D. Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI

Berdasarkan jenisnya pegawai ASN terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagi pelayan kebijakan public, pelayan public, serta perekat dan pemersatu bangsa. Penerapan system merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparasi, akuntabilitas, obyektivitas, dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dilakukan untuk menerapkan system ini baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa tansparasi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat umum jamnan obyektifitas dalam pelaksaan seleksi. Sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. 2. Pelayanan Publik Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelayan masyarakat dan mengabdi pada negara. Karena dalam bekerja, output yang harus dihasilkan oleh

ASN bukan dalam bentuk profit, melainkan kepuasan masyarakat, hal tersebut bisa dalam bentuk fisik (infrastruktur), maupun jasa (pelayanan). Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik yang prima, perlu dilakukan penerapan pelayanan yang merupakan bagian yang harus diberikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. prinsip penyelenggara pelayanan publik adalah sebagai berikut: a. Kesederhanaan. b. Kejelasan. c. Kepastian Waktu. d. Akurasi. e. Keamanan. f. Tanggung jawab. g. Kelengkapan sarana dan prasasarana. h. Kemudahan akses i. Kedisiplinan. j. Kenyamanan

3. Whole of Government (WOG) WoG yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Hal Inilah yang menyebabkan mengapa WoG dikenal dengan pendekatan Inter-agensi. Konsep

WoG sendiri sering dipandang sebagai perspektif baru dalam penerapan dan pemahaman koordinasi antar sektor. WoG ini juga memilki beberapa karakteristik inti yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama dan tujuan keseluruhan.

BAB III

A. Identifikasi Isu RANCANGAN AKTUALISASI

Sebelum melakukan kegiatan aktualisasi, hal yang perlu dilakukan adalah identifikasi terhadap isu yang sedang dihadapi oleh satuan kerja masing-masing. Isuisu tersebut dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan isu utama yang akan dijadikan fokus bahasan dalam kegiatan aktualisasi. Indentifikasi isu dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi penulis sebagai Analis Keuangan di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Pemilihan isu untuk kegaiatan aktualisasi diangkat sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.1 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

No Kegiatan Tugas Pokok Jabatan Kondisi Saat Ini Kondisi yang Diharapkan

1 Membuat laporan pajak/kode billing meliputi belanja pegawai, barang, dan jasa 2 Membantu bendahara menyetorkan uang pajak melalui bank referensi yang ditunjuk 3 Input data ESPT laporan pajak bulanan dan melaporkannya ke Kantor

Pelayanan Pajak 4 Membantu bendahara input Kwitansi Ganti Uang (GU) keperawatan diaplikasi SAS Telah dilakukan sesuai SOP

Telah dilakukan sesuai SOP

Telah dilakukan sesuai SOP

Masih menemukan berkas yang kurang lengkap dan akurat dalam kegiatan pembuatan kwitansi hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dalam melengkapi syarat Telah dilakukan sesuai SOP

Telah dilakukan sesuai SOP

Telah dilakukan sesuai SOP

Saat melakukan pembuatan kwitansi ganti uang (GU) dokumen pertanggungjawaban sudah lengkap dan benar