Optimalisasi Administrator Digital Payment (Digipay) Marketplace DI BBTKLPP Banjarbaru

LAPORAN SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 2

OPTIMALISASI ADMINISTRATOR DIGITALPAYMENT(DIGIPAY)

MARKETPLACEDI BBTKLPP BANJARBARU SEBAGAI INISIATIF

PEMBAYARAN TRANSAKSI NON-TUNAI

DISUSUN OLEH:

LIA ANGGRAENI, SE NIP. 199111272022032001

BAPELKES CIKARANG

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI

OPTIMALISASI ADMINISTRATOR DIGITALPAYMENT(DIGIPAY)

MARKETPLACEDI BBTKLPP BANJARBARU SEBAGAI INISIATIF

PEMBAYARAN TRANSAKSI NON-TUNAI

Telah di seminarkan

Tanggal, 23 Juni 2022. Di Bapelkes Cikarang

Coach

Ir Miftahur Rohim, M.Kes NIP. 196903121992031014

MENTOR

Anggiat Martua, S.Si NIP. 1972101920001121002

Penguji,

Verawati Lenny, SKM,MKM NIP. 197706112005012001

Puji syukur senantiasa Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Rancangan Aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Administrator Digital Payment (Digipay)

Marketplacedi BBTKLPP Banjarbaru sebagai Inisiatif Pembayaran Transaksi

Non-Tunai” . Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Laporan Aktualisasi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, materi, maupun tenaga. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati perkenankan Penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesarnya kepada:

1. Bapak Priagung Adhi Bawono, SKM,M.Med,Sc(PH), selaku Kepala Balai Besar

Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS.

2. Bapak Anggiat martua,S.Si, selaku Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Balai

Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru sekaligus Mentor atas arahan, motivasi, masukan dan bimbingan selama proses Laporan Aktualisasi.

3. Bapak Ir Miftahur Rohim, M.Kes, selaku Coach atas semua inspirasi, dorongan, semangat dan bimbingannya dengan penuh kebijakan dan kesabaran sehingga terselesainya penulisan Laporan Aktualisasi ini.

4. Bapak Supriyadi, S.Si, M.Kes, selaku Koordinator Substansi Tata Usaha Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru atas bimbingan, inspirasi, dan koreksi sehingga penyusunan Laporan Aktualisasi semakin sempurna.

5. Seluruh Widyaiswara Bapelkes Cikarang yang telah membimbing dalam perkuliahan dan memberikan pengarahan terkait materi selama Pelatihan Dasar CPNS.

6. Rekan kerja BBTKLPP Banjarbaru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas masukan, kritik dan saran dalam penyusunan SOP Pemanfaatan Aplikasi DIGIPay

7. Rekan-rekan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan II untuk kebersamaan, kebahagiaan, dan kekompakannya selama Pelatihan Dasar CPNS.

8. Ibu dan bapak yang selalu memberikan restu dan motivasi selama mengikuti

Pelatihan Dasar CPNS.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu Penulis untuk menyelesaikan Laporan Aktualisasi ini. Penulis menyadari

bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Laporan Aktualisasi ini, namun besar harapan Penulis bahwa Laporan Aktualisasi dapat merefleksikan nilai-nilai dasar profesi

Aparatur Sipil Negara yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Penulis juga berharap kritik dan saran yang berkesinambungan untuk kesempurnaan penulisan sehingga dapat bermanfaat bagi semua.

Banjarbaru, Juni 2022

Lia Anggraeni, SE

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah

Dengan Perjanjian Kerja (PPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta sebagai perekat dan pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pengelolaan ASN yang menghasilkan Pegawai ASN professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pemerintah mengaturnya

dengan Manajemen ASN. Dalam perwujudan manajemen ASN pemerintah

menerapkan system merit yang memiliki arti yaitu kebijakan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa diskriminasi. Manajemen

ASN yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 yaitu manajemen PNS yang meliputi

1) penyusunan dan penetapan kebutuhan; 2) Pengadaan; 3) Pangkat dan Jabatan; 4) Pengembangan karier; 5) Pola karier, promosi dan mutase; 6) Penilaian kinerja; 7) Penggajian dan tunjangan; 8) Penghargaan; 9) Disiplin; 10) Pemberhentian; 11) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 12) Perlindungan.

Pada poin pengembangan karier seorang CPNS yang lolos seleksi

pengadaan PNS diberikan kesempatan untuk mengikuti Pelatihan Dasar CPNS yang berorientasi pada core value ASN yaitu BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. CoreValuesASN merupakan sari dari nilai-nilai dasar

ASN dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

sehingga memiliki persamaan yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh

seluruh ASN baik pada ASN tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja.

Pada tahun 2020 Kementerian Kesehatan merubah struktur program dan kegiatan Renstra Kementerian Kesehatan, yang tertuang dalam ketentuan

Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2020-2024. Dalam Permenkes tersebut dijabarkan Tujuan

Strategis Kemenkes salah satu diantara 6 tujuan startegis tersebut adalah peningkatan tata Kelola pemerintah yang baik. Diwujudkan dalam sasaran strategis antara lain meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan upaya strategis berupa a) mendorong penerapan revolusi mental dan reformasi birokrasi untuk peningkatan nilai reformasi birokrasi; b) meningkatkan pendekatan manajemen berbasis kinerja; c) meningkatkan jumlah unit yang masuk dalam kategori WBK dan WBBM; d) mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah.

Dalam hal mendukung upaya strategis mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah, idealnya dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dapat memanfaatkan sistem yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini sejalan dengan nilai kompetensi dasar SMART

ASN yakni ASN menguasai IT. Namun dalam pelaksanaannya BBTKLPP Banjarbaru belum sepenuhnya memanfaatkan sistem pengelolaan keuangan, salah satu diantaranya adalah perubahan cara belanja barang/jasa dari transaksi konvensional menjadi transaksi online yang dalam pembayarannya melalui mekanisme uang persediaan. Sistem ini dikenal sebagai Digital Payment

(DIGIPay) Marketplace yang merupakan rancangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan diatur dalam PER-20/PB/2019 tentang uji coba penggunaan uang persediaan melalui sistem Marketplacedan DigitalPaymentpada satuan kerja.

Maka dari itu penulis mengangkat isu utama pengelolaan keuangan dengan gagasan kreatif dalam penyelesaiannya adalah “Optimalisasi

Administrator Digital Payment (Digipay) Marketplace Di BBTKLPP

BanjarbaruSebagaiInisiatifPembayaranTransaksiNon-Tunai”

1.2 Tujuan

1.2.1

Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam Pelatihan Dasar CPNS

tahun 2022 yaitu peserta menjadi PNS yang professional dan berkarakter dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dalam gagasan penyusunan aktualisasi

antara lain:

a. Mampu melaksanakan identifikasi isu yang terjadi di BBTKLPP

Banjarbaru

b. Mampu mentapkan core isu

c. Mampu menentukan penyebab core isu

d. Mampu membuat gagasan kreatif pemecahan core isu

e. Mampu membuat matrik rancangan aktualisasi

f. Mengaktulisasikan nilai nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

1.3 Manfaat

1.3.1 Manfaat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil

Manfaat yang didapatkan bagi CPNS antara lain:

1) Memahami dan mampu mengimplementasikan nilai nilai BerAKHLAK

2) Memahami peran dan kedudukan PNS dalam NKRI

3) Meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam pemecahan isu yang

terjadi pada bidang keuangan BBTKLPP Banjarbaru

1.3.2 Manfaat bagi Unit Kerja

Manfaat yang didapatkan bagi unit kerja yaitu

mengoptimalisasikan administrator Digital Payment (DIGIPay)

Marketplace di BBTKLPP Banjarbaru sebagai Inisiatif Pembayaran

Transaksi Non-Tunai dengan pembuatan SOP pembelian barang/jasa

dalam rangka penggunaan Uang Persediaan melalui sistem DIGIPay Marketplace.

1.3.3 Manfaat bagi Stakeholder

Manfaat yang didapatkan bagi stakeholderdalam pemanfaatan DIGIPay

Marketplace oleh satker antara lain:

1) Bagi Auditor/APH/DJP dapat mewujudkan e-audit dimana data digipay bersifat elektronik, memastikan kepatuhan wajib pajak, mengurangi fraud karena transaksi dijalankan melalui sistem.

2) Bagi Ditjen perbendaharaan dapat mewujudkan perencanaan kas yang lebih efektif, kemudahan dalam menganalisis data, serta saldo kas termonitor

3) Bagi vendor/UMKM menjadi sebuah peluang rekanan di banyak satker, kepastian pembayaran oleh satker

4) Bagi perbankan menjadi brand mitra pemerintah, dan mendapatkan pasar baru kredit pada vendor/UMKM.

BAB II PROFIL INSTANSI

2.1 Gambaran umum BBTKLPP Banjarbaru

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Banjarmasin diresmikan oleh

Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Drs. H. Gusti Hasan Aman pada tahun 1998

meresmikan Gedung Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Banjarmasin

dengan wilayah kerja regional Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

392/MENKES/SK/IV/1998. BTKL Banjarmasin inilah yang menjadi cikal bakal

BBTKLPP Banjarbaru yang ada sekarang.

Lahirnya BTKL Banjarmasin merupakan jawaban konkrit atas munculnya

permasalahan lingkungan dan penyakit berbasis lingkungan yang ada di regional Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Pada Tahun 2004, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Banjarmasin berubah menjadi Balai

Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BTKL PPM)

Kelas 1 Banjarbaru. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

267/MENKES/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

Pada Tahun 2008, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan

Penyakit Menular (BBTKL PPM) Kelas 1 Banjarbaru berubah menjadi Balai Besar

Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BBTKL PPM)

Banjarbaru. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

891/MENKES/PER/IX/2008. Pada Tahun 2011 Balai Besar Teknik Kesehatan

Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BBTKL PPM) Banjarbaru

berubah menjadi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian

Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru hingga saat ini.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2012, Provinsi Kalimantan Utara resmi

terbentuk. Wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebelumnya merupakan bagian dari

Provinsi Kalimantan Timur; sehingga wilayah layanan BBTKLPP Banjarbaru

sekarang berubah menjadi 4 provinsi, dengan penambahan Provinsi Kalimantan

Utara. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

(BBTKLPP) Banjarbaru awal mulanya 5ernama Balai Teknik Kesehatan Lingkungan

(BTKL) Banjarmasin berlokasi di Jalan Mistar Cokrokusumo No. 2A Banjarbaru

Kalimantan Selatan merupakan lokasi yang stategis untuk menjangkau wilayah

layanan

2.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan

Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, dapat diuraikan struktur organisasi

BBTKLPP Banjarbaru sebagai berikut:

Struktur Organisasi

BBTKLPP Bnajarbaru

Gambar2.2.1StrukturOrganisasiBBTKLPPBanjarbaru

2.3 Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,BerlandaskanGotongRoyong”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah 9 (sembilan) Misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia,

2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif,

3. Mandiri dan Berdaya Saing,

4. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan,

5. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan,

6. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa,

7. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya,

8. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga,

9. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka stunting pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

BBTKLPP Banjarbaru sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2.4 Nilai-nilai Organisasi

BBTKLPP Banjarbaru sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan

penjabaran nilai-nilai Kementerian Kesehatan yang diantaranya:

1. Pro Rakyat

• Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kemenkes selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat.

• Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

2. Inklusif

• Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kemenkes saja.

• Seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

3. Responsif

• Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis.

• Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.

4. Efektif

• Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.

5. Bersih

• Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel.

2.5 Tugas Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, dapat diuraikan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

2.5.1 Tugas BBTKLPP Banjarbaru

BBTKLPP Banjarbaru mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra.

2.5.2 Fungsi BBTKLPP Banjarbaru

Dalam melaksanakan tugasnya BBTKLPP Banjarbaru menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan surveilans epidemiologi;

b. pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL);

c. pelaksanaan laboratorium rujukan;

d. pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna;

e. pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi;

f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana;

g. pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular;

h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

i. pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra;

j. pengelolaan data dan sistem informasi;

k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

l. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2018 tentang Jabatan

Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Tugas Jabatan Fungsional Analis

Pengelolaan Keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan

keuangan APBN yang meliputi: a) perikatan dan penyelesaian tagihan; b) pelaksanaan perintah pembayaran; dan c) analisis laporan keuangan instansi

2.6 Uraian/Rincian Tugas Jabatan Peserta

Terdapat 3 (tiga) jenjang jabatan yaitu 1) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli

Pertama; 2) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda; dan 3) Analis

Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya. Pada saat ini penulis masuk kedalam

jenjang jabatan Analis Pengelolaan Keuanagn APBN Ahli Pertama, sehingga dapat

diuraikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang diambil dari Permenpan RB No 53

Tahun 2018 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terselesaikannya rekonsiliasi laporan keuangan

2. Terselesaikannya Pengolahan data/dokumen pendukung laporan keuangan

3. Terselesaikannya laporan keuangan

4. Terlaksannya monitoring dan evaluasi pengelolaan laporan keuangan

5. Terlaksananya penyusunan analisis permasalahan hasil pemeriksaan meliputi: menyusun ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan pada laporan keuagan

6. Terlaksananya penatausahaan dokumen transaksi keuangan meliputi: melaksanakan penatusahaan dokumen tingkat lanjutan

BAB III ANALISIS ISU

3.1 Identifikasi Isu

3.1.1 Rumusan Isu I

Terjadinya perubahan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berpengaruh terhadap pencapaian penilaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) di BBTKLPP Banjarbaru pada tahun 2021.

Deskripsi

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan

kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian IKPA pada tahun 2021 salah satunya adalah seberapa banyak Satuan Kerja (satker) melakukan perubahan/revisi DIPA, semakin sering satker melakukan revisi maka semakin buruk penilaian IKPA tahunan. Salah satu unsur dalam DIPA satker yaitu target PNBP dalam satu tahun. Selama pandemi Covid-19 berlangsung PNBP BBTKLPP

Banjarbaru mengalami penurunan, ini disebabkan pelayanan difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 dan kurangnya permintaan pelayanan oleh pelanggan yang berhubungan dengan PNBP.

Pada bulan Januari sampai dengan dengan bulan November terjadi penurunan target PNBP 2021 yang awalnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp.750.000.000,00. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan PNBP pada tahun 2021 mengalami penurunan dari target yang telah ditentukan sehingga satker melakukan perubahan terhadap isian DIPA yang berdampak pada penilaian IKPA tahun 2021.

3.1.2 Rumusan Isu II

Belum optimalnya administrator DigitalPayment(DIGIPay) Marketplace

di BBTKLPP Banjarbaru sebagai inisiatif pembayaran transaksi non-tunai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Deskripsi

Di era revolusi industri 4.0 perkembangan teknologi banyak membantu dan memberikan kemudahan bagi manusia, hal tersebut membawa perubahan dalam bertransaksi, dari transaksi secara konvensional menjadi transaksi secara online. Dalam hal ini Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan berusaha memanfaatkan perkembangan marketplace dan digital payment untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Negara dengan menerbitkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER20/PB/2019 tentang uji coba penggunaan uang persediaan melalui sistem marketplace dan digital payment pada satuan kerja. Sistem marketplace pemerintah merupakan sistem yang menyediakan layanan daftar penyedia barang/jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran dan pelaporan secara elektronik, dalam rangka penggunaan uang persediaan yang disediakan oleh bank tempat menyimpan uang persediaan. Sedangkan Digital payment (DIGIPay) adalah pembayaran dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan kartu debit/cashmanagement system (CMS) atau pendebetan kartu kredit pemerintah (KKP) ke rekening penyedia barang/jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan.

Namun sampai dengan saat ini BBTKLPP Banjarbaru belum sepenuhnya

memanfaatkan sistem tersebut, padahal dengan memanfaatkan sistem tersebut satker dapat mendukung prinsipgoodgovernanceterutama prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi dengan cara mengoptimalkan pemesanan barang/jasa, pembayaran dan pelaporannya secara elektronik dalam rangka penggunaan uang persediaan.

3.1.3 Rumusan Isu III

Akibat pelaksanaan operasional kegiatan BBTKLPP Banjarbaru tidak sesuai dengan jadwal dan Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga berpangaruh pada penumpukan serapan anggaran di akhir tahun.

Deskripsi

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat

(pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Dalam hal ini satker bertanggung jawab atas anggaran yang dimiliki serta kemampuan satker dalam mengelola serapan anggaran, namun sampai saat ini penyerapan anggaran masih memiliki pola yang tidak ideal yaitu cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran, di mana realisasi anggaran rendah sampai dengan triwulan ketiga, dan meningkat tajam pada triwulan keempat.

Idealnya penyerapan anggaran dilakukan dengan baik sesuai dengan RPD yang diajukan sehingga pelaksanaan kegiatan seharusnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tetapi dalam perjalanannya pelaksanaan kegiatan seringkali tidak sesuai dengan jadwal. Ini menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian laporan keuangan di akhir tahun dan meningkatkan buruknya penilaian terhadap serapan anggaran baik serapan bulanan, triwulan, dan semester. Berikut tabel prosentase serapan anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2022

Tabel3.11

Prosentaseserapananggarantahun2021-2022

Dari tabel prosentase tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 serapan anggaran di BBTKLPP Banjarbaru terjadi peningkatan serapan anggaran di bulan November sampai dengan akhir tahun. Sedangkan pada tahun 2022

23,94% yang

seharusnya serapan anggaran di semester I sudah mencapai 50% dari total pagu anggaran tahun 2022.

3.2 Penetapan Core Isu

Untuk menatapkan Core Isu, maka digunakan penapisan menggunakan

teknik USG (sebagai analisis pemilihan isu yang didasarkan pada Urgency (seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti.

Seriousness (Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth (Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera), berikut adalah tabel matriks penilaian kualitas isu:

Tabel3.2.1

MatrikspenilaiankualitasisudenganmetodeUSG

1 Terjadinya perubahan target Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berpengaruh terhadap pencapaian penilaian

Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran

(IKPA)di BBTKLPP Banjarbaru pada tahun 2021.

2 Belum optimalnya administrator Digital Payment (DIGIPay) Marketplace di BBTKLPP Banjarbaru sebagai inisiatif pembayaran transaksi non-tunai.

3 Akibat pelaksanaan operasional kegiatan

BBTKLPP Banjarbaru tidak sesuai dengan jadwal dan Rencana Penarikan Dana (RPD)

sehingga berpangaruh pada penumpukan serapan anggaran di akhir tahun

Keterangan:

4 5 4 13 III

5 5 5 15 I

4 5 5 14 II

berdasarkan skala likert 1-5 (5=sangat besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil)

Berikut adalah penjelasan atas setiap aspek penapisan:

Tabel3.2.2

AlasanPembobotanpoinUSG

NO ISU Urgency Seriousness Growth

1. Terjadinya perubahan target

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berpengaruh terhadap

pencapaian penilaian Indikator Kinerja

Pelaksana Anggaran (IKPA) di BBTKLPP

Banjarbaru pada tahun 2021.

2. Belum optimalnya administrator Digital Payment(DIGIPay) Marketplacedi

BBTKLPP Banjarbaru sebagai inisiatif

pembayaran transaksi non-tunai

Menurunnya capaian PNBP

mengakibatkan terjadinya revisi target pada DIPA.

Jumlah revisi DIPA dapat

berpengaruh terhadap penilaian

IKPA tahunan satuan kerja.

Satuan kerja dianggap tidak dapat mempertahankan kualitas perencanaan anggaran

sampai dengan saat ini dalam transaksi

pembelian barang/jasa masih secara

konvensional dan pembayarannya secara

tunai, padahal sesuai dengan Perdirjen

Pb No. Per/20/PB/2019 satker dapat

mengoptimalkan pemanfaatan DIGIPay

Marketplace dalam mendukung transaksi

yang efektif, efisien dan transparansi

Jika pembelian barang/jasa masih

secara konvensional maka akan

berpengaruh terhadap

menurunnya efektifitas, efisiensi

dan transparansi serta

menurunnya penilaian satker oleh

KPPN dalam pemanfaatan

DIGIPay

Tidak terwujudnya prinsip good

governanceterutama prinsip

akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam

pembelian barang/jasa serta

ketertinggalan satker dalam

pemanfaatan DIGIPay dilingkup

KPPN.

NO ISU Urgency Seriousness Growth

3. Akibat pelaksanaan operasional

kegiatan BBTKLPP Banjarbaru tidak

sesuai dengan jadwal dan Rencana

Penarikan Dana (RPD) sehingga

berpangaruh pada penumpukan

serapan anggaran di akhir tahun

Ketidak sesuaian pelaksanaan kegiatan

dengan jadwal dan RPD yang sudah

direncanakan diawal tahun.

Menumpuknya serapan anggaran di akhir tahun yang berisiko

kegiatan yang sudah dilaksanakan

tidak dapat terbayarkan

Buruknya serapan anggaran triwulan, semester dan tahunan.

Berdasarkan tabel matrik penilaian kualitas isu di atas maka dapat ditentukan isu yang dapat di bahas yaitu isu tentang

“Belum optimalnya administrator DigitalPayment (DIGIPay) Marketplace di BBTKLPP Banjarbaru sebagai inisiatif pembayaran

transaksi non-tunai”

3.3 Penyebab Isu

Untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya core isu, penulis menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats). Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi.

Penilaian data eksternal diperoleh dari lingkungan di luar organisasi, yaitu berupa peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) terhadap eksistensi organisasi. Sedangkan data internal diperoleh dari dalam organisasi, yang terangkum dalam profil kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses) organisasi.

Berikut Analisa SWOT terhadap coreisu “Belum optimalnya pemanfaatan

DigitalPayment(DIGIPay) Marketplacesebagai inisiatif pembayaran transaksi

non-tunai di BBTKLPP Banjarbaru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022”

Tabel3.3.1

AnalisisSWOTterhadapcore Isu

Strengths (Kekuatan)

• Penyelesaian pembayaran

transaksi pembelian atau

pengadaan barang/jasa dengan

menggunakan Uang Persediaan

dapat dilakukan secara

elektronik.

• BBTKLPP Banjarbaru sudah

memiliki user untuk mengakses

sistem tersebut

• Tersedianya petunjuk teknis

dalam penggunaan aplikasi

DIGIPay Marketplcae

Weakness (Kelemahan)

• Belum optimalnya administrator

dalam pemanfaatan DIGIPay

pada satuan kerja untuk

mendukung transparansi

transaksi pembayaran non-tunai

• Belum adanya dukungan SOP

dalam pelaksanaan pemanfaatan

DIGIPay Marketplace

• Transaksi pemesanan

barang/jasa, pembayaran dan pelaporannya masih secara

konvensional dalam rangka

penggunaan uang persediaan

Opportunities (Peluang)

• Sudah tersedianya sistem Digital PaymentMarketplacedari Dirjen

Perbendaharaan.

• Kemudahan dalam pengelolaan akun pengguna dalam sistem

DIGIPay Marketplace

• Pada sistem DIGIPay

Marketplacedalam hal pengadaan, pembayaran, perpajakan dan pelaporannya ter-integrasi secara elektronik serta mewujudkan e-audit

3.4 Gagasan Pemecahan Isu

Threats (Ancaman)

• Erorsystem pada sistem DIGIPay

Marketplace

• Selisih harga tinggi yang timbul

akibat penambahan biaya kirim dikarenakan penyedia barang/jasa yang terdaftar pada marketplace DIGIPay berada diluar wilayah kerja satker

• Keterbatasan stok barang pada penyedia barang yang terdaftar pada marketplaceDIGIPay.

Dilihat dari kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities) pada analisis SWOT diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama ini BBTKLPP Banjarbaru dalam melakukan transaksi pemesanan barang/jasa, pembayaran dan pelaporannya secara konvensional dalam rangka penggunaan uang persediaan padahal Dirjen Perbendaharaan sudah menyediakan sistem DigitalPayment(DIGIPay) Marketplacedimana sistem tersebut menyediakan layanan daftar penyedia barang/jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran dan pelaporannya secara elektronik dalam rangka penggunaan uang persediaan.

2. BBTKLPP Banjarbaru sudah memiliki user untuk mengakses sistem tersebut namun administrator belum sepenuhnya memanfaatkan sistem DIGIPay Marketplace secara optimal padahal sistem tersebut dapat diakses dan dipergunakan secara mudah, efektif dan efisien serta sistem tersebut menyajikan pengadaan, pembayaran, perpajakan dan pelaporannya terintegrasi secara elektronik. Dari analisis tersebut dapat penulis mengangkat gagasan pemecehan isu yaitu Pembuatan StandardOperatingProcedure(SOP) pembelian barang/jasa dalam rangka penggunaan Uang Persediaan melalui sistem DIGIPayMarketplace.

3.5 Keterkaitan Penyebab Isu dengan Kedudukan dan Peran PNS untuk

Mendukung Terwujudnya Smart ASN

Menurut pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk mendukung perannya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, satuan kerja dapat berkontribusi dalam pengelolaan keuangan secara efektif, efisien dan transparan dengan cara mengoptimalkan penggunaan sistem keuangan yang ada. Seperti halnya penggunaan sistem pembelian barang/jasa dalam rangka penggunaan Uang Persediaan melalui sistem DIGIPay Marketplace. Selain itu pemanfaatan sistem tersebut sejalan dengan implementasi SMART ASN yaitu pada poin ASN menguasai Informasi Teknologi

3.6 Kegiatan

Untuk mendukung gagasan pemecehan isu, disusunlah tahapan kegiatan yang akan dilakukan selama habituasi diantaranya:

1. Persiapan

2. Penilaian Kebutuhan SOP

3. Melakukan FocusGroupDiscussion(FGD) dengan para pihak

4. Penulisan SOP

5. Evaluasi dan Review dokumen

6. Surat permohonan pendaftaran vendor

BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI

4.1 Matriks Rancangan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar PNS

Unit Kerja : Analis Pengelolaan Keuangan APBN – Ahli Pertama, BBTKLPP Banjarbaru

Identifikasi Isu : 1. Terjadinya perubahan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berpengaruh terhadap pencapaian penilaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) di BBTKLPP Banjarbaru pada tahun 2021.

2. Belum optimalnya administrator DigitalPayment(DIGIPay) Marketplacedi BBTKLPP Banjarbaru sebagai inisiatif pembayaran transaksi non-tunai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

3. Akibat pelaksanaan operasional kegiatan BBTKLPP Banjarbaru tidak sesuai dengan jadwal dan Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga berpangaruh pada penumpukan serapan anggaran di akhir tahun

Isu yang Diangkat : Belum optimalnya administrator DigitalPayment(DIGIPay) Marketplacedi BBTKLPP Banjarbaru sebagai inisiatif pembayaran transaksi non-tunai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

Isu : Pembuatan StandardOperatingProcedure(SOP) pembelian barang/jasa dalam rangka penggunaan Uang Persediaan melalui sistem DIGIPay Marketplace.

Gagasan Pemecahan

Tabel4.1.1

Matriksrancanganaktualisasi

jadwal rencana

aktualisasi dan

mendiskusikanny

a kepada mentor

mentor

dari

rencana aktualiasasi dan

mendiskusikannya bersama mentor

sebelumnya saya akan

mengkomunikasikan jadwal

konsultasi dan mengikuti arahan

dengan baik. Hal ini mencerminkan

sikap Harmonis, Loyal dan

Kolaboratif

Tahapan persiapan

merupakan tahap

pengumpulan informasi

dan disajikan dalam

laporan yang berkualitas, ini merupakan wujud

misi peningkatan kualitas

manuasia Indonesia

Tahapan ini menguatkan nilai organisasi yaitu

Efektif dimana

Program kesehatan harus mencapai

hasil yang signifikan

sesuai target yang

telah ditetapkan dan bersifat efisien.

menganalisis

penyusunan SOP

penyusunan SOP baik berupa

peraturan-peraturan sebagai dasar

hukum, petunjuk teknis serta

informasi. Hal ini mencerminkan

sikap Kompeten dan Loyal

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil

1 Persiapan 1. Menyampaikan

1. Dokumen persetujuan

1. Dalam menyampaikan jadwal

2. Mengumpulkan serta

bahan/informasi/ peraturan-

2. Dokumen rujukan terkait

2. Tersajinya dokumen rujukan terkait

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil

Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan

peraturan terkait

penyusunan SOP

3. Berdiskusi dengan bagian

keuangan dan bagian

pengadaan

barang/jasa

terkait rencana

penyusunan SOP

3. Notulensi hasil diskusi serta masukan dan saran

3. Berdiskusi dengan bagian terkait dan menerima setiap masukan yang

diberikan. Hal ini mencerminkan

sikap Kolaboratif, Adaptif dan

Harmonis

Kebutuhan SOP

1. Menyusun rencana tindak

lanjut penilaian

kebutuhan SOP

penyusunan SOP

penyusunan SOP dilakukan secara

teliti dan dapat dipertanggung

jawabkan. Hal ini mencerminkan

sikap Akuntabel dan Kompeten

Kontribusi Terhadap

Visi/Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

Pengidentifikasian

kebutuhan dalam

melaksanakan transaksi

keuangan dilakukan

berdasarkan petunjuk

Tahapan ini menguatkan nilai organisasi yaitu

Bersih dimana dalam

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

2 Penilaian

1. Tabel rencana

1. Dalam penyusunan tabel rencana

2. Penilaian kebutuhan SOP (ruang lingkup, jenis, jumlah SOP)

2. Daftar kebutuhan pengembangan SOP

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

2. Tersajinya daftar kebutuhan pengembangan SOP dilakukan

dengan hasil yang baik. Hal ini

mencerminkan sikap Kompeten dan

Akuntabel

3. Menyusun daftar kegiatan operasional

berdasarkan SOP

yang akan

dikembangkan

3. Daftar prosedur

atau tahapan

kegiatan yang

akan dibuat SOP

nya

3. Penulisan prosedur atau tahapan

dilakukan secara terstruktur dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal

ini mencerminkan sikap Kompeten, Adaptif dan Akuntabel.

Kontribusi Terhadap

Visi/Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

teknis yang

dikembangkan oleh

kementerian keuangan

yang berlandaskan nilai

Akuntabel dan tidak

dapat dilaksanakan

secara mandiri namun

melibatkan banyak

sector terkait, kegiatan

tersebut sejalan dengan

misi penguatan struktur

ekonomi yang produktif

serta Penegakan Sistem

Hukum yang Bebas

Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya,

Penyelenggaraan pembangunan

kesehatan harus

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel.

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi Terhadap

Visi/Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

Dalam pelaksanaan FGD

Tahapan ini

Focus Group Discussion (FGD) dengan para pihak:

Pembuat Komitmen (PPK)

Bendahara Pengeluara n

2.

maksud dan

tujuan

pembuatan SOP

rencana

pembuatan SOP

dapat

masing-masing peserta

mencerminkan nilai

harmonis yang

menguatkan nilai

organisasi yaitu

pihak. Hal ini mencerminkan sikap

Akuntabel, Harmonis

menghargai pendapat

setiap orang dan

mengedepankan

Bersih dimana dalam

Penyelenggaraan

pembangunan

pembuatan SOP dilakukan secara

teliti dan mudah dipahami rekan

kerja. Hal ini mencerminkan sikap

Kompeten, Adaptif dan

Akuntabel

musyawarah untuk

mufakat dimana hal

tersebut merupakan

cerminan dari misi

berlandaskan gotong

royong.

kesehatan harus

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel.

Pengadaan

masukan dari berbagai pihak dengan

menghargai setiap orang kemudian

dituangkan dalam notulensi. Hal ini

3 Melakukan

1. Pejabat

2.

3. Pejabat

4. Pemesan

1. Membuat memo FGD

1. Memo FGD bagi para pihak

1. Pembuatan Memo FGD bagi para pihak dilakukan secara teliti dan

dipertanggung jawabkan, kemudian diserahkan kepada para

Menyampaikan

2. Dokumen draf

2. Pembuatan dokumen draf rencana

3. Menghimpun saran dan masukan dari para pihak

3. Notulensi FGD

3. Dalam menghimpun saran dan

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

5. Penerima

4 Penulisan SOP

4. Menyampaikan

serta

mendiskusikan

hasil notulensi

FGD

1. Membuat format

penulisan SOP

4. Dokumen

notulensi atas

kegiatan FGD

1. Format dokumen

penulisan SOP

mencerminkan sikap Harmonis, Kompeten, dan Kolaboratif

4. Dalam menyampaikan serta

mendiskusikan hasil notulensi FGD

serta menerima masukan terkait

pembuatan SOP. Hal ini

mencerminkan sikap Harmonis, Loyal, dan Kolaboratif

1. Penyusunan format dokumen

penulisan SOP dilakukan berdasarkan

ketentuan yang berlaku. Hal ini

mencerminkan sikap Kompeten, Loyal dan Adaptif

2.

data pada format sesuai ketentuan

2. Format dokumen SOP terisi lengkap

2.

terisi lengkap serta dilakukan secara

teliti, disiplin dan dapat

dipertanggung jawabkan. Hal ini

Kontribusi Terhadap

Visi/Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

Penulisan SOP

merupakan kegiatan

yang mendukung

terwujudnya transaksi

keuangan yang

mengedepankan nilai

akuntabel dalam

mewujudkan misi

Penegakan Sistem

Tahapan ini

menguatkan nilai organisasi yaitu

Bersih dimana dalam

Penyelenggaraan pembangunan

kesehatan harus bebas dari korupsi,

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Barang/jasa

Pengisian

Pengisian data pada format dokumen

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

5.

mencerminkan sikap Akuntabel, Kompeten

3. Pembuatan bagan flowchart

SOP

3. Terdapat gambar flowchart di SOP

4. Pembuatan bagan flowchart SOP

dilakukan secara teliti, disiplin dan

dapat dipertanggung jawabkan. Hal

ini mencerminkan sikap Akuntabel, Kompeten

5 Evaluasi dan

Review

dokumen

1. Menyampaikan

hasil penyusunan

SOP kepada

kasubag ADUM

dan PPK untuk

mendapatkan

tanggapan dan

saran

1. Daftar tanggapan dan saran

1. Dalam menyampaikan hasil

penyusunan SOP kepada kasubag

ADUM dan PPK saya akan

mengkomunikasikan jadwal

konsultasi serta menerima masukan

atas draft SOP beserta flowchartnya.

Hal ini mencerminkan sikap

Harmonis, Loyal, dan Kolaboratif

dengan penuh tanggungjawab dan

Kontribusi Terhadap

Visi/Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

6. 7.

Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel.

Evaluasi penyusunan

SOP menjadi tahapan

penting guna

memperoleh SOP

Pengoptimalan

pemanfaatan sistem

DIGIPay Marketplace

guna mendukung

transaksi non-tunai dan

dalam pelaksanaannya

Tahapan ini

menguatkan nilai

organisasi yaitu

Bersih dimana dalam

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan

2. Melakukan perbaikan draft

2. Revisi draft SOP 2. Melaksanakana perbaikan dokumen

SOP berdasarkan tanggapan dan saran

3. Berkoordinasi

dan konsultasi

dengan mentor

atas hasil

perbaikan draft

SOP sebelum

finalisasi

4. Finalisasi draft

SOP untuk

selanjutnya

diusulkan kepada

pimpinan untuk

3. Persetujuan draft

SOP yang akan di finalkan

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

merevisinya sesuai saran dan masukan yang diberikan. Hal ini

mencerminkan sikap Akuntabilitas, Kompeten

3. Melaksanakan koordinasi dengan

mentor dan menyampaikan hasil akhir

draft SOP yang akan di finalkan. Hal

ini mencerminkan sikap Harmonis, Loyal, dan Kolaboratif

Kontribusi Terhadap

Visi/Misi Organisasi

mendukung kontribusi para vendor/penyedia

untuk terlibat dalam

sistem ekonomi yang

mandiri dan produktif

dengan mengedepankan

nilai Akuntabel ini sejalan

dengan misi Penguatan

Struktur Ekonomi yang

Produktif, Mandiri dan Berdaya

Penguatan Nilai Organisasi

nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel.

4. SOP final yang

telah disahkan oleh pimpinan

4. Dalam finalisasi Drfat SOP ini saya

akan mengkomunikasikan kepada

bagian arsiparis guna diteruskan

kepada pimpinan untuk melakukan

pengesahan terhadap SOP tersebut.

Hal ini mencerminkan sikap

Saing

1. 2. 3. 4.

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil

Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan

di sahkan menjadi SOP Harmonis, Kolaboratif dan Berorientasi Pelayanan

6 Surat

permohonan pendaftaran

vendor kepada

Bank yang

ditunjuk oleh

KPPN

1. Melakukan pendataan terhadap vendor yang belum

didaftarkan ke

DIGIPay

Marketplace

1.

belum terdaftar di DIGIPay

dengan lengkap dilakukan secara

teliti, disiplin dan dapat

dipertanggung jawabkan. Hal ini

mencerminkan sikap Akuntabel dan

Kompeten

vendor

permohonan pendaftaran vendor

kepada Bank yang ditunjuk oleh KPPN

maka saya akan melaksanakan

dengan teliti, dan berdasarkan tata

naskah administrasi. Hal ini

mencerminkan sikap: Kompeten

dan Adaptif

Kontribusi Terhadap

Visi/Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

Pembuatan surat

permohonan pendaftaran

vendor kepada bank

yang di tunjuk oleh KPPN

dapat ikut serta

mendorong pergerakan

perekonomian wilayah

sehingga dapat

mewujudkan misi

Penguatan Struktur

Ekonomi yang Produktif

Tahapan ini

menguatkan nilai organisasi yaitu

Bersih dimana dalam

Penyelenggaraan

pembangunan

kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Data vendor

1. Pengisian data pada format dokumen

2. pembuatan draft surat permohonan pendaftaran

2. Draft surat permohonan pendaftaran vendor

2. Dalam Menyusun drfat surat

permohonan

pendaftaran vendor

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

mengkomunikasikan jadwal konsultasi

serta menerima masukan atas draft

surat. Hal ini mencerminkan sikap

Harmonis, Loyal, dan Kolaboratif

Kontribusi Terhadap

Visi/Misi Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

permohonan

kepada atasan

telah ditanda tangani oleh

atasan

asman kepada atasan maka saya

akan melakukannya sesuai dengan

alur pengajuan asman kepada atasan

melalui bagian kearsipan. Hal ini

mencerminkan sikap Harmonis, Kolaboratif

tersebut

jawab dan membangun komunikasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3. Berkoordinasi dan konsultasi dengan mentor atas draft surat

3. Review/revisi draft surat dari mentor

3. Melaksanakan koordinasi dengan

mentor dan saya akan

4. Permintaan asman draft surat

4. Surat permohonan

4. Ketika mengajukan permintaan

5. Pengiriman surat permohonan pendaftaran ke

5. Bukti kirim/penerimaan surat

5. Pengiriman surat permohonan

dilakukan secara tanggung

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Bank yang ditunjuk oleh

KPPN

permohonan kepada Bank yang ditunjuk

oleh KPPN

dengan pihak diluar instansi. Hal ini mencerminkan sikap Kolaboratif dan Adaptif

Kontribusi Terhadap

Visi/Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

4.3 Penjadwalan

Rencana pelaksanaan rancangan aktualisasi di BBTKLPP Banjarbaru dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan

30 Juli 2022. Adapun rincian rencana jadwal kegiatan aktualisasi sebagaimana ditunjukkna pada Tabel 4.2.1 Rencana Jadwal

Kegiatan Aktualisasi sebagai berikut:

Tabel4.3.1

RencanaJadwalKegiatanAktualisasi

1 Persiapan

2 Penilaian Kebutuhan SOP

3 Melakukan FocusGroupDiscussion(FGD) dengan para pihak

4 Penulisan SOP

5 Evaluasi dan Review dokumen

6 Surat permohonan pendaftaran vendor

4.4 Para Pihak yang Terlibat dan Perannya dalam Aktualisasi

Para pihak yang terlibat selama pelaksanaan aktualisasi di BBTKLPP Banjarbaru di tuangkan dalam Tabel 4.3.1 Para Pihak yang Terlibat dalam

Aktualisasi sebagai berikut: Tabel4.4.1

PihakyangTerlibatdalamAktualisasi

No Para Pihak Peran

1 Mentor Pengarahan dan pembimbing materi, gagasan serta ide dalam penyususnan laporan aktualisasi

2 Coach Pengarah dalam Teknik penulisan penyusunan laporan aktualisasi serta pembimbing dalam kendala penulisan yang timbul

3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembimbing materi, gagasan serta ide dalam penyusunan SOP

4 Bendahara Pengeluaran Pengguna aplikasi DIGIPay Marketplace sabagai pelaksana verifikasi dokumen tagihan dan melakukan pembayaran kepada vendor serta pembayaran pajak

5 Pejabat Pengadaan Pengguna aplikasi DIGIPay Marketplace sabagai pelaksana pengadaan barang/jasa dan pemilihan sistem pembayaran

6 Pemesan Pengguna aplikasi DIGIPay Marketplace sabagai pelaksana pengajuan permintaan dan monitoring

7 Penerima Barang/jasa Pengguna aplikasi DIGIPay Marketplace sabagai pelaksana penelitian kesesuaian kualitas dan spesifikasi pesanan serta penerima dokumen tagihan

DAFTAR PUSTAKA

Ditjen Perbendaharaan. (2021, Juli 16). DIGIPay & Marketplace. Retrieved from Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Website

Official: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasiumum/publikasi-djpb/digipay-marketplace.html

Idris, Irfan dkk. (2019). ModulPelatihanDasarCalonPNSAnalisisIsuKontemporer.

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2019. Uji Coba

PenggunaanUangPersediaanMelaluiSistemMarketplacedanDigitalPayment padaSatuanKerja.Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Perubahanatas

PeraturanMenteriKesehatanNomor21Tahun2020tentangRencanaStrategis KementerianKesehatanTahun2020-2024. Jakarta

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014. AparaturSipilNegara.Jakarta

PROFIL BBTKLPP BANJARBARU

Berasarkan Permenkes RI No 78 tahun 2020 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan

Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, BBTKLPP Banjarbaru

mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini, dan penanggulangan

Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pengendalian penyakit dan

kesehatan lingkungan serta kesehatan matra. Dengan wilayah

kerja regional Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah

KalimantanTimurdanKalimantanUtara.

Sebagai UPT Kementerian Kesehatan BBTKLPP Banjarbaru

mendukung Visi dan Misi Presiden tahun 2020-2024 yang telah

ditetapkanolehKementerianKesehatan

STRUKTUR ORGANISASI BBTKLPP BANJARBARU

PROFIL PESERTA

LiaAnggraeni,S.E.

199111272022032001

AnalisPengelolaanKeuanganAPBN-AhliPertama

BBTKLPPBanjarbaru

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Permenpan RB No 53 Tahun 2018

dijabarkansebagaiberikut:

Terselesaikannyarekonsiliasilaporankeuangan

TerselesaikannyaPengolahandata/dokumenpendukunglaporankeuangan

Terselesaikannyalaporankeuangan

Terlaksannyamonitoringdanevaluasipengelolaanlaporankeuangan

Terlaksananya penyusunan analisis permasalahan hasil pemeriksaan meliputi:

menyusun ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan pada laporan

keuagan

Terlaksananya penatausahaan dokumen transaksi keuangan meliputi: melaksanakan

penatusahaandokumentingkatlanjutan

IDENTIFIKASI ISU

TerjadinyaperubahantargetPenerimaanNegaraBukan

Pajak(PNBP)yangberpengaruhterhadappencapaian

penilaianIndikatorKinerjaPelaksanaAnggaran(IKPA)di

BBTKLPPBanjarbarupadatahun2021

TBelumoptimalnyaadministratorDigitalPayment(DIGIPay)

MarketplacediBBTKLPPBanjarbarusebagaiinisiatif

pembayarantransaksinon-tunaidaritahun2020sampai

dengantahun2022

AkibatpelaksanaanoperasionalkegiatanBBTKLPP

BanjarbarutidaksesuaidenganjadwaldanRencana

PenarikanDana(RPD)sehinggaberpangaruhpada

penumpukanserapananggarandiakhirtahun.

Terjadinya perubahan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

yang berpengaruh terhadap pencapaian penilaian Indikator Kinerja

Pelaksana Anggaran (IKPA)di BBTKLPP Banjarbaru pada tahun 2021.

Belum optimalnya administrator Digital Payment (DIGIPay) Marketplace di BBTKLPP Banjarbaru sebagai inisiatif pembayaran transaksi nontunai.

Akibat pelaksanaan operasional kegiatan BBTKLPP Banjarbaru tidak

sesuai dengan jadwal dan Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga

berpangaruh pada penumpukan serapan anggaran di akhir tahun

ANALISIS SWOT PADA CORE ISU

STRENGTHS

· Penyelesaian pembayaran transaksi pembelian atau

pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Uang

Persediaan dapat dilakukan secara elektronik.

· BBTKLPP Banjarbaru sudah memiliki user untuk

mengakses sistem tersebut

Tersedianya petunjuk teknis dalam penggunaan

aplikasi DIGIPay Marketplcae

OPPORTUNITIES

·Sudah tersedianya sistem Digital Payment Marketplace

dari Dirjen Perbendaharaan.

·Kemudahan dalam pengelolaan akun pengguna dalam

sistem DIGIPay Marketplace

Pada sistem DIGIPay Marketplace dalam hal

pengadaan, pembayaran, perpajakan dan pelaporannya

ter-integrasi secara elektronik serta mewujudkan eaudit

WEAKNESS

· Belum optimalnya administrator dalam pemanfaatan

DIGIPay pada satuan kerja untuk mendukung

transparansi transaksi pembayaran non-tunai

·Belum adanya dukungan SOP dalam pelaksanaan

pemanfaatan DIGIPay Marketplace

Transaksi pemesanan barang/jasa, pembayaran dan pelaporannya masih secara konvensional dalam rangka

penggunaan uang persediaan

THREATS

· Eror system pada sistem DIGIPay Marketplace

· Selisih harga tinggi yang timbul akibat

penambahan biaya kirim dikarenakan penyedia

barang/jasa yang terdaftar pada marketplace

DIGIPay berada diluar wilayah kerja satker

Keterbatasan stok barang pada penyedia barang

yang terdaftar pada marketplace DIGIPay.

STRENGTHS & PPORTUNITIES

GAGASAN

PEMECAHAN ISU

Pembuatan Standard Operating

Procedure (SOP) pembelian

barang/jasa dalam rangka

penggunaan Uang Persediaan

melalui sistem DIGIPay

TAHAPAN KEGIATAN GAGASAN

PEMECAHAN ISU

1. Persiapan

2. Penilaian Kebutuhan SOP

3. Melakukan Focus Group Discussion

(FGD) dengan para pihak

4. Penulisan SOP

5. Evaluasi dan Review dokumen

Surat permohonan pendaftaran vendor

PERSIAPAN OUTPUT:

Dokumen persetujuan dari mentor

Dokumen rujukan terkait penyusunan SOP

Notulensi hasil diskusi serta masukan dan saran

Harmonis, Loyal, dan

Kolaboratif

Menyampaikan jadwal

Kompeten dan Loyal

Kolaboratif, Adaptif dan Harmonis

Mengumpulkan serta

menganalisis

-

Berdiskusi dengan bagian

keuangan dan bagian pengadaan barang/jasa terkait rencana penyusunan SOP

PENILAIAN KEBUTUHAN SOP

OUTPUT:

Tabel rencana penyusunan SOP

Daftar kebutuhan pengembangan SOP

Daftar prosedur atau tahapan kegiatan yang akan dibuat SOP nya

1

2

Akuntabel dan Kompeten Kompeten dan Akuntabel

3

Kompeten, Adaptif dan Akuntabel.

Tabel rencana penyusunan

SOP

Daftar kebutuhan pengembangan SOP

Daftar prosedur atau tahapan

kegiatan yang akan dibuat SOP nya

MELAKUKAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

OUTPUT:

Memo FGD bagi para pihak

Dokumen draf rencana pembuatan SOP

Notulensi FGD

1

Akuntabel, Harmonis Kompeten, Adaptif dan Akuntabel

Membuat memo FGD

2 4

Menyampaikan

maksud dan tujuan

pembuatan SOP

3

Harmonis, Kompeten, dan Kolaboratif

Harmonis, Loyal, dan Kolaboratif

Menghimpun saran

dan masukan dari

para pihak

Menyampaikan serta

mendiskusikan hasil notulensi FGD

PENULISAN SOP

OUTPUT:

Format dokumen penulisan SOP

Format dokumen SOP terisi lengkap

Terdapat gambar flowchart di SOP

3

Kompeten, Loyal dan

Adaptif

Membuat format penulisan SOP

sikap Akuntabel, Kompeten

Pengisian data pada format sesuai ketentuan

Akuntabel, Kompeten

Pembuatan bagan flowchart SOP

EVALUASI DAN REVIEW DOKUMEN

OUTPUT:

Daftar tanggapan dan saran

Revisi draft SOP

Persetujuan draft SOP yang akan di finalkan

SOP final yang telah disahkan oleh pimpinan

Harmonis, Loyal, dan Kolaboratif Akuntabilitas, Kompeten

Menyampaikan hasil

penyusunan SOP kepada

kasubag ADUM dan PPK

untuk mendapatkan

tanggapan dan saran

Melakukan

perbaikan draft SOP

berdasarkan

tanggapan dan saran

Harmonis, Loyal, dan Kolaboratif

Harmonis, Kolaboratif dan Berorientasi Pelayanan

Berkoordinasi dan konsultasi dengan

mentor atas hasil

perbaikan draft SOP

sebelum finalisasi

Finalisasi draft SOP

untuk selanjutnya diusulkan kepada pimpinan untuk di sahkan

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN VENDOR KEPADA BANK YANG DITUNJUK OLEH KPPN

OUTPUT:

Data vendor belum terdaftar di DIGIPay

Draft surat permohonan pendaftaran vendor

Review/revisi draft surat dari mentor

Surat permohonan telah ditanda tangani oleh atasan

Bukti kirim/penerimaan surat permohonan kepada Bank yang ditunjuk oleh KPPN

1

2

3

4

5

Akuntabel dan Kompeten Kompeten dan Adaptif Harmonis, Loyal, dan Kolaboratif Harmonis, Kolaboratif Kolaboratif dan Adaptif

Melakukan

pendataan terhadap

vendor yang belum didaftarkan ke

DIGIPay Marketplace

pembuatan draft surat permohonan

pendaftaran vendor

Berkoordinasi dan konsultasi dengan

mentor atas draft surat permohonan

pendaftaran vendor

Permintaan asman

draft surat

permohonan

kepada atasan

Pengiriman surat permohonan pendaftaran ke Bank yang ditunjuk oleh

TERIMAKASIH