diangkut menggunakan peti kontainer, Mentan didampingi Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Gubernur Sulsel dan

PT Pelitagro sebesar 55.000 ton beras dengan nilai Rp429 miliar. Namun, dalam pengiriman perdana, pihaknya mengirimkan 20 kontainer beras, berkapasitas 24 ton per kontainer.

Namun, keberhasilan ini dibarengi kekhawatiran. Salah satunya iklim El Nino sepanjang 2015 yang melanda hampir seluruh provinsi di Indonesia. Gubernur Sulawewsi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengakui produksi beras di wilayahnya tetap normal.

“Tapi Saya sedikit panik dengan kondisi suhu saat ini. Tapi seluruh pihak khususnya petani memastikan masih terkendali dan tidak ada masalah,” kata Yasin di kantor gubernur, Jumat (11/8/2015).

Berdasarkan laporan Badan Urusan Logistik (Bulog), kata Syahrul, stok beras

wakilnya, Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu`mang, serta Kapolda Sulselbar Irjen Anton Setiadji, Selasa (14/7).

“Ini merupakan kerja sama segitiga antara Perum Bulog dengan pelaku usaha PT Pelitagro Makassar, dan Perum Bulog dengan provinsi penerima,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulsel, Sidik Salam.

Pengiriman beras ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan stok pangan beras bagi provinsi penerima. Mekanisme kerja sama ini adalah Perum Bulog RI sebagai pengadaan dan PT Pelitagro Makassar sebagai penyuplai dan Perum Bulog selanjutnya mendistribusikan kepada Bulog Divre 11 provinsi penerima.

Kontrak pengadaan beras Bulog dengan

Sulsel masih berkisar 110,816 ton. Ketersediaan stok bisa bertahan hingga tujuh bulan ke depan. Ditambah lagi, komoditi hasil pertanian tetap terjaga.

Ketersediaan komoditi pertanian dalam bentuk gabah maupun beras tidak pernah di bawah 80 ribu ton. Sekitar 80 persen produksi beras akan disumbang sejumlah kabupaten sentra beras utama beras yaitu Sidrap, Pinrang, Wajo, Soppeng, dan Bone, serta Barru.

Syahrul berharap kekeringan tidak mengganggu musim panen utara Sulsel seperti Sinjai. Untuk mengantisipasi kekeringan yang berpotensi merusak lahan pertanian, Syahrul akan berkoordinasi dengan dinas pertanian, Bulog, serta instansi terkait. 

K

ondisi tersebut memaksa Pemerintah mengimpor beras untuk memenuhi daya beli masyarakat akan beras.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap, saat ini Indonesia terlalu banyak mengimpor beras. Bahkan, Indonesia menduduki negara pengimpor beras teratas.

Mentan secara tegas menyatakan keinginan untuk menghapus predikat Indonesia sebagai negara pengimpor beras. Dia berharap daerah seperti Jawa dan Sulawesi semakin giat memproduksi beras. Amran meminta daerah lain yang menjadi lumbung beras mampu menanam dan memproduksi secara besar-besaran. Sehingga daerah yang minim beras bisa disuplai daerah yang kelebihan beras. Hanya lewat strategi itu Indonesia mampu membatasi impor.

Beruntung, Sulawesi Selatan (Sulsel) mampu menjaga produksi. Hal ini membuat Mentan bangga. Sekadar informasi, terjadi peningkatan hasil produksi beras nasional mencapai 5,5 juta ton. Berdasarkan data BPS, angka tersebut merupakan rekor pencapaian dalam produksi beras.

Dan, Sulsel punya andil besar sebagai salah satu lumbung padi nasional. “Saya

SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 27

“

Tadinya, nomor 1 Bali, Jawa Barat, baru Sulawesi Selatan. Sekarang terbalik.

Ini data BPS. Pendapatan petani Sulsel tertinggi dibanding pendapatan petani di seluruh Indonesia,” ucap Gubernur Syahrul Yasin Limpo.

Sekadar catatan, tingkat kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan pada semester pertama tahun ini cenderung meningkat seiring dengan peningkatan daya beli secara

“Kita orang Bone di Sulsel yang paling tidak boleh salah di bidang pertanian. Tinggal Pak Menteri kasih tahu, apa tanggungjawab kita semua di Bone. Apa yang menjadi tanggungjawab saya, di sawah, di pasar, bersama-sama kita akan siapkan semua. (Amran) Tinggal perintah,” ucap pria yang akrab disapa SYL ini.

Pada bagian lain, BPS Sulsel meramalkan produksi padi di Sulsel mencapai hingga 5,62 juta ton sepanjang 2015 atau surplus sekitar

Pendapatan Petani Tertinggi di Indonesia dinamis. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Nursam Salam mengatakan, pergerakan harga sejumlah komoditas pertanian dari perdesaan yang meningkat ikut menopang daya beli petani. Kondisi tersebut mengatrol rasio Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan Sulsel menjadi 104,53%, sejalan dengan peningkatan sebagian besar subsektor produksi petani.

Berbekal data tersebut, Syahrul pun memastikan masyarakat Sulawesi Selatan akan ikut menyangga kepentingan pangan nasional.

28 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

196 ribu ton GKG (gabah kering giling) atau cuma 3,62 persen dibanding 2014. Jika itu tercapai, Sulawesi Selatan belum bisa memenuhi target yang diberikan Menteri Amran.

Secara rinci, Kepala BPS Sulsel, Nursam Salam, menyebutkan, prediksi atau angka ramalan (ARAM) tahap satu 2015 untuk padi tersebut memang sementara. ARAM dua akan dirilis pada 3 November 2015 mendatang.

“ARAM I ini diambil berdasarkan realisasi panen pada Januari–Mei, dan ramalan Mei-

Desember dengan melihat keadaan luas tanam sepanjang tahun ini.”

BPS mencatat, produksi padi 2014 sebanyak 5,43 juta ton GKG atau naik 7,75 persen dari 2013. Peningkatan produksi padi karena bertambahnya luas panen sebesar 56,92 ribu hektare (5,79 persen) menjadi 1,074 hektare.

“Selain itu, produktivitas juga meningkat menjadi 52,34 kuintal perhektare. Pada 2014, produktivitas perhektare sebesar 52,17

Sulawesi Selatan diganjar sebagai provinsi keempat terbaik nasional di bidang pertanian. Namun, dari segi pendapatan, petani di Sulawesi Selatan merupakan yang tertinggi di Indonesia. kuintal,” katanya.

Sementara Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Hortikoltura dan Tanaman Pangan Sulsel, Muhammad Aris menyebutkan, panen raya pertama dan kedua Sulsel diharapkan bisa memproduksi hingga 6 juta ton, atau setara 4 juta ton beras.

Itu dengan asumsi 1,1 juta hektare lahan, dengan produktifitas 5,5 ton perhektare.

Pemprov Sulsel sebelumnya menargetkan produksi beras di semester pertama tahun ini 2,5 juta ton. 

SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 29

kolom

Irman Putra Sidin

(Pakar Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Daerah)

STOP KRIMINALISASI KEBIJAKAN Adanya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sejatinya bisa memberikan rasa aman kepada para pejabat dari adanya kriminalisasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

K

ehadiran peraturan yang disahkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014 dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) saat itu, Amir Syamsuddin juga bisa menjadi landasan hukum untuk mengenali apakah sebuah keputusan dan atau tindakan terdapat kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana. Jangan sampai kebijakan dikriminalisasi atau dijadikan komoditas oknum penegak hukum Karena bagaimanapun, tidak boleh sebuah kebijakan dikriminalkan.

Jika itu sampai terjadi dan dibiarkan, negara tidak akan jalan atau bahkan bubar.

Untuk itu, dibutuhkan kesepahaman tafsir soal UU 30/2014 oleh semua aparat penegak hukum.

Tentu butuh sosialisasi terkait apa isi dari UU tersebut demi terbangunnya persepsi sama bagi seluruh aparat pemerintah untuk menyiapkan pemerintahan yang bersih. Bahkan, sudah seharusnya regulasi tipikor direvisi, terutama soal delik korupsi itu sendiri.

Kehadiran UU yang terdiri atas 89 pasal ini juga dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kemudian, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada

masyarakat.

Perlu diketahui pula, pasal 6 UU itu menyebutkan pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, di antaranya meliputi: a. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki; b. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan tindakan; c. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan.

Namun, faktanya sinergi antara Pemerintah Pusat dengan daerah belum berjalan maksimal. Salah satu indikasinya adalah rendahanya penyerapan anggaran hingga Agustus ini. Ironisnya, rendahnya serapan belanja modal lantaran para kepala daerah takut dikriminalisasi apabila membelanjakan APBD. Sehingga, mereka memilih lebih baik membiarkan anggaran mengendap di bankbank daerah. Bahkan, salah satu media nasional menyebut terjadi peningkatan pengendapaan anggaran. Kalau pada April jumlah pengendapan Rp253 triliun, kini membengkak menjadi Rp273 triliun. Tidak hanya itu, banyak kepala daerah terang-terangan curhat kepada Presiden tak berani menggunakan APBD karena takut dipidanakan. Untuk memastikan anggaran terserap secara maksimal, kepala daerah perlu jaminan perlindungan lewat payung hukum.

Namun, sejatinya para penegak hukum hendaknya tidak mempidanakan sebuah kebijakan selama tidak ada indikasi kuat terjadi korupsi maupun suap. Karena, penyerapan anggaran berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Tentu butuh sosialisasi terkait apa isi dari UU tersebut demi terbangunnya persepsi sama bagi seluruh aparat pemerintah untuk menyiapkan pemerintahan yang bersih.

32 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Syahrul Yasin Limpo

(Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Propinsi (APPSI))

Lebih Cerdas, Lebih Kreatif Di tengah pelambatan geliat ekonomi akibat berbagai hal, nilai tukar rupiah menembus angka Rp. 14.000 terhadap Dollar AS. Tentu saja sejumlah industri berbahan baku impor harus mengerem produksi karena khawatir produk yang dihasilkan dengan bahan baku yang mahal tidak terserap oleh pasar yang lesu akibat daya beli konsumen yang relatif menurun terhadap harga baru yang terus menyesuaikan diri.

I

mplikasi dari lesunya pasar mendorong sejumlah pengusaha tidak lagi mengerem produksi bahkan tak sedikit yang menyetop mesin-mesinnya.

Mengerem dan menyetop sama saja konsekuensinya, pengurangan tenaga kerja yang berujung pada bertambahnya pengangguran terbuka yang bermuara pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di sejumlah daerah yang perekonomian rakyatnya banyak tergantung pada industri.

Tapi kesulitan hidup bukan hanya melanda masyarakat yang mengandalkan hidup sebagai pekerja industri. Kalangan petani pun banyak yang menjerit gagal panen akibat kekeringan yang boleh jadi karena perubahan iklim global atau bencana angin panas El-Nino yang menimbulkan kekeringan dimana-mana.

Negara harus hadir untuk rakyatnya.

Pemerintah yang diamanahi konstitusi untuk menjalankan tanggungjawab negara kepada rakyatnya harus lebih, cekatan, lebih cerdas, gesit dan kreatif menemukan dan menjalankan solusi terhadap masalah bangsa itu? Pemecah-annya tidak lagi cukup dengan cara-cara lama, solusi-solusi lama yang boleh jadi berhasil di masa lalu.

Kita harus mencari cara-cara baru secara kreatif. Albert Einstein sang cendikia dunia pernah berujar: “We can not solve the problems in the sama level of thinking when the first time the promblems created.�

Sungguh benar bahwa kita tidak bisa meme-cahkan masalah dengan cara berpikir yang sama seperti ketika masalah seperti itu pertama kali terjadi. Masalah

Yang dibutuhkan hanya sedikit aturan garis besar sebagai koridor bagi pelaksana. Pelaksanaanya atas dasar percaya (trust) sehingga aparat pemerintah bisa berkreasi dengan lebih leluasa. pelambatan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan lain-lain sebenarnya telah lama terjadi. Kalau solusi yang ditawarkan berulang adalah mengandalkan stimulus dari APBN dan APBD dengan mekanisme pembelanjaan yang sama seperti sekarang, pengawasan atas dasar curiga, kebijakan dinisbikan hingga tak ada ruang untuk diskresi bagi kepentingan yang lebih besar, maka masalah sekarang akan terus berulamng dari tahun ke tahun.

Aparat Pemerintah terpasung, ketakutan memegang amanah sebagai pengelola belanja pemerintah terjadi dimana-mana seakan momok menakutkan. Contoh, mungkin peraturan belanja pemerintah memang disusun atas dasar curiga sehingga aturannya harus banyak, panduannya harus tebal dan birokrasinya harus berbelit-belit.

Mungkin yang dibutuhkan hanya sedikit aturan garis besar sebagai koridor bagi pelaksana. Pelaksanaanya atas dasar percaya (trust) sehingga aparat pemerintah bisa berkreasi dengan lebih leluasa. Yang penting anggaran dibelanjakan dengan efisien, tepat sasaran dan tepat guna.

Demikian pula ketakutan yang merupakan hambatan psikologis aparat

pemerintah yang diberi amanah melakukan pengadaan barang jasa disingkirkan melalui perlindungan hukum yang pasti.

Dengan cara-cara baru ini kemungkinan penyerapan jauh cepat. Barang, jasa dan infrastruktur lebih cepat bisa diadakan sehingga manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan masyarakat.

Pengusaha dan pekerja yang terkait dengan belanja pemerintah dapat lebih bergairah menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang akan menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang posisinya sangat rawan bila kegiatan ekonomi mengalami stagnasi atau sebaliknya terlalu bergejolak tidak menentu.

Memang bahwa solusi yang dikemukakan tadi memerlukan kejujuran, komitmen dan patriotisme yang lebih tinggi untuk melaksanakannya. Tapi inilah syarat yang tak bisa dihindari itu. Tak mungkin perekonomian bertumbuh baik di tengah maraknya ketidakjujuran, komitmen yang rendah dan semangat juang yang serapuh kerupuk. Menyelamatkan rakyat Indonesia dan perekonomiannya adalah tanggungjawab bersama yang tak dapat ditawartawar. ď Ž SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 33

otonomi

Penguatan UU Pemda

Merebut Kembali Kewenangan Gubernur 34 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

S

aking berkuasanya, raja-raja kecil tersebut cenderung ‘lupa diri’ sehingga mengabaikan kekuasaan di atasnya.

Akan tetapi, mereka sejatinya memang diberikan kekuasaan itu melalui penerbitan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Mereka lantas seolah tak terjamah dengan berlindung di balik UU Otonomi Daerah. Alhasil, gubernur maupun pemerintah pusat kerap tak berdaya menghadapi bandelnya para kepala daerah.

Lima tahun setelah diterbitkannya UU Otonomi Daerah, pemerintah sebenarnya sudah membatasi kewenangan pemerintah daerah dengan menerbitkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini disebutkan, provinsi sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah administrasi. Selain itu, provinsi menjadi penghubung antara kepent-

Di satu sisi, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, dan di lain sisi, gubernur adalah kepala daerah yang dipilih rakyat.

Raja-raja kecil. Itulah istilah yang merujuk pada kekuasaan seorang bupati atau wali kota.

Kewenangan yang diberikan kepada mereka setelah bergulirnya era otonomi daerah diakui sangat besar.

ingan pusat dan daerah, serta mengharuskan daerah mengoptimalkan potensi sumberdayanya. Tetapi, ketidakjelasan posisi gubernur di antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam UU 32/2004 menjadi sumber konflik antarsusunan pemerintahan dan aparat. Di satu sisi, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, dan di lain sisi, gubernur adalah kepala daerah yang dipilih rakyat.

Agar tidak berlarut-larut, penambahan dan penguatan peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat patut didorong. Pasalnya, tambahan kewenangan dibutuhkan untuk mengawasi dan memperbaiki koordinasi dengan para bupati/wali kota. Hal ini merupakan bentuk pengendalian langsung terhadap bupati dan wali kota dengan tujuan memaksimalkan peran kepala daerah. Diharapkan, kendali langsung gubernur akan memudahkan koordinasi dan membuat pemerintahan di daerah berjalan harmonis.

SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 35

otonomi

Desakan penambahan wewenang gubernur pernah diserukan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo. Permohonan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu 33 gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor. Permohonan tersebut semata-mata didasari fakta kurang optimalnya implementasi Undang-Undang 32/2004. Penambahan wewenang gubernur dianggap memudahkan pengawasan.

Nantinya, gubernur lebih leluasa memberikan sanksi dan penghargaan kepada bupati dan wali kota. “Kami berharap pengendalian para bupati dan wali kota bisa dilakukan.

Pengendalian dilakukan dalam koridor serta bimbingan langsung dari Menteri Dalam Negeri,” ujar Syahrul.

Fakta banyak bupati atau wali kota mangkir ketika dipanggil gubernur ternyata masih kerap terjadi. Bahkan, sudah dianggap biasa, contohnya Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Beberapa kepala daerah tingkat II tidak menghadiri undangan Gubernur Nur Alam.

Kegelisahan itu diungkapkan oleh 36 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Sanksi Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah kurang menggigit.

Buktinya, saat kita mengundang semua bupati dari 17 kabupaten, syukur-syukur yang datang delapan orang Wakil Gubernur Sultra HM Saleh Lasata. Dia melihat, posisi gubernur dianggap bukan perwakilan Pusat dan kurang dihargai bupati atau wakil bupati. Meski kewenangan gubernur diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (tentang Pemerintah Daerah), nyatanya gubernur seperti tak bertaji dalam memberi sanksi kepada kepala/wakil kepada daerah.

Terbukti, kata Saleh, dari 17 kabupaten hanya sedikit kepala daerah bersedia menghadiri undangan gubernur. Dia melihat pent-

ing sanksi tegas supaya bupati dan wali kota menghargai pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan Pusat. “Sanksi UndangUndang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah kurang menggigit. Buktinya, saat kita mengundang semua bupati dari 17 kabupaten, syukur-syukur yang datang delapan orang,” terangnya saat menerima dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden, (24/8/2015).

Saleh berpandangan, mestinya UU mengatur sanksi tegas kepada kepala daerah yang berani membangkang kebijakan gubernur. Sayangnya, sejak otonomi daerah berlaku posisi gubernur justru melempem.

Sebenarnya, UU 23/2014 telah mengatur berbagai sanksi terhadap setiap pelanggaran.

Mulai dari penghentian hak keuangan selama beberapa bulan, hingga pemberhentian jabatan. Sanksi terakhir dijatuhkan apabila kepala/wakil kepala daerah membandel dan tetap menolak melaksanakan program nasional lalu mendapat teguran dua kali serta diberhentikan sementara selama tiga bulan. “Tapi realisasi di lapangan susah,” kata purnawirawan jenderal bintang satu ini.

Pertambangan dan Tata Ruang

B

anyaknya kepala daerah yang kurang ‘menghargai’ kewenangan gubernur juga jadi sorotan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan, Mendagri Tjahjo Kumolo bakal membuat formula regulasi untuk segera membenahi hubungan yang kurang harmonis antara gubernur dengan para bupati/wali kota selama era otonomi daerah. Kabar baiknya, kewenangan gubernur diperluas.

Dengan tambahan kewenangan ini diharapkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota bisa sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat.

Salah satu kewenangan yang bakal diberikan adalah terkait izin pertambangan. “Tambahan kewenangan kepada gubernur menyangkut bidang pertambangan,” kata Tjahjo.

Gubernur nantinya bisa mempercepat proses perizinan pengelolaan tambang.

Tjahjo menginstruksikan agar para gubernur mengatasi permodalan strategis. Jika tetap di bawah kendali wali kota atau bupati dikhawatirkan proses perizinan berbelit-belit. Hal

ini tentu saja menghambat arus investasi.

Ujung-ujungnya pemodal enggan berbisnis di daerah tersebut.

Perluasan wewenang gubernur di bidang pertambangan juga diklaim akan mempermudah kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Izin pertambangan yang tadinya bupati, wali kota kita tarik ke gubernur supaya BKPM gampang memproses. Izin lebih cepat, memangkas birokrasi dan memberikan kemudahan. Ini harus dilakukan, kalau tidak daerah akan tertinggal,” ujar Tjahjo.

Namun Mendagri mewanti-wanti, pengalihan tugas itu bukan berarti semua yang terkait perizinan jadi tanggung jawab gubernur mutlak. Bupati dan wali kota tetap punya andil, terutama menciptakan iklim investasi di daerah kondusif. Misalnya saja dengan memangkas birokrasi perizinan tanah atau hal lainnya. “Permasalahan lahan kerap tumpang tindih. Keruwetan ini yang mau kita potong,” tegas politisi asal PDI Perjuangan itu.

Jejak Tjahjo ternyata diikuti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional (ATR/BPN). Lembaga di bawah komando Menteri Ferry Mursyidan Baldan memastikan segera merumuskan kebijakan untuk memperbesar kewenangan gubernur terkait persoalan tata ruang. “Peran pemerintah provinsi menjadi penting dalam pengelolaan tata ruang, kita juga sedang merumuskan memberikan kewenangan lebih besar kepada gubernur,” kata Ferry.

Dia menegaskan fungsi pembinaan tata ruang harus berada pada level atas seperti gubernur, tidak hanya pada tingkat bupati/wali kota. Alasannya, tata ruang sejatinya dirancang secara besar dengan mensinkronkan seluruh tingkatan pemerintahan untuk menemukan potensi daerah.

Selama ini, masalah tata ruang merupakan domain bupati dan wali kota. Padahal, pengelolaannya harus sejalan dengan garis kebijakan nasional. Namun, Ferry mengingatkan agar kepala daerah agar tidak mudah tergoda dengan pihak tertentu yang ingin mengubah tata ruang hingga merusak lingkungan.  SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 37

38 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

budaya

FESTIVAL ERAU

PESTA RAKYAT

KUKAR YANG

MELEGENDA

SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 39

budaya Tak banyak daerah di Indonesia yang memiliki tradisi yang digelar secara turun-temurun.

Kutai Kertanegara yang terletak di Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang konsisten menggelar pesta rakyat tahunan.

Namanya Festival Erau. Bahkan, tradisi yang penuh dengan kemeriahan budaya ini diyakini sudah berlangsung sejak berabad-abad silam.

40 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

A

da keyakinan bahwa Erau sudah berlangsung sejak abad ke-12. Erau pertama kali berlangsung saat Aji Batara Agung Dewa Sakti berusia belia. Di kemudian hari, Aji Batara Agung Dewa Sakti diangkat menjadi sultan pertama Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Sebagaimana kemeriahan di dalamnya, Erau secara etimologis berasal dari kata “eroh�, yang diartikan dalam bahasa Melayu Kutai Tenggarong sebagai keramaian. Dalam istilah yang lebih populer, Erau bermakna Pesta Rakyat. Erau merupakan hajatan besar bagi Kesultanan Kutai dan masyarakat di seluruh wilayah kekuasaannya yang kini mencakup sebagian besar wilayah Kalimantan Timur. Bahkan, tradisi Erau pada awalnya berlangsung selama 40 hari 40 malam dan diikuti segenap lapisan masyarakat.

Salah satu kegiatan yang menonjol dari Erau adalah ketika warga dari seluruh penjuru Kutai Kertanegara dengan bangga memperse-

mbahkan sebagian dari hasil buminya untuk dibawa ke Ibukota Kesultanan. Pemberian sebagian hasil bumi tersebut diartikan sebagai wujud rasa syukur atas limpahan hasil bumi yang diperoleh rakyat Kutai. Tak kalah menarik, keluarga besar Kesultanan pun menjamu rakyatnya dengan beraneka sajian sebagai bentuk rasa terima kasih atas pengabdian mereka kepada Kesultanan.

Erau juga terus menyertai perjalanan sejarah Kutai hingga ke masa pemerintahan Indonesia, ketika pada 1960, Kutai berstatus Daerah Istimewa dengan Sultan sebagai kepala daerah.

Namun, Kutai beralih menjadi kabupaten dengan dipimpin seorang bupati. Dengan begitu, Kesultanan Kutai mampu bertahan hingga 7 abad. Menariknya, tradisi Erau tetap berlangsung hingga sekarang.

Belakangan, Erau menjadi ajang pelestarian budaya warisan Kesultanan Kutai dan berbagai etnis yang hidup di dalamnya. Sebelumnya, Erau digelar bertepatan dengan hari jadi Kota Tenggarong, yaitu

setiap tanggal 29 September. Namun, sejak 2010, jadwal pagelaran Erau bergeser ke bulan Juli dengan pertimbangan masuknya musim liburan sehingga akan menjadi hiburan menarik bagi wisatawan. Dalam perhelatan tersebut, beraneka kesenian, upacara adat dari Sukusuku Dayak, dan lomba olahraga ketangkasan tradisional, menjadi suguhan yang sangat menghibur.

Era baru Erau pun muncul pada 2013. Itu ditandai ketika Erau disandingkan dengan perhelatan budaya tradisional dari berbagai negara. Dalam perhelatan bernama Erau International Folklore and Art Festival (EIFAF), berbagai kesenian dan tradisi di lingkup Kesultanan Kutai bersanding dengan warisan budaya dunia. Rangkaian acara yang biasanya digelar selama festival Erau antara lain: Pentas Seni dan Lomba Tradisi, Beseprah (adat makan bersama rakyat), Lomba Olah Raga Tradisional, Lomba Masak serba- Ikan, Fashion Adat Kanak Kutai, Kuliner di atas kapal, Lomba Menembak, serta Seminar Budaya. ď Ž

SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 41

laporan khusus

30 Ri bu Wa Menanti rga B o v en Dig Pemerintah Perhatian oel Indo nesia

42 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Nama -n Moha ama seper m ti panja mad Sjahri Wakil Pres id ng r timur eksistensi nyaris tak b en Moham m In is k di seb donesia sa abupaten i a dipisahka ad Hatta da n elah S n elatan a, berbata i. Sebuah k n dalam ke n politisi sa n a dan P apua n dengan G bupaten ke angan serta Nugin c i (PNG unung Bin il nun jauh sejarah tang d ) di tim i utara di ujung ur. , Mera uke

D

alam sejarahnya, Boven Digoel pernah dipakai sebagai tempat pembuangan tahanan politik oleh pemerintah kolonial Belanda seperti halnya Banda Naire, Pulau Buru dan lainlain. Hampir semua penduduk Indonesia yang mengecap pendidikan di tahun 50-an hingga 90-an mengenal Boven Digoel, meski mungkin sebatas nama yang dihubungkan dengan pengasingan tokohtokoh pejuang kemerdekaan.

Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memasuki usia 70 tahun, seperti apakah Boven Digoel kini? Luput

dari perhatian, rupanya masih ada 30.000 jiwa penduduk Indonesia hidup terkatungkatung di PNG selama lebih kurang 25 tahun. Mereka bukan warga Indonesia yang berpindah kewarganegaraan tapi juga tidak bisa disebut resmi penduduk Indonesia karena tidak memiliki kartu tanda penduduk alias KTP. Siapa yang harusnya bertanggung jawab atas hengkangnya mereka ke negeri jiran? Ironisnya, kehidupan mereka di sana tidak lebih baik ketimbang di negeri sendiri.

Mengapa mereka memilih tetap menetap di PNG. Mungkinkah mereka menyimpan

kecewa terhadap pemerintah? “Yang pasti mereka selalu mau dan rindu kembali ke Boven Digoel dan Merauke,� tegas Martinus Torip, Kepala Badan Perbatasan Antarnegara dan Kerja Sama Daerah Kabupaten Boven Digoel di sela-sela kegiatannya mengunjungi sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta untuk memperjuangkan nasib warga Boven Digoel, beberapa waktu lalu.

Boven Digoel adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang berbatasan dengan PNG. Pergolakan di Papua pada sekitar 1984 yang menuntut keadilan dan mengelola kekayaan alam papua sendiri

SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 43

laporan khusus

Mereka yang sekarang di pengungsian sebenarnya adalah pahlawan dari otonomi khusus yang kita nikmati sekarang di Papua,

44 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Bupati Boven Digoel, Yesaya Merasi

menimbulkan bukan hanya menimbulkan konflik vertikal antara Pemerintah Pusat dan masyarakat Papua tetapi juga konflik horisontal di tengah masyarakat Papua sendiri.

Eksodus ke negeri tetangga tak terhindarkan sebagai upaya terakhir menghindari bentrok fisik. “Jadi mereka yang sekarang di pengungsian sebenarnya adalah pahlawan dari otonomi khusus yang kita nikmati sekarang di Papua,� jelas Markus.

Karenanya, lanjut pria yang gemar berolahraga dan bernyanyi ini, mereka harus disambut dan diberikan fasilitas dasar agar dapat kembali ke Papua dengan lebih tenang mengingat trauma 25 tahun lalu pasti membekas pada diri mereka.

Searah jarum jam: Martinus Torip, Kepala Badan Perbatasan Antarnegara dan Kerja Sama Daerah Kabupaten Boven Digoel. Lintas perbatasan RI-PNG, membutuhkan infrastruktur jalan yang baik.

Pemandangan sudut Kota Boven Digoel. Pesawat Merpati yang melayani rute ke Bandara Tanah Merah, Boven Digoel.

“Jadi selain memperjuangkan infrastruktur umum seperti jalan dan jembatan, kami sangat berharap tahun ini mendapatkan anggaran untuk membangun rumah sederhana semi permanen yang secara khusus akan kami peruntukkan bagi saudarasaudara kita di perantauan,” tuturnya.

Soal jumlah, Martinus menyebut untuk tahap awal antara 500–700 unit. “Kami tidak akan berhenti berjuang ke Pemerintah Pusat sampai usulan terwujud. Selain kami sudah malu kepada rakyat Boven Digoel yang sudah lama seakan tidak dipedulikan, kami juga miris sebagai bangsa yang katanya besar tapi tega melihat bangsanya sendiri menjadi suaka politik di depan mata,” urai Martinus dengan suara serak dan mata berkaca-kaca.

Hati siapa lagi yang harus diketuk dan meja birokrasi mana lagi di Pusat yang harus digedor ketika penantian saudara-saudara kita di rantau tak kunjung tuntas tertangani?

Memang kata Martinus, semua daerah

perbatasan di Boven Digoel itu statusnya kecamatan sehingga tidak ada kantor urusan keimigrasian yang bisa mengurus pelintas batas secara serius. “Makanya, pemekaran sebagian wilayah Boven Digoel menjadi kabupaten baru yang rencananya diberi nama Kabupaten Muyu juga merupakan kebutuhan mendesak,” tukas Martinus yang mengaku sudah puluhan tahun mengawal pengusulan pemekaran namun belum membuahkan hasil meski Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui.

Ketiadaan aparat Pusat yang seharusnya mengurusi administrasi dan pengendalian pelintas batas bisa memicu tindakan kriminal seperti penyelundupan dan perdagangan barang-barang terlarang, termasuk perdagangan manusia (human trafficking). Martinus mengaku sulit memahami pemikiran petinggi di tingkat Pusat yang membiarkan penanganan daerah perbatasan tidak terkelola maksimal, padahal wilayahnya strategis sekaligus rawan.

“Sering kita bertanya-tanya, apakah Pemerintah Indonesia sungguh-sungguh menghendaki kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia atau Boven Digoel sebatas tempat pembuangan sebagaimana Mohammad Hatta, Sjahrir bahkan Soekarno konon pernah menghabiskan hari-hari di Boven Digoel sebagai tahanan politik pemerintah Kolonial Belanda,” ucap Martinus.

Lebih disayangkan lagi, kata dia, pemerintah gencar berorasi tentang pentingnya daerah perbatasan tetapi membiarkan aparat dan rakyat perbatasan terpuruk dengan masalah mereka sendiri. “Apakah karena kendali Pusat tak cukup jauh menjangkau tepi wilayah teritorial sehingga kemah besar belum pernah tegak utuh menaungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesiam,” keluhnya. (*) SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 45

laporan khusus

Jejak Jejak Pejuang

Di Pengasingan

Boven Digoel T

ugu Bung Hatta tampak berdiri tegar.

Setegar prinsip-prinsip yang dianutnya saat menentang penjajah Belanda.

Berdiri tegak persis di depan penjara (kamp konsentrasi) tempatnya mengisi hari-harinya selama dalam masa pengasingan di Boven Digoel. Berada di Distrik Mandobo, Tanah Merah, yang merupakan ibu kota Kabupaten Boven Digoel, kamp konsentrasi itu menjadi saksi sejarah bagi kehidupan ribuan pejuang pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebutan Boven (bahasa Belanda) yang berarti atas, menandai bahwa wilayah itu berada di dataran tinggi. Boven Digoel sebelumnya bagian dari Kabupaten Merauke.

Setelah melalui proses panjang dan melelahkan, para pejuang pemekaran Papua akhirnya berhasil meyakinkan Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk mengesahkan UU Nomor 26 Tahun 2002, terkait pemekaran beberapa kabupaten menjadi beberapa kabupaten baru, termasuk Boven Digoel.

Pedalaman Digoel sangat sulit ditembus.

Satu-satunya moda transportasi yang bisa

46 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

menjangkau tempat tersebut saat itu hanya kapal. Dibutuhkan waktu berhari-hari untuk mencapai Tanah Merah, yang jaraknya sekitar 500 kilometer dari muara Sungai Digoel di Laut Arafura.

Begitu kapal putih merapat di Dermaga Tanah Merah, siapa pun harus bersiap menghadapi ancaman mematikan Papua: penyakit malaria. Tidak sedikit digoelis (sebutan untuk orang buangan di Digoel) meninggal akibat serangan malaria. Karena tantangan hidup yang sangat berat, sebagian orang buangan bahkan mengalami sakit saraf hingga gangguan jiwa.

Kamp konsentrasi Boven Digoel dibangun oleh Kapten L Th Becking pada 1927 atas dasar perintah Gubernur Jenderal Belanda (Jenderal Andries Cornelies Dirk de Graeff (1926-1931) dan penerusnya Jenderal Bonifacius Cornelis De Jonge (1931-1936)) untuk meredam maraknya pemberontakan dan gerakan-gerakan yang tidak disukai dan dianggap mengganggu ketertiban umum.

Sejak kamp konsentrasi itu dibangun, ribuan pejuang kemerdekaan (digoelis, sebutan orang-orang yang dibuang ke Boven Digoel) dijebloskan. Selain Bung Hatta, aktivis PNI Baru seperti Sutan Sjarir, Bondan, Maskun Sumadiredja, Burhanuddin, Soeka dan Murwoto.

Beberapa digoelis sempat menuliskan kisahnya baik langsung maupun dituturkan oleh orang lain. “Cerita Dari Boven Digoel”, buku yang ditulis Pramudya Ananta Toer antara lain berkisah tentang nasib wartawan kiri, Marco Kartodikromo. Karena tulisantulisannya, dirinya terpaksa keluar masuk penjara. Aktivis Syarikat Islam- yang juga terlibat dalam pemberontakan PKI di Banten pada tahun 1926 ini-, dikirim ke Digoel pada 1927. Marco meninggal di barak pengasingan karena TBC dan dimakamkan di daerah kampung B di Tanah Merah.

John Ingleson dalam bukunya bertajuk “Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasional Indonesia 1927-1934”, yang diterbitkan LP3ES, berkisah tentang aktivis politik bernama Thomas Nayoan. Thomas berhasil melarikan diri dari kamp konsentrasi Boven Digoel, dan terdampar di Australia. Sial bagi Thomas. Australia dan Belanda memiliki perjanjian ekstradisi, Thomas pun dipulangkan ke Digoel. Aktivis PNI kelahiran Cirebon bernama Bondan seperti dituturkan istrinya, Molly Bondan, punya cerita lain.

Praktik adu-domba antardigoelis diterapkan Belanda dalam penjara. Kisah itu dimuat dalam catatan harian Bondan yang diberi judul “Spanning a Revolution”. Penulis naskah sekaligus pelaku perfilman nasional,

almarhum Miscbah Yusa Biran mengenang ayahnya dalam buku “Kenang-Kenangan Orang Bandel”.

Buku itu mengisahkan perjalanan hidup ayahnya, Ayun Sabiran – yang ditangkap dan dibuang ke Digoel gara-gara menyelundupkan bahan peledak untuk kepentingan perang melawan penjajah Hindia Belanda.

Cerita lain berasal dari Chalid Salim. Wartawan asal Medan ini tidak disukai Belanda dan dibuang ke Boven Digoel sejak 1928 gara-gara tulisan-tulisannya dianggap mengusik kenyamanan penguasa Hindia Belanda. Suka dukanya hidup dalam penjara di Boven Digoel dituangkan dalam buku berjudul “Vijftien Jaar Boven Digoel Concentratiekamp op Nieuw-Guinea Bakermat van de Indonesische Onafhankelijkheid (Lima Belas Tahun Kamp Konsentrasi Digoel di Nieuw Guinea, Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia)”.

Luka sejarah di Boven Digoel memang menyesakkan. Bagi Boven Digoel, kamp konsentrasi sebenarnya bisa dijadikan daya tarik wisata. Orang-orang Belanda yang pernah bertugas pada masa itu bisa jadi target wisatawan. Apalagi, saat ini untuk mencapai Boven Digoel bisa menggunakan tiga alternatif.

Dari Jayapura dan/atau Merauke bisa menggunakan pesawat twin otter. Perlu

waktu 90 menit untuk tiba di Tanah Merah.

Jika melalui darat, dari Merauke sekitar 500 kilometer. Karena kondisi jalan yang tidak biasa, maka diperlukan kesabaran untuk mencapai Boven Digoel. Bisa juga dilakukan melalui jalur laut, lalu dilanjutkan melalui sungai. Alternatif ketiga ini dilakukan Belanda saat membawa para pejuang untuk dijebloskan ke penjara. “Tapi, sejak Merpati tak beroperasi, perjalanan keluar masuk Boven Digoel sedikit sulit,” jelas Martinus Torip, Kepala Badan Perbatasan Kabupaten Boven Digoel.

Selama ini hubungan antardaerah di Papua sangat mengandalkan maskapai penerbangan pelat merah itu. Boeing 737 milik Merpati menjadi andalan utama transportasi masyarakat Papua. Menteri BUMN ketika itu, Dahlan Iskan, tak berhasil menghidupkan Merpati. Kerugian Rp6,5 triliun memaksa Pemerintah menutup maskapai tersebut. “Kini hanya tersisa Susi Air dengan kapasitas terbatas,” lanjut Martinus.

Martinus berharap Boven Digoel akan menjadi daerah yang semakin terbuka.

Sehingga, semua akses informasi bisa diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.

“Kami berharap tidak hanya Pemerintah, pihak swasta pun melirik Boven Digoel. Kami yakin banyak yang bisa digali dari potensi sumber daya Boven Digoel,” tambahnya.

SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 47

laporan khusus

Letaknya memang di ujung timur Indonesia, persisnya Merauke dan berbatasan dengan Papua Nugini (PNG).

Boven Digul, berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 menjadi Kabupaten tersendiri bersamaan dengan kabupaten lain di bagian Selatan seperti Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi. Terletak antara 4o 98’ – 7o 10’ Lintang Selatan dan 139o 90’ – 141o Bujur Timur.

GELIAT PEMBANGUNAN

DI BOVEN DIGOEL Pantang Menyerah Meski Minim Infrastruktur S

ebelah Utara berbatasan dengan Distrik Suator Kabupaten Asmat dan Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Muting Kabupaten Merauke. Di bagian Barat Boven Digoel berbatasan dengan Distrik Edera, Distrik Oba'a dan Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi. Sedangkan pada bagian Timur, Boven Digoel berbatasan dengan PNG. Berdasarkan data statistik Bappeda Kabupaten Boven Digoel 2011, jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel berada pada angka 55.736 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 28.608 jiwa, lebih tinggi dari jumlah penduduk perempuan yang hanya 27.128 jiwa. Jika diasumsikan peningkatan per tahun

48 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

1,73 persen, maka jumlah penduduk pada 2014 diperkirakan 60.000 jiwa. Yang menarik, suku yang tinggal di Kabupaten Boven Digoel makin beragam. Tidak lagi hanya terbatas masyarakat asli Papua tapi juga dari Jawa, Makassar dan Manado, maupun suku lainnya. Hal ini menandakan Boven Digoel termasuk salah satu kabupaten seksi dan memiliki daya tarik tersendiri.

Dengan luas wilayah 27.836,68 kilometer persegi, Boven Digoel diuntungkan karena sebagian besar wilayahnya adalah daratan dan berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut. Sebagian lainnya adalah rawa dan/atau gambut, perbukitan dan pegunungan. Hutan produksi di Boven Digoel mencapai angka 1.580.049 hektar.

Sedangkan hutan suaka alam hanya 2.859 hektar. Iklim tropis dengan curah hujan yang rendah dan kecepatan angin berkisar antara 4-4.5 knot per tahun, menyebabkan panas di Boven Digoel tidak terlampau ekstrim bahkan terbilang sejuk.

Dengan begitu, sangat mungkin Boven Digoel disulap menjadi kota mandiri. Potensi hutan produksi bisa dikembangkan baik dalam bentuk produksi hasil hutan maupun dari sisi pemanfaatan lahan. “Kurangnya lahan untuk kebutuhan membangun daerah kami antisipasi dengan membeli lahanhalan yang menjadi hak ulayat. Sering juga dilakukan melalui musyarawah. Sehingga masyarakat dengan suka rela memberikan lahannya untuk pembangunan,” terang

Yesaya Merasi, Bupati Boven Digoel.

Banyak hal telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel untuk menjadikan daerahnya sebagai daya tarik pembangunan.

Tidak hanya diharapkan dari Pemerintah Pusat tapi juga dari berbagai pihak termasuk dari luar negeri.

Sejak 2012, Boven Digoel gencar memperkenalkan diri, baik skala nasional maupun Internasional. “Masih banyak orang tidak kenal Boven Digoel. Di dalam negeri pun begitu. Saat menerima penghargaan dari sebagai salah satu pengelola E-KTP terbaik di Jakarta pada 2012, banyak orang tanya, ‘Eh, di mana itu Boven Digoel?” cerita Yesaya yang ikut dalam pilkada tahun ini.

Berbagai pameran budaya di luar negeri pun diikuti seperti Papua Week di Floriade Expo, 18-23 Mei 2012 di Venlo Belanda, dan 24-28 Mei 2012 di Tong Tong Festival Den Haag.

Upaya menarik minat wisatawan atau investor, pemerintah setempat menggelar Pesta Budaya Papua Sungai Digoel di tepi sungai besar sepanjang 500 kilometer.

Wisatawan juga dapat menikmati keindahan dan eksotisme burung Cenderawasih Kaisar (Paradisaea Guilielmi), tempat-tempat wisata lainnya seperti rumah di atas pohon Suku Kombay dan Koroway yang tersebar di Distrik Yaniruma, penjara Boven Digoel dan Tamam Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan di Distrik Mandobo Tanah Merah, Gunung Koreyom di Distrik Ambatkwi yang kaya dengan keindahan alam dan hewan liarnya, juga Gua Kandon Kampung Kakuna di Distrik Mindiptana (tempat umat Katolik melakukan ziarah).

Keberanian memperkenalkan Boven Digoel kepada dunia ini diharapkan berbuah manis. “Bagaimana orang bisa datang ke Boven Digoel jika mereka tidak tahu di mana dan bagaimana itu masyarakat dan potensi Boven Digoel,” tegas Yesaya.

Masih banyak pekerjaan Pemerintah Daerah Boven Digoel, terutama pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, air bersih maupun listrik. “Sayang Trans Papua, dibelokkan ke tempat lain, harusnya lanjut ke Oksibil. Dari sana jalan tembus akan lebih mudah dibuat menuju Boven Digoel,” ujar Yesaya.

Pembelokan Trans Papua ke tempat lain sangat disesalkan Yesaya. Sebab menurutnya perubahan itu bertentangan dengan rencana semula yang sudah disosialisasikan.

Meski begitu, mantan pendidik ini bertekad memberikan yang terbaik untuk Boven Digoel. “Kami ingin berikan kenyamanan kepada siapa saja yang ingin membangun Boven Digoel.Masyarkat Boven Digoel harus maju,” seru Yesaya. Setuju Pak Bupati!  SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 49

ETALASE DAERAH Universitas Airlangga (Unair) menganugerahkan doktor honoris causa kesepuluh kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo setelah melalui berbagai pertimbangan dan dinilai memiliki karya atau prestasi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara, Soekarwo mengaku bangga dan bersyukur atas gelar tersebut. Dia mengatakan gelar ini membuatnya lebih termotivasi.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya menyampaikan bahwa selama memimpin Jatim ia menggunakan konsep “Jatimnomics”, yakni model Indonesia incorporated dalam menghadapi era perdagangan bebas menuju pertumbuhan ekonomi inklusif. “Indonesia

incorporated yaitu sebuah konsep multisinergi seluruh elemen bangsa dan negara untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan nasional,” kata birokrat kelahiran Madiun, 16 Juni 1950 itu.

Suami Nina Kirana ini juga menjelaskan, ciri-ciri aktivitas ekonomi utama Jatimnomics yaitu peningkatan basis produksi UMKM dan besar, pembiayaan kompetitif serta pengembangan perdagangan atau pasar. 

“

Sejak berdiri pada 1961, baru 10 kali Unair menganugerahkan gelar doktor honoris causa. Artinya, Unair tak sembarangan memberikan gelar kehormatan,” ujar Rektor Unair Surabaya Prof Dr Moh Nasih kepada wartawan di Gedung Rektorat Kampus C, Jalan Mulyorejo Surabaya, Sabtu (22/8/2015).

Dalam catatan sejarah Unair, Soekarwo merupakan orang kedua yang menyandang gelar doktor honoris causa bidang ekonomi.

Menurut Nasih, selama menjadi orang nomor satu di Jatim, Soekarwo memiliki prestasi luar biasa, salah satunya pembangunan ekonomi yang pertumbuhannya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tidak itu saja, Soekarwo sukses meningkatkan produk domestik regional bruto

Gubernur Jatim Raih Gelar Doktor Honoris Causa (PDRB), penurunan angka kemiskinan di, kemudahan investasi dengan memberikan jaminan pemerintah serta efisiensi birokrasi. “Wajar jika Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Soekarwo mendapat banyak penghargaan atas keberhasilannya dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi,” ucap Nasih.

Penganugerahan gelar dilaksanakan Sabtu (22/8) dan dihadiri seluruh rektor dari perguruan tinggi negeri dan terkemuka di Jawa Timur.

50 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

HONORIS CAUSA SOEKARWO Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyampaikan pidato ilmiah nya saat penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa (DR HC) di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (22/8).

ANTARA

Konsep Jatimnomics

Ala Pakde Karwo

Pengisian Awal Waduk Jatigede

Warga Jatigede

Pahlawan Pembangunan

Nasional G

ubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan warga terdampak pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, pantas disebut sebagai pahlawan dan pejuang pembangunan.

“Masyarakat atau warga Jatigede bukan masyarakat terdampak, tapi mereka adalah para pejuang dan pahlawan pembangunan nasional kita,” kata Aher saat memberikan sambutan pada acara pengisian awal Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang, Jabar, Senin (31/8/2015).

Dikatakan, jasa dan pengorbanan masyarakat di 26 desa, 15 kecamatan yang

menjadi warga terdampak dari pembangunan Waduk Jatigede pantas diapresiasi.

“Berkat mereka, akhirnya waduk yang pembangunannya awal sudah dimulai sejak 1963, akhirnya hari ini bisa dilakukan proses pengisian awal,” kata Heryawan.

Karena itu, Pemprov Jawa Barat akan terus mengawal dan membangun koordinasi dengan Pemkab Sumedang terhadap warga terdampak pembangunan Waduk Jatigede yang jumlahnya mencapai 10.500 kepala keluarga.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki

PERESMIAN WADUK JATIGEDE Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (tengah) usai meresmikan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, Senin (31/8). Peresmian itu sekaligus menandai dimulainya penggenangan awal waduk terbesar kedua di Indonesia itu.

ANTARA FOTO

Hadimuldjono meresmikan pengisian awal (initial impounding) di Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Peresmian pengisian awal waduk terbesar kedua di Indonesia dilakukan dengan menekan tombol sirine bersama dengan Gubernur Jawa Barat. Sejumlah pejabat nasional hadir di acara tersebut seperti Wakil Sumedang Eka Setiawan, Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung Trisasongko Widianto, Komisi V DPR RI, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Mudjianto, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari. 

PENDERITA ISPA DI JAMBI MENINGKAT Pengendara menembus kabut asap yang menyelimuti Jalan Marsda Surya Dharma, Kenali Asam Bawah, Jambi, Jumat (4/9). Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat jumlah penderita infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) akibat kabut asap dan kemarau di kota itu sepanjang 2015 telah mencapai 84.351 orang dan diperkirakan terus meningkat menyusul bertambah pekatnya kabut asap saat angka Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) telah berada di atas 200 atau Sangat Tidak Sehat.

ANTARA FOTO

SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 51

52 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Bersolek Menanti

Asian Games 2018

SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 53

Olahraga

enyediaan fasilitas transportasi seperti jembatan, jalan layang (fly over), underpass, jalan tol, hingga light rail transit (LRT/tram) dipandang sebagai kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi untuk sukses sebagai tuan rumah, mengingat di beberapa titik jalan utama sudah melewati rasio ambang kemacetan yakni di atas angka 0,80.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Palembang beberapa waktu lalu mengatakan untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden Joko Widodo telah menyetujui

mencapai angka dua.

“Melebihi angka satu saja sudah menimbulkan macet, apalagi saat ini sudah dua.

Artinya, jika tidak ada intervensi maka pada 2018 bisa macet total, keluar garasi langsung berhadapan dengan kemacetan,” ujar Alex.

Selain LRT, pemerintah daerah juga menempuh upaya lain buat mengurai kemacetan di Kota Palembang, di antaranya pembangunan jalan Tol Palembang-Inderalaya (Palindera) yang diresmikan Presiden Joko Widodo, Kamis (30/4). “Dengan adanya

bandara, mal, dan lainnya berada di seberang ilir. Pembangunan fisik Jembatan Musi IV ditargetkan pada 2016.

Kepala Bidang Pelaksana Balai Besar Pembangunan Jembatan Nasional III Kementerian Pekerjaan Umum A Djunaidi mengatakan, target itu kemungkinan besar tercapai karena pembayaran ganti rugi lahan Musi IV oleh pemerintah kota sudah memasuki tahap kedua, setelah tahap pertama menggelontorkan Rp4,8 miliar.

“Jika bisa, September atau Oktober sudah lelang. Rencananya, lelang dilakukan keseluruhan atau langsung untuk sisi hulu dan hilir meski proyek direncanakan dimulai dari sisi hulu dulu yakni dari kawasan 14 Ulu,” kata Djunaidi.

Ia melanjutkan, saat ini pihaknya fokus menyelesaikan pembangunan Jembatan Musi

pembangunan sistem kereta api penumpang kawasan perkotaan LRT dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jakabaring, Palembang.

Proyek tersebut siap dikerjakan pada 2016 atau bahkan tahun ini peraturan presiden diterbitkan. “LRT nantinya memiliki 14 tempat pemberhentian (stasiun) dari bandara hingga ke Jakabaring (tempat keberadaan Kompleks Olahraga Jakabaring) sehingga mobilisasi tidak terganggu,” kata dia.

Berdasarkan penelitian, lanjut Alex, kemacetan di Palembang terbilang luar biasa untuk beberapa ruas jalan karena rasio jumlah kendaraan dan kapasitas jalan sudah

jalan tol, kendaraan tidak perlu masuk ke Kota Palembang karena sudah dibuatkan jalur ‘bypass’ ke luar Palembang,” katanya.

Selain jalan tol, Sumsel juga merencanakan pembangunan Jembatan Musi IV yang saat ini sedang pembayaran pembebasan lahan tahap kedua. Keberadaan jembatan ini sangat dibutuhkan mengingat Palembang hanya memiliki Jembatan Ampera sebagai satu-satunya akses menghubungkan kawasan ulu dan ilir.

Infrastruktur jembatan ini menjadi sangat penting mengingat Kompleks Olahraga Jakabaring berada di kawasan seberang ulu, sementara pusat pemerintahan, hotel,

IV karena lebih menunjukkan peningkatan dibandingkan pembangunan Jembatan Musi VI. Selain Jembatan Musi IV, pemprov akan membangun jembatan layang di persimpangan kawasan Sekip dan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II untuk memecahkan kemacetan yang terjadi pada jam sibuk.

Terkait jembatan layang, kedua proyek ini sudah menyelesaikan pembuatan DED (detailed engineering design).

“DED sudah diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk segera ditindaklanjuti dengan penyediaan lahan. Rencananya, tahun 2016 sudah mulai dibangun,” kata Djunaidi.

Sumatera Selatan sebagai provinsi yang dipercaya menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 bersama DKI Jakarta saat ini fokus pada pembangunan infrastruktur transportasi di Kota Palembang.

P

54 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Mobilisasi Penonton

K

elancaran lalu lintas di Palembang sejak lama menjadi perhatian Dewan Olimpiade Asia (OCA) setelah kota ini resmi menjadi tuan rumah Asian Games bersama DKI Jakarta.

Kekhawatiran muncul karena hingga kini Palembang hanya memiliki satu jembatan untuk menuju Kompleks Olahraga Jakabaring yang dijadikan pusat pertandingan berbagai cabang olahraga.

Ketua Departemen Asian Games OCA Haider Farman mengatakan OCA tidak meragukan kesiapan arena olahraga di Sumsel dengan keberadaan Kompleks Olahraga Jakabaring.

Namun dikhawatirkan adalah belum terpenuhinya infrastruktur transportasi mengingat OCA berkeinginan setiap pertandingan ramai disaksikan penonton. “Tidak terhitung berapa besar dana yang dikeluarkan tuan rumah menyelenggarakan Asian Games, jadi sayang sekali jika pertandingan yang berbiaya mahal malah tidak ditonton. Artinya dibutuhkan infraktuktur transportasi untuk memobilisasi penonton ke Jakabaring karena sejatinya Asian Games ini untuk mereka,” jelas Haider.

Sebab itu, OCA menghargai keseriusan Indonesia dalam menyiapkan Asian Games dengan menggelontorkan dana hingga triliunan untuk pembangunan infrastruktur hingga arena olahraga. Tapi, ia mengingatkan tuan rumah harus tetap berhemat dalam pengunaan dana mengingat terjadi tren peningkatan anggaran.

Kenaikan biaya pelaksanaan Asian Games bisa memberikan kesan negatif sehingga menurunkan minat negara-negara di Asia menjadi tuan rumah pada tahun-tahun

mendatang. Terbukti, dengan mundurnya Vietnam sebagai tuan rumah Asian Games 2018 sehingga OCA memutuskan dialihkan ke Indonesia. “Berdasarkan riwayat ini, Indonesia harus berjuang untuk menekan seminimal mungkin pengeluaran karena Asian Games sejatinya digelar untuk rakyat, jika fasilitas megah dibangun tapi tidak dimanfaatkan rakyat pada masa mendatang, lantas untuk apa?” ujar Haider.

Jika perlu, Pemerintah Indonesia membatasi pengeluaran sehingga tidak melebihi perhelatan Asian Games di Incheon (Korea Selatan) 2014 yang menghabiskan dana dua triliun won atau 2 miliar dolar Amerika Serikat. “Jika bisa, Asian Games di Indonesia lebih murah 30 persen dari Incheon, itulah mengapa OCA senang jika kota-kota yang diproyeksikan sebagai penyelenggara sudah memiliki arena olahraga berkelas internasional, seperti Palembang.

Sehingga Indonesia tidak perlu membuat yang baru karena akan menyedot dana besar,” lanjut Haider.

Dia juga mengingatkan agar perencanaan setiap proyek tepat waktu. “Masterplan-nya sungguh luar biasa, tapi harus diingat yang terpenting adalah realisasi,” tandas dia.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan daerahnya kini tidak lagi berfokus pada penyediaan arena olahraga, karena beragam venue di Kompleks Olahraga Jakabaring sudah berstandar internasional.

Pada Asian Games mendatang, Sumsel

dipercaya menggelar 11 cabang olahraga yakni voli pantai, triathlon, menembak, softball, dayung, kriket, kayak atau kano, bridge, baseball, sepak bola (penyisihan grup).

“Tinggal pembenahan sedikit saja, seperti memperdalam danau untuk arena dayung, penambahan tribun tempat duduk stadion sepak bola, dan pembuatan arena kriket.

Selebihnya, bisa dikatakan sudah tidak ada pekerjaan besar, semua sudah ada,” katanya.

Ia melanjutkan, yang menjadi perhatian Sumsel saat ini adalah pembangunan infrastruktur penunjang mulai dari transportasi, perluasan bandara, kawasan pariwisata,

Artinya dibutuhkan infraktuktur transportasi untuk memobilisasi penonton ke Jakabaring karena sejatinya Asian Games ini untuk mereka

hingga rumah sakit bertaraf internasional.

“Kini, bukan persoalan berapa jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan atau di mana tempat pembukaan dan penutupan, yang terpenting apa yang bakal didapatkan Sumsel setelah menyelenggarakan ajang berkelas dunia ini,” katanya.

Menurut Alex, Asian Games ini adalah trigger bagi Sumsel untuk keluar dari stagnasi ekonomi yang terjadi sejak puluhan tahun lalu.

“Muaranya adalah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sumsel ingin keluar dari status sebagai daerah pengekspor komoditas.

Melalui Asian Games, Sumsel akan dikenal, dan jika sudah dikenal peluang investasi akan terbuka. Mengapa terbuka, karena infrastrukturnya sangat memadai,” tambah Alex.  SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 55

Targetkan 20 Juta Wisatawan

MENJUAL bahari BERKACA DARI MALAYSIA Hari pertama kerja sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli meradang melihat angka pariwisata Indonesia. Kinerja sektor pariwisata belum optimal. Indonesia dengan banyak wilayah indah, tapi jumlah wisatawan asing kalah dari negara lain.

“S

ederhana, turis Indonesia hanya enam juta.

Padahal indah alamnya, pantainya, lautnya, hutannya tetapi kok bisa kalah dari Malaysia. Tempat mereka terbatas tapi kok bisa 20 juta orang, kok bisa Thailand 25 juta orang,” ucap Rizal dalam sambutannya dalam acara serah terima jabatan di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Rizal berjanji akan fokus menggenjot pariwisata dengan beberapa aturan baru. “Apa policy-nya nanti kita diskusikan. Tapi arahnya benar, bujet APBN diutamakan untuk luar pulau Jawa,” tandasnya.

Dia menargetkan 20 juta wisatawan dalam waktu lima tahun ke depan sebelum masa kepemimpinan Joko Widodo usai. Menurut Rizal, pembenahan sektor pariwisata adalah hal paling mungkin direalisasikan saat ini.

“Nanti saya minta Pak Arif (Menteri Pariwisata Arif Yahya) untuk menambah target. Malaysia yang tidak ada apa-apanya bisa 20 juta wisatawan, Thailand yang gitu-gitu

56 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

wisatawan aja bisa 25 juta. Indonesia yang bagus seperti ini masa hanya 5-6 juta?” kata Rizal.

Ia berpandangan, sektor pariwisata Indonesia akan mengalami banyak kemajuan jika target itu tercapai. Penyerapan tenaga kerja bisa naik signifikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar tempat wisata meningkat.

Tak hanya itu, Rizal menilai ada empat alasan utama pariwisata jadi sektor yang perlu dikembangkan Indonesia. Pertama, pariwisata mudah menyedot lapangan pekerjaan. Investasi yang dibutuhkan untuk menciptakan satu lapangan pekerjaan di sektor tersebut hanya membutuhkan biaya 3.000 dolar AS. Sementara sektor lain,

dibutuhkan sekitar 5.000 dolar AS hingga 100.000 dolar AS. “Kedua, kaitannya dengan ekonomi rakyat itu besar sekali karena rakyat bisa menjadi pendukung sektor pariwisata, produk kreatifnya bisa dijual ke wisatawan atau penduduknya jadi ‘guide’ (pemandu wisata),” ulas bekas Menteri Keuangan ini.

Alasan ketiga, nilai tambahnya besar dan terus menerus bagi sektor lainnya, terutama

Sederhana, turis Indonesia hanya enam juta. Padahal indah alamnya, pantainya, lautnya, hutannya tetapi kok bisa kalah dari Malaysia. Tempat mereka terbatas tapi kok bisa 20 juta orang, kok bisa Thailand 25 juta orang

perhubungan. Tidak kalah penting, negara meraup banyak devisa dari sektor pariwisata.

Rizal menyebut banyak negara yang hidup dari pendapatan di sektor pariwisata seperti Thailand atau negara-negara di Eropa Selatan seperti Italia dan Yunani. “Kita sekarang dengan 10 juta turis devisanya 10 miliar dolar AS. Kalau nanti 2019 tercapai target 20 juta turis, minimal 20 miliar dolar AS devisa pariwisata kita. Itu bisa memperkuat nilai

tukar, apalagi kalau bisa lebih banyak pariwisatanya,” tutur Menko Kemaritiman.

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy mengatakan, pariwisata bahari merupakan bagian dari poros maritim. Ia pun senang tahun ini kemaritiman jadi prioritas. Dijelaskan, Kementerian Pariwisata menargetkan wisata asing mencapai 20 juta hingga 2019.

“Selain itu share wisata bahari harus mencapai minimal 20 sampai 30 persen sampai 2019,” ujarnya.

Untuk mencapai target, Menko kemaritiman harus berbenah, yaitu koordinasi lintas sektor sesuai Peraturan Presiden No 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Lintas Sektor.

Tak hanya itu, Menko Kemaritiman perlu membangun titik labuh untuk wisata yacht, investasi termasuk perizinan membangun dermaga wisata. Kemudian memberikan akses permodalan melalui lembaga keuangan pemerintah maupun nonpemerintah.

Kalau perlu, fasilitas pajak nol persen diberikan untuk melengkapi peralatan wisata bahari. Terakhir, membenahi kebijakan-kebijakan yang tak berjalan sesuai harapan. SUARA GUBERNUR | OKTOBER 2015 | 57

wisatawan

Negeri Negeri

Kaya Wisata Tapi Miskin Devisa P

emerintah menargetkan kontribusi wisata bahari pada 2019 meningkat dari 10 persen saat ini menjadi 30 persen atau setara enam juta wisatawan mancanegara (wisman). Salah satu potensi adalah pengembangan wisata bahari berkelanjutan di kawasan segitiga terumbu karang.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Iptek dan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin mengatakan, sebagai salah satu negara dengan lautan terluas di dunia, porsi wisata bahari di Indonesia baru 10 persen, sebesar 15 persen adalah wisata bawah laut seperti selam.

Indonesia memiliki total garis pantai mencapai 80 ribu km dan luas laut yang mencapai sekitar 3,1 juta km2. Selain itu, Indonesia memiliki 50.875 km2 terumbu karang. Indonesia juga memiliki 51 persen dari terumbu karang di wilayah Selatan Timur Asia (South East Asia region’s) dan 18 persen (284.300 km2) dari terumbu karang di dunia (WRI).

Dengan demikian, sangat wajar bila Indonesia menjadi jantung dari Segitiga Karang Dunia (coral triangle) yang terdiri dari beberapa negara, Indonesia, Malaysia,

58 | OKTOBER 2015 | SUARA GUBERNUR

Timor Leste, Filipina, Papua Nugini dan Solomon. Bahkan, sekretariat Segitiga Karang Dunia berada di Manado. ”Jumlah turis wisata bahari datanya memang meningkat dari tahun ke tahun. Tapi, jumlahnya tidak sebanding dengan potensinya,” ujarnya kepada media di sela-sela acara Forum Bisnis Regional Ke-4 Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) di Nusa Dua, Bali.

Menurut Safri, selain infrastruktur minim, Indonesia juga kurang gencar dan agak telat berpromosi. Contohnya, destinasi eksotis seperti Raja Ampat juga lebih banyak terpromosikan melalui mulut ke mulut para turis asing. Safri juga mengingatkan perlunya dukungan hukum seperti kemudahan bagi kapal wisata untuk masuk Indonesia. ”Pada 2016-2017 kapal-kapal wisata diperkirakan akan lebih banyak berlayar di kawasan Asia Pasifik. Ini potensi yang harus ditangkap,” tandasnya.

Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad mengatakan, untuk mendukung target pencapaian wisata bahari 30 persen, KKP akan mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi

agar bisa menjadi destinasi wisata yang terjaga keberlanjutannya. ”Kita juga melatih anakanak muda setempat untuk menjadi pemain di wisata bahari,” ucapnya.

Terumbu karang yang menjadi kekayaan laut Indonesia merupakan potensi wisata yang harus dijaga. Enam negara Segitiga Karang yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste, merupakan pusat keragaman hayati laut dunia dengan lebih dari 2.000 jenis ikan karang dan 600 spesies karang hidup di kawasan ini Pemanfaatannya secara ekonomi bisa mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, tapi harus dibarengi upaya menjaganya.

Data World Travel and Tourism Council menunjukkan, industri perjalanan dan pariwisata di kawasan Segitiga Karang memberikan dampak ekonomi signifikan.

Pada tahun lalu industri ini berkontribusi sebesar 58 miliar dolar AS terhadap produk domestik bruto (PDB) di enam negara dan menyerap tenaga kerja lebih dari 5 juta orang. Dengan potensi ini, sejak 2009 keenam negara sepakat membentuk dan meresmikan Coral Triangle Initiative (CTI). 