menggunakan pendanaan mandiri dari guru yang ikut pelatihan. Ijin operasional juga harus disederhanakan sehingga tidak terlalu rumit. Sedangkan Dinas Pendidikan Kab. Kubu Raya sangat memahami bahwa alokasi anggaran di Kab. Kubu Raya untuk Program Peningkatan Kompetensi Guru masih sangat terbatas. Hal inilah yang kemudian disikapi dengan memberikan insentif kepada guru honorer dan guru berprestasi sehingga kesenjangan terhadap program peningkatan kompetensi guru dapat diatasi dengan peningkatan kualitas layanan guru dengan adanya motivasi penghargaan terhadap guru. Kurangnya guru pada setiap jenjang di Madrasah dapat direspon mealui rekrutmen guru dan dicabutnya moratorium. Rapat Focus Group Discussion (FGD) tanggal 26 April 2019, yang dilaksanakan di LPMP Pontianak, dengan dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi juga mengutarakan adanya perubahan sistem terhadap kewenangan dan pendampingan satuan pendidikan setelah adanya UU No.23 tentang pembagian kewenangan. Hambatan terjadi pada perpindahan atau pembagian kewenangan pada SMA dan SMK yang berada di Kab/Kota karena SMA/SMK menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Prov. Pada akhir tahun 2019 sudah ada alternative dengan menunjuk cabang Dinas Pendidikan Prov. di Kab/Kota yang akan melakukan pendampingan pada SMA/SMK yang berada dalam area Kab/Kota.
2.
Provinsi Jawa Timur Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 maka Peningkatan Kompetensi Guru merupakan prioritas pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Program PKB dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dimana peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dan Madrasah dilakukan melalui KKG/MGMP/MGBK. Kemendikbud melakukan Program Peningkatan Kompetensi Guru melalui pendekatan lembaga pelaksana pelatihan Pusat pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika (P4TKBOE) dimana Program Peningkatan Kompetensi Kejuruan dilaksanakan pada dua kluster kompetensi yang di diklat yaitu Memberikan LSP 2 dan kompetensi yang di miliki guru SMK. Mekanisme ini dilakukan dengan pola Juklak dan Juknis dengan kesepakatan, tidak semua memiliki kluster yang sama. Harapannya akan dihasilkan guru produktif yang mumpuni untuk peningkatan kompetensi guru SMK. Selain itu dilakukan juga peningkatan kompetensi tematik untuk guru sekolah dasar, bahkan disesuaikan antara guru yang diutus dengan widyaiswara yang kompeten 54
