2.2 Peran dan Kedudukan ASN dalam NKRI

d. Disiplin

Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peratuan. Kepatuhan terhadap prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. e. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan dan diperkirakan. f. Kerja keras

Bekerja keras didasari dengan adnya kemauan. Kemauan menimbulkan asosiasi dengan keteladanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur. g. Sederhana

Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebihan. h. Berani

Seseorang yang memiliki karakter akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, berani mengaku kesalahan, berani bertanggung jawab dan menolak kebathilan. i. Adil

Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.

2.2 Peran dan Kedudukan ASN dalam NKRI 2.2.1 Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika

profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman.

2.2.2 WholeofGovernment(WoG)

WholeofGovernment(WoG) merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upayaupaya kolaboratif pmerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup komunikasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuanpembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik.WoG jugadikenal sebagai pendekatan interagency yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.Selain itu, WoG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah dan sebaliknya.

2.2.3 Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (LAN, 2015). Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik adalahsebagai berikut: a. Partisipatif Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat ditunjukkan dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. b. Transparan Pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segalahal tekait yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. c. Responsif

- 10 -