LAPORAN SEMINAR RANCANAGAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 1
OPTIMALISASI PENGUMPULAN DATA MONITORING EVALUASI
KINERJA DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SAMARINDA
DISUSUN OLEH : ESA MUHAMMAD IRSYAD, S.E. NIP. 199701192022031002
BAPELKES CIKARANG
KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2022
LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI
OPTIMALISASI PENGUMPULAN DATA MONITORING EVALUASI KINERJA DI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SAMARINDA
Telah di seminarkan
Tanggal 23 Juni 2022, di Bapelkes Cikarang
Coach
Dr. drg. Siti Nur Anisah, M.P.H.
NIP. 196509141992032004
Penguji
Mentor
Abdul Samad, S.K.M., M.M.
NIP. 197202271998031004
Aulia Fitriani, S.T., M.K.M.
NIP. 197508142006042001
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan, kesuksesan, dan keberkahan dalam mengikuti Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Golongan III
Angkatan 1 Tahun 2022 di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Selawat dan Salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diklat Prajabatan diselenggarakan sebagai pendidikan dan pelatihan bagi CPNS untuk membentuk nilai-nilai dasar ASN
BerAKHLAK. CPNS diharapkan dapat mengaktualisasikan BerAKHLAK dalam pengimplementasian di tempat kerja serta menyadari peran PNS sebagai pelayan publik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dwi Djoko Santoso dan Ibu Rahayuning Rochana Wigati atas cinta dan kasih sayang yang tiada habisnya diberikan pada Penulis.
2. Andri Bayu Kusuma dan Pramudya Aji Prasetya yang selalu memberi dukungan.
3. Solihin, S.K.M., M.P.H., sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda yang telah memberikan dukungan.
4. Abdul Samad, S.K.M., M.M. sebagai mentor yang telah memberikan arahan.
5. Dr. drg. Siti Nur Anisah, M.P.H. sebagai coachyang telah memberikan saran.
6. Aulia Fitriani, S.T., M.K.M. sebagai penguji yang telah memberikan masukan.
7. Teman-teman baikku.
8. Teman-teman di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda.
9. Teman–teman Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia Golongan III Angkatan I Tahun 2022 di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Masa Esa, senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa rancangan aktualisasi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat Penulis harapkan agar rancangan aktualisasi ini menjadi lebih baik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini.
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara; mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Sementara terintegrasi berarti penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS memadukan antara pelatihan klasikal dengan nonklasikal; dan Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi Bidang. (Sumber: Peraturan LAN No. 1 Tahun 2021).
Rancangan Aktualusasi ini akan melatih seorang CPNS untuk mengenali berbagai isu-isu aktual yang menjadi permasalahan dalam lingkup kerjanya dengan menggunakan alat analisis sederhana seperti metode APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak) dan mencarikan solusi pemecahan masalah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit kerja atau organisasi tempat
CPNS tersebut bertugas Keseluran rangkaian pelaksanaan rancangan Aktualisasi sampai pada pelaksanaan Aktualisasi kegiatan penyelesaian isu tersebut haruslah menekankan prinsip nilai dasar seorang Aparatur Sipil negara yaitu Berorientasi
Melayani, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (BerAKHLAK), sehingga hasil aktualisasi tersebut mampu meningkatkan mutu layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
Penyusunan laporan aktualisasi ini didasarkan atas isu-isu pokok yang muncul pada unit kerja penulis yaitu Sub Bagian Administrsi Umum di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Samarinda. Salah satu isu yang terjadi yaitu tahapan pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan. Monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berian. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program
Pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda sampai dengan saat ini masih menemui kendala. Hal itu disebabkan karena belum optimalnya sistem informasi yang memudahkan pengumpulan data dan dokumen pendukungnya. Setelah adanya optimalisasi apikasi pengumpulan data, diharapkan akan mempermudah tahapan pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda.
1. Menjalankan peran dan kedudukan ASN dengan menerapkan nilai dasar Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (BerAKHLAK).
2. Meningkatkan kompetensi bidang calon ASN untuk berperan dalam meningkatkan kualitas unit kerja.
3. Mampu memunculkan isu-isu yang berkembang di tempat bekerja serta memberikan gagasan pemecahan masalah dengan menerapkan nilai dasar ASN Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (BerAKHLAK).
Ruang lingkup dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah bagaimana penerapan nilai dasar ASN Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (BerAKHLAK) dalam rangka menyelesaikan isu yang ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda. Khususnya pada bagian Perencanaan sesuai dengan sistem kinerja pegawai (SKP).
1. Manfaat aktualisasi untuk Perencana adalah untuk mempercepat pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja dan mempermudah penyimpanan data monitoring evaluasi kinerja.
2. Manfaat aktualisasi untuk Instansi adalah untuk memperlancar kegiatan monitoring evaluasi kinerja sehingga kegiatan lain bisa segera terselesaikan.
2.1.1 Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda merupakan salah satu
Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda terletak di Jalan Kapten
Soedjono AJ nomor 247, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Gambar 2.1 Foto Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan
Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan upaya mencegah
dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko
kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas
batas darat negara. KKP kelas II Samarinda adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertanggungjawab kepada
DirekturJenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang mendukung
pelaksanaan penjabaran visi misi Presiden RI yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas diatas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran.
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus.
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan Kesehatan.
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan Kesehatan.
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan Kesehatan.
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan Kesehatan.
10.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan Kesehatan.
11.Pelaksanaan urusan administrasi Kantor Kesehatan
PelabuhanPelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP. Visi misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengikuti visi misi
Presiden Republik Indonesia. Visi Presiden Republik Indonesia yaitu
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mendukung Visi tersebut, ditetapkanlah 9
(sembilan) Misi Presiden Republik Indonesia yaitu:
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjabarkan visi Presiden Republik Indonesia dibidang kesehatan yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan” . Sedangkan Misi Presiden yang telah dijabarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu:
1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
2. Menurunkan angkastuntingpada balita.
3. Memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional.
4. Meningkatan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
2.1.2
Budaya Kerja
Nilai-nilai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah:
1. Pro Rakyat = dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kemenkes selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat tanpa membedakan status sosial.
2. Inklusif= dalam menjalankan program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan Kemenkes saja.
3. Responsif = program pembangunan kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan kesehatan.
4. Efektif = program pembangunan kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan.
5. Bersih = penyelenggaraan program pembangunan kesehatan harus bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Nilai atau Budaya Kerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Samarinda sebagai berikut:
1. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan.
2. Melaksanakan tugas dengan sepenuh hati.
3. Bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas.
4. Disiplin terhadap ketentuan jam kerja.
5. Professional, aktif, knsisten, dan inovatif dalam bekerja.
6. Jujur dan Amanah dalam mengemban tanggung jawab.
7. Ramah dan menghormati sesama pegawai dan mitra kerja.
8. Mengutamakan musyawarah dan kebersamaan.
9. Menjaga nama baik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda mempunyai motto
yaitu BERSIH yang merupakan akronim dari:
B = Berbudaya – Mempunyai budaya kerja yang baik.
E = Efektif – Usaha untuk mencapai tujuan dan hasil dengan tepat waktu.
Efisiensi – Memanfaatkan semua sumber daya yang ada dengan baik.
R = Responsif – Cepat dalam merespon.
S = Solid – Kuat dalam kebersamaan.
I = Integritas – Bertanggung jawab akan tugas dan kewajiban.
H = Handal – Menguasi tugas dan tanggung jawab yang diemban.
2.1.3. Struktur Organisasi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda dipimpin oleh seorang
Kepala Kantor yang dibantu oleh 1 Kepala Sub Bagian dan 3 Koordinator
Substansi yaitu:
1. Sub Bagian Administrasi Umum.
2. Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan.
3. Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi.
4. Substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi diatas Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda mempunyai enam wilayah kerjayang
dipimpin oleh seorang coordinator wilayah kerja yaitu:
1. Wilayah Kerja Bandar Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung
Pranoto di Kota Samarinda.
2. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Santan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Laut di Kota Bontang.
4. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Lhoktuan di Kota Bontang.
5. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sangatta di Kabupaten Kutai Timur.
6. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur.
Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Samarinda, bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Samarinda
Berikut adalahdata diri Penulis:
Nama : Esa Muhammad Irsyad, S.E.
NIP : 199701192022031002
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 19 Januari 1997
Pendidikan : S-1 Ekonomi Pembangunan
Jabatan : Ahli Pertama Perencana
Unit kerja : Sub Bagian Administrasi Umum
Satuan kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda
Latsar : Golongan III Angkatan 1
Tempat latsar : Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
Pelaksanaan kegiatan aktualisasi mengacu pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kegiatan tugas pokok tersebut, sebagai berikut:
1. Terselesaikannya pengumpulan data rencana program dan anggaran.
2. Terselesaikannya pengolahan data rencana program dan anggaran.
3. Terselesaikannya usulan pagu anggaran.
4. Terselesaikannya usulan pagu alokasi anggaran.
5. Terselesaikannya rencana penarikan dana, rencana pelaksanaan kegiatan, dan rencana operasional kegiatan.
6. Terselesaikannya dokumen perjanjian kinerja satker.
7. Terselesaikannya pengumpulan data kinerja.
8. Terselesaikannya pengolahan dan analisis data kinerja bulanan.
9. Terselesaikannya peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL.
10.Terselesaikannya implementasi pembangunan zona integritas menuju
WBK/WBBM Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda program kerja penguatan akuntabilitas.
1. Kurang Optimalnya Pengumpulan Data Monitoring Evaluasi Kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda
Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan. Monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berian. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program
Pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Samarinda sampai dengan saat ini masih menemui kendala. Hal itu disebabkan karena belum optimalnya sistem informasi yang memudahkan pengumpulan data dan dokumen pendukungnya. Setelah adanya
optimalisasi sistem informasi pengumpulan data, diharapkan akan mempermudah tahapan pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda.
2. Kurang Optimalnya Persiapan Evaluasi SAKIP Berdasarkan Permen PANRB
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
Nomor 88 Tahun 2021, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun.
Jika dibandingkan antara nilai SAKIP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
II Samarinda tahun 2021 dan 2022, maka nilai SAKIP tahun 2022 mengalami penurunan. Nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 97,76 sedangkan nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 76,76. Salah satu hal yang menyebabkan turunnya nilai SAKIP tahun 2022 adalah karena perubahan aturan yang sebelumnya menggunakan
Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015, diubah menjadi Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2022. Dengan adanya peraturan baru, maka data dukung yag diminta pun berbeda dengan aturan yang sebelumnya. Sehingga perlu dipelajari lagi mengenai data dukung yang diminta di aturan terbaru.
3. Kurang Optimalnya Kesesuaian Rencana Penarikan Dana dan Realisasi Output di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda
Rencana Penarikan Dana Harian yang selanjutnya disingkat RPD
Harian atau APS adalah rencana penarikan kebutuhan dana harian yang
memuat tanggal penarikan dana, jenis belanja, dan jumlah nominal penarikan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disampaikan ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam rangka pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang masuk dalam kategori transaksi besar. Rencana Penarikan Dana Bulanan yang selanjutnya disingkat RPD Bulanan adalah rencana penarikan kebutuhan dana bulanan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan
satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA. Seharusnya penarikan dana harus sesuai dengan realisasi output. Kurang sesuainya penarikan dana dan realisasi output akan menyebabkan kinerja
instansi menjadi kurang baik.
Penyerapan sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp 5.124.792.113.
Angka tersebut masih dibawah target sebesar Rp 5.200.529.000. hal tersebut disebabkan karena ada kegiatan yang terlambat dilakukan di Bulan Mei sehingga baru dilaksanakan di Bulan Juni.
3.2PEMILIHAN ISU
Berdasarkan isu yang telah ditemukan, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu dengan teknik analisis APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak). Teknik
APKL adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan empat faktor:
1. Aktual
Aktual yaitu isu tersebut sedang hangat dan menjadi bahan pembicaraan serta belum ada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
2. Problematik
Problematik yaitu isu tersebut memiliki masalah yang kompleks, tidak sesuai harapan, dan ketentuan sehingga perlu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3. Kekhalayakan Kekhalayakan yaitu isu tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang.
4. Layak
Layak yaitu isu tersebut masuk akal, pantas, dan realistis serta sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
evaluasi SAKIP
Keterangan:
5 Sangat Sesuai 4. Sesuai
Kurang Sesuai 1. Tidak Sesuai Sesuai hasil analisa dengan Teknik APKL dan berdiskusi dengan rekan
Cukup Sesuai
Perencana dan Mentor, maka ditetapkanlah prioritas isu I, II, dan III.
Setelah itu digunakanlah teknik analisis USG (Urgency,Seriousness,Growth)
Teknik USG adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kepentingan suatu
masalah dengan memperhatikan tiga faktor:
1. Urgency
Urgency yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti
2. Seriousness
Seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.
3. Growth
Growthyaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera.
Tabel 3.2 Teknik Penapisan Isu (Pemilihan Isu) USG
optimalnya pengumpulan data monitoring
1
kinerja di Kantor
Pelabuhan Kelas II Samarinda
Kurang optimalnya persiapan evaluasi SAKIP berdasarkan
Permen PANRB Nomor 88 Tahun
2
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kantor Kesehatan
Kelas II Samarinda
Kurang optimalnya kesesuaian
3
rencana penarikan dana dan realisasi output di Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Samarinda
Keterangan:
3 4 12
5. Sangat Sesuai 4. Sesuai 3. Cukup Sesuai 2. Kurang Sesuai 1. Tidak Sesuai
Sesuai hasil analisa dengan Teknik USG dan berdiskusi dengan rekan Perencana dan Mentor, maka ditetapkanlah isu yang terpilih adalah “Kurang optimalnya
pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Samarinda” .
1. Kondisi Saat Ini
Monitoring evaluasi kinerja sudah dilakukan secara berkala tetapi data yang ada belum optimal. Pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda sampai dengan saat ini masih
menemui kendala. Hal itu disebabkan karena belum optimalnya sistem informasi yang memudahkan pengumpulan data dan dokumen pendukungnya. Setelah adanya optimalisasi sistem informasi pengumpulan data, diharapkan akan mempermudah tahapan pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda.
2. Penyebab
Mekanisme pengumpulan data kinerja belum terlaksana tepat waktu. Kinerja belum terdokumentasi dengan baik di setiap penanggung jawab kegiatan.
3. Dampak Jika Masalah Tidak Terselesaikan
Tahapan pengumpulan data dukung monitoring evaluasi kinerja tidak selesai tepat waktu dan tidak lengkap.
4. Kondisi yang Diharapkan
Agar pengumpulan data dukung monitoring evaluasi bisa memenuhi harapan maka harus dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam proses pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja. Setelah adanya optimalisasi sistem informasi pengumpulan data, diharapkan akan mempermudah tahapan pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda.
Gambar 3.1 Diagram Fish Bone
Kurangnya pengetahuan pegawai dalam memudahkan pengumpulan data monev kinerja
MATERIAL
Belum ada bahan sosialisasi tentang sistem informasi pengumpulan data monev kinerja
Belum optimalnya metode dalam pengumpulan data monev kinerja
METHODE
Kurangnya jumlah pegawai yang memahami tentang sistem informasi pengumpulan data monev kinerja
Belum optimalnya sistem informasi dalam pengumpulan data monev kinerja
kinerja
Belum optimalnya sistem informasi dalam penyimpanan data monev kinerja
kinerja
MACHINE
Kurang optimalnya pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Samarinda
Gagasan pemecahan isu “Kurang optimalnya pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda” adalah dengan cara membuat sistem informasi pengumpulan dan penyimpanan data monitoring evaluasi kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda.
1. Berorientasi Pelayanan
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan.
Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat.
Citra positif ASN sebagai pelayan publik terlihat dengan perilaku melayani dengan senyum, menyapa dan memberi salam, serta berpenampilan rapih; melayani dengan cepat dan tepat waktu; melayani
dengan memberikan kemudahan bagi Anda untuk memilih layanan yang tersedia; serta melayani dengan dengan kemampuan, keinginan dan tekad memberikan pelayanan yang prima.
Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini (doingsomething betterandbetter).
2. Akuntabel
Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang/organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada public Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.
Aspek - Aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja.
3. Kompeten
Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain ciri tersebut ASN terikat dengan etika profesi sebagai
pelayan public. Perilaku etika professional secara operasional tunduk pada perilaku BerAKHLAK.
Meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan Heutagogi atau disebut juga sebagai teori “net-centric”, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari Internet. Perilaku lain ASN pembelajar
yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar/konsultan, yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal (networks), yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi.
Pengetahuan menjadi karya: sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang.
4. Harmonis
Keberagaman bangsa Indonesia selain memberikan banyak manfaat juga menjadi sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan kebhinekaan tersebut mudah menimbulkan perbedaan pendapat dan lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerah yang amat sempit yang sewaktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa.
Terbentuknya NKRI merupakan penggabungan suku bangsa di nusantara disadari pendiri bangsa dilandasi rasa persatuan Indonesia. Semboyan bangsa yang dicantumkan dalam Lambang Negara yaitu
Bhineka Tunggal Ika merupakan perwujudan kesadaran persatuan berbangsa tersebut.
Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana
nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain
dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap
kesejahteraan masyarakat. Adapun Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk
mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik Aparatur Sipil Negara, perilaku pejabat publik harus berubah. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, berubah dari ’wewenang’ menjadi ’peranan’. Ketiga, menyadari bahwa jabatan public adalah Amanah.
5. Loyal
Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World ClassGovernment), pemerintah telah meluncurkan CoreValues(Nilai-Nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan EmployerBranding(Bangga Melayani Bangsa).
Nilai “Loyal” dianggap penting dan dimasukkan menjadi salah satu core valuesyang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN dikarenakan oleh faktor penyebab internal dan eksternal.
Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu
“
Loial” yang artinya mutu dari sikap setia. Bagi seorang Pegawai Negeri
Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan sebagai wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan negara. Agar para ASN mampu menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan lainnya dibutuhkan langkah-langkah konkrit, diantaranya melalui pemantapan Wawasan Kebangsaan. Selain memantapkan Wawasan Kebangsaan, sikap loyal seorang ASN dapat
dibangun dengan cara terus meningkatkan nasionalismenya kepada bangsa
dan negara
6. Adaptif
Adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi
selayaknya makhluk hidup, untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya.
Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuhkembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya dibedakan mengenai bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir kreatif.
Pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa hal, seperti di antaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan dan lainnya. Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya
7. Kolaboratif
Kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh CPNS.
Sekat-sekat birokrasi yang mengkungkung birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan. Calon ASN muda diharapkan nantinya menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Pendekatan WoG yang telah berhasil diterapkan di beberapa negara lainnya diharapkan dapat juga terwujud di Indonesia. Semua ASN Kementerian/Lembaga
/Pemerintah Daerah kemudian akan bekerja dengan satu tujuan yaitu kemajuan bangsa dan negara Indonesia
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik.
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan
Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai
sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil
Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Kedudukan
atau status jabatan PNS dalam system birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang professional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas.
Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadi adanya isu putra daerah yang hampir terjadi dimana-mana sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa.
Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya Pegawai ASN bertugas
1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
2. Memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Selanjutnya peran dari Pegawai ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk
melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan. kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.
ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu ASN dituntut untuk professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.
ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN sertasenantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan. Dalam UU ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dankebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. ASN harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa (Kepentingan bangsa dan Negara di atas segalanya).
Berikut ini adalah kegiatan dalam pelaksanaan rancangan aktualisasi:
Tabel 4.1 Pelaksanaan Rancangan Aktualisasi
Jenis Kegiatan Sumber Kegiatan
1. Melakukan konsultasi rancangan aktualisasi
2. Membuat sistem informasi pengumpulan data
monitoring evaluasi kinerja bersama ahli teknologi informasi di kantor
Inovasi dengan Penugasan Pimpinan
Inovasi
3. Melakukan uji coba sistem informasi Inovasi
4. Melakukan sosialisasi sistem informasi kepada substansi pemegang program Penugasan pimpinan
5. Melakukan evaluasi dan laporan kegiatan
Inovasi dengan penugasan pimpinan
Satuan Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda di bagian Perencana
Isu yang diangkat : Pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja
Gagasan Pemecahan Isu : Pembuatan sistem informasi pengumpulan data
monitoring evaluasi kinerja di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Samarinda
Kegiatan penyelesaian isu:
1. Melakukan konsultasi rancangan aktualisasi.
2. Membuat sistem informasi pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja bersama ahli teknologi informasi di kantor.
3. Melakukan uji coba sistem informasi.
4. Melakukan sosialisasi sistem informasi kepada substansi pemegang program.
5. Melakukan evaluasi dan laporan kegiatan.
1 Melakukan konsultasi rancangan aktualisasi
Meminta persetujuan rancangan aktualisasi
Rancangan aktualisasi
Berkomunikasi dengan sopan
dan santun merupakan perwujudan
HARMONIS
Berkomunikasi
dengan sopan
dan meminta
izin atasan mendukung
Berkomunikasi
dengan sopan
dan meminta
izin atasan merupakan
Meminta izin pelaksanaan kegiatan
aktualisasi yang akan
dilakukan
Surat izin pelaksanaan aktualisai
Melakukan kegiatan dengan sepengetahuan
atasan merupakan
perwujudan
LOYAL
NILAI INKLUSIF
penguatan
NILAI BERBUDAYA
2 Membuat sistem informasi pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja
bersama ahli
teknologi informasi di kantor
Membuat dokumen
rancangan yang
dibutuhkan
sistem informasi
yang akan
dibuat
Membuat
sistem informasi
bersama ahli
teknologi informasi
Dokumen rancangan
sistem
informasi
Membuat rancangan sistem
informasi
merupakan perwujudan
KOMPETEN
Bekerja sama
dengan rekan
kerja yang
lebih
menguasai
tentang IT
mendukung
NILAI
RESPONSIF
Berkerja sama
dengan rekan
kerja yang lebih menguasai tentang IT
merupakan
penguatan
NILAI SOLID
dan NILAI
Sistem informasi
pengmpulan data monitoring evaluasi
kinerja
Membuat sistem informasi
bersama dengan
rekan kerja yang
paham tentang
sistem informasi
merupakan
perwujudan
KOLABORATIF
RESPONSIF
3 Melakukan uji
coba sistem informasi
Mempersiapk an data yang
dimasukkan
ke dalam sistem informasi
Melakukan uji coba sistem informasi
Data monitoring evaluasi kinerja
Mempersiapkan data monitoring
evaluasi kinerja merupakan perwujudan
KOMPETEN
Melakukan uji
coba
penggunaan sistem informasi
Melakukan uji
coba
penggunaan sistem informasi
Tangkapan layar sistem informasi
Melakukan uji coba sistem informasi merupakan perwujudan
KOMPETEN dan ADAPTIF
pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja mendukung
NILAI EFEKTIF
pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja merupakan
penguatan
NILAI EFEKTIF dan EFISIEN
4 Melakukan sosialisasi sistem informasi kepada substansi pemegang program
Membuat undangan sosialisasi kepada pemegang masingmasing program
Melakukan sosialisasi sistem informasi
Undangan sosialisasi pemegang program
Mengundang para pemegang prograjm merupakan perwujudan
KOLABORATIF
Bahan presentasi Melakukan sosialisasi kepada para pemegang program merupakan perwujudan
BERORIENTASI
MELAYANI
Mensosialisasik an tujuan dan cara
penggunaan sistem informasi mendukung
NILAI
INKLUSIF
Mensosialisasika n tujuan dan cara
penggunaan sistem informasi merupakan penguatan NILAI EFEKTIF dan EFISIEN serta NILAI HANDAL
5 Melakukan evaluasi dan laporan kegiatan
Melakukan evaluasi dan laporan kegiatan penggunaan sistem informasi
Laporan evaluasi dan laporan kegiatan aktualisasi
Membuat laporan evaluasi dan laporan kegiatan aktualisasi merupakan perwujudan
AKUNTABEL
Melakukan evaluasi dan laporan kegiatan mendukung
NILAI BERSIH
Melakukan evaluasi dan laporan kegiatan merupakan penguatan NILAI INTEGRITAS
4.2PENJADWALAN
Mengumpulk an dokumentasi
pelaksanaan aktualisasi
Foto dan dokumen
pendukung lainnya
Mengumpulkan
foto dan dokumen
pelaksanaan aktualisasi
merupakan
perwujudan AKUNTABEL
1. Melakukan konsultasi rancangan aktualisasi
2. Membuat sistem informasi pengumpulan data monitoring evaluasi kinerja bersama ahli teknologi informasi di kantor
3. Melakukan uji coba sistem informasi
4. Melakukan sosialisasi sistem informasi kepada substansi pemegang program
5. Melakukan evaluasi dan laporan kegiatan
Dalam melaksanakan aktualisasi ini, ada pihak-pihak yang terlibat didalamnya:
Tabel 4.4 Pihak yang Terlibat dan Perannya dalam Aktualisasi
1 Esa Muhammad Irsyad, S.E.
Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia tahun 2022.
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
2. Solihin, S.K.M., M.P.H.
Samarinda – Mendukung Penulis dalam pelaksanaan aktualisasi.
3. Abdul Samad, S.K.M., M.M.
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda –Membimbing dan mendukung Penulis dalam rancangan dan pelaksanaan aktualisasi.
4. Dr. drg. Siti Nur Anisah, M.P.H.
5. Aulia Fitriani, S.T., M.K.M.
6. Wahyudi, A.Md
Coach– Memerikan saran kepada Penulis dalam rancangan aktualisasi.
Penguji – Memberikan masukan kepada Penulis dalam rancangan aktualisasi.
Rekan kerja – Membantu dalam pembuatan sistem informasi rancangan aktualisasi.
Panitia Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil Kementerian Kesehatan Republik
7. Tim dari Bapelkes Cikarang
Indonesia tahun 2022 – Mengatur dan memandu jalannya latsar, termasuk aktualisasi.
1. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS BERORIENTASI PELAYANAN. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 11 Juni 2022].
2. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS AKUNTABEL. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 11 Juni 2022].
3. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS KOMPETEN. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 11 Juni 2022].
4. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS HARMONIS. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 11 Juni 2022].
5. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS LOYAL. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 11 Juni 2022].
6. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS ADAPTIF. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 11 Juni 2022].
7. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS KOLABORATIF. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 11 Juni 2022].
8. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 3 - Nilai Nilai MANAJEMEN ASN. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 11 Juni 2022 .
9. LATSAR CPNS. 2022. Agenda 4 - Nilai Nilai Dasar HABITUASI. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/> [Accessed 11 Juni 2022].
