Setiap peserta akan diberikan kesempatan untuk melakukan observasi kelas, melihat secara langsung bagaimana PBM dilakukan. Dengan adanya agenda itu, maka guru-guru juga melakukan berbagai persiapan. Jadi dampak positif dari MGMP ini juga ternyata dapat meningkatkan kinerja guru-guru di sekolah ini. Peran sebagai fasiliator, mewakili unsur dinas, adalah memantau, memotiviasi, dan memberikan beberapa materi yang dibutuhkan guru. Sebuah kolaborasi yang unik, karena dilakukan diatas kemandirian teman-teman guru. Dukungan Kepala sekola juga amat penting. Pada akhirnya kepala sekolah membantu membiayai dana transport bagi guru peserta.
4.
Provinsi Sumatera Utara Prov. Sumatera Utara memiliki 25 Kabupaten dan 8 Kota yang terdiri dari (1) Kab. Asahan (2) Kab. Batu Bara (3) Kab. Dairi (4) Kab. Deli Serdang (5) Kab. Humbang Hasundutan (6) Kab. Karo (7) Kab. Labuhanbatu (8) Kab. Labuhanbatu Selatan (9) Kab. Labuhanbatu Utara (10) Kab. Langkat (11) Kab. Mandailing Natal (12) Kab. Nias (13) Kab. Nias Barat (14) Kab. Nias Selatan (15) Kab. Nias Utara (16)Kab. Padang Lawas (17) Kab. Padang Lawas Utara (18) Kab. Pakpak Bharat (19) Kab. Samosir (20) Kab. Serdang Bedagai (21)Kab. Simalungun ( 22) Kab. Tapanuli Selatan (23) Kab. Tanuli Tengah (24) Kab. Tapanuli Utara (25) Kab. Toba Samosir (26) Kota Binjai (27) Kota Gunungsitoli (28) Kota Medan (29) Kota Padangsidempuan (30) Kota Pemantangsiantar (31) Kota Sibolga (32) Kota Tanjungbalai (33) Kota Tebing tinggi. Prov Sumatera Utara memiliki 5 (lima) Program Utama yaitu; (1) Pelayanan dan Manajemen berkualitas (2)Gerakan Sekolah Cerdas Bermartabat (3)Gerakan Cerdas (4)Program Guru Terbang (5) Guru Non PNS Sejahtera. Program yang dilakukan terintegrasi bersama di Prov. Sumatera Utara dengan indikator tidak hanya nilai UKG tapi juga peran serta P4TK dan BDK serta LPMP dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru. Program unggulan masih pada KKG/MGMP, wilayah Sumatera Utara juga sudah mulai penerapan PKP Zonasi. Data jumlah guru di Prov. Sumatera Utara PNS dan non PNS berusaha dipetakan dengan baik sehingga Guru Non PNS (Honorer) mendapatkan Rp. 90.000 perjam dari APBD karena kesejahteraan akan meningkatkan kompetensi guru sehingga harus ada sistem yang menjamin bahwa guru tersebut sejahtera. Tingkat kebutuhan akan Guru sangat tinggi sedangkan jumlah guru PNS yang terbatas dan penghargaan pada guru honorer yang kurang maka disikapi dengan dukungan daerah berupa kesejahteraan guru untuk guru honorer melalui APBD. Dengan memastikan Rp 90.000 per jam maka 63
