E. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN, tugas pokok dan fungsi KKP adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/Faktor resiko kesehatan diwilayah kerja pelabuhan. bandara dan pos lintas batas

Adapun ruang lingkup tugas masing-masing bagian dan bidang di Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok adalah sebagai berikut : a. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan. b. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian resiko lingkungan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan c. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah serta penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan. d. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan

2. Fungsi dari KKP Kelas I Tanjung Priok:

1) Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran

2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan factor resiko kesehatan pada alat angkut, Orang, Barang dan/atau Lingkungan.

3) Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan Faktor resiko kesehatan pada alat angkut, Orang, Barang dan/atau Lingkungan.

4) pelaksanaan respon terhadap penyakit Faktor resiko kesehatan pada alat angkut, Orang, Barang dan/atau Lingkungan.

5) Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus

6) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dibidangkekarantinaan kesehatan

7) Pengelolaan data dan informasi dibidang kekarantinaan kesehatan

8) Pelaksanaan jejaring, koordinasi ddan kerjasama dibidan kekarantinaan kesehatan

9) Pelaksanaan bimbingan tehnis dibidang kekarantinaan kesehatan

10)Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang kekarantinaan kesehatan

11)Pelaksanaan urusan administrasi

2.2 PROFIL PESERTA

Nama : Hanafi Daulay, Amd.Kep

Tempat/Tanggal lahir : Tapanuli Selatan/28,08,1994

Pendidikan : D III Keperawatan

NIP : 199408282022031002

Pangkat/Gol : Pengtur II/c

Jabatan : Perawat Terampil

Instansi : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Priok

Dalam pelaksanaan Rencana Aktualisasi nilai Berakhlak, peran dan kedudukan ASN peserta

Latihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara Golongan II Angkatan II mengacu pada tugas pokok yang terdapat di dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yaitu :

1 Mengajarkan prilaku hidup bersih dan sehat pada individu dalam melakukan promotif

2 Melakukan komuikasi teraupetik dalam pemberian asuhan keperawatan

3 Melakukan kegiatan bantuan penanganan bencana, atau berpartispasi dalam kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat

4 Melakukan penanggulangan penyakit/ wabah tertentu

5 Menyusun laporan pelaksanaan tugas

6 Melakukan tugas kedinasan lain

2.3 ROLE MODEL

Basuki tjahaja purnama (AHOK) adalah mantan gubernur DKI Jakarta Periode 2014 –2017 beliau adalah pemimpin yang menjalankan Nilai BerAkhlak, Dimana beliau melayani langsung pengaduan masyarakat yang datang ke balai kota sebelum memulai rutinitas pekerjaannya, selanjutnya semua kegiatan rapat-rapat pemerintah Dki Jakarta selalu terbuka dan disiarkan langsung di salah Satu media Youtube yang terbuka untuk dikases oleh masyarakat. sebagai seorang pemimpin beliau memiliki kualitas dan kapabilitas sebagai pemimpin terbukti dengan banyak prestasi yang beliau dapatkan dan keputusan keputusan yang sangat mengedepankan kepentingan masyarakat. Sebagai salah seorang keturunan tionghoa beliau mampu menjalin hubungan baik dengan semua stap dilingkungan pemerintahan maupun masyarakat terbukti dngan tingkat kepuasan masyarakat. Dari wawancara di sebuah televise beliau pernah diwarkan oleh salah 1 pengusaha dikaalimantan untuk mengembangkan bisnis tambang batu bara nya tetapi karena kecintaan beliau terhadap

DKI dan ingin memajukan ibukota beliau bertahan walaupun banyak yang ingin menjatuhkan. Sebagai seorang yang berawal dari pengusahan, menjadi bupati Belitung timur dan menjadi anggota DPR RI kemudian selanjutnya beliau menjadi Gubernur menunjukkan bahwasanya beliau sangat mampu beradaptasi dengan situasi yang beliau jalankan. Selanjutnya Ahok sebagai gubernur sangat mampuberkolaborasi dengansemua sector baik pihakswasta maupun pemerintah dengan salah satu contoh pengembangan pulau reklamasi belau menggandeng pihak swasta dalam melakukan pengembangan, dari urain singkat diatas menunjukkan bahwa ahok adalah mantan pemimpin yang menjalankan nilai Berakhlak.

2.4 SIKAP PERILAKU BELA NEGARA

1. Wawasan kebangsaan dan sikap bela Negara

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelolah kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nation charater) dan kesadaran terhadap sistem nasional (national system) yan bersumber dari pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, Makmur,dansejahtera.Belanegaraadalahsikap,tekad,danperilakusertaTindakanwarga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang –UndangDasarNegararepublikIndonesiatahun1945dalammenjaminkelangsunganhidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai – nilai dasar bela negara berdasarkan undang – undang nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber daya

Nasional untuk Pertahanan negara pasal 7 ayat (3), nilai dasar bela negara meliputi : cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara.

2. Analisis Isu Kontemporer

Isu – isu strategis kontemporer yang dihadapi Indonesia diantaranya korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, kejahatan communication (cyber crime, hate speech, dan hoax). Isu adalah adanya atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Isu yang tidak muncul di ruang publik dan tidak ada dalam kesadaran kolektif publik tidak dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Berdasarkan tingkat urgency, isu kritikal dapat dikategorikan menjadi isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Kemampuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi atau menetapkan isu yaitu kemampuan environmental scanning, problem solving dan perpikir analisis. Teknik mengenali isu melalui proses scan (issue scan) diantaranya media scanning, existing data, knowledgeable others, public dan private organization, dan public at large. Pendekatan yang dapat digunakan dalam analisis isu – isu kritikal adalah model pentahelix, elemen – elemen dalam model pentahelix yaitu government (G), academics (A), business (B), community (C), dan media (M) atau dikenal dengan GABCM. Alat bantu penerapan kriteria isu yang berkualitas diantaranya Aktualisasi Problematik Kekhalayakan

Layak (APKL) dan tekhinik tapisan Urgency Seriousness Growth (USG). Teknik analisis isu yang telah memenuhi APKL dan USG diantaranya mind mapping, fishbone diagram, analisis SWOT, table frekuensi, dan analisis kesenjangan.

3. Kesiapsiagaan Bela Negara

Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun social dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebutuhan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UU NKRI 1945 untuk mrenjaga, merawat, dan menjamin kelangsunganhidupberbangsadanbernegara.Kesehatanjasmanimerupakankesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktifitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan (Agus Mukholid, 2007).

Komponen kebugaran jasmani diantaranya komposisi tubuh, kelenturan/fleksibilitas tubuh, kekuatanotot, dayatahanjantung/paru – paru,dayatahanotot,danpolahidup sehat. Kesehatan mental berkaitan dengan sistem berpikir, Kesehatan berpikir, kendali diri, manajemen stress, emosi positif, dan makna hidup. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Kesiapsiagaan jasmani merupakanserangkaian kemampuan jasmani atau fisik yang dimiliki seseorang ASN.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government), Pemerintah telah meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai Dasar) ASN

BerAKHLAK dan Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa). Adapun detail dari nilainilai yang terkandung dalam BerAkhlak adalah sebagai berikut :

1. Berorientasi pelayanan

Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adapun panduan prilakunya/Kode etik sebagai berikut: a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat b. ramah, Cekatan, Solutif dan dapat diandalkan c. melakukan perbaikan tiada henti

2. Akuntabel

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang/organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik (Matsiliza dan Zonke, 2017)

Adapun panduan prilakunya/Kode etik sebagai berikut: a. Melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin dan brintegritas tinggi. b. Menggunakan kekayaan danbarangmilikNegara secarabertanggungjawabefektifdan efisien c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten konteks ASN, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan (Pasal 1 PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017), dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai professional dan kompetitif. Dalam hal ini ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja.

Adapun panduan prilakunya/Kode etik sebagai berikut: b. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah c. Membantu orang lain belajar d. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

Harmoni adalah kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktorfaktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur

Adapun panduan prilakunya/Kode etik sebagai berikut: a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya b. Suka menolong orang lain c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Peran ASN Harmonis

1) PosisiPNSsebagaiaparaturNegara,diaharusbersikapnetraldanadil.Netraldalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil, berarti PNS dalam melaksanakna tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan.

2) PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok kelompok minoritas, dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan

3) DalammelaksanakantugasdankewajibanPNS jugaharusmemiliki sukamenolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan

4) PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya.

5. Loyal

Dalam Konteks ASN loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan panduan perilaku: a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan Negara c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuantujuanatau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan (Robbins, 2003)

Adapun panduan prilakunya/Kode etik sebagai berikut: a. Cepat menyeduaikan diri mengahadapi perubahan b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas c. Bertindak proaktif

7. Kolaboratif

Yaitu Membangun kerja sama yang sinergis

Adapun panduan prilakunya/Kode etik sebagai berikut: a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribus b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah c. Menggerakkkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

2.6 Kedudukan dan Peran ASN Menuju Smart Governance

A. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profeional, memiliki nilai dasar,Etika Profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik KKN(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

1. Kedudukan, Peran, Hak Kewajiban, Kode etik ASN

Kedudukan ASN berdasarkan Undang – Undang nomor 5 tahun 2014 yang terbagi atas dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kontrak (PPPK).Dalam manajemen ASNjugamembahas peranASNyaitu Fungsi dan tugasnya yakti sebagai pelaksana kebijakan publik, Pelayan Publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang memiliki hak sebagai PNS ; Gaji, Tunjangan, Cuti, Jaminan Pensiun, Hari tua, Perlindungan Pengembangan Kompetensi, hak sebagai PPPK adalah Gaji, Tunjangan, Cuti, Perlindungan, Pengembangan

Kompetensi, dan kewajiban setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Pemerintah Sah, Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Pelaksana Kebijakan, Taat

UU, Melaksanakan tugas kedinasan, Menunjukan integritas, dan teladan, menyimpan rahasia jabatan.

2. Konsep sistem Merit

SistemmeritadalahkebijakandanmanajemenASNyangberdasarkanpadakualifikasi, kompetensi dan kinerjasecaraadil danwajardengantanpamembedakanlatarbelakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecatatan.

Manfaat sistem Merit: a. Bagi Organisasi: Mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya b. Bagi Pegawai: menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM dimulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pegawai ASN yang terpilih dan pegawai di tempatkan sesuai dengan perencanaan. Jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, pengembangan, yaitu: pangkat dan jabatan, Pengembangan karir, Mutasi Pegawai, Penilaian Kinerja.

3. Mekanisme pengelolaan ASN

Manajemen PNS: Penyusunan penetapan Kebutuhan, pengadaan, Pangkat dan Jabatn, Pengembangan Karir, Promosi, Mutasi, Penilaian Kinerja, Penggajian dan Tunjangan, Penghargaan, Jaminan Pensiun dan Hari Tua, Disiplin, Perlindungan. Sementara

PPPK: Penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin dan pemutusan perjanjian kinerja.

B. Smart ASN

Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsive terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan arahan presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilanya tidak terbatas mengoperasikan gawai. Kerangka kinerja literasi digital terdiri dari kurikulum digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Kerangka kurikulum literasi digital inidigunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan efektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital.

Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan, yaitu:

1. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital

2. Persiapkan betul roadmap transportasi digital di sector – sector strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan social, sector Pendidikan, sector Kesehatan, perdagangan, sector industry, dan sector penyiaran.

3. Percepatan integritas Pusat Data Nasional

4. Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital

5. Persiapan terkait dengan regulasi, skema – skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digitaldilakukansecepat – cepatnya. Literasi digitallebihdarisekedar masalah fungsional belajar sebagaimana menggunakan computer dan keyboard, atau cara melakukan pencarian online. Literasi digital juga mengacu pada mengajukan pertanyaan tentang sumber informasi itu, kepentingan produsenya, dan cara - cara mana ia mewakili dunia dan memahami bagaimana perkembangan teknologi ini.

Bab Iii

Rancangan Aktualisasi

3.1.DESKRIPSI ISU

Berdasarkan identifikasi dari beberapa isu atau problematika yang ditemukan dalam melaksanakan tugassehari-hariselamamasaorientasi maupundiskusi bersamarekankerjadan Mentor di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok terdapat 3 (tiga) isu yang saya angkat, antara lain:

1. Isu ke 1. Belum optimalnya pengisian survei kepuasan pengunjung di bidang pelayanan UKLW a. Kondisi saat ini

Upayakesehatan linas wilayah(UKLW) merupakansalah1 bidangpelayananyangada di KKP Kelas 1 tanjung priok adapun pelayanan yang ada ialah, pemeriksaan Kesehata (KIR), Vaksinasi Internasional (meningitis dan Yellow fever, maupun vaksinasi covid

19) sehingga untuk memperoleh pelayanan yang baik dan sesuai keiinginan masyarakat diperlukan survey tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan sehingga mengetaui apa saja kekurangan pelayanan yang perlu diperbaiki dan di optimalkan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini pengisian survey kepuasan pengunjung di Uklw KKP Kelas I Tanjung Priok masih belum bisa dikatakan optimal, hal ini dapat dilihat dari Suvei kepuasaan pengunjung yang ada masih berbentuk form dan dibagikan oleh bagian pendaftaran sehingga membutuhkan SDM dan waktu yang tidak pleksibel dan masih banyaknya pengunjung yang tidak mengisi survey dengan berbagai macam alasan. Kondisi ini dialami langsung oleh penulis saat membagikan surveykepuasan kepada pengunjung danterlihat darihasil nyamasih banyakform yang kembali dengan keadaan form yang masih kosong b. Data data yang ada pada bulan juni adalah jumlah responden yang mengisi survei adalah 75 responden dari jumlah total pengunjung 389. Dari data terserbut hanya 19% yang mengisi survei kepuasan. c. Dampak masalah jika tidak diselesaikan dan pihak yang terkait d. Pihak Terkait

Tujuan dari survey adalah untuk mengetaui apakah kegiatan tersebut sudah sesuai tujuan organisasi dan keinginan masyrakat sehingga apabila masalah tersebut tidak diselesaikan maka bisa berdampak Tidak terlaksananya Perbaikan pelayanan yang prima sesuai keinginan masyarakat disebabkan pengisian survei kepuasan yang di peroleh dari pengunjung belum optimal. Semakin banyak penggunaan kertas sehingga menyebabkan adanya penambahan biaya aggaran yang harus dikeluarkan yang menjadikan anggaran tidak efisien.

1. Penanggung Jawab Survei kepuasan masyarakat

2. Subkoordinator Bidang Uklw

3. Bagian Keungan

2. Isu Ke 2. Belum optimalnya pendokumentasian pemantauan suhu refrigerator di ruang penyimpanan Vaksin a. Kondisi saat ini

Sebagai salah satu unit pelayanan vaksinasi Pemantauan suhu sebaiknya dilakukan lebih sering, lebih dari 2 kali dalam sehari, pastikan suhu tetap 2-8 0C, Sehingga kondisi vaksin masih tetap dalam keadaan baik dan sesuai regulasi dalam peyimpanan Dari pengalaman saya didapat bahwa Pemantauan suhu belum dilakukan secara baik terlihat dari faktanya yaitu belum adanya pencatatan ataupun pendukumentasiansecara tertulis olehpetugas,permasalahan telahdialami olehpenulis sejak mulai bekerja b. Data c. Dampak masalah jika tidak diselesaikan d. Pihak terkait

Selama ini dalam pengecekan atau pemantauan suhu di Refrigrator hanya sekedar dilihat indikator suhunya saja dan meamstikan masih dalam keadaan normal 2-8 derajat.

Tujuan dari pemantaun suhu vaksin adalah untuk menjaga kualitas vaccine agar tetap baik saat digunakan sehingga Apabila suhu vaksin tidak dipantau dan tidak didokumentasikan akan menimbulkan kecurigaan terhadap kualitas vaksin yang berubah akibat suhu yang tidak dipantau karena tidak ada bukti dokumentasi untuk membenarkan bahwa suhu telah dipantau.

1. Petugas bagian pelayanan

2. kordinator UKLW

3. Isu Ke 3 ketersediaan vaksin yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengunjung a. Kondisi Saat Ini Pemberian vaksin covid 19 harus sesuai dengan petunjuk tekhnis dimana kebutuhan untuk vaksin pertama ke dua dan booster masih banyak di wilayah kerja KKP kelas 1 tanjung priok, dari data diatas masih banyaknya kejadian dimana pengunjung datang ingin vaksin tetapi vaksin yang dibutuhkan tidak tersedia dikarenakan KKP tanjung priok memberikan vaksin seuasi ketersediaan yang ada sehingga banyak kasus contohnya pengunjung datang dengan kebutuhan vaksin ke 2 moderna akan tetapi yang tersedia di kkp hanya astrazeneka dan pfizer maka pengunjung tersebut tidak dapat divaksin dikarenakan vaksin yang dibutuhkan tidak sesua dengan ketersedian. penyebab b. Data

+/- 3 sampai 4 orang dari pengunjung yang datang per hari tidak tidak mendapatkan vaksin dikarenakan sediaan vaksin yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pegunjung c. Dampak masalah jika tidak diselesaikan

Melihat dari kondisi isu diatas maka penyebab utama dapat disimpulkan ketersediaan vaksin yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengunjung sehigga pabila tidak diselesaikan makan dapat menyebabkan:

1. Status vaksin di Pcare drop Out (vaksin mengulang dari awal)

2. Banyak vaksin yang tersisa sehingga akan dibuang d. Pihak yang terkait

3. Menghambatperjalanan karenavaksin sebagai salah1 syarat umtuk pembeliantiket di pelabuahan dan sebagai syarat perjalanan.

1. Puskesmas sumber penyedia vaksin covid 19

2. Bagian Pengadaan vaksin kkp tanjung priok

3. Kordinator Uklw a. Kondisi saat ini b. Data

4. Isu Ke 4 Belum optimalnya implementasi penggunaan APD (handsceon) vaksinasi covid-19 di KKP kelas I Tanjung Priok.

Aturan yang seharusnya ialah apabila tersedia Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran yang diimunisasi. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu sasaran. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah imunisasi kepada sasaran. Akan Tetapi kenyataanya dilapangan adalah petugas menggunakan 1 handscoen untuk beberapa sasaran penerima Vaksin. Dengan Teknik yang dimodifikasi yaitu mencuci tangan yang sedang memakai handscoen dengan handsanitizer untuk setiap sasaran.

Apabila memilih tidak menggunakan handscoen dengan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan handsnitizer akan memakan waktu yang banyak dan membuat tangan petugas terasa panas dan memerah yang akan menggangu waktu pelayanan. Dan ini dilihat langsung oleh penulis dilapangan bagaimana penggunaan handscoon tidak diganti dan tetap menggunakan handscoon yang sama sampai pelayanan selesai atau petugas mau ada keperluan lain.

Tidak ada data yang bisa dilampirkan karena penggunaan handscoon tidak tercatat pemakaiannya per individu tetapi pencatatan hanya perbox yang keluar dari Bagian Farmasi/gudang BHP dan penulis hanya melihat dan mengalami fakta yang ada di lapangan c. Dampak masalah jika tidak diselesaikan d. Pihak terkait

Melihat dari kondisi isu diatas maka penyebab utama dapat disimpulkan Belum optimalnya implementasi penggunaan APD (handsceon) vaksinasi covid-19 di KKP kelas I Tanjung Priok sehigga pabila tidak diselesaikan makan dapat menyebabkan terjadinya penyebaran infeksi antara petugas dengan penerima vaksin maupun sebaliknya.

1. Bagian pengadaan medis bidang UKLW kkp tanjung Priok

2. Penanggung jawab kefarmasian Uklw

3. Kordinator Uklw

3.2.PENETAPAN CORE ISU

Penulis menggunakan kerangka kerja analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk menetapkan core isu berdasarkan seberapa mendesak suatu isu harus ditindaklanjuti, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, dan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Berikut adalah matriks penetapan core isu dengan analisis USG :

5

Keterangan

U : Urgency, seberapa mendesak suatu isu yang harus dibahas

S : Seriousness, seberapa serius isu harus dibahas

G : Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak

4

3

1