C. Tujuan Evaluasi

e. Perkembangan sistem informasi lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan lembaga keuangan berbasis agama. f. Disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus mendorong pengelolaan wakaf secara produktif sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Kedua lembaga menyadari, pengentasan kemiskinan itu tidak dapat dicapai tanpa adanya sumber daya yang cukup. Pembiayaan yang berasal dari dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf menawarkan potensi yang sangat besar dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Wakaf untuk kesejahteraan umat tanpa menafikan pentingnya wakaf sosial untuk peribadatan, kuburan, dan pendidikan. Wakaf untuk kesejahteraan, berarti mengentaskan kemiskinan. Wakaf memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap TPB. Dengan membangun instrumen-instrumen seperti wadah untuk crowdfunding, impact investment, green sukuk atau wakaf untuk TPB dan beragam kerjasama lainnya, dapat membantu tercapainya potensi tersebut.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi Bidang Pendidikan tentang Program Peningkatan Kompetensi Guru adalah; 1. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan peningkatan kompetensi guru, termasuk faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan 2. Mengetahui dampak peningkatan kompetensi guru terhadap profesionalisme guru dan mutu pembelajaran 3. Mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan peningkatan kompetensi guru dan praktik baik yang telah dilakukan oleh daerah.

Tujuan Evaluasi Pengelolaan Dana Sosial Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat adalah; 1. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dana sosial keagamaan dalam memberdayakan ekonomi umat 2. Melakukan identifikasi terhadap potensi darimana saja sumber dana sosial keagamaan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. 3. Mengetahui program dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan dari pengelolaan dana sosial keagamaan. 4. Mengusulkan rekomendasi peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan dan kerangka kebijakan yang dibutuhkan.