BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

2.1 PROFIL INSTANSI A. SEJARAH ORGANISASI

Pada zaman Belanda ada salah satu institusi di daerah pelabuhan dengan nama Heven arts dibawah Haven Master (Departemen Perhubungan) pada tahun 1911 – 1950. Tujuan dari

Heven Arts adalah untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina ke Indonesia melaui pelabuhan laut. Dengan terbitnya Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina

Laut, Heven Arts menjadi perangkat Departemen Kesehatan, dengan organisasinya disebut

Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL).

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

147/Menkes/IV/SK/1978, maka organisasi DKPL ada perubahan nama organisasinya menjadi

Kantor Kesehatan Pelabuhan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan bahwa KKP adalah unit pelaksana teknis Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI.

Dari klasifikasi yang ada terbagi menjadi 4 kelas yaitu KKP Kelas I, KKP Kelas II dan KKP

Kelas III dan kelas IV.

KKP Kelas I Tanjung Priok dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi:

1. Subbagian Administrasi Umum

2. Substansi Tata Usaha

3. Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan

4. Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

5. Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP Kelas I Tanjung Priok mempunyai 5 (lima) Wilayah Kerja yaitu:

1. Pelabuhan Laut Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol

2. Pelabuhan Samudra Muara Baru

3. Pelabuhan Laut Marunda

4. Pelabuhan Laut Kali Baru

5. Pelabuhan Laut Muara Angke dan Pantai Mutiara.

B. VISI DAN MISI ORGANISASI

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit 2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Dengan demikian visi KKP Tanjung Priok mengikuti visi tersebut. Upaya meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden yaitu terwujudnya Indonesia

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ditempuh dengan sembilan misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh wargA

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

C. NILAI- NILAI ORGANISASI

Nilai – nilai organisasi KKP Kelas I Tanjung Priok :

1. Pro Rakyat Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

2. Inklusif

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

3. Responsif

Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi 5 geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.

4. Efektif

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.

5. Bersih

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.

D. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok

Struktur Organisasi KKP Kelas I Tanjung Priok berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan, maka struktur organisasi KKP Kelas 1 Tanjung Priok adalah sebagai berikut :