2. Provinsi Jawa Timur

menggunakan pendanaan mandiri dari guru yang ikut pelatihan. Ijin operasional juga harus disederhanakan sehingga tidak terlalu rumit.

Sedangkan Dinas Pendidikan Kab. Kubu Raya sangat memahami bahwa alokasi anggaran di Kab. Kubu Raya untuk Program Peningkatan Kompetensi Guru masih sangat terbatas. Hal inilah yang kemudian disikapi dengan memberikan insentif kepada guru honorer dan guru berprestasi sehingga kesenjangan terhadap program peningkatan kompetensi guru dapat diatasi dengan peningkatan kualitas layanan guru dengan adanya motivasi penghargaan terhadap guru. Kurangnya guru pada setiap jenjang di Madrasah dapat direspon mealui rekrutmen guru dan dicabutnya moratorium.

Rapat Focus Group Discussion (FGD) tanggal 26 April 2019, yang dilaksanakan di LPMP Pontianak, dengan dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi juga mengutarakan adanya perubahan sistem terhadap kewenangan dan pendampingan satuan pendidikan setelah adanya UU No.23 tentang pembagian kewenangan. Hambatan terjadi pada perpindahan atau pembagian kewenangan pada SMA dan SMK yang berada di Kab/Kota karena SMA/SMK menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Prov. Pada akhir tahun 2019 sudah ada alternative dengan menunjuk cabang Dinas Pendidikan Prov. di Kab/Kota yang akan melakukan pendampingan pada SMA/SMK yang berada dalam area Kab/Kota.

2. Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 maka Peningkatan Kompetensi Guru merupakan prioritas pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Program PKB dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dimana peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dan Madrasah dilakukan melalui KKG/MGMP/MGBK. Kemendikbud melakukan Program Peningkatan Kompetensi Guru melalui pendekatan lembaga pelaksana pelatihan Pusat pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika (P4TKBOE) dimana Program Peningkatan Kompetensi Kejuruan dilaksanakan pada dua kluster kompetensi yang di diklat yaitu Memberikan LSP 2 dan kompetensi yang di miliki guru SMK. Mekanisme ini dilakukan dengan pola Juklak dan Juknis dengan kesepakatan, tidak semua memiliki kluster yang sama. Harapannya akan dihasilkan guru produktif yang mumpuni untuk peningkatan kompetensi guru SMK.

Selain itu dilakukan juga peningkatan kompetensi tematik untuk guru sekolah dasar, bahkan disesuaikan antara guru yang diutus dengan widyaiswara yang kompeten

yang memberikan materi. Sehingga baik guru SD sampai dengan kepala sekolah memiliki pemahaman yang sama. Pendekatan tematik dilakukan di Sekolah Dasar sehingga Guru dapat memberikan pemahaman pada murid secara holistik. Permasalahan pada program peningkatan kompetensi guru Sekolah Dasar di Prov. Jawa Timur adalah jumlah guru yang harus mendapatkan pelatihan sangat banyak sehingga lembaga pelatihan seperti P4TK sangat kewalahan.

Program PKB untuk peningkatan mutu pendidikan layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan profesi guru melalui KKG/MGMP/MGBK. Peningkatan Penguatan Pelatihan Program Pemenuhan Kompetensi Kerja dan Sertifikasi Keahlian (PKKSK) diberikan kepada guru karena pada saat menjadi guru belum memiliki kelayakan kompetensi menjadi guru, sehingga diberikan penguatan agar dalam prosesnya guru layak untuk memenuhi standar yang diharapkan. Kendala yang dirasakan adalah kurangnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kab/Kota dimana proses Prajabatan/latsar hingga daftar peserta terkadang belum tersedia seperti pendataan guru Prov. Jatim. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan proses pelatihan untuk tahun 2019. Usulan kemenristekdikti dimana harus ada standar umum untuk pendidik dan tenaga pendidikan tidak perlu latsar PKKSK lagi sehingga menghindari pemborosan. PKKSK menyita waktu dan anggaran, dengan beberapa kluster sedangkan kebutuhan akan Kepala Sekolah dalam waktu yang dekat.

Diklat PKP melalui pendekatan rapor mutu dengan melihat kemampuan siswa dan guru didiklat sesuai kelemahan siswa. Pendekatan yang digunakan adalah zonasi dengan melatih guru inti dan didiklat sehingga dapat menghasilkan guru sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Tidak harus nilai guru 70, tapi dengan nilai terbaik didaerah tersebut. Sehingga lewat kepala sekolahpun bisa ditingkatkan kompetensi guru melalui PNBP dengan penguasaan materi dan pendekatan melalui lembaga pelatihan.

Prov. Jawa Timur memiliki P4TK PKn dan IPS serta P4TK BOE dimana kedua

lembaga tersebut juga melaksanan Program Peningkatan Kompetensi Guru dan juga melaksanakan pendampingan. Salah satu program pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan pada Akademi angkatan laut yang dilakukan oleh P4TK BOE yang sempat vakum dan dilakukan kembali. Pelatihan yang dilakukan untuk memfasilitasi akademi angkatan laut untuk peningkatan kompetensi pendidiknya.

Isu yang paling utama dari pelatihan pada Program Peningkatan Kompetensi di LPTK adalah praktik mengajar, dimana dilakukan koordinasi dengan LPTK Dikti dan

pembelajarannya. Guru harus memiliki kemampuan kompetensi, sedangkan untuk Kepala Sekolah harus melalui PKKSK dan latsar salah satu atau keduanya. Pendampingan LPTK pada daerah juga dibagi berdasarkan wilayah pendampingan. Pendekatan mata pelajaran tematik untuk guru SD dengan wilayah perwalian untuk Maluku Utara dan Bali dilakukan di P4TK BOE namun karena Guru SD cukup banyak sehingga tidak tertangani langsung secara keseluruhan pada tahun berjalan, begitu juga Guru SMP dan SMA/SMK, Kepala Sekolah , dan Pengawas Sekolah. Pelatihan dapat dilakukan dengan penjadwalan dan berkelanjutan di tempat yang sama mengingat waktu dan pembiayaan yang besar.

Ada juga modul untuk PKB yang diperuntukan Pelatihan untuk Guru Papua yang dilakukan oleh LPTK yang berada di Prov. Jawa Timur, sesuai guru Mapel, dengan cara seminar dan workshop. Penguatan untuk Guru terkait program nuansa kebangsaan memiliki target 2000an guru yang melakukan pengembangan kompetensi melalui sekolah model serta kerjasama dengan Industri mana saja yang sudah menerima guru magang. Namun kapasitas P4TK sangat terbatas dalam melaksanakan tugasnya sehingga Strategi yang dilakukan P4TK adalah melalui pelatihan online agar dapat diakses lebih banyak guru, dengan mode kombinasi daring dan tatap muka, optimalisasi pendekatan dengan MGMP, dimana jurnal iswara dimaksimalkan untuk mencetak instruktur, sehingga pendekatan yang dilakukan melalui MGMP dan pendampingan dapat lebih intensif.

Upaya yang dilakukan dinas pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi guru yaitu (1) peningkatan kompetensi teknis bagi guru, kepsek, pengawas, tenaga administrasi sekolah dll, (2) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dalam kaidah profesi yang sesuai standara peraturan, (3) Pemetaan serta kontrol kompetensi dan profesionalisme guru terhadap standarisasi kompetensi guru di jawa timur.

Adanya koordinasi LPMP dengan dinas pendidikan, telah dilakukan suatu workshop untuk meningkatkan kompetensi guru, dan kepala sekolah. Workshop peningkatan kompetensi guru sekarang diubah menjadi pola MBS (60% praktik dan 40% teori). Aplikasi yang telah dikembangkan GTK Dinas pendidikan jawa timur yaitu AGLD merupakan aplikasi untuk menggerakan budaya literasi, A-GTK merupakan aplikasi pendistribusian guru di daerah, SIM-PAK Online (satu-satunya provinsi yang telah melakukannya). A-Kinerja merupakan Layanan single window yang diharapkan dapat memetakan kebutuhan guru dan distribusi guru.

Gerakan MGPM/MKKS, terdapat payung hukum untuk membantu GTE, proses perekrutan yang lebih baik lagi, dengan proses PPG dimana diharapkan grade yang telah ditentukan sebelumnya untuk di downgrade. Diharapkan jika ada proses perekrutan, jangan hanya guru saja yang direkrut akan tetapi tenaga kependidikan juga perlu direkrut (laboran, petugas perpustakaan, administrasi dll).

Balai Kemenag Kanwil Jawa Timur manyampaiakan bahwa anggaran setiap tahun selalu menurun. Sehingga tahun depan tidak memiliki komisi sama sekali, dan pengankatan tenaga pengawas. Sedangkan LPMP Provinsi Jawa Timur mengutarakan bahwa pengangkatan pengawas harus yang memiliki sertifikat pengawas sehingga dapat melakukan pendampingan pada proses implementasi program peningkatan kompetensi guru. Proses seritifikasi pengawas bisa dilakukan dengan pembiayaan minimal bila ada narsum dan panitia maka dapat dilakukan sertifikasi pengawas dengan bantuan LPMP.

P4TK PKN & IPS

Jawa Timur adalah daerah yang cukup memiliki upaya upaya yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi guru. Termasuk program yang dilakukan oleh dua P4TK yang berada di Malang- Jawa Timur yaitu P4TK PKN & IPS dan P4TK BOE.

Gambar 10. Program Kegiatan Akademik P4TK PKN & IPS Provinsi Jawa Timur Tahun2019

 Program kegiatan yang dilakukan tahun 2019 adalah (1) Program Peningkatan

Kompetensi Guru/Pendidik SD,SMP, SMA dan SMK.  Program Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan melalui PKP zonasi, Peningkatan Sumber:Kemendikbud, 2019

Kompetensi Guru Mata Pelajaran, serta Seminar atau workshop.  Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan yaitu Kepala Sekolah dan

Pengawas Sekolah berupa Diklat Penguatan Kepala Sekolah.

 Pendekatan lainnya adalah Pengembangan Model yaitu (1)Model Diklat

Pengawasan Pengembangan , (2) Pengembangan Inovasi Media Pembelajaran, (3)

Model Pelatihan Berbasis Kecakapan Abad 21 Mata Pelajaran PPKn dan IPS, (4)

Pengembangan Pusat Media Pembelajaran, dan (5) Pengembangan Pelatihan

Berbasis Online.

Dari bagan diatas maka sasaran program PKN melalui PKP Berbasis Zonasi akan dilakukan di 33 Provinsi dengan 101 kab/kota, 326 sekolah titik pusat, dengan sasaran pesertanya adalah 19.938 guru dan 868 sasaran kelas atau kelompok kerja.

Pelatihan Multisubject Jawa Timur

Pelatihan multisubject di provinsi Jawa Timur, antara lain: a. Pelaksanaan In Service Training Pelatihan Multisubject Jawa Timur b. Pelaksanaan On the Job Learning Pelatihan Multisubject Jawa Timur c. Pendampingan Pelaksanaan Pelatihan Multisubject Jawa Timur

Ketika seseorang diterima sebagai CPNS Guru, maka yang bersangkutan mempunyai dua kewajiban, yaitu a. Mengikuti Prajabatan yang berlangsung satu tahun. Selama masa Prajabatan, wajib mengikuti Pelatihan Dasar (Peraturan LAN No.12/2018)

Tabel 1. Sasaran Program PKB Melalui PKP Berbasis Zonasi

Sumber:Kemendikbud, 2019

b. Mengikuti “Program Induksi Bagi Guru Pemula” selama satu tahun di satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas.