6. Provinsi NTT

Kebijakan strategis tersebut difokuskan untuk mendukung keberhasilan implementasi pemerataan dan perluasaan akses; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan dalam kerangka pencapaian insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Kebijakan strategis yang dimaksud merupakan kebijakan-kebijakan P4TK IPA yang mencakup pengembangan strategi dan metode-metode inovatif dalam meningkatkan kompetensi PTK IPA, peningkatan kompetensi widyaiswara IPA dan terpenuhinya kecukupan jumlah widyaiswara IPA yang mengacu pada standar-standar kompetensi nasional dan internasional; penyelenggaraan forum-forum ilmiah, pagelaran Porseni dan sebagainya guna meningkatkan kompetensi dan kepekaan widyaiswara IPA dalam hal kompetensi sosial serta kompetensi personal; analisis hasil akreditasi sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; pemberdayaan asosiasi profesi dan himpunan-himpunan guru IPA sebagai wahana penggerak kesadaran dan aksi self-continuous improvement mutu pendidik; pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); pengadaan fasilitas dan pemberian dorongan guna terwujudnya kompetensi guru IPA dalam hal Penulisan Karya Ilmiah; pengembangan inovasi model-model penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu trademark, seperti PAKEM, Lesson Study, Capacity Building yang menjadi prioritas karena fungsinya yang strategis untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan; pemanfaatan dan pengembangan ICT sebagai media pembelajaran jarak jauh; penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan secara terprogram dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP); fasilitasi pengembangan pembelajaran sains menuju sekolah berbasis keunggulan lokal, standar nasional dan standar internasional; peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan mutu PTK IPA; peningkatan kesejahteraan pegawai; peningkatan mutu pendidikan lingkungan hidup.

6. Provinsi NTT

Semua guru tidak terkecuali yang berada di wilayah timur Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk dibekali dengan kompetensi guru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Peningkatan kompetensi guru ini telah dilakukan oleh Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) melalui berbagai program peningkatan kompetensi bagi semua guru. Berdasarkan UU Guru dan Dosen maka seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik D4/S1, dan yang memiliki hak pemilik sertifikasi, pendidikan profesi, sertifikasi pendidikan, kompetensi, dan guru professional.

Dari 29000 kuota yang tersediakan untuk sertifikasi hanya 1500 guru yang lulus. Hal ini dikarenakan tingkat penguasaan dan kompetensi guru yang masih rendah. Dinas Pendidikan NTT merencanakan 29000 untuk sertifikasi guru, dan yang mendaftar 9000 sedangkan yang lulus sebanyak 1500 guru. Pemenuhan Kompetensi guru di NTT masih rendah pada kompetensi pedagogik dan professional dapat dilihat dari hasil UKG 2015. Sedangkan mengenai kesejahteraan guru, subsidi tunjangan bagi Guru bersertifikasi ditambahkan 500.000 per bulan dan non sertifikasi 750.000 per bulan, guru komite 800.000 per bulan sedangkan guru biasa 300.000 per bulan.

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru adalah Pelatihan pengawas, olimpiade guru serta pemberian penghargaan guru berprestasi. Terdapat 150 sekolah yang memiliki kepala sekolahbersertifikasi.Masih 15% guru di NTT yang belum bergelar sarjana dan tidak ada program pendidikan lanjutan bagi guru-guru tersebut, akan tetapi dapat diatasi melalui program PKP. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengindikasikan bahwa lima tahun kedepan guru-guru yang produktif di NTT akan banyak yang pensiun. Untuk mengatasi hal ini maka akan dilakukan pelatihan instruktur kepada lulusan siswa SMK yang kemudian akan direkrut sebagai guru honorer SMK. Kegiatan yang dilakukan dinas pendidikan lebih banyak kepada kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru.

Sejak tahun 2016 madrasah tidak dilibatkan kembali oleh LPMP mengenai peningkatan kualitas guru. MAN Kupang tidak bisa mengakses Program Peningkatan Kompetensi Guru, karena LPMP memiliki pendekatan mutu sehingga akan ada pendekatan sekolah model dan rapor mutu sebagai respon pendidikan yang berkualitas. Sesuai SK Dirjen mengenai pola penyusunan pengajaran yang berbasis industry 4.0, secara teknis madrasah juga harus mendapatkan program peningkatan kompetensi akan tetapi secara penerapannya pihak madrasah sulit untuk mendapatkannya, sehingga ada keterbatasan akses program peningkatan kompetensi bagi guru madrasah.

Tidak meratanya kompetensi di madrasah terjadi karena banyak guru yang memiliki latar belakang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Misalnya

guru yang bersangkutan sarjana tadris agama akan tetapi setelah mengajar guru tersebut mengajar guru IPS/IPA, kemudian yang tercatat merupakan guru PKN. Dari hal ini tidaklah make sense, dan untuk guru PKN di madrasah tidak pernah mendapatkan pelatihan. Sehingga untuk kenaikan pangkat, guru madrasah mengalami kesulitan untuk peningkatan pangkat dari Gol.IVA ke IVB.

Pendis Kanwil Kemenag NTT memberikan penguatan pada Program Peningkatan Kompetensi Guru dan telah melakukan PKB untuk PAI. Pemberi materi adalah guruguru yang telah melakukan TOT di Jakarta. Diharapkan penyelenggaraan kegiatan TOT lebih ditingkatkan kembali kedepannya. Terdapat pula aplikasi pengajuan sertifikasi kemenag yaitu SIMPATIKA.

Permasalahan yang terjadi pada LPMP Prov.NTT adalah (1) pendistribusian guru yang tidak merata, hal ini dikarenakan menumpuknya guru di kota dibandingkan di daerah, (2) tingginya missmatch (tidak sesuainya mapel yang diajarkan guru dengan kompetensi yang dimiliki guru), (3) kesejahteraan guru yang masih rendah, dimana masih banyak guru di NTT yang belum sertifikasi karena salah satu syaratnya adalah harus mengikuti UKG, (4) minimnya pelatihan yang diikuti guru untuk mengembangkan kompetensinya, (5) akses jaringan yang belum terpenuhi secara merata dalam mengikuti pelatihan, (6) KKG/MGMP di NTT tidak berjalan baik dikarenakan masalah anggaran, dan (7) tidak pernah melakukan evaluasi dan monitoring mengenai apa yang dibutuhkan

guru.

Solusi terbaik dalam memperbaiki kompetensi guru dengan cara maksimalkan KKG/MGMP dan melakukan evaluasi dan mpnitoring terhadap apa yang dibutuhkan guru. Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kompetensi guru yaitu perencanaan, proses, dan evaluasi. Proses pembelajaran dan evaluasi yang rendah pada guru akan mengakibatkan rendahnya kualitas siswa. Di desa-desa yang ada di kabupaten Belu dan kota Atambua akan dilakukan peningkatan kualitas pendidikan. Namun, pihak LPMP tidak pernah melakukan evaluasi dan monitoring terhadp kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan terbatasnya tupoksi LPMP, oleh karena itu diharapkan dapat diperlebar kembali tupoksi LPMP.

P4TK hanya ada di beberapa provinsi akan tetapi LPMP ada disetiap provinsi. Diharapkan LPMP memiliki hak yang sama dengan P4TK untuk mengadakan pelatihan bagi peningkatan kompetensi guru. Desain proses diklat peningkatan kompetensi guru perlu diperhatikan kedepannya. Kompetensi guru dapat dipengaruhi oleh pelatihan