Optimalisasi Penarapan Sop Dalam Pelayanan Penerbitan International Certificate Of Vaccination (ICV)

LAPORAN SEMINAR RANCANAGAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 1

OPTIMALISASI PENARAPAN SOP DALAM PELAYANAN PENERBITAN INTERNATIONALCERTIFICATEOFVACCINATION(ICV) DI KANTOR

KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SAMPIT

DISUSUN OLEH :

dr.Mohammad Hosnan Soleh

NIP. 199102142002031002

BAPELKES CIKARANG

KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI

OPTIMALISASI PENARAPAN SOP DALAM PELAYANAN PENERBITAN INTERNATIONAL CERTIFICATEOFVACCINATION(ICV) DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III

SAMPIT

Telah di seminarkan

Tanggal 23 Juni 2022, di Bapelkes Cikarang

Coach

Dr. drg. Siti Nur Anisah, MPH

NIP. 196509141992032004

Penguji

Mentor

dr. Muhammad Johan Rat

NIP. 196910182009121001

Aulia Fitriani, ST, MKM

NIP.197508142006042001

Puji syukur penulis panjatkankan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aktualisasi ini dengan baik dan tepat waktu. Rancangan Aktualisasi ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan program aktualisasi

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I CPNS Kementerian Kesehatan untuk menerapkan nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan serta peran dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Rancangan Aktualisasi ini dapat selesai atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Agus Syah F H, SKM, MKM., Selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam rancangan aktualisasi;

2. dr. Muhammad Johan Rat, selaku Kepala Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan selama bekerja dan bimbingan dalam rancangan aktualisasi;

3. Dr.drg.Siti Nur Anisah, MPH selaku coachyang selalu memberikan masukkan dan motivasi dalam penyelesaian rancangan aktualisasi ini;

4. Aulia Fitriani, S.T., M.K.M. sebagai penguji yang telah memberikan masukan

5. Seluruh Widyaiswara Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang yang telah memberikan arahan nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan serta peran dalam negara kesatuan Republik Indonesia;

6. Rekan-rekan seperjuangan Latsar Golongan III Angkatan I Kementerian Kesehatan yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Penulis menyadari bahwa penulisan rancangan aktualisasi ini belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat.

Sampit , Juni 2022

Penulis

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sebagai Aparatur Sipil Negara, PNS mempunyai fungsi dan tugas sebagai pegawai ASN yakni melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, pemerintah melalui UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk membangun ASN yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi mayarakat. Setelah menerima pengetahuan mengenai nilai-nilai dasar diharapkan ASN dapat membuat rancangan aktualisasi yang dapat diaktualisasikan dalam organisasi pelayanan publik masing–masing. Selain dapat diaktualisasikan, nilai-nilai dasar tersebut juga diharapkan menjadi sebuah kebiasaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan ASN sebagai pelayan publik.

Merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Apartaur Sipil Negara, PNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan untuk membangun integrasi moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter pribadi yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Dengan ditetapkannya corevalueBerAKHLAK justru akan menguatkan budaya kerja ASN yang professional dalam melayani masyarakat. Orientasi pelayanan yang berkualitas dan profesional harus dimaknai dengan baik oleh setiap ASN. Tidak hanya sekadar menjadi jargon melainkan harus diamalkan dan ditujukan untuk kemajuan bangsa. ASN harus bisa mendobrak stigma negatif masyarakat terkait adanya praktik pungli untuk mempercepat proses layanan yang

diberikan oleh instansi pemerintahan. Ketika ASN terbiasa memberikan pelayanan yang baik dan sesuai prosedur, praktik korupsi akan terhindarkan.

Hadirnya core values BerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia. Melayani masyarakat dengan professional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanahkan oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa, menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Atas dasar hal tersebutlah penulis Menyusun rancangan aktualisasi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit di tempat penulis ditugaskan sebagai seorang CPNS. Penulis berharap dengan adanya rancangan aktualisasi ini dan bisa diterapkan di satuan kerja, penulis mengharapkan bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan yang ada di Kantor Kesehatan Kelas III Sampit dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN Berahklak.

1.2 Tujuan Aktualisasi

Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN :

Peserta diklat Pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi Aparatus Sipil Negara (ASN) yaitu BERAKHLAK dalam kegiatan yang telah ditetapkan sebagai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif berdasarkan nilai-nilai dasar profesi ASN guna mewujudkan visi dan misi organisasi

1.3 Ruang Lingkup Aktualiasi

Ruang lingkup aktualisasi peserta diklat meliputi tugas pokok maupun tugastambahan sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan oleh unit kerja peserta. Peserta juga melakukan tugas inovasi atau kreativitas yang berkaitan dengan tugas dan jabatan. Tempataktualisasi adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit.

1.4 Manfaat

1. Manfaat aktualiasi untuk penulis sendiri dan teman-teman pelaksana tugas agar dapat meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan sesuai nilai dasar ASN yaitu BERAKHLAK.

2. Manfaat aktualiasi untuk instasi ,membantu instasi untuk mencapai visi dan misinya

BAB 2

PROFIL INSTITUSI, PROFIL PESERTA

DAN GAMBARAN UMUM NILAI-NILAI ASN

2.1 Profil Institusi

2.1.1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP memiliki tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan danlintas batas darat.

Di lingkungan KKP dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. tugas ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi kepala KKP masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kekarantinaan;

b. Pelayanan kesehatan;

c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, danlintas batas darat negara;

d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;

e. Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia;

f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;

g. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk ;

h. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara,

pelabuhan dan lintas batas darat negara;

i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA import;

j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;

k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;

l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;

m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;

n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;

o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP

Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui olehPemerintah Republik

Indonesiasesuai dergan peraturan perundang-undangan.

3. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakar untuk praktik kedokteran dan kedokterangigi.

4. Tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasuen selain dokter dan dokter gigi.

5. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan

6. baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

7. Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.

8. Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (imaging), dan rekaman elektro diagnostik.

9. Organisasi Profesi adalah Ikatan Doker Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

Unsur utama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas sub unsur :

1. Pelayanan kesehatan dasar, yaitu pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, pelayanan gawat darurat medik, pelayanan penunjang medik, serta tindakan rujukan terhadap pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan, bandar udara, dan lintas batas darat negara; dan

2. Vaksinasi dan/atau profilaksis, yaitu tindakan pemberian vaksinasi dan/atau pengobatan pencegahan terhadap pelaku perjalanan dan masyarakat Pelabuhan , bandar udara dan lintas batas darat negara.

2.1.2 Visi dan Misi Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas III Sampit

Visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit adalah terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.

4. Mencapai Lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa.

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.

8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

2.1.3 Data Umum Wilayah

Data Umum Wilayah

Wilayah kerja yang menjadi wewenang KKP adalah lingkungan kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah kerja KKP yang dimaksud diatas yang berada di daratan untuk pengendalian vektor dan binatang penular penyakit diperluassampai 2 (dua) kilometer sekelilingnya Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit berdasarkan Permenkes Republik Indonesia Nomor

2348/Menkes/Per/IX/2011 tanggal 22 Nopember 2011 mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

• Pelabuhan LautSampit

Pelabuhan Sampit terletak di tepi Sungai Mentaya Sebagai WilayahKerja Induk Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit, yangmempunyai luas sekitar 464.000 m2.

• Bandara H.AsanSampit

Wilayah Kerja Bandara H. Asan Sampit berada di Kecamatan Baamang. Jarak dari Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit ke Wilayah Kerja Bandara H. Asan Sampit + 6 km. Luas Wilayah ± 740.000 m2

• Pelabuhan Laut KualaPembuang

Wilayah kerja Pelabuhan Kuala Pembuang berada ditepi sungai Seruyan Kecamatan

Seruyan Hilir di Kabupaten Seruyan, jarak dari muarasungai ke pelabuhan ± 2 km. Jarak

dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit kearah Selatan menuju Pelabuhan

Kuala Pembuangsekitar 170 km.

• Pelabuhan LautSamuda

Pelabuhan Samuda berada ditepi Sungai Mentaya Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

Kabupaten Kotawaringin Timur. Jarak dari Muara Sungai ke Pelabuhan Laut

Samuda ± 40 km. Jarak dari Kantor KesehatanPelabuhan Kelas III Sampit ke

Pelabuhan Samuda ± 40 km. Luas Wilayah ± 370.800 m2.. Pelabuhan Laut

Samuda tidak ada aktifitas kapal sehinggatidak ada petugas yang betugas di pelabuhan tersebut.

• Bandara Iskandar PangkalanBun

Bandara Iskandar Pangkalan Bun berada di Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun. Jarak dari Kantor Induk ke BandaraIskandar Pangkalan Bun

sekitar 220 km. Luas Wilayah ±1.728.862 m2.

• Pelabuhan Laut PangkalanBun

Pelabuhan Pangkalan Bun berada di Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun. Jarak dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IIISampit ke

Pelabuhan Pangkalan Bun sekitar 210 km.

• Pelabuhan LautKumai

Pelabuhan Kumai Kecamatan Kumai berada di KabupatenKotawaringin Barat

Pangkalan Bun. Jarak dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit ke

Pelabuhan Kumai sekitar 237 km denganLuas Wilayah ± 450.000 m2.

• Pelabuhan LautSukamara

Pelabuhan Laut Sukamara berada di Kabupaten Sukamara. Jarak dari Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit ke Pelabuhan Sukamara ± 300 km. Luas

Wilayah ± 62.190 m2.

2.1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan, struktur organisasi KKP Kelas III Sampit sebagai berikut :

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESEHATANPELABUHAN KELAS III

Sampit

Kepala Kantor

Kasi Pengendalian Karantina dan SurveilansEpidemiologi

Kasi Pengendalian RisikoLingkungan dan Kesehatan Lintas

Syahuri, SKM NIP196512121989011006

Jabatan Fungsional

Kepala Instalasi

Koordinator Wilayah Kerja

dr. Muhammad Johan Rat NIP 196910182009121001

dr. I Gusti Ayu Agung Darmawati NIP 197209112009122001

Kasubbag Tata Usaha

Agus Syah F H, SKM, MKM. NIP 197207081998121003

2.2 Gambaran Umum Nilai-Nilai ASN

2.2.1 Berorientasi Pelayanan

Berorientasi Pelayanan merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam CoreValues

ASN BerAKHLAK yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan

pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Materi modul ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana panduan perilaku Berorientasi Pelayanan yang semestinya dipahami dan dimplementasikan oleh setiap ASN di instansi tempatnya

bertugas, yang terdiri dari:

1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;

2. ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan

3. melakukan perbaikan tiada henti.

2.2.2 Akuntabel

Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan

akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang/organisasi yang memberikan amanat.

Amanah seorang ASN menurut SE Meneteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan

Core Values ASN BerAKHLAK. Dalam konteks Akuntabilitas, perilaku tersebut adalah:

• Kemampuan melaksanaan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi

• Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien

• Kemampuan menggunakan Kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi

2.2.3 Kompeten

Seiring perkembangan waktu, dalam melaksanakan pelayanan publik, setiap ASN harus selalu dapat meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Peningkatan kompetensi ini sangat penting, bahkan telah diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, bahwa setiap aparatur diberikan hak 20 jam pelatihan setiap tahunnya. Hal ini semata-mata agar setiap ASN dapat melaksankan tugas dengan kualitas terbaik.

2.2.4 Harmonis

Berakar dari Semboyan Negara Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti

“Berbeda-beda Namun Tetap Satu Jua”, seorang pelayan publik harus dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Karena dengan kenyamanan lingkungan kerja, ASN diyakini dapat lebih produktif.

2.2.5 Loyal

Loyalitas dan kesetiaan ASN terletak pada ideologi dan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah. Dan tidak pada satu sosok atau pihak tertentu. ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia jabatan dan negara.

2.2.6 Adaptif

Situasi dan zaman yang senantiasa berkembang, membuat seorang aparatur harus dapat dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada. Harus selalu diingat, istilah yang sering kita dengar yaitu “Yang Abadi adalah Perubahan itu sendiri”, membuat siapapun yang tidak dapat beradaptasi akan semakin tertinggal. Adaptasi dapat dilakukan dengan terus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan

2.2.7 Kolaboratif

Dalam pelaksanaan tugas, kolaborasi di antara setiap aparatur mutlak harus dilaksanakan. Bersinergi dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan, akan dapat mempercepat pencapaian suatu visi dan cita-cita. Keterbukaan dalam bekerja sama, dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah, dan mempercepat mencapai tujuan bersama.

2.3 Nilai-Nilai Peran Kedudukan ASN

2.3.1 Manajemen ASN

Dalam pelaksanaan tugas, kolaborasi di antara setiap ASN mutlak harus dilaksanakan. Bersinergi dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan, akan dapat mempercepat pencapaian suatu visi dan cita-cita. Keterbukaan dalam bekerja sama, dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah, dan mempercepat mencapai tujuan bersama.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyampaikan jika penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta efektif dan efisien. Manajemen ASN perlu dilakukan mengingat jumlah ASN yang mencapai angka 4.121.176 orang dan sebanyak 38% menduduki jabatan administratif sehingga diperlukannya perubahan agar jabatan fungsional dan berkeahlian profesional dapat mendominasi.

Sejalan dengan profil Smart ASN 2024, penguasaan teknologi akan menjadi daya dukung bagi masyarakat di era globalisai ini namun tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas

2.3.2 WholeofGovernment

Whole of Government (WoG) menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WoG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun.

Sebagai institusi formal negara, pemerintah wajib mendorong tumbuhnya nilai-nilai

perekat kebangsaan yang menjamin bersatunya berbagai elemen kebangsaan dalam satu frame. Whole of Government merupakan salah satu frame yang dapat diterapkan dalam pemerintahan dalam rangka meminimalisir disintegrasi bangsa dan menghilangkan

fragmentasi sektor. Seluruh elemen Pemerintah, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN)

memiliki peran yang sangat besar terhadap terwujudnya whole of government.

2.3.3 Pelayan Publik

Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN adalah pelayan publik. Hal inilah yang harus selalu diingat, dipahami, dicermati, ditanamkan, dan dilaksanakan oleh setiap individu yang mengaku dirinya seorang ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, maka Aparatur Sipil Negara yang adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU tersebut, ASN berprofesi dengan berlandaskan prinsip komitmen, integritas moral, dan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya sebagai pelayan publik. Nilai dasarnya adalah pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia. Sebagai

pelayan publik, ASN bertugas memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

2.4. Nilai-nilai Organisasi

Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, Kementerian

Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu :

2.4.1ProRakyat

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu

mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk

rakyat.Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi.

2.4.2Inklusif

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja.Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sector, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

2.4.3Responsif

Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis.Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.

2.4.4Efektif

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien.

2.4.5Bersih

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel

2.5 Profil Peserta

Berikut adalah data diri Penulis:

Nama : dr. Mohammad Hosnan Soleh

NIP : 199102142002031002

Tempat, tanggal lahir : Sampit, 14 Februari 1991

Pendidikan : S-1 Profesi Dokter

Jabatan : Dokter Ahli Pertama

Unit kerja : Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah

Satuan kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit

Latsar : Golongan III Angkatan 1

Tempat latsar : Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang

2.6 Uraian Tugas Jabatan Peserta

DASAR

1. KEPMENPAN : Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003, Tanggal 7 Nopember 2003

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 Tgl. 30 Des 2003

“

Dokter adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan Kesehatan”

TUGAS POKOK :

Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN

1. Melaksanakan pelayanan medik rawat jalan

2. Melaksanakan tindakan khusus

3. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medik

4. Menyusun catatan medis pasien

5. Melaksanakan tugas jaga

6. Melaksanakan tugas bantuan/partisipasi kesehatan

7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

9. Melaksanakan peningkatan kapasitas/ mengikuti seminar/ simposium

3.1 Identifikasi Isu

Penulis Menentukan identifikasi isu dengan cara observasi selama 2 bulan di Unit Kerja

KKP Kelas III Sampit, berikut ini beberapa isu yang telah dirumuskan :

1. Kurangnya sosialisasi dari agen perjalanan Umroh mengenai syarat vaksin meningitis kepada Jemaah Umroh yang akan divaksin Meningitis di KKP Kelas III Sampit.

2. Belum optimalnya pengisian E-HAC oleh penumpang dilingkungan Pelabuhan Sampit.

3. Kurang optimalnya penerapan SOP dalam Pelayanan Penerbitan ICV (International CertificateofVaccination) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit.

4. Kurangnya kepatuhan penumpang kapal dalam penerapan protokol 5M di Pelabuhan Sampit

3.2 Pemilihan Isu

Berdasarkan isu aktual yang telah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu dengan analisis kriteria aktual, problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan (APKL). Tehnik APKL yang dibuat adalah tehnik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan empat faktor, yaitu :

a. Aktual (A), yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang;

b. Problematik (P), yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya;

c. Kekhalayakan (K), yaitu isu yang diangkat secara langsung meyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya kepetingan seseorang atau kelompok kecil

d. Layak (L), yaitu isu yang masuk akal (logis), pantas, realistis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas.

Isu-isu yang berhasil diidentifikasi kemudian akan divalidasi terlebih dahulu menggunakan perangkat APKL. Perangkat evaluasi APKL memvalidasi isu berdasarkan empat item, yaitu :

1. Aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat;

2. Problematik, artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks;

3. Kekhalayakan, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak

4. Layak, artinya masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dicarikan solusinya.

Berikut dibawah merupakan hasil penapisan isu dengan metode AKPL

Tabel 3.1 Penapisan Berdasarkan Kriteria AKPL

Keseimpulan dari table tehnik analisis isu APKL diatas didapatkan tiga isu yang diambil, kemudian di identifikasi kembali menggunakan USG untuk menentukan prioritas isu.

sosialisasi dari agen perjalanan

Dari Identifikasi isu kemudian menetapkan isu yang diangkat menggunakan metode analisis Urgency,Seriousness,Growth: Keterangan : Skala Likert 1-5 ( 5=sangat besar,4=besar,3=sedang,2=kecil,1=sangat kecil)

Tabel 3.2 Identifikasi isu menggunakan USG

Urgencyadalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis atau

ditindaklanjuti. Seriousnessadalah seberapa serius suatu isu harus dibahas diakitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growthadalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.Dari USG, isu prioritas yang ditetapkan adalah Kurang optimalnya penerapan SOP dalam Pelayanan Penerbitan ICV (InternationalCertificateofVaccination) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit, karena memiliki Urgency,Seriousnessdan Growthyang tinggi.

Dari Ketiga isu diatas ditarik kesimpulan bahwa isu “Kurang optimalnya penerapan SOP dalam Pelayanan Penerbitan ICV (InternationalCertificate ofVaccination) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit” menjadi isu prioritas.

3.3 Analisis Isu

1. Kondisi saat ini

Masih diberlakukannya status pandemi di negara kita menyebabkan pemerintah untuk memperketat protokol Kesehatan berupa 5 M ( Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga jarak, Menjauhi Kerumunan dan Membatasi mobilitas). Kita sebagai ASN harus menyesuaikan diri untuk memberikan pelayanan terbaik di era pandemi ini dengan tetap memberikan kenyamanan dan keamanan pada penguna layanan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit. Atas dasar masalah tersebutlah penting bagi kita untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku dalam memberikan pelayanan. Untuk membiasakan diri di era new normalini kita harus mengkaji kembali dan mengevaluasi SOP pelayanan yang kita berikan apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah untuk menekan angka kasus Covid-19

Tidak akan tercapainya kualitas dan mutu pelayanan yang diinginkan, sehingga tidak terlaksananya nilai, peran dan keduduakan ASN dengan baik. SOP juga menjadi suatu tolak ukur keamanan untuk petugas dan penggunaan layanan, apabila tidak dilaksanakan akan bertentangan dengan corevalueBERAKHLAK yaitu akuntabel dan kompeten.

2. Dampak masalah jika tidak diselesaikan

3. Kondisi yang diharapkan

Tercapainya pelayanan yang optimal dalam pelayanan ICV yang ada di Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III berlandaskan BERAKHLAK, sehingga bisa memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu untuk pengguna layanan.

3.4 Gagasan Pemecah Isu

FISHBONE, dapat dilihat dibawah :

Gambar 3.1

MAN

Tidak diterapkanya SOP

dengan baik oleh

petugas

Tidak memahami SOP

pelayanan dengan baik

sehingga tidak terjalin

kerjasama yang baik

dalam memberikan

pelayanan oleh sesama

petugas

Belum Lengkapnya SOP pelayanan

yang ada di Kantor Kesehatan

Kelas III Sampit

Alur pelayanan yang masih tidak

tertata dengan baik

Tidak dilakukannya

Monitoring dan Evaluasi

berkala mengenai

kelengkapan SOP

Pelayanan yang ada di KKP

Sampit

Mengupdate SOP

Method

Tidak adanya laporan

mengenai pelaksanaan SOP di

pelayanan Kesehatan KKP

Kelas III Sampit

sesuai kebutahan , situasi dan kondisi yang ada

Material Machine

Terkait dengan bilik

pelayanan yang kecil , sehingga kurang

leluasa dalam

menjalankan kegiatan

sesuai sop dan alur

pelayanan

Kurang optimalnya

penerapan SOP

dalam Pelayanan

Penerbitan ICV

(International Certificateof Vaccination) di Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III

Sampit.

Kurang memanfaatkan

teknologi dalam

sosialiasi penerapan SOP

Dari Isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi diangkat beberapa gagasan

pemecahan isu yang diantaranya :

- Melakukan perbaikan alur pelayanan agar SOP bisa diterapkan dengan baik.

- Mengadakan pengecekan ulang terkait kelengkapan SOP yang ada didalam

pelayanan ICV.

- Melengkapi SOP yang masih belum lengkap yang ada di pelayanan ICV.

- Mengevaluasi dan memperbarui SOP yang sudah kadaluarsa .

- Memonitoring berkala mengenai kelengkapan SOP Pelayanan yang ada di KKP

Kelas III Sampit

BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI

4.1 Rencana Kegiatan

Untuk memecahkan isu yang dipilih, akan dilakukan kegiatan berikut : Tabel 4.1 Rencana Kegiatan Aktualisasi

Jenis Kegiatan Sumber Kegiatan

1. Meminta izin kepada atasan dan mentor terkait kegiatan yang

akan dilakukan

2. Penyampaian rancangan kerja :

Mengecek kelengkapan SOP

pelayanan yang ada di Kantor Kesehatan Kelas III Sampit

3. Melakukan koordinasi dengan

tenaga kesehatan lainnya terkait

dengan pembuatan SOP

4. Melakukan Evaluasi terhadap

SOP Pelayanan Kesehatan yang

ada di Kantor Kesehatan Kelas III

Sampit

5. Melakukan Konsultasi hasil

Evaluasi SOP Pelayanan

Kesehatan yang ada di Kantor

Kesehatan Kelas III Sampit

6. Memperbarui SOP dan membuat

SOP baru yang disesuaikan

dengan kebutuhan, situasi dan kondisi di Kantor Kesehatan Kelas III Sampit

SKP

SKP

SKP

SKP

SKP

SKP

7. Sosialisasi hasil rancangan SOP kepada pimpinan dan petugas terkait

8. Melakukan evaluasi dan laporan kegiatan SKP

Unit kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit

Identifikasi Isu : Kurang optimalnya penerapan SOP dalam Pelayanan Penerbitan ICV (International Certificate of Vaccination) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit

Isu yang diangkat : Optimalisasi Penerapan SOP Dalam Pelayanan Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit

Gagasan pemecahan isu : Mengevaluasi kembali SOP yang berlaku, Membuat SOP yang belum ada di Unit Pelayanan Kesehatan, Melakukan Sosialisasi SOP yang baru dan Memonitoring pelaksanaannya.

Latar Belakang

• PandemiCovid-19yang masih belum berakhir menyebabkan perlunya perubahan SOP di masa pandemi ini untuk memberikan keselamatan bagi pengguna layanan dan pelaksana layanan

• Untuk meningkatkan kualitas pelayanan harus dilakukan inovasi dan penyesuaian situasi dan kondisi.

• Penerapan nilai -nilai ASN BERAHKLAK dalam pelayanan yang diberikan

No Kegiatan Tahapan kegiatan Output/Hasil Kegiatan

Keterkaitan

Substansi Mata

Pelatihan

1 Meminta izin

kepada atasan dan mentor

terkait kegiatan

yang akan

dilakukan

1.1 Membuat janji

bertemu dengan atasan

Kesepakatan Tanggal, waktu, dan tempat pertemuan

Berkomunikasi

dengan ramah, sopan, santun

perwujudan dari

berorientasi

pada pelayanan

1.2 Menjelaskan

mengenai kegiatan

kepada atasan

Pemahaman atasan mengenai kegiatan

Menjelaskan

kepada atasan

tentang kegiatan

yang akan

menjadi

rancangan

aktualisasi

merupakan wujud

dari sikap

akuntabel.

Kontribusi Terhadap

Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai-Nilai

Organisasi

Sesuai dengan visi

KKP Kelas III Sampit

Kemajuan Budaya

yang mencerminkan

Kepribadian Bangsa.

Meminta izin

kepada atasan

dengan sikap

hormat, santun

dan sopan

dapat

meningkatkan

nilai-nilai yang

ditetapkan di

KKP Sampit

yaitu

transparan , akuntabel dan

kerja sama

No Kegiatan Tahapan kegiatan Output/Hasil Kegiatan

1.3 Meminta izin

kegiatan kepada

atasan

Keterkaitan

Substansi Mata

Pelatihan

Izin dari atasan Melakukan

kegiatan atas

sepengetahuan

dan perintah

atasan

merupakan nilai

dasar yang

mewujudkan

sikap loyal

2 Penyampaian

rancangan kerja : Mengecek

kelengkapan SOP

pelayanan yang

ada di Kantor

Kesehatan Kelas

III Sampit

2.1 Penyampaian

rancangan kerja : Mengecek

kelengkapan SOP

Pembuatan SOP

baru

Kerja sama

dengan pihak

terkait

merupakan wujud

dari bagian sikap

kolaboratif

2.2 Mengumpulkan

materi pembuatan

SOP baru

Referensi pembuatan panduan

Melakukan

pengumpulan

bahan dengan

cermat, tepat dan

Kontribusi Terhadap

Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai-Nilai Organisasi

Terwujudnya Indonesia

Maju yang Berdaulat,

Mandiri dan

Berkepribadian

Berlandaskan Gotong

Royong

Menilai panduan SOP

secara cepat, tepat dan akurat

merupakan

nilai-nilai akurat

, akuntabel dan integritas

No Kegiatan Tahapan kegiatan Output/Hasil Kegiatan

Keterkaitan

Substansi Mata

Pelatihan

teliti sebagai

bentuk

perwujudan

kompeten.

Menggunakan

sumber yang

tepat untuk

membuat

keputusan

berdasarkan

prinsip

akuntabel.

Undagan Menggunakan

koordinasi

dengan tenaga

kesehatan lainnya

terkait dengan

pembuatan SOP

mengenai kegiatan

kepada pihak yang

terlibat dalam

penyusunan SOP

bahasa yang baik

dan sopan dalam

undangan

merupakan

cerminan sikap

harmonis

Kontribusi Terhadap

Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai-Nilai

Organisasi

Terwujudnya

Indonesia Maju yang

Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian

Berlandaskan Gotong

Royong.

Berkordinasi

dalam memecahkan

masalah merupakan

cerminan sikap

nilai Kerjasama

3 Melakukan

3.1 Menjelaskan

No Kegiatan Tahapan kegiatan Output/Hasil

Kegiatan

Keterkaitan

Substansi Mata

Pelatihan

3.2 Meminta

pendapat evaluasi

SOP dengan pihak

terkait

Bukti Rapat Berkordinasi dan

berkerjasama

dalam meminta

pendapat

merupakan

perwujudan nilai

kolaboratif

4 Melakukan

Evaluasi terhadap

SOP Pelayanan

Kesehatan yang

ada di Kantor

Kesehatan Kelas

III Sampit

5 Melakukan

Konsultasi hasil

Evaluasi SOP

Pelayanan

Kesehatan yang

Mengumpulkan

informasi dan

referensi dari

berbagai sumber

untuk dijadikan

pedoman sebagai

bahan evaluasi

Memberikan hasil

evaluasi kepada

atasan

Terkumpulnya

referansi berupa

peraturan

kementerian

Kesehatan

Melalukan

penilaian

berdasarkan

pedoman yang

terkumpul

merupakan sifat

kompeten

Menerima hasil

konsultasi berupa

masukan dari

atasan

Tetap selalu

berkordinasi

dengan atasan

mengenai

kegiatan yang

Kontribusi Terhadap

Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai-Nilai

Organisasi

Perlindungan bagi

Segenap Bangsa dan

Memberikan Rasa

Aman pada Seluruh

Warga.

Melakukan

evaluasi untuk

perubahan

yang lebih baik

merupakan nilai

-nilai integritas

pelayanan sesuai

dengan visi rumah sakit

yaitu Terwujudnya

Indonesia Maju yang

Berdaulat, Mandiri dan

Tetap selalu

berkordinasi

dengan atasan

dalam

melaksanakan

No Kegiatan Tahapan kegiatan Output/Hasil

Kegiatan

Keterkaitan

Substansi Mata

Pelatihan

ada di Kantor

Kesehatan Kelas

III Sampit

instalasi rawat

6 Memperbarui SOP

dan membuat

SOP baru yang

disesuaikan dengan

kebutuhan,

situasi dan

kondisi di Kantor

Kesehatan Kelas

III Sampit

Melakukan revisi

sesuai hasil evaluasi

dengan atasan

Membuat SOP baru

dilakukan

merupakan

cerminan sikap

loyal, kolaboratif dan

akuntabel

Melakukan perubahan untuk

menyesuaikan

dengan keadaan

merupakan

cerminan dari

sikap adaptif

Kontribusi Terhadap

Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai-Nilai

Organisasi

Berkepribadian

Berlandaskan Gotong

Royong.

Dengan adanya lembar

pemantauan

tugas merupakan

sesuai dengan

nilai kerjasama

Pengelolaan

Pemerintah yang

Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Melakukan perubahan

dengan proses

menuju

kebaikan

merupakan nilai

integritas

No Kegiatan Tahapan kegiatan Output/Hasil Kegiatan

Keterkaitan

Substansi Mata

Pelatihan

7 Sosialisasi hasil

rancangan SOP

kepada pimpinan

dan petugas

terkait

8 Melakukan

evaluasi dan laporan kegiatan

Membuat undangan

Sosialisasi Undangan Menggunakan

Bahasa yang baik

dan tidak

membedakan

petugas yang ada

merupakan

cerminan dari

sikap harmonis

Menyampaikan

setiap sop dalam

pelayanan akan

dilakukan monitoring

Mengisi lembar Monitoring

berkala

Membiasakan

kebiasan baru

yang baik

merupakan

perwujudan sikap

adatif

Kontribusi Terhadap

Visi Misi Organisasi Penguatan

Nilai-Nilai

Organisasi

Pengelolaan

Pemerintah yang

Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Sesuai dengan

nilai-nilai

transparansi ,

aman dan

akuntabel

Peningkatan Kualitas

Manusia Indonesia

Sesuai dengan

nilai-nilai

integritas

4.2 Jadwal Pelaksanaan

Tabel 4.2 Tabel Jadwal Pelaksanaan

Jenis kegiatan Juni Juli Agustus

Meminta izin kepada atasan dan mentor

terkait kegiatan yang akan dilakukan

Penyampaian rancangan kerja :

Mengecek kelengkapan SOP pelayanan

yang ada di Kantor Kesehatan Kelas III

Sampit

Melakukan koordinasi dengan tenaga

kesehatan lainnya terkait dengan

pembuatan SOP

Melakukan Evaluasi terhadap SOP

Pelayanan Kesehatan yang ada di Kantor

Kesehatan Kelas III Sampit

Melakukan Konsultasi hasil Evaluasi SOP

Pelayanan Kesehatan yang ada di Kantor

Kesehatan Kelas III Sampit

Memperbarui SOP dan membuat SOP baru

yang disesuaikan dengan kebutuhan,

situasi dan kondisi di Kantor Kesehatan

Kelas III Sampit

Sosialisasi hasil rancangan SOP kepada

pimpinan dan petugas terkait

Melakukan evaluasi dan laporan kegiatan

4.3 Pihak yang Terlibat

Dalam melaksanakan aktualisasi ini, ada pihak-pihak yang terlibat didalamnya:

Tabel 4.3 Pihak-pihak yang terlibat

Nama PERAN

Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri

1. dr.Mohammad Hosnan Soleh

Sipil Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia tahun 2022

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

2. Agus Syah F H, SKM, MKM.

Sampit – Mendukung Penulis dalam pelaksanaan aktualisasi.

Kepala Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah Kantor

3. dr. Muhammad Johan Rat

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit –Membimbing dan mendukung Penulis sebagai mentor dalam rancangan dan pelaksanaan aktualisasi.

4. Dr. drg. Siti Nur Anisah, M.P.H.

5 Aulia Fitriani, S.T., M.K.M.

6. Tim dari Bapelkes Cikarang

Coach– Memberikan saran kepada Penulis dalam rancangan aktualisasi.

Penguji – Memberikan masukan kepada Penulis dalam rancangan aktualisasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS BERORIENTASI PELAYANAN. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 09 Juni 2022 ].

2. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS AKUNTABEL. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 09 Juni 2022 ].

3. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS KOMPETEN. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 09 Juni 2022 ].

4. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS HARMONIS. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 09 Juni 2022 ].

5. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS LOYAL. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 09 Juni 2022 ].

6. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS ADAPTIF. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 09 Juni 2022 ].

7. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS KOLABORATIF. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 09 Juni 2022 ].

8. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 3 - Nilai Nilai MANAJEMEN ASN. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 09 Juni 2022 ].

9. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 4 - Nilai Nilai Dasar HABITUASI. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 09 Juni 2022 ].