SUARA GUBERNUR, edisi Munas APPSI November 2015

PENTING dan DIBUTUHKAN

EDISI NOVEMBER 2015

SUARA

Rp. 48.000,Luar Jawa Rp. 53.000,-

GUBERNUR Majalah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

jokowi pilkada seNYAP

daftar isi edisi November 2015

12

Pilkada Senyap Ala Jokowi

komoditi unggulan

Sunyi di Hajatan 7,1 Triliun

8  Gubernur: Sulteng Sudah Bisa Produksi Cokelat 9  Rumah Cokelat Petani Sulteng

Tak lama lagi, Indonesia segera menggelar hajatan besar: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Pesta demokrasi memilih para pemimpin di berbagai daerah secara serentak. Pilkada 2015 adalah proses pilkada terbesar sepanjang sejarah pilkada di Indonesia.

LAPORAN UTAMA

12  Pilkada Senyap Ala Jokowi Sunyi di Hajatan 7,1 Triliun

14  Peta Ribuan TPS Rawan

Jelang Pilkada Senyap Hilang, Gaduh Terbilang 16  Peredaran Uang Tersumbat Pesta Senyap Aman Demokratis, Uang Tersumbat 18  Kompetisi Petahana Tanpa Pesaing Dominasi Ekonomi Pecundangi Parpol 19  5 Masalah di Tengah Senyap Pilkada

investasi

20  Hilangkan Byarpet dengan

20

Dana Rp1.094 Triliun 21  Pembangkit dan Gardu Terbatas 11 Daerah Defisit Listrik Jawa-Bali Siaga Gelap Gulita 22  12.659 Desa Belum Tersentuh Listrik 23  8 Persen Sekolah di Jakarta Belum Dialiri Listrik

kolom

24  Failure Is Not An Option

otonomi

26  Jalan Berliku Madura Jadi

Provinsi Baru Menjadi Provinsi di Rasio 1:4 28  Menyulap Kamal Menjadi Kabupaten 30  Butuh Kajian Mendalam Tak Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan 4 | edisi november | SUARA GUBERNUR

laporan khusus

32  Awang Torehkan Sejarah

Transportasi di Kalimantan Investasi KA Borneo Hingga Technopark Senilai Rp 72 Triliun 34  Selain Angkut Barang, KA Borneo Disiapkan untuk Kereta Penumpang Menperin: Awang Membangun Konektivitas Kawasan Industri

35  Tiga Mega Proyek Awang Faroek Ishak

36  Presiden Resmikan Pabrik

Pupuk Terbesar Asia Tenggara 38  MembangunSulbar dari Titik Nol

 Sekolah Menengah Industri Kakao Tingkatkan SDM Membangun Industri Kakao

52 35 40

kesehatan

48  Sehatkan Negeri Dimulai dari Pinggiran

49  Penyebaran Dokter di

Indonesia Belum Merata

inspirator

50  Kisah Dokter Andra Ksatria

Bakti Husada Arutala 51  Tempuh 12 Jam untuk Obati Warga Pedalaman

 Dhanny Elya Tangke Mengabdi Hingga Ajal Menjemput

wisata

52  2013 Sektor Kuliner Sumbang Rp208,6 Triliun Lima Destinasi Wisata Kuliner Unggulan 2015

peristiwa

54  Yogyakarta Berduka 40  Wawancara Khusus dengan

Gubernur Sulbar, H Anwar Adnan Saleh Tiga Momentum Sejarah Pembentukan Sulbar 42  Menjadi Simpul Transportasi Laut, Darat dan Udara Kereta Api Sulawesi Terwujud 44  Gunakan Kereta Cepat Standar Internasional Anggaran Trans MakassarManado Rp40 Triliun 45  Genjot Ekspor 3 Kali Lipat Sulsel Kirim Komoditas Lewat Udara

appsi

46  Lima Gubernur Berebut Kursi Ketua APPSI 47  APPSI Minta Jokowi Hapus Dualisme Kadin dan HKTI Sinergi Gubernur dan Kadin Jadi Pendorong Ekonomi

45 SUARA GUBERNUR | edisi november | 5

tajuk DITERBITKAN OLEH Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

Penanggung Jawab Dr.H.Syahrul Yasin Limpo.SH.MH.,MSi (Ketua Umum APPSI) Pelindung/Penasehat Gubernur seluruh Indonesia Staf Ahli • Prof.Dr.M.Ryaas Rasyid,M.A. • Prof.Muchlis Hamdi,M.P.A.,Ph.D. • Prof. Bahtiar Effendy • Dr. Aviliani,SE.,M.Si • Prof.Dr. Andi Irman Putra Sidin Pemimpin Umum Dr.H.Syahrul Yasin Limpo.SH.MH.,MSi Wakil Pemimpin Umum Baharuddin Nur Pemimpin Perusahaan Martin Mohede Wakil Pemimpin Perusahaan Siswo Hadi Pemimpin Redaksi Lukmanul Hakim Dewan Redaksi Baharuddin Nur, Martin Mohede, Lukmanul Hakim, Siswo Hadi,Asih Sulistyaningsih Sekretaris Redaksi Fitri Komalasari Redaktur Pelaksana Hapsoro Redaktur Charlie Samosir, Ishak Pardosi Reporter Rega, Dimas, Indra Fotographer Ivan Ferdian, Wawan Gumay Riset dan Pusdok Pardosi Artistik & Tata Letak Artoio Gomes IT Support Teten Sutendi Account Executive Nurhaeda Burhan Manager Keuangan Asih Sulistyaningsih Sirkulasi Rohman (Kepala), Gatot Umum Aidil Siga, Anasrulloh Pengelola Penerbitan MEDIA FOR INDONESIA ALAMAT REDAKSI Sekretariat Asosiasi Pemimpin Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) The City Tower Lt. 18 Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat 10310 Telp. : 021 - 31997137, 31997138 Fax. : 021 - 31997139 ALAMAT TATA USAHA Komplek Perkantoran Workout Jl. Jend. Sudirman Kawasan Gelora Bung Karno Sports Complex Pintu Lima Jakarta Pusat 10270 Telp.: (021) 9579 3082 Fax : (021) 5735 417 Email : admin@forindonesia.id Website www.suaragubernur.com

6 | edisi november | SUARA GUBERNUR

Mengawal Pilkada Senyap

P

ilkada serentak yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015 merupakan satu agenda penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Rakyat di 269 daerah akan memilih 9 gubernur dan wakil gubernur, 204 bupati dan wakil bupati, dan 36 walikota dan wakil walikota.

Keriuhan pilkada belum 'pecah' meski pelaksanaan tinggal menghitung hari.

Setidaknya ini yang dirasakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi mengaku kurang merasakan aura pesta demokrasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak.

"Mestinya setiap pesta demokrasi kelihatan pestanya, tapi saya lihat kok tenang semuanya. Saya melihat di daerah yang ada pilkadanya, kok tenang-tenang saja, kok kelihatannya senyap."

Senyap bukan berarti tak menyimpan gejolak. Bawaslu melansir menemukan ratusan TPS di 9 Provinsi rawan persoalan akurasi data dan ketersediaan logistik.

Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi wilayah yang paling banyak TPS mengalami rawan persoalan akurasi data pemilih dan ketersediaan logistik.

Jumlah TPS di Kaltara yang berpotensi rawan persoalan akurasi data pemilih sebanyak 494 TPS, Sulawesi Utara (Sulut) 478 TPS, Kepulauan Riau (Kepri) 477 TPS, Bengkulu 258 TPS, Kalimantan Selatan (Kalsel) 170 TPS, Sumatera Barat (Sumbar) 100 TPS, Kalteng 80 TPS, Jambi 67 TPS dan Sulawesi Tengah (Sulteng) 47 TPS. Untuk TPS rawan persoalan ketersediaan logistik pilkada, Kaltara sebanyak 440 TPS. Sumbar sebanyak 437 TPS, Kalsel sebayak 402 TPS, Kepri sebanyak 370 TPS, Sulteng sebanyak 308 TPS, Bengkulu sebanyak 225 TPS, Sulut sebanyak 184 TPS, Jambi sebanyak 55 TPS dan Kalteng sebanyak 52 TPS. Bawaslu kembali mengingatkan bahwa waktu pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak dari pelaksanaan Pilkada. Pada tahapan ini, diduga akan banyak sekali pelanggaran yang timbul. Potensi kerawanan ini juga untuk mengingatkan KPU soal profesionalitas kerja para penyelenggaranya, yang berpotensi untuk menjadi pelanggaran. Pemungutan dan penghitungan suara akan banyak pelanggaran pidananya.

Tentunya, tidak berlebihan jika Presiden meminta agar Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menjaga situasi dan kondisi keamanan pascaPilkada Serentak pada 2015. Gubernur dapat mengambil peran sebagai ‘Panglima Daerah’ untuk mengamankan dan menjaga situasi kondisi keamanan pasca-Pilkada Serentak 2015.

Sebagaimana diketahui, jumlah TPS di Sumbar sebanyak 11.121 TPS, Kepri sebanyak 7282 TPS, Jambi sebanyak 7067 TPS, Bengkulu sebanyak 3496 TPS, Kaltara sebanyak 1302 TPS, Kalsel sebanyak 8709 TPS, Kalteng sebanyak 5755, Sulteng 5762 dan Sulut sebanyak 4450 TPS. Gubernur harus dapat menjadikan momen demokrasi lokal ini menjadi wahana pemenuhan hak-hak rakyat secara langsung, rakyat Indonesia. ‘Pilkada Senyap’ melahirkan rotasi kepemimpinan daerah secara damai, jujur, dan adil sesuai pilihan rakyat.

Salam, Redaksi

surat

Freeport Gaduh: Papua Kembali Jadi Penonton di Negerinya Sendiri Kegaduhan terkait makelar dan proses divestasi PT Freeport semakin berlarut-larut.

Dikhawatirkan, kegaduhan ini akan makin liar dan mengancam iklim investasi yang mulai membaik. Sudah saatnya, pemerintah mengambil alih dan mengelola isu dan kegaduhan PT Freeport ini dengan baik.

Kegaduhan ini hanya akan melahirkan sentimen negatif. Apalagi, Indonesia tengah gencar-gencarnya mengundang investasi dari luar supaya ekonomi nasional bergerak lebih atraktif pada tahun mendatang.

Di sisi lain, penyelesaian kasus makelar Freeport juga menjadi pertaruan kredibilitas iklim investasi di Indonesia yang sangat ditentukan oleh penyelesaian secara hukum atas berbagai sengketa, pertikaian, atau pelanggaran etika korporasi. Sebab, bila nuansa politik terlalu kental, maka investor enggan untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. Namun, yang paling penting gaduhnya Freeport tidak mengaburkan renegosiasi divestasi saham Freeport dalam melibatkan peran investor dan pengusaha asal Papua.

Ke depannya, PT Freeport diharapkan mampu mengakomodasi dan bermitra dengan pengusaha-pengusaha Papua.

Inggrid Kartini Jaringan Advokasi Masyarakat Marginal

Petani lagi, petani lagi yang jadi korban Urusan pangan selalu memicu keributan. Mulai dari lonjakan harga seperti sekarang hingga regulasi. Celakanya, sejauh ini data kebutuhan dan produksi pangan simpang siur alias tidak ada yang bisa dipegang.

Maklum, sejumlah instansi pemerintah memiliki data dan angka sendiri yang berbeda-beda. Tak heran, pengambilan kebijakan bidang pangan acap tak akurat. Termasuk misalnya urusan prediksi produksi, kebutuhan dan stok pangan.

Misalnya, tahun ini, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi

padi bakal turun mengikuti tren tahun 2014 yang turun 0,63%. Tapi, Kementerian Pertanian (Kemtan) yakin produksi naik 20%-30%. Selain itu, data pangan juga acap tak masuk akal.

Akibatnya, kesalahan data berefek pada pengambilan keputusan yang salah.

Termasuk di dalamnya soal keputusan impor beras dari Vietnam. Akhirnya, kembali petani yang menjadi korban.

Anindita Kirana Mahasiswa Pasca Sarjana IPB

WAYANG JOKOWI Wayang tokoh Presiden Joko Widodo berbincang dengan tokoh Cepot dan Dewala yang dimainkan Dalang Ki Wawan Ajen pada Festival Dodol Nusantara di Lapangan Merdeka, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (14/11) malam. Wayang Ajen yang menampilkan dan memerankan beberapa karakter tokoh Kabinet Kerja Presiden Jokowi tersebut antara lain bertujuan untuk mensosialisasi promosi pariwisata Pesona Indonesia kepada masyarakat. Antara Foto

QUOTE Upaya ini berbanding terbalik bagaiman Malaysia memperlakukan BUMN-nya, Khazanah Nasional Berhad dan Singapura terhadap Temasek.

Perlakuan pejabat dan politikus Indonesia kepada BUMN, termasuk Pertamina, masih jauh dari harapan.

Pemerintah Harus Lindungi BUMN dari Kepentingan Politik

Munculnya pemberitaan surat 'gelap' Setya Novanto (Setnov) kepada direktur utama (Dirut) Pertamina, merupakan upaya menarik perusahaan pelat merah sektor perminyakan dan gas ini ke dalam ranah politik yang harus segera dihentikan.

Pasalnya, hal itu akan mengganggu konsentrasi dan kinerja perusahaan pelat merah migas tersebut. Terlebih, tantangan yang dihadapi Pertamina saat ini sangat berat, di antaranya mempersiapkan agar bisa memenangkan persaingan di pasar global serta anjloknya harga minyak dan gas.

Upaya ini berbanding terbalik bagaiman Malaysia memperlakukan BUMN-nya, Khazanah Nasional Berhad dan Singapura terhadap Temasek.

Perlakuan pejabat dan politikus Indonesia kepada BUMN, termasuk Pertamina, masih jauh dari harapan. Jika saja pemerintah sudah menempatkan BUMN pada ranah bisnisnya, tentu tidak akan ada lagi penyeretan BUMN ke dalam lingkaran politik.

Untungnya, sikap Pertamina yang tetap profesional dalam menghadapi gangguan di atas. Manajemen sudah mendudukan permasalah ini sesuai tempatnya dan memegang teguh prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Kini, saatnya pemerintah tegas untuk menarik Pertamina dalam pusaran permainan politik. Tidak boleh ada yang membawa Pertamina ke persoalan politik, dan juga tidak boleh ada kepentingan politik yang masuk ke Pertamina. bambang.adhitia @ gmail.com Pegawai BUMN

Redaksi Suara Gubernur menerima surat pembaca yang berisi kritik, saran,pengaduan, serta tanggapan atas suatu masalah. Isi surat menjadi tanggungjawab pengirim. Redaksi hanya akan menayangkan surat pembaca yang disertai identitas lengkap sesuai kolom yang ada. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan surat pembaca jika dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pembaca diharapkan menuliskan suratnya dalam bahasa yang santun dan mudah dipahami. Surat pembaca dikirimkan melalui email: redaksi@suaragubernur.com.

SUARA GUBERNUR | edisi november | 7

komoditi unggulan

Gubernur: Sulteng Sudah Bisa Produksi Cokelat 40 IKM Kakao

Gubernur Sulteng Longki Djanggola

G

ubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola berharap para petani kakao di daerah itu untuk meningkatkan kualitas melalui sistem fermentasi yang benar.

"Kalau sistem fermentasi dilakukan dengan baik, akan mendapatkan kualitas yang bagus pula,"katanya di Palu, Rabu menanggapi pengoperasian mesin pengolahan biji kakao menjadi cokelat setengah jadi yang baru saja diresmikan Menteri Perindustrian Saleh Husin pada 17 November 2015.

Gubernur mengatakan kehadiran rumah cokelat akan sangat membantu industri kecil menengah (IKM) untuk memproduksi berbagai jenis cokelat sesuai dengan yang diinginkan.

Demikian pula menguntungkan petani karena selama ini, petani menjual biji kakao belum difermentasi kepada pedagang pengumpul. Padahal, katanya, jika biji kakao difermentasi, tentu harganya akan lebih tinggi ketimbang tidak difermentasi.

Biji kakao yang telah difermentasi dapat dijual di rumah cokelat milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Palu.

Tentu, kata Gubernur Longki, harganya akan lebih mahal dan itu sangat menguntukan bagi para petani kakao di Sulteng.

Lagi pula kalau menjual di rumah cokelat, harganya tidak akan berfluktuasi seperti yang selama ini terjadi di pasaran lokal. Harga kakao di pasaran sewaktu-waktu naik atau turun sesuai dengan perkembangan harga di pasaran internasional.

Jika harga di pasar internasional membaik, maka di pasaran dalam negeri ikut membaik dan sebaliknya. "Tapi kalau harga biji kakao fermentasi di rumah cokelat pasti stabil," katanya.

Data Dinas Perkebunan Provinsi Sulteng menyebutkan luas areal kakao di daerah itu sekitar 282 ribu hektare tersebar di 13 kabupaten dan kota. Sementara produksi kakao petani Sulteng per tahunnya sekitar 145.000 ton.

Sebagian diekspor langsung dari Pelabuhan Pantoloan Palu dan sebagian lagi diantarpulaukan para pedagang keluar daerah.

8 | edisi november | SUARA GUBERNUR

Sulawesi Tengah saat ini telah memiliki sekitar 40 industri kecil menengah (IKM) khusus pengolahan makanan cokelat dari bahan baku biji kakao.

"Awalnya hanya ada dua IKM pengolahan cokelat di Sulteng dan semuanya di Kota Palu," kata Kepala Perindustrian dan Perdagangan setempat Abubakar Almahdali, di Palu, Rabu (18/11/2015).

Tetapi sekarang ini, katanya, IKM telah tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sulteng. Ke depan diharapkan jumlah IKM semakin meningkat dan penyebarannya sampai ke semua kabupaten dan kota di daerah ini.

Pemerintah terus mendorong tumbuhnya IKM baru di seluruh kabupaten dan kota di Sulteng. Sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk meningkatkan jumlah IKM di Sulteng dengan melakukan perekrutan calon pelaku usaha baru melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan.

Selain memberikan pelatihan, pemerintah juga memberikan bantuan alat kepada calon IKM baru untuk pengembangan usaha.

Seperti yang sudah dilakukan Kementerian Perindustrian di Sulteng saat ini sedang ada pelatihan bagi 80 IKM baru yang bergerak dalam bidang pengolahan cokelat.

Mereka sementara menjalani peltihan dan diharapkan setelah selesai terbentuk lagi IKM baru paling tidak dapat menciptakan lapangan kerja bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya.

Menurut dia, semakin banyak IKM akan semakin terbuka lebar peluang lapangan kerja bagi masyarakat.

Di Sulteng saat ini ada sekitar 3.000 IKM, termasuk di dalamnya sektor perikanan dan kelautan tersebar di 13 kabupaten dan kota di Provinsi Sulteng.

Rumah Cokelat

Rumah cokelat dan rumah kemasan milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah telah ditetapkan Gubernur Sulteng Longki Djanggola sebagai Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD). "Saya bersyukur apa yang kami usulkan telah mendapat persetujuan dari gubernur," katanya Almahdali.

Ia mengatakan dengan ditetapkannya rumah cokelat dan kemasan, maka pengelolaan kedua aset ini akan semakin fokus dan memberi kobtribusi bagi daerah. Rumah cokelat dan rumah kemasan tersebut dibangun dengan bantuan Kementerian Perindustrian kepada Pemerintah Provinsi Sulteng dan dikelola oleh Disperindag Provinsi Sulteng.

Dia mengatakan, rumah cokelat akan memproduksi cokelat setengah jadi dengan bahan baku utama biji kakao fermentasi yang diharapkan dipasok para petani di Sulteng.

Seluruh hasil produksi rumah cokelat akan disuplai ke industri kecil menengah (IKM) di Kota Palu dan sekitarnya. Nantinya, IKM yang akan mengolah menjadi makanan siap saji dan dijual di pasaran setempat bahkan bisa dijual keluar wilayah Sulteng. (****)

M

eskipun memiliki luas dan produksi kakao cukup besar dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi, namun hasil panen masih belum banyak memberikan nilai tambah bagi petani maupun pendapatan asli daerah karena masih semuanya diekspor dan diantarpulau dalam bentuk mentah.

Begitu pula harga kakao di pasaran masih sangat tergantung pada harga pasar luar negeri yang sewaktu-waktu bisa naik dan sebaliknya. Padahal, sebagian besar para petani Sulteng yang selama ini mengantungkan hidup dan keluarganya pada hasil perkebunan kakao.

Selama ini, petani hanya mendapatkan penghasilan dari hasil penjualan biji kakao yang rata-rata belum melalui sistem fermentasi sehingga berdampak terhadap kualitasnya rendah. Kualitas rendah mengakibatkan harga jualpun murah.

Guna mendorong petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kualitas biji kakao, maka Kementerian Perindustrian berupaya melakukan program hilirisasi pengolahan kakao melalui industri kecil menengah (IKM) di daerah-daerah, termasuk Sulteng sebagai produsen kakao terbesar bukan saja di Pulau Sulawesi, tetapi Indonesia Timur.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan rumah cokelat dan rumah kemasan merupakan bentuk perhatian dari pemerintah dalam upaya mendukung program hilirisasi pengolahan biji kakao menjadi produk cokelat setengah jadi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan juga masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD). ‘’Rumah cokelat dan rumah kemasan mempunyai makna yang penting untuk mendorong ekonomi masyarakat, khususnya di Palu dan umum di Sulawesi Tengah,’’ ujar Menteri Saleh saat meresmikan rumah cokelat dan rumah kemasan di Palu, Selasa (17/11/2015).

Industri pengolahan kakao, kata Menteri Saleh, mempunyai peranan penting dalam perolehan devisa dan peningkatan ekonomi masyarakat. Menteri mengatakan konsumsi cokelat di Indonesia terbilang masih rendah dibandingkan negara-negara Eropa.

Menteri berharap dengan berdirinya rumah cokelat dan rumah kemasan di Sulteng, dapat memberi motivasi bagi provinsi penghasil kakao di Indonesia untuk mengembangkan industri hilir kakao di daerah masing-masing.

Rumah Cokelat Petani Sulteng Sulawesi Tengah termasuk daerah penghasil kakao terbesar di Pulau Sulawesi dengn luas saat ini sekitar 200 ribu hektare dan produksi mencapai 150 ribu ton per tahun.

 Menteri Peridustrian Saleh Husin (ketiga kanan) bersama Gubernur Sulteng Longki Djanggola (ketiga kiri) dan Bupati Donggala Kasman Lassa (kanan) menunjukkan cokelat batang yang diproduksi di Rumah Coklat di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (17/11). (Foto Antara)

Cokelat Sebagai Ikon

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan produk makanan, khususnya cokelat yang diproduksi industri kecil menengah (IKM) bisa menjadi ikon baru Kota Palu.

"Jangan hanya bawang goreng, tetapi saya usulkan kepada pejabat Wali Kota Palu kalau bisa cokelat juga jadi ikon," kata Menteri Saleh saat meresmikan rumah cokelat dan rumah kemasan di Palu.

Produk cokelat hasil olahan IKM dan usaha kecil menengah (UKM) Sulteng tidak kalah dibandingkan produk yang sama dari daerah lain.

Karena itu, Pemkot Palu perlu mempertimbangkan kemungkinan produk cokelat produksi IKM dan UKM Sulteng bisa menjadi ikon, selain bawang goreng yang sudah banyak dikenal masyarakat. Bahkan mungkin bawang goreng Palu sudah sampai di pasar internasional karena memiliki ciri khas tersendiri yang tidak sama dengan daerah lainnya.

Kehadiran rumah cokelat dan rumah kemasan semakin memperkuat pemasaran produk-produk IKM dan UKM pengolahan

makanan dari cokelat. "Pak Walikota, jadikan produk ini menjadi ikon Kota Palu," ujar Menteri Saleh.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulteng, Almahdali mengatakan akan bekerja sama dengan swalayan, toko, hotel dan mall untuk menampung dan menjual produk cokelat hasil usaha dari IKM dan UKM di Sulteng.

Untuk lebih memasarkan produk tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulteng telah membeli satu unit sepeda motor berroda tiga yang akan keliling menjual berbagai jenis makanan cokelat ke tempat-tempai ramai, termasuk ke obyek wisata Pantai Talise.

SUARA GUBERNUR | edisi november | 9

laporan utama

10 | edisi november | SUARA GUBERNUR

A D A K L I P P A Y N SE

gai i berba d n i da p i. Pilka emim r p a a h r g a un ih p h enghit memil sejara m i g l s n a a r a g j k g n tin pa demo rentak esar se e Pesta b s r e a t r a a sec lkad daerah ah proses pi dal gar sia.

2015 a terden ndone I m i u d l l, e a adaha pilkad 2015 b P . a i r d a a h k ng n Pil di nghitu eriuha e k m , konflik l a a a y y g n n g k sa. i k n r a i ia mas Mena meled d naan t l e a s a m k k a a n l pe itaa ksi b meski ember i predi r p a i s h a i h au o engh jauh-j Widod rah m o e k a o d J i a en a berbag Presid an aur k n a a s k a a r s e m dira a kurang i yang n u i pilkad k a a n y g a n n a k e n a a m aks en Setid ati pel Presid k . ) e i d w n o e (Jok si m mokra e d a t pes ak. serent

SUARA GUBERNUR | edisi november | 11

laporan utama

A Pilkada Senyap Ala Jokowi

Sunyi

di Hajatan 7,1 Triliun Tak lama lagi, Indonesia segera menggelar hajatan besar: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Pesta demokrasi memilih para pemimpin di berbagai daerah secara serentak. Pilkada 2015 adalah proses pilkada terbesar sepanjang sejarah pilkada di Indonesia.

Keriuhan Pilkada 2015 belum terdengar meski pelaksanaan tinggal menghitung hari. Padahal, jauhjauh hari prediksi bakal meledaknya konflik di berbagai daerah menghiasi pemberitaan media massa.

12 | edisi november | SUARA GUBERNUR

da 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota yang mengikuti pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Provinsi Sumatera Utara menjadi penyumbang terbanyak dengan 23 kabupaten/kota turut Pilkada Serentak 2015.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan dana sebesar Rp 7,1 triliun untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2015. Jika pelaksanaan pilkada sistem lama pemerintah cukup hanya menggelontorkan Rp 4,8 triliun.

Menariknya, keriuhan Pilkada 2015 belum terdengar meski pelaksanaan tinggal menghitung hari. Padahal, jauh-jauh hari prediksi bakal meledaknya konflik di berbagai daerah menghiasi pemberitaan media massa.

Setidaknya ini yang dirasakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden mengaku kurang merasakan aura pesta demokrasi mendekati pelaksanaan pilkada serentak.

"Mestinya setiap pesta demokrasi kelihatan pestanya, tapi saya lihat kok tenang semuanya," katanya dalam Rakornas Pilkada Serentak di Ecovention, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11/2015). "Saya melihat di daerah yang ada pilkadanya, kok tenangtenang saja, kok kelihatannya senyap."

Pada akhirnya Jokowi menekankan pelaksanaan pilkada serentak berjalan

Rakornas Pilkada Serentak di Ecovention, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11/2015). Foto Antara

aman, adil, dan menghasilkan kepala daerah sesuai harapan masyarakat.

"Semoga ketenangan akan kita dapatkan sampai akhir perhelatan pilkada," ujarnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik punya jawaban tersendiri? Husni mengatakan, justru ‘kesunyian’ dalam pilkada memang yang diharapkan pemerintah. “Kesenyapan itu yang diharapkan, sampai nanti akhir, tidak ada ribut-ribut yang diharapkan itu,� kata Husni.

Dengan situasi dan kondisi yang kondusif, kata Husni, partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pilkada diharapkan makin tinggi.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron punya analisa berbeda tentang pilkada senyap. Dia memprediksi, dalam dua minggu ke depan, pilkada akan lebih ekspansif, terutama dalam konteks politik uang.

"Bulan sebelumnya kampanye dianggap sangat sepi. Nah, kita bayangkan ke depan akan ekspansif, termasuk juga dalam konteks uang," kata Daniel di Media Center Bawaslu Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).

Daniel memaparkan, dari hasil temuan Bawaslu hingga Selasa (17/11/2015) kemarin, dari sembilan daerah yang mengadakan pemilihan gubernur, Bengkulu adalah daerah yang TPS-nya paling rawan politik uang, yaitu 1.102 TPS. Adapun secara berurutan, TPS yang paling rawan politik uang adalah Kepulauan Riau (986 TPS), Kalimantan Utara (819 TPS), Sulawesi Utara (712 TPS), dam Sumatera Barat (425 TPS).

Menurut Daniel, indikator kerawanan dalam TPS adalah daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, daerah dengan aksesibilitas informasi dan transportasi minim, serta daerah dengan pertumbuhan penduduk tidak wajar.

Selain itu, indikator kerawanan termasuk untuk daerah bencana alam, daerah yang kultur sosialnya sering terjadi konflik dan kekerasan, daerah yang daftar pemilih tetapnya lebih tinggi dari jumlah penduduk, dan daerah langganan kecurangan pemilu.

Sementara itu, dari 260 kabupaten/ kota yang ikut serta dalam pilkada seren-

tak 9 Desember 2015, sedikitnya ada dua daerah yang dinilai rawan dalam aspek politik uang dan tiga daerah yang cukup rawan.

Menurut Daniel, daerah yang paling rawan adalah Sulawesi Tengah dengan variabel Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 3,5 atau masuk kategori rawan dan Jawa Barat (3,3).

Sementara itu, tiga daerah yang cukup rawan politik uang yaitu Banten (3,0), Kalimantan Utara (3,0), dan Nusa Tenggara Barat (3,0).

Daniel menuturkan, tingginya variabel politik uang akan menyebabkan makin tingginya potensi pemberian uang atau materi lainnya menjelang dan pascapelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta kerawanan keterlibatan aparatur negara. Karena itu, menurut Daniel, pihaknya akan melakukan antisipasi di tingkat hulu.

Salah satunya dengan memperketat administrasi kampanye minimal dengan menghindari adanya pergerakan-pergerakan tim kampanye yang membabi buta dan jor-joran.

Di samping itu, Daniel menambahkan, akan dilakukan pula pengawasan ketat serta bekerja sama dengan pihak keamanan. "Secara teknis bisa kita siasati dengan pengawasan yang berbasis seperti pagar betislah," kata Daniel.

Kepolisian RI juga tak ingin ambil risiko perihal pilkada sunyi. Bicara soal keamanan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan pihaknya siap mengawal dan mengamankan jalannya pilkada. Persiapan itu sudah dilakukan mulai perencanaan hingga kesiapan personel yang akan diturunkan di seluruh wilayah.

"Kita sudah siap, semua sudah kita cek mulai persiapan personil, perencanaan, pengamanan setiap tahapannya itu sudah kita cek sampai anggarannya sudah dicek," kata Badrodin di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Sejauh ini, kata dia, belum ada peningkatan gangguan keamanan di wilayah yang akan menggelar pilkada. Kepolisian juga sudah memetakan daerah rawan konflik baik pra dan pasca pemungutan suara. Daerah-daerah itu menjadi prioritas pengamanan.

Saat pemungutan suara dan pasca pilkada, Polri akan menerjunkan 2/3 dari kekuatan Polri dan langsung diterjunkan pengamanan bantuan dari daerah terdekat.

Bahkan, sebelum konflik terjadi Polda daerah setempat sudah meminta bantuan untuk pengamanan.(***) SUARA GUBERNUR | edisi november | 13

laporan utama

Peta Ribuan TPS Rawan Jelang Pilkada

Senyap Hilang, Gaduh Terbilang

Badan Pengawas Pemilu menemukan ribuan tempat pemungutan suara masih rawan dari berbagai persoalan menjelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember mendatang. Ada lima kategori kerawanan pada tempat pemungutan suara (TPS) pemilihan gubernur di sembilan provinsi.

TPS RAWAN VERSI BAWASLU TPS rawan politik uang

4.374 2.171

TPS rawan keakurasian data pemilih TPS rawan ketersediaan logistik

2.473 2.902

1.662

TPS rawan keterlibatan penyelenggara Negara TPS rawan ketaatan prosedur

grafis: artoio gomes |sumber : bawaslu

K

elima kategori tersebut TPS rawan logistik, TPS daftar pemilih, TPS rawan politik uang, TPS rawan keterlibatan penyelenggara negara, dan TPS rawan ketaatan prosedur.

"Pemetaan yang dilakukan Bawaslu ini bertujuan untuk mendeteksi persoalan dugaan pelanggaran manipulasi suara

14 | edisi november | SUARA GUBERNUR

dan kemungkinan konflik sosial. Sehingga diharapkan ini jadi arah dan fokus pengawasan," kata anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Menurutnya, Bawaslu menemukan 2.171 TPS rawan akan keakurasian data pemilih, 2.473 TPS rawan ketersediaan logistik, 2.902 TPS rawan keterlibatan penyelenggara negara, 1.662 TPS rawan ketaatan prosedur dan paling banyak ada 4.374 TPS rawan akan politik uang. ‘’Dari data yang ada, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah TPS yang paling rawan terbanyak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,’’ jelas Daniel.

Provinsi Kalimantan Barat yang paling rawan dengan 3.192 TPS yang dianggap rawan dalam hal daftar pemilih, 2.497 TPS yang rawan dalam logistik, 3.990 TPS yang rawan politik uang, 2.619 TPS yang rawan keterlibatan penyelenggara negara, dan 2.578 TPS yang rawan ketaatan prosedur.

Kemudian, sebanyak 2.181 TPS di Nusa Tenggara Timur rawan terhadap daftar pemilih dan 2.119 rawan logistik.

Untuk TPS rawan politik uang, Jawa Timur berada di peringkat kedua dengan jumlah 1.113 TPS, sedangkan TPS yang rawan keterlibatan penyelenggara negara adalah Banten sebanyak 2.270 setelah Kalbar.

Sementara itu, untuk tingkat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, TPS paling rawan dalam kategori rawan akurasi data pemilih ada di Provinsi Kalimantan Utara

Pemetaan yang dilakukan Bawaslu ini bertujuan untuk mendeteksi persoalan dugaan pelanggaran manipulasi suara dan kemungkinan konflik sosial.

dengan jumlah 494 TPS dan 440 TPS rawan ketersediaan logistik. Sedangkan TPS yang paling banyak rawan politik uang ada di provinsi Bengkulu sebanyak 1.102, dan 1.368 TPS paling rawan keterlibatan penyelenggara negara. Provinsi Sulawesi Utara, paling banyak TPS yang rawan dalam ketaatan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 551 TPS.

TPS RAWAN TPS RAWAN RAWAN KETERLIBATAN RAWAN UANG di Pilkada Gubernur PENYELENGGARA NEGARA 1102 TPS

2619 TPS

1144 TPS

986 TPS

2270 TPS

639 TPS

1368 TPS

583 TPS

Bengkulu

Banten

819 TPS

Kalimantan utara

Bengkulu

986 TPS

TPS RAWAN KETERSEDIAAN LOGISTIK 441 TPS

184 TPS

437 TPS

100 TPS

Kalimantan Utara

Kalimantan Barat Papua

Kepulauan Riau

“Peta kerawanan ini akan terus berkembang di kemudian hari. Ke depan bisa saja menurun atau naik. Kita sampaikan sekarang agar mudah diukur. Ini merupakan bentuk pencegahan berbasis TPS,” katanya.

Lebih lanjut, Daniel menambahkan bahwa pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak dari pelaksanaan Pilkada. Pada tahapan ini, diduga akan banyak sekali pelanggaran yang timbul.

“Potensi kerawanan ini juga untuk mengingatkan KPU soal profesionalitas kerja para penyelenggaranya, yang berpotensi untuk menjadi pelanggaran.

Pemungutan dan penghitungan suara akan banyak pelanggaran pidananya,” tegasnya.

Untuk mencegah kerawanan tersebut terjadi, Bawaslu sudah menginstruksikan kepada jajaran Panwas Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk mendukung tugas Panwas dalam mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara. “Mekanisme pengawasan khusus juga sedang dirumuskan agar panwas menerjemahkan kebijakan ini dengan pengawasan yang maksimal,” jelasnya.

Penelitian kerawanan tersebut dilakukan di sembilan provinsi yang akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, yakni di Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jambi dan Kalimantan Utara.(***)

Jawa Timur Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sumatera Barat

402 TPS

55 TPS

370 TPS

52 TPS

Kalimantan Selatan

308 TPS Sulteng

TPS RAWAN RAWAN UANG di Pilkada Bupati/Walikota

TPS RAWAN PERSOALAN AKURASI DATA

Kalimantan Barat NTT

Kalimantan Utara Kalimantan Selatan Kepulauan Riau

3990 TPS

861 TPS

1113 TPS

802 TPS

Jawa Timur

Sulawesi Selatan

Jambi

Kalimantan Tengah

Kepulauan Riau

Sulawesi Utara

Bengkulu

494 TPS

170 TPS

477 TPS

80 TPS

478 TPS

100 TPS

258 TPS

67 TPS

Sulawesi Utara

Sumatera Barat

Bengkulu

Kalimantan Tengah Jambi

47 TPS Sulteng

SUARA GUBERNUR | edisi november | 15

laporan utama

Peredaran Uang Tersumbat Pesta Senyap

Aman Demokratis, Uang Tersumbat

Menteri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pelaksanaan pemilihan kepada daerah serentak di 269 daerah pada 9 Desember mendatang yang penting aman, tenang, dan berlangsung demokratis.

"H

al itu harus terwujud di pilkada serentak guna membangun tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang satu, efektif, efisien, dan taat terhadap hukum demi memperkuat otonomi daerah," kata Tjahjo, Minggu (15/11/2015) terkait suasana adem ayem menjelang hari H pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

Dikatakannya soal regulasi yang membatasi peredaran uang di pilkada sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Perubahan atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU. "Tahun depan revisi undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah akan dibahas ulang," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

Dia pun menegaskan aturan kampanye tersebut bermaksud baik agar tidak ada ketimpangan masing-masing pasangan calon, misalnya terkait dengan jumlah iklan, baliho, dan spanduk. Hal itu, kata Tjahjo, sudah diatur oleh KPU secara terbuka,transparan, dan adil, termasuk peredaran atribut juga jadi terbatas.

"Jadi,adem ayem menjelang hari H pilkada serentak, 9 Desember 2015, karena dana kampanye pasangan calon dibatasi, semuanya itu sudah diatur dalam undang-undang," katanya.

Pakar ekonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, regulasi pilkada yang membatasi peredaran uang pengaruhnya cukup signifikan terhadap animo dan antusiasme jelang pilkada serentak. Regulasi terkait dengan pemilihan kepala daerah yang memberi16 | edisi november | SUARA GUBERNUR

kan batasan peredaran uang dalam pilkada pengaruhnya cukup signifikan terhadap animo dan antusiasme partai politik dan masyarakat lokal.

"Hal itu menunjukkan uang memegang peran besar dalam pilkada dan menjadi salah satu faktor mengapa pilkada serentak terkesan senyap? Padahal, pilkada serentak di 269 daerah ini baru pertama kali digelar di Indonesia," kata Prof Wiwieq, sapaan akrab Siti Zuhro.

Ia menyebutkan faktor lain sebagai pemicu kesenyapan dalam pilkada serentak tahun ini, yakni belum cukup sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, peraturan KPU yang menimbulkan keberatan dari DPR atau partai politik, kesiapan parpol, dan dampak pilkada sebelumnya.

Praktik pilkada yang mencapai sekitar 1.027 di provinsi, kabupaten, dan kota dalam kurun waktu 2005-2014, menurutnya, telah memunculkan dampakdampak negatif, seperti pimpinan daerah yang berurusan dengan hukum dan masuk penjara, sehingga membuat publik skeptis.

Alumnus Curtin University, Perth, Australia itu juga berpendapat bahwa pelaksanaan pilkada serentak mengacu pada UU pilkada yang baru disepakati antara pemerintah dan DPR RI. "Undang-undang baru tentang pilkada ini (UU Nomor 8 Tahun

2015, red.) belum cukup tersosialisasikan ke daerah-daerah, tetapi sudah harus jadi rujukan," katanya.

Di tengah perjalanan, ada yang mengajukan permohonan uji materi (judicial review) sejumlah pasal dalam UU No.8/2015 ke Mahkamah Konstitusi, kemudian MK memutuskan Pasal 49 Ayat (9), Pasal 50 Ayat (9), Pasal 51 Ayat (2), dan Pasal 52 Ayat (2) UU No. 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 (Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015).

Atas putusan itu, KPU menerbitkan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon.

Penyebab kesenyapan lainnya, kata Prof. Wiwieq, KPU membuat peraturanperaturan terkait dengan pilkada serentak yang acap kali menimbulkan keberatan dari DPR atau parpol dan bahkan juga kebingungan masyarakat.

Di lain pihak, kata pakar otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu, secara umum partai politik terkesan belum siap. Munculnya pasangan calon tunggal, misalnya, mengindikasikan peluang kontestasi dalam pilkada menjadi sirna.

"Asumsinya, kontestasi tak diperlukan lagi ketika muncul calon yang sangat kuat dan dipastikan akan memenangi pilkada.

Hal ini tentu membuat pilkada serentak miskin animo atau antusiasme publik," katanya.

Sementara analis politik dari Universitas Diponegro (Undip) Semarang Teguh Yuwono mengatakan suasana adem ayem terjadi karena pergeseran dari politik mobilisasi massa ke politik kompetisi berbasis program kerja.

"Dari kampanye massal ke kampanye program. Dari kampanye dengan waktu pendek ke waktu panjang akibatnya kandidat harus mengatur waktu bernapas yang cukup panjang untuk kampanye,"katanya.

Teguh alumnus Flinders Universitas Australia mengatakan, ramai atau tidaknya pilkada tidak tergantung kampanye mobilisasi massa. Justru makin elok bergeser ke adu program. "Yang penting pilkada itu bukan pada kampanye dan suasana adem ayemnya, melinkan kemampuan menghasilkan pemimpin yang baik."

Menurut dia, pemimpin baik akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik pula, kemudian akan berujung pada kesejahteraan rakyat.(***)

Pilkada Serentak Dorong Ekonomi Kuartal IV Setelah terseok-seok di paruh pertama 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV2015 diyakini bakal mengalami perbaikan signifikan.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Juda Agung menjelaskan, pengeluaran pemerintah jadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di tiga bulan terakhir tahun ini.

B

elanja pemerintah memang berandil besar dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2015 yang sebesar 4,73%. Nah, selain pengeluaran pemerintah, faktor pendorong pertumbuhan lainnya adalah perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang rencananya dilaksanakan pada bulan Desember 2015.

Pemilihan kepada daerah serentak ini, diprediksi bakal meningkatkan konsumsi

rumah tangga. Misalnya, iklan partai di spanduk, ini dipercaya memberikan dampak kepada peningkatan konsumsi sektor rumah tangga.

Begitu pula pengeluaran pemerintah untuk proyek infrastruktur yang dapat menyerap tenaga kerja. "Ada multiplier effect ke sektor swasta," kata Juda, Kamis (12/11) malam.

Bahkan, dampak positif Pilkada serentak ini diklaim sudah mulai terasa sejak

kuartal ketiga 2015. Hal tersebut tampak pada pengeluaran konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT) yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,39% year on year (YoY) dan 3,64% quarter to quarter (QtQ).

Pertumbuhan pengeluaran LNPRT ini menjadi tertinggi kedua setelah pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan pengeluaran pemerintah tercatat sebesar 9,27% YoY dan 6,56% QtQ. Pengeluaran pemerintah yang tinggi didukung oleh pertumbuhan belanja barang yang melejit hingga 34,28% serta belanja modal 58,10%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar, justru hanya tumbuh 4,96% YoY, lebih rendah dibandingkan kuartal pertama dan kedua, masing-masing 5,01% dan 4,97%.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2015 sebesar 4,73%, meningkat dibandingkan kuartal kedua sebesar 4,76% dan kuartal pertama 4,72%.

Secara keseluruhan, Juda meyakini pertumbuhan ekonomi 2015 masih akan berada pada kisaran proyeksi BI, yaitu 4,7%-5,1%. Dalam rentang itu, Juda memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2015 sekitar 4,7%-4,8%.

Sebelumnya, ekonom LIPI Latif Adam memproyeksikan, tingkat konsumsi pada kuartal terakhir 2015 bisa mencapai angka 5%. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya permintaan barang di masyarakat.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi selama kuartal IV diprediksikan bisa 5%.

Tapi pemerintah harus tetap hati-hati karena ada tekanan pada ekspor di akhir tahun. Dengan demikian, kata Latif, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2015 mencapai 4,8%.(****)

Dampak positif Pilkada serentak ini diklaim sudah mulai terasa sejak kuartal ketiga 2015.

Hal tersebut tampak pada pengeluaran LNPRT yang mengalami pertumbuhan.

SUARA GUBERNUR | edisi november | 17

laporan utama

Kompetisi Petahana Tanpa Pesaing

Dominasi Ekonomi Pecundangi Parpol Sistem pemilu pilkada yang satu putaran makin menguatkan petahana kepala daerah yang kembali mencalonkan. Kontestasi pilkada menjadi jauh lebih ketat sehingga calon yang punya ragam modal finansial dan popular lebih diuntungkan. Petahana kepala daerah bermodal dikenal warga karena selama 5 tahun berkuasa memimpin daerah.

K

ontestasi ketat satu putaran di pilkada pun ditambah persyaratan berat pencalonan jalur perseorangan.

UU No.8/2015 menambah syarat dukungan KTP penduduk daerah pemilihan, dari 3-6,5% ke 6,5-10%. Di keadaan ini petahana kepala daerah yang mencalonkan relatif tak mempunyai pesaing dibandingkan regulasi di pilkada periode sebelumnya.

Dominasi ekstrim dari petahana kepala daerah yang mencalonkan adalah menjadi calon tunggal. Ada tiga pilkada bercalon tunggal. Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur), dan Timor Tengah Utara (Nusat Tenggara Timur).

Tasikmalaya dan Timor Tengah Utara petahana kepala daerah yang tetap kongsi, bupati dan wakil bupati sepasang kembali untuk mencalonkan. Sedangkan di Blitar, bupati sebelumnya tak bisa lagi mencalonkan.

Variabel DPRD pun menguatkan dominasi pasangan petahana kepala daerah sehingga menjadi calon tunggal.

Afiliasi politik petahana kepala daerah ini adalah didominai PDIP. Partai dominan di DPRDnya adalah PDIP. Daerah Pilkada Kab. Tasikmalaya

Kab. Timor Tengah Utara

Kab. Blitar

Pemilih Bingung, Salah Coblos

Pemilih salah mencoblos gambar jadi kekhawatiran utama bagi pasangan calon tunggal Bupati Blitar, Rijanto – Marheinis Urip Widodo (Rido). Meski Komisi Pemilihan Umum setempat getol melakukan sosialisasi namun hingga kini masih banyak warga yang tetap saja mencoblos gambar.

Kekhawatiran tersebut makin kencang karena Peraturan KPU soal ketentuan

Contoh surat suara calon tunggal

Nama Pasangan

Profesi

Gender

Uu Ruzhanul Ulum

Bupati

L

Ade Sugianto

Wakil Bupati

L

Raymundus Fernandez

Bupati

L

Aloysius Kober

Wakil Bupati

L

Rijanto

Wakil Bupati

Marjeinis Urip Widodo

Ketua PDIP Blitar

18 | edisi november | SUARA GUBERNUR

L

mencoblos surat suara tak bisa diubah lagi.

Lembaga penyelenggara pilkada ini tetap tidak mengesahkan pilihan masyarakat yang hanya mencoblos gambar pasangan calon saja tanpa disertai pilihan kolom "setuju".

PKPU menjadi acuan dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Karena itu, meski tim sukses pasangan calon terus memprotes agar peraturan itu diubah, namun KPU pusat tetap bergeming. Konsekuensinya, KPU Blitar meminta pasangan calon untuk membantu sosialiasi tata cara pencoblosan yang berbeda dengan pemilu biasanya.

Hingga memasuki H-19 pemilihan langsung masih banyak warga yang belum mengerti tata cara memilih calon tunggal secara benar. Hal ini umumnya terjadi pada warga pedesaan yang tidak bisa baca tulis. Satu-satunya cara bagi mereka untuk memilih bukannya pada kolom setuju atau tak setuju, namun cenderung mencoblos gambar.

Padahal, pada surat suara dengan calon tunggal hanya ada satu foto pasangan calon dengan kolom pernyataan di bawahnya setuju atau tidak setuju.

“Percuma memilih gambar kalau tidak mengisi kolom setuju,” kata Suwito Saren Satoto, ketua tim pemenangan pasangan Rido dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kamis (12/11/2015).

Karena kendala teknis ini pula pihaknya tak hanya mempengaruhi masyarakat untuk mendukung, namun juga memberi pelatihan soal tata cara mencoblos yang benar. Sebab seberapa pun besar dukungan yang diberikan masyarakat tak akan terhitung jika salah dalam mencoblos surat suara.

Komisioner KPU Kabupaten Blitar Bidang Hukum, Luqman Hakim, mengatakan sebenarnya ada solusi untuk pemilih yang tak bisa baca tulis. Yakni dengan memberikan hak kuasa kepada orang lain untuk mencoblos. Tentu saja pengalihan hak ini harus memiliki dasar hukum kuat.

“Tapi persoalannya apa mau mereka ribet mengurus hak kuasa,” kata Luqman.(***)

Partai Pengusung

Partai Dominan di DPRD

PPP, PDIP

PPP dan PDIP

PDIP

PDIP dan Golkar

PDIP

PDIP dan Gerindra

5 Masalah di Tengah Senyap Pilkada Pilkada serentak yang bakal digelar pada 9 Desember 2015 masih menyisakan 5 masalah krusial. Pertama, hingga saat ini belum seluruh daerah yang berjumlah 269 daerah yang menggelar pilkada menetapkan pasangan calon. Ada juga tiga daerah dengan pasangan calon tunggal yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil

Dari 8 pasangan calon yang menggugat sampai tingkat kasasu, baru satu perkara yang diputuskan oleh MA yakni untuk Pilkada Mojokerto.

H

ingga saat ini, masih ada 43 pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Mereka memiliki hak untuk komplain kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk tingkat kabupaten atau kota, atau Banwaslu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

"Kami masih menunggu proses sengketa yang belum menerima penetapan KPU tersebut yang tengah ditangani Mahkamah Agung," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil di acara Rakornas Pemantapan

Pilkada Serentak di Eco Park, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2015).

Husni mengaku belum tahu pasti jumlah pasangan calon kepala daerah yang mengajukan gugatan sengketa ke MA. Namun dari catatan Lembaga Bantuan Hukum, dari 8 pasangan calon yang menggugat sampai tingkat kasasu, baru satu perkara yang diputuskan oleh MA yakni untuk Pilkada Mojokerto.

KPU berharap semua sengketa penetapan pasangan calon bisa selesai sebelum

15 November ini. Setelah semua pasangan calon ditetapkan, kata Husni, KPU bisa mulai mencetak surat suara untuk pilkada.

"Kami beri batas waktu sampai 15 November untuk selesaikan sengketa pilkada dan baru bisa cetak surat suara," kata Husni.

Masalah kedua, adalah soal anggaran pelaksanaan yang masih butuh perhatian.

Menurut Husni dari 269 daerah baru 167 yang persoalan anggarannya selesai 100 persen.

Ada juga persoalan fasilitas kampanye yang tidak bisa memuaskan semua pasangan calon. Salah satu penyebabnya karena difasilitasi KPU seperti penyediaan alat peraga kampanye di ruang publik.

Keempat, soal data pemilih. Sumber data yang digunakan KPU berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Data tersebut melingkupi semua komponen data, baik nomor kartu keluarga dan nomor induk KTP. Ada 102 juta sebagai data pemilih sementara menjadi data pemilih tetap dan membukanya ke publik melalui media online.

"Masih terjadi pengayaan akibat pemekaran daerah yang terdapat di beberapa wilayah. Masih ada tarik menarik antar kecamatan, desa, kelurahan," kata Husni.

Masalah kelima yang tak kalah penting adalah soal distribusi logistik pilkada yang tak tepat waktu. "Penyebabnya adalah keterlambatan persetujuan dana hibah, keterbatasan SDM di satuan kerja yang memenuhi syarat," kata Husni.

SUARA GUBERNUR | edisi november | 19

investasi

Hilangkan Byarpet dengan Dana Rp1.094 Triliun Ada yang menarik dari setiap kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah. Jokowi mengemukakan, ada keluhan yang sama yang disampaikan warga kepadanya hampir di semua provinsi yaitu soal listrik.

“S

etiap saya pergi ke provinsi, setiap saya pergi ke daerah, ke kabupaten, selalu keluhannya satu: “Pak, listrik di sini byarpet,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek-proyek strategis Kalimantan Timur, yang dipusatkan di Kawasan Industri Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis (19/11/2015).

Presiden melanjutkan, kembali ke tempat lain: “Pak, listrik di sini byarpet.” Ke tempat lain: “Pak, di sini byar-pet.” Menginap di hotel, manajer hotelnya: “Pak, di sini byar-pet.”

Menurut Presiden, itu adalah problem besar kita yang harus diatasi secepatcepatnya. Tapi mantan walikota Solo itu mengingatkan, yang namanya membangun power plant, pembangkit listrik itu memerlukan waktu. Presiden mencontohkan, selama 70 tahun merdeka, kita hanya bisa membangun 53 ribu MW (Mega Watt).

Dalam lima tahun ini, lanjut Presiden Jokowi, memang untuk mengejar, ada kebutuhan 35 ribu MW. Sangat besar sekali.

“Kalau itu tidak terkejar, saya tidak tahu akan terjadi kejadian apa. Byarpet-nya mungkin tidak lima kali, bisa 2-3 kali lipat, bisa 10-15 kali setiap hari,” kata Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, Presiden menegaskan, bahwa 35 ribu MW itu kebutuhan, bukan target. Kebutuhan yang harus secepatcepatnya diadakan. Diakuinya, banyak yang pesimis, karena 70 tahun saja hanya 53 ribu MW, ini lima tahun sesumbar ingin 35 ribu MW. Namun, tidak ada kata-kata tidak mungkin. Apalagi, problemnya karena lama mengurus izin pembangkit listrik. Jokowi mengaku sudah bertanya yang mengurus perizinan pengadaan listrik itu. Jadanya, ada yang ngomong 2 (dua) tahun, 4 (empat) 20 | edisi november | SUARA GUBERNUR

tahun, bahkan 6 (enam) tahun belum beres.

“Bayangkan betapa pemerintahan kita ini kebanyakan izin. Siapa yang mau membangun pembangkit listrik kalau mengurus izinnya seperti itu. Siapa yang mau? Sudah lemas sebelum izinnya selesai,” ujarnya.

Nah, untuk mengejar proyek 35 ribu MW itu, Jokowi sudah memangkas dari 69 izin yang diperlukan sebelumnya, pemerintah sudah memotong tinggal 22 izin.

Itupun, menurut Jokowi, masih kebanyakan, karena kalau dihitung memerlukan waktu 265 hari, hampir setahun, sehingga kalau diteruskan tidak akan mungkin 35 ribu MW tercapai.

Presiden Jokowi menegaskan, itu yang memang harus dirombak, diubah total. Ia mengingatkan, negara manapun sekarang ini saling bersaing, saling berkompetisi, untuk mendatangkan investasi sebanyakbanyaknya. Kota juga sama, kabupaten juga sama, provinsi juga sama, negara juga sama.

“Karena semakin banyak arus uang masuk ke sebuah kota, semakin banyak

arus modal masuk ke sebuah provinsi, semakin banyak arus investasi masuk ke sebuah negara,” tutur Presiden Jokowi seraya menambahkan, semakin banyak arus uang yang ada di sebuah daerah, di sebuah provinsi, di sebuah negara, akan semakin makmur rakyat di kabupaten itu, di propinsi itu, di negara itu.

Presiden juga mengingatkan, kalau kita memakai APBN, tidak akan, masih jauh dari cukup. Sangat jauh sekali karena infrastruktur kita habisnya kira-kira Rp 5 ribu triliun.

Dari APBN siap kira-kira hanya Rp 1.400 triliun.

“Kekurangannya dari mana? Apakah nunggu berpuluh-puluh tahun. Tidak bisa.

Akan ditinggal oleh negara yang lain,” kata Presiden Jokowi dengan nada bertanya.

Namun Presiden Jokowi berpesan agar investasi yang masuk itu juga dihitung.

Jangan investasi yang masuk nanti menguras sumber daya alam kita.

“Kalkulasi. Itu kalau di kabupaten, atau provinsi, atau kota, Bappeda-nya hitung, jangan sampai nanti investasi justru menguras sumber daya alam kita. Itu juga harus dihitung,” tutur Jokowi seraya menambahkan, kalau yang namanya industri, infrastruktur, manufaktur, silahkan, karena itu pasti akan memberikan nilai tambah pada bahan mentah (raw material) yang ada di sebuah negara, provinsi, maupun daerah.(***)

A

da 11 daerah mengalami defisit listrik per 28 Oktober 2015.

Akibatnya, aliran listrik di belasan wilayah tersebut kerap mati. Daerah tersebut tersebar di beberapa pulau, yaitu Aceh-Sumatera Utara, Sumatra Barat, Belitung, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan Tenggara, Kalimantan Barat, Lombok, Jayapura, Kendari, hingga Sulawesi Utara.

“Misalnya, di Aceh sering terjadi pemadaman tiga kali sehari. Seperti minum obat,” kata Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Alihuddin Sitompul di Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Menurutnya, berbagai daerah yang mengalami defisit listrik dipicu oleh belum terrealisasinya sejumlah pembangunan pembangkit sehingga pasokan listrik minim. Apalagi beberapa gardu kerap “sakit-sakitan” karena usianya yang sudah tua.

Tak hanya itu, Jawa-Bali yang biasanya tergolong aman berada pada status siaga.

Status ini merupakan daerah dengan cadangan listrik lebih kecil dari pembangkit terbesar. Pasalnya, sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air kekurangan pasokan air selama musim kemarau ini. Idealnya, cadangan air di satu PLTA 30%. Dengan tak turunnya hujan dalam jangka panjang, cadangan di jawa ini cuma 1,74 persen. “Ini akan sangat berbahaya,” kata Ali. Yang juga memperparah keadaan, pembangkit juga mengalami penurunan daya. Misalnya, satu pembangkit yang awalnya memiliki 1000 Megawatt, turun 2,5% menjadi 990 Megawatt. Setelah

Pembangkit dan Gardu Terbatas

11 Daerah Defisit Listrik Jawa-Bali Siaga Gelap Gulita dilakukan rekondisi, daya pembangkit kembali turun dalam 10 tahun kemudian sehingga tinggal 950 Megawatt (MW).

Kondisi ini disebut sebagai dereting.

Selain Jawa-Bali, menurut Ali, kawasan siaga tersebar di delapan wilayah, yakni Bima Sumbawa, Kupang, Sulawesi Selatan-Poso-Tentena, Palu, Tanjung Pinang, Batam, dan Bangka. Sementara itu, hanya tiga wilayah yang statusnya dinyatakan normal karena cukup memiliki cadangan listrik: Ambon, Nusa Tenggara Timur, dan Ternate.

Hingga kini, capaian rasio elektrifikasi baru 86,39%, sementara target akhir tahun naik menjadi 87,35%. Ali memprediksi dengan program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW akan menambah rasio elektrifikasi menjadi 97,35 MW pada 2019 Hingga saat ini, baru ada 13 unit pembangkit yang dibangun PLN dan lainnnya dalam bentuk Independen Power Plant. Misalnya, Pembangkit Listrik Tenaga

Mini Gas Pesanggaran di Aceh, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalan Susu Sumatra Utara, PLTU Belitung, PLTU Ende, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di daerah perbatasan dan pulau terluar. “PLN berkontribusi 57%, sedangkan IPP sekitar 43%,” ujar Ali. Sebelumnya, target pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW dikritik tak akan rampung pada 2019. Dari jumlah itu diperkirakan hanya 20 ribu MW atau sekitar 57% yang bisa terbangun. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, ada beberapa kendala dalam proyek ini. Misalnya, terkait pendanaan yang diperkirakan mencapai Rp 1.094 triliun.

Persoalan lain yang bakal menghambat ialah dalam pembebasan lahan. Meskipun kontrak sudah ditandatangani, pembebasan lahan tidak bisa segera dilakukan. Padahal dana dan peralatan sudah disiapkan secara matang.(***)

SUARA GUBERNUR | edisi november | 21

investasi

2

7 Oktober 2015 lalu diperingati sebagai Hari Listrik Nasional (HLN).

Ironisnya, sejak Indonesia merdeka selama 70 tahun lalu, tidak semua wilayah Indonesia mendapatkan aliran listrik yang layak. Pasalnya, selama tujuh dasawarsa itu hanya ada 50.000 MW proyek listrik yang telah dibangun oleh pemerintah.

Masyarakat khususnya di daerahdaerah perbatasan maupun terpencil masih harus merasakan gelap gulita karena keterbatasan pasokan listrik. Hal ini mengacu pada Rasio Elektabilitas Nasional yang belum mencatatkan sebagaimana 100% hingga saat ini.

Tidak hanya daerah perbatasan yang masih belum mendapat suplai listrik yang layak, di daerah penghasil energi seperti Kalimantan Timur maupun daerah besar lain seperti Sumatera Utara masih gelap gulita. Masalah byarpet ini menjadi masalah yang sepertinya wajar jika terjadi.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir pun mempunyai pandangan energi tersendiri di Hari Listrik Nasional Menurutnya Hari Listrik Nasional harus meningkatkan kualitas sektor kelistrikan nasional. Terutama di daerah yang masih belum bisa merasalan listrik hingga saat ini.

Selain meningkatkan kualitas suplai, Sofyan juga mengatakan untuk memaknai Hari Listrik Indonesia tapi juga memberlakukan tarif yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

22 | edisi november | SUARA GUBERNUR

Awal tahun 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa. Selain itu, BPS juga mencatat ada 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten kota di 33 provinsi se-Indonesia. Nah, dari jumlah tersebut banyak kekurangan yang ditemukan. Salah satunya, banyak desa yang belum tersalurkan listrik milik PT PLN (Persero).

"Ada sebanyak 12.659 desa yang tidak tersalurkan listrik PLN. Jumlah tersebut 15,40% dari total desa yang ada saat ini yaitu 82.190 desa," ujar Kepala BPS Suryamin.

Selain itu, jumlah paling tinggi adalah desa yang tidak memiliki penerangan di jalan utama mencapai 31.387 desa atau 38,19% dari total desa. Sedangkan, desa yang infrastruktur jalannya buruk mencapai 12.636 atau 15,735 dari total desa.

Berdasarkan data 2014, sebanyak 256 desa berbatasan langsung dengan daratan negara lain. Dengan rincian 60 desa di NTT, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara dan 49 desa di Papua. (****)

12.659 Desa

Belum Tersentuh Listrik Sebanyak 12.659 desa yang tidak tersalurkan listrik PLN. Jumlah tersebut 15,40% dari total desa yang ada saat ini yaitu 82.190 desa

A

da lagi yang mengejutkan soal fasilitas listrik. Ternyata belum seluruh sekolah, dari SD hingga SMA, yang sudah teraliri listrik. Bahkan, masih ada 8 persen sekolah di ibukota Republik Indonesia yang masih tak tersentuh listrik.

Angka ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said saat menerima kunjungan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan.

"Ada 8% sekolah di Jakarta belum dapat listrik. Seperti di Pasar Rebo ada sekolah yang tidak teraliri listrik. Padahal di sana sudah ada jaringan listrik. Kita harus cek apa alasannya. Apa karena belum bayar berbulan-bulan lalu diputus atau kenapa," jelas Sudirman.

Untuk itu, Sudirman meminta kepada masyarakat untuk melaporkan keluhan terkait listrik, termasuk apabila ada sekolah yang tidak teraliri listrik.

Sementara itu, Menteri Anies juga mengungkapkan data-data perihal wilayah-wilayah di Indonesia yang masih belum sempurna teraliri listrik.

8 Persen Sekolah di Jakarta Belum Dialiri Listrik

Kementerian ESDM merencanakan menggunakan titik-titik pendidikan sebagai hub untuk membangun listrik dengan energi baru.

Anies menyebut, daerah dengan sekolah yang paling minim teraliri listrik adalah Papua dengan persentase 55% sekolah yang sudah teraliri listrik. Sedangkan Papua Barat baru 66% sekolah teraliri listrik, Nusa Tenggara Timur 70%, dan Kalimatan Barat 71%.

Sedangkan di Jawa Tengah, sudah 97% sekolah mendapat akses terhadap listrik. Bangka belitung sudah 96%, Daerah Istimewa Yogyakarta 96% sekolah teraliri

listrik, Jawa Barat 95%, dan Jawa Timur sudah ada 95% sekolah mendapat pasokan listrik.

Untuk memecahkan masalah ini, kementerian ESDM merencanakan menggunakan titik-titik pendidikan sebagai hub untuk membangun listrik dengan energi baru. "Secara natural memang infrastrukturnya susah, dan itu hanya energi baru terbarukan yang mungkin kita bisa dorong," ujar Sudirman.

SUARA GUBERNUR | edisi november | 23

kolom

Failure is not An Option!

Di tengah kekhawatiran akan kemungkinan gagalnya penyelamatan crew Apollo 13, pimpinan misi, Eugene Francis Kranz berusaha tetap tenang sambil menghitung segala kemungkinan yang bisa dilakukan menyukseskan misinya.

S

aat anak buahnya mulai pesimis setelah mencoba segala cara, Kranz tetap mendorong dirinya dan berusaha mengangkat moral anak buahnya dengan mengatakan :�Failure is not an option !�

Kegagalan bukanlah pilihan. Pilihan yang tersedia adalah sukses atau sukses.

Tak boleh ada kekhawatiran bahwa Pemilukada serentak yang pertama di negeri ini, bahkan mungkin di dunia akan bersoal.

Kita harus mengerahkan seluruh energi dan keyakinan untuk memastikan perhelatan demokrasi ini berhasil.

Tak boleh ada pemikiran apalagi tindakan negatif yang bisa mencedrai proses ini dari awal hingga akhir. Kandidat dan pendukungnya harus bertanding dengan

24 | edisi november | SUARA GUBERNUR

sehat. Indonesia rumah kita bersama, pesta demokrasi yang kita adakan adalah pesta kita bersama. Yang menang tidak boleh euforia yang bisa mencedrai perasaan orang lain. Demikian pula bagi yang belum mencapai tujuan tertinggi perjuangannya harus bisa melihat kesempatan lain di masa akan datang.

Senyuman, kegembiraan, sukacita layaknya sebuah pesta akan menjadi warna dari Pemilukada serentak nanti. Tak elok bila ada marah-marah, kebencian dan dendam yang tersisa dari sebuah pesta.

Olehnya, aparat sipi negara yang ditugaskan mengelola dan mengawal pesta ini harus benar-benar berdiri di atas kepentingan nasional. Cegah dini harus menjadi

prioritas. Setiap pelanggar harus dipastikan mendapatkan teguran yang membina, dan yang ngeyel harus ditindak tegas.

Semangat kemenangan kolektif harus diresapi oleh semua kandidat, tim sukses dan pendukung kontestan. Kita semua menang kalau Pemilukada serentak ini berlangsung damai. Kalah atau menang adalah keniscayaan dalam setiap kompetisi. Kita semua harus bisa menerima keniscayaan itu secara elegan. Yang menang tak perlu bersorak berlebihan agar yang kalah tak perlu merasa dihempaskan secara berlebihan pula.

Setiap kandidat adalah lawan bertanding bagi kandidat lainnya, bukan musuh.

Apa serunya sebuah kompetisi tanpa lawan

bertanding? Ini bukan karakter bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini direbut oleh para pejuang kita melawan penjajah yang tangguh, dan setelahnya tak menyisakan dendam termasuk kepada bangsa yang telah menjajah tiga setengah abad.

Founding fathers Kita telah bersepakat membangun negeri ini sebagai satu bangsa dalam keragaman suku, agama, etnis dan ras. Bila demikian, kitapun sanggup melanjutkannya yang diuji dari kemampuan dan kemauan kita bersama membangun Indonesia sebagai percontohan negara demokrasi damai yang terbesar di dunia pada Pemilukada serentak 9 Desember 2015 ini.

Oleh karenanya, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) satu atap yang dipimpin Presiden beberapa waktu lalu disepakati agar semua unsur penegak hukum, baik TNI, Polri, Kejaksaan maupun seluruh perangkat daerah agar turun ke bawah

bahu membahu melakukan cegah dini terhadap segala potensi konflik, tentunya dengan menjaga kepatutan, netralitas dan kewenangan masing-masing.

Eugene Kranz dalam saat-saat kritis misi penyelamatan crew dengan segala kreativitas dan kompetensi yang dimiliki timnya berfokus pada bagaimana memastikan misi yang diembannya sukses. Pada saat yang sama, tindakan cepat dan akurat oleh crew teknis dilakukan agar tak ada celah yang memungkinkan misi gagal.

Kegagalan bukan pilihan! Perintah ini clear dan clean. Misi meyukseskan Pemilukada Serentak yang pertama ini

menjadi pertaruhan, citra dan martabat kita bersama di hadapan peradaban demokrasi yang sedang diperjuangkan oleh bangsabangsa yang bermartabat di seantero jagad ini.

Mari kita berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa agar kita senantiasa diberikan bimbingan, perlindungan dan rahmat-Nya dalam melaksanakan segala sesuatunya untuk kepentingan rakyat, negara dan bangsa Indonesia.

Salamaki..... SYLway, Jakarta...12/11.

SUARA GUBERNUR | edisi november | 25

otonomi Laut Jawa Madura

P. Jawa

Surabaya

Madura Luas 5,168 km². Geografis 7°0'S 113°20'E. Kepulauan Sunda Besar. Jumlah pulau 127 Pulau.

Pulau besar Kepulauan Kangean, Kepulauan Masalembo. Provinsi Jawa Timur.

Populasi 20.179.356 juta jiwa (sensus 2014). Kepadatan 706/km². Kelompok etnik Madura

Laut Hindia

Jalan Berliku Madura Jadi Provinsi Baru

Menjadi Provinsi di Rasio 1:4

 Seorang peserta mengarak pasangan sapi sonok (hias) saat festival Sapi Sonok seluruh Madura di Stadion Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim, Minggu (25/10). Festival sapi hias tersebut merupakan rangkaian dari karapan sapi Piala Presiden.

(Foto: Antara)

Wacana pembentukan Provinsi Madura kembali hidup. Madura Deklarasikan "Kemerdekaan" dari Jawa Timur. Jalan panjang dan berliku menjadi provinsi baru.

S

ejumlah tokoh masyarakat Madura yang mengatasnamakan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) berencana mendeklarasikan berdirinya Provinsi Madura.

Sekjen P4M, Jimhur Saros mengklaim telah mengantongi dukungan dari empat bupati di Pulau Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. "Selain itu, anggota legislatif di Madura

26 | edisi november | SUARA GUBERNUR

juga setuju. Termasuk 10 anggota DPR RI dari daerah pemilihan Madura juga telah menyatakan dukungannya," ujar Jimhur.

Disinggung alasan rencana pembentukan Provinsi Madura, Jimhur menyebut ada beberapa pertimbangan khusus. Antara lain, selama ini pemerintah dinilai menganaktirikan dan tidak pernah memperhatikan Madura. Ini terbukti, tidak pernah

ada penambahan jumlah jalan di Madura.

Jalan sepanjang 180 kilometer peninggalan Belanda dari Kamal hingga Sumenep, hingga saat ini tidak pernah dilebarkan. Selain itu, Madura juga tidak pernah mendapatkan bagi hasil dari Migas yang memadai dari potensi yang dimiliki.

"Masak bagi hasil migas untuk Madura tidak sampai 3%. Ini kan sangat tidak adil," sergahnya.

Dari sisi sejarah, Madura, kata Jimhur, juga pernah menjadi negara sendiri, yakni tahun 1948, dimana Presiden Madura dijabat Wali Negara Raden AA Cakraningrat. Tapi setelah dua tahun, tepatnya tahun 1950 negara Madura bubar dan kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dengan menjadi provinsi sendiri. Dengan potensi minyak dan gas bumi yang melimpah, Madura akan mampu lebih mensejahterakan masyarakatnya," tukasnya.

Terkait keinginan itu, lanjut Jimhur, P4M sebenarnya sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk segera merevisi undangundang tentang pembentukan provinsi baru.

Presiden Joko Widodo sendiri tidak mempersoalkan keinginan sejumlah kalangan di Pulau Madura untuk membentuk provinsi sendiri yang terpisah dari Provinsi Jawa Timur. Jokowi menegaskan, demokrasi tidak melarang suatu daerah menjadi provinsi sendiri. Bahkan, menurut dia, tidak hanya Madura yang ingin menjadi provinsi, tetapi daerah-daerah yang lain, seperti di Sumatera, Papua, Kalimantan, juga memiliki niatan yang sama.

“Namanya demokrasi, enggak apa-apa Madura mau jadi provinsi,” kata Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Rabu (11/11/2015).

Hanya saja, Jokowi mengingatkan, bahwa ada peraturan yang berlaku yang harus diperhatikan.

Seperti prasyarat jumlah minimal kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Sejatinya, wacana Provinsi Madura bukan hal yang baru. Sejumlah laporan menyebutkan, gagasan pendirian provinsi Madura pernah disuarakan pada tahun 1995 dan 1999 gagal terbentur persyaratan.

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menjelaskan, terdapat beberapa syarat administratif yang saat ini belum bisa dipenuhi Madura untuk menjadi sebuah provinsi. "Masih jauhlah Provinsi Madura itu. Syaratsyaratnya harus dipenuhi dulu dan itu tidak mudah," ujar Teguh, Jumat (20/11/2015).

Syarat pertama, sampai saat ini Gubernur Jawa Timur atau DPRD Jawa Timur belum mengirimkan surat usulan pemekaran Provinsi Madura kepada direktoratnya.

Kedua, kata Teguh, ‘Bumi Sakera’ hanya memilliki empat kabupaten. Sementara, syarat sebuah wilayah dapat dimekarkan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah minimal lima kabupaten.

"Kalau niat bentuk provinsi, seharusnya mereka mekarkan dulu, kecamatan, lalu kota, baru kabupaten. Sehingga langkah terakhir adalah membentuk

 Sejumlah tokoh masyarakat menandatangi naskah Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M), saat Deklarasi P4M di Gedung Rato Ebuh, Bangkalan, Jatim, Selasa (10/11).

Deklarasi tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Madura dan tokoh perantauan serta anggota DPD Akhmad Mawardi.

(Foto: Antara)

provinsi, bukannya tiba-tiba bikin provinsi baru," ujar Teguh.

Teguh menambahkan, pembentukan Provinsi Madura bisa saja tetap dilaksanakan tanpa melalui proses itu, yakni pemerintah mengusulkan pemekaran wilayah itu.Namun, harus menguntungi unsur pertimbangan kepentingan strategis nasional.

"Misalnya untuk pertahanan negara, daerah ekonomi khusus dan sebagainya. Nah, apakah Madura memenuhi unsur itu? Saya rasa kan tidak.

Makanya saya bilang Provinsi Madura masih jauhlah," ujar Teguh.

Menariknya, tuntutan pendirian Provinsi Madura yang disuarakan sejumlah orang berlatar etnis Madura telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Madura sendiri. Pasalnya, keberadaan orang Madura itu 1:4. Satu orang Madura di (pulau) Madura, empat orang Madura di luar pulau Madura.

Meski demikian, Gubernur Jawa Timur Soekarwo merestui gagasan pembentukan Provinsi Madura asalkan niat pembentukannya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Soekarwo juga menekankan, Provinsi Madura kelak harus mempertahankan ciri khas masyarakat Madura yang Islami dan kaya syiar Islam.

"Saya respek terhadap niat itu dan patut didorong, asal konsepnya meningkatkan kesejaheraan dan menjaga kekhasan budaya masyarakat Madura. Yang penting jangan sampai ada konflik politik," ujar Soekarwo kepada Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (8/11/2015).

Mekanisme pembentukan wilayah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Madura harus melewati jalan berliku agar menjadi provinsi baru.

SUARA GUBERNUR | edisi november | 27

otonomi Wacana pembentukan Provinsi Madura sudah terhambat dengan syarat jumlah kabupaten/kota.

Sesuai dengan pasal 8 peraturan pemerintah itu, pembentukan provinsi paling sedikit lima kabupaten/kota. Madura hanya memiliki empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Untuk memenuhi syarat minimum lima kabupaten/kota, Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura mewacanakan Kecamatan Kamal di Bangkalan menjadi Kabupaten atau Kota.

Kalau seandainya syarat minimal terpenuhi, harus ada syarat administratif berlapis. Madura harus memegang keputusan setiap DPRD Kabupaten/ Kota, keputusan Bupati/Wali Kota, keputusan DPRD Jawa Timur, keputusan Gubernur dan rekomendasi Menteri.

Rekomendasi Menteri dilakukan melalui penelitian dan meyampaikan hasilnya kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD. Kalau Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah.

Berikut pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah No 78 tahun2007 mengenai pembentukan provinsi : Pasal 4 (1) Pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran provinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Pasal 5 (1) Syarat administratif pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi: a. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/ kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna; b. Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; c. Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna; d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; dan e. Rekomendasi Menteri.

Pasal 6 (1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

28 | edisi november | SUARA GUBERNUR

(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Salah satu sudut kota Kamal, kota pelabuhan penghubung MaduraSurabaya. (Foto istimewa) ď ą

Menyulap Kamal Menjadi Kabupaten

K

ecamatan Kamal di Kabupaten Bangkalan diwacanakan untuk berdiri sendiri menjadi kabupaten atau kota di Pulau Madura. Hal itu untuk memenuhi syarat agar Madura bisa lepas dari Provinsi Jawa Timur dan menjadi provinsi sendiri.

Selama ini, di Madura masih ada empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sementara untuk menjadi provinsi, minimal harus memiliki lima daerah administratif.

"Kecamatan Kamal memang sempat disinggung akan menjadi daerah sendiri dalam pertemuan dengan Gubernur Soekarwo tadi," kata Ketua Panitia Persiapan Provinsi Madura, Achmad Zaini, seusai bertemu Gubernur

Jawa Timur Soekarwo, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (8/11/2015).

Selanjutnya, wacana menjadikan kecamatan di sisi paling barat Pulau Madura itu menjadi daerah sendiri akan dibahasnya lebih mendalam secara akademik dengan melibatkan perguruan tinggi serta tokoh Madura lainnya.

Menurut Zaini, ada dua pilihan, Kamal akan menjadi daerah sendiri, atau Bangkalan menjadi kabupaten dan kota.

"Yang jelas, prinsip dasar Madura. Menjadi provinsi sendiri adalah agar pembangunan di Madura menjadi maksimal, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dan syiar agama Islam," tegasnya.(***)

Pasal 7 Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 8 Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk: a. pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota; b. pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan c. pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

Pasal 14 Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan. b. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat; c. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah. d. Keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan: 1. Dokumen aspirasi masyarakat; dan 2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b. e. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi; f. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan: 1. Hasil kajian daerah; 2. Peta wilayah calon provinsi; 3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan 4. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.

Pasal 18 (1) Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota.

Sebelum adanya Jembatan Suramadu, Pelabuhan Kamal merupakan urat nadi perekonomian pulau penghasil garam, Madura.

(Foto istimewa) ď ą

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri.

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada DPOD. Pasal 19 (1) Berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan daerah, Menteri meminta tanggapan tertulis para Anggota DPOD pada sidang DPOD. (2) Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD menugaskan Tim Teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian.

(3) Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPOD bersidang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pembentukan daerah.

Pasal 20 (1) Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD. (2) Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah.

Pasal 21 (1) Setelah Undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik penjabat kepala daerah.

(2) Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah.

SUARA GUBERNUR | edisi november | 29

otonomi

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, pemekaran wilayah baru memerlukan kajian mendalam. Terutama terhadap aspek-aspek yang hendak dikembangkan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

30 | edisi november | SUARA GUBERNUR

Butuh Kajian Mendalam Tak Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Secara umum, pemekaran daerah punya tiga tujuan utama, yakni peningkatan akses layanan publik dan fungsi pemerintahan, peningkatan daya saing daerah, serta untuk kesejahteraan masyarakat.

"K

arena tidak, selama sepuluh tahun terakhir, daerah yang dimekarkan itu tidak jauh lebih maju daripada ketika sebelum dimekarkan," kata Riza, Selasa (10/11/2015).

Hal itu diungkapkan Riza menanggapi usulan pembentukan Provinsi Madura. Usulan tersebut digagas oleh Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M).

Riza mengatakan, selama ini banyak sekelompok masyarakat yang ingin memekarkan daerahnya dengan dalih kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah mereka. Mereka berharap, dengan adanya pemerkaran tersebut, kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih meningkat.

"Tapi kenyataannya pemekaran yang didorong oleh elit-elit setempat dengan dalih memajukan rakyat ini, justru dimanfaatkan untuk bagi-bagi kekuasaan," ujarnya.

Ia mencontohkan, ada sebuah kabupaten yang dimekarkan beberapa tahun lalu kini kondisinya masih belum berkembang.

Bahkan, setelah pemilihan kepala daerah, justru wilayah yang telah dimekarkan tersebut diminta untuk dimekarkan kembali.

"Alasannya, karena kelompok suku minoritas yang semula mengusulkan pemekaran itu, kalah saat pemilihan. Akhirnya mereka usul untuk dimekarkan lagi," kata dia.

Riza menambahkan, pemekaran wilayah baru merupakan otoritas Kementerian Dalam Negeri. DPR hanya bertugas untuk memberikan masukan kepada pemerintah, apakah pemekaran tersebut sudah cukup layak atau belum.

Kajian Mendalam

Pakar otonomi daerah (otda), Prof Ryaas Rasyid berpandangan, Pulau Madura tidak perlu menjadi provinsi baru di Pulau Jawa atau terpisah dari Provinsi Jawa Timur (Jatim). Sebab, berdasarkan kajian yang dilakukannya bersama tokoh-tokoh di Jatim pada tahun 2000 silam, banyak faktor politik dan ekonomi yang lebih menguntungkan apabila Madura tetap berada di provinsi Jatim.

"Saya sudah pernah membahas ide tentang Madura menjadi provinsi di tahun 2000 di Surabaya dengan tokoh-tokoh asal Madura. Pada waktu itu menyimpulkan bahwa Madura lebih

baik tetap menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Ada banyak alasan politik dan ekonomi yang lebih menguntungkan Madura kalau tetap di Jatim," kata Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI) itu, Rabu (11/11/2015).

Dia mengungkapkan, keuntungan bagi Madura tetap berada di provinsi Jatim diantaranya adalah letak otonomi di kabupaten dan peluang pemimpin asal Madura yang cukup besar untuk memimpin Jatim. "Kalau sekarang ide itu dihidupkan lagi, harus jelas alasannya yang menguntungkan masyarakat Madura secara keseluruhan," ujarnya.

Mantan anggota dewan pertimbangan presiden (wantimpres) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengaku, sampai saat ini belum menemukan alasan yang membuat Madura layak menjadi provinsi baru.

"Itu yang saya belum baca dan pelajari," tuturnya. Namun, sebutnya, masalah pertama yang dihadapi masyarakat Madura apabila berdiri sendiri atau menjadi provinsi baru adalah volume ekonomi.

Belum lagi, katanya, Jatim itu sangat besar volume ekonominya dan Madura mengambil banyak manfaat dari situ. "Jadi harus dikalkulasi semua untung ruginya, terutama dari segi ekonomi," jelasnya.

Sementara, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Daerah (PUKKAD), Nabil Ahmad Fauzi menambahkan, pemekaran Madura sebagai provinsi baru di Jawa perlu kajian mendalam karena hal ini lebih substantif terkait isu pemekaran daerah, yakni grand desain pemekaran daerah secara nasional dari pemerintah pusat.

Sebab, katanya, tanpa adanya grand desain yang jelas terkait pemetaan berapa jumlah ideal provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, maka selamanya akan bermunculan suara-suara yang menghendaki pemekaran-pemekaran daerah baru.

"Jika tidak punya panduan, maka niscaya arus desakan pemekaran daerah tidak akan pernah surut, justru akan membesar.

Sebabnya, pemerintah pusat pun tidak tahu batasan-batasannya," kata Nabil.

Untuk merumuskan pemetaan berapa jumlah ideal provinsi di Indonesia, katanya, tentu variabelnya sangat banyak. Paling tidak harus dilihat desain otonomi daerah Indonesia mau fokus di kabupaten/kota atau di provinsi.

Jika peran provinsi hendak diarahkan menjadi supervisi kabupaten/kota dan menjadi wakil pusat di daerah, maka sesungguhnya 40an provinsi pun cukup. "Tetapi jika desain peran dan fungsi provinsi masih seperti sekarang, maka 50 provinsi pun tidak akan membawa dampak signifikan bagi proses pembangunan nasional," jelasnya.

"Karena toh, dengan desain otonomi yang seperti sekarang, pembangunan kita tidak terintegrasi dengan baik," tambahnya.

Disatu sisi dia berpandangan, pada prinsipnya sah-sah saja suatu daerah di mekarkan selama memenuhi persyaratan dari perundang-undangan tentang mekanisme pemekaran daerah.

Secara umum, paparnya, pemekaran daerah punya tiga tujuan utama, yakni peningkatan akses layanan publik dan fungsi pemerintahan, peningkatan daya saing daerah, serta untuk kesejahteraan masyarakat.

"Dari konteks tersebut, pemekaran Madura dari Jatim memang memenuhi ketiga aspek tersebut," ungkapnya.

Terlebih dari aspek demografis, tambahnya, Jatim adalah salah satu provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia serta jumlah kabupaten/kota yang juga banyak. "Hal ini menyebabkan kesan pembangunan di Madura tertinggal berbanding di daerah utama Jatim-nya," ujarnya.(***) SUARA GUBERNUR | edisi november | 31

lapsus

32 | edisi november | SUARA GUBERNUR

P

residen Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama sejumlah proyek strategis di Kaltim. Salah satu yang diluncurkan adalah proyek pembangunan jalur Kereta Api (KA) Borneo.

Berlokasi di Pelabuhan Banuo Taka Penajam atau cikal bakal Kawasan Industri Buluminung Penajam Paser Utara (PPU), Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking (pemancangan tiang pertama) proyek pembangunan kereta api Kalimantan.

Pembangunan rel kereta api PT Kereta Api Borneo (KAB) hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Kaltim dengan JSC Russian Railways. Proyek sistem kereta api (KA) yang menggandeng perusahaan asal Rusia itu nantinya meliputi Kawasan Kaltim dan Kalimantan Tengah.

Jalur rel utara mencakup wilayah Kabupaten Kutai Barat hingga kawasan Industri Buluminung PPU. Pada tahun pertama, jalur KA sepanjang 203 km akan menghubungkan Pelabuhan Buluminung dengan konsesi Banpu Kutai Barat. “Tahap kedua jalur KA akan diperpanjang sekitar 50 km ke area konsesi Gunung Bayan Utama (GBU) dan Essar Energy. Total biaya sekitar 2,2 miliar dolar AS,� ujar Awang dalam sambutan pembukaan, Kamis (19/11/2015).

investasi dari KA Borneo ini perlu kita sambut dengan gembira," paparnya.

Hadir pula dalam acara ini Duta Besar (Dubes) RI untuk Rusia Djauhari Oratmangun, Dubes Rusia Mikail Galuzin, dan Presiden Direktur Kereta Api Borneo Dennis Muratov. Awang Farouk kemudian teringat pada era 1965.

"Saya ingat tahun 1965 ketika itu ada kerja sama Kalimantan Timur dengan Uni Soviet. Dan lagi kali ini terbina hubungan baik antara RI dan Rusia juga di bidang infrastruktur. Saya merasa terhormat karena juga di Kalimantan Timur," jelas Awang yang duduk di kursi roda.

Kereta Api Borneo nantinya akan menghubungkan Pelabuhan Buluminung dengan BHP Billiton's Indomet Coal Project sepanjang 352 kilometer untuk lintas selatan. Kemudian untuk lintas utara akan menghubungkan BHP Billiton's Indomet Coal Project dengan Pelabuhan Bayan sepanjang 223 kilometer. Kereta api khusus untuk mengangkut batu bara.

Selain proyek Kereta Api Borneo juga akan dibangun National Marine Science and Technopark. Dalam tehnopark tersebut nantinya akan ada 'kulkas raksasa' yang bakal mampu menyimpan komoditas dalam waktu yang lama.

Awang Torehkan Sejarah Transportasi di Kalimantan

Investasi KA Borneo Hingga Technopark Senilai Rp 72 Triliun Sejarah transportasi Kalimantan Timur dimulai, Kamis (19/11/2015). Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak membesut Benua Etam dengan transportasi koneksi antarwilayah yang akan dibangun perusahaan transportasi terbesar Russian Railways.

Rombogan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Widodo tiba di lokasi, Buluminung, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (19/11/2015) pukul 15.00 WITA. Dia didampingi oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Awang mengakui groundbreaking yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Pemprov Kaltim dengan JSC Russian Railways. Tahap awal KA akan digunakan untuk mengangkut komoditas sumber daya alam (SDA). Khususnya, kelapa sawit dan batu bara serta komoditas SDA lainnya menuju outlet, baik Kawasan Industri Buluminung PPU maupun MBTKEZ Kutim. Namun, kebijakan itu direvisi dan KA juga akan dimanfaatkan mengakut penumpang.

"KA Borneo kerja sama dengan Russian Railways semula khusus batu bara tapi setelah mendengar pemerintah ingin bangun kereta di Sumatera dan Papua maka saya bilang jangan hanya batu bara tapi juga penumpang. Jadi mohon kami harap

Berikut adalah rincian nilai investasi untuk Technopark oleh Republik Tatarstan: - Kapal Patroli Cepat: 8 juta dolar AS - Pellets: 10 juta dolar AS - Fibre Glass Pipe: 30 juta dolar AS - Biomass: 5 juta dolar AS - Refinery: 400 juta dolar AS - Service Center/Perakitan Truk Kamaz: 1 miliar dolar AS - Solar Panels: 300 juta dolar AS - Brown Coal Upgrade: 4 juta dolar AS - Pabrik Bahan Pembangunan Rumah Murah: 20 juta dolar AS - Cold Storage: 17 juta dolar AS Selanjutnya ada groundbreaking pelabuhan Benoa Taka, di Kabupaten Penajam paser utara. Proyek ini membutuhkan biaya 2,5 miliar dolar AS yang juga dimodali Republik Tatastar.

Seluruh proyek ini didanai oleh investor Rusia dan Republik Tatastar dengan total investasi sebesar US$ 5,519 miliar atau Rp71,747 triliun dengan kurs Rp 13.000 per dolar AS. (****) SUARA GUBERNUR | edisi november | 33

lapsus

Selain Angkut Barang, KA Borneo Disiapkan untuk Kereta Penumpang Menperin: Awang Membangun Konektivitas Kawasan Industri

J

alur kereta api yang membentang antara Kabupaten Penajam Paser Utara hingga Kutai Kartanegara mulai dibangun. Percepatan pembangunan sarana infrastruktur semacam ini, yang membuat Menperin Saleh Husin optimistis kawasan industri di Borneo Timur lekas berkembang.

Di Kalimantan Timur, dikembangkan lima kawasan industri sekaligus a.l Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dengan basis industri hilirisasi kelapa sawit, Muara Wahau (industri pengolahan batu bara), Kariangau (industri batu bara, minyak, kayu, dan kimia), Buluminung (industri pengolahan batu bara), serta Kawasan Industri Bontang (industri migas dan kondensat).

34 | edisi november | SUARA GUBERNUR

"Infrastruktur di Kaltim ini untuk membangun konektivitas antar kawasan industri sehingga lalu lintas logistik, pasokan bahan baku terjamin, begitu juga pemenuhan sumber daya lainnya," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam keterangan pers, Jumat (20/11/2015).

Rencananya, jalur transportasi ini bakal terkoneksi ke kawasan industri Kariangau di Balikpapan yang memiliki pelabuhan laut. Selain mengangkut bahan baku industri, angkutan kereta api ini akan akan di lanjutkan sebagai pengangkut barang dan manusia.

Perusahaan asal Rusia juga akan membangun industri ikutannya yaitu “Technopark� yang berlokasi

di Buluminung. "Jumlah investasi untuk membangun jalan Kereta Api dan Techno Park sebesar kurang lebih Rp72 triliun," pungkasnya.

Proyek Strategis Kaltim

Presiden Jokowi mengaku antusias bisa melakukan groundbreaking proyek-proyek infrastruktur yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Tapi ia mengingatkan, yang namanya sudah groundbreaking itu harus segera proyeknya dimulai.

“Saya pastikan, 3-4 bulan lagi pasti akan saya cek. Kalau bekerja dengan saya jangan hanya groundbreakang-groundbreaking. Pasti akan saya cek,” kata Presiden Jokowi.

Presiden memberi contoh, jalan tol Sumatera, ia sudah cek ke sana tiga kali dalam setahun. Sampai mana, sudah berapa kilo, sudah dicor atau belum.

Adapun yang di Kalimantan Timur, menurut Presiden, ia sudah diberitahu oleh Gubernur, kalau pembangunan tol yang di Balikpapan – Samarinda, sudah tiga tahun berhenti.

“Saya kirim Menteri PU-Pera (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk mengecek, berhenti karena apa. Saya sudah mikir, pasti lahan. Ternyata benar, ada problem lahan. Ya sudah diselesaikan, saya beri waktu. Dan alhamdulillah, segera bisa dilanjutkan, semoga nanti kebut-kebutan dengan di Sumatera. Di sini ada tol, di sana ada tol,” ungkap Jokowi.

Kereta api juga sama. Menurut Presiden, nanti di Kalimantan juga ada kereta api, Sulawesi ada kereta api, di Papua juga ada kereta api.

Presiden menyebutkan, ia sempat disuruh groundbreaking kereta api di Sulawesi namun ia menolak, karena ia hanya mau kalau relnya sudah minimal 3-4 km. “Saya sudah dilapori kemarin, sudah lebih dari 5 km. Berarti minggu depan saya datang,” ujarnya.

Presiden Jokowi menegaskan, ia tidak mau kebanyakan groundbreaking, hanya di-groundbreakang-groundbreaking. Untuk itu, Presiden mengingatkan hati-hati karena proyek yang ia baca terlalu banyak sekali.

“Saya pastikan akan saya cek satu persatu.

Jangan saya hanya disuruh mengucapkan groundbreaking tetapi tidak dimulai, hati-hati yang bertanggungjawab. Baik menterinya, gubernurnya, maupun bupatinya,” tutur Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, begitu ia mengucapkan, ia pasti akan kontrol, pasti akan cek. Dan tidak hanya satu kali kata-kata cek. “Saya akan cek, saya akan cek, saya akan cek, saya akan cek lagi. Saya pastikan itu,” tegasnya.

Proyek-proyek strategis Kalimantan Timur yang diresmikan groundbreaking-nya oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Penajam Paser Utara itu adalah: 1. Kereta Api Borneo; 2. Kawasan industri Buluminung (10 Technopark): 3. Pelabuhan Buluminung; 4. Jalan tol Balikpapan-Samarinda: dan 5. Jembatan Pulau Balang.(****)

Tiga Mega Proyek Awang Faroek Ishak

P

royek Pupuk Kaltim V: memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan Kaltim-1, yaitu 1,15 juta ton urea granul dan 825 ribu ton amoniak per tahun.

Pabrik ini akan menjadi unit pabrik urea terbesar di Asia Tenggara.

Pembangunan pabrik Pupuk Kaltim V ini mendapatkan pinjaman Rp1,35 triliun dan 337 juta dollar AS atau total Rp4,38 triliun dari lima bank dalam negeri. Pinjaman ini digunakan untuk pembangunan Pabrik Kaltim-5 dengan jangka waktu pinjaman 10 tahun.

Adapun jalan tol Balikpapan – Samarinda memiliki panjang keseluruhan 99,02 kilometer, yang pekerjaannya sudah dilakukan mulai dikerjakan sejak 2011.

Jalan tol ini dibangun dengan lima paket, yakni paket 1 sepanjang 25 km dari kilometer 13 Balikpapan ke Samboja; paket 2 sepanjang 23,3 km dari Samboja ke Palaran I; paket 3 sepanjang 21,9 km dari

Samboja ke Palaran 2 lalu; paket 4 dari Palaran ke Jembatan Mahkota II di Samarinda. Sedangkan paket 5 dari Kelurahan Sepinggan di Balikpapan ke km 13. Keseluruhan pembangunannya diperkirakan mencapai Rp 9,5 triliun.

Skema pembangunannya sendiri adalah paket 1 dan 5 digarap dengan kucuran dana pemerintah. Tiga paket lain dikerjakan pihak swasta melalui lelang yang ditargetkan berlangsung pada 2015 ini.

Sementara pembangunan rel kereta api direncanakan akan melintasi tiga daerah, yakni Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Penajam Paser Utara (PPU) dan Kota Balikpapan. Pembangunan rel kereta api terealisasi atas kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan JSC Russian Railways melalui Kalimantan Railways TE Ltd dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai 2,4 miliar dollar AS. (****)

 Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak ketika meninjau progres pembangunan jalan penghubung freeway di Balikpapan. (foto : agus eko susanto/diskominfo) SUARA GUBERNUR | edisi november | 35

lapsus

Presiden Resmikan Pabrik Pupuk Terbesar Asia Tenggara

P

osisi Indonesia di pasar pupuk internasional makin kokoh dengan beroperasinya Kaltim V. Pabrik pupuk terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi 825 ribu ton amoniak dan 1,5 juta ton urea per tahun.

"Pabrik ini akan memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional," kata Dirut PT Kalimantan Timur (PKT) Aas Asikin Idat di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (19/11/2015). Hadir pada peresmian pabrik pupuk terbesar itu antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil.

Aas menjelaskan pihak konsorsium kontraktor PT IKPT-Toyo telah menyerahterimakan pabrik yang pembangunannya menelan dana 576 juta dolar AS itu pada 9 November 2015. Kini pabrik tersebut menambah kapasitas produksi PKT bertambah kini bertambah menjadi 2,74 juta ton amoniak dan 3,43 juta ton urea.

Kaltim V, kata dia, menjadi pabrik pupuk hemat energi terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Pabrik baru itu menghemat penggunaan gas sebesar 14 mmbtu dibandingkan pabrik yang ada sebelumnya.

"Dengan asumsi harga gas tujuh dolar AS, kami bisa menghemat biaya bahan baku hingga Rp1,5 triliun per tahun," ujar Aas. 36 | edisi november | SUARA GUBERNUR

ď ° Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) dan Dirut PT. Pupuk Kaltim Aas Asikin Idat ketika meresmikan pengoperasian Pabrik V Pupuk Kaltim di Bontang, Kaltim. (Foto Antara)

Selain meresmikan pabrik Kaltim V, Presiden juga meresmikan pabrik asam fosfat II yang menelan investasi senilai 203 juta dolar AS milik PT Petrokimia Gresik (Petrogres), di Jawa Timur, untuk menekan impor bahan baku pupuk NPK. PKT dan Petrogres merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), di samping tujuh BUMN lainnya yang tergabung dalam induk perusahaan pupuk itu.

Dirut PIHC Arifin Tasrif mengatakan banyak proyek-proyek investasi lainnya yang kini sedang dijajaki dan dalam pelaksanaan untuk menjadikan BUMN pupuk sebagai pemain internasional yang tidak hanya mampu mendukung kedaulatan pangan, namun juga mampu bersaing di pasar dunia.

Proyek yang akan dibangun itu antara lain pabrik asam fosfat dan asam sulfur di Bontang, Kaltim, senilai 225 juta dolar.

Proyek tersebut merupakan kerja sama antara PKT dengan Jordan Phospate Mines Company yang penandatangan nota kesepahaman (MoU) dilakukan di hadapan presiden hari ini.

Selain itu, melalui PKT, PIHC juga akan membangun pabrik amonium nitrat senilai 124 juta dolar AS untuk industri pertambangan, konstruksi, dan pertahanan, bekerja sama dengan BUMN lain yaitu PT Dahana.

Pada kesempatan itu, Arifin juga melaporkan sejumlah proyek yang telah diselesaikan tahun ini antara lain pabrik NPK di Cikampek (PT Pupuk Kujang), pembelian kapal amoniak dengan kapasitas 13.800 ton melalui anak perusahaan PT PT Pupuk Indonesia Logistik, yang mampu menghemat biaya distribusi senilai dua juta dolar AS. Sedangkan proyek yang masih berjalan saat ini di antaranya, proyek amurea II berkapasitas amoniak 660 ribu ton dan urea 570 ribu ton per tahun di Jawa Timur (Petrogres) dan pabrik Pupuk Pusri II B berkapasitas 660 ribu ton amoniak dan 907.500 ton urea per tahun di Palembang, Sumatera Selatan.

"Berbagai proyek tersebut adalah upaya kami untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan yang selaras dengan program Nawa Cita," kata Arifin.

Sementara itu dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menegaskan keberadaan industri pupuk sangat penting untuk mendukung target pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekspor.

"Strategi negara ke depan selain memenuhi kebutuhan pangan sendiri, dalam 3-4 tahun harus bisa mengekspor (pangan), dan itu harus didukung oleh industri pupuk," kata Presiden.(***)

Pabrik Pupuk Kaltim Serap 6.477 Tenaga Kerja

P

abrik V PT Pupuk Kaltim yang akan diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Bontang (19/11) akan menyerap 6.477 tenaga kerja.

"Setelah beroperasi, pabrik ini akan menjadi pabrik pupuk terbesar di kawasan Asia," kata Wali Kota Bontang Adi Dharma di Bontang.

Kehadiran pabrik pupuk tersebut sangat diharapkan dapat meningkatkan semangat para petani untuk membangun pertanian di daerah.

"Bagi daerah ini satu hal yang sangat membahagiakan, di mana ribuan tenaga kerja akan diserap dan petani kita juga akan lebih tenang, karena ketersediaan pupuk di daerah ini, seharusnya akan lebih tercukupi," katanya.

Menurut Adi Dharma, pabrik baru tersebut diyakini Kota Bontang akan semakin berkembang pesat. Sebelumnya, untuk pembangunan pabrik ini setidaknya diperlukan sekitar 2.000 tenaga kerja. "Saya yakin, operasional pabrik baru ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat daerah ini," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan sukses pengembangan sejumlah industri di Kota Bontang maupun di daerah lain di Kaltim

merupakan hasil kerjasama dan tanggungjawab semua pihak, terutama seluruh warga Kaltim.

"Saya minta seluruh masyarakat Kaltim umumnya dan Kota Bontang khususnya, menjaga keamanan dan ketertiban dan situasi yang kondusif.

Yang sudah bagus kita mempertahankan dan kalau bisa terus ditingkatkan untuk masa depan yang lebih baik," kata Awang.

Sebelumnya Awang berharap Juli lalu Presiden Jokowi berkenan datang ke Kaltim untuk meresmikan Pabrik V PT Pupuk Kaltim. Tetapi, karena banyak tugas yang dilaksanakan, sehingga bulan ini baru bisa terwujud dan itu artinya siap beroperasi penuh.

Menurut Gubernur, keberadaan Bontang sebagai kota industri harus terus dijaga, karena tidak banyak kota di Indonesia seperti Bontang. Dia mengatakan Keppres Nomor 1/2010, telah menetapkan ada dua klaster industri di Kaltim, yaitu klaster industri berbasis gas dan kondensat di Kota Bontang dan klaster industri berbasis oleochemical di Maloy, Kutai Timur.

Ini menjadikan Kaltim sebagai salah satu provinsi penghasil minyak sawit (crude palm oil/CPO) terbesar di Indonesia.(***)

SUARA GUBERNUR | edisi november | 37

lapsus

Membangun "S Sulbar dari Titik Nol Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh mengaku memulai menjalankan pembangunan di provinsi itu pada 2006 mengatakan hanya bermodalkan semangat.

aat saya dilantik gubernur defenitif pertama di Sulbar, rasanya sangat sulit untuk memulai pelaksanaan pembangunan yang serba kekurangan," katanya kepada Suara Gubernur, beberapa waktu lalu.

Menurut Gubernur, tidak mudah membangun Sulawesi Barat yang serba kekurangan dari berbagai lini akibat keterbatasan infrastruktur.

"Saya membangun Sulbar berangkat dari titik nol. Seluruh perangkat pemerintahan yang membantu menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas rumah kontrakan milik rakyat. Sangat sulit menjalankan roda pemerintahan di daerah ini," katanya.

Gubernur tidak kehilangan akal dan ia memanfaatkan para pengusaha untuk dapat bersama membangun provinsi termuda ini.

Ia mengatakan, dalam memutuskan sebuah kebijakan harus melalui tahap seleksi yang

Sekolah Menengah Industri Kakao

Tingkatkan SDM Membangun Industri Kakao

P

emerintah di Sulawesi Barat meningkatkan sumber daya manusianya untuk membangun kakao sehingga kakao Sulbar tetap mampu berkontribusi terhadap peningkatan produksi kakao nasional.

"Pembangunan sekolah menengah industri kakao (SMIK) berlokasi di Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju merupakan salah satu upaya pengembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan produksi kakao Sulbar," kata Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh.

Ia mengatakan, pembangunan SMIK dimulai sejak tahun 2012 telah berfungsi 38 | edisi november | SUARA GUBERNUR

meski dengan segala keterbatasan dan banyak kendala yang dijumpai untuk pembangunannya.

"Generasi muda di Sulbar mesti paham kakao dan menjadikan kebanggaan karena kakao telah menjadi ikon Sulbar yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat," katanya.

Ia berharap ke depan Sulbar menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menjadi penghasil kakao terbanyak dan bisa mewujudkan impian Indonesia menjadi penghasil kakao terbesar dunia.

Kakao di Sulbar seluas 168 ribu hektare dengan tingkat produksi mencapai 134 ribu ton per tahun mesti terus dikembang-

kan karena menjanjikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Menurut dia, di Sulbar terdapat sekitar 800 kelompok tani di Kabupaten Mamuju dan Majene juga telah dikembangkan sumber dayanya dalam mengembangkan kakao melalui sekolah lapang pertanian.

Ia berharap Rp220 miliar anggaran kakao yang digelontorkan ke Sulbar pada tahun ini untuk program intensifikasi ekstensifikasi dan peremajaan kakao dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga kakao akan semakin tinggi mutu dan produksinya.

"Anggaran bantuan APBN pemerintah pusat itu juga akan semakin membantu pengembangan kakao karena kakao telah menjadi ikon ekonomi Sulbar," katanya.(***)

ketat dan rasanya kebijakan itu tidak keliru sehingga dalam rentang empat tahun terakhir bisa membawa provinsi ini mengalami catatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

"Pertumbuhan ekonomi Sulbar belum bisa memberikan kebanggaan bagi diri saya karena masih banyak rakyat kami masih hidup dalam ketidakpastian. Artinya, rakyat kami masih ada yang belum sejahtera dan belum tahu harus makan apa," katanya.

Oleh karena itu pembangunan yang telah berjalan ini akan tetap memperhatikan nasib rakyat yang masih belum berdaya khususnya pada kawasan-kawasan daerah tertinggal. (***)

SUARA GUBERNUR | edisi november | 39

lapsus

G

ubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Anwar Adnan Saleh mengingatkan ada tiga momentum yang bersejarah pada pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). “Momentum yang pertama adalah tanggal 22 september 2004, momentum ini merupakan momentum diketuknya palu sidang oleh DPR-RI mengenai pengesahan undang-undang No 26 tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulbar menjadi Provinsi ke-33 di Indonesia,� kata Gubernur kepada Suara Gubernur, akhir pekan lalu.

Momentum yang kedua, kata Anwar, adalah pada tanggal 5 Oktober 2004, momentum tersebut merupakan momentum disahkannya undang-undang pembentukan sulbar, untuk dimasukkan dalam lembaran negara Indonesia sebagai Provinsi yang baru.

mengukir beragam pencapaian, mulai dari sektor infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mencontohkan, hadirnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pertama di Sulbar, Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) yang peresmiannya tergolong sangat cepat.

Sedangkan dari sektor kesehatan, Pemprov tengah menggodok pembangunan RS tipe B yang akan menjadi kebanggaan generasi bumi Malaqbi. Begitu pula, pembangunan infrastruktur yang menjadi agenda utama sejak provinsi ini berdiri 22 September 2014, semakin mempercantik wajah Sulbar, khususnya Mamuju sebagai ibukota.

Terakhir, Pemprov Sulbar berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerika Keuangan (BPK) untuk laporan pengelolaan keuangan

Wawancara Khusus dengan Gubernur Sulbar, H Anwar Adnan Saleh

Tiga Momentum Sejarah Pembentukan Sulbar Sedangkan momentum ketiga, lanjutnya, tanggal 10 Oktober tahun 2004 yakni momentum terpilihnya caretaker pertama Gubenur Sulbar yakni Ontarto Sindung Mawardi, sebagai pejabat Gubernur Sulbar pertama sekaligus sebagai tanda resminya Sulbar menjadi sebuah Provinsi baru yang memiliki pemerintahan.

Namun kata dia, momentum pembentukan Sulbar menjadi sebuah Provinsi baru, yang harus selalu dikenang masyarakat Sulbar adalah tanggal 22 september 2004, karena di saat itulah sekitar 500 orang masyarakat Sulbar di DPR-RI menantikan masa depan daerah mandar sebutan bagi daerah Sulbar ini untuk menjadi sebuah Provinsi. “Momentum itulah yang tidak akan dilupakan, karena momentum itulah yang menjadi penantian sekitar satu juta penduduk daerah ini, sehingga momentum itu dijadikan sebagai HUT Provinsi Sulbar,� ujarnya.

Ia mengatakan momentum tersebut akan selalu dikenang puluhan tahun karena saat itulah masyarakat daerah ini memiliki harapan untuk mengejar ketertinggalan, berhubung daerah ini masih tertinggal di antara provinsi lain di Indonesia.

Selama 11 tahun, Sulawesi Barat terus 40 | edisi november | SUARA GUBERNUR

tahun anggaran 2014. Berikut petikan wawancara khusus Gubernur Anwar Adnan Saleh (AA) dengan Suara Gubernur (SG): SG : Sebagai provinsi ke-33 seperti apa Sulbar saat ini?

AA : Alhamdulillah, infrastrtuktur semakin baik. Bandara, pelabuhan dan jalanjalan sudah jauh lebih baik, dan akan terus dilakukan.

Saat ini orang sudah tidak bisa lagi melihat sebelah mata provinsi ini.

Namun, apakah ini bisa terpelihara dengan baik kedepan. Saya kan tidak akan menjadi gubernur terus. Ada waktunya saya perlu meluangkan waktu dengan keluarga.

SG : Bisa dijelaskan bagaimana Anda memoles wajah Sulbar?

AA : Bekerja. Bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan hanya duduk. Bekerja setengah hati tidak akan mengukir prestasi.

Hanya orang yang bersungguh-sungguh yang bisa melahirkan peradaban baru.

Misalnya, saat pawai budaya di Jakarta beberapa waktu lalu, kita bawa kuda sungguhan. Orang banyak bawa kuda palsu dari karton, kita bawa Pattuqdu.

Waktu itu kudanya saya naik pesawat ke Jakarta.

Ini menunjukkan kita tidak pernah bekerja setengah-setengah, tidak

memunculkan kepalsuan. Yang suka bersandiwara tidak akan pernah mengukir prestasi. Hanya retorika saja, dan retorika di koran tidak akan memberikan perubahan terhadap daerah ini. Tunjukkan dengan prestasi bukan hanya retorika.

SG : Banyak yang sudah Anda lakukan.

Membangun dua bandara, pelabuhan dan jalan di semua wilayah Sulbar.

Apa obsesi Anda selanjutnya?

AA : Obsesi saya cuma satu, terus memperjuangkan provinsi Sulbar. Nyawapun akan saya berikan kepada daerah ini. Karena saya terlibat langsung di dalamnya. Dengan segala potensi mencurahkan kemampuan karena saya rasakan bagaimana sulitnya memperjuangkan provinsi ini.

Kedua, ada ancaman moral dari Pak JK waktu itu, kalau tidak bisa membangun kembalikan saja kepada Sulsel. Tapi karena ada jaminan dari Pak JK bekerja di belakang siap membantu sehingga kita bisa mencapai sampai sekarang.

Namun, masih ada impian yang banyak belum saya wujudkan. Antara lain, masih ada 12% kemiskinan yang masih membebani pikiran saya. Membangun infrastruktur tak cukup jika masih ada masyarakat Sulbar yang menderita, walaupun angka kemiskinan itu sudah turun dari 20% di awal kepemimpinan saya. Mudah-mudahan sebelum saya berakhir sudah di bawah dua digit.

SG : Apa Penyebab Utamanya?

AA : Salah satu faktornya, ada banyak saudara-saudara kita yang datang dari luar Sulbar dan belum memiliki pekerjaan jelas. Itu dianggap BPS sebagai orang tidak berdaya, sebab belum punya penghasilan yang layak.

Keinginan saya kedepan kalau bisa tidak adalagi orang susah di Sulbar. Semua orang bisa hidup layak sesuai dengan kapasistasnya. Itu bukan tidak mungkin, tapi butuh waktu.

Saya kira dua periode gubernur kedepan bisa menyelesaikan pekerjaan rumah itu. Syaratnya, gubernur selanjutnya bersungguh-sungguh bekerja. Sebab perubahan akan sulit terwujud jika hanya duduk dan tanda tangan.

SG : Terakhir, apa harapan Anda untuk Sulbar kedepan?

AA : Harapan saya seluruh stakeholder di Sulbar, kita harus mengedepankan rasa syukur bahwa kita diberi karunia provinsi ini.

Mari berbuat baik, bersungguh-sungguh, bekerja sesuai kapasitas. Torehkan apa yang mampu kita buat untuk daerah ini.

Keinginan saya kedepan kalau bisa tidak adalagi orang susah di Sulbar. Semua orang bisa hidup layak sesuai dengan kapasistasnya. Itu bukan tidak mungkin, tapi butuh waktu.

SUARA GUBERNUR | edisi november | 41

lapsus

Menjadi Simpul Transportasi Laut, Darat dan Udara

Kereta Api Sulawesi Terwujud

Sejatinya, perkeretaapian di Sulawesi Selatan bukan suatu yang baru. Moda angkutan massal itu sudah ada sejak jaman Kolonial Belanda. Ketika itu perusahaan Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV NISM), jawatan perkeretaapian yang dipimpin Ir JP de Bordes, membangun jaringan sepanjang 47 km dari Makassar - Takalar, beroperasi mulai 1 Juni 1923.

42 | edisi november | SUARA GUBERNUR

J

awatan ini juga membangun jaringan Makassar-Maros, akan tetapi belum sempat pekerjaan jaringan itu tuntas, terjadi Perang Dunia II. Proyek akhirnya terbengkalai dan pemerintahan beralih ke tangan Jepang.

Ketika Jepang berkuasa, semua jaringan kereta api di Sulawesi dibongkar lalu dipindahkan ke negara Myanmar. Saat itulah berakhirnya perkeretaapian di Sulawesi.

Setelah lebih 90 tahun barulah dirintis kembali pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan komitmen untuk membangun transportasi massal trans Sulawesi itu makin dipertegas pelaksanaannya oleh Presiden Joko Widodo.

Rencana pembangungan jalur kereta api di Sulawesi dimulai Juni 2014 dari Kabupaten Barru, sekitar 120 km (kilometer) arah utara Makassar, pembebasan tanah dan pengerjaan rel menggunakan dana APBD dan APBN. Proses groundbreaking pembangunan kereta api lintas Makassar-Parepare dilakukan sejak Senin, 18 Agustus 2014 di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru oleh EE Mangindaan, Menteri Perhubungan ketika itu. Setahun kemudian Presiden Jokowi direncanakan hadir untuk menandai proses pekerjaan pembantalan rel namun batal.

Pada awalnya dibangun jalur tunggal, namun berubah menjadi jalur ganda karena lahan yang disiapkan mencukupi.

Jalur ini direncanakan mempunyai 23 stasiun pemberhentian yaitu, Stasiun Tallo (Makassar), Parangloe, Mandai, Maros, Pute, Lempangan, Pangkajene, Bungoro, La’bakkang, Ma’rang, Segeri, Mandalle, Tanete Rilau, Barru, Garongkong, Pelabuhan Garongkong, Takkalasi, Soppengriaja, Palanro, Malusettasi, Kupa, Lumpue, Soreang.

Tahap awal pembangunan telah membebasan 30 kilometer lahan di wilayah Kabupaten Barru, biayanya ditanggung pemerintah daerah sebesar Rp 108 miliar. Untuk tahap kedua, lahan yang akan dibebaskan sepanjang 70 kilometer di wilayah Pangkep dan Maros dengan anggaran Rp 200 miliar dari APBN. Mangindaan dan Syahrul juga telah menandatangani MoU (nota kesepahaman) Pembangunan Kereta Api Nasional Lintas Antarkota Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar) bersamaan itu dilakukan MoU pengembangan pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru.

Jalur kereta api yang dibangun direncanakan bisa berakses dengan simpul

ď ° Menteri Perhubungan Ignatius Jonan meninjau pembangunan rel kereta api trans Sulawesi didampingi Gubernur Sulsel Syahril Limpo. ď ´ Jalur kereta api trans Sulawesi sudah memasuki tahap pemasangan rel.

transportasi laut, darat dan udara untuk memperlancar arus transportasi barang dan jasa di semua kota.

Presiden Joko Widodo optimis jaringan induk kereta api di Sulawesi yang direncanakan sepanjang lebih 1.200 km akan terealisasi secara bertahap, melintasi semua kota di Sulawesi. Saat ini pekerjaan tahap awal telah berjalan untuk jalur Makassar-Parepare sepanjang 165 km, menyusul pembangunan tahap II dari Manado-Bitung sepanjang 80 km.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meninjau pemasangan rel Kereta Api Trans Sulawesi tahap pertama Makassar - Parepare di Desa Lalalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Rabu.

"Masyarakat sudah lama berharap agar ada Kereta Api, kita usahakan itu dari Makassar sampai Manado," kata Ignasius di sela peninjauan tersebut.

Untuk tahap pertama, kata dia, akan dibangun rel sepanjang 165 km dari Kota

Makassar ke Kota Parepare. Pihaknya berharap bahan rel kereta api impor sepanjang 145 km dapat didatangkan hingga akhir Desember mendatang. "Sekarang ini sekitar 2 km (rel yang terpasang), minggu depan bisa 5 km, cepat kok kalau relnya sudah ada," ucapnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menyatakan komitmen politik terkait kebijakan anggaran untuk mendukung pembangunan dan penyelesaian mega proyek Kereta Api (KA) Trans Sulawesi.

"Komisi V akan mendukung, kalau progresnya bagus, tidak ada masalah lahan, Komisi V memberikan komitmen politik untuk menyelesaikan Kereta Api ini," kata Fary.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan Kementerian Perhubungan, pihaknya menargetkan penyelesaian pembangunan KA Trans Sulawesi tahap pertama Makassar - Parepare pada 2018. "Tapi kalau prosesnya berjalan lancar, ini bisa dipercepat hingga 2017," imbuhnya.

Sebelumnya, berdasarkan data dari Kemenhub dana yang diperlukan untuk menyelesaikan jalur KA Makassar-Parepare mencapai Rp4,9 triliun. Nilai ini di luar dana yang telah disiapkan pada tahun 2015 yang sebesar Rp971 miliar. Dana ini pun di luar lokomotif dan pembangunan stasiun.(****) SUARA GUBERNUR | edisi november | 43

lapsus

Gunakan Kereta Cepat Standar Internasional

Anggaran Trans MakassarManado Rp40 Triliun Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan trans Makassar hingga ke Manado dengan sarana kereta api sebanyak Rp40 triliun.

"D

engan estimasi biaya pembangunan sarana kereta api kurang lebih Rp20 miliar per kilometer dari total 2.000 kilometer," kata Ignasius saat meninjau lokasi pembangunan rel kereta api di Desa Lalabata, Kabupaten Barru, Rabu (18/11/15).

Dia mengatakan, pembangunan sarana kereta api tersebut merupakan bagian dari target pembangunan trans Sulawesi yang ke depannya dapat menghubungkan seluruh provinsi yang ada di Sulawesi dengan bantuan transportasi kereta api.

Karena itu, dia berharap agar pembangunan sarana kereta api itu pada tahap awal yang telah dicanangkan di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan dapat berjalan lancar. "Pada tahun ini diharapkan pembangunan jalur kereta api Makassar - Parepare sudah bisa di atas 16 kilometer," katanya.

Pada pencanangan sarana rel kereta api direncanakan dapat mencapai 30 kilometer setelah pembebasan lahan warga sudah tuntas. Namun karena masih adanya sedikit kendala terkait pembebasan 44 | edisi november | SUARA GUBERNUR

lahan, maka progres pembangunan sarana kereta api itu terkesan lamban.

Jonan menjanjikan, penggunaan kereta cepat untuk sistem perkeretaapian Trans Sulawesi.

Menurutnya, lebar rel yang digunakan pada pembangunan perkeretaapian Trans Sulawesi ini jauh lebih lebar dibanding Jawa atau Sumatera. Penggunaan rel dan kereta api ini pun sudah menggunakan standar internasional, sehingga jika memungkinkan pihaknya akan berupaya menggunakan kereta cepat.

"Kita upayakan gunakan kereta api yang jalannya di atas 160 km per jam.

Kalau nanti standarnya memungkinkan bisa untuk bangun kereta cepat, langsung kita pakai kereta cepat," katanya.

Dia menjelaskan, jika penggunaan kereta yang kecepatannya mencapai 200 km per jam, maka bisa jadi waktu tempuh yang diperlukan untuk perjalanan dari Makassar ke Manado atau sebaliknya menjadi semakin singkat, yakni sekitar 14 jam.

"Makassar-Manado jauh itu. Kita bisa tempuh 14 jam kalau itu jadi," ujar dia.

Menteri Ignasius menambahkan, khusus untuk pembangunan tahap awal akan dilakukan dari Makassar hingga Parepare sepanjang kurang lebih 160 km dan akan terus dilanjutkan hingga Manado.

Soal bahan baku, kata dia, rel yang digunakan adalah rel berkualitas yang merupakan produksi luar negeri. Sebagian rel sudah tiba di Kabupaten Barru sejak beberapa pekan lalu dan akan terus datang hingga Desember mendatang.

KA Kebutuhan Prioritas Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan antarkota di Pulau Sulawesi adalah kebutuhan prioritas dan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan transportasi dan kepadatan lalu-lintas. “Transportasi massal harus segera disiapkan dan itu merupakan kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi masalah kepadatan lalu-lintas di semua kota di Sulawesi,� ujarnya.

Setiap tahun pertambahan jumlah kendaraan tidak sebanding lagi dengan infrastruktur jalan yang ada, kondisi ini terjadi di semua kota provinsi di Sulawesi dan masalah terbesar dialami di Makassar, salah satu kota keenam terpadat di Indonesia.

Permasalahan lalu-lintas makin kompleks dan harus dijawab dengan memberi ruang yang pantas untuk kehadiran transportasi massal yang lebih nyaman, menyiapkan fasilitas dan sarana penunjang, salah satu diantaranya adalah membangun jalur kereta api antarkota sebagai solusi yang tepat mengatasi masalah transportasi di Sulawesi.

Menurutnya, secara geografis Makassar sangat strategis sebagai center point perhubungan udara dan laut di tanah air, pusat distribusi barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Meningkatnya pergerakan orang dan barang di jalan, tidak hanya berdampak pada terjadinya kemacetan dan traffic jam pada hampir semua jalur di Makassar. (*****)

Genjot Ekspor 3 Kali Lipat

Sulsel Kirim Komoditas Lewat Udara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadwalkan pengiriman 10 komoditas ekspor dengan menggunakan moda transportasi udara dalam skala besar sebagai bagian dari program peningkatan ekspor tiga kali lipat.

W

akil Gubernur Sulsel Agus Aifin Nu'mang mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha serta stakeholder terkait lainnya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta menggali potensi komoditas ekspor baru di kabupaten/kota.

Menurutnya, sejumlah komoditas perikanan dan pertanian telah disiapkan untuk selanjutnya dikirim ke beberapa negara tujuan ekspor melalui kargo pesawat udara yang diberangkatkan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

10 komoditas unggulan tersebut yaitu fresh fish (fresh tuna, tenggiri, kerapu), reptil skin, benur udang, ikan hidup, kancing kerang, telur Ikan terban, kepiting hidup, teripang, buah markisa, telur landak laut, reptil skin.

Komoditas ini diekspor ke Negara Australia, Saudi Arabia, USA, Netherland, Germany, Italy, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Thailand, China, Rusia, Malaysia, dan Hong Kong. Selain itu terdapat pula Negara Eropa yakni Jerman, Italia, Belanda, Rusia serta Amerika Serikat dan Australia.

Menurut Agus, langkah pengiriman melalui udara itu diharapkan mampu lebih menggairahkan permintaan ekspor komoditas Sulsel, di mana untuk jangka panjang bisa dilanjutkan dengan volume yang lebih besar dan dilakukan melalui moda transportasi laut.

“Selain itu mempromosikan komoditas ekspor Sulsel di pasar nasional dan internasional, melalui transaksi-transakasi ekspor baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel yang sustainable melalui peningkatan ekspor serta meningkatkan penerimaan devisa Negara di Sulsel,� jelas Agus Adapun pihak yang terkait pada kegiatan tersebut yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kab/Kota se-Sulawesi Selatan, Kadin Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, Eksportir, Asosiasi Eksportir dan Asosiasi Komoditi, Kantor Wilayah Bea Cukai Makassar, PT. Angkasa Pura I Makassar, PT. Angkasa Pura Logistik Makassar, Balai Besar Karantina Tumbuhan Makassar, Balai Besar Karantina Hewan Makassar, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Silk Air, Air Asia Indonesia, Perusahaan Cargo,BUMN, Perbankan, Instansi/Lembaga terkait lainnya.

Secara umum, ekspor tiga kali lipat yang dicanangkan Pemprov Sulsel merupakan strategi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan perdagangan internasional di Sulsel termasuk perluasan pasar ekspor.

Sebelumnya, kick off ekspor tiga kali lipat dilakukan pada 3 Agustus 2015, di mana Sulsel mengirimkan 27 komoditas unggulan ke 22 negara tujuan secara sekaligus. Melalui program tersebut, Sulsel menargetkan pada 2018 mendatang rata-rata nilai ekspor bisa mencapai Rp62 triliun, dari rata-rata pertahun yang hanya mencapai Rp22 triliun.

Ekspor Sulsel menjadi penopang ekspor Indonesia, dengan beragam komoditas yang selama ini belum digarap daerah lainnya, seperti dedak gandum dan telur ikan terbang.(***)

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasni Limpo (kanani) menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antar sejumlah pelaku usaha rumput laut sejumlah negara ASEAN ď ą

SUARA GUBERNUR | edisi november | 45

appsi  Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Syahrul Yasin Limpo (kedua kiri) disaksikan Ketua Dewan Pembina Kamar Dagang Industri (Kadin) Oesman Sapta Oedang (kedua kanan), saat menandatangani APPSI dengan Kadin di sela-sela Munsyawarah Nasinal Kadin, di Jakarta, Selasa (20/10). Kerjasama ini dalam rangka pembangunan ekonomi yang harus dilaksanakan secara terintegrasi, lintas sektoral dan lintas kewilayahan yang dikemas melalui program-program prioritas sebagai bagian dari pembangunan nasional yang meliputi: Pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, ketahahan pangan, kemaritiman, industri manufaktur, umkm, pariwisata, perpajakan, ketenegakerjaan dan pendidikan.(IST)

S

ebanyak lima gubernur di Indonesia diprediksi akan bersaing untuk mendapatkan kursi ketua Asosisai Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada 25-26 November mendatang.

Lima gubernur yang dikabarkan akan maju di munas APPSI antara lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Gubernur Jawa Timur Sukarwo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan incumbent Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

“Dari 34 gubernur semua mau maju, tetapi saya melihat cuma lima yang cukup berpeluang maju di munas APPSI,” kata Syahrul yang kini masih menjabat ketua APPSI. Syahrul mengatakan, pertarungan APPSI tidak ada kaitan dengan pertarungan partai politik, sebab para gubernur memiliki power yang cukup kuat. Apalagi, untuk menjadi ketua APPSI, bukan pekerjaan ringan dan mudah. Sebab, yang dipimpin adalah orang-orang besar dan tidak mudah mengatur-atur mereka.

Soal peluang, Syahrul sendiri mengaku tidak berambisi untuk memegang kembali jabatan tersebut. “Saya terbiasa tidak ngoyo-ngoyo sama jabatan. Silakan saja.

Kita buka saja,” ujarnya saat dikonfirmasi untuk maju kembali sebagai ketua APPSI, Kamis (19/11/2015).

Dia juga berharap seluruh peserta APPSI yang merupakan gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia tidak terlalu berambisi mengajar jabatan ketua. “Gubernur itu harus kerja. Bukan lagi pikir jabatan.

Buktikan sudah diberi kepercayaan oleh rakyat, kamu bisa apa,” tegasnya.

46 | edisi november | SUARA GUBERNUR

Lima Gubernur Berebut Kursi Ketua APPSI Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kelima akan digelar di Makassar dengan salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua APPSI. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, berpeluang menduduki posisi ketua untuk periode kedua kalinya atau periode 2015-2020.

Sekretaris Panitia Munas V APPSI, Asmanto Baso Lewa, mengungkapkan, dalam agenda pemilihan ketua segala kemungkinan bisa saja terjadi. Kendati begitu, dia melihat peluang SYL—panggilan Syahrul-- kembali terpilih masih terbuka.

"Saya melihatnya peluang itu terbuka.

Apalagi rata-rata gubernur se- Indonesia mengapresiasi kinerja APPSI selama ini.

Ada banyak terobosan yang sudah dilakukan," kata Asmanto.

Pengamat Pemerintahan dan Politik, Arief Wicaksono mengatakan, peluang SYL kembali menjadi ketua berpeluang sangat besar. Hanya saja, melihat masa jabatannya selaku Gubernur Sulsel yang berakhir 2018, membuat peluang bagi figur lainnya terbuka lebar.

Menurutnya, figur lain yang memiliki pengaruh kuat saat ini adalah Gubernur

Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Faktor utama adalah kinerjanya selama memimpin provinsi beribukota Semarang sangat bagus, sehingga memiliki peluang terpilih untuk kedua kalinya.

"Saingan berat tentu berasal dari Jawa, saya baru melihat figur Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang sebenarnya punya prestasi. Idealnya, beliau juga masuk dalam bursa Calon Ketua APPSI," kata Arief.

Selain agenda pemilihan ketua, Munas APPSI juga akan memberikan penghargaan terhadap 23 tokoh nasional yang dinilai berjasa bagi kemajuan negara.

"Para penerima penghargaan ini adalah mereka yang selama ini berjasa dalam membangun kemitraan dan komitmen bersama untuk kemajuan negara, diantaranya SBY, Moeldoko, dan beberapa gubernur," kata Asmanto. (***)

APPSI Minta Jokowi Hapus Dualisme Kadin dan HKTI

Sinergi Gubernur dan Kadin Jadi Pendorong Ekonomi Para pengusaha nasional diajak untuk makin bersinergi dengan pemerintah di daerah ditengah ekonomi yang tengah lesu. Sinergi memiliki peran sangat penting dalam mendorong ekonomi nasional.

Dengan begitu, akan tercipta percepatan ekonomi nasional yang pada akhirnya mensejahterakan rakyat.

Perpecahan organisasi tersebut semakin terlihat, menjelang Musyawarah Nasional Kadin VII yang akan dilaksanakan pada 22- 24 November mendatang yang salah satu agendanya memilih ketua umum Kadin.

D

emikian salah satu poin yang disampaikan Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, kala memberikan ceramah dalam sesi Dialog Nasional di Munas Kadin ke VIII di hotel Ritz Charlton, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Ia berharap, sinergi antara pemerintah dan pengusaha akan menciptakan percepatan ekonomi. Untuk itu, ia minta agar Munas menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan-perbaikan ekonomi yang ujungnya akan menyejahterakan rakyat.

Syahrul juga mengajak pengusaha Kadin daerah untuk benar-benar melihat potensi ekonomi di daerah masing-masing.

"Konsentrasikan ekonomi ke sektorsektor strategis di daerah. Di Maluku, pencurian ikan tiap tahun bisa mencapai 3,5 juta ton tiap tahun dengan nilai Rp300 triliiun, jangan sampai semua itu terus

terjadi. Angkatan laut bisa kita ajak untuk mengawasi, setelah ikan di dapat, pengusaha bisa langsung ekspor," tutur Syahrul.

Dia juga mengingatkan, saat ini, pengusaha sudah tidak bisa bermanja-manja lagi karena para gubernur pejabat di daerah sudah tidak bisa lagi memberikan privelege secara berlebihan. "'Pengusaha tidak boleh manja" tegasnya.

Di tempat sama, Ketua Dewan Pembina Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Oesman Sapta Oedang meminta agar pengusaha di bawah Kadin menyambut ajakan sinergi APPSI. "Kadin di kabupaten kota, provinsi, harus bersinergi dengan pemerintah. Kadin berdampingan dengan daerah, pemda bukan lawan tapi partner Kadin. Mari kita bikin kesepakatan bersama," tegas Oesman Sapta Oedang yang akrab disapa OSO. Oso juga mengingatkan, saat ini pasar di dalam negeri masih sangat terbuka lebar.

Jangan sampai, pengusaha terlalu fokus ke ASEAN yang notabene dari sisi pasar kalah jauh dengan Indonesia.

"Soal ekonomi ASEAN. Jangan mimpi deh paling tinggi 20 juta, kita di dalam negeri ada 200 juta penduduk, pasar kita besar dalam negeri setelah terpenuhi baru pikirkan ASEAN,'" tandas Oso. Oso juga mengkritik sejumlah aturan yang dinilai memberatkan pengusaha.

Misal kewajiban smelter yang tidak dibarengi dengan saya serap dalam negeri.

"Banyak pengusaha tambang dipersulit di suruh bikin smelter. Nickel bauksit juga mayoritas dikelola tambang rakyat, dengan total 2 miliar ton, daripada tidak terserap kenapa kemudian tidak dilakukan ekspor terlebih dahulu," tandasnya.

Dualisme Kadin dan HKTI

Sebelumnya, para gubernur yang tergabung dalam APPSI meminta kepada Presiden untuk segera mengatasi dualisme kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Kerukunan Tani dan Nelayan (HKTI). Permintaan itu mereka sampaikan saat bertemu Jokowi Kamis (12/11/2015).

Syahrul mengatakan, para gubernur sulit fokus pada tugasnya mempercepat pertumbuhan ekonomi akibat dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Jangan ada dualisme Kadin dan HKTI agar kami fokus. Mana yang sebenarnya menjadi mitra kami di lapangan," kata Syahrul usai bertemu Presiden Jokowi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Kepengurusan Kadin saat ini memang terbelah. Permasalahan tersebut terjadi setelah beberapa waktu lalu Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Oesman Sapta Odang, pada tahun 2013 lalu mendesak digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin untuk melengserkan Suryo Bambang Sulisto dari kursi Ketua Umum Kadin tapi ditentang oleh kubu pro Suryo Bambang Sulisto.

Perpecahan organisasi tersebut semakin terlihat, menjelang Musyawarah Nasional Kadin VII yang akan dilaksanakan pada 22- 24 November mendatang yang salah satu agendanya memilih ketua umum Kadin. Pada 19- 21 Oktober atau sebulan menjelang munas tersebut, Munas Kadin lainnya memilih Eddy Ganefo menjadi Ketua Umum Kadin. (*****) SUARA GUBERNUR | edisi november | 47

kesehatan

Sehatkan Negeri Dimulai dari Pinggiran

K

ementerian Kesehatan memiliki agenda besar yaitu program Nusantara Sehat. Program yang bertujuan meningkatkan layanan kesehatan primer di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Caranya melalui peningkatan jumlah, sebaran, komposisi dan mutu tenaga kesehatan dengan basis pada tim yang melibatkan dokter, perawat dan tenaga kesehatan.

Tidak hanya pada aspek kuratif, tapi juga promotif dan preventif untuk mengamankan kesehatan masyatakat dari daerah yang paling membutuhkan sesuai dengan semangat Nawacita yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran.

Masih banyak daerah-daerah pinggiran yang belum tersentuh program-program pemerintah. Untuk mengatasi persoalan ini, khususnya dalam hal kesehatan, Kemenkes membuat strategi dengan cara penguatan pelayanan pusat kesehatan primer.

Dalam hal ini, Puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, karena sarana inilah yang merupakan tempat pertama yang akan dikunjungi oleh masyarakat. Untuk itulah, Kemenkes merasa bahwa Puskesmas ini perlu diperkuat dengan cara menempatkan para tenaga ahli kesehatan muda ke daerah-daerah yang sangat terpencil.

Program Nusantara Sehat lebih menekankan pada pendekatan tim dan bukan individual. Satu tim yang terdiri dari 9 orang tenaga muda yang dinamis dan bersemangat, akan dikirim ke

daerah-daerah, dan akan ditempatkan selama 2 tahun di sana. Satu tim terdiri dari beberapa tenaga ahli kesehatan, yaitu dokter, dokter gigi, bidan, perawat, ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, ahli farmasi dan ahli kesehatan masyarakat.

Kenapa harus tenaga ahli kesehatan yang muda? Karena yang muda masih memiliki semangat serta fisik yang kuat untuk dikirim ke daerah-daerah yang menjadi target sasaran Nusantara Sehat, yaitu ke daerah-daerah sangat terpencil, perbatasan, dan daerah bermasalah kesehatan.

Ada wilayah terpencil di Indonesia yang untuk bisa sampai ke sana harus ditempuh dengan cara jalan kaki hingga 5 hari. Dimana jaringan seluler tidak akan selalu ada dan lancar seperti diperkotaan, bahan makanan serta obat-obatan yang susah untuk ditemui karena distribusi yang terkendala transportasi menuju daerahdaerah terpencil ini.

Program menyehatkan negeri di mulai dari pinggiran ini mencakup 48 kabupaten yang meliputi 120 puskesmas yang akan melibatkan sebanyak 600 tenaga kesehatan. Sejauh ini, terdapat beberapa kendala utama dalam mewujudkan layanan kesehatan yang terjangkau bagi setiap masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah wilayah geografis Indonesia yang luas. Hal ini

Program Nusantara Sehat lebih menekankan pada pendekatan tim dan bukan individual. Satu tim yang terdiri dari 9 orang tenaga muda yang dinamis dan bersemangat, akan dikirim ke daerah-daerah, dan akan ditempatkan selama 2 tahun di sana Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek

48 | edisi november | SUARA GUBERNUR

juga menjadi isu diskriminatif yang terus berkembang untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil atau perbatasan. “Geografis NKRI ini memang sulit.

Tugas kami masih berat karena kami masih berupaya memberi keadilan untuk masyarakat Indonesia,� kata Menkes Nila Djuwita F. Moeloek.

Seperti diketahui, wilayah terpencil dan perbatasan kerap kali kurang mendapat perhatian pemerintah pusat, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan. Melalui program Nusantara Sehat, Menkes meyakini, permasalahan kesehatan dapat diatasi, tentu dibantu dengan dukungan dari pemerintah daerah setempat dan juga lintas kementerian terkait. “Maka dari itu saya meminta komitmen dari para bupati dan walikota setempat.

Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar mendukung penyediaan sarana dan prasarana, seperti transportasi, listrik dan air bersih di lokasi yang menjadi fokus pengiriman tim ini,� katanya.

M

asyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan membutuhkan dokter umum maupun dokter ahli.

Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau sampai sekarang masih kesulitan mendapat pelayanan kesehatan yang mudah dan murah.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin mengatakan, dokter di Indonesia belum tersebar secara merata, karena mereka lebih banyak bekerja di kota besar.

"Seperti di Jakarta, jumlah dokter terlalu banyak. Seharusnya pemerintah menugaskan sejumlah dokter itu ke daerah-daerah yang membutuhkannya," ujar Zaenal.

Dia mengemukakan jumlah dokter umum di Indonesia mencapai 110.776 orang, sedangkan dokter spesialis 19.367 orang. "Jumlah dokter di negeri kita ini cukup memadai, tapi menyebarannya tidak merata, lebih banyak berada di kota-kota besar," ujarnya.

Zaenal mengungkapkan penyebaran dokter itu merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah seharusnya memperhatikan permasalahan itu secara serius dengan menugaskan dokter-dokter ke pulau-pulau. "Penugasan para dokter disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau," katanya.

Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas kesehatan terapung di provinsi kepulauan. Fasilitas kesehatan perlu diperbanyak untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di pulau-pulau berobat.

"Indonesia itu negara kepulauan yang masyarakatnya banyak tinggal di pulaupulau. Hingga sekarang kondisi kesehatan mereka sangat miris," katanya.

Zaenal mengemukakan provinsi kepulauan di Indonesia, seperti Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau membutuhkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas terapung, ambulan terapung, dan sarana transportasi yang dapat dipergunakan dokter untuk memeriksa kesehatan warga yang tinggal di pulau-pulau. "Kami mendorong pemerintah untuk memperhatikan permasalahan itu," ucapnya.

Sekjen Kementerian Kesehatan dr Untung Suseno mengatakan, setiap tahun ada 7.000 lulusan dokter di Indonesia.

Jumlah ini, kata dia, sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan Indonesia. Hanya saja distribusibusinya yang tidak merata.

"Kami minta Menristek Dikti tak menambah Fakultas Kedokteran (FK) lagi.

Saat ini pembukaan FK diberhentikan dulu dan fokus pada perbaikan FK-FK yang ada," katanya, Jumat (20/11/2015).

Ia menegaskan, sebanyak 74 FK tengah ditingkatkan kualitasnya. "Jangan ada penambahan FK lagi kecuali di daerah perbatasan yang butuh dokter, namun kualitasnya harus dijaga," tegasnya.

Menurutnya, kualitas dokter di seluruh Tanah Air itu harus sama. Dokter lulusan di Jakarta, kata dia, kualitasnya harus sama dengan dokter lulusan di Papua "Sebab dokter itu menangani manusia yang sama," ujarnya.

Nah, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas pada daerah terpencil dan sangat terpen-

untuk daerah sangat terpencil.

Murti Utami menjelaskan, program ini merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

"Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan didukung dengan ketersediaan tenaga kesehatan dalam arti pendayagunaan maupun penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil, sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan berkualitas," ujar Murti.

Peminat dokter umum akan ditempat di daerah terpencil dan sangat terpencil di Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan

Penyebaran Dokter di Indonesia Belum Merata

cil, Kementerian Kesehatan membuka pendaftaran dokter dan dokter gigi sebagai pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 1.780 orang pada tahun 2015.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, Murti Utami mengatakan, para dokter dan dokter gigi tersebut nantinya harus bersedia ditugaskan di fasilitas kesehatan kriteria terpencil dan sangat terpencil dengan lama penugasan selama dua tahun.

Bagi dokter dan dokter gigi yang ditempatkan sebagai dokter PTT, akan diberikan gaji dan insentif sebesar Rp 5.400.000,- per bulan untuk daerah terpencil dan sebesar Rp 7.850.000,- per bulan

Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Adapun untuk dokter gigi akan dialokasikan untuk penempatan di Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

SUARA GUBERNUR | edisi november | 49

inspirator

Kisah Dokter Andra

Ksatria Bakti Husada Arutala Dokter muda, Dionisius Giri Samudra atau biasa disapa Andra meninggal saat bertugas di Kota Dobo, Kepulauan Aru, Maluku. Andra meninggal karena tak sempat dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik akibat terkendala transportasi yang sulit.

K

etika meninggal, Andra berstatus sebagai seorang tenaga kesehatan yang tengah menjalani program magang atau dokter internsip di Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kepulauan Aru, Maluku.

Dokter berusia 24 tahun itu menarik nafas terakhir setelah berada dalam kondisi koma selama satu minggu. Penyebabnya, menurut diagnosis awal, adalah infeksi otak akibat terserang virus campak.

Rekannya sesama dokter telah mengupayakan agar Andra mendapatkan rujukan ke rumah sakit di Makassar, kota kelahirannya di Sulawesi Selatan.

Namun, urusan transportasi menjadi ganjalan.

"Kami memberi perawatan semaksimal apa yang ada di sini, seperti ventilator untuk memudahkan pernapasannya," ujar dr Glenn. Glenn bersaksi bahwa transportasi di Kepulauan Aru-penghasil mutiara berkualitas tinggi--sangat terbatas. dr Martin yang sempat merawat Andra menjelaskan, dokter muda itu mengalami komplikasi.

Awalnya dia dilarikan ke rumah sakit karena mengalami campak.

Namun setelah dirawat, diketahui Andra mengalami radang selaput otak, infeksi paru-paru dan saluran pernafasan.

"Bahkan saat dirawat dia susah untuk bicara dan kakinya lemah. Pemeriksaan terakhir sudah gagal pernafasan, fungsi ginjal dan liver juga gangguan

ď ° Kematian dokter muda Dionisius Giri Samudra saat bertugas di Kota Dobo, Kepulauan Aru, Maluku, meninggalkan rasa duka yang dalam bagi keluarga. Sang ayah, Agustinus Mujianto bangga meski telah ditinggal pergi anak keduanya lebih dahulu.

(Foto: detiknews)

Kep u

lau a

LAUT BANDA

nA ru

Dobo

@artoiogomes

50 | edisi november | SUARA GUBERNUR

dan pendarahan, akibatnya berujung kematian," jelas Martin.

Sebelum meninggal, Martin bersama dokter lainnya berencana untuk merujuk Andra ke Kota Tual demi mendapatkan perawatan yang lebih baik. Namun upaya itu terkendala jalur transportasi yang sulit.

"Kita sudah hubungi keluarganya untuk meminta dirujuk dan keluarga setuju.

Namun semuanya terkendala jalur transportasi," kata Martin.

Dijelaskan Martin, untuk menuju Kota Tual harus menempuh perjalanan selama 12 jam menggunakan kapal ferry dari Kota Dobo. Sementara penerbangan sudah 1 bulan ini tidak aktif.

"Penerbangan tidak bisa sudah sebulan ini. Saya dengan karena masalah perizinan. opsi terkahir menggunakan kapal speed boat yang bisa ditempuh selama 3 jam.

Namun untuk menggunakan speed boat harus menggunakan biaya yang mahal sekali dan kondisi Andra saat itu tidak memungkinkan untuk menempuh perjalanan tersebut," jelas Martin.

Kondisi Andra yang semakin memburuk dinilai tidak memungkinkan untuk menempuh perjalanan tersebut. Akhirnya dokter yang merawat Andra terpaksa mengurungkan niat untuk merujuk sambil berusaha semaksimal mungkin untuk perawatan Andra.

Namun apa daya, Andra yang baru menjalankan internship (magang) selama 6 bulan di Puskesmas Kota Dobo itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dokter Andra mendapat anugerahkan penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala atas jasanya melayani pasien di daerah pedalaman. (***)

LAUT ARU

Tempuh 12 Jam untuk Obati Warga Pedalaman

D

okter muda Dionisius Giri Samudra meninggal saat menjalani program magang di Rumah Sakit Cenderawasih, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, pada Rabu, 11 November 2015, sekitar pukul 18.00 WIT. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan, mengingat tenggat waktunya bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional tahun 2015 yang diperingati tanggal 12 November kemarin.

Kematian dokter muda Andra meninggalkan duka mendalam. Namun, ada banyak hal yang dapat kita teladani darinya. dr Andra (24) kerap kali nekat menempuh perjalanan selama 12 jam demi mengabdikan dirinya ke daerah pedalaman Indonesia guna mengobati masyarakat kurang mampu dan mungkin belum tersentuh sarana prasarana kesehatan memadai.

"Saya bertemu dr Andra di Ambon, saat dia turun dari pesawat. Saat itu, dia sudah mengeluh suhu tubuhnya tinggi," kata dr Rio, teman sejawat almarhum, saat

berkisah tentang perjuangan dokter muda tersebut, Jum'at (13/11/2015).

Rio yang ditemui di rumah duka, Jalan Cempaka B6 Nomor 5 Komplek Mahkamah Agung, Pamulang Indah, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten melanjutkan ceritanya saat itu Andra masih memaksakan diri untuk terbang dengan menggunakan pesawat kecil menuju Tual selama dua jam.

"Sesampainya di Tual, kita lanjutkan perjalanan dengan kapal fery selama 12 jam menuju Dobo. Nah, saat itu dr Andra sudah mulai ngedrop," tutur Rio. Melihat kondisi Andra tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, Rio dan beberapa temannya mengevakuasi Andra menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif.

Di rumah sakit ini lah diketahui suhu badan dr Andra sudah 41 derajat celsius, dan sudah dalam keadaan lemah.

"Saat itu diagnosa dokter rumah sakit setempat dr Andra terserang virus morbili atau campak," ujar Rio.

Melihat kondisinya sudah semakin parah, sempat terpikir untuk dievakuasi ke rumah sakit yang berada di kota atau yang beralatannya lengkap.

Namun, itu harus menumpang pesawat.

Sayang, nyawa Andra tak tertolong ditengah perdebatan mode transportasi apa yang bisa mengevakuasi ke perkotaan. "Begitu kurang lebihnya, saya bersama dr Andra satu tim program internsif," tandas Rio.

Hidup dalam Keterbatasan

Belajar dari kasus dr Andra, para dokter di pelosok berharap agar ada perhatian lebih dari pemerintah.

"Harapannya ada perhatian juga dari pemerintah, misalnya diasuransikan atau apa. Selain itu untuk teman-teman sejawat diharapkan dengan kejadian ini tidak melunturkan semangat pengabdian, di mana saja kita ditempatkan, mau di tempat terpencil atau di mana saja," ucap dokter Diana Oratmangun yang sudah 5 tahun bertugas sebagai dokter spesialis mata di Maluku Tenggara Barat, Kamis (12/11/2015).

Menurutnya dibandingkan

dengan di kota, fasilitas di pelosok masih terbatas. Baik itu tenaga ahli, transportasi dan peralatan pengobatannya.

"Kita di sini, fasilitas yah bisa dibilang apa adanya.

Untuk kita-kita yang tugas di daerah terpencil masalah itu menyangkut perhubungan dan komunikasi, di mana ada beberapa tempat transportasi itu sulit, belum lagi masalah cuaca yang tak bersahabat," kata Diana.

Sesama dokter di pelosok, menurut Diana, akan selalu saling support. Misalnya saat dr Andra sakit para dokter yang di Maluku mendapat pesan berantai lewat grup medsos dan berusaha untuk melakukan apa yang mereka bisa untuk menolong. Misalnya dengan menghubungi pihak kabupaten kota untuk mendapat fasilitas transportasi dan juga berdoa.

Namun ternyata takdir berkata lain.

"Waktu awal yang kami dengar itu untuk evakuasi dr Andra dari medsos, siang kami cek teman dokter bilang kondisinya sudah semakin buruk dan teman-teman dari sini support berdoa," katanya.

Dhanny Elya Tangke Mengabdi Hingga Ajal Menjemput

S

elain Dionisius Giri Samudra alias Andra (24), ada juga dokter muda yang meninggal saat bertugas di daerah pelosok. Dia adalah dokter Dhanny Elya Tangke (27).

Dhanny merupakan seorang dokter muda lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2012. Dia meninggal dunia pada 13 Mei 2015 di RSUD Abeparu Jayapura karena diserang malaria.

Dhanny bertugas sebagai dokter PTT di Kabupaten Pegunungan Bintang, Propinsi Papua, sejak 2013. "Iya ada juga (dokter yang meninggal saat bertugas di pelosok)," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zaenal Abidin, Kamis (12/11/2015). dr. Dhanny aktif di badan kemahasiswaan Tim Bantuan Medis (TBM) FK Unhas dan bergiat di Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK). Masuk kuliah tahun 2006 dan mengangkat sumpah dokter tahun 2011.

Sebagai dokter, adalah kegembiraan dan kehormatan bagi Dhanny dapat membantu dan melayani masyarakat di daerah terpencil. Dhanny membuktikan kata-katanya. Bulan September 2013 dia berangkat ke Papua menelusuri pegunungan-pegunungan terpencil di sisi timur nusantara. Ia bertugas di Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai dokter PTT Kementerian Kesehatan.

Dimulailah pengabdian itu. Bertualangan menyusuri gunung dan lembah melayani masyarakat di daerah endemik HIV dan malaria. Dhanny anak mudah yang bergairah, penuh semangat.

Dua tahun mengabdi, Dhanny memilih tetap bertahan. Sejatinya, Dhanny dapat memilih daerah kota yang lebih ramai seperti banyak yang ditempuh oleh teman-temannya. Apa yang kemudian yang membuat Dhanny begitu betah disana? Dhanny membawa dan memelihara kesenangan itu dalam hatinya dengan merawat Indonesia dari pinggiran hingga malaria merenggut nyawanya.

SUARA GUBERNUR | edisi november | 51

wisata

2013 Sektor Kuliner Sumbang Rp208,6 Triliun

Lima Destinasi Wisata Kuliner Unggulan 2015

Lima destinasi wisata kuliner unggulan 2015 diluncurkan di Jakarta sebagai salah satu upaya mengembangkan potensi gastronomi dan mengidentifikasi langkah pelestarian makanan tradisional serta pengembangan usaha makanan Indonesia menghadapi era globalisasi.

52 | edisi november | SUARA GUBERNUR

M

enteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya ketika membuka Dialog Gastronomi Nasional di Hotel Gran Mahakam Jakarta, Senin (23/11/2015), mengatakan Indonesia punya potensi besar dalam mengembangkan gastronomi dengan keunikan dan keanekaragaman yang bersumber dari etnik dan budaya suku yang ada di bumi nusantara ini.

"Indonesia sejak Abad XV sudah terkenal ke mancanegara sebagai sumber rempah-rempah dunia dan dikenal pula dengan hidangannya yang beragam dan unik. Sayangnya, keunikan dan keanekaragaman gastronomi Indonesia ini makin tergerus oleh waktu dan zaman serta perubahan pola gaya hidup masyarakat sehingga perlu upaya perlindungan agar berkembang dan mampu bersaing pada era globalisasi saat ini," kata Menpar Arief Yahya.

Dialog nasional yang diselenggarakan oleh Akademi Gastronomi Indonesia (AGI) kemudian dilanjutkan dengan peluncuran destinasi wisata kuliner unggulan 2015.

Kemenpar tahun ini menetapkan lima destinasi wisata kuliner unggulan yakni Bandung, Solo, Yogyakarta, Semarang, Bali berdasarkan enam kelayakan.

Enam kelayakan itu yakni; produk dan daya tarik utama; pengemasan produk dan even; kelayakan pelayanan; kelayakan lingkungan; kelayakan bisnis; serta peranan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata kuliner.

Jumlah tersebut diharapkan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kesiapan dan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata kuliner di daerahnya masing-masing.

Wisata kuliner memiliki potensi ekonomi yang besar, pada 2013 kontribusi nilai tambah bruto sektor kuliner sebesar Rp208,6 triliun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,5 persen dari 2012-2013.

Sektor kuliner juga menyerap tenaga kerja sebesar 3,7 juta orang dengan ratarata pertumbuhan sebesar, 26 persen.

Unit usaha yang tercipta dari sektor ini tercatat sebesar 3,0 juta dengan rata-rata pertumbuhan 0,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kuliner Indonesia dapat menjadi salah satu faktor penggerak ekonomi masyarakat.

Wisata kuliner juga diharapkan mampu menjadi unsur utama yang berfungsi sebagai perekat terhadap rangkaian berwisata, mengingat kepariwisataan merupakan sektor yang multi-atribut dan prospektif sebagai pintu gerbang sekaligus citra pariwisata Indonesia.

Dengan dinobatkannya rendang sebagai salah satu makanan terlezat di dunia (World’s 50 Most delicious Foods) versi CNN, menunjukkan bahwa kuliner Indonesia memiliki daya tarik yang besar dan dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Menurut Menteri Arief, sudah selayaknya kuliner Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menunjukkan taringnya di dunia internasional, bersaing dengan negara-negara yang terkenal dengan kulinernya seperti Perancis, Italia, Jepang, Korea Selatan dan Thailand.

Dialog Gastronomi Nasional dan Peluncuran Destinasi Wisata Kuliner Tahap pertama ini terselenggara atas kerja sama AGI dengan Kemenpar serta didukung oleh PT Pupuk Kujang Cikampek, Total Indonesie, Hotel Gran Mahakam dan Kedutaan Besar Denmark.

AGI merupakan organisasi nirlaba yang menjadi anggota ke-23 dari Akademi Gastronomi Internasional yang berkantor pusat di Paris, Prancis.

AGI berkomitmen dalam mengungkapkan, melestarikan dan mempromosikan kekayaan gastronomi Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia; baik pada tingkat nasional maupun internasional.

SUARA GUBERNUR | edisi november | 53

peristiwa

Yogyakarta Berduka Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX Meninggal Dunia Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam IX meninggal dunia, Sabtu (20/11/2015) sekitar pukul 15.10 WIB. Sosok panutan sekaligus sesepuh yang banyak berjasa pada Yogyakarta meninggal diusia 77 tahun.

R

ibuan warga mengiringi pemakaman Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu di Pemakaman Keluarga Pakualaman, Astana Girigondo di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (22/11).

54 | edisi november | SUARA GUBERNUR

Juru Kunci Makam Girigondo Mas Wedana Wasiluddin menuturkan, Paku Alam IX sudah menyiapkan liang lahat sejak tiga tahun lalu. Wagub memilih dimakamkan di samping istrinya, Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam atau BRAy Kusumarsini dan berada tidak jauh dari

Masjid Pura Pakualaman Girigondo.

Almarhum lahir pada 7 Mei 1938 dan dinobatkan sebagai KGPAA Paku Alam IX pada 26 Mei 1999 menggantikan Paku Alam VIII. Pada 2003 beliau diangkat menjadi Wakil Gubernur DIY mendampingi Gubernur DIY Sri Sultan HB X. (***)

Wariskan Teknologi Padi Istimewa

W

akil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paku Alam IX mewarisi Teknologi Padi Istimewa dan gerakan Petani Cerdas.

Paku Alam IX menyempatkan memberi nama padi istimewa pengembangan Jenis Menur (Melati dari Menoreh) dengan nama "Syntia". Padi jenis baru tersebut ternyata mampu menghasilkan padi yang sudah baik kualitasnya maupun kuantitasnya dan juga memiliki rasa yang enak.

"Pembangunan pertanian memegang peranan penting dalam rangka mencapaian target produksi pangan, sekaligus berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat."

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dapat menampung tenaga kerja cukup besar, hal tersebut menunjukkan serapan tenaga kerja di sektor pertanian cukup potensial. Hal tersebut juga menunjukkan masih banyak ruang dari sektor pertanian yang perlu untuk dikembangkan.

Ia mengatakan, dari berbagai pengalaman pembangunan selama ini, maka

pembangunan pertanian harus dimulai dari desa, sebagai upaya guna menekan laju urbanisasi, serta ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, baik struktural maupun spasial.

"Pembangunan pertanian yang bersinergi, dengan pembangunan wilayah pedesaan juga memiliki tujuan, untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi pada masyaraka desa."(***)

ď ° Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X (kelima kiri) berdialog dengan Mendagri, Tjahjo Kumolo (kedua kiri) saat pelepasan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Sri Paduka Pakualam IX pada prosesi pemakaman di Ndalem Ageng, Komplek Puro Pakualaman, Yogyakarta, Minggu (22/11). Sri Paduka Pakualam IX yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu meninggal di usia 77 tahun pada hari Sabtu (21/11) karena sakit.

(Foto Antara)

SUARA GUBERNUR | edisi november | 55