LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II ANGKATAN 7
OPTIMALISASI PENGGUNAAN SISTEM DALAM PEMENUHAN KELENGKAPAN
DAN KEBENARAN DOKUMEN REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS
DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
DISUSUN OLEH : ANGGIA MAUDY PRATIWI NIP. 199408212022032002
BAPELKES CIKARANG
KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2022
LAPORAN AKTUALISASI
OPTIMALISASI PENGGUNAAN SISTEM DALAM PEMENUHAN KELENGKAPAN DAN
KEBENARAN DOKUMEN REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS
DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
Telah di seminarkan
Tanggal 24 Oktober 2022 di Bapelkes Cikarang
Coach
MHD Rusydi, SPd, SKP, MH.Kes
NIP. 196305071984091001
Penguji
Setia Kahadiwan, ST, MM
Mentor
Hilda Fuzida Asri, S.A.B
NIP.199005102010122001
NIP. 196807071990031008
Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Penggunaan Sistem dalam Pemenuhan Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Realisasi Belanja Perjalanan Dinas di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung”.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan aktualisasi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi memperluas pengetahuan tentang penulisan laporan ini.
Dalam penyusunan laporan aktualisasi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat membantu. Untuk itu penulis tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih kepada:
1. drg. Resi Arisandi, MM, MH selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
2. Wartoni, SKM, MPH selaku Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
3. MHD Rusydi, SPd, SKP, MH.Kes selaku coach
4. Hilda Fuzida Asri, S.A.B selaku mentor
5. Setia Kahadiwan, ST, MM selaku penguji
6. Bapak/Ibu fasilitator yang ada dilingkungan Bapelkes Cikarang dan Upelkes Jabar
7. Suami, anak serta keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi untuk penulis
8. Seluruh peserta Latsar CPNS golongan II angkatan 7 khususnya kelompok A yang selalu saling membantu dan menyemangati.
9. Teman-teman CPNS KKP Kelas II Bandung dan teman-teman Sub Bagian Adum KKP Kelas II Bandung
10. Seluruh pihak yang selama ini baik disadari maupun tidak disadari selalu mendoakan dan memberi bantuan dalam penyusunan laporan aktualisasi ini
Akhir kata penulis berharap laporan aktualisasi ini dapat menjadi sumbangan nyata bagi kemajuan instansi. Bandung, 21 Oktober 2022
Anggia Maudy Pratiwi
A. Latar Belakang
Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting di dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu sendiri pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa
penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Peserta yang lolos tahap seleksi tersebut selanjutnya disebut sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang wajib melaksanakan masa percobaan selama 1 tahun. Masa percobaan tersebut dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
Dalam menjalankan tugasnya, pegawai ASN memiliki fungsi yaitu sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nilai-nilai dasar yang wajib dimiliki oleh seorang pegawai
ASN adalah Ber-AKHLAK yang memiliki akronim Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
Di era revolusi industri 4.0 ini persaingan global telah masuk dalam ranah digital termasuk sistem pemerintahan. Setiap ASN dituntut untuk adaptif terhadap teknologi agar
kinerja pelayanan lebih cepat, akurat dan efisien. Dalam upaya menjalankan digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerapkan Human Capital Management Strategy
menuju SmartASN 2024. Profil dari SmartASN itu sendiri adalah nasionalisme, integritas, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurshipdan memiliki jaringan yang luas (networking)
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PERMENPAN) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata
Keuangan APBN, Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan
keuangan APBN adalah kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi.
Salah satu tugas yang dilakukan oleh seorang Pranata Keuangan APBN dibawah Sub Bagian Administrasi Umum Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah menginventarisasi dokumen realisasi belanja. Belanja yang dimaksud adalah seluruh kegiatan belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Salah satu diantaranya adalah belanja kegiatan perjalanan dinas yang cukup sering dilaksanakan. Dokumen realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas ini tentunya harus diinventarisasikan secara lengkap dan benar karena ini merupakan salah satu sumber penting dalam penyusunan laporan keuangan. Namun pada pelaksanaannya, seringkali dokumen realisasi kegiatan perjalanan dinas mengalami kesalahan-kesalahan baik dalam penulisan mata anggaran, nominal, tanggal maupun format yang digunakan meskipun telah dibantu dengan penggunakan aplikasi Microsoft Excel. Bahkan terkadang ada beberapa dokumen realisasi perjalanan dinas yang belum lengkap.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Penggunaan Sistem dalam Pemenuhan Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Realisasi Belanja Perjalanan Dinas di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Bandung”. Judul ini diangkat dengan harapan penulis mampu memberikan kemudahan untuk setiap pegawai dalam pemenuhan dokumen realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dan memberikan kontribusi positif untuk pelaksanaan tugas dibidang keuangan.
Adapun tujuan penulis membuat laporan aktualisasi ini yaitu:
1. Tujuan umum kegiatan aktualisasi ini adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas sebagai pranata keuangan APBN terampil di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung.
2. Tujuan khusus kegiatan aktualisasi ini adalah mengoptimalkan sistem untuk mempermudah pegawai dalam pemenuhan kelengkapan dan kebenaran dokumen realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas.
Manfaat yang diperoleh dari pembuatan laporan aktualisasi ini adalah:
1. Bagi penulis: Meningkatnya pemahaman mengenai nilai-nilai dasar ASN Ber-AKHLAK yang nantinya dilakukan penerapannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi ditempat kerja
2. Bagi Instansi: Kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pemecahan masalah terhadap isu yang ditemukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
3. Bagi Masyarakat: Meningkatnya kualitas penyajian laporan keuangan dan data dukungnya sebagai media dan sarana informasi serta evaluasi atas penggunaan anggaran oleh pemerintah
Kegiatan aktualisasi ini mencakup salah satu isu permasalahan yang terjadi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yaitu belum optimalnya kelengkapan dan kebenaran dokumen realisasi belanja perjalanan dinas sehingga sering ditemukan kesalahan penulisan mata anggaran, nominal, tanggal, dan yang lainnya serta
ketidaklengkapan pada dokumen realisasi belanja perjalanan dinas. Isu tersebut kemudian di analisa untuk ditemukan solusi pemecahan masalahnya. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini adalah 22 Agustus – 30 September 2022.
A. Profil Instansi
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Bandung merupakan unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. KKP Kelas II Bandung berlokasi di Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia, dan pengamanan radiasi di wilayah kerja, bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP Kelas II Bandung memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP
1. Visi: Tangguh dan Prima dalam Cegah Faktor Risiko untuk Mewujudkan
Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan di Pintu Gerbang Negara.
2. Misi:
- Melaksanakan Kegiatan Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi di Wilayah
Kerja KKP Kelas II Bandung
- Melaksanakan Kajian Terhadap Pengendalian Dampak Faktor Resiko Lingkungan di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung
- Melaksanakan dan Meningkatan Mutu Pelayanan Kesahatan Terbatas di Wilayah
Kerja KKP Kelas II Bandung
- Melaksanakan tindakan cepat dan tepat daam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana
- Menciptakan Kemandirian Masyarakat / Pengguna Jasa di Wilayah Kerja KKP Kelas
II Bandung untuk Hidup Sehat
- Menjalin dan Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program.
Berikut adalah struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung:
Gambar 2.1 Struktur Organisasi KKP Kelas II Bandung
1. Kepala Kantor mempunyai tanggungjawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan
2. Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga
3. Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
4. Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
5. Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
6. Wilayah Kerja yang terdiri dari:
a. Wilker Pelabuhan Indramayu
b. Wilker Pelabuhan Cirebon
c. Wilker Kertajati
d. Wilker Palabuhanratu
e. Pos Pelabuhan Patimban
f. Pos Bandara Husein Sastranegara Bandung
7. Kelompok jabatan fungsional.
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung memiliki nilai-nilai organisasi yang sejalan dengan Kementerian Kesehatan RI yaitu:
1. Pro Rakyat
a. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yng terbaik untuk rakyat
b. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi
2. Inklusif
a. Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja
b. Seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput
3. Responsif
a. Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis
b. Faktor – faktor tersebut menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda – beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula
4. Efektif
a. Program Kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien
5. Bersih
a. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel.
Nama : Anggia Maudy Pratiwi, A.Md
NIP : 199408212022032002
Tempat Lahir : Bandung
Tanggal Lahir : 21 Agustus 1994
Agama : Islam
Pendidikan : D-III Akuntansi
Jabatan : Pranata Keuangan APBN Terampil
Instansi : KKP Kelas II Bandung
Email : anggiamaudy@gmail.com
Tugas dan fungsi jabatan pranata keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi:
1. Perikatan dan penyelesaian tagihan
2. Pelaksanaan perintah pembayaran
3. Kebendaharaan
4. Pengelolaan administrasi belanja pegawai
5. Penyiapan analisis laporan keuangan instansi.
Sedangkan uraian kegiatan jabatan fungsional pranata keuangan APBN terampil meliputi:
1. Menginventarisasi dokumen analisis realisasi belanja
2. Menginventarisasi dokumen capaian output
3. Menginventarisasi dokumen pengembalian belanja
4. Menginventarisasi dokumen penentuan target penerimaan
5. Menginventarisasi dokumen realisasi penerimaan
6. Menginventarisasi dokumen kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan
7. Menginventarisasi dokumen analisis ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan
8. Menginventarisasi dokumen pengembalian penerimaan
9. Menyiapkan dokumen analisis revolving
10. Menyiapkan dokumen analisis realisasi belanja
11. Menyiapkan dokumen capaian output
12. Menyiapkan dokumen pengembalian belanja
13. Menginventarisir dokumen kepegawaian/dokumen sumber
14. Menyiapkan perekaman dokumen sumber transaksi/dokumen kepegawaian;
15. Menyiapkan dokumen dasar pencetakan laporan transaksi
16. Menginventarisir bahan monitoring dan evaluasi
17. Melaksanakan pengelolaan data Arsip Data Komputer (ADK)
18. Menginventarisir data transaksi
19. Menginventarisir bahan rekonsiliasi laporan keuangan
20. Menginventarisir data/dokumen pendukung laporan keuangan
21. Menginventarisir data/dokumen penyusunan laporan keuangan
22. Menginventarisir data/dokumen perencanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan
23. Menginventarisir data/bahan temuan atas laporan keuangan
24. Melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat dasar
25. Menginventarisir data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan;
A. Deskripsi Isu
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) isu adalah masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi dan sebagainya); kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya; kabar angin; desas-desus. Sedangkan menurut Barry Jones & Chase isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama 5 (lima) bulan bekerja pada Sub Bagian Administasi Umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung dan diskusi bersama dengan mentor, maka ditemukan 3 (tiga) isu yang terjadi yaitu:
1. Terdapat sekitar 40% Dokumen Realisasi Belanja Kegiatan Perjalanan Dinas Yang Belum Lengkap dan Belum Benar dalam 1 hari
Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Menurut Peraturan Menteri
Keuangan No 113/PMK/05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, perjalanan dinas dapat dilakukan dalam rangka:
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya
c. Pengumandahan (Detasering)
d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan
e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan
f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai
Negeri
h. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3
i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan
j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakanan jenazah Pejabat Negara/Pegawai
Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas
k. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai
Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman
Pada umumnya perjalanan dinas terdiri atas komponen uang harian, biaya transport dan biaya penginapan yang nominalnya telah ditetapkan pada pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja. Sedangkan dokumen yang perlu dilampirkan dalam pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas adalah:
a. Surat tugas yang sah dari atasan
b. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas
c. Tiket pesawat, boardingpass, airport tax, retribusi dab bukti pembayaran moda transportasi lainnya
d. Daftar pengeluaran riil sesuai format
e. Bukti pembayaran yang sah atau kuitansi atau bukti pembayaran lainnya untuk sewa kendaraan dalam kota
f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya
Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung sendiri, terdapat dokumen tambahan untuk melengkapi pertanggungjawaban kegiatan perjalaan dinas yaitu:
a. Rincian biaya perjalanan dinas
b. Daftar nominatif perjalanan dinas
c. Laporan kegiatan perjalanan dinas
Dalam keadaan yang sebenarnya dilapangan, seringkali ditemukan beberapa dokumen realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas yang belum benar baik secara format maupun isi, dan juga terdapat beberapa dokumen yang masih belum lengkap.
Gambar
Dari gambar diatas terdapat kesalahan pada kolom terbilang, yang seharunya satu juta sembilan ratus ribu menjadi #name?
Dampak yang akan terjadi jika isu ini tidak segera diselesaikan yaitu pencairan dana kegiatan perjalanan dinas akan terhambat karena dokumen yang belum lengkap dan benar, penumpukan dokumen realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dan kelengkapan dokumen realisasi perjalanan dinas tidak memenuhi syarat sehingga dikhawatirkan pada saat pemeriksaan akan menimbulkan temuan. Adapun parapihak yang terkena dampak tersebut yaitu pegawai yang menjalankan kegiatan perjalanan dinas, bagian keuangan KKP Kelas II Bandung dan atasan terkait.
Dengan ditemukannya isu mengenai ketidaklengkapan dokumen realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung ini tentu tidak sesuai dengan konsep Smart ASN karena kelengkapan dokumen keuangan merupakan hal penting dalam instansi dan bisa mencerminkan kinerja dari instansi tersebut. Semakin banyaknya ditemukan kesalahan dalam dokumen keuangan maka semakin dipertanyakan pula integritas dari para pegawainya dan hal ini bertentangan dengan salah satu konsep smart ASN itu sendiri.
2. Terdapat rekanan/pihak ketiga yang terkadang sulit untuk dipungut pajak secara langsung oleh Bendahara Pengeluaran
Menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
Dalam ketentuan yang berlaku pada bidang perpajakan, pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Bendahara Pengeluaran.
Pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran yaitu sebagai berikut:
a. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, merupakan pemotongan yang dilakukan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan
b. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, merupakan pemotongan yang dilakukan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan adanya pembelian barang.
c. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, merupakan pemotongan yang dilakukan atas penghasilan yang dibayarkan, yaitu berupa hadiah, dividen, bunga, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain dari objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
d. Pemotongan Paja Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), merupakan pemotongan yang dilakukan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan adanya jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, jasa sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lain sebagainya).
e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), merupakan pungutan yang dilakukan atas pajak konsumsi yang dibayarkan sendiri sehubungan dengan adanya transaksi penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).
Beberapa transaksi pelayanan jasa yang telah dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran KKP Kelas II Bandung dengan pihak ketiga (contohnya service kendaraan),
beberapa ada yang sulit untuk dilakukan pemotongan pajak secara langsung oleh bendahara pengeluaran. Rekanan/pihak ketiga biasanya berkenan untuk dipungut pajak setelah ada bukti pembayaran dari pajak tersebut. Hal itu menyebabkan bendahara pengeluaran harus mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk membayar pajak dan mendapatkan bukti pembayaran pajak sehingga bisa melakukan klaim terhadap pihak ketiga tersebut. Adapun parapihak yang terkena dampak tersebut yaitu bagian keuangan KKP Kelas II Bandung terutama Bendahara Pengeluaran.
Dengan ditemukannya isu mengenai sulitnya memungut pajak dari beberapa rekanan, maka dapat dilihat bahwa masih banyak pelaku usaha di Indonesia yang belum memiliki kesadaran atas kewajiban pembayaran pajak dari usaha yang mereka jalani, padahal pajak merupakan sumber utama penghasilan negara. Hal tersebut dapat diantisipasi apabila pegawai KKP Kelas II Bandung dapat lebih selektif dalam memilih rekanan yang akan diajak kerjasama. Kurang selektifnya pegawai KKP Kelas II Bandung dalam memilih rekanan tentu bertentangan dengan profil smart ASN yaitu networking.
3. Pembayaran pelayanan vaksinasi meningitis hanya dapat dilakukan secara tunai belum bisa menggunakan kartu debit/kredit atau aplikasi dompet digital lainnya
Pembayaran pelayanan vaksinasi meningitis di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung hanya dapat dilakukan secara tunai, belum bisa menggunakan kartu debit/kredit atau aplikasi dompet digital lainnya. Sehingga masyarakat yang tidak membawa uang tunai harus keluar untuk mencari ATM.
Dari gambar diatas terlihat bahwa pembayaran di KKP Kelas II Bandung hanya bisa dilakukan di loket pembayaran secara tunai, tidak ada ATM ataupun mesin EDC atau dompet digital lainnya yang dapat mendukung transaksi nontunai.
Dampak yang ditimbukan apabila isu tersebut tidak diselesaikan adalah masyarakat yang tidak membawa uang tunai harus keluar terlebih dahulu untuk mencari atm, hal tersebut akan menyita waktu dan tenaga masyarakat yang seharunya dapat kita layani dengan baik. Sedangkan parapihak yang terkena dampak tersebut yaitu masyarakat yang tidak membawa uang tunai dan pegawai administrasi KKP Kelas II Bandung.
Belum adanya sistem pembayaran secara non tunai di KKP Kelas II Bandung, tentu hal ini tidak sesuai dengan konsep Smart ASN yaitu hospitalitykarena sistem pembayaran secara non tunai ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dan merupakan salah satu hal yang dicanangkan oleh pemerintah juga merupakan sistem pembayaran yang lebih aman dan efisien digunakan untuk masyarakat.
Berdasarkan dari isu permasalahan yang telah di analisi sebelumnya, dilakukan penentuan isu utama dengan menggunakan teknik USG yaitu Urgency, Seriousness dan Growth sebagau berikut:
Tabel 3.1
Penetapan CoreIsu dengan Menggunakan Teknik USG
Berikut penjelasan mengenai penetapan coreisu menggunakan teknik USG.
Tabel 3.2
Deskripsi Teknik USG
Berdasarkan Analis USG diatas, maka isu yang dipilih adalah ”Terdapat Beberapa
Dokumen Realisasi Belanja Kegiatan Perjalanan Dinas Yang Belum Lengkap dan Belum
Benar”, dengan kalimat rumusan isu “Belum Optimalnya Penggunaan Sistem dalam
Pemenuhan Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Realisasi Belanja Perjalanan Dinas”.
Berdasarkan isu yang telah dipilih menggunakan teknik USG, selanjutnya penulis kemudian menggunakan teknik fishbone untuk
menganalisis faktor penyebab coreisu sebagai berikut:
Belumada sosialisasi mengenai ketentuan keuangan
Keterbatasan staf keuangan
Belumadanya sistem yanglebih sederhana dan mudah digunakan untukpemberkasan perjadin
Belumadanya informasi
kepada pimpinan bahwa staf
belumpaham mengenai
penggunaan ms excel untuk pemberkasan perjadin
Tidaksemua staf paham mengenai ketentuan keuangan
Tidakada staf keuangan pada masing-masing wilker
Rentanterjadi kesalahan
penginputan
karena dilakukan
secara berulang
Method
Belumdilakukan sosialisasi mengenai
penggunaan sistem
pembuatan dokumen perjadin
Kurang optimalnya
penggunaan ms. excel
Belumpahamnya pegawai terhadap
penggunaan aplikasi ms. excel
Terdapat sekitar 40%
Dokumen Realisasi Belanja
Kegiatan Perjalanan Dinas
YangBelumLengkap dan
BelumBenar dalam1 hari
Kurangnya media informasi keuangan
Belumada anggaran untuk pembuatan media informasi
Tidakada staf keuangan pada masing-masing wilker
Jarakkantor dengan wilker cukupjauh
Material
Environment
Gambar 3.4 Analisis Fishbone CoreIsu
Berdasarkan analisis fishbone diatas diketahui bahwa penyebab dari coreisu
tersebut diantanya:
1. Kurang optimalnya penggunaan sistem aplikasi ms. excel sehingga rentan terjadi kesalahan karena penginputan dilakukan secara berulang-ulang
2. Tidak semua pegawai mahir dalam penggunaan sistem aplikasi ms.excel
3. Belum ada sistem yang lebih sederhana dan mudah digunakan dalam pemberkasan dokumen realisasi kegiatan perjalanan dinas
4. Belum adanya sosialisasi secara rutin mengenai ketentuan keuangan kepada seluruh pegawai
5. Keterbatasan staf keuangan menyebabkan tidak adanya staf keuangan pada setiap wilker
6. Kurangnya media informasi keuangan karena keterbatasan anggaran
Berdasarkan analisis fishbone diatas, maka gagasan kreatif yang akan
dilakukan untuk menyelesaikan core isu diatas adalah “Optimalisasi Penggunaan
Sistem dalam Pemenuhan Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Realisasi Belanja
Perjalanan Dinas”
Keterkaitan gagasan tersebut dengan Manajemen ASN dan Smart ASN
adalah sebagai berikut:
Manajemen ASN
• Peran ASN
ASN harus mampu memenuhi dokumen realisasi kegiatan perjalanan dinas
secara lengkap dan benar dalam rangka meningkatkan akuntanbilitas
pelaksanaan kegiatan dan anggaran
• Kedudukan ASN
ASN harus mampu memenuhi dokumen realisasi kegiatan perjalanan dinas
secara lengkap dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
SmartASN
ASN harus mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi agar dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang diberikan oleh ASN lebih cepat, akurat dan efisien.
Adapun kegiatan-kegiatan yang akan penulis lakukan untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut selama masa habituasi adalah sebagai berikut:
1. Penyampaian gagasan pembuatan sistem aplikasi perjadin kepada mentor dan atasan
2. Pembuatan sistem aplikasi perjadin bekerjasama dengan staf IT KKP Kelas II Bandung
3. Membuat panduan tata cara pengisian sistem aplikasi perjadin
4. Sosialisasi kepada seluruh pegawai KKP Kelas II Bandung mengenai tata cara pengisian sistem aplikasi perjadin
5. Evaluasi pelaksanaan sistem aplikasi perjadin
Unit Kerja : Pranata Keuangan APBN Terampil, Sub Bagian Administrasi Umum, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Identifikasi Isu : 1. Terdapat sekitar 40% dokumen realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas yang belum lengkap dan belum benar dalam 1 hari
2. Terdapat rekanan/pihak ketiga yang terkadang sulit untuk dipungut pajak secara langsung
3. Pembayaran pelayanan vaksinasi meningitis hanya dapat dilakukan secara tunai belum bisa menggunakan kartu debit/kredit
atau aplikasi dompet digital lainnya
Isu yang Diangkat : Terdapat sekitar 40% dokumen realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas yang belum lengkap dan belum benar dalam 1 hari
Gagasan
Pemecahan Isu : Optimalisasi Penggunaan Sistem Dalam Pemenuhan Kelengkapan Dan Kebenaran Dokumen Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung.
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan Kontribusi Terhadap
Tujuan dan Fungsi
Organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
1. Penyampaian gagasan pembuatan sistem aplikasi perjadin kepada mentor dan atasan
1. Mempersiapkan bahan gagasan yang akan dikonsulkan
Bahan gagasan sistem aplikasi perjadin
Akuntabel: Saya bertanggungjawab atas
pembuatan gagasan sistem
perjalanan dinas
Kompeten: Ketika membuat
rencana gagasan sistem
perjadin ini, saya mempelajari
dan memahami dokumen
realisasi kegiatan perjadin
Rencana gagasan ini mendukung salah satu
tugas dan fungsi Kantor
Kesehatan Pelabuhan
Kelas II bandung sesuai
Peraturan Menteri
Kesehatan No. 33
Tahun 2021 yaitu
Rencana gagasan ini mendukung penguatan nilai organisasi yaitu:
Efektif: Program
Kesehatan harus
mencapai hasil yang
signifikan sesuai target yang telah
sistem aplikasi perjadin
kepada mentor dan
atasan
Saran, masukan, dukungan dan
persetujuan untuk melaksanakan
pembuatan
sistem aplikasi
perjadin
Adaptif: Dalam membuat
gagasan ini saya
mengikutsertakan pemakaian
sistem untuk mempermudah pekerjaan
Akuntabel: Dalam
menyampaikan gagasan
pembuatan sistem, saya
menyampaikan secara jujur
sesuai dengan keadaan
sesungguhnya pada KKP Kelas
II Bandung
Harmonis: Gagasan saya
sampaikan kepada atasan
dengan penyampaian yang
ramah dan sopan
Loyal: Bertindak sesuai arahan
atasan
Kolaboratif: Saya bersikap
terbuka terhadap setiap saran
dan masukan dari mentor
ataupun pimpinan
pelaksanaan urusan
administrasi KKP
ditetapkan dan bersifat efisien
Bersih: Penyelenggaraan pembangunan
kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel.
2. Pembuatan sistem
aplikasi perjadin
bekerjasama dengan
staf IT KKP Kelas II
Bandung
1. Mempelajari dan
memahami mengenai
dokumen realisasi
kegiatan perjalanan
dinas
Paham mengenai
pemberkasan
dokumen
realisasi perjadin
Berorientasi Pelayanan:
Sistem ini dibuat untuk
mempermudah pegawai dalam
pemberkasan perjadin
Kompeten: Dalam pembuatan
gagasan sistem, saya
mempelajari dan memahami
isu permasalahan yang terjadi
2. Berdiskusi dengan
staf IT mengenai
konsep sistem perjadin
dan apa saja yang akan
ada di dalam sistem
Dapat membuat
konsep perjadin
dengan
menggunakan
sistem aplikasi
Kompeten: Sebelum
berdiskusi saya terlebih dahulu
mempelajari mengenai
dokumen realisasi perjadin
Adaptif: Saya menerima
perkembangan teknologi dalam
gagasan yang saya buat
Kolaboratif: Dalam
pembuatan sistem saya dibantu
oleh staf IT KKP Kelas II
Bandung
data yang dibutuhkan ke
dalam pembuatan
sistem
Dapat melakukan
pengaplikasian
sistem perjadin
yang siap
Akuntabel: Data yang
diberikan adalah data yang
benar dan bisa
dipertanggungjawabkan
tata cara pengisian
sistem aplikasi
perjadin
1. Membuat konsep panduan tata cara pengisian sistem aplikasi
perjadin
digunakan oleh
pegawai
Kompeten: Mempelajari dan
memahami data data yang
akan dimasukan kedalam
sistem
Pedoman
panduan tata cara pengisisan
sistem aplikasi
perjadin
Berorientasi Pelayanan:
Konsep panduan dibuat untuk
mempermudah pegawai dalam
penggunaan sistem
Akuntabel: Konsep panduan
dibuat secara benar
Kompeten: Konsep panduan
dibuat berdasarkan ketentuan
pedoman panduan tata
cara pengisian sistem
aplikasi perjadin oleh
mentor
Dukungan dan
persetujuan
mengenai
pedoman
panduan
pengisian sistem
aplikasi perjadin
dari mentor
Harmonis: Selalu
berkomunikasi secara baik
dengan mentor dalam
pembuatan panduan
Adaptif: Menerima masukan
dan saran setelah pemeriksaan
panduan sesuai kebutuhan
Kolaboratif: Menyelesaikan
panduan yang dapat
dimengerti secara mudah oleh
pegawai di dampingi mentor
4. Sosialisasi kepada
seluruh pegawai KKP
Kelas II Bandung
mengenai tata cara
pengisian sistem
aplikasi perjadin
1. Konsultasi untuk
mengadakan sosialisasi
penggunaan sistem
aplikasi perjadin kepada
mentor dan pimpinan
Persetujuan
melakukan kegiatan
sosialisasi
penggunaan
sistem aplikasi
perjadin
Harmonis: Penulis melakukan
konsultasi secara ramah, sopan
dan proaktif kepada mentor
dan pimpinan
Kolaboratif: Penulis meminta
persetujuan mentor dan pimpinan dalam mengadakan
sosialisasi
2. Membuat konsep surat kegiatan sosialisasi
sistem aplikasi perjadin
yang akan
ditandatangani Plh.
Kepala Kantor
3. Konsultasi pemeriksaan surat oleh Verifikator aplikasi
Srikandi
Konsep surat dan
verbalnya
Akuntabel: Konsep surat dan
verbal dibuat secara benar
Kompeten: Mempelajari dan
memahami pembuatan konsep
surat dan verbalnya
Mendapatkan
persetujuan
pembuatan surat
undangan
sosialisasi
penggunaan
aplikasi perjadin
Akuntabel: Isi surat yang
dibuat dengan jujur, sesuai
keadaan
Loyal: Pengajuan surat sesuai
dengan prosedur tanpa
melewati atasan langsung
Kolaboratif: Bekerjasama
dengan bagian kearsipan untuk
pembuatan nomor surat
4. Konsultasi surat
kepada Plh. Kepala
Kantor
Surat undangan
sosialisasi sistem
aplikasi
mendapat
persetujuan dari
Kepala Kantor
Harmonis: Permintaan
penandatanganan surat
kepada Kepala Kantor
dilakukan secara sopan
Loyal: Segala sesuatu
dilakukan berdasarkan
persetujaun pimpinan
Kolaboratif: Memohon
bantuan pimpinan untuk
pelaksanaan sosialisasi
dengan pimpinan terkait
penyampaian undangan
sosialisasi oleh pimpinan
Undangan
sosialisasi oleh
pimpinan
Harmonis: Meminta bantuan
pimpinan untuk penyampaian
undangan sosialisasi kepada
pegawai dengan sopan dan
ramah
Kolaboratif: Meminta bantuan
pimpinan untuk penyampaian
undangan sosialisasi kepada
pegawai
sosialisasi Manual book sistem aplikasi
perjadin
Berorientasi Pelayanan:
Sosialisasi dilaksanakan demi
kepentingan pegawai
7. Membuat daftar hadir sosialisasi Daftar hadir sosialisasi penggunaan sistem aplikasi perjadin
8. Sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai tata cara pengisian aplikasi perjadin
Pegawai paham mengenai sistem aplikasi perjadin
Akuntabel: Bahan sosialisasi
dapat dipertanggungjawabkan
Kompeten: Bahan sosialisasi
dibuat setelah mempelajari dan memahami sistem perjadin
Akuntabel: Daftar hadir saya persiapkan sebagai salah satu
dokumen pertanggungjawaban
kegiatan sosialisasi
Kompeten: Penyampaian
sosialisasi dilakukan oleh orang
yang memiliki pengetahuan
terhadap isi sistem dan
ketentuan keuangan
Harmonis: Sosialisasi
disampaikan dengan etika yang
baik
Kolaboratif: Sosialisasi
dilakukan dengan bantuan staf
5. Evaluasi penggunaan
sistem aplikasi
perjadin
1. Melakukan evaluasi
terhadap dokumen
perjadin setelah
menggunakan sistem
Penggunaan
aplikasi dapat
berjalan sesuai
dengan
ketentuan yang
sudah disepakati
Akuntabel: Evaluasi dilakukan
secara benar dan bertanggungjawab
Kompeten: Terus belajar
untuk perbaikan sistem
keuangan kedepannya
Adaptif: Menerima perubahan
peraturan atau sistem sesuai
dengan perkembangan zaman
2. Melakukan
tindaklanjut terhadap
hasil evaluasi
Penyempurnaan
dan perbaikan
sistem yang
telah berjalan
Kompeten: Mencari tahu, mempelajari, memahami solusi
dari permasalahan yang
ditemukan ketika evaluasi
Kolaboratif: Bekerjasama
dengan orang yang ahli di bidangnya (staf IT) demi
perbaikan sistem
1 Penyampaian gagasan pembuatan sistem aplikasi
perjadin kepada mentor dan atasan
2 Pembuatan sistem aplikasi perjadin bekerjasama
dengan staf IT KKP Kelas II Bandung
3 Membuat panduan tata cara pengisian sistem aplikasi perjadin
4 Sosialisasi kepada seluruh pegawai KKP Kelas II
Bandung mengenai tata cara pengisian sistem aplikasi perjadin
5 Evaluasi pelaksanaan sistem aplikasi perjadin
A. Deskripsi Proses Pelaksanaan Aktualisasi
Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, didasari oleh rancangan aktualisasi yang sebelumnya telah dibuat. Berikut ini adalah tahapan kegiatan yang penulis lakukan selama masa aktualisasi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung.
1. Penyampaian gagasan pembuatan sistem aplikasi perjadin kepada mentor dan atasan
2. Pembuatan sistem aplikasi perjadin bekerjasama dengan staf IT KKP Kelas II Bandung
3. Membuat panduan tata cara pengisian sistem aplikasi perjadin
4. Sosialisasi kepada seluruh pegawai KKP Kelas
II Bandung mengenai tata cara pengisian sistem aplikasi perjadin
5. Evaluasi penggunaan sistem aplikasi perjadin
2 kegiatan Terlaksana
3 kegiatan Terlaksana
2 kegiatan Terlaksana
8 kegiatan Terlaksana
2 kegiatan Terlaksana
Tabel 4.1 Realisasi Kegiatan Aktualisasi
MINGGKU KE : 1
Nama Peserta : Anggia Maudy Pratiwi
NIP : 199408212022032002
Unit Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Jabatan : Pranata Keuangan APBN Terampil
Rumusan Isu : Optimalisasi Penggunaan Sistem Dalam Pemenuhan Kelengkapan Dan Kebenaran Dokumen Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Tanggal Pelaksanaan : 24 s/d 31 Agustus 2022
Bukti-Bukti Kegiatan : 1) Dokumentasi konsultasi dengan mentor
2) Dokumentasi konsultasi dengan pimpinan
3) Cacatan dari mentor
Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil
1. Penyampaian gagasan
pembuatan sistem
aplikasi perjadin
kepada mentor dan
atasan
1. Mempersiapkan bahan gagasan yang akan dikonsulkan
Bahan gagasan sistem aplikasi perjadin
Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan
Akuntabel: Saya
bertanggungjawab atas
pembuatan gagasan sistem
perjalanan dinas
Kompeten: Ketika membuat
rencana gagasan sistem perjadin
Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan Organisasi Penguatan Nilai Organisasi
Rencana gagasan ini
mendukung salah satu
tugas dan fungsi Kantor
Kesehatan Pelabuhan
Kelas II bandung sesuai
Peraturan Menteri
Rencana gagasan ini mendukung penguatan nilai organisasi yaitu: Efektif: Program
Kesehatan harus
Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan
Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan Organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
ini, saya mempelajari dan
memahami dokumen realisasi
kegiatan perjadin
Adaptif: Dalam membuat
gagasan ini saya
mengikutsertakan pemakaian
sistem untuk mempermudah
pekerjaan
Kesehatan No. 33 Tahun
2021 yaitu pelaksanaan
urusan administrasi KKP
mencapai hasil yang
signifikan sesuai target yang telah
ditetapkan dan bersifat efisien
Bersih: Penyelenggaraan
pembangunan
gagasan pembuatan
sistem aplikasi
perjadin kepada
mentor dan atasan
Saran, masukan, dukungan dan persetujuan untuk
melaksanakan
pembuatan sistem
aplikasi perjadin
Akuntabel: Dalam
menyampaikan gagasan
pembuatan sistem, saya
menyampaikan secara jujur
sesuai dengan keadaan
sesungguhnya pada KKP Kelas II
Bandung
Harmonis: Gagasan saya
sampaikan kepada atasan dengan
penyampaian yang ramah dan
sopan
kesehatan harus
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel
Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil
Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan
Loyal: Bertindak sesuai arahan
atasan
Kolaboratif: Saya bersikap
terbuka terhadap setiap saran
dan masukan dari mentor
ataupun pimpinan
2. Pembuatan sistem
aplikasi perjadin
bekerjasama
dengan staf IT KKP
Kelas II Bandung
1. Mempelajari dan
memahami
mengenai dokumen
realisasi kegiatan
perjalanan dinas
Paham mengenai
pemberkasan
dokumen realisasi
perjadin
Berorientasi Pelayanan:
Sistem ini dibuat untuk
mempermudah pegawai dalam
pemberkasan perjadin
Kompeten: Dalam pembuatan
gagasan sistem, saya
mempelajari dan memahami isu
permasalahan yang terjadi
2. Berdiskusi dengan
staf IT mengenai
konsep sistem
perjadin dan apa
Dapat membuat
konsep perjadin
dengan
menggunakan
sistem aplikasi
Kompeten: Sebelum berdiskusi
saya terlebih dahulu mempelajari
mengenai dokumen realisasi
perjadin
Tusi/Tujuan Organisasi Penguatan Nilai Organisasi
Kontribusi Terhadap
Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil
Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan Organisasi Penguatan Nilai Organisasi
saja yang akan ada di dalam sistem
Adaptif: Saya menerima
perkembangan teknologi dalam
gagasan yang saya buat
Kolaboratif: Dalam pembuatan
sistem saya dibantu oleh staf IT
KKP Kelas II Bandung
Tabel 4.2 Matrik Kegiatan Minggu 1
1. Persetujuan pembuatan aplikasi perjalanan dinas dari mentor dan atasan
2. Diskusi bersama mentor terkait nama aplikasi yang akan digunakan yaitu “SINADI” (Sistem Pengisian Dokumen Perjalanan Dinas)
3. Instruksi dari atasan untuk mempelajari materi dan sistem yang akan dibuat bersama dengan staf IT KKP Kelas II Bandung
4. Pemahaman terhadap dokumen realisasi perjalanan dinas
5. Koordinasi dengan staf IT KKP Kelas II Bandung terkait data data yang harus disiapkan dalam pembuatan sistem, diantaranya template format yang nantinya akan menjadi output sistem dan data pegawai KKP Kelas II Bandung
Nama Peserta : Anggia Maudy Pratiwi
NIP : 199408212022032002
Unit Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Jabatan : Pranata Keuangan APBN Terampil
Rumusan Isu : Optimalisasi Penggunaan Sistem Dalam Pemenuhan Kelengkapan Dan Kebenaran Dokumen Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Kegiatan Ke- 1 : Penyampaian gagasan pembuatan sistem aplikasi perjadin kepada mentor dan atasan
Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan • Perbaikan pada kolom
Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu
Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan
Kontribusi terhadap Tusi organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
rumusan isu, seharusnya
diisi dengan gagasan
kreatif penyelesaian isu
• Persiapan ke kegiatan selanjutnya
Jumat, 26 Agustus 2022 via aplikasi
ZoomMeeting
MINGGKU KE : 2
Nama Peserta : Anggia Maudy Pratiwi
NIP : 199408212022032002
Unit Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Jabatan : Pranata Keuangan APBN Terampil
Rumusan Isu : Optimalisasi Penggunaan Sistem Dalam Pemenuhan Kelengkapan Dan Kebenaran Dokumen Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Tanggal Pelaksanaan : 01 s/d 12 September 2022
Bukti-Bukti Kegiatan : 1) Dokumentasi koordinasi dengan staf IT KKP Kelas II Bandung
2) Print screen database yang akan dimasukan ke dalam sistem
3) Print screen aplikasi perjadin
Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil
1. Pembuatan sistem
aplikasi perjadin
bekerjasama
dengan staf IT KKP
Kelas II Bandung
3. Melakukan stimulasi data yang
dibutuhkan ke
dalam pembuatan
sistem
Dapat melakukan
pengaplikasian
sistem perjadin
yang siap digunakan
oleh pegawai
Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan
Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan Organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
Akuntabel: Data yang diberikan
adalah data yang benar dan bisa
dipertanggungjawabkan
Kompeten: Mempelajari dan
memahami data data yang akan
dimasukan kedalam sistem
Rencana gagasan ini
mendukung salah satu
tugas dan fungsi Kantor
Kesehatan Pelabuhan
Kelas II bandung sesuai
Peraturan Menteri
Rencana gagasan ini
mendukung penguatan nilai
organisasi yaitu: Efektif: Program
Kesehatan harus
Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil
Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan Organisasi Penguatan Nilai Organisasi
Kesehatan No. 33 Tahun
2021 yaitu pelaksanaan
urusan administrasi KKP
mencapai hasil yang
signifikan sesuai target yang telah
ditetapkan dan bersifat efisien
Bersih: Penyelenggaraan
pembangunan
kesehatan harus
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel
1. Proses pembuatan aplikasi perjadin berbasis web, platform web dibuka melalui browser
2. Aplikasi perjadin nantinya dimasukan ke server website KKP Kelas II Bandung sehingga dapat diakses kapanpun
3. Semua pegawai dapat login menggunakan username dan password yang telah dibuat
4. Pembuatan aplikasi menggunakan PHP: Hypertext Preprocessor
5. Terdapat data base yang berisi data pegawai yang pada saat proses penginputan muncul secara automatis setelan pegawai tersebuh memasukan NIP
6. Aplikasi dan data base terpisah, data base diinstal di server untuk dapat mengimport data langsung ke aplikasi.
MINGGKU KE : 3
Nama Peserta : Anggia Maudy Pratiwi
NIP : 199408212022032002
Unit Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Jabatan : Pranata Keuangan APBN Terampil
Rumusan Isu : Optimalisasi Penggunaan Sistem Dalam Pemenuhan Kelengkapan Dan Kebenaran Dokumen Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Tanggal Pelaksanaan : 13 s/d 22 September 2022
Bukti-Bukti Kegiatan : 1) Dokumentasi diskusi manual book aplikasi bersama mentor
2) Manual Book Aplikasi SINADI (Sistem Aplikasi Pengisian Perjalanan Dinas)
Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil
1. Membuat panduan tata cara pengisian sistem aplikasi
perjadin
1. Membuat konsep panduan tata cara pengisian sistem aplikasi perjadin
Pedoman panduan tata cara pengisisan
sistem aplikasi
perjadin
Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan
Berorientasi Pelayanan:
Konsep panduan dibuat untuk
mempermudah pegawai dalam
penggunaan sistem
Akuntabel: Konsep panduan
dibuat secara benar
Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan Organisasi Penguatan Nilai Organisasi
Rencana gagasan ini
mendukung salah satu
tugas dan fungsi Kantor
Kesehatan Pelabuhan
Kelas II bandung sesuai
Peraturan Menteri
Rencana gagasan ini mendukung penguatan nilai organisasi yaitu:
Efektif: Program
Kesehatan harus
Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan Organisasi Penguatan Nilai Organisasi
mengenai pedoman
panduan tata cara
pengisian sistem
aplikasi perjadin
oleh mentor
Dukungan dan
persetujuan
mengenai pedoman
panduan pengisian
sistem aplikasi
perjadin dari mentor
Kompeten: Konsep panduan
dibuat berdasarkan ketentuan
Harmonis: Selalu berkomunikasi
secara baik dengan mentor dalam
pembuatan panduan
Adaptif: Menerima masukan dan
saran setelah pemeriksaan
panduan sesuai kebutuhan
Kolaboratif: Menyelesaikan
panduan yang dapat dimengerti
secara mudah oleh pegawai di
dampingi mentor
Kesehatan No. 33 Tahun
2021 yaitu pelaksanaan
urusan administrasi KKP
mencapai hasil yang
signifikan sesuai
target yang telah
ditetapkan dan bersifat efisien
Bersih: Penyelenggaraan
pembangunan
kesehatan harus
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel
Definisi :
User/Penggunamerupakanpegawaiinstansiyangakanmelaksanakanperjalanan dinas.
Manual :
1. User/Pengguna mengakses aplikasi sinadi melalui web browser masingmasing.Kemudianmengisikanusernamedanpassword.
3. padatahapiniuserakanditampilkanberupadaftarperjalanandinasyang telah diinputkan sebelumnya. Untuk menambah daftar perjakanan dinas, Pilihtombol+BuatPerjalanan.
4. Pada kolom kategori terbagi menjadi 2 pilihan. Kategori Kelompok jika perjalanan dinas hendak dilakukan secara berkelompok atau pilih Perseorangan jikaprosesinputhanyauntukpribadiperseorangan.
5. Sistem/aplikasi akan secara otomatis mengisi formular jika data pegawai sudahtersediadidalamsistem.FungsiiniakanberjalanKetikausermengisi bagian nip/nopeg. Sistem juga akan membantu user menghitung jumlah darikolom jumlah transport, jumlah Uang harian, Jumlah Penginapan serta jumlah transfer sesuai dengan data yang dimasukan oleh user/pengguna. Tekan tombol simpan pada pojok kanan atas. untuk menyimpanformulir.
6. Sama seperti penginputan pada kategori perseorangan, sistem akan membantuuserdalammengkalkulasidanmencatatdatapegawaikedalam formulir.Perbedaannyahanyapadajumlahpegawaiyangdiinputkan.Pada kategori Kelompok. User/pengguna dapat menambah pegawai sesuai dengankebutuhan,denganmenekantomboltambahpegawai.
Tekantombolsimpanpadapojokkananatas.untukmenyimpanformulir.
7. Setelahpenginputanselesai,sistemakanKembalikemenudataperjalanan dinas.Pilihtombolunduhberkas.
8. Sistemakanmengeneratesuratdanlampiransesuaikebutuhan administrasiperjalanandinasdalambentukformat.pdf.
1. Sistem Aplikasi Pengisian Perjalanan Dinas (SINADI) sudah dapat dilakukan uji coba penggunaannya
2. Manual book sistem aplikasi telah dibuat sesuai dengan arahan dari mentor
3. Terdapat beberapa revisi oleh mentor dalam manual book sistem aplikasi diantaranya penambahan pada menu unduh berkas yang tadinya hanya terdapat satu menu, ditambah menjadi empat menu diantaranya unduh berkas daftar nominative, unduh berkas rincian biaya perjalanan dinas, unduh berkas daftar pengeluaran riil dan unduh berkas SPD
4. Sistem aplikasi akan digunakan terlebih dahulu oleh pegawai pada Sub Bagian Administrasi Umum KKP Kelas II Bandung, disusul oleh bidang dan wilker dilingkungan KKP Kelas II Bandung
MINGGKU KE : 4
Nama Peserta : Anggia Maudy Pratiwi
NIP : 199408212022032002
Unit Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Jabatan : Pranata Keuangan APBN Terampil
Rumusan Isu : Optimalisasi Penggunaan Sistem Dalam Pemenuhan Kelengkapan Dan Kebenaran Dokumen Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Tanggal Pelaksanaan : 23 s/d 30 September 2022
Bukti-Bukti Kegiatan : 1) Dokumentasi konsultasi kepada pimpinan untuk mengadakan sosialisasi
2) Print screen konsep surat pada aplikasi SRIKANDI
3) Print screen pemeriksaan surat oleh verifikator aplikasi SRIKANDI
4) Undangan sosialisasi penggunaan SINADI
5) Daftar hadir sosialisasi penggunaan SINADI
6) Notulensi sosialisasi penggunaan SINADI
7) Dokumentasi sosialisasi penggunaan SINADI
8) Tindaklanjut hasil evaluasi
1. Sosialisasi kepada
seluruh pegawai KKP
Kelas II Bandung
mengenai tata cara
pengisian sistem aplikasi perjadin
1. Konsultasi untuk mengadakan sosialisasi
penggunaan sistem aplikasi perjadin kepada
mentor dan pimpinan
Persetujuan
melakukan kegiatan sosialisasi
penggunaan sistem aplikasi
perjadin
Pelatihan Kontribusi
Terhadap Tujuan
dan Fungsi Organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
2. Membuat konsep surat kegiatan sosialisasi
sistem aplikasi perjadin yang akan ditandatangani Plh.
Kepala Kantor
3. Konsultasi pemeriksaan surat oleh
Verifikator aplikasi
Srikandi
Harmonis: Penulis melakukan
konsultasi secara ramah, sopan
dan proaktif kepada mentor dan pimpinan
Kolaboratif: Penulis meminta
persetujuan mentor dan pimpinan
dalam mengadakan sosialisasi
Konsep surat Akuntabel: Konsep surat dan
verbal dibuat secara benar
Kompeten: Mempelajari dan
memahami pembuatan konsep
surat dan verbalnya
Rencana gagasan ini mendukung salah
satu tugas dan
fungsi Kantor
Kesehatan Pelabuhan
Kelas II bandung
sesuai Peraturan
Menteri Kesehatan
No. 33 Tahun 2021
yaitu pelaksanaan
urusan administrasi
KKP
Rencana gagasan ini
mendukung
penguatan nilai organisasi yaitu:
Efektif: Program
Kesehatan harus
mencapai hasil yang signifikan sesuai
target yang telah
ditetapkan dan
bersifat efisien
Mendapatkan
persetujuan
pembuatan surat undangan
sosialisasi
Akuntabel: Isi surat yang dibuat
dengan jujur, sesuai keadaan
Loyal: Pengajuan surat sesuai
dengan prosedur tanpa melewati
atasan langsung
Bersih: Penyelenggaraan pembangunan
kesehatan harus
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
penggunaan
aplikasi perjadin
Kolaboratif: Bekerjasama
dengan bagian kearsipan untuk
pembuatan nomor surat
(KKN), transparan dan akuntabel.
4. Konsultasi surat
kepada Plh. Kepala
Kantor
Surat undangan
sosialisasi sistem
aplikasi
mendapat
persetujuan dari
Kepala Kantor
Harmonis: Permintaan
penandatanganan surat kepada
Kepala Kantor dilakukan secara
sopan
Loyal: Segala sesuatu dilakukan
berdasarkan persetujaun
pimpinan
Kolaboratif: Memohon bantuan
pimpinan untuk pelaksanaan
sosialisasi
5. Melakukan koordinasi
dengan pimpinan terkait
penyampaian undangan
sosialisasi oleh pimpinan
Undangan
sosialisasi oleh
pimpinan
Harmonis: Meminta bantuan
pimpinan untuk penyampaian
undangan sosialisasi kepada
pegawai dengan sopan dan
ramah
Kolaboratif: Meminta bantuan
pimpinan untuk penyampaian
undangan sosialisasi kepada
pegawai
6. Menyiapkan bahan sosialisasi Manual book sistem aplikasi perjadin
Berorientasi Pelayanan:
Sosialisasi dilaksanakan demi
kepentingan pegawai
Akuntabel: Bahan sosialisasi
dapat dipertanggungjawabkan
Kompeten: Bahan sosialisasi
dibuat setelah mempelajari dan memahami sistem perjadin
7. Membuat daftar hadir sosialisasi Daftar hadir sosialisasi penggunaan sistem aplikasi perjadin
8. Sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai tata cara pengisian aplikasi perjadin
Pegawai paham mengenai sistem aplikasi perjadin
Akuntabel: Daftar hadir saya persiapkan sebagai salah satu
dokumen pertanggungjawaban
kegiatan sosialisasi
Kompeten: Penyampaian
sosialisasi dilakukan oleh orang
yang memiliki pengetahuan
terhadap isi sistem dan ketentuan
keuangan
Harmonis: Sosialisasi
disampaikan dengan etika yang
baik
2. Evaluasi penggunaan
sistem aplikasi
perjadin
1. Melakukan evaluasi
terhadap dokumen
perjadin setelah
menggunakan sistem
Penggunaan aplikasi dapat
berjalan sesuai
dengan
ketentuan yang
sudah disepakati
Kolaboratif: Sosialisasi dilakukan
dengan bantuan staf IT
Akuntabel: Evaluasi dilakukan
secara benar dan
bertanggungjawab
Kompeten: Terus belajar untuk
perbaikan sistem keuangan
kedepannya
Adaptif: Menerima perubahan
peraturan atau sistem sesuai
dengan perkembangan zaman
2. Melakukan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi
Penyempurnaan
dan perbaikan
sistem yang
telah berjalan
Kompeten: Mencari tahu,
mempelajari, memahami solusi
dari permasalahan yang
ditemukan ketika evaluasi
Kolaboratif: Bekerjasama
dengan orang yang ahli di
bidangnya (staf IT) demi
perbaikan sistem
Tabel
1. Sistem Aplikasi Pengisian Perjalanan Dinas (SINADI) telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai Sub Administrasi Umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung pada hari Kamis, 29 September 2022
2. Terdapat surat undangan, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi sosialisasi sebagai bukti pelaksanaan sosialisai Sistem Aplikasi Pengisian Perjalanan Dinas (SINADI)
3. Terdapat 2 akses yang bisa masuk ke dalam sistem aplikasi ini yaitu akses sebagai administrator dan akses sebagai pengguna
4. Pengguna adalah pegawai KKP Kelas II Bandung yang akan melakukan kegiatan perjalanan dinas
5. Administraror adalah pegawai KKP Kelas II Bandung yang dapat menambahkan, mengurangi dan mengubah data – data yang terdapat di dalam sistem
6. Output yang dihasilkan dari penggunaan Sistem Aplikasi Pengisian Perjalanan Dinas (SINADI) ini yaitu beberapa dokumen realisasi kegiatan perjalanan dinas diantaranya daftar nominatif, rincian biaya perjalanan dinas/kuitansi, daftar pengeluaran rill dan surat perjalanan dinas/SPPD
7. Setelah dilakukannya sosialisasi penggunaan Sistem Aplikasi Pengisian Perjalanan Dinas (SINADI) terdapat beberapa hal yang menjadi evaluasi diantaranya:
- Sistem aplikasi sebaiknya dimasukan ke dalam web Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Bandung agar seluruh pegawai dapat mengakses dengan mudah
- Icon yang ada di dashboard sistem aplikasi sebaiknya diubah dengan logo KKP
Kelas II bandung
- Tulisan “halaman depan” dan “halaman belakang” pada output dokumen SPPD dihapuskan
8. Berikut adalah hasil dari tindaklanjut evaluasi kegiatan:
- Sistem aplikasi sebaiknya dimasukan ke dalam web Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Bandung agar seluruh pegawai dapat mengakses dengan mudah
- Icon yang ada di dashboard sistem aplikasi sebaiknya diubah dengan logo KKP
Kelas II bandung
Kondisi CoreIsu
Sebelum Aktualisasi Setelah Aktualisasi
1. Pembuatan dokumen kegiatan
perjalanan dinas masih menggunakan
sistem aplikasi ms. excel dan dibuat
secara manual dengan mengisi data
secara berulang pada setiap format
dokumen yang telah ditentukan, sehingga seringkali ditemukan kesalahan
dalam pengisian datanya
2. Monitoring kegiatan perjalanan dinas
belum maksimal karena hanya didasari
oleh pengumpulan surat tugas oleh
masing-masing pegawai tersebut
sehingga untuk pegawai yang lupa
mengumpulkan surat tugas beresiko
tidak termonitor perjalanan dinasnya
1. Pembuatan dokumen kegiatan perjalanan
dinas menjadi minim kesalahan karena
pegawai hanya menginputkan data satu kali ke dalam sistem. Sistem tersebut
menghasilkan output beberapa dokumen yang diperlukan untuk melengkapi
pemberkasan dokumen realisasi perjalanan
dinas
2. Monitoring kegiatan perjalanan dinas menjadi lebih mudah dan akurat karena data diambil langsung dari sistem dimana semua pegawai yang akan melakukan kegiatan perjalanan dinas pasti melakukan input data ke dalam sistem tersebut
1. Individu Peserta
Selama melakukan proses analisis coreisu sampai dengan pembuatan gagasan kreatif penyelesaian core isu, peserta memperoleh beberapa manfaat diantaranya dapat melakukan management waktu dengan baik dan belajar mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN Ber-AKHLAK seperti melakukan pekerjaan secara transparan dan bertanggungjawab, mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pranata keuangan, bersikap sopan dan ramah terhadap rekan kerja, atasan dan masyarakat serta belajar berkomunikasi secara baik dalam penyampaian gagasan dan dalam mensosialisasikan hasil gagasan kreatif.
Dengan terselesaikannya coreisu yang ada di Sub Bagian Administrasi Umum Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yaitu terdapat sekitar 40% dokumen realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas yang belum lengkap dan belum benar dalam 1 hari,
pelaksana anggaran di KKP Kelas II Bandung dapat lebih mudah memonitoring dokumen kegiatan perjalanan dinas para pegawai sehingga dapat terpenuhinya pemberkasan dokumen realisasi kegiatan perjalanan dinas yang lengkap dan benar.
Terselesaikannya core isu terdapat sekitar 40% dokumen realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas yang belum lengkap dan belum benar dalam 1 hari memberikan manfaat sesuai tugas dan fungsi KKP Kelas II Bandung yaitu pelaksanaan urusan administrasi KKP
No Kegiatan Output Durasi dan Waktu Para Pihak Terlibat Keterangan
1.
Menambahkan menu transport
lokal pada aplikasi SINADI terkait
kegiatan yang dilaksanakan
didalam kota dan memerlukan
biaya untuk transportasi
- Kuitansi transport
dalam kota
- Daftar pengeluaran
riil
2.
Menambahkan menu persetujuan
kegiatan perjalanan dinas oleh
PPK
- Persetujuan oleh
PPK
Jangka panjang Jangka panjang
- Pelaksana anggaran
- Pegawai yang
melakukan kegiatan
dalam kota
- Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)
- Pegawai yang
melakukan kegiatan
perjalanan dinas
Penambahan database
berupa mata anggaran yang
biasa dikeluarkan untuk
transport lokal dan
nominalnya Pembuatan user yang
berbeda untuk PPK
Penyusunan laporan aktualisasi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peserta Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil. Laporan aktualisasi ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu permasalahan yang terjadi dilingkungan instansi tempat peserta bekerja serta sarana untuk menyelesaikan isu-isu permasalahan tersebut bersamaan dengan pengamalan nilai-nilai dasar ASN Ber-AKHLAK yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.
Penerapan nilai-nilai dasar ASN Ber-AKHLAK tersebut merupakan hal yang sangat penting karena akan menjadi acuan pada saat bekerja agar selalu berorientasi pada pelayanan publik. Selama mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut peserta pelatihan dasar diharapkan mampu merubah sikap, budaya, dan perilaku kerja ASN yang masih kurang baik di satuan kerja serta meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan yang pada akhirnya akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan.
Berdasarkan laporan aktualisasi yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa penulis menetapkan gagasan kreatif untuk penyelesaian isu permasalahan yaitu Optimalisasi Penggunaan Sistem Dalam Pemenuhan Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
1. Penyampaian gagasan pembuatan sistem aplikasi perjadin kepada mentor dan atasan
2. Pembuatan sistem aplikasi perjadin bekerjasama dengan staf IT KKP Kelas II Bandung
3. Membuat panduan tata cara pengisian sistem aplikasi perjadin
4. Sosialisasi kepada seluruh pegawai KKP Kelas II Bandung mengenai tata cara pengisian sistem aplikasi perjadin
5. Evaluasi penggunaan sistem aplikasi perjadin
Gagasan kreatif ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan dijalankan dengan baik. Penyusunan laporan aktualisasi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis menerima dukungan, saran, masukan serta kritik yang membangun dari semua pihak untuk kelancaran kegiatan ini.
Adapun saran mengenai pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Dalam metode pembelajarandistancelearning,sistem pembelajaran pada aplikasi kolabjar terkadang masih mengalami kendala, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan pada sistem aplikasi tersebut
2. Pengunggahan dokumen dan presensi pada aplikasi sidiklat terkadang masih mengalami eror, sehingga perlu dilakukan perbaikan pada aplikasi tersebut
3. Diharapkan kegiatan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS ini dapat terus dilaksanakan dengan baik agar dapat menumbuhkan nilai-nilai profesionalisme dan integritas di dalam diri setiap aparatur sipil negara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan MENPANRB Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Menteri Keuangan No 113/PMK/05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Aparatur_Sipil_Negara
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/13813/ASN-Aktor-PembangunanNegara-dengan-Public-Relation.html
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menciptakan-smart-asn-menuju-birokrasi-4-0
http://kkpbandung.kemkes.go.id/
https://www.pajakku.com/read/60c9ca1b58d6727b1651aad9/Bendahara-Pemerintah:Kewajibannya-Memotong-dan-Memungut-Pajak
Link Aplikasi Sistem Pengisian Perjalanan Dinas (SINADI)
https://sinadi.kkpbandung.net/
