2. Berdasarkan PPH Nomor 36 tahun 2008

bantuan atau beasiswa pendidikan untuk anak sekolah. Penguatan keluarga ataupun modal awal untuk usaha. Kelemahan yang terjadi pada pendekatan rumah ibadah adalah keterbatasan area sasaran untuk penggunaan dana sosial keagamaan hanya pada area rumah ibadah tersebut atau umat yang melakukan ibadah di rumah ibadah tersebut, belum dapat terintegrasi dengan rumah ibadah lainnya tau memiliki program bersama dengan sesama atau antar rumah ibadah.

Pengelolaan dana sosial keagamaan juga dapat dilihat dari indeks layanan keagamaan yang sudah dilakukan oleh agama agama masing masing. Semangkin baik layanan yang diberikan pada umat maka akan meningkat juga kepercayaan umat untuk melakukan kewajiban pada program kebajikan yang diadakan dirumah ibadah. Harapannya umat akan meningkatkan sumber dana sosial keagamaan yang diberikan untuk kepentingan rumah ibadah atau sesame umat, atau lintas umat.

2. Berdasarkan PPH Nomor 36 tahun 2008

Menurut Undang-undang PPh Nomor 36 tahun 2008, zakat boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Syarat zakat menjadi pengurang penghasilan bruto ada dua, yaitu: adanya bukti pembayaran zakat, dan zakat dibayarkan melalui lembaga zakat yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ketentuan ini berlaku juga untuk sumbangan keagamaan lainnya.

Dalam praktiknya, pengurangan penghasilan bruto dari zakat ini jarang dipergunakan atau bisa dikatakan belum dapat diimplementasikan dengan baik. Terutama untuk Wajib Pajak karyawan. Karena PPh orang pribadi sudah dihitung final dengan PPh Pasal 21. Sudah dipotog langsung setiap bulan oleh pemberi kerja. Pada akhir tahun, karyawan tinggal melaporkan.

Jika dimasukkan unsur zakat, maka SPT Tahunan akan menjadi lebih bayar. Nah, keadaan lebih bayar inilah yang seringkali dihindari oleh Wajib Pajak di Indonesia. Termasuk saya. Status SPT Tahunan lebih bayar artinya Wajib Pajak meminta restitusi kepada otoritas

pajak. Untuk mendapatkan restitusi ini, otoritas pajak membuat sejumlah prosedur yang membuat repot Wajib Pajak. Otoritas pajak tidak mau “salah” mengeluarkan uang, sebaliknya Wajib Pajak tidak mau direpotkan dengan prosedur restitusi. Tetapi, ada beberapa kondisi SPT Tahunan tidak nihil. Justru Wajib Pajak harus melunasi kekurangan PPh Pasal 29 sebelum melaporkan SPT Tahunan. Diantaranya:  Wajib Pajak orang pribadi pengusaha dan membayar PPh Pasal 25.  Wajib Pajak orang pribadi pisah harta, atau NPWP suami dan istri berbeda, sehingga penghasilan suami dan istri harus digabung dulu, setelah itu dihitung PPh masing-masing secara proporsional.

Jika kondisi SPT Tahunan ternyata kurang bayar, dan harus melunasi PPh sebelum lapor, maka zakat dapat dimanfaatkan untuk mengurangi PPh Pasal 29. Berikut ini lembaga zakat dan lembaga keagamaan yang diakui oleh pemerintah sebagai penerima zakat atau penerima sumbangan keagamaan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-11/PJ/2018 :

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai berikut: 1. Badan Amil Zakat Nasional

2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota

Gambar 54. Diagram Badan Amil Zakat Nasional

Sumber: Kemenag, 2019

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebagai berikut: 1. LAZ Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZ) 2. LAZ Nurul Hayat (LAZ NH) 3. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) 4. LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH) 5. Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah (LAZ LMI) 6. Yayasan Yatim Mandiri (LAZ Yatim Mandiri) Surabaya 7. Yayasan Dompet Dhuafa Republika (LAZ DD) 8. Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZ Al Azhar) 9. Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM) 10. Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid) 11. Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAZ YDSF) 12. Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (LAZ DDII) 13. Yayasan Global Zakat 14. Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS) 15. Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Indonesia 16. Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA)

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut: 1. Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) 2. Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah

Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama sebagai berikut:

1. Yayasan Gema Indonesia Sejahtera (LAZ GIS) 2. Yayasan Nurul Fikri (LAZ NF) Palangkaraya

Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam sebagai berikut: 1. Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli Ummat) 2. Yayasan Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB 3. Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM) 4. Yayasan Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Kalimantan Timur 5. Yayasan Dompet Sosial Madani (LAZ DSM) Bali

6. Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation) 7. Yayasan Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten 8. Yayasan Al Ihsan (LAZ Al Ihsan) Jawa Tengah

Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten/Kota sebagai berikut: 1. LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat 2. LAZ Mata Air (LAZISMA) 3. LAZ Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf

4. LAZ Yayasan Ummul Quro’ Jombang 5. LAZ Yayasan Dompet Amanah Umat Sedati Sidoarjo 6. LAZ Nasional Baitul Mal Madinatul Iman

7. LAZ Yayasan Zakatku Bakti Persada 8. LAZ Indonesia Berbagi 9. LAZ Yayasan Amal Sosial As-Shohwah Malang 10. LAZ Yayasan Ulil Albab 11. LAZ Yayasan Nahwa Nur 12. LAZ Yayasan Insan Masyarakat Madani Kabupaten Bekasi

Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib Tingkat Nasional sebagai berikut:

1. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia 2. Yayasan Dana Paramita Buddha Maitreya Indonesia 3. Yayasan Dana Paramita Agama Buddha Indonesia 4. Yayasan Dana Paramita Majelis Tridharma Indonesia.

Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Katolik sebagai berikut: 1. adan Amal Kasih Katolik (BAKKAT)

Lembaga Penerima dan Mengelola Sumbangan Keagamaan Kristen sebagai berikut: 1. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI) 2. Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI)

Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Hindu sebagai berikut: 1. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP)