3. Aceh

Umat Islam melalui Laznas di NTT aktif dari 2014 akhir, dan tahun 2007 sudah ada di NTT sampai juga memiliki armada dakwah di Manggarai dakwah, untuk mendakwah didaerah pedalaman untuk pembangunan asrama di kampus dan sudah mencapa 55%, serta NTT juga memiliki program kampung zakat di belu. Baznas NTT sudah mengajukan mengenai pengajuan perda baznas di daerah NTT namun belum jawaban, sejak Tahun 2012 sudah ada baznas NTT. Memberikan bantuan kepada dhuafa, pembuatan kapal-kapal, pembuatan tenun ikat serta pelatihannya, pemberian perahu motor di Kab.Belu. Tantangannya adalah Koordinasi antara pihak kabupaten dengan pusat sangat terkendala.

3. Aceh

Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. Selain Baznas dan LAZ sebagai pengelola dana sosial keagamaan, Aceh juga memiliki Baitul Mal. Baitul Mal Provinsi Aceh terbentuk dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam. Hal ini tertuang dalam Qanun Pemerintah Aceh No 10 Tahun 2007.

Pada Tahun 2018, Komisi VII DPR Aceh merampungkan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Baitul Mal menggantikan Qanun Nomor 10 Tahun 2007. Ada beberapa perubahan dalam rancangan qanun ini diantaranya, struktur organisai Baitul Mal akan diisi oleh komisioner dan tambahan kewenangan mengelola aset wakaf. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagai Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan, menjadi PAD di daerah.

Dimana struktur baitul mal kab kota harta keagamaan lainnya dalam perspektif islam, denda ubat - harta agama sudah ada Qanun. Harta keagamaan itu bertebaran dan butuh pengelolaan antara Baitul Mal dan Baznas, di Aceh dikelola oleh pemerintah daerah sehingga ada kebijakan yang dilahirkan untuk memberikan landasan tata kelola terhadap dana sosial keagamaan.

Ada dukungan dari pemerintah dan memiliki kebijakan daerah dan tata kelola sesuai dengan syariat Islam, sehingga pengelolaan dana sosial keagamaan digunakan untuk PAD. Kepedulian dari masyarakat sangat baik sehingga peningkatan PAD Prov. Aceh yang berasal dana sosial keagamaan dapat menunjang program kemaslahatan umat selain yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

UU Aceh pasal 1 ayat 1 sistemnya dianut di Qanun adalah, dinas syariat islam, nangro, tidak masuk dalam struktural pemerintah tugasnya pengelolaan zakat, karena masuk PAD, masuk zakat, Kriteria – SKPD, Ketika zakat jadi uang PAD, ada tunjangan khusus untuk baitul

mal, Semacam komisioner, tim anggaran pemerintah aceh, polisi uang untuk pengguna anggaran Badan baitul mal, pengguna anggaran, dewan syariah, Pengelola baitul mal aceh Baitul mal kab/kota dilengkapi oleh baitul mal gampong, pengelolaan lebih Dewan syariah hanya di baitul mal aceh.

Sumber pemasukan baitul mal aceh. Fokus pada masy banda aceh atau aceh besar, Kontribusi kab kota diadakan proyek proyeh sesuai kebutuhan. Ada beasiswa untuk orang malang dan santri Program pendistribusian zakat pada 8 asna ada 4 program (1) Sosial; (2) Pendidikan; (3) Ekonomi; (4) Dakwah. Perlu meminta persetujuan dewan syariah. Kerjasama dengan instansi lain, Imfaq sadaqoh. Peraturan apa yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan lokal. Peran pemda berupa kanun. Pencairan mengikuti keauanga daerah atau bidang tersendiri.

Pengumpulan zakat - muzaki yang berada setempat, bagaimana pemilahan, pertama semua pns didinas bayar ke provinsi, Ada pegawai yang gajinya dibayar kab/kota yang gaji nya berupa pengembalian dan pendistribusian kab kota. Pembayaran masuk ke rek zahik, sanksi atau denda pada perusahaan yang wajib zakat berupa satu kali zakat, Infaq 3 pemanfaatan, yaitu: (1) Pemberdayaan ekpnomi umat; (2) Penyertaan modal; (3) Investasi unt kemaslahatan umat, tidak ada pembangunan fisik.

Monev perarea jadwal sesuai dengan kebutuhan, pengawasan juga dilakukan seperti lembaga daerah lainnya, pengelolaan penuh wakaf, Tidak ada campur tangan pemerintah baznas tapi di aceh di urus oleh pemerintah. Kendala Zakat boleh digunakan sebelum ketok palu, tapi belum ada kerangka pengelolaannya, Program pendistribusian zakat, Pengguna anggaran belum dapat menggunakannya karena tertahan kebijakan yang diperlukan.

Perencanaan tahun 2020 dhn angka angka prediksi, Penyusunan program dengan prediksi. Perlu cara untuk pajak dari zakat, Efektifnya suatu perogram bisakah pemanfaatan tahun ini digunakan tahun 2021, ada kegiatan yang ditunda seperti pelatihan, salah satu kegunaannya adalah bantuan untuk kanker sangat efektif dan bermanfaat. Ada kewajiban lapor berkala kanun baru hanya pada kondisi darurat.

Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan Modal Usaha Kecil kepada sejumlah penerima yang tersebar di seluruh Kota Banda Aceh. Seluruh penerima modal usaha kecil yang dimaksud merupakan usulan dari Keuchik dari 90 Gampong. Setelah melewati tahap survey yang dilakukan oleh tim dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dan dinyatakan berhak menerima Modal Usaha Kecil, seluruh penerima dipanggil untuk mendapatkan arahan berkaitan dengan usahanya masing-masing.

Koordinator Penyaluran Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk Kecamatan Meuraxa Hijriana menjelaskan bahwa seluruh penerima Modal Usaha Kecil harus membuat komitmen tertulis untuk melakukan pengembangan usaha secara lebih baik disaat telah menerima Modal Usaha Kecil dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Penerima bantuan harus keluarga kurang mampu dan memiliki usaha yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Penerima Modal Usaha Kecil tahun 2019 memiliki beragam usaha yang dijalankan seperti Loundry Rumahan, Membuat Kue, Kios, Jualalan Nasi Pagi, Jualan Ikan dan berbagai usaha lainnya. Penyertaan modal untuk masyarakat kurang mampu ini diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat serta menjauhkan masyarakat dari praktek ribawi.

Salurkan Santunan Uzur dan Beasiswa

Selain melakukan Modal Usaha Kecil dalam waktu bersamaan Baitul Mal Kota Banda

Aceh juga menyalurkan santunan uzur tahap IV yang juga merupakan santunan tahap terakhir untuk tahun anggaran 2019. Penyaluran dilakukan dengan mengantarkan langsung santunan tersebut kepada fakir Uzur. Program pemberdayaan zakat bisa dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa penuh atau biaya pendidikan bagi putra-putri dari keluarga miskinan. Model pemberdayaan tersebut telah dilakukan Baitul Mal Aceh (BMA).

BMA memiliki kewenangan menghimpun dan mengelola zakat di Aceh. Begitu pula dalam praktiknya, pendayagunaan zakat yang dilakukan pun tidak selalu bersifat konsumtif, namun banyak juga program zakat yang bersifat produktif. Salah satu program zakat produktif BMA yaitu pemberian beasiswa. Dengan ini, putra-putri Aceh diharapkan mendapatkan pendidikan yang memadai layaknya generasi muda lainnya.

Program zakat dalam bentuk beasiswa ini menjadi perhatian BMA, mengingat Aceh masih berstatus sebagai provinsi miskin. BMA setiap tahun menggarkan dana zakat untuk sektor pendidikan mencapai 37 persen. Dengan hadirnya pemberdayaan bidang pendidikan ini, setidaknya membantu mengurangi angka kemiskinan jangka panjang.

Berdasarkan Laporan Penyaluran Zakat BMA Tahun 2018, dana zakat yang tersalurkan sebesar Rp 41,7 miliar, sekitar 37 persen dana zakat digelontorkan untuk beasiswa. Penyaluran tersebut dibagi ke dalam tujuh senif zakat sesuai dengan Keputusan Dewan pertimbangan Syari’ah (DPS) BMA yaitu; senif fakir, miskin, amil, mualaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dari tujuh senif tersebut, beasiswa dan biaya pendidikan ditempatkan pada dua senif yaitu senif mualaf dan ibnu sabil dan terbagi beberapa kegiatan yaitu, beasiswa penuh dan bantuan pendidikan. Beasiswa penuh yaitu menanggung semua biaya mulai dari SPP, biaya tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan mustahik lainnya sebagai penunjang pendidikan,

seperti seragam sekolah dan uang jajan. Sedangkan bantuan pendidikan berupa beasiswa sekali kasih, setahun hanya mendapatkan sekali saja.

Melalui kegiatan tersebut, hingga tahun 2018, BMA telah membantu 2.476 putra-putri Aceh. Tahun 2018 BMA memberikan Beasiswa Penuh Tahfiz Quran tingkat SMP dan SMA 30 orang, Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) 20 orang mahasiswa baru dan 104 lanjutan tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya, kegiatan beasiswa penuh anak muallaf tingkat SMP dan SMA sebanyak 29 orang dan 72 lanjutan tahun 2015, 2016, dan 2017.

Kemudian, beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/S1 untuk anak muallaf (lanjutan kegiatan 2017) sebanyak 8 orang dan Bantuan Pendidikan Berkelanjutan bagi anak muallaf tingkat SD/ MI, SMP/MTs, SMA/MA di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar sebanyak 111 orang. Sedangkan biaya pendidikan, beasiswa bagi santri se-Aceh sebanyak 1.000 orang, bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa S1 dan D3 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan studi sebanyak 285 mahasiswa, bantuan biaya pendidikan berkelanjutan bagi siswa/santri berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs & SMA/MA lanjutan program 2017 sebanyak 618 orang, Bantuan Biaya Pendidikan Berkelanjutan siswa/santri Tahfi dh Al-Quran sebanyak 300 orang.

Tidak mewarisi kemiskinan

Pemberian beasiswa kepada putra-putri Aceh merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu, sebagai bentuk dukungan pengurangan angka putus sekolah bagi generasi muda Aceh. Penerima beasiswa ini juga sesuai ketentuan syariat yaitu mereka dari keluarga yang berekonomi lemah. Sehingga, dapat membantu meringankan beban keluarga miskin dalam memenuhi hak pendidikan untuk anak-anaknya.

Dengan adanya program-program beasiswa ini, nantinya anak-anak fakir miskin tidak lagi mewarisi kemiskinan dari orang tuanya, penerima beasiswa tersebut akan menjadi orang sukses, mampu bekerja, dan mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga ketika pendapatan mereka mapan, mampu membayar zakat (menjadi muzaki) dengan membangun sinergisitas dengan pimpinan, baik internal maupun eksternal, agar kita dapat minimalisir kendala-kendala yang ada, sehingga program-program di Baitul Mal Aceh terlaksana dengan baik. Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang baru disahkan, BMA memiliki kewenangan untuk mengontrol lembaga amil swasta yang mengelola zakat dan infak di Aceh. Lembaga amil swasta tersebut diminta untuk berkoordinasi dengan Baitul Mal, sehingga program-program yang dijalankan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Aceh.