PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 1
BELUM SESUAINYA PERHITUNGAN UNIT COST
DI RSUP DR HASAN SADIKIN
PADA TAHUN 2021
DISUSUN OLEH :
MEGA OKTAVIANY, SE. NIP. 198710012022032001
BAPELKES CIKARANG
KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2022
BELUM SESUAINYA PERHITUNGAN UNIT COST
DI RSUP DR HASAN SADIKIN
PADA TAHUN 2021
Telah di seminarkan
Tanggal 23 Juni 2022, di Bapelkes Cikarang
Coach
dr. Atiq Amanah Retna Palupi, MKKK NIP. 197803272009122002
Mentor
Tanti Nutriani, SE., M.Ak. NIP. 196908142006042002
Penguji
Miftahur Rohim, ST, M.Kes NIP. 196903121992031014
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridhoNya, penulis sudah diberi kesempatan dan kesehatan untuk menyusun laporan rancangan aktualisasi dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III
Angkatan 1 Tahun 2022 ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah berperan dan membantu penulis hingga terselesaikannya laporan rancangan aktualisasi ini. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada :
1. Bapak Drs. Suherman, M.Kes selaku Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) Cikarang.
2. Ibu Verawati Lenny, SKM., MKM selaku Koordinator Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022 BAPELKES Cikarang.
3. Ibu dr. Atiq Amanah Retna Palupi, MKKK selaku coach.
4. Ibu Tanti Nutriani, SE., M.Ak selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung sekaligus selaku mentor.
5. Bapak Ibu fasilitator dan seluruh staf pegawai yang ada di BAPELKES Cikarang.
6. Para staf di lingkungan RSUP Dr. Hasan Sadikin khususnya di Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara.
7. Suami tercinta atas bantuan dan bimbingannya selama ini.
8. Seluruh sahabat-sahabatku peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III angkatan 1 tahun 2022 khususnya kelompok D.
Penulis sadar penyusunan laporan rancangan aktualisasi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikannya. Semoga laporan rancangan aktualisasi ini dapat diterima dan memberikan manfaat kepada sesama. Aamiiin.
Bandung, Juni 2022
Mega Oktaviany, SE.
NIP.198710012022032001
Pelayanan sektor publik belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik
serta masih lemahnya sistem birokrasi, maka diperlukan terobosan atau inovasi dari aparatur pemerintah untuk menciptakan pelayanan sektor publik yang berkualitas demi mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada tahun 2025.
Sejalan dengan visi Kementerian Kesehatan “Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan” dan tujuan strategis Kementerian Kesehatan yang salah satunya adalah peningkatan sumber daya kesehatan yang selaras dengan misi RSHS “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera” maka diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang profesional dan berdaya saing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara paripurna.
Berdasarkan Undang-undang ASN No. 5 tahun 2014, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Setiap ASN dituntut bertindak sesuai dengan nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
ASN juga memiliki peran sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, berlandaskan nilainilai dasar ASN dan Smart ASN demi mendukung terwujudnya Smart Goverment.
Oleh karena itu dipandang perlu dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan dasar bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berdasarkan Peraturan Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa Pelatihan Dasar
CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara
terintegrasi memadukan antara pelatihan klasikal dengan non klasikal dan pengembangan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas berlandaskan nilai-nilai dasar ASN.
Pendidikan dan pelatihan dasar CPNS dilaksanakan secara terpadu (Blended
Learning) dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas
dengan proses pembelajaran secara daring, serta memadukan antara tahap internalisasi dan aktualisasi. Tahap internalisasi merupakan tahap penanaman sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta bagaimana menjadi Smart ASN demi mendukung terwujudnya Smart Goverment.
Terdapat 4 (empat) agenda pembelajaran pada Latsar CPNS tahun 2022 ini, Agenda I Sikap Perilaku Bela Negara yang terdiri dari modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Agenda II Nilai-nilai Dasar PNS yang terdiri dari 7 (tujuh) modul BerAKHLAK. Agenda
III Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yang terdiri dari modul Manajemen ASN dan Smart ASN. Serta Agenda IV Habituasi.
Peserta Latsar CPNS diharuskan peka terhadap lingkungan kerjanya, dengan kemampuan berpikir kritis mengkaji kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan kenyataan untuk menemukan isu atau masalah di unit kerja, kemudian membuat rancangan rekomendasi penyelesaian isu tersebut dengan mengedepankan ide dan gagasan kreatif yang dijabarkan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dengan mengaitkan substansi mata pelatihan Agenda II dan Agenda III.
Berdasarkan Permenkes Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit yang merupakan amanat dari Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44
Tahun 2009, Pola Tarif Nasional adalah pedoman dasar yang berlaku secara nasional dalam pengaturan dan perhitungan untuk menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan (unit cost) dan dengan memperhatikan kondisi regional, tarif rumah sakit disusun tetap berdasarkan unit cost atau biaya satuan. Untuk menghasilkan tarif rumah sakit yang sesuai maka diperlukan perhitungan unit cost yang tepat pula.
Salah satu hal yang penting dalam perhitungan unit cost adalah tahap
pembebanan biaya pada objek biaya, dimana pada tahap ini dilakukan penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya atau bagian/unit. Terdapat 2 (dua) jenis pembebanan biaya pada perhitungan unit cost di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yaitu pembebanan secara penelusuran langsung (direct tracing) dan alokasi (allocation). Pembebanan biaya secara penelusuran langsung (direct tracing)
dilakukan pada biaya medis, non medis, binatu dan makanan, sedangkan alokasi
(allocation) dilakukan pada biaya pegawai, pemeliharaan (cleaning service) dan daya.
Sebagai Analis Keuangan di Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara (BMN)
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung penulis melihat kondisi belum updatenya data dasar alokasi untuk pembebanan biaya ke objek biaya dengan menggunakan metode alokasi (allocation) dalam perhitungan unit cost yang mengakibatkan belum sesuainya pembebanan biaya ke objek biaya, yang berdampak belum sesuainya perhitungan unit cost, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul isu “Belum sesuainya perhitungan unit cost di RSUP Dr. Hasan Sadikin pada tahun 2021”
Adapun tujuan dari aktualisasi adalah sebagai berikut :
1. Tujuan umum aktualisasi adalah menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK serta Smart ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
2. Tujuan khusus dari aktualisasi ini adalah :
Melakukan penyesuaian data dasar alokasi yang digunakan untuk pembebanan biaya pada objek biaya dalam perhitungan unit cost di Bagian Akuntansi dan BMN RSUP Dr. Hasan Sadikin.
Melaksanakan rincian kegiatan rekomendasi penyelesaian isu yang berlandaskan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan Smart ASN.
1. Aktualisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan Smart ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan akan membentuk karakter PNS yang berorientasi pelayanan dengan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, kolaboratif membangun kerja sama yang sinergis, serta menjadi Smart ASN demi mendukung terwujudnya Smart Goverment.
Tercipta lingkungan kerja yang memiliki produktivitas tinggi dengan kualitas kerja yang baik melalui aktualisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan Smart ASN di unit kerja. Sehingga diharapkan visi dan misi unit kerja bisa tercapai untuk mendukung tercapainya visi dan misi instansi.
Ruang lingkup Aktualisasi yang dilakukan meliputi rancangan aktualisasi kegiatan yang disusun berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), perintah atasan dan perbaikan berupa tahap kegiatan, serta hasil kegiatan. Aktualisasi ini berfokus di Bagian Akuntansi dan BMN RSUP Dr. Hasan Sadikin. Semua kegiatan dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dan Smart ASN.
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin (RSHS) adalah rumah sakit yang terletak di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Pasteur Nomor 38 Bandung 40161. Berdiri di atas tanah seluas 85.687 M2 dengan luas bangunan mencapai 101.035 M2.
Rumah sakit ini merupakan salah satu badan layanan umum kesehatan dan sebelumnya berbentuk perusahaan jawatan. Sebelumnya rumah sakit ini bernama
Rumah Sakit Ranca Badak.
Pada tahun 1920, rumah sakit ini dibangun dengan kapasitas 300 tempat tidur oleh pemerintah Belanda dan selesai tahun 1923. Pada tanggal 15 Oktober 1923 diresmikan dan diberi nama Het Algemeene Bandoengsche Ziekenhuis. Lima tahun
kemudian, tepatnya tanggal 30 April 1927, namanya berubah menjadi HetGemeente
ZiekenhuisJuliana. Tenaga dokter pada waktu itu hanya ada 6 dokter berkebangsaan Belanda dan 2 orang dokter berkebangsaan Indonesia, yaitu dr. Tjokro Hadidjojo dan dr. Djundjunan Setiakusumah. Diantara ke enam dokter Belanda itu ada seorang ahli bedah yang tidak bekerja penuh.
Pada tahun 1942, pecah Perang Pasifik dan rumah sakit ini oleh Belanda dijadikan rumah sakit militer yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan
Militer. Kemudian, masih di tahun 1942 bala tentara Jepang menduduki Pulau Jawa, fasilitas rumah sakit dijadikan rumah sakit militer Jepang dan diberi nama menjadi
Rigukun Byoin sampai tahun 1945.
Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno rnemproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun rumah sakit masih tetap
dikuasai oleh Belanda sebagai rumah sakit militer di bawah pimpinan WJ. Van Thiel.
Pada tahun 1948, fungsi rumah sakit diubah kembali menjadi peruntukan bagi
kalangan umum.
Dalam perkembangan selanjutnya, rumah sakit masuk ke dalam naungan
Kotapraja Bandung dan diberi nama Rumah Sakit Rantja Badak (RSRB), sesuai
dengan sebutan nama kampung lokasi berdirinya rumah sakit ini yaitu Rantja Badak.
Pimpinan masih tetap oleh W. J. Van Thiel sampai tahun 1949. Setelah itu rumah
sakit dipimpin oleh Dr. Paryono Suriodipuro sampai tahun 1953. Pada tahun 1954,
oleh Menteri Kesehatan, RSRB ditetapkan menjadi RS Provinsi dan langsung di bawah Departemen Kesehatan. Pada tahun 1956, RSRB ditetapkan menjadi Rumah
Sakit Umum Pusat dengan kapasitas perawatan meningkat menjadi 600 tempat tidur.
Pada tanggal 8 Oktober 1967, RSRB berganti nama menjadi Rumah Sakit Dr. Hasan
Sadikin sebagai penghormatan terhadap almarhum Direktur Rumah Sakit yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1967 sewaktu masih menjabat sebagai Direktur dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (UNPAD).
Peran RSHS dalam dunia pendidikan diawali pada tahun 1957, saat berdirinya
Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FKUP), sebagai sarana pendidikan bagi para calon dokter. Selanjutnya status sebagai RS Pendidikan dikukuhkan pada tahun
1971, dilengkapi dengan Piagam Kerja Sama antara RSHS dengan FKUP yang
kemudian dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya (1974, 1578, 1986, 2003, dan 2OO8}. Kerja sama dalam bidang pendidikan dan penelitian terus dikembangkan dan diperluas dengan berbagat Institusi pendidikan bagi tenaga medis, paramedis keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, serta tenaga non kesehatan.
Pengembangan RSHS sebagai model RS Pendidikan di Indonesia telah dituangkan dalam Master Plan RSHS tahun 1995.
Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi RS, khususnya terkait sistem keuangan, Departemen Kesehatan mengarahkan pengelolaan RS pemerintah selaku
Unit Pelaksana Teknisnya, menjadi Unit Swadana. Pada status sebagai Unit Swadana, periode 1992-1993, dimungkinkan bagi pengelola rumah sakit untuk menggali berbagai potensi pendapatan disertai fleksibilitas pengelolaannya, sehingga RSHS mulai mengembangkan Kerja Sama Operasional (KSO) dalam pelayanan obat.
Dengan terbitnya Undang-undang No 20 tahun 1997, pada tahun 1998 status
RSHS menjadi unit Pengguna Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), seluruh pendapatan RS harus disetorkan ke negara dalam waktu 24 jam. Kondisi tersebut dirasakan sangat menghambat kelancaran operasional, antara lain tersendatnya
penyediaan reagensia laboratorium yang diperparah dengan naiknya kurs dolar
Amerika secara tajam, sehingga menyebabkan pelayanan Laboratorium Patologi Klinik hampir kolaps. Salah satu jalan keluar untuk mengatasinya adalah dengan
mengembangkan KSO laboratorium pada tahun 1998.
Pada periode selanjutnya, keterbatasan pemerintah dalam pembiayaan
pelayanan rumah sakit yang semakin menurun, sedangkan rumah sakit dituntut
untuk meningkatkan mutu pelayanannya, pemerintah mengubah paradigmanya
lebih berperan sebagai katalis dengan melepaskan bidang-bidang yang dapat
dikerjakan oleh rumah sakit (steering ratherthan rowing). Untuk itu dikeluarkanlah
Peraturan Pemerintah Nomor 119/2000 yang menetapkan RSHS sebagai Perusahaan
Jawatan (Perjan). Dengan otonomi dan fleksibilitas yang lebih luas dalam
pengelolaan rumah sakit, kinerja RSHS dirasakan semakin membaik. Status Perjan
rumah sakit terkendala dengan perundang-undangan yang baru, sehingga sejak
tahun 2005 RSHS bersama 12 rumah sakit lainnya, berubah status menjadi unit yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung memiliki profil sebagai berikut :
1. Rumah Sakit Vertikal KEMENKES
2. Kelas A
3. RS Tersier
4. RS Pendidikan Utama untuk FK-UNPAD
5. RS Umum Pusat Nasional
6. RS Rujukan Nasional
7. Badan Layanan Umum
8. RS Rujukan Bencana Nuklir Nasional
9. RSUP Yang Mengampu 7 RS Regional Jawa Barat
2.3 Tugas Pokok dan Fungsi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
2.3.1 Tugas Pokok RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
Tugas Pokok RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna.
2.3.2 Fungsi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
Sedangkan fungsi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana, program dan anggaran
2. Pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis
3. Pengelolaan pelayanan keperawatan
4. Pengelolaan pelayanan non medis
5. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan
6. Pengelolaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan
7. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara
8. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa
9. Pengelolaan sumber daya manusia
10. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat
11. Pelaksanaan kerja sama
12. Pengelolaan sistem informasi
13. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
14. Pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit
2.4 Visi, Misi dan Moto RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
1. Visi RSHS
Visi RSHS selaras dengan Visi Pemerintah Kabinet Indonesia Maju 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.
2. Misi RSHS
Misi RSHS juga selaras dengan Misi Pemerintah Kabinet Indonesia Maju 20202024 dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia yaitu “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera”.
3. Moto RSHS
“Kesehatan Anda Menjadi Prioritas Kami (YourHealthisOurPriority)”.
2.5 Nilai Dasar RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung memiliki nilai dasar “PAMINGPIN PITUIN” yang merupakan akronim dari :
1. Kepemimpinan
Nilai yang menggambarkan kepeloporan dan menyiapkan talenta-talenta terbaik dibidangnya.
2. Profesional
Nilai yang berorientasi pada pencapaian kinerja melalui kemitraan Inovatif.
3. Inovatif
Nilai yang menggambarkan keinginan untuk menghasilkan suatu yang baru dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan.
4. Tulus
Keinginan untuk melayani tanpa pamrih dan proaktif .
5. Unggul
Keinginan untuk menjadi yang terbaik dan menghasilkan kualitas prima.
6. Integritas
Nilai yang menggambarkan kejujuran, amanah, dan menjunjung etika yang
tinggi dalam menjalankan tugas.
Selain itu RSHS memiliki Janji Layanan yaitu SIGAP yang mengandung makna
sebagai berikut :
S : Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun (5S)
I : Inovatif dalam berkarya
G : Gelorakan Semangat Pelayanan Prima
A : Amanah Menjaga Keselamatan Pasien
P : Peduli, Perhatian dan Perasaan
2.7 Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara (BMN) Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara (BMN) saat ini dipimpin oleh ibu Tanti Nutriani SE. M.AK, berada di bawah Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang dipimpin oleh bapak Drs. Sudarto, MM. Bagian Akuntansi dan BMN membawahi dua sub bagian yaitu Sub Bagian Akuntansi yang dipimpin oleh ibu Dewi Pudjiani SE, MM dan Sub Bagian Barang Milik Negara (BMN) yang dipimpin oleh bapak Suryandrizal ST, MT.
2.7.1 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja
2.7.1.1 Tugas Pokok Unit Kerja
Tugas pokok Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara (BMN) adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan urusan akuntansi
2. Pengelolaan barang milik negara
2.7.1.2 Fungsi Unit Kerja
Fungsi Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara (BMN) adalah sebagai berikut :
1. Terlaksananya penerapan manajemen risiko
2. Tersedianya informasi tarif rumah sakit
3. Terlaksananya penatausahaan aset rumah sakit
4. Tercapainya Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO)
5. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan
Kaur Pelaporan SAIBA Staf
Kepala Sub Bagian Akuntansi
Kaur Piutang Staf
Kaur Hutang & Verifikasi Staf
Kepala Bagian Akuntansi dan BMN
Kepala Sub Bagian BMN
Kaur Pendapatan, Biaya & Analisa Keuangan Staf
Kaur Pelaporan SIMAK BMN Staf
Kaur Pengelolaan BMN Staf
Kaur Tarif dan Penelitian Staf
Gambar 2.7.2 Struktur Organisasi Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara (BMN)
Berikut adalah profil peserta Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022 Golongan
III Angkatan 1 di Bapelkes Cikarang.
Nama : Mega Oktaviany, SE.
NIP : 198710012022032001
Jabatan/Golongan : Analis Keuangan/IIIa
Unit Kerja : Bagian Akuntansi dan BMN
Instansi : RSUP Dr. Hasan Sadikin
Dalam pelaksanaan aktualisasi di unit kerja peserta mengacu pada kegiatan yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai berikut :
1. Mencatat dan merekap data biaya dari bagian/unit.
2. Membuat draf kajian laporan analisa biaya bagian/unit.
3. Mencatat dan merekap data pendapatan.
4. Membuat draf kajian laporan pendapatan bagian/unit.
Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nationcharacter) dan kesadaran terhadap sistem nasional (nationalsystem) yang bersumber dari Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera.
Pengertian perlu disampaikan kepada peserta Latsar CPNS agar para peserta memahami substansi modul sehingga para peserta memiliki cara pandang sebagai warga Negara yang berwawasan kebangsaan. Pengetahuan tentang wawasan kebangsaan yang selama ini telah didapatkan para CPNS melalui pendidikan formal perlu dimantapkan sebagai konsekuensi menjadi abdi negara.
Terdapat 4 (empat) konsensus dasar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu, kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud
eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu
kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan
dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai
Ancaman.
Kesiapsiagaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan dan aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dari Bela Negara dalam mengisi dan melanjutkan cita cita kemerdekaan. Pada Pelatihan Dasar CPNS tentang Wawasan
Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara, bahwa ruang lingkup Nilai-nilai Dasar Bela
Negara mencakup:
1. Cinta Tanah Air;
2. Kesadaran Berbangsa dan bernegara;
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara;
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
5. Memiliki kemampuan awal bela negara.
6. Semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur.
Sebagai Aparatur Negara kita dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer diantaranya; korupsi, narkoba, paham radikalisme/ terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi masal seperti cybercrime,hatespeech, dan hoax, dan lain sebagainya.
Menghadapi perubahan lingkungan strategis (internal dan eksternal) akan memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Terdapat
3 (tiga) kemampuan yang dapat mempengaruhi dalam mengidentifikasi dan/atau menetapkan isu, yaitu kemampuan EnviromentalScanning, Problem Solving, dan berpikir Analysis.
Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya, misalnya menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) pada kriteria; Aktual, Kekhalayakan, Problematik, dan Kelayakan. Alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG (Urgency,Seriousness, Growth).
Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis, misalnya menggunakan sistem berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan, atau sekurangnyakurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab-akibat untuk menggambarkan akar dari isu atau permasalahan, aktor dan peran aktor, dan alternatif pemecahan isu yang akan diusulkan.
Kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Selanjutnya konsep bela negara menurut kamus besar bahasa
Indonesia berasal dari kata bela yang artinya menjaga baik-baik, memelihara, merawat, menolong serta melepaskan dari bahaya. Sedangkan menurut Profesor
R.Djokosoetono negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bela negara adalah
kebulatan sikap, tekad dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh
kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan
Pancasila dan UUD NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Sebagai seorang ASN segala bentuk sikap, perilaku dan tindakan yang dilakukan harus berlandaskan pada nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
Agenda II ini membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk:
Memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat,
Bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan,
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas,
Saling peduli dan menghargai perbedaan,
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dan
Membangun kerja sama yang sinergi.
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik KKN. Materi pokok manajemen ASN meliputi :
1. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN
ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dan harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik. ASN terdiri dan PNS dan P3K. ASN berperan sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN juga memiliki kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
3. Mekanisme pengelolaan ASN
Meliputi manajemen PNS dan P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, sistem informasi ASN dan penyelesaian sengketa.
Sebagai ASN kita dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dewasa ini dalam menjalankan tugas fungsi sesuai jabatan kita. Pada modul SMART ASN ini kita diharapkan bukan sekedar cakap dalam menggunakan media digital, namun juga memiliki wawasan mengenai :
1. Literasi digital
Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang baik tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab.
2. Pilar literasi digital
Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital (digitalskills) saja, namun juga budaya menggunakan digital (digitalculture), etis menggunakan media digital (digitalethics), dan aman menggunakan media digital (digitalsafety).
3. Implementasi literasi digital dan implikasinya
Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi bahkan solusi dari permasalahan kita sehari-hari.
Pola kebiasaan baru untuk belajar dan bekerja dari rumah secara daring ikut membentuk perilaku kita berinternet. Literasi Digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara.
Mengadopsi pendapatnya Samani dan haryanto (2011:239) tentang habituasi, peserta Pelatihan Dasar Calon PNS dalam pembelajaran agenda habituasi difasilitasi untuk menghasilkan suatu penciptaan situasi dan kondisi (persistence lifesituation) tertentu yang memungkinkan peserta melakukan proses pembiasaan untuk berperilaku sesuai kriteria tertentu. Penciptaan tersebut diarahkan pada pembentukan karakter sebagai karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan
pembiasaan diri melalui intervensi (stimulus) tertentu yang akan dilakukan pada pelaksanaan tugas jabatan di tempat kerja.
Indikator keberhasilan pembelajaran agenda Habituasi adalah teridentifikasinya suatu kondisi nyata yang terjadi di dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya, sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Berdasarkan kondisi tersebut peserta menunjukkan prakarsa kreatif untuk berkontribusi memecahkan isu dengan menginisiasi kegiatan-kegiatan pemecahan isu dan melakukannya secara konsisten, sebagai suatu kebiasaan untuk selalu melakukan aktivitas yang menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh unit/organisasi, stakeholders atau sekurang-kurangnya oleh individu peserta, sehingga terbentuk menjadi karakter dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan secara profesional sebagai pelayan masyarakat.
Pembelajaran aktualisasi pada Pelatihan Dasar Calon PNS terbagi ke dalam dua kegiatan pembelajaran utama yaitu; pembelajaran merancang aktualisasi dan pembelajaran melaksanakan rancangan aktualisasi. Kedua kegiatan pembelajaran tersebut, tandai dengan kemampuan yang harus dikuasai peserta berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:
1. Merancang aktualisasi yang akan diukur berdasarkan kemampuan peserta mendeskripsikan; kualitas penetapan isu, jumlah kegiatan pemecahan isu, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan kemampuan menyampaikan rancangan aktualisasi kepada penguji (teknik komunikasi).
2. Melaksanakan rancangan aktualisasi yang akan diukur berdasarkan kemampuan peserta mendeskripsikan kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan kemampuan menyampaikan rancangan aktualisasi kepada penguji (teknik komunikasi).
3. Di samping kemampuan yang perlu dikuasai peserta berdasarkan dua kriteria di atas, khusus bagi Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dituntut untuk mampu menganalisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS tidak diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang dituangkan pada laporan aktualisasi.
Secara umum isu diartikan sebagai suatu fenomena / kejadian yang diartikan sebagai masalah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi; kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya; kabar angin; desas desus. Masing–masing jenis isu memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari perspektif urgensi atau waktu maupun analisis dan strategi dalam menanganinya.
Identifikasi isu digunakan untuk mendata masalah-masalah yang ada dalam pencapaian tujuan. Dari identifikasi isu dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Terdapat 3 (tiga) kemampuan yang dapat mempengaruhi dalam mengidentifikasi dan/atau menetapkan isu, yaitu kemampuan Enviromental Scanning, Problem Solving, dan berpikir Analysis. Pendekatan lain dalam memahami apakah isu yang dianalisis tergolong isu kritikal atau tidak adalah dengan melakukan “issue scan”, yaitu teknik untuk mengenali isu melalui proses scanning untuk mengetahui sumber informasi terkait isu tersebut. Proses issue scan untuk memahami isu-isu kritikal dengan memetakan dan menganalisis semua pihak yang terlibat secara komprehensif.
Berdasarkan metode enviromental scanning di Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, teridentifikasi ada tiga isu yang sedang berkembang. Pada proses enviromental scanning akhir setelah melihat kondisi paling aktual didapat keseluruhan identifikasi isu sebagai berikut :
1. Belum optimalnya pengelolaan data akuntansi di Bagian Akuntansi dan BMN RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2021.
Data akuntansi selama ini disimpan pada hardisk PC kantor sehingga menyulitkan untuk mengakses data jika kita sedang di luar kantor. Dengan penyimpanan data seperti itu terdapat risiko kerusakan hardisk dan serangan ransomware yang menyebabkan data hilang.
Kondisi yang diharapkan adalah mengoptimalkan pengelolaan data akuntansi dengan menggunakan cloud service Microsoft Office 365.
Dengan menggunakan Microsoft Office 365 kita dapat berkolaborasi dalam pengerjaan dan pemeriksaan pekerjaan secara digital, data akuntansi dapat diakses di mana pun dan kapan pun. Selain itu kita bisa melakukan work from anywhere serta terhindar dari kerusakan hardisk dan serangan ransomware yang menyebabkan data hilang.
2. Belum sesuainya perhitungan unit cost di RSUP Dr. Hasan Sadikin pada tahun 2021.
Salah satu hal yang penting dalam perhitungan unit cost adalah tahap pembebanan biaya pada objek biaya, dimana pada tahap ini dilakukan penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya atau bagian/unit.
Baldric Siregar, Bambang Suripto, Dody Hapsoro, Eko Widodo Lo, Frasto Biyanto (2020:39) menyatakan Pembebanan biaya adalah penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Ada tiga metode pembebanan biaya. Ketiga metode tersebut adalah penelusuran langsung (direct tracing), penelusuran pemicu (drivertracing), dan alokasi (allocation).
Terdapat 2 (dua) jenis pembebanan biaya pada perhitungan unit cost di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yaitu pembebanan secara penelusuran langsung (direct tracing) dan alokasi (allocation). Pembebanan biaya secara penelusuran langsung (directtracing) dilakukan pada biaya medis, non medis, binatu dan makanan, sedangkan alokasi (allocation) dilakukan pada biaya pegawai, pemeliharaan (cleaning service) dan daya.
Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini data dasar alokasi untuk pembebanan biaya ke objek biaya dengan menggunakan metode alokasi (allocation) dalam perhitungan unit cost masih menggunakan data lama yang mengakibatkan belum sesuainya pembebanan biaya ke objek biaya, yang berdampak belum sesuainya perhitungan unit cost. Kondisi yang diharapkan adalah dilakukan update data dasar alokasi jumlah pegawai tiap unit di RS dari Bagian SDM, data luas ruangan dan kwh listrik tiap unit di RS dari IPSRS. Sehingga perhitungan unit cost dapat lebih sesuai.
3. Belum terintegrasinya sistem pencatatan data pendapatan per unit di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2021.
Selama ini pencatatan pendapatan RS dilakukan dengan cara entry ulang data billing pasien pulang ke aplikasi pendapatan per unit, sehingga diperlukan waktu yang lama dan pegawai yang banyak untuk menghasilkan laporan pendapatan dari pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat setiap bulannya. Kondisi yang diharapkan adalah
dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis Artificial Intelligent
(AI) seperti AI Builderuntuk pencatatan data pendapatan per unit melalui otomatisasi perekapan data pendapatan dari billing pasien pulang. Cara ini mengefisiensikan pengerjaan pencatatan data pendapatan per unit sehingga tidak memerlukan waktu pengerjaan yang lama dan tidak diperlukan banyak pegawai.
Dalam proses penetapan isu yang berkualitas atau dengan kata lain isu yang aktual diperlukan kemampuan berpikir kritis yang ditandai dengan penggunaan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Pada isu - isu yang akan diangkat ini digunakan tapisan dengan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik skoring 1 sampai dengan 5, dimana 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, 1 sangat kecil, dengan mempertimbangkan tiga komponen dalam metode USG :
1. Urgency
Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.
2. Seriousness
Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalahmasalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.
3. Growth
Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk jika dibiarkan.
Dengan menggunakan metode USG, tiga isu yang telah teridentifikasi kemudian dilakukan analisis dan diperoleh hasil :
Tabel 3.2 Penetapan Isu
1 Belum optimalnya pengelolaan data akuntansi di Bagian Akuntansi dan BMN RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2021.
2 Belum sesuainya perhitungan unit cost di RSUP Dr. Hasan Sadikin pada tahun 2021.
3 Belum terintegrasinya sistem pencatatan data pendapatan per unit di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2021.
5 5 15
Berdasarkan tabel di atas, dari tiga isu yang telah teridentifikasi terpilih salah satu isu dengan skor USG paling tinggi yaitu “Belum sesuainya perhitungan unit cost di RSUP Dr. Hasan Sadikin pada tahun 2021” .
Setelah menganalisis isu dengan teknik tapisan USG, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam terhadap isu yang telah memenuhi kriteria tersebut. Tujuan dilakukan analisis secara mendalam adalah untuk mendapatkan gambaran akar permasalahan, aktor dan peran aktor, dan alternatif gagasan pemecahan isu yang akan diusulkan.
Pada isu terpilih digunakan analisis fishbonediagram. Analisis ini berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait dan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga sering kali juga disebut sebagai Cause and Effect Diagram. Berikut ini adalah hasil uraian penyebab isu dengan fishbonediagram.
Kurangnya inisiatif petugas untuk mengupdate data dasar alokasi
Gambar 3.3 Analisis Fishbone Diagram Penyebab Isu
Tidak ada alat ukur konsumsi listrik di tiap unit di RS
Data dasar alokasi yang digunakan sudah lama belum di update
Pembebanan biaya menggunakan metode alokasi
Belum sesuainya perhitungan unit cost
Tidak ada data biaya pegawai tiap unit di RS
Tidak ada data biaya pemeliharaan (cleaning service) tiap unit di RS
Lingkungan kerja
kurang tanggap akan
adanya perubahan
Berdasarkan fishbone diagram di atas, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab dari isu yaitu sebagai berikut :
1. Man
Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan lokasi ruang pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di RSHS. Sebagai contoh pada tahun 2019
pelayanan rawat jalan pindah ke gedung baru 7 (tujuh) lantai bernama
Gedung Anggrek, hal tersebut menyebabkan perubahan data luas ruangan maupun kwh listrik untuk setiap poliklinik di gedung rawat jalan yang baru.
Begitu pun dengan kepindahan lokasi dari beberapa ruang rawat inap di RSHS dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang.
Selayaknya setiap perubahan yang terjadi harus diiringi dengan pemutakhiran data yang dilaporkan kepada bagian Akuntansi dan BMN agar dapat menghasilkan perhitungan unitcostyang sesuai. Namun selama ini data luas ruangan maupun kwh listrik tiap unit belum di update oleh
IPSRS, dan data jumlah pegawai tiap unit pun belum di updateoleh Bagian
SDM.
Pembebanan biaya ke objek biaya di RSHS dilakukan melalui 2 (dua) metode yaitu metode penelusuran langsung (direct tracing) dan metode alokasi (allocation). Metode penelusuran langsung adalah proses
penentuan biaya yang dikonsumsi objek biaya dengan mengamati hubungan langsung antara biaya dan objek biayanya, jenis biaya di RSHS yang menggunakan metode pembebanan biaya ini adalah biaya medis, biaya non medis, biaya binatu dan biaya makanan.
Sedangkan metode alokasi digunakan apabila ada biaya yang terjadi akan tetapi tidak memiliki hubungan sebab-akibat dengan objek biaya. Ada juga biaya yang tidak secara langsung dapat ditelusuri ke objek biaya, maka alternatif metode untuk membebankan biaya ke objek biaya adalah alokasi. Oleh karena tidak memiliki hubungan langsung dan sebab akibat, maka metode alokasi biaya dilakukan berdasarkan kemudahan (convenience). Jenis biaya di RSHS yang menggunakan metode pembebanan biaya ini adalah biaya pegawai, biaya pemeliharaan (cleaning service) dan biaya daya.
Selama beberapa tahun terakhir data dasar alokasi untuk pembebanan biaya pegawai, biaya pemeliharaan (cleaning service) dan biaya daya ke objek biaya belum di update sehingga dapat menyebabkan perhitungan unit cost yang kurang sesuai.
Pembebanan biaya yang tepat idealnya menggunakan metode
penelusuran langsung (direct tracing) sehingga dapat dipastikan bahwa biaya tersebut memiliki hubungan langsung dengan objek biaya. Contohnya biaya medis di RSHS pembebanannya sudah menggunakan
metode penelusuran langsung, dimana biaya medis suatu objek biaya dicatat berdasarkan nilai barang medis yang di distribusikan ke objek biaya tersebut.
Biaya daya belum dapat dibebankan ke objek biaya menggunakan metode penelusuran langsung karena belum ada alat ukur di tiap unit untuk mengetahui berapa konsumsi kwh listrik di tiap unit tersebut. Begitu pun
dengan biaya pegawai, informasi biaya pegawai yang ada adalah nilai totalnya saja sehingga untuk membebankan ke objek biaya atau tiap unit di RS perlu data dasar alokasi yaitu jumlah pegawai di tiap unit tersebut.
Sama halnya dengan biaya pegawai, biaya pemeliharaan pun khususnya cleaning service informasi yang dimiliki bagian Akuntansi dan BMN adalah nilai totalnya saja sehingga untuk membebankan ke objek biaya atau tiap unit di RS perlu data dasar alokasi yaitu luas ruangan di tiap unit tersebut.
4. Environment
Lingkungan kerja kurang tanggap dengan adanya perubahan yang terjadi sehingga mengakibatkan kualitas pekerjaan yang kurang baik, dalam hal ini perhitungan pembebanan biaya ke objek biaya atau dengan kata lain konsumsi biaya oleh objek biaya menjadi tidak tepat yang berdampak pada laporan unit cost yang kurang handal untuk pengambilan keputusan oleh manajemen.
3.4 Gagasan Penyelesaian Isu Penulis merancang rekomendasi penyelesaian isu terpilih dalam 5 (lima) kegiatan utama sebagai berikut :
1. Pengkinian data dasar alokasi jumlah pegawai tiap unit untuk pembebanan biaya pegawai ke objek biaya/unit.
2. Pengkinian data dasar alokasi luas ruangan tiap unit untuk pembebanan biaya pemeliharaan (cleaning service) ke objek biaya/unit.
3. Pengkinian data dasar alokasi kwh listrik tiap unit untuk pembebanan biaya daya ke objek biaya/unit.
4. Penyesuaian perhitungan pembebanan biaya pegawai, biaya pemeliharaan (cleaning service) dan biaya daya ke objek biaya/unit pada pencatatan buku besar biaya untuk perhitungan unit cost
5. Penyesuaian perhitungan pembebanan biaya pegawai, biaya pemeliharaan (cleaning service) dan biaya daya ke objek biaya/unit untuk penyusunan Laporan Pendapatan Operasional Biaya Operasional (POBO).
RANCANGAN AKTUALISASI
LATSAR GOLONGAN III ANGKATAN I BAPELKES CIKARANG
22 JUNI - 27 JULI 2022
MEGA OKTAVIANY, SE. NIP. 198710012022032001
Keterkaitan
Substansi Mata
Pelatihan
Kontribusi
Terhadap Visi
Misi Organisasi
Penguatan Nilainilai Organisasi
1 Pengkinian data
dasar alokasi
jumlah pegawai
tiap unit untuk
pembebanan biaya
pegawai ke objek
biaya/unit.
1 Berkonsultasi
dengan atasan
mengenai langkahlangkah
pengkinian data
dasar alokasi
jumlah pegawai
tiap unit di RS
tahun 2022.
2 Membuat surat permohonan update data
jumlah pegawai
tiap unit di RS
tahun 2022
kepada Bagian
SDM.
Draf langkahlangkah proses
pengkinian data
dasar alokasi
jumlah pegawai
tiap unit di RS
tahun 2022.
Melakukan
pengkinian data
dasar alokasi jumlah
pegawai untuk
pembebanan biaya
pegawai ke objek
biaya/unit yang
sesuai
(Berorientasi
Kegiatan
melakukan
Pengkinian data
dasar alokasi
jumlah pegawai
tiap unit untuk
pembebanan
biaya pegawai ke
objek biaya/unit
Kegiatan ini akan
menguatkan 5 nilai
dasar RSHS :
1. Profesional Membuat dan melaksanakan draf
Draf surat
permohonan update data
jumlah pegawai
tiap unit di RS
tahun 2022 ke
Bagian SDM.
pelayanan),
mengolah data biaya
pegawai dengan
cermat, jujur dan
penuh tanggung
jawab untuk
pembebanan biaya
pegawai ke objek
sesuai dengan,
Visi RSHS
Terwujudnya
Indonesia Maju
yang Berdaulat,
Mandiri, dan
Berkepribadian,
dasar alokasi
langkah-langkah proses pengkinian data
jumlah pegawai
untuk
pembebanan biaya
pegawai ke objek
biaya/unit dengan
cermat, jujur dan
bertanggung
3 Melakukan koordinasi dengan
staf Bagian SDM
terkait
permohonan data
dasar alokasi
jumlah pegawai tiap unit di RS tahun 2022.
4 Melakukan update
data dasar alokasi
jumlah pegawai
untuk
pembebanan biaya
pegawai ke objek
biaya/unit pada
tabel biaya
pegawai.
Draf tabel data
dasar alokasi
jumlah pegawai
tiap unit di RS
tahun 2022 yang
telah di update.
biaya/unit yang
sesuai (Akuntabel), terus belajar dan meningkatkan
kompetensi diri agar
didapat
pembebanan biaya
pegawai yang sesuai
Berlandaskan
Gotong Royong
dan sejalan dengan, Misi RSHS
Mewujudkan
Kualitas Hidup
jawab merupakan
bentuk
profesionalisme.
2. Tulus
Sikap ingin
memperbaiki data
dasar alokasi
Draf tabel biaya
pegawai yang
data dasar
alokasinya yaitu
jumlah pegawai
tiap unit di RS
tahun 2022 yang
telah di update.
(Kompeten), menerima saran dari
atasan atau rekan
kerja lainnya dalam
hal pembebanan
biaya pegawai ke
objek biaya/unit
(Harmonis), melaksanakan
arahan dari atasan
terkait langkahlangkah pengkinian
data dasar alokasi
jumlah pegawai
(Loyal), cepat
melakukan update
data dasar alokasi
jumlah pegawai
apabila terjadi
perubahan di
lapangan (Adaptif),
Manusia
Indonesia yang
Tinggi, Maju dan
Sejahtera dengan
berkontribusi
dalam
menghasilkan
pembebanan
biaya pegawai ke
objek biaya/unit
yang sesuai.
jumlah pegawai
yang sudah lama
belum di update
menunjukkan
ketulusan dalam
keinginan
memberikan
kualitas pekerjaan terbaik.
3. Unggul
Dengan data dasar
alokasi biaya
pegawai yang
update dapat
menghasilkan
pembebanan biaya
pegawai yang
sesuai ke objek biaya/unit.
2 Pengkinian data
dasar alokasi luas ruangan tiap unit untuk pembebanan biaya pemeliharaan (cleaningservice)
ke objek biaya/unit.
1 Berkonsultasi
dengan atasan
mengenai langkahlangkah pengkinian data
dasar alokasi luas
ruangan tiap unit di RS tahun 2022.
2 Membuat surat permohonan update data luas
ruangan tiap unit di RS tahun 2022
kepada IPSRS.
Draf langkahlangkah proses pengkinian data dasar alokasi luas
ruangan tiap unit di RS tahun 2022.
berkoordinasi
dengan rekan kerja
di Bagian SDM
terkait pengumpulan data dasar alokasi
jumlah pegawai (Kolaboratif).
4. Integritas Konsisten dalam
perbaikan kualitas pekerjaan untuk menghasilkan pembebanan biaya
pegawai yang sesuai ke objek
biaya/unit
merupakan wujud sikap ASN yang berintegritas.
Melakukan pengkinian data dasar alokasi luas
ruangan untuk pembebanan biaya pemeliharaan (cleaningservice)
Kegiatan
melakukan
Pengkinian data
dasar alokasi luas
ruangan tiap unit
untuk
pembebanan
Kegiatan ini akan
menguatkan 5 nilai
dasar RSHS :
Draf surat permohonan update data luas
ruangan tiap unit di RS tahun 2022
ke IPSRS.
ke objek biaya/unit yang sesuai (Berorientasi pelayanan), mengolah data biaya pemeliharaan (cleaningservice)
biaya
pemeliharaan (cleaningservice)
ke objek
biaya/unit sesuai
dengan,
1. Profesional Membuat dan melaksanakan draf langkah-langkah proses pengkinian data dasar alokasi luas ruangan untuk
pembebanan biaya
pemeliharaan
3 Melakukan koordinasi dengan
staf IPSRS terkait
permohonan data
dasar alokasi luas
ruangan tiap unit di RS tahun 2022.
4 Melakukan update data dasar alokasi
luas ruangan untuk
pembebanan biaya
pemeliharaan (cleaningservice)
ke objek biaya/unit
pada tabel biaya
pemeliharaan (cleaningservice).
Draf tabel data
dasar alokasi luas
ruangan tiap unit di RS tahun 2022
yang telah di update.
Draf tabel biaya
pemeliharaan
(cleaningservice)
yang data dasar
alokasinya yaitu
luas ruangan tiap
unit di RS tahun
2022 yang telah di update.
dengan cermat, jujur dan penuh
tanggung jawab
untuk pembebanan
biaya pemeliharaan (cleaningservice)
ke objek biaya/unit
yang sesuai
(Akuntabel), terus
belajar dan
meningkatkan
kompetensi diri agar
didapat
pembebanan biaya
pemeliharaan
(cleaningservice)
yang sesuai
(Kompeten), menerima saran dari
atasan atau rekan
kerja lainnya dalam
hal pembebanan
biaya pemeliharaan (cleaningservice)
ke objek biaya/unit
(Harmonis), melaksanakan
arahan dari atasan
terkait langkah-
Visi RSHS
Terwujudnya
Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian, Berlandaskan
Gotong Royong
dan sejalan
dengan,
Misi RSHS
Mewujudkan
Kualitas Hidup
Manusia
Indonesia yang
Tinggi, Maju dan
Sejahtera dengan
berkontribusi
dalam
menghasilkan
pembebanan
biaya
pemeliharaan (cleaningservice)
ke objek
biaya/unit yang
sesuai.
(cleaningservice)
ke objek biaya/unit
dengan cermat, jujur dan bertanggung
jawab merupakan bentuk profesionalisme.
Sikap ingin
memperbaiki data
dasar alokasi luas
ruangan yang
sudah lama belum di update
menunjukkan
ketulusan dalam
keinginan memberikan kualitas pekerjaan terbaik.
Dengan data dasar
alokasi biaya
pemeliharaan (cleaningservice)
yang update dapat
dasar alokasi kwh
listrik tiap unit
untuk pembebanan
biaya daya ke objek
biaya/unit.
1 Berkonsultasi dengan atasan
mengenai langkahlangkah
pengkinian data
dasar alokasi kwh
langkah pengkinian
data dasar alokasi
luas ruangan (Loyal), cepat
melakukan update
data dasar alokasi
luas ruangan apabila
terjadi perubahan di
lapangan (Adaptif), berkoordinasi
dengan rekan kerja
di IPSRS terkait
pengumpulan data
dasar alokasi luas
ruangan (Kolaboratif).
menghasilkan
pembebanan biaya
pemeliharaan (cleaningservice)
yang sesuai ke objek biaya/unit.
4. Integritas
Konsisten dalam perbaikan kualitas
pekerjaan untuk menghasilkan
pembebanan biaya
pemeliharaan (cleaningservice)
yang sesuai ke
objek biaya/unit merupakan wujud sikap ASN yang berintegritas.
Draf langkahlangkah proses
pengkinian data
dasar alokasi kwh
listrik tiap unit di RS tahun 2022.
Melakukan pengkinian data
dasar alokasi kwh
listrik untuk
pembebanan biaya
daya ke objek
Kegiatan melakukan
Pengkinian data
dasar alokasi kwh
listrik tiap unit
untuk
Kegiatan ini akan menguatkan 5 nilai
dasar RSHS :
1. Profesional
listrik tiap unit di RS tahun 2022.
2 Membuat surat permohonan update data kwh listrik tiap unit di RS tahun 2022 kepada IPSRS.
3 Melakukan koordinasi dengan staf IPSRS terkait permohonan data dasar alokasi kwh listrik tiap unit di RS tahun 2022.
4 Melakukan update data dasar alokasi kwh listrik untuk pembebanan biaya daya ke objek biaya/unit pada tabel biaya daya.
Draf surat permohonan update data kwh listrik tiap unit di RS tahun 2022 ke IPSRS.
Draf tabel data
dasar alokasi kwh listrik tiap unit di RS tahun 2022 yang telah di update.
Draf tabel biaya daya yang data dasar alokasinya yaitu kwh listrik tiap unit di RS tahun 2022 yang telah di update.
biaya/unit yang sesuai
(Berorientasi pelayanan), mengolah data biaya
daya dengan
cermat, jujur dan
penuh tanggung
jawab untuk
pembebanan biaya
daya ke objek
biaya/unit yang
sesuai (Akuntabel), terus belajar dan
meningkatkan
kompetensi diri agar
didapat
pembebanan biaya
daya yang sesuai
(Kompeten), menerima saran dari
atasan atau rekan
kerja lainnya dalam
hal pembebanan
biaya daya ke objek
biaya/unit (Harmonis), melaksanakan
arahan dari atasan
pembebanan
biaya daya ke
objek biaya/unit
sesuai dengan,
Visi RSHS
Terwujudnya
Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian,
Berlandaskan
Gotong Royong
dan sejalan dengan,
Misi RSHS
Mewujudkan
Kualitas Hidup
Manusia
Indonesia yang
Tinggi, Maju dan
Sejahtera dengan
berkontribusi
dalam
menghasilkan
pembebanan
biaya daya ke
Membuat dan melaksanakan draf
langkah-langkah proses pengkinian data dasar alokasi
kwh listrik untuk
pembebanan biaya daya ke objek
biaya/unit dengan
cermat, jujur dan bertanggung
jawab merupakan
bentuk profesionalisme.
Sikap ingin memperbaiki data
dasar alokasi kwh
listrik yang sudah lama belum di update
menunjukkan
ketulusan dalam
keinginan memberikan kualitas pekerjaan terbaik.
pembebanan biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan (cleaningservice)
dengan atasan
mengenai
penyesuaian perhitungan
pembebanan biaya
terkait langkahlangkah pengkinian
data dasar alokasi
kwh listrik (Loyal), cepat melakukan
update data dasar
alokasi kwh listrik
apabila terjadi
perubahan di
lapangan (Adaptif), berkoordinasi
dengan rekan kerja
di IPSRS terkait
pengumpulan data
dasar alokasi kwh
listrik
(Kolaboratif).
objek biaya/unit yang sesuai.
3. Unggul
Dengan data dasar
alokasi biaya daya yang update dapat menghasilkan
pembebanan biaya daya yang sesuai ke objek biaya/unit.
4. Integritas
Konsisten dalam
perbaikan kualitas
pekerjaan untuk
menghasilkan
pembebanan biaya daya yang sesuai
ke objek biaya/unit merupakan wujud sikap ASN yang berintegritas.
Draf langkahlangkah
penyesuaian perhitungan
pembebanan
biaya pegawai,
Melakukan
Penyesuaian perhitungan
pembebanan biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan
Kegiatan
melakukan
penyesuaian perhitungan
pembebanan
biaya pegawai,
Kegiatan ini akan
menguatkan 5 nilai
dasar RSHS :
1. Profesional
dan biaya daya ke
objek biaya/unit
pada pencatatan
buku besar biaya
untuk perhitungan
unit cost.
pegawai, biaya
pemeliharaan
(cleaning service)
dan biaya daya ke
objek biaya/unit
pada pencatatan
buku besar biaya
untuk perhitungan unit cost.
biaya
pemeliharaan
(cleaningservice)
dan biaya daya
ke objek
biaya/unit pada
pencatatan buku
besar biaya untuk
perhitungan unit
cost.
Draf tabel buku
(cleaningservice)
dan biaya daya ke
objek biaya/unit
pada pencatatan
buku besar biaya
untuk perhitungan
unit cost yang akan
menghasilkan tarif
pelayanan yang
sesuai (Berorientasi
biaya
pemeliharaan
(cleaningservice)
dan biaya daya
ke objek
biaya/unit pada
pencatatan buku
besar biaya untuk
perhitungan unit
cost yang akan
menghasilkan
Melaksanakan
Penyesuaian
perhitungan
pembebanan biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan (cleaningservice)
dan biaya daya
dengan cermat, jujur dan bertanggung
koordinasi dengan
atasan mengenai
penyesuaian perhitungan
pembebanan biaya
pegawai, biaya pemeliharaan (cleaningservice)
dan biaya daya ke
objek biaya/unit
pada pencatatan
buku besar biaya
untuk perhitungan unit cost.
besar biaya
pegawai, biaya pemeliharaan (cleaningservice)
dan biaya daya
untuk perhitungan unit cost.
pelayanan), mengolah data biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan
(cleaningservice)
dan biaya daya
dengan cermat, jujur dan penuh
tanggung jawab
untuk perhitungan
unit cost yang akan
menghasilkan tarif
pelayanan yang
tarif pelayanan
sesuai dengan,
Visi RSHS
Terwujudnya
Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan
Gotong Royong
dan sejalan dengan,
jawab merupakan
bentuk profesionalisme.
Sikap ingin
melakukan
penyesuaian perhitungan
pembebanan biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan (cleaningservice)
3
penyesuaian perhitungan
pembebanan biaya
Draf tabel buku besar biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan
sesuai (Akuntabel), terus belajar dan meningkatkan
kompetensi diri agar
didapat perhitungan
Misi RSHS
Mewujudkan
Kualitas Hidup
Manusia
dan biaya daya
menunjukkan
ketulusan dalam
keinginan memberikan
pegawai, biaya
pemeliharaan
(cleaning service)
dan biaya daya ke
objek biaya/unit
pada pencatatan
buku besar biaya
untuk perhitungan unit cost.
(cleaningservice)
dan biaya daya
yang telah
disesuaikan
pembebanan
biayanya ke objek
biaya/unit untuk
perhitungan unit
cost.
unit cost yang akan
menghasilkan tarif
pelayanan yang
sesuai
(Kompeten),
menerima saran dari
atasan atau rekan
kerja lainnya dalam
hal perhitungan unit
cost (Harmonis), melaksanakan
arahan dari atasan
terkait langkah-
langkah perhitungan
unit cost (Loyal),
cepat melakukan
perbaikan
pembebanan biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan
(cleaning service)
dan biaya daya
apabila terjadi
perubahan di
lapangan (Adaptif),
berkoordinasi
dengan atasan atau
rekan kerja lain
terkait perhitungan
Indonesia yang
Tinggi, Maju dan
Sejahtera dengan
berkontribusi
dalam
perhitungan unit
cost yang sesuai
yang akan
menghasilkan
tarif pelayanan
yang sesuai pula.
kualitas pekerjaan terbaik.
3. Unggul Dengan
penyesuaian perhitungan
pembebanan biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan
(cleaningservice)
dan biaya daya
akan menghasilkan
perhitungan unit
cost yang sesuai
yang akan
menghasilkan tarif
pelayanan yang
sesuai pula.
4. Integritas
Konsisten dalam
perbaikan kualitas
pekerjaan untuk
menghasilkan
perhitungan unit cost yang sesuai
yang akan
menghasilkan tarif
5 Penyesuaian
perhitungan
pembebanan biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan
(cleaningservice)
dan biaya daya ke
objek biaya/unit
untuk penyusunan
Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO).
1 Berkonsultasi
dengan atasan
mengenai
penyesuaian
perhitungan
pembebanan biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan
(cleaning service)
dan biaya daya ke
objek biaya/unit
untuk penyusunan
Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO).
2 Melakukan koordinasi dengan
atasan mengenai
penyesuaian
Draf langkahlangkah
penyesuaian perhitungan
pembebanan
biaya pegawai, biaya
pemeliharaan
(cleaningservice)
dan biaya daya
ke objek
biaya/unit untuk
penyusunan
Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO).
Draf tabel buku
besar biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan
unit cost (Kolaboratif).
pelayanan yang sesuai pula
merupakan wujud
sikap ASN yang berintegritas.
Melakukan
Penyesuaian
perhitungan
pembebanan biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan (cleaningservice)
dan biaya daya ke
objek biaya/unit
untuk penyusunan
laporan kinerja unit
yaitu Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO)
(Berorientasi
pelayanan), mengolah data biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan
(cleaningservice)
dan biaya daya
Kegiatan
melakukan
penyesuaian perhitungan
pembebanan
biaya pegawai, biaya
pemeliharaan
(cleaningservice)
dan biaya daya
ke objek
biaya/unit untuk
penyusunan
Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional
(POBO) sesuai
dengan,
Visi RSHS
Kegiatan ini akan
menguatkan 5 nilai
dasar RSHS :
1. Profesional Melaksanakan
Penyesuaian perhitungan
pembebanan biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan
(cleaningservice)
dan biaya daya
dengan cermat, jujur dan bertanggung
jawab untuk
penyusunan
laporan kinerja unit yaitu Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
perhitungan
pembebanan biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan (cleaningservice)
dan biaya daya ke
objek biaya/unit
untuk penyusunan
Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO).
(cleaningservice)
dan biaya daya
untuk
penyusunan
Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO).
dengan cermat, jujur dan penuh
tanggung jawab
untuk penyusunan
laporan kinerja unit
yaitu Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO)
yang handal untuk
pengambilan
keputusan oleh
manajemen (Akuntabel), terus
Terwujudnya
Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian, Berlandaskan
Gotong Royong
dan sejalan
dengan,
Misi RSHS
Mewujudkan
Kualitas Hidup
Manusia
Operasional (POBO) yang
handal untuk
pengambilan
keputusan oleh
manajemen
merupakan bentuk profesionalisme.
2. Tulus
Sikap ingin
melakukan penyesuaian
perhitungan
perhitungan
pembebanan biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan
(cleaning service)
dan biaya daya ke
objek biaya/unit
untuk penyusunan
Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO).
besar biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan (cleaningservice)
dan biaya daya yang telah disesuaikan
pembebanan
biayanya ke objek
biaya/unit untuk
penyusunan
Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
belajar dan
meningkatkan
kompetensi diri agar
menghasilkan
laporan kinerja unit
yaitu Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO)
yang handal (Kompeten), menerima saran dari
atasan atau rekan
kerja lainnya dalam
hal penyusunan
Indonesia yang
Tinggi, Maju dan
Sejahtera dengan
berkontribusi
dalam
penyusunan
laporan kinerja
unit yaitu
Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO) yang
handal untuk
pengambilan
pembebanan biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan
(cleaningservice)
dan biaya daya
untuk penyusunan
laporan kinerja
unit yaitu Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO) yang
handal untuk pengambilan
keputusan oleh
Operasional (POBO). laporan kinerja unit
yaitu Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO)
(Harmonis), melaksanakan
arahan dari atasan
terkait langkah-
langkah penyusunan
laporan kinerja unit
yaitu Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO)
yang handal (Loyal), cepat
melakukan
perbaikan laporan
kinerja unit yaitu
Laporan Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO)
apabila terjadi
perubahan di
lapangan terkait
pendapatan maupun
biaya (Adaptif),
berkoordinasi
keputusan oleh manajemen. manajemen menunjukkan
ketulusan dalam keinginan
memberikan
kualitas pekerjaan terbaik.
3. Unggul
Dengan
penyesuaian
perhitungan
pembebanan biaya
pegawai, biaya
pemeliharaan
(cleaningservice)
dan biaya daya
akan menghasilkan
laporan kinerja
unit yaitu Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO) yang
handal untuk
pengambilan
keputusan oleh
manajemen.
dengan atasan atau
rekan kerja lain
terkait penyusunan
laporan kinerja unit
yaitu Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO)
yang handal
(Kolaboratif).
4. Integritas
Konsisten dalam
perbaikan kualitas
pekerjaan untuk
menghasilkan
laporan kinerja unit yaitu Laporan
Pendapatan
Operasional Biaya
Operasional (POBO) yang
handal untuk
pengambilan keputusan oleh
manajemen
merupakan wujud
sikap ASN yang berintegritas.
Aktualisasi dilakukan selama minggu ke 4 bulan Juni sampai dengan minggu ke
4 bulan Juli tahun 2022. Sasaran kegiatan aktualisasi adalah perbaikan data dasar alokasi untuk pembebanan biaya ke objek biaya sehingga perhitungan unit cost dapat lebih tepat. Berikut adalah tabel jadwal pelaksanaan aktualisasi.
Kegiatan
1 Pengkinian data dasar alokasi jumlah pegawai tiap unit untuk pembebanan biaya pegawai ke objek biaya/unit.
2 Pengkinian data dasar alokasi luas ruangan tiap unit untuk pembebanan biaya pemeliharaan (cleaning service) ke objek biaya/unit.
3 Pengkinian data dasar alokasi kwh listrik tiap unit untuk pembebanan biaya daya ke objek biaya/unit.
Penyesuaian perhitungan
4
pembebanan biaya pegawai, biaya pemeliharaan (cleaningservice) dan biaya daya ke objek biaya/unit pada pencatatan buku besar biaya untuk perhitungan unit cost.
Penyesuaian perhitungan
5
pembebanan biaya pegawai, biaya pemeliharaan (cleaningservice) dan biaya daya ke objek biaya/unit untuk penyusunan Laporan Pendapatan Operasional Biaya Operasional (POBO).
Menkes RI. 2015. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 85 Tahun 2015 tentang
Pola Tarif Nasional Rumah Sakit
Baldric Siregar, Bambang Suripto, Dody Hapsoro, Eko Widodo Lo, Frasto Biyanto.
2020. Akuntansi Manajemen. Jakarta : Salemba Empat.
Lembaga Administrasi Negara RI. 2019. Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-
Nilai Bela Negara. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara RI.
Prof. Dr. Irfan Idris, M.A., Yogi Suwarno, MA., Ph.D., Dr. Bayu Hikmat Purwana, M.Pd., Kolonel Sus Dendi T., Said Imran, SH., MH., Bogie Setia Perwira Nusa, S.H., S.H.I., M.H., M.Si., M.AP., Triatmojo Sejati, ST, SH, M.Si. 2019. Modul Analisis Isu
Kontemporer. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara RI.
Kolonel Inf Sammy Ferrijana, Bambang Suhartono, S.Sos, ME., Sandra Erawanto, SSTP, M.Pub. Pol. 2019. Modul Kesiapsiagaan Bela Negara. Jakarta : Lembaga
Administrasi Negara RI.
Andi Adiyat Mirdin, S.H. 2021. Modul Berorientasi Pelayanan. Jakarta : Lembaga
Administrasi Negara RI.
Ramah Handoko, S.Sn, M.Pd. 2021. Modul Akuntabel. Jakarta : Lembaga
Administrasi Negara RI.
Dr. Ahmad Jalis, MA. 2021. Modul Kompeten. Jakarta : Lembaga Administrasi
Negara RI.
Jarot Sembodo, S.E., M.Ak., Ak. 2021. Modul Harmonis. Jakarta : Lembaga
Administrasi Negara RI.
Dwi Rahmanendra, S.Hut., M.Pd. 2021. Modul Loyal. Jakarta : Lembaga
Administrasi Negara RI.
Yogi Suwarno, MA. Ph.D. 2021. Modul Adaptif. Jakarta : Lembaga Administrasi
Negara RI.
Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si. 2021. Modul Kolaboratif. Jakarta : Lembaga
Administrasi Negara RI.
Rizki Amelia, SS, M.Si. 2021. Modul Smart ASN. Jakarta : Lembaga Administrasi
Negara RI.
Dra. Elly Fatimah, M.Si., Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm. 2017. Modul Manajemen
ASN. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara RI.
Dr. Tri Widodo W Utomo, SH, MA., Dr. Basseng, M.Ed., Dr. Bayu Hikmat Purwana, M.Pd. 2017. Modul Habituasi. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara RI.