5. PKP dan PKB

5. PKP dan PKB

a. PKP

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran, merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS). Program ini merupakan bagian dari program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Materi Unit Pembelajaran yang digunakan adalah bahan atau sumber belajar bagi Guru yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis Kompetensi Dasar (KD) sesuai Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018, dikaitkan dengan hasil Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Pengembangan Unit Pembelajaran diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi guru terkait pembelajaran yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skill/HOTS).

b. PKB

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Continous professional development (CPD) terdiri dari serangkaian aktivitas reflektif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan seseorang. PKB mendukung pemenuhan kebutuhan seseorang dan meningkatkan praktik profesional mereka. PKB juga bermakna cara setiap anggota asosiasi profesi memelihara, memperbaiki, dan memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka dan mengembangkan kualitas diri yang diperlukan dalam kehidupan profesional mereka. PKB mencakup gagasan bahwa individu selalu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan profesional mereka di luar apa yang mereka dapatkan dalam pelatihan dasar yang mereka terima ketika pertama kali melakukan pekerjaan tersebut.

Tujuan Utama dari pengembangan profesional guru melalui PKB adalah peningkatan pembelajaran siswa. Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) ini penting karena berkaitan dengan : (1) optimalisasi pelayanan terhadap klien dalam hal ini siswa; (2) bukti dari profesionalisme; (3) prasyarat pekerjaan; (4) meningkatkan keterampilan kerja guru secara individual; (5) memperluas pengalaman guru untuk keperluan perkembangan karir atau promosi;(6) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman profesional guru secara individual; (7) meningkatkan pendidikan pribadi atau pendidikan umum individu guru; (8) membuat guru merasa dihargai; (9) meningkatkan rasa puas terhadap pekerjaan; (10) meningkatkan pandangan positif mengenai pekerjaan; (11) memungkinkan guru mengantisipasi dan bersiap untuk menghadapi perubahan; (12) mengklarifikasi keseluruhan kebijakan sekolah atau departemen.

Prinsip Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Continous Professional Development (CPD). Beberapa prinsip dalam pelaksanaan PKB adalah: (1) Berpengaruh penting terhadap kehidupan keprofesian; (2) PKB harus menjadi bagian dari sekuens atau siklus aktivitas yang lebih panjang yang akan mengarah pada peningkatan keterampilan atau pengetahuan guru untuk mendorong murid mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi; (3) PKB harus membuat keluaran-keluaran yang spesifik yang diharapkan akan dicapai melalui aktivitas-aktivitas pengembangan profesional dalam hal meningkatkan keahlian guru, praktik ruang kelas, kemajuan murid, dan standar prestasi; (4) Para pelaksana PKB harus memilih, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi peluangpeluang PKB dalam cara yang sistematik atau mengetahui sejauh mana kebutuhankebutuhan pengembangan telah dipenuhi; (5) PKB harus mencakup prosedur monitoring untuk memverifikasi bahwa pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang telah didapatkan berhasil diterapkan dalam latar ruang kelas.

Kerangka Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) harus memungkinkan: (1) guru, sekolah, institusi-institusi pendidikan guru, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan pertumbuhan profesional para guru individual di sepanjang karir mereka; (2) Guru, sekolah, institusi-institusi pendidikan guru, dan para pemangku kepentingan untuk merencanakan pengembangan profesional bagi tujuantujuan sekolah, organisasional, dan individual; (3) institusi-institusi pendidikan guru untuk merencanakan keperluan program-program pengembangan profesional yang sesuai dengan pertumbuhan profesional dan kebutuhan karir para guru; (4) Pemeirntah

untuk membuat kebijakan-kebijakan bagi kelanjutan pendidikan guru dan alokasi sumber daya untuk hal tersebut.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang baik tentunya akan menunjukkan karakteristik tertentu. Beberapa karakteristik PKB yang baik misalnya : (1) Setiap aktivitas dalam PKB merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang yang koheren yang memberi para partisipan peluang untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam praktik mengajar mereka dan untuk mengembangkan praktik mereka tersebut; (2) PKB direncanakan dengan visi yang jelas mengenai efektivitas atau peningkatan praktik yang ingin dicapai. Visi ini dibagi bersama di antara mereka yang menjalani proses pengembangan dan mereka yang memimpin atau mendukung proses pengembangan tersebut. Perencanaan harus menujukkan secara jelas keahlian, pemahaman, atau teknik apa yang ingin ditingkatkan melalui aktivitas-aktivitas PKB; (3) PKB memungkinkan peserta untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang praktis dan relevan serta dapat diterapkan dalam peran mereka saat ini dan amsa depan; (4) PKB harus disiapkan oleh orang yang berpengalaman, berkeakhlian, dan berketerampilan; (5) PKB didasarkan pada bukti-bukti terbaik yang tersedia tentang praktik pembelajaran; (6) PKB mempertimbangkan pengetahiuan dan pengalaman peserta; (7) PKB ditunjang oleh pembinaan atau mentoring oleh teman sejawat yang berpengalaman baik dari dalam sekolah itu sendiri maupun dari luar; (8) PKB dapat menggunakan hasil observasi kelas sebagai dasar pengembangan fokus PKB dan dampak PKB; (9) PKB merupakan pemodelan pembelajaran efektif dan pemodelan strategi pembelajaran; (10) PKB memunculkan secara terus menerus rasa ingin tahu dan kemampuan problem solving dalam kehidupan sehari-hari di sekolah; (11) Dampak PKB terhadap proses pembelajaran terus menerus dievaluasi dan hasil evaluasi ini mengarahkan pengembangan aktivitas profesional secara terus menerus.

Rancangan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang baikharus didorong oleh perhatian pada tujuan dan kinerja siswa. PKB yang baik dibangun berdasarkan keterlibatan guru dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan dalam membentuk peluang dan proses-proses pembelajaran, berbasis sekolah dengan menekankan pembelajaran yang melekat pada pekerjaan, bersifat kolaboratif dan pemecahan masalah. Kegiatan PKB berlangsung secara terus menerus dengan didasarkan pada informasi yang kaya dengan sumber informasi yang beragam untuk mengevaluasi hasil, didasarkan pada pemahaman teoretik dan memanfaatkan penelitian yang ada untuk mengembangkan, mendukung, dan meningkatkan pembelajaran. PKB adalah bagian dari

proses perubahan komprehensif yang menghubungkan pembelajaran individual dan kolektif dengan isu-isu dan kebutuhan organisasional.

c. Perbedaan PKP dengan PKB

Guru Pembelajar diluncurkan pada tahun 2016, namun implementasinya di tahun 2017-2018. Akhir tahun 2018 terdapat program PKP dan PKB sebagai program peningkatan kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berikut dua perbedaan utama PKP dengan PKB: 1. PKB berorientasi pada peningkatan kompetensi substansi/profesional guru, sedangkan PKP tahun 2019 berorientasi pada peningkatan pembelajaran (How to teach) 2. PKB berbasis pada hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015, sedangkan PKP

Tahun 2019 berbasis pada hasil UN dan USBN.

Pedoman PKP Tahun 2019 berdasarkan pada pemberian tunjangan profesi guru oleh pemerintah dari tahun 2005 kepada seluruh guru sebagai amanat dari undang-undang tidak serta merta meningkatkan kualitas pendidikan. Pemberian tunjangan profesi bukan serta merta hadiah bagi guru tapi bagaimana guru harus mampu meningkatkan profesionalismenya. Dari tahun ke tahun kualitas pendidikan masih saja belum begitu banyak terjadi perubahan yang signifikan padahal anggaran pemerintah untuk tunjangan profesi guru sangatlah besar. Untuk itu, sebagai wujud peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terstruktur, sistematis, dan masif, perlu dilakukan orientasi pola baru pengembangan profesi guru yang benar dan baik. Pola pengembangan profesi guru tersebut disebut dengan pola pengembangan profesi guru berbasis zonasi.

Upaya peningkatan kompetensi guru tidak bisa lagi sporadik seperti selama ini. Guru membutuhkan pelatihan yang berkesinambungan dengan dukungan pendanaan yang konsisten dari pemerintah pusat dan daerah. Pelatihan untuk kompetensi peningkatan kompetensi guru dan perbaikan mutu pendidikan hendaknya kini mengikuti hasil ujian nasional sebagai peta permasalahan. Dengan demikian, masalah bisa diintervensi sesuai isu spesifik, tempat, dan variabel. Pelatihan guru juga harus berkesinambungan dengan dukungan anggaran pemerintah pusat dan daerah.

Setiap tahun, pemerintah melalui kementerian keuangan mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan dari pagu ini 60% ditransfer ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk dana alokasi umum namun tidak ada aturan khusus mengenai penggunaan dana ini. Ada pemerintah daerah yang menggunakannya untuk

merenovasi sarana sekolah, ada pula yang fokus menggunakan dana untuk membayar gaji guru sebesar tunjangannya.

Tanpa adanya aturan penggunaan dana alokasi umum ini, pelatihan guru tidak akan menjadi prioritas. Alhasil, pelatihan pengembangan profesi guru hanya menjadi formalitas. Skema pelatihan terdahulu adalah guru-guru dikumpulkan dan diberi paparan teoretis bersifat searah. Setelah itu, mereka kembali ke sekolah masing-masing tanpa ada pengawasan lanjutan mengenai penerapan dan keberhasilan materi hasil pelatihan. Padahal yang dibutuhkan guru adalah pelatihan yang menyasar pada permasalahan nyata di ruang kelas.

Meningkatkan kompetensi guru tidak cukup hanya dengan memberikan pelatihan. Guru harus tahu tujuan mengajar dan sejauh mana pembelajaran yang telah mereka lakukan. Peningkatan kompetensi guru harus menjadi prioritas karena mutu pendidikan bergantung pada kualitas dan kompetensi tenaga pendidiknya. Hasil uji kompetensi guru menunjukkan kualitas guru perlu ditingkatkan. Hasil kompetensi guru rata-rata mencapai 53,02. Padahal, standar kompetensi minimal ditetapkan adalah 50. Pelatihan guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) akan sangat bermanfaat karena langsung melibatkan guru di lapangan dan lakukan di lokasi wilayah guru pengajar namun harus dipastikan pelatihan dimulai dari proses refleksi agar lebih efektif. Refleksi dilakukan ketika pelatihan dimulai dengan tidak boleh terburuburu.

Butuh waktu lebih lama untuk benar-benar mengubah persepsi guru bahwa kesuksesan belajar bukan nilai ujian yang baik melainkan motivasi siswa untuk terus belajar membuka pikiran dan mengemukakan gagasan. Setelah itu, mereka bisa mulai mendiskusikan permasalahan yang ada di kelas. Solusi yang diterapkan tak sekadar menasihati siswa tetapi juga melakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Pelatihan yang baru menggunakan pendekatan berbasis masalah di zonasi masing-masing. Di MGMP, guru akan mendapatkan hasil analisis terhadap capaian skor ujian nasional dari peserta didik. Guru bisa melihat pada soal nomor berapa para peserta didik mengalami kesulitan, kemudian diambil materinya dengan melihat unit pembelajarannya.

Pola desain program pengembangan profesi guru dalam zonasi dapat dimanfaatkan di luar jam pelajaran dengan pola in and on. Pada kegiatan in service dilaksanakan di kelompok kerja dalam zonasi, di mana guru berkumpul dalam komunitas pembelajaran untuk membahas dan meningkatkan kualitas melalui high order thingking skills (HOTS).

Kegiatan on yang selanjutnya yaitu on the job learning, di mana hasil pertemuan di kelompok kerja dalam zonasi yang diimplementasikan. Dalam proses pembelajaran di kelas sesuai mata pelajarannya waktu pelaksanaan pembelajaran di setiap aktivitas baik pelaksanaan in maupun on dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara peserta dengan fasilitator sepanjang tidak mengganggu jam belajar siswa.

Pola pelatihan guru yang berbasis zonasi dimulai dengan in-1 yaitu pertemuan awal yang digunakan untuk memaparkan kebijakan program peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi. Selanjutnya, adalah pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, karakter, dan literasi. Langkah berikutnya adalah pendalaman materi pelajaran di masing-masing MGMP untuk dilakukan 3 praktik penyusunan pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS. Pada kegiatan in-2 digunakan untuk praktik penyusunan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Melalui pendalaman materi profesional dan juga praktik menyusun pembelajaran dan penilaian berbasis pada HOTS. Selanjutnya, dalam kegiatan on-1 dilaksanakan desain pembelajaran dan penilaian yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Kegiatan in-3 dilaksanakan review terhadap desain pembelajaran tersebut dan on2 dilaksanakan perbaikan hasil review desain pembelajaran dan penilaian serta praktik pembelajaran dan penilaian. Langkah selanjutnya adalah kegiatan in-4 yaitu refleksi pembelajaran dan penilaian yang berfungsi untuk melakukan refleksi terhadap praktik baik (best practices) serta implementasi pembelajaran dan penilaian di sekolah. Langkah selanjutnya adalah kegiatan on-3 yaitu praktik pembelajaran kedua yang merupakan hasil refleksi untuk pembelajaran yang kedua. Langkah terakhir adalah evaluasi program atau in-5 yaitu evaluasi pelaksanaan pembelajaran berorientasi HOTS dengan penulisan laporan best practice guru.

d. Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills/HOTS). Program ini merupakan bagian dari program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Penyiapan Program PKP mempertimbangkan pendekatan kewilayahan atau zonasi, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mulai dari penyusunan Pedoman Program PKP Berbasis Zonasi, Petunjuk Teknis Program PKP Berbasis Zonasi, Buku Pegangan Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur/Guru Inti Program PKP Berbasis Zonasi, Unit Pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), soal tes awal dan akhir serta instrumen penjaminan mutu. Pedoman ini memberikan gambaran utuh tentang Program PKP Berbasis Zonasi. Buku Pegangan Pembekalan Narasumber/Instruktur/Guru Inti memberikan panduan tentang pelaksanaan pelatihan khususnya mengenai skenario pelatihan. Unit Pembelajaran berisi materi pembelajaran dalam satu Kompetensi Dasar disertai dengan contoh latihan/kasus/tugas sesuai dengan berbagai model pembelajaran yang dipilih. RPP yang disusun oleh tim pengembang merupakan contoh RPP berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dirancang dalam bentuk pelatihan berjenjang mulai dari Pembekalan Narasumber Nasional, Instruktur Nasional, dan Guru Inti yang masing-masing memiliki pola 60 jam pelajaran (JP), dan Pelatihan Guru Sasaran dengan pola 82 JP (dengan pola in-on-in).

Adapun manfaat Program PKP Berbasis Zonasi antara lain: (1) membiasakan guru untuk membuat pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian; (2) membiasakan siswa untuk berpikir tingkat tinggi sehingga dapat meningkatkan kompetensi; (3) memberikan acuan kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik; (4) memberikan acuan kepada pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial.

Prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi, di antaranya (1) taat azas, artinya program dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diselenggarakan di pusat, provinsi, maupun di kabupaten/kota; (2) berbasis kompetensi, artinya program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan; (3) terstandar, artinya pengelolaan program harus memenuhi standar yang ditetapkan meliputi standar pengelolaan, standar fasilitator, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar penyelenggaraan, standar waktu pelaksanaan, dan standar sertifikat; (4) profesional karena hasil analisis kesulitan peserta didik dalam mengikuti Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional menjadi dasar untuk PKP guru sesuai dengan jenjang satuan pendidikan; (5) transparan, artinya proses perencanaan dan pelaksanakan mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dilakukan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui semua pihak

yang berkepentingan; (6) akuntabel, artinya proses dan hasil program dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Kredibilitas pelaksanaan proses dan hasil program dapat dipercaya semua pihak; (7) berkeadilan, artinya semua guru pada setiap sekolah diharapkan akan mengikuti Program PKP Berbasis Zonasi. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Program PKP Berbasis Zonasi serta pertimbangan akan adanya keterbatasan dana di Pusat, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat membantu dan berkontribusi dalam mengalokasikan dana melalui APBD sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi.

Sasaran Program PKP Berbasis Zonasi adalah guru pada semua jenjang satuan pendidikan mulai dari TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB.Program PKP Berbasis Zonasi merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melibatkan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, masyarakat penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi profesi guru serta komunitas guru dan tenaga kependidikan. Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi dirancang dalam bentuk pelatihan berjenjang mulai dari Pembekalan Narasumber Nasional, Instruktur Nasional, dan Guru Inti seperti yang digambarkan pada alur berikut:

Gambar 8. Pelaksanaan Program PKP Berbasis Zonasi

Adapun setiap unsur yang terlibat pada Program PKP Berbasis Zonasi dijabarkan pada alur tahapan berikut:

Sumber: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan , 2018

Gambar 9. Unsur Program PKP Berbasis Zonasi

Sumber: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan , 2018

Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi di sekolah, terutama pengembangan penguasaan materi (PKB di luar Sekolah). Pendekatan ZONASI merupakan: (1) strategi percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkeadilan (Integrasi Pembangunan),; (2) strategi pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal dari Satuan Pendidikan, Kab-Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan kewenangan; dan (3) strategi pembangunan pendidikan yang berkesinambungan dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Menengah.

Tujuan PKP Berbasis Zonasi, yaitu: (1) mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) meningkatkan efisiensi dan efektifitas peningkatan kompetensi pembelajaran, di mana kegiatan dilakukan secara terintegrasi dalam satu area wilayah dengan mempertimbangkan jarak, akses, dan volume guru yang ikut serta (3) memudahkan dalam melakukan pemetaan kompetensi, kinerja, serta aktivitas guru; (3) memudahkan dalam melakukan pembinaan terhadap program peningkatan kompetensi guru sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan; dan (4) memudahkan dalam melakukan supervisi dan koordinasi peningkatan kompetensi pembelajaran.

Pelaksanaan Program PKB di sekolah/antar Sekolah (di KKG/MGMP/MGBK) harus relevan dengan aktivitas guru, dapat meningkatkan kemandirian guru dan sekolah, dapat mengurangi dampak negatif seperti guru sering meninggalkan sekolah, dapat