2. LPMP

Pendekatan zonasi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas perarea dengan program peningkatan kompetensi guru . P4TK juga melakukan pendekatan wilayah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas guru dengan berkelanjutan. 2. LPMP

LPMP adalah lembaga penjamin mujtu pendidikan dengan pendekatan sekolah model, tahapan yang dilakukan untuk program sekolah model bertujuan mencari kelemahan dari sistem yang ada dalam sekolah dan memperkuat perencanaan berdasarkan tahapan rapor mutu sekolah.

Gambar 37. Sistem Informasi Penjamin Mutu Pendidikan

Tahapan sistem penjaminan mutu pendidikan dimulai dengan sistem penjamin mutu internal yang menjadi support sistem bagi satuan pendidikan, para pihak itu adalah; pemerintah, perencanaan, mutu baru, audit. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing. Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas :

 Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan

Standar Nasional Pendidikan;  Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah;  Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;  Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan;  Penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Gambar 38. Struktur Satuan Pendidikan

Sumber: Kemendikbud, 2019

Proses Budaya mutu dimulai :  Adanya kepala sekolah yang menginformasi adanya Kepala satuan pendidikan yang memiliki fungsi koordinasi .  Kelapa akan membentuk Kepala Tim Penjamin mutu sekolah  Kepala sekolah akan melakukan funggsi koordinasi nya dengan dewan guru dan tenaga kepedidikan.

 Ketua tim penjaminan mutu sekolah melakukan rencana pengembangan sekolah dan auditor internal sehingga dapat dideteksi lebih awal pencapaian atau target yang diharapkan.

Gambar 39. Sistem Penilaian 8 SNP

Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 40. Siklus Budaya Mutu

Sumber: Kemendikbud, 2019

Sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah dibagi menjadi lima tahapan yaitu: i) pemetaan mutu; penyusunan rencana peningkatan mutu; ii) implementasi rencana peningkatan

mutu; iii) evaluasi/audit internal; dan v) penetapan standar mutu pendidikan. Guna mengetahui capaian sekolah dalam hal mutu pendidikan pada saat akan menjalankan SPMI yang pertama kali, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi diri yang di dalamnya termasuk instrumen evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil pemetaan mutu selanjutnya dapat dijadikan acuan di dalam menetapkan visi, misi dan kebijakan sekolah dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan.

Gambar 41. Sistem Penjamin Mutu Eksternal

Sumber: Kemendikbud, 2019

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah proses dimana Setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen didalamnya memiliki tanggungjawab dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan.Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan (whole school approach) untuk bersama-sama memiliki budaya mutu. Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SMPE).

Tabel 9. Pembagian Tugas Budaya Mutu

Sumber: Kemendikbud, 2019

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen besar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan akreditasi dan badan standar. Sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan dijelaskan pada Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Gambar 42. Desain Kegiatan Penjamin Mutu Pendidikan Dasar & Menengah

Sumber: Kemendikbud, 2019

Langkah penjaminan mutu dalam siklus terdiri atas: 1. Penetapan Standar

Memiliki standar mutu sebagai landasan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, SNP adalah kriteria minimal dalam menyelenggarakan pendidikan. Satuan Pendidikan dapat menetapkan standar di atas SNP apabila penyelenggaraan pendidikan telah memenuhi seluruh kriteria dalam SNP.

2. Pemetaan Mutu

Memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan melalui kegiatan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), masalah yang dihadapi dan rekomendasi; 3. Penyusunan Rencana Pemenuhan

Membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta rencana

strategis pengembangan satuan pendidikan. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi kegiatan; 4. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

Melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran sesuai hasil perencanaan sehingga standar dapat tercapai; 5. Evaluasi/Audit Mutu

melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Pemetaan mutu dilaksanakan dimulai dengan sekolah mengisi e-EDS (Aplikasi Pemetaan Mutu Sekolah). e- EDS adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SNP. Hasil EDS dipakai sebagai dasar penyusunan RKS dan RKAS dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah secara konsisten dan berkelanjutan, serta sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan menilai kinerja sekolah berdasarkan SNP, mengetahui tahapan pengembangan dalam pencapaian SNP sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan dan menyusun RKS/RKAS sesuai kebutuhan nyata dalam rangka pemenuhan SNP. Dengan pelaksanaan pemetaan mutu melalui e-EDS ini maka manfaat yang akan dapat diperoleh adalah:

Gambar 43. Alur Pengumpulan Data Mutu

Sumber: Kemendikbud, 2019

 Sekolah dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya sendiri dan merencanakan pengembangan dan peningkatan ke depan.  Sekolah dapat memiliki data dasar yang akurat sebagai dasar untuk pengembangan dan peningkatan di masa mendatang.  Sekolah dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan yang disediakan, mengkaji apakah inisiatif peningkatan tersebut berjalan dengan baik dan menyesuaikan program sesuai dengan hasilnya.

Sekolah dapat memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan demi meningkatkan akuntabilitas sekolah. Gambar 44. Alur Database Sistem Informasi Mutu

Sumber: Kemendikbud, 2019

Seluruh langkah dalam siklus penjaminan mutu dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Seluruh langkah penjaminan mutu pada satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam satu atau lebih siklus akan menghasilkan rapor hasil implementasi sistem penjaminan mutu.

Sistem penjaminan mutu internal dapat berjalan dengan baik di satuan pendidikan jika terdapat unsur penjaminan mutu di dalam manajemennya. Unsur penjaminan mutu tersebut dapat dalam bentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang

merupakan tim independen di luar manajemen sekolah yang minimal berisi perwakilan pimpinan satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya serta komite di satuan pendidikan tersebut. Jika sumberdaya satuan pendidikan tidak mencukupi, fungsi penjaminan mutu ini menjadi tugas dari tim manajemen yang sudah ada dalam satuan pendidikan.

Pembagian tugas dalam sistem penjaminan mutu pada satuan pendidikan, Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas pada sistem penjaminan mutu pendidikan dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Gambar 45. Alur Pengembangan Kapasitas SDM Daerah

Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 46. Alur Pengembangan Sekolah Model & Pola Pengimbasan

Sumber: Kemendikbud, 2019

Pelatihan Fasilitator Daerah (FASDA) Sekolah Model

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi Mutu Pendidikan (SPMP) dan pemahaman kepada peserta tentang: 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Tehnik Fasilitasinya 3. Tehnik Pengembangan Dokumen Mutu Sekolah 4. Tehnik Pengembangan Dokumen Audit Mutu Internal 5. Pelaksanaan Pengembangan Sekolah Model di Satuan PendidikanPelatihan Tim

Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS)

Gambar 47. Alur Capain SNP

Sumber: Kemendikbud, 2019

Hasil PMP yang sudah di lakukan harus di analisis untuk di ketahui kelemahan dan kelebihan yang sudah di miliki sekolah. Pemetaan baru merupakan langkah awal dalam siklus penjaminan mutu internal. Setelah pemetaan memunculkan rapor mutu kemudian di lakukan perencanaan. Dalam rapor PMP akan terlihat deretan angka angka dari 0 s.d 7. Semakin tinggi artinya semakin baik capaian SNP sekolah demikian sebaliknya. Dalam keadaan capaian sekolah rendah semua maka di butuhkan skala prioritas pencapaian dan disusun dalam RKS yang di jabarkan dalam RKT. Perencanaan 4 tahunan disusun dengan mengacu kepada rencana strategis dinas pada tiap daerah. RKT dengan di dukung RKAS akan mewujudkan program setiap tahunnya.

Nilai capaian SNP yang masih rendah atau berwarna merah di Rapor Mutu PMP memerlukan tindakan. Berdasarkan analisa akan dapat di temukan akar masalah yang menjadi sebab dari kelemahan yang timbul. Jangan sampai terjadi kita memecahkan masalah yang bukan akar masalah, apalagi sampai membuatkan program hal yang bukan merupakan masalah. Hal ini juga menjadi pokok penekanan kenapa dalam pengisian instrumen PMP harus sevalid mungkin, agar jangan sampai muncul program yang bukan masalah sekolah. Pasca perencanaan kemudian di lakukan implementasi pelaksanaan program yang sudah di susun berdasarkan anggaran yang tersedia.

Gambar 48. Database Sistem Informasi Mutu

Sumber: Kemendikbud, 2019

Bimbingan Teknis Sekolah Model

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi dan pemahaman kepada peserta tentang: 1. Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Satuan PendidikanPelatihan Tim Penjaminan Mutu

Pendidikan Daerah (TPMPD) 2. Penyusunan Pro l Mutu Sekolah 3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu 4. Pengembangan Dokumen Mutu Sekolah 5. Audit Mutu Internal

6. Pendampingan Pengembangan Sekolah ModelMonitoring Dan Evaluasi (MONEV)

Sekolah Model

Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 50. Integrasi Sekolah Rujukan, Sekolah Model & Sekolah Imbas

Monitoring Dan Evaluasi (MONEV) Sekolah Model

Tujuan dari kegiatan monev sekolah model ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengembangan sekolah model. Apakah dilaksanakan sesuai dengan maksud, tujuan serta hasil yang akan dicapai.

Potret Sekolah Model

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyusunan potret sekolah model oleh TPMPS dan pendamping berdasarkan hasil implementasi SPMI pada umumnya, khususnya berdasarkan hasil pendampingan pengembangan sekolah model.

Diseminasi Sekolah Model

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan gambaran langsung dari sekolah model kepada satuan pendidikan lain tentang implementasi penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu

Pembagian Tugas dalam Sistem Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan

Ukuran Keberhasilan Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan

Ukuran keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan terdiri dari indikator keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak.