4. Provinsi Sumatera Utara

Setiap peserta akan diberikan kesempatan untuk melakukan observasi kelas, melihat secara langsung bagaimana PBM dilakukan. Dengan adanya agenda itu, maka guru-guru juga melakukan berbagai persiapan. Jadi dampak positif dari MGMP ini juga ternyata dapat meningkatkan kinerja guru-guru di sekolah ini. Peran sebagai fasiliator, mewakili unsur dinas, adalah memantau, memotiviasi, dan memberikan beberapa materi yang dibutuhkan guru. Sebuah kolaborasi yang unik, karena dilakukan diatas kemandirian teman-teman guru. Dukungan Kepala sekola juga amat penting. Pada akhirnya kepala sekolah membantu membiayai dana transport bagi guru peserta.

4. Provinsi Sumatera Utara

Prov. Sumatera Utara memiliki 25 Kabupaten dan 8 Kota yang terdiri dari (1) Kab. Asahan (2) Kab. Batu Bara (3) Kab. Dairi (4) Kab. Deli Serdang (5) Kab. Humbang Hasundutan (6) Kab. Karo (7) Kab. Labuhanbatu (8) Kab. Labuhanbatu Selatan (9) Kab. Labuhanbatu Utara (10) Kab. Langkat (11) Kab. Mandailing Natal (12) Kab. Nias (13) Kab. Nias Barat (14) Kab. Nias Selatan (15) Kab. Nias Utara (16)Kab. Padang Lawas (17) Kab. Padang Lawas Utara (18) Kab. Pakpak Bharat (19) Kab. Samosir (20) Kab. Serdang Bedagai (21)Kab. Simalungun ( 22) Kab. Tapanuli Selatan (23) Kab. Tanuli Tengah (24) Kab. Tapanuli Utara (25) Kab. Toba Samosir (26) Kota Binjai (27) Kota Gunungsitoli (28) Kota Medan (29) Kota Padangsidempuan (30) Kota Pemantangsiantar (31) Kota Sibolga (32) Kota Tanjungbalai (33) Kota Tebing tinggi. Prov Sumatera Utara memiliki 5 (lima) Program Utama yaitu; (1) Pelayanan dan Manajemen berkualitas (2)Gerakan Sekolah Cerdas Bermartabat (3)Gerakan Cerdas (4)Program Guru Terbang (5) Guru Non PNS Sejahtera. Program yang dilakukan terintegrasi bersama di Prov. Sumatera Utara dengan indikator tidak hanya nilai UKG tapi juga peran serta P4TK dan BDK serta LPMP dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru. Program unggulan masih pada KKG/MGMP, wilayah Sumatera Utara juga sudah mulai penerapan PKP Zonasi.

Data jumlah guru di Prov. Sumatera Utara PNS dan non PNS berusaha dipetakan dengan baik sehingga Guru Non PNS (Honorer) mendapatkan Rp. 90.000 perjam dari APBD karena kesejahteraan akan meningkatkan kompetensi guru sehingga harus ada sistem yang menjamin bahwa guru tersebut sejahtera. Tingkat kebutuhan akan Guru sangat tinggi sedangkan jumlah guru PNS yang terbatas dan penghargaan pada guru honorer yang kurang maka disikapi dengan dukungan daerah berupa kesejahteraan guru untuk guru honorer melalui APBD. Dengan memastikan Rp 90.000 per jam maka

diharapkan kualitas kesejahteraan guru honorer akan meningkat dan guru dapat meningkatkan juga kompetensinya yang tentunya akan menghasilkan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang dilakukan.

Pendataan merupakan tantangan bagi Prov. Sumatera Utara karena belum ada pendataan yang dapat memetakan sebaran dan kebutuhan guru sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk Program Peningkatan Kompetensi Guru. Data Kekurangan guru sebetulnya adalah secara jumlah cukup namun sebarannya yang kurang merata sehingga untuk beberapa daerah terjadi kekurangan guru, Kab. Deli Serdang membutuhkan Lab IPA dan penyediaan buku yang sangat terbatas bahkan sesuai standar sangat minimal, belum satu sekolah pun yang menuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Perencanaan dan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Peningkatan Kompetensi Guru dilakukan melalui program pelatihan, bimtek, dan program peningkatan kompetensi guru lainnya. Program Peningkatan Kompetensi Guru diharapkan akan menghasilkan layanan yang berkualitas sesuai standar nasional pendidikan (SNP) dan standar layanan minimal yang sudah ditetapkan. Jalur peningkatan kompetensi guru dibuat agar dapat diakses oleh semua guru sehingga partisipasi pendidikan akan meningkat. Program percepatan yang dilakukan dibutuhkan untuk mengejar indikator –indikator capaian pendidikan yang masih rendah seperti nilai UKG, yang berkorelasi positif terhadap capaian siswa seperti nilai PISA/AKSI.

Program Guru Terbang untuk Nias adalah program yang diperuntukan bagi peningkatkan mutu dan kualitas dari para siswa serta guru-guru di sekolah yang tertinggal. Dinas Pendidikan Sumut melaksanakan seleksi terhadap guru-guru yang ada dan yang sesuai dengan standarisasi sehingga guru tersebut mempunyai kapasitas kemampuan dan potensi untuk mengajar siswa di sekolah yang dituju, juga guru-guru yang sudah ada di sekolah itu.

Sekolah di Nias Selatan memerlukan guru yang memiliki kapasitas yang bagus sehingga mutu pelajar atau siswa yang ditamatkan dari sekolah tersebut akan baik dan meningkat, maka akan dikirim guru terbang ke sekolah tersebut. Menurut analisa, diperlukan guru yang memiliki kapasitas yang baik, maka didatangkan guru tersebut ke sekolah itu. Proses pengiriman guru terbang dilakukan dengan cara guru tersebut akan mengajar selama dua minggu dan kemudian dikembalikan, lalu diganti dengan yang lainnya dengan waktu yang sama. Nantinya akan ada mekanisme untuk guru terbang

tersebut dan akan diatur sehingga bisa memenuhi dan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Tujuan guru terbang tersebut yang pertama adalah bagaimana meningkatkan mutu lulusan di sekolah terutama sekolah-sekolah di daerah yang memang tingkat pendidikannya tertinggal. Tujuan kedua yaitu bagaimana guru-guru di sekolah yang tertinggal tersebut bisa meningkat kapasitasnya, kemampuannya dan juga kompetensinya sehingga dapat menghasilkan lulusan terbaik.

LPMP Sumatera Utara

Alat pengukuran kompetensi guru belum ada yang terstruktur dan terencana masih menggunakan UKG 2015, sehingga LPMP mengajukan melalui pendekatan sekolah model dan menggunakan rapor mutu dengan harapan rapor mutu akan menggambarkan kebutuhan sekolah sebagai suatu sistem yang menyeluruh dari 8 (delapan) standar.

Program Peningkatan Kompetensi Guru yang dilakukan melalui Kelompok kerja (KKG, MGMP, MKKS, MKPS) diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada lebih banyak guru untuk mengakses. PKB dan PKP sudah dilakukan selama 3 tahun belakangan, serta pelatihan Offline menjadi pilihan dengan tatap muka namun cara ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Kemudian Daring memberikan kesempatan yang lebih luas bagi guru untuk mendapatkan pelatihan. Namun, pelatihan daring tidak secara maksimal dapat dilaksanakan bagi daerah yang sulit mengakses sinyal. Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh Kemendikbud maka blended menjadi cara yang dipilih dengan tujuan bahwa program peningkatan kualitas guru dapat diakses lebih banyak dan lebih luas.

Bentuk Pelatihan lainnya yang dilakukan adalah Workshop, In House Trainig (IHT), dan Symposium. Sedangkan indikator capaiannya adalah dilihat dari capaian jumlah peserta, capaian total yang dilatih, dilakukannya Pre test dan post test dan capaian nilai UKG (1 kali dalam 5 tahun).

Dengan adanya PISA yang digunakan sebagai alat ukur atau indikator keberhasilan pendidikan maka Indonesia terpacu untuk membuat sistem yang lebih baik merespon hasil PISA. Soal PISA yang berbasis HOTS disesuaikan dengan pembelajaran siswa dan pelatihan guru yang berbasis HOTS. Diharapkan Kompetensi pembelajar siswa akan semangkin baik dengan indikator capaian nilai UN dan USBN, jumlah siswa yang masuk dunia kerja, jumlah yang berwirausaha, dan jumlah lolos Perguruan Tinggi.