Umat Islam melalui Laznas di NTT aktif dari 2014 akhir, dan tahun 2007 sudah ada di NTT sampai juga memiliki armada dakwah di Manggarai dakwah, untuk mendakwah didaerah pedalaman untuk pembangunan asrama di kampus dan sudah mencapa 55%, serta NTT juga memiliki program kampung zakat di belu. Baznas NTT sudah mengajukan mengenai pengajuan perda baznas di daerah NTT namun belum jawaban, sejak Tahun 2012 sudah ada baznas NTT. Memberikan bantuan kepada dhuafa, pembuatan kapal-kapal, pembuatan tenun ikat serta pelatihannya, pemberian perahu motor di Kab.Belu. Tantangannya adalah Koordinasi antara pihak kabupaten dengan pusat sangat terkendala.
3.
Aceh Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dalam pengelolaan dana sosial
keagamaan. Selain Baznas dan LAZ sebagai pengelola dana sosial keagamaan, Aceh juga memiliki Baitul Mal. Baitul Mal Provinsi Aceh terbentuk dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam. Hal ini tertuang dalam Qanun Pemerintah Aceh No 10 Tahun 2007. Pada Tahun 2018, Komisi VII DPR Aceh merampungkan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Baitul Mal menggantikan Qanun Nomor 10 Tahun 2007. Ada beberapa perubahan dalam rancangan qanun ini diantaranya, struktur organisai Baitul Mal akan diisi oleh komisioner dan tambahan kewenangan mengelola aset wakaf. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagai Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan, menjadi PAD di daerah. Dimana struktur baitul mal kab kota harta keagamaan lainnya dalam perspektif islam, denda ubat - harta agama sudah ada Qanun. Harta keagamaan itu bertebaran dan butuh pengelolaan antara Baitul Mal dan Baznas, di Aceh dikelola oleh pemerintah daerah sehingga ada kebijakan yang dilahirkan untuk memberikan landasan tata kelola terhadap dana sosial keagamaan. Ada dukungan dari pemerintah dan memiliki kebijakan daerah dan tata kelola sesuai dengan syariat Islam, sehingga pengelolaan dana sosial keagamaan digunakan untuk PAD. Kepedulian dari masyarakat sangat baik sehingga peningkatan PAD Prov. Aceh yang berasal dana sosial keagamaan dapat menunjang program kemaslahatan umat selain yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. UU Aceh pasal 1 ayat 1 sistemnya dianut di Qanun adalah, dinas syariat islam, nangro, tidak masuk dalam struktural pemerintah tugasnya pengelolaan zakat, karena masuk PAD, masuk zakat, Kriteria – SKPD, Ketika zakat jadi uang PAD, ada tunjangan khusus untuk baitul 164
