Kemitraan

5. Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui

Kemitraan

Pengelolaan zakat terdiri proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah dan dana keagamaan lainnya. Tujuan dari adanya pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, selain itu juga sebagai upaya dalam meningkatkan manfaat zakat. Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Hal ini karena kewajiban membayar zakat merupakan poros utama dalam sistem keuangan Islam dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar pada seluruh umat. Para amil harus terus menerus meningkatkan kemampuannya dalam menyusun dan mengembangkan program yang cocok dengan situasi permasalahan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Salah program yang sekiranya bisa menjawab permasalahan tersebut, yakni program pemberdayaan ekonomi umat.  Menjamin kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. Dengan banyaknya program pengumpulan dana sosial keagamaan yang dilakukan baik oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ataupun mitra pembangunan (LSM) dibutuhkan satu aturan yang dapat mengatur implementasi keduanya sebagai pihak yang mengelola dan mengumpulkan dana dari masyarakat memiliki control dan pemerintah berupa regulasi yang menjamin bahwa program tersebut dilakukan sebesar besarnya untuk kesejahteraan. Selain itu harus ada transparansi dan akuntabilitas berbentuk laporan kepada masyarakat dari lembaga sosial keagamaan atau lembaga mitra pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab dalam penggunaan dana dari masyaraka, sehingga kepercayaan masyarakatpun akan lebih baik dan berkontribusi dalam program yang telah ada , baik itu program yang dilakukan oleh lembaga bentukan pemerintah yang sudah dibentuk atas peraturan yang berlaku ataupun lembaga mitra pembangunan yang ingin berpartisipasi lebih pada pembangunan dan program dana sosial yang telah dilakukan. Program dapat hadir sebagai respon kebutuhan masyarakat sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan berperan dalam pengentasan permasalahan permasalahan masyarakat seprti kemiskinan, pengangguran, akses kesehatan yang belum merata, dan sebagainya.

Sasaran dari program tersebut harus juga dapat berkontribusi sebagai potensi sumber dana sosial keagamaan setelah permasalahannya dapat di selesaiakan melalui program dana sosial keagamaan.

 Memastikan program dana sosial keagamaan untuk kemaslahatan umat Pemberdayaan ekonomi umat merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi umat dengan upaya memaksimalkan potensi zakat yang merupakan komponen utama dari kebijakan fiskal dalam system ekonomi

Islam. Dengan kata lain bahwa setiap muslim memiliki kewajiban atas muslim lainnya yang membutuhkan dana. Dalam konteks zakat, maka pernyataan ini dikaitkan antara hubungan muzakki (orang yang wajib zakat) untuk disalurkan kepada yang membutuhkan (mustahiq). Dari dana yang diterima tersebut, diharapkan bisa dimanfaatkan oleh mustahiq secara optimal untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui keberdayaan dalam sisi ekonomi. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga menjadi keseimbangan. Adapun kaitannya dengan ekonomi umat yang dimaksud disini adalah bentuk pemanfaatan sumber daya dana zakat secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pemberdayaan diarahkan melalui program yang berdampak positif bagi masyarakat yang kurang beruntung. Pemberdayaan ekonomi umat mengandung tiga misi. Pertama, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya : besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. Kedua, pelaksana etika dan ketentuan hukum syari’ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. Ketiga, membangun kekuatan-kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui dana zakat. Dengan demikian tentunya lembaga pengelolaan zakat baik itu BAZNAS maupun

LAZ memiliki peran yang sama-sama penting di dalam memaksimalkan pengelolaan zakat di Indonesia agar pemanfaatan zakat secara terarah untuk kemaslahatan ekonomi umat dapat terwujud. Sinergi antar kelompok lembaga pengelolaan zakat perlu dibangun dan disadari sebagai kebutuhan bersama. Sebesar dan sekuat apapun sebuah lembaga zakat, tidak bisa bekerja sendirian tanpa keterkaitan dan keterlibatan yang lain.

Pendekatan Pembangunan Sosial dengan Melibatkan Mitra Pembangunan atau Lembaga Swadaya masyarakat.

Pendekatan ini mempertimbangkan keterlibatan struktur pembangunan daerah nonpemerintah dalam proses mencapai tujuan pembangunan sosial. Dengan demikian

pendekatan ini telah mengintegrasikan satu ciri penting pendekatan pengelolaan sumber dana sosial keagamaan yang bertumpu pada masyarakat dalam pembangunan sosial. Mitra Pembangunan atau Lembaga Swadaya Masyarakat diberi kesempatan untuk melaksanakan program pengelolaan dana sosial keagamaan dalam kerangka pembangunan sosial. Dalam proses pelaksanaan program tersebut, mereka mendorong rakyat untuk ikut serta dalam semua tahapan pelaksanaan, dari identifikasi masalah, perumusan dan pelaksanaan program hingga juga keberlanjutannya untuk menjawab pemasalahan kemaslahatan umat.

Rakyat yang ada dalam komunitas masyarakat tersebut menjadi penggerak utama pelaksanaan program pengelolaan dana sosial keagamaan. Dengan melibatkan rakyat di dalam setiap tahapan aksi pembangunan, mereka akan terlibat dan bertanggung jawab demi kelangsungan program tersebut. Di dalam pendekatan ini peranan pemerintah adalah: a) Mengijinkan Mitra Pembangunan melaksanakan program dana sosial keagamaan. b) Menugasi Mitra Pembangunan untuk bekerja di suatu program atau di kawasan yang belum dijangkau pemerintah, karena Mitra Pembangunan dapat membantu pemerintah, memperluas akses dan meningkatkan kualitas kerja bersama dengan penjangkauan program dana sosial kemasyarakatan yang lebih luas. c) Kerja sama antara pemerintah dan Mitra Pembangunan dapat dilembagakan dengan mengundang wakil-wakil Mitra Pembangunan menjadi anggota. d) Dengan demikian, keberhasilan pembangunan sosial memerlukan sinergi tiga pihak yakni pemerintah, bisnis, dan masyarakat madani. Fungsi pemerintah dalam pembangunan sosial adalah mengingatkan, melindungi, dan memfasilitasi. Sebenarnya, masyarakat yang paling berperan dalam pembangunan sosial. masyarakat harus ikut merencanakan, melaksanakan, dan menikmati pembangunan. Karena, pembangunan sosial berfungsi menyetarakan kehidupan ekonomi masyarakat.

Terkait dengan upaya pengelolaan dana sosial keagamaan untuk pembangunan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, haruslah disadari bahwa pembangunan sosial tidaklah harus dikembangkan tanpa melibatkan pembangunan fisik. Misalnya saja, untuk mengembangkan pola hidup sehat pada masyarakat, maka sekurang-kurangnya harus tersedia sarana dan prasarana yang terkait dengan aspek fisik, seperti penyediaan air bersih, saluran pembuangan, tempat-tempat sampah yang memadai, fasilitas MCK (Mandri Cuci Kakus), perangkat pembersih yang terkait dengan personal hygiene (seperti sabun, odol dan handuk), perumahan yang memadai.

Meskipun demikian, pengembangan fasilitas fisik, tanpa disertai upaya memasyarakatkan pola hidup sehat tidaklah berarti sama sekali bagi masyarakat. Sehingga

tidak jarang dapat kita jumpai beberapa MCK yang berada di daerah kumuh yang pada akhirnya terbengkalai tidak digunakan oleh masyarakat karena tidak disertai proses penyadaran terhadap pentingnya menggunakan fasilitas MCK yang sehat.

Intervensi yang dilakukan dalam kaitan dengan pembangunan sosial dalam contoh di atas antara lain merupakan intervensi yang diarahkan pada munculnya perubahan pada aspek pengetahuan (knowledge), keyakinan (belief), sikap (attitute), dan niat individu (intention). Urutan perubahan dari perubahan pada aspek pengetahuan hingga niat individu tersebut merupakan proses penyadaran terhadap kelompok sasaran dalam kerangka pembangunan sosial.

Sehingga, ketika seseorang community worker ingin mengubah perilaku sekelompok masyarakat dalam kaitan dengan personal hygiene (perawatan kesehatan diri), termasuk di dalamnya mandi, mencuci dan buang air besar (MCK), maka perubahan perilaku kelompok tersebut sebaiknya dimulai dari pengembangan pengetahuan, keyakinan, sikap dan niatindividu dalam kelompok tersebut. Sehingga pada akhirnya diharapkan akan mampu merubah perilaku individu dan kelompok untuk hidup lebih sehat.

Contoh Program

Peran Mitra Pembangunan melalui pengelolaan dana sosial keagamaan dalam pembangunan sosial di Indonesia sudah cukup banyak baik yang dilakukan oleh LSM maupun pemerintah, diantaranya: a) Pembangunan sekolah gratis yang dilakukan Dompet Dhuafa Republika. Sekolah ini melakukan seleksi terhadap para pelajar yang mempunyai prestasi dari seluruh Indonesia, tetapi mereka berasal dari kelaurga kurang mampu atau tergolong mustahik. Sumber dari program ini adalah zakat yang dikumpulkan dari donasi online. b) Bantuan cornet oleh Rumah Zakat Indonesia kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan makanan bergizi kepada masyarakat yang kurang mampu. Program ini juga di danai oleh pengumpulan dana sosial keagamaan. c) Bantuan kemanusiaan oleh Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Melalui kekuatan relawan PKPU terjun ke lokasi-lokasi bencana untuk memberikan bantuan dalam bentuk evakuasi korban, pendirian posko, bantuan logistik sampai pada bantuan

recovery.