rumah sakit lainnya, berubah status menjadi unit yang menerapkan Pola

3. Etika Publik

Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut: • Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. • Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. • Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. • Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. • Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. • Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. • Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. • Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. • Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. • Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. • Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. • Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. • Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. • Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Kode etik dan kode perilaku sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS, bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS. Kode etik mengatur perilaku agar pegawai PNS:

• Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi,

• Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; • Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; • Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; • Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; • Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara; • Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab efektif, dan efisien; • Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; • Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; • Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; • Memegang teguh nilai dasar PNS dan selalu menjaga reputasi dan integritas PNS; dan Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin pegawai PNS.

4. Komitmen Mutu

Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Apabila setiap Lembaga pemerintah dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat maka akan menimbulkan kepuasan bagi pihak- pihak yang dilayani. Seorang PNS harus dapat berpikir secara kritis untuk menganalisis berbagai fenomena aktual serta merancang bagaimana menampilkan kinerja inovatif yang berkomitmen terhadap mutu. Dengan demikian diharapkan kinerja aparatur akan dapat memberikan konti busi positif untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi tempat bekerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep

mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan Pemerintah. Ekeftivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakterisitik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi, muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi disekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi

5. Antikorupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas.

Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggungjawab manusia sebagai yang diberi amanah untuk mengelolanya dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti korupsi. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual, dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 (sembilan) nilai yang terdiri dari nilainilai anti korupsi, yaitu: • Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang.